pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap efektivitas kerja pegawai (bab i)
Post on 03-Aug-2015
346 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan lahirnya undang-undang No.32 Tahun 2004 tentag
Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah terutaa daerah-daerah yang memiliki
potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan
pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan pelimpahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan
daerah tersebut.
Dalam waktu terakhir ini, telah terjadi perubahan paradigma organisasi dalam
berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat
sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang
kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat
dari tolak ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk
mengadaptasi perubahan. Factor politik yang mempengaruhi perubahan peran
organisasi dalam hal ini dimana organisasi public menuntut penerapan Good
Governance.
Good Governance yakni penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih
atau pemerintahan yang baik. Semangat rreformasi telah mewarnai pendayagunaan
aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang
mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan
Good Governance dan Good Governance ini berlaku pada setiap pemerintahan
daerah yang sanagt diperlukan dalam penyelenggaran otonomi daerah.
Dengan demikian organisasi public setiap pemerintah daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur
pemerintah daerah yang mampu mewujudkan karakteristik Good Governance.
Jelaslah bahwa perubahan paradigma organisasi yang memerlukan pendekatan baru
di dalam pengelolaannya adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk
1
mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa efektivitas organisasi tidak lepas dari efektivitas kerja pegawai sebagai salah
satu unsur organisasi, memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan
organisasi. Oleh karena itu tanpa manusia dalam suatu organisasi maka tujuan
organisasi yang telah ditentukan tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.
Selanjutnya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis,
artinya menginginkan perubahan, dengan demikian kedudukan manusia dalam
organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur - unsur lain. Sehingga dalam
organisasi pengelolaan manusia sebagai sumber daya organisasi agar memiliki
kemampuan untuk mewujudkan Good Governance.
Dinas Sosial Kotamadya Binjai adalah salah satu dinas pemerintah sebagai
mitra pemerintah daerah Kotamadya Binjai dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka
menciptakan good governance, Dinas Sosial Kotamadya Binjai sangat berperan
penting, dengan pengertian lain Dinas Sosial Kotamadya Binjai harus menjadi suatu
organisasi yang efektif., karena salah satu karakteristik Good Governance adalah
efektivitas. Efektivitas organisasi tentu akan tercapai apabila terccipta efektivitas
pegawai Dinas Sosial Kotamadya Binjai.
Selanjutnya ukuran pokok atau prinsip Good Governance adalah
akuntabilitas, transparansi, fairness atau keadilan, responsivitas atau ketanggapan.
Dinas Sosial yang memberikan pelayanan umum dalam bidang kesejateraan social
sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk mendapatkan
pelayanan yang demikian, pegawai kantor Dinas Sosial harus memiliki motivasi
untuk mengerjakan pekerjaannya agar efektivitas organisasi dapat tercapai. Namun
kenyataannya selama ini banyak pegawai yang datang terlambat dan menunda
pekerjaannya. Hal ini tentu berdampak pada pemberian pelayanan yang tidak
memuaskan. Selain itu, mengenai anggaran daam dinas tersebut .. Kapabilitas
kebijakan yang rendah, manajemen keuangan yang lemah, peraturan yang terlalu
berbelit -belit dan sewenang-wenang, alokasi sumber-sumber yang kurang tepat juga
menjadi suatu masalah dalam mewujudkan efektivitas kerja pegawai.
2
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disebutkan bahwa Good Governance
akan tercapai apabila prinsip-prinsip Good Governance dapat terlaksana dengan
baik. Dengan demikian ada pengaruh pelaksanaan prinsip- prinsip Good Governance
terhadap efektivitas kerja pegawai. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang pelaksanaan Good Governane dan efektivitas kerja pegawai dan
menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : " Pengaruh Penerapan
Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Dinas
Sosial Kotamadya Binjai"
B. Perumusan Masalah
Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini dan agar penelitian
memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam
penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun
permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
"Bagaimana Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap
Efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai?"
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good
Governance di Dinas Sosial Kotamadya Binjai.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja pegawai di
Dinas Sosial Kotamadya Binjai.
3. Untuk mengetahui apakaha ada pengaruh penerapan prinsip-
prinsip Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Dinas
Sosial Kotamadya Binjai.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan ada manfaatnya yaitu :
1. Bagi Penulis, untuk mengembangkan pengetahuan dalam
meningkatkan kemampuan berpikir.
3
2. Bagi para mahasiswa lainnya sebagai khasanah ilmiah untuk
penelitian selanjutnya.
3. Sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
4. Sebagai masukan bagi Dinas Sosial Kotamadya Binjai dalam
mencapai efektivitas organisasi.
E. Kerangka Teori
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan
teori-teori sebagai kerangka berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana
penelitian menyoroti masalah yang dipilih. Singerimbun (1995:37) menyebutkan
teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, defenisi dann proposisi
untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara
merumuskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka
teori adalah :
1. Pengertian Good Governance
Istilah Good Governance berasal dart induk bahasa Eropa, Latin, yaitu
Gubernare yang diserap oeh bahasi inggris menjadi govern, yang berarti steer
(menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah).
Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority, atau
memerintah dengan kewenangan.
Governance pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha
atau korporat. Manajemen professional yang diperkenalkan pasca perang dunia II
dengan prinsip dasar "memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan" benar- benar
menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan
menguntungkan. Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di Amerika,
khususnyasetelah para titians entrepreneur mengalami kegagalan besar
mempertahankan kebesaran untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satu contohnya
adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya karena ia tidak
mengenal manajemen professional.
4
Pada tahun 1980 an mulai terlihat sisi buruk dari manajemen professional,
khususnya di Amerika Serikat. Dengan model manajemen one tieer system,dimana
lembga komisaris menjadi satu dengan lembaga direksi. Meskipun terdapat direksi
independent namun tetap saja kontrol tidak bias efektif. Para eksekutif korporat
kemudian menjadi pemilik modal baru, dimana mereka menjalankan organisasi
sesuka hati, mengambil keuntungan terbesar untuk
mereka sendiri melalui mekanisme gaji, tunjangan, bonus, hak atas saham dan
deviden dan sebagainya. Berbeda dengan model Eropa yang masih banyak
menggunakan pola two tieer system, dimana terdapat pemisahan yang tegas antara
lembaga kekomisarisan dan lembaga kedireksian. eperti halnya dalam politik,
masalahnya adalah siapa yang mengawasi pengawas. Para manajemen
professional bukan saja pengelola yang diberi kepercayaan pemiliknya untuk
menjadikan korporat menjadi sehat dan menguntungkan, namun mereka adalah
pengawas dari korporat.
Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa perkataaan governance pada
mulanya digunakan dalam dunia usaha dan konsep governance ini mempunyai arti
yang penting dalam keberhasilan usaha, sehingga konsep Good Governance
menjadi populer, dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia dan IMF
meletakkan Good Governance sebagai kriteria Negara-Negara yang baik dan
berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk
memperoleh bantuan optimal dan Good Governance dianggap sebagai istilah
standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.
Bintoro Tjokroamidjojo memandang Good Governance sebagai suatu
bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai adminstrasi
pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agent
of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara
berkembang. Agent of change karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi
planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga Agent of
Development. Agent of Development diarikan sebagai pendorong proses
pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui
5
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran
perencanaan dalam anggaran.
Pengertian Good Governance menurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu
konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh
pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, meburut Bank Dunia yang dikutip Wahab
(2002:34) menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan
demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang
langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun Administrative,
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya
aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan Good
Governance sebagai hubungan sinergis dan konsturktif diantara Negara,sektoor
swasta dan masyarakat.
Dalam Sistem Administrasi Indonesia, penerapan Good Governance seperti
dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan dokumen kebijakan
UNDP dalam "Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia
Berkelanjutan". Januari 1997, yang dikutip Buletin iformasi Proggram Kemitraan
untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for governance
Reform in Indonesia), 2000, disebutkan : Tata pemerintahan adalah penggunaan
wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara
pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan
lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan
kepentingan mereka.
UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik Governance, yaitu :
legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebaab berasosiasi
dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial),manajemen sektor
publik yang efisien, kebebasab informasi dan ekspresi, system yudisial yang adail
dan dapat dipercaya. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi superioritas
majemuk, multi-partai,system orientasi pemilihan umum,dan pemahaman bahwa
perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi
dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan
6
terhadap argumentasi mengenai nila-nilai kebudayaan yang relatif; system
penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon terhadap
perbedaan kumpulan nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, ata dalam hal-
hal seperti : partisipasi, individualitas, serta perintah dan kewenangan. UNDP
menganggap bahwa Good Governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-
indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya.
2. Prinsip-Prinsip Good Governance
Berdasarkan pengertian Good Governance oleh Mardiasmo dan Bank Dunia
yang disebutkan diatas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan
aparatur Negara termasuk daerah aadlah perlunya mewujudkan administrasi Negara
yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan
konsep Good Governance sebagai kepemerintahan yang baik, relevan dan
berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan
Tingkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal formal
dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai
regulator maupun sebagai Agent of Change.
Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Good Governance awalnya
digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun
sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan
manajemen professionalnya, maka ditetapkan Good Corporate Governance.
Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance korporat adalah:
transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas.
(Nugroho,2004:216)
Transparansi merupakan keterbukaan, yakni adanya sebuah system yang
memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat keatas, dari organisasi
manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dan dari dewan direksi kepada
dewan komisaris. Akuntabilitas secara luas diberikan oleh dewn komisaris kepada
masyarakat. Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara financial.
7
Fairness agak sulit diterjemahkan karena menyangkut keadilan dalam konteksmoral.
Fairness lebih menyangkut moralitas dari organisasi bisnis dalam menjalankan
hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal.
Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan.
Dalam konteks ini, penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika
korporat, termasuk dalam hal etika professional dan etika manajerial. Sementara itu
komite governansi korporat di Negara-negara maju menjabarkan prinsip governansi
korporat menjadi lima kategori, yaitu: (1) hak pemeganng saham, (2) perlakuan yang
fair bagi semua pemegang saham, (3) peranan konstituen dalam governansi korporat,
(4) pengungkapan dan transparansi dan (5) tanggungjawab komisaris dan direksi.
Prinsip-prinsip Good Governance diatas cenderung kepada dunia usaha,
sedangkkan bagi suatu organisasi public bahkan dalam skala Negara prinsip- prinsip
tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tingkilisan (2005:115)
menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor
swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik
Good Governance, yaitu:
a)Partisipasi (Participation)
Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusa, baik secara
langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mmewakili
kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibanguna atas dasar kebebasan
berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif
b) Penerapan Hukum (Fairness).
Kerangka hokum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama
ukum untuk hak azasi manusia.
c)Transparansi (Transparency)
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat
diterima oleh mereka yang mambutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan
dapat dimonitor.
d) Responsivitas (Responsiveness)
Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk
melayani setipa stakeholders.
8
e) Orientasi (Consensus Oreintation)
Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal
kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
f) Keadilan (Equity)
Semua warga Negara, baik laki-laki mapuin permpuan mempunyai kesempatan
untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam
pemerintahan.
g) Efektivitas (Effectivness)
Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah
digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
h) Akuntabilitas (Acoountability)
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil
(civil society) bertanggungjawab kepada public dan lembaga-lembaga
stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan
yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal
organisasi.
i) Strategi visi (Strategic vision)
Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif good governance dan
pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang
diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
9
Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dippenuhi
dalam hal pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan control dan
pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan
penggunaan cara sungguh-sugguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders.
Penerapan Good Governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakt
memastikan mandat, wewenanang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan
sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah kedepan dari Good Governance
adalah membangun the professional government, bukan dalam arti pemerintah
yang dikelola para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi
professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu
mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dandalam melaksanakannya
berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.
Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai
kualifikasi professional mengarajh kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi
publik sehingga dalam peyelenggaraan good governance didasarkan pada kinerja
organisasi publik, yakni responsivitas (Responsiveness), responsibilitas
(Responsibility), dan akuntabilitas (Accountability).
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan
program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. (Tingkilisan, 2005:117)
Berdasarkan pernyataan tingkilisan diatas maka disebutkan bahwa
responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan
yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik , maka
kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas dimasukkan sebagai
salah satu indikator Good Governance karena responsivitas scara langsung
menggambarkan kemampuan suatu organisai public dalam menjalankan misi dan
tujuannya, terutaa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang
sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagagalan organisasi
10
dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki
tingkat responsivitas yang rendah dengan sendirinya juga akan memiliki kinerja
yang rendah.
Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi
public itu dilakukan sesuai dengan yang implicit atau eksplisit. Semakin kegiatan
organisasi public itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinspi administrasi dan
peraturan serta kebijaknsanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin
baik.
Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan
kegiatan organisasi public tunduk pada pejabat polotok yang dipilih oleh rakyat.
Asumsinnya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat,
maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.
Dalam konteks ini kinerja organisai public dinilai baik apabila sepenuhnya atau
setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk
memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak
lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi
tersebut akan semakin baik.
Konsep akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat seberapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi public atau pemerintah seperti prncapaian
target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-
nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public
memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai
dengan nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat.
3. Efektivitas Kerja
Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu:"effective" yang berarti
berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederet arti diatas, yang
paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik
maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif.
Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan: "Efektivitas adalah
hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuat dengan benar,
11
yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan".
Selanjutnya Permata Wesha (1992:148) mengatakan : Efektivitas adalah keadaan
atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukakn oleh manusia untuk
memberikan hasil yang diharapkan. Untuk melihat Efektivitas kerja, pada
umumnya dipakai empat macam pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi,
pertimbangan fisiologi, pertombangan psikologi dan pertimbangan sosial.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas
merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kkeberhasilan kerja yang ditetapkan.
Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah
diharapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat
tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya,
dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada
penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto (1990:126)
mengistilahkan efektivitas dengan "berhasil guna", yaitu pelayanan yang baik
corak dan mutunya dan benar-benarsesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian
tujuan organisasi.
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan ahli diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa Efektivitas kerja berhubungan dengnan hasil yang telah
ditentukan sebelumnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah efektivitas
kerja tidak dapat dipisahkan dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja berhubungan
dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran.Jadi efektivitas kerja adalah
kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan
tertentu atau efektivitas kerja juga dapat diartikan dengan hasil guna penekannya
pada efeknya, atau hasil tanpa perlu memperdulikan pengorbanan yang perlu
diberikan oleh hasil tersebut. Jadi efektivitas kerja dalam organisasi merupakan
usaha untuk mencapai prestasi yang maksimal dengan menggunakan sumber daya
yang masih tersedia dalam waktu yang relatif singkat tanpa menunggu
keseimbangan tujuan alat dan tenaga serta waktu. Apa yang dimaksud efektivitas
kerja dipertegas Siagian (1996:19) yaitu " penyelesaian pekerjaan tepat pada
waktu yang ditentukan, artunya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak
adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan bukan
12
terutama menjawab tetang bagaimana melaksanakan serta berapa biaya yang
dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut".
Dari definisi diatas dapatlah kiranya diinterpretasikan bahwa efektivitas
kerja mengandung arti tentang penekanan pada segi waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin cepat pekerjaan itu terselesaikan
dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka akan semakin baik
pula efektivitas kerja yang dicapai. Demikian pula sebaliknya dengan semakin
lamanya pekerjaan tersebut terselesaikan, maka semakin jauh pula pekerjaan
tersebut dari keefektifannya. Menurut Handoko (1999;62) pegawai mampu
mencapai efektivitas kerja apabila pegawai 'menunjukkan kemempuan
mengekumulasikan pemilihan tujuan yang dilaksanakan dengan peralatan yang
akan dipergunakan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga pekerjaan
tersebut terselenggara sebagaimana yang diharapkan.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan alternatif
yang tepat sangat menentukan tingkat efektivitas kerja yang sangat tinggi dan
tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas dari hasil pekerjaan dan
kualitas pekerjaan itu sendiri.
4.Pengukuran Efektivitas Kerja
Pada dasarnya Efektifitas kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil
pekerjaan yang dicapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebijaksanaan atau
dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai efektivitas
pada dasarnya ditenrukan oleh tercapainya tujuan organisasi serta factor kesesuain
dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Jadi Efektifitas kerja pada tiap-tiap
organisasi akan berbeda-beda antara organisasi satu dengan organisasi yang
lainnya, tergantung pada jenis dan sifat dari organisasi yang bersangkutan.
Menurut campel yang dikutip Richard M, Steers (1998:45) untuk
mengukur Efektifitas kerja, ada beberapa variabel yang biasa dipergunakan, yaitu:
1. Kesiagaan
Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi
mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta.
13
2. Kemangkiran
Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada saat jam kerja.
3. Motivasi
Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan
sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap
hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnay kepuasan, tetapi lebih
merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
4. Kepuasan kerja
Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam
organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena
pekerjaan mereka.
5. Beban Pekerjaaan
Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan
kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.
6. Waktu menyelesaikan tugas
Waktu merpuakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting
sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah
dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota berorganisasi. (Steer,
1998:46)
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan
diri perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai bias
melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Pengukuran Efektifitas kerja yang
penulis lakukan didasarkan atas banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah
pegawai yang melaksanakan tugas tersebut, sehingga dari kedua hal tersebut dapat
disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan/organisasi sehingga menghasilkan
Efektifitas kerja sebagaimana diharapkan.
Pengukuran Efektifitas kerja berdasarkan banyaknya tugas yang dipikul
dan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut dapat berarti bahwa bila
tugas yang dibebankan kepada pegawai sedikit, sementara jumlah pegawai yang
melaksanakan tugas tersebut lebih banyak, maka akan terjadi banyak pegawai
yang menganggur sehingga menjadi tidak efektif.
14
Sebaliknya jika tugas yang di bebankan banyak sedangkan banyak pegawai
yang melaksanakannya terbatas, maka akan terjadi penumpukan pekerjaan dimana
hal ini akan mengakibatkan banyajnya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan
atau tertunda sehingga terjadi ketidakefektifan.
5.Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap
Efektivitas Kerja
Dinas Sosial adalah salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi untuk
melayani kebutuan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Dalam melayani
masyarakat, aparatur dinas sosial dituntut untuk mealaksanakan tugas dengan baik,
yakni efektifitas kerjanya harus tinggi. Tercapainya efektifitas kerja bukan saja
ditentukan dari banyaknya jumlah pegawai, akan tetapi juga dipengaruhi oleh
factor lain, seperti pengelolaan organisasi, pengendalian yang baik yang disebut
dengan Good Governance.
Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi public
menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama, yaitu untuk
menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunann yang solid dan
bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,efisiensi, pencegahan
korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Dengan pengertian lain
Good Governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
transparan, akuntabel oleh organisasi-organisasi pemerintah seperti organisasi
public pemerintah Kotamadya Binjai yang mencakup kepemimpinan, struktur
organisasi dan sumber daya manusia nya.
Berdasarkan uraian diatas disebutkan bahwa apabila pemimpin organisasi
public,struktur organisasi dan sumber daya manusianya baik, maka akan tercipta
prinsip Good Governance yang berpengeruh terhadap efektifitas kerja pegawai ari
organisasi itu sendiri. Dengan demikian jelaslah pelaksanaan prinsip-prinsip Good
Governance akan berpengaruh terhadap efektifitas kerja pegawai.
15
F. Hipotesis
Sugiyono (2003:70) menyebutkan "hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian". Dikatakan smentara karena
jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh
melalui pengumpulan data dan harus diuji kebenarannya melalui pengujian
hipotesis.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. 'Hipotesis Nihil (Ho):
"Tidak ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good
Governance dan efektifitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai".
2. Hipotesis Alternatif (Ha):
"Ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance
dan efektifitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai".
G. Definisi Konsep
Menurut singarimbun (1993:33) "konsep adalah istilah dan definisi yang
digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok
atau individu yang menjadi pusat perhatia ilmu sosial.
Berdasarkan uraian dan kerangka teori diatas, konsep yang digunakan dla
penelitian ini adalah:
1. Prinsip-prinsip good Governance, adalah suatu karakteristik atau
ukuran pokok dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Efektifitas Kerja pegawai, adalah kemampuan menyelesaikan suatu
kegiatan tepat pada wktu dan sesuai dengan apa yang ditentukan.
H. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel
diukur. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni satu
variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi dan satu variabel terikat yaitu
variabel yang dipengaruhi.
16
a) Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini adalah Penerapan prinsip- prinsip Good
Governance, yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu:
1. Akuntabilitas.
yaitu Terukurnya kinerja, sumber daya dan kewenangan yang
digunakan oleh Dinas Sosial Kotamadya Binjai.
2. Transparansi atau keterbukaan
yaitu Keterbukaan informasi kepada masyrakat terkait seluruh
kegiatan Dinas Sosial Kotamadya Binjai.
3. Responsivitas atau ketanggapan.
yaitu mampu dan tanggap menanggapi aspirasi maupun
kebutuhan masyarakat dan menjadikannya sebagai acuan
pengambilan keputusan di Dinas Sosial Kotamadya Binjai.
4. Partisipasi.
yaitu adanya kebebasan setiap warga memberikan suara dalam
formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui
intermediasi institusi. Seperti ikutnya lembaga-lembaga atau
institusi lain dalam pengembilan keputusan.
5. Keadilan.
yaitu adanya perlakuan yang sama baik laki-laki maupun
perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau
menjaga kesejahteraan mereka.
b) Variabel Terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Efektifitas Kerja Pegawai,
yaitu pencapaian atau hasil kinerja dengan tingkat prestasi yang ditunjukkan
pegawai. Efektifitas kerja pegawai adapt diukur melalui indikator sebagai
berikut:
Menurut Campel yang dikutip Steers (1998:45) untuk mengukur efektifitas
kerja ada beberapa variabel yang bias digunakan, yaitu:
1. Kesiagaan
Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa
organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta.
2. Kemangkiran
17
yaitu Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada
saat jam kerja.
3. Semangat kerja
yaitu kecenderungan anggota kerja organisasi berusaha lebih keras
mencapai sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja
adalah gejala kelompok yang melibatkan kerja sama dan perasaan
memiliki.
4. Motivasi
Yaitu Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam
kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan
senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan
sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela
bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
5. Kepuasan kerja
yaitu Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya
dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai
karena pekerjaan mereka.
6. Keahlian dan fasilitas yang tersedia
yaitu kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan nya, dan fasilitas
yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya.
7. Waktu menyelesaikan tugas
yaitu Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat
penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi
sudah dijalankan dengan sebaik- baiknya oleh setiap anggota berorganisasi.
(Steer, 1998:46)
18
I. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
Yaitu sebagai awal penulisan yang berisikan : Latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,
hipotesis, definisi konsep, definisi operasional dan sistematika penulisan.
BAB II Metode Penelitian
Yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas : bentuk
penelitian, populasi dan sample teknikpengumpulan data, teknik
penentuan skor dan teknik analisis data.
BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian
memuat gambaran sejarah lokasi penelitian dan struktur organisasi.
BAB IV Penyajian Data Penelitian Penyajian data yang diperoleh secara
sistematis.
BAB V Analisa Data
Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan analisis yang
digunakan serta menguji hipotesis yang dikemukakan.
BAB VI Penutup
Sebagai akhir bab, disajikan kesimpulan dan saran.
19
top related