masalah ekonomi - fisip undip
Post on 26-Jun-2015
1.338 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Masalah Ekonomi Indonesia*
Oey Hay Djoen
Dengan disahkannya Undang-Undang Pembatalan Perjanjian K.M.B.terbuka lebarlah jalan raya menuju pembangunan Indonesia; jalanraya yang kecuali mendekatkan kemakmuran dan kesejahteraanbagi Rakyat Indonesia, juga menghadapkan kita pada bermacam-bahaya, kesulitan dan kemungkinan serta tak terpenuhinyaharapan-harapan karena penghalang-penghalang yang melintang-rintangi perjalanan pada hari depan yang lebih baik itu.
Pembatalan perjanjian K.M.B. itu, –sekalipun di segi yuridis(hukum) mempunyai arti vital,– tak akan mempunyai kekuatanapapun apabila pembatalan itu hanya bersifat yuridis. Pembatalansecara yuridis itu harus disertai tindakan-tindakan yang nyata dilapangan ekonomi, karena perjanjian K.M.B. pertama-tama adalahmasalah ekonomi.
Masalah ekonomi Indonesia adalah masalah/soal pertentanganantara kekuasaan ekonomi kolonial dan ekonomi nasional; masalahpembatalan K.M.B. terutama adalah masalah/soal likuidasikekuasaan ekonomi kolonial itu dan pembangunan ekonominasional.
Dari sebab itu, membicarakan masalah ekonomi Indonesia tidakbisa terlepas dari pada membicarakan watak-watak dan ciri-cirikekuasaan ekonomi kolonial atas Indonesia; membicarakan artisebenarnya dari-pada perjanjian K.M.B. dan dari analisa ini merintisjalan ke arah pembangunan ekonomi nasional Indonesia.
+ + + +
Ciri-ciri pokok daripada politik dan kekuasaan ekonomi kolonialadalah dijadikannya daerah jajahan sebagai:
* Ceramah 27 Mei 1956, Lembaga Pengetahuan Progresif – Semarang.
| 2 |
a. daerah sumber bahan mentah,b. daerah penanaman modal,c. daerah pemasaran bagi barang jadi,d. daerah tenaga buruh yang murah.Dengan menganalisa keadaan pada sebelum perang dunia ke II,dapatlah kita temukan dengan segera ciri-ciri pokok daripadapolitik dan kekuasaan ekonomi kolonial itu di Indonesia.
I. Indonesia sebagai daerah sumber bahan mentah
Indonesia yang kaya raya akan hasil-hasil bumi, yang mempunyaisumber-sumber kekayaan alam yang seolah-olah tiada batasnyaini merupakan makanan yang empuk bagi kolonialisme Belanda.
Pengedukan yang dilakukan oleh kolonialisme atas kekayaan alamIndonesia telah membawa dan menghasilkan kejayaan bagikuasakuasanya di negeri Belanda.
Seluruh politik ekonomi dan kekuasaan serta susunan ekonomi diIndonesia diselaraskan dengan kepentingan eksploitasi Indonesiadan kekayaan alamnya. Segala usaha di lapang pembangunan: jalanraya, pelabuhan dan lain-lain komunikasi, pendidikan, perumahandan sebagainya ditujukan pada kepentingan eksploitasi kekayaanalam Indonesia itu.
Untuk memperoleh gambaran yang agak jelas daripada pengedukankekayaan alam Indonesia, –dijadikannya Indonesia sebagai sumberbahan mentah,– ini baiklah dan memang paling tepat bila kitabiarkan angka-angka berbicara.
Dengan menggunakan angka-angka yang terdapat dari tahun 1938maka terjumpailah, bahwa pada tahun itu berat bahan-bahanmentah yang diangkut ke luar negeri–diekspor–dari Indonesiaadalah sebesar: 10.994,43 ribu ton seharga (nilai ekspor) 687,juta gulden (rupiah sebelum perang). Kalau kita teliti lagi darijumlah berat barang di atas ini, maka tahulah kita, bahwa jumlahitu praktis merupakan jumlah mutlak daripada produksi Indonesiapada tahun 1938 itu pula. Sebagai misal baiklah disebutkan
| 3 |
Masalah Ekonomi Indonesiabeberapa angka sebagai berikut:
Jenisnya Produksi eksporgula (tanamanseluas 84.829 ha.) 1.400.340 ton 1.175.300 tonkaret perkebunan 175.066 ton 156.758 tonteh 80.538 ton 71.921 tonkopi perkebunan 45.572 ton - 68.962 tonkopi rakyat 68.690 ton –kina (kulit kering) 10.955 ton 6.957 ton (kulit kering)
182 ton (kenini)minyak sawit 226.668 ton 220.702 tonbiji sawit 48.036 ton 47.439 tontimah 29.728 long ton 13.699 long ton (biji timah)
7.207 long ton (logam timah)minyak tanah 7.398.000 ton 6.067.000 tonbauksit 245.000 ton 274.000 tonbatubara 1.456.000 ton 368.000 tonserat keras + 95.000 ton 90.079 ton
Atau kalau kita perinci macam-macam terpenting daripada hasilbumi yang diekspor itu dalam persentase (%)-nja dari nilai ekspor–yaitu seharga 687 juta gulden–maka tampaklah angka-angka sepertiberikut ini: (1938)
karet 22,6% tembakau 3,9%minyak 23,8% kopra 5,7%gula 6,5% teh 8,5%minyak sawit 2,8% lain-lain 24,8%timah 5,0%
Seperti telah disebutkan di atas: membiarkan angka-angkaberbicara agaknya sudah cukup membuktikan betapa pengedukanyang dilakukan oleh kekuasaan kolonial atas kekayaan alam Indo-nesia guna kepentingan kolonialisme itu.
II. Indonesia sebagai daerah penanaman modal
Sudah tentu juga dalam hal ini politik ekonomi kolonialmenyelaraskan segala sesuatunya dengan kepentingan eksploitasikolonialnya.
Menurut catatan W. de Cook Buning, jumlah modal milik Belanda
| 4 |
yang ditanam di Indonesia pada tahun 1923 adalah sebesar ..... f.1,9 milyar. Sedangkan menurut Prof. G. Gongrijp, modal Belandapada dekat sebelum perang dunia ke II adalah sebesar ..... f. 4,0milyar, atau dalam perinciannya sebagai berikut:
perkebunan-perkebunan gula f. 400.000.000,-perkebunan-perkebunan karet “ 450.000.000,-perkebunan-perkebunan lain-lain “ 350.000.000,-bank-bank pertanian besar “ 274.000.000,-perusahaan timah “ 10.000.000,-perusahaan minyak tanah “ 500.000.000,-Pelayaran “ 100.000.000,-jalan-jalan kereta api “ 150.000.000,-perusahaan-perusahaan negara “ 100.000.000,-Industri “ 50.000.000,-lain-lain “ 250.000.000,- f. 2.634.000.000,-jumlah hutang-hutang haminte-haminte [kota-praja] kepadaorang-orang Belanda f. 1.200.000.000,-modal yang ditanam secaratidak langsung “ 200.000.000,- f.1.400.000.000,-
f. 4.034.000.000,-
Angka-angka di atas ini ternyata diperkuat juga oleh Prof. Dr.J.D.N. Versluys dalam bukunya (tulisannya) Het Unistatuut definancieleen en economische overeenkomst yang kini dijadikandokumen oleh Seksi Perekonomian D.P.R. Republik Indonesia.
Di dalam memperhatikan angka-angka di atas ini adalah menariksekali untuk memperhatikan dan secara wajar haruslah disebutkan,bahwa sifat modal Belanda yang ditanam di Indonesia itu sifatnyaamat monopoli. Modal Belanda itu menguasai kehidupan ekonomiIndonesia sebagai suatu octopus raksasa yang mempunyaitangannya mencengkeram kehidupan ekonomi.
Baikah disebutkan, betapa modal Belanda itu berpusat padabeberapa golongan monopoli sebagai berikut:
Keluarga van Eeghen:menguasai: Nederlands-Indishe Handelsbank
IncassobankNederlandse Handel Maatschappij
| 5 |
Masalah Ekonomi Indonesia15 onderneming (cultuur-ondernemingen)Stoomvaartmaatschappij Nederlanddan juga dalam perusahaan minyak tanah.
Keluarga Mees-Hintzen:menguasai: Rotterdamsche Lloyd
K.P.M. dll.Menarik sekali adalah:10 anggota keluarga Mees-Hintzen inimempunyai 55 fungsi dalam 52 N.V.,yaitu 20 bank besar, 5 perusahaanasuransi dan 5 onderneming dagang.
Kemudian baiklah juga disebutkan kekuasaan modal monopoliBelanda yang biasa disebut BIG FIVE di Indonesia sebagai berikut:
BORSUMIJ a. mempunyai cabang di seluruh Indonesiab. usaha: menjalankan dagang impor-ekspor dan
dagangkomisi, menjalankan perusahaan kasir, bankir,
perindustriandan perkebunan mengadakan eksploitasi atasbarang-barang yang tidak bergerak,Mengeksploitasi konsesi-konsesi perkebunan,tambang-tambang dll.
c. mengeksploitasi pabrik pers,pabrik HIMA di Surabaya,pabrik kulit “Djakarta” di Pasuruan,Mempunyai andil 50% dalam “Oranje Brouwerij”di Jakarta, dan Pabrik tekstil “Nebritex” di Plered.Mempunyai andil besar dalam N.V. Maatschappijtot Exploitatie van Book-, Blik- en Offset Drukkerij“FUHRY” di Surabaya, N.V. Lak-Verf Fabriek“Djakarta” di Jakarta dan dalam “Distributie Mijvoor Phillipe artikelen” di Indonesia,Selanjutnya BORSUMIJ ini menguasai saham-sahamseluruhnya daripada perusahaan sabut kelapa(vezelonderneming) “Kota Blater” di Ambulu.
| 6 |
N.V. GEO WEHRY: tersusun sebagai berikut:N.V. Adm. Mij GEO WEHRY yang memilikiperusahaan-perusahaan lokal di bawah pimpinankonsern tersebut.N.V. GEO WEHRY dilapangan impor dan merupakandireksi dan menjadi serta bertindak sebagaigedelegeerde dari 15 perkebunan.N.V. Internationaal dsb.
Untuk lengkapnya perlulah disebutkan juga modal-modal raksasamonopoli BIG FIVE lain seperti N.V. INTERNATIO, N.V. LINDETEVESdan JACOBSON v.d. BERG N.V. yang dengan tak perlu disebut lagidapatlah dikenal daerah dan langan operasinya di berbagailapangan ekonomi vital di Indonesia.
III. Indonesia sebagai daerah pasaran bagi barang jadi
Dilihat secara strukturil dan dengan angka-angka pembukti, yangmenunjukkan kedudukan yang diberikan kepada Indonesia sebagaitanah jajahan oleh kolonialisme Belanda: sebagai daerah sumberbahan mentah dan lebih-lebih lagi dari lapangan-lapanganpenanaman modal sebetulnya sudah cukup terlihat politik ekonomikolonial di Indonesia.
Dengan memperhatikan lapangan-lapangan penanaman modal, yaituperkebunan-perkebunan, pertambangan, pelayaran, bank dsb. itujelaslah bahwa penanaman modal itu bersifat pelayanankepentingan kolonialisme dalam pengedukan kekayaan bumiIndonesia.
Di lain pihak kenyataan ini secara keras terbukti dariketerbelakangan Indonesia di dalam industri-industri dalam negeri.Industri dalam negeri pada waktu sebelum perang, dan yangjumlahnya atau yang menurut kedudukannya tidak berarti itu tidaklain dan praktis adalah merupakan industri-industri pelayankepentingan modal Belanda sendiri.
Industri–kalau bisa dinamakan demikian dalam arti sebenarnya–yang ada di Indonesia pada sebelum perang dunia ke II pada
| 7 |
Masalah Ekonomi Indonesiagaris besarnya ialah:a. Industri-industri perkebunan dan pertanian berat yang
menghasilkan bahan-bahan ekspor,b. Industri-industri pembantu atau bengkel-bengkel yang bekerja
untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang kecil di berbagaipabrik besar dalam sub a di atas ini,
c. Industri barang-barang kebutuhan penduduk bangsa asing dangolongan atasan lainnya terutama seperti pabrik-pabrik susu,mentega, es, roti, limun, bir, sabun-wangi, sigaret, radio,pirlampu, sepatu, ban-mobil, dsb. semacam itu.
Dengan lain perkataan, industri dalam negeri yang melayanikebutuhan rakyat banyak praktis tidak ada atau tidak berarti samasekali sehingga bergantunglah pada pemasukkan barang-barangkebutuhan itu dari luar negeri, yaitu barang jadi hasil pengolahankekayaan alam Indonesia sendiri yang telah diangkut ke luar negeridan dikerjakan oleh pabrik-pabrik di sana, ataupun yang memangmerupakan barang-barang jadi sisa kelebihan produksi(overproduksi) yang mencari dan dibanjirkan pada pasaran-pasarandaerah jajahan.
Sebagai bukti dapatlah hal ini dilihat dari angka-angka imporpada sebelum perang dunia ke II (tahun 1938) yang menunjukkanseperti berikut:
impor 1938: banyaknya hargabarang-barangkonsumsi 779,2 ribu ton f. 206,7 jutabarang (bahan)baku/penolong 1056,9 ribu ton f. 154,4 jutabarang-barangmodal 166,7 ribu ton f. 117,9 jutajumlah: 2.002.8 ribu ton f.478,5 juta
Atau kalau dihitung menurut persentasenya dari seluruh nilaiimpornya berarti:
untuk barang konsumsi 43,3%
| 8 |
untuk bahan baku/penolong 32,2%untuk barang modal 24,5%
IV. Indonesia sebagai daerah tenaga buruh yang murah
Dengan tidak usah terlalu jauh mencari-cari bahan kenyataaneksploitasi atas rakyat Indonesia sebagai tenaga buruh yang murahadalah cukup dengan menunjukkan pada sejarah koeli-kontrak,pemerasan yang tiada terhingga kejamnya seperti dengan dakwaanyang sekeras-kerasnya merebut tempat dalam dunia kesusasteraan:buku Multatuli Max Havelaar atau pada ejekan kurang ajar yangberbunyi: “Orang Indonesia bisa hidup dengan segobang sehari......”
Juga sejarah telah membuktikan, bahwa kaum buruh Indonesia–baik di perkebunan, pertanian maupun perusahaan–sadar akanpemerasan dan penindasan penjajahan itu. Adalah sebagaiperlawanan yang sadar apabila pada tahun 1926 terjadipemberontakan yang revolusioner dari rakyat Indonesia melawanpenjajahan itu. Dari sebab itu pula adalah khianat jika kejadianbersejarah pada tahun 1926 itu disebut dalam ejekan–seperti jugakaum kolonialis mengartikan kejadian bersejarah itu–sebagai“huru-hara.”
+ + + +
Adalah tidak lengkap, apabila dalam menganalisa susunan dankekuasaan politik ekonomi kolonial itu kita hanya tinggal padapenyebutan ciri-ciri pokoknya saja. Untuk melengkapi analisa inimau tidak mau dan secara tidak dapat dipisah-pisahkan haruspula diterangkan betapa eksploitasi kolonial itu menguntungkanpihak penjajah. Menyebutkan pengedukan kekayaan berupakeuntungan-keuntungan bagi penjajah akan menenangkan pulasecara lebih jelas keuletan dan perlawanan yang sengit yangdilakukan oleh penjajah terhadap perjuangan kemerdekaan rakyatIndonesia.
| 9 |
Masalah Ekonomi IndonesiaSebagai hasil daripada pengurasan kekayaan alam Indonesia,penanaman modal dan eksploitasinya atas rakyat Indonesia,keuntungan-keuntungan yang luar biasa besarnya diangkut olehpenjajah ke negerinya.
Menurut angka-angka yang dikumpulkan dan diumumkan olehTinbergen dan Derksen, maka keuntungan di tahun 1938 yangdiperoleh penjajah Belanda merupakan tidak kurang daripadakurang lebih 15% daripada pendapatan nasional negeri Belandapada tahun itu pula, yaitu yang sebesar tidak kurang dari f.5.100.000.000,- sehingga berartilah bahwa keuntungan penjajahpada tahun 1938 itu adalah kurang lebih f. 700.000.000,- setahun.Keuntungan sebesar 700 juta gulden itu dapat dibagi dalam duakategori:a. Pendapat-primer yang diperoleh dari onderneming-
onderneming seperti gula, karet, kelapa-sawit, timah, minyak-tanah, perusahaan-perusahaan dagang dsb. yang meliputijumlah f. 400.000.000,- kurang lebih.
b. Pendapat-sekunder yang diperoleh oleh orang-orang Belandayang berada di negeri Belanda dan orang-orang Belanda yangbekerja di Indonesia yang berada dalam hubungan yang timbulkarena pekerjaan-pekerjaan dalam penanaman modal diIndonesia, yang meliputi jumlah .... f. 300.000.000,- kuranglebih.
Suatu contoh yang amat menyolok telah diberikan oleh HenrieteRoland Holst dalam bukunya Kapitaal en Arbeid in Nederlandyang membuktikan, bahwa pada tahun 1925 perusahaan-perusahaan/pabrik gula sebanyak 27 buah dengan modal f.85.000.000,- yang bekerja di Indonesia telah mencapai keuntungansebanyak tidak kurang dari f. 34.500.000,-!
Lain contoh lagi menyatakan, bahwa menurut angka-angka resmi,selama 20 tahun sebelum perang dunia ke II Belanda mengalamikekurangan dalam neraca perdagangannya dengan Amerika Serikat.Menurut angka-angka itu dari tahun 1921 sampai dengan tahun1940 negeri Belanda telah mengumpulkan kekurangan pada neraca
| 10 |
perdagangan dengan A.S. itu sejumlah seluruhnya 900 juta dollar.Sebaliknya, dari tahun 1921 sampai dengan 1940 Indonesia telahmengumpulkan kelebihan dollar pada neraca perdagangannyadengan Amerika Serikat sejumlah seluruhnya 955 juta dollar. Darisini dapatlah dilihat dengan sejelas-jelasnya, bahwa kekurangandollar yang selama 20 tahun diderita oleh negeri Belanda itutelah diperkecil, bahkan telah ditutup dengan pendapatan(kelebihan) dari tanah jajahannya!
Untuk melihat contoh yang agak lebih menyolok lagi dapatlahdisebutkan pula di sini, bahwa rakyat Indonesia yang merupakan98% dari penduduk kepulauan Indonesia pada tahun 1936 hanyamenerima 20% kurang lebih dari pendapatan nasional Indonesiasedangkan penduduk Eropa di Indonesia yang merupakan hanya0,5% dari penduduk kepulauan Indonesia menerima tidak kurangdari 60% dari pendapatan nasional Indonesia itu!!
Keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ini tidak bisa lagiditolak sebagai bukti-bukti yang senyata-nyatanya daripadapemerasan, penindasan dan kemelaratan yang dialami oleh RakyatIndonesia di bawah cengkeraman kolonialisme Belanda itu.
+ + + +
Kekuasaan kolonialisme seperti diuraikan di atas itulah–yangmerupakan pertentangan pokok antara kolonialisme dan aspirasinasional Rakyat Indonesia–menjadikan perjuangan Rakyat Indonesiayang paling pokok ialah melenyapkan kekuasaan yangmencengkeram kehidupan Rakyat Indonesia.
Perjuangan untuk menumbangkan kekuasaan ekonomi kolonial ataskehidupan Rakyat ini tercermin dengan tegas dalam U.U.D.proklamasi 1945, pasal 33 yang–secara langsung berhadap-hadapandengan kenyataan kekuasaan monopoli kolonial–menetapkan,bahwa perekonomian nasional akan:1) diorganisir sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan,2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
| 11 |
Masalah Ekonomi Indonesiamenguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
3) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat.
Dengan lain perkataan, perjuangan kemerdekaan dari RakyatIndonesia bertujuan melikuidasi kekuasaan kolonialisme atasekonomi dan kehidupan Rakyat banyak dan menciptakan suatuekonomi nasional yang terpimpin, yang sekalipun memungkinkanadanya dan hidupnya modal perseorangan atau kapitalisme, namundalam batas-batas agar tidaklah ia berkembang menjadi monopoli.
Jadi suatu ekonomi nasional yang bertujuan mencapai danmeningkatkan derajat hidup dan kemakmuran rakyat secaramaksimal.
Tetapi tujuan perjuangan Rakyat Indonesia ini belum tercapaidisebabkan kekalahan revolusi Agustus 1945. Kekalahan berturut-turut dan secara pasti telah menjadi kenyataan dengan dibuatnyaPerjanjian K.M.B.
Perjanjian K.M.B. tidak lain ialah restorasi kekuasaan kolonialismesekalipun dalam bentuk-bentuk yang agak berlainan daripadasebelum perang.
Betapa K.M.B. berarti pengembalian kekuasaan kolonialisme bisasecara segera ditemukan pada kenyataan, bahwa di dalamperundingan K.M.B. tidaklah dapat dimasukkan pasal-pasal yangjiwanya termaksud dalam pasal 33 U.U.D. Proklamasi 1945 itu didalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) Terutama babmengenai pencegahan adanya organisasi-organisasi yang bersifatmonopoli di lapangan ekonomi.
Baru dengan diproklamasikannya Republik Indonesia Kesatuan pada17 Agustus 1945 dan di dalam konstitusi sementara (U.U.D.–Sementara) yang berlaku hingga sekarang dapatlah dicantumkanbab-bab yang dimaksudkan itu sebagaimana terbukti dengan pasal-pasal 37 dan 38 U.U.D.–Sementara.
Tetapi bagaimanakah kenyataannya yang sebenarnya? Adakah ia
| 12 |
sesuai dengan ketentuan yuridis yang sebenarna paling kuasa karenaia tercantum di dalam konstitusi (sekalipun sementara)??
Kenyataan daripada K.M.B. dan segala konsekuensi yang harusditanggung karena K.M.B. itu sebenarnya menertawakan bab-babtersebut sekalipun sudah tercantum dalam U.U.D.–sementara.
Seperti sudah disebut di atas, perjanjian K.M.B. tidak lain daripadarestorasi kolonialisme atas Indonesia. Dengan K.M.B. itu Indonesiatetap daerah jajahan.
Baiklah untuk membuktikan ini diberikan beberapa fakta yanglangsung tercantum di dalam perjanjian K.M.B. itu. Antara lainditentukan, bahwa Indonesia harus mengambil oper segala hutang-hutang yang dilakukan oleh negeri Belanda dan sedianyadibebankan kepada “Nederlands Indie,” yaitu:Jumlah hutang yang harus dibayar pada negeri Belanda f. 1.138.237.000,-
Hutang yang dilakukan oleh negeri Belanda dan harus
dibayar kepada Amerika Serikat f. 420.424.000,-
Lain-lain hutang yang dilakukan oleh negeri Belanda
dan harus dibayar pada luar negeri f. 2.800.000.000,-
Jumlah ..................................... f. 4.358.661.000,-
Selanjutnya bisalah juga disebut beberapa pasal daripadaperjanjian K.M.B. bagian FINEC (keuangan dan ekonomi), yangsecara langsung bertentangan juga dengan pasal-pasal 37 dan 38U.U.D.– sementara kita, antara lain:
Pasal 16: “Tentang perubahan perbandingan harga (wisselkoors)mata uang R.I. dan Nederland lebih jauh akan diadakanpermusyawaratan”
Pasal 17: “Selama keadaan luar atau dalam negeri memerlukan“deviezen regiem” maka baik Republik Indonesiamaupun Nederland akan mempermusyawaratkan pasal-pasal kebijaksanaan devisennya yang penting benar bagipihak yang lain”
| 13 |
Masalah Ekonomi IndonesiaAkibat langsung daripada pasal-pasal di atas ini dapatlah kita lihatpada waktu gunting uang Sjafruddin [Prawiranegara] yang disiarkanseolah-olah bocor, karena ternyata pengusaha-pengusaha monopoliasing berhasil menyelamatkan diri dari gunting Sjafruddin itu,tetapi sebenarnya kebocoran itu adalah sesuai dengan pasal-pasaldi atas, yaitu “dibocorkan” oleh pemerintah sendiri.
Atau baiklah diambil contoh-contoh lain daripada perjanjian picangitu, yaitu
Pasal 3: “Tindakan mencabut hak, menasionalisir, menghapuskan,menyuruh melepaskan atau memindahkan secara paksabenda atau hak, hanya akan dijalankan untuk keperluanumum menurut acara yang ditetapkan dengan peraturanundang-undang dan–jika tidak dapat persetujuan antarapihak-pihak yang berkepentingan–dengan menggantikerugian yang diterimakan atau dijamin lebih dahuludan yang ditetapkan hakim menurut harga sebenarnyabenda atau hak yang diambil itu, segala-galanya itumenurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.Syarat bahwa pengganti kerugian itu harus diterimakanatau dijamin lebih dahulu tidaklah berlaku jika bendaatau hak itu perlu diambil dengan sesegeranya, karenakeadaan perang, bahaya perang, pemberontakan,kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung meletus ataulain-lain kejadian yang mendesak.”
Atau
Pasal 18: “Pada pencabutan hak, nasionalisasi dan lain-lainnyac.q. “naasting” Pemerintah Republik Indonesiamengijinkan pemindahan uang pengganti kerugian c.q.harga “naasting” itu dipindahkan di dalam tempo tigatahun, maka wajiblah Republik Indonesia menyatakansedemikian sebelum menjalankan pencabutan hak,nasionalisasi dan lain-lainnya itu. Sebuah panitiaarbitrase yang anggotanya ialah seorang wakil RepublikIndonesia, seorang wakil yang berhak dan seorang
| 14 |
anggota lagi yang ditunjuk sesudah bermusyawarat olehkedua wakil teresbut tadi, akan memberikan keputusansesudah ikat tentang soal apakah dan sampai dimanakahketentuan tempo 3 tahun itu boleh dilaini - Jikapemindahan uang tidak dijalankan segera, maka uangmengganti kerugian c.q. “naasting” yang ditetapkandengan uang Indonesia akan dikreditir dengan valutanegara modal itu berasal daripadanya menurutperbandingan uang (wisselkoers) pada hari pencabutanhak itu terjadi.”
Jelaslah, bahwa untuk mencabut hak milik ataupun hakmengusahakan perusahaan dari perusahaan modal Belanda tidaklahcukup dengan peraturan pemerintah, melainkan pada pokoknyaharuslah dengan undang-undang yang menyebutkan jumlahpengganti kerugian, serta yang boleh segera ditransfer ke negeriasal modal (negeri Belanda) dengan ketentuan pula mengenai nilaitukar uang pengganti kerugian tersebut.
Lebih jauh baiklah juga disebut di sini mengenai hak-hak yangdiberikan kepada perusahaan-perusahaan minyak yang disebutkandi dalam perjanjian-perjanjian kolonial dulu dan yang harusditeruskan/diterima sebagai warisan oleh Republik Indonesia, yaituapa yang disebut “Let Alone Agreement.” Perjanjian itumenentukan, bahwa kongsi-kongsi minyak diberikan kekuasaanuntuk menguasai devisen hasil ekspor minyak tanah dari Indonesia.Hal ini akan diuraikan lebih jauh.
Sebagai gambaran tambahan baiklah juga disebut tentangeksploitasi jalan-jalan kereta api di Indonesia. Perjanjian K.M.B.menentukan, bahwa semua perusahaan kereta api di Jawa, Maduradan Sumatera harus dikembalikan kepadamaatschappjmaatschappij kereta api (Belanda) partikelir.
Pada tahun 1946 pemerintah Belanda di daerah-daerah federalmengadakan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan kereta apipartikelir, yaitu dengan “Overeenkomst A” perusahaan perusahaankereta api partikelir itu disatukan dengan S.S. (Staats Spoorwegen)
| 15 |
Masalah Ekonomi Indonesiadan diberi nama SS/VS. Pada tahun 1949 dengan adanya apa yangdinamakan penyerahan kedaulatan, SS/VS disatukan dengan D.K.A.,tetapi perjanjian K.M.B. menentukan lebih jauh, bahwapemerintah R.I. wajib:a. membayar uang sewa setiap tahun kepada maatschappij
sebagai berikut:kepada N.I.S. f. 3.111.300,-
S.C.S. “ 1.063.800,-S.J.S. “ 429.100,-O.J.S. “ 253.000,-S.D.S. “ 184.500,-Madura Stoomtram “ 208.200,-Malang Stoomtram “ 153.200,-Kediri Stoomtram “ 75.800,-Modjokerto Stoomtram “ 55.800,-Pasuruan Stoomtram “ 279.090,-Probolinggo Stoomtram “ 47.500,-
Jumlah f. 5.640.000,-b. semua pegawai maatschappij digaji dan diberi hak-hak seperti
pegawai pemerintahc. Pemerintah R.I. memberi sokongan pada fonds tunjangan
maatschappij setiap tahunnya sebesar f. 160.000,-.Ondersteuningsfonds ini berada di negeri Belanda.
d. Pemerintah R.I. memberikan sokongan sebesar 25% dari gajiaji(jumlah) ambtenar-ambtenar kepada Fonds Pensiun yangberada di negeri Belanda.
Wajarlah bila diperhatikan juga, bahwa dari maatschappij-maatschappij itu yang terbesar modalnya ialah N.I.S., gabunganmaatschappij-maatschappij (SJS, CJS, SDS) dan Malang Stoomtramsebesar masing-masing f. 40 juta, f. 6 juta dan f. 5 juta. Dihitungdengan sewa yang sudah dibayar oleh pemerintah sejak tahun1949 maka nampak keganjilan daripada “kerjasama” di atas ini.
Sekalipun sudah dibentuk panitia nasionalisasi pada tahun 1952,tetapi sampai kini perusahaan-perusahaan tersebut di atas masih
| 16 |
tetap milik maatschappij-maatschappij itu.
Demikian inilah secara sekedarnya beberapa contoh tentangkonsekuensi-konsekuensi langsung sebagaimana ditetapkan olehK.M.B.
Adalah masalah ini terbatas sampai demikian ini saja?
Dalam uraian ini sudah disebutkan, bahwa perjanjian K.M.B. adalahberarti restorasi daripada kekuasaan modal kolonial. Betapa tidak!
Ciri-ciri pokok yang kita temukan sebagai pembukti daripadaberlakunya ekonomi dan dikuasainya Indonesia oleh politikekonomi kolonial bukanlah semata-mata identik, sama dengankeadaan pada sebelum perang dunia ke II. Dalam kenyataannyapenguasaan Indonesia oleh kolonialisme sebenarnya adalah lebihintensif, lebih keras. Dengan lain perkataan: penghisapan kolonialyang berlaku dengan perjanjian K.M.B. itu mencapai bentuk-bentukekstrim.
Untuk bergerak pada sistematik penguraian masalah-masalahnya,–bahwa Indonesia tetap daerah jajahan,– baiklah disebutkankedudukan Indonesia dengan K.M.B. itu sebagai daerah sumberbahan mentah, tempat pengurasan bahan mentah untukkepentingan penjajahan, untuk kepentingan imperialisme.
Menurut Kantor Pusat Statistik, angka-angka ekspor (sesudahK.M.B.) adalah sebagai berikut:
tahun beratnya ekspor nilai ekspor1950 8.518.972 ribu ton 2.953,79 juta rupiah1951 9.734.650 ribu ton 4.779,52 juta rupiah –$1 = Rp 3,801952 9.847.979 ribu ton 10.386,75 juta rupiah –$1 = Rp 11,401953 12.192.656 ribu ton 9.343,00 juta rupiah1954 12.744.377 ribu ton 9.759,00 juta rupiah
Seperti juga halnya pada waktu sebelum perang, jumlah di atasini boleh disebutkan sebagai jumlah mutlak daripada penghasilanterpenting Indonesia, seperti terbukti dengan angka-angka sebagaiberikut:
| 17 |
Masalah Ekonomi Indonesiatahun jenisnya produksi ekspor1954 gula (luas tanaman
49.256 ha.) 717.742 ton 219.441 ton“ minyak sawit 168.636 ton 140.062 ton“ biji sawit 43.319 ton 42.407 ton“ serat keras 30.733 ton 23.723 ton“ teh 46.900 ton 40.228 ton“ kopi perkebunan 14.196 ton – 37.336 ton“ kopi rakyat 42.800 ton –“ kina 1.770 ton 617 ton (kulit kering)
1 ton (kenini)“ timah dalam biji 35.862 long ton 33.941 long ton
(dalam biji)994 long ton (logam)
“ karet perkebunan 287.551 ton 237.975 ton“ karet rakyat -tak tercatat- 471.639 ton
1950 minyak mentah& hasil 6.816.000 ton 6.160.000 ton
1951 -”- 8.093.000 ton 6.798.000 ton1952 -”- 8.523.000 ton 7.883.000 ton1953 -”- 10.225.000 ton 9.599.000 ton1954 -”- 10.775.000 ton 9.887.000 ton
Dengan mengambil perbandingan pada keadaan sebelum perangmaka nampak juga, bahwa ekspor (baca: pengurasan) hasil-hasil/kekayaan alam Indonesia yang terpenting telah meningkat sekali,sebagaimana terlihat dari hitungan persentase daripada beberapahasil terpenting itu dalam nilai ekspornya dari nilai-eksporseluruhnya.
Dengan menggunakan angka tahun 1954 sebagai dasar, makaterlihatlah, bahwa dari jumlah nilai ekspor yang sebesar 9.759juta rupiah itu:
nilai ekspor: karet = 30,9% nilai ekspor: timah = 7,2%minyak = 26,4% tembakau = 3,8%gula = 2,6% kopra = 6,7%minyak sawit = 3,6% teh = 4,6%
– lain-lain = 14,2%
Kalau kedudukan Indonesia dengan K.M.B. ternyata tidak berubahdari keadaan sebelum perang dunia ke II, yaitu sebagai daerah
| 18 |
bahan mentah, maka keadaan serupa kita temukan juga dalamkeadaan modal dan kekuasaan modal kolonial di Indonesia sesudahK.M.B. ini.
Memang, seperti sudah diuraikan di atas, justru K.M.B. inilahyang memberikan jaminan-jaminan agar modal dan kekuasaanmodal kolonial tetap dapat menguasai perekonomian Indonesia,tetap dapat bergerak dan menjalankan peranannya untukpengurasan dan pengedukan bahan mentah, eksploitasi dankeuntungan.
Menurut perkiraan, maka modal Belanda sebagai akibat perangdan selama revolusi, telah mengalami kerusakan kurang lebih 25%,yang berarti, bahwa dari modal sebelum perang yang sebesar f. 4milyar lebih itu masih utuh sebesar f. 3 milyar. Pihak resmi Belandasendiri telah menaksir, bahwa nilai modal yang ditanam di Indo-nesia adalah kira-kira f. 5 sampai f. 6 milyar (nilai gulden sebelumperang = kurang lebih 2 kali nilai gulden sesudah perang). Dandengan kenyataan, bahwa nilai riil daripada f. 1,- sesudah perangadalah kira-kira Rp. 8,= sampai Rp. 9,- maka modal monopoliBelanda yang masih menguasai perekonomian Indonesiaberjumlahlah kira-kira Rp. 40 milyar sampai Rp. 50 milyar, bahkandisebut Rp. 64 milyar.
Untuk bahan perbandingan baiklah disebutkan di sini, bahwakekuasaan modal kolonial yang bercokol di bumi Indonesia inisungguh-sungguh bersifat menguasai perekonomian Indonesia.Tidak kurang daripada 70% daripada modal asing yang ditanam diIndonesia adalah milik kolonialis Belanda.
Sebagai misal baiklah diambil, bahwa 7 bank asing di Indonesiapada permulaan tahun 1955 mempunyai Rp. 2,8 milyar deposito,sedangkan 20 bank nasional hanya mempunyai Rp. 75 juta. Dilapangan pelayaran antar-pulau jelas kekuasaan dipegang olehK.P.M. dan serekannya sedangkan perhubungan laut dengan luarnegeri praktis seluruhnya dipegang oleh kongsi-kongsi asing dalammana modal Belanda menguasai 95%. Demikian juga halnya dengankade-kade di Indonesia yang untuk 85% dikuasai oleh kongsi-kongsi
| 19 |
Masalah Ekonomi IndonesiaBelanda, sedang instalasi-instalasi pelabuhan praktis diurus pulaoleh kongsi-kongsi Belanda.
Di lapang pertambangan dan perkebunan kiranya keadaan yangserupa dengan di atas itu sudah cukup jelas. Demikan juga dilapangan impor dan ekspor dsb.
Dan memang semuanya itu secara langsung dapat dilihat padakeseretan dan tidak mungkinnya dicapainya perkembangan danpertumbuhan ekonomi nasional yang sehat. Keterbelakangan dilapangan pembangunan ekonomi nasional, bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang dibangun dengan susah payah sejak revolusi,semuanya itu menjadi gambaran umum daripada ekonomi negeri.
Seperti halnya pada waktu sebelum perang juga pada Indonesiadengan K.M.B. ini ditemukan ciri pokok daripada negeri jajahan:menjadi daerah pasaran bagi barang jadi.
Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya praktis Indonesia harusbergantung pada luar negeri. Pada impor barang-barang yangsekaligus menggantungkan Indonesia pada sumber penghasilandevisen yang keadaannya seninkemis.
Angka-angka impor menunjukkan, bahwa titik beratnya tetapterletak pada pemasukan barang-barang konsumsi (barang jadi)dan barang-barang/bahan-bahan baku penolong sedangkan untukpembangunan industri persentase impor barang modal tetap kecil,sebagai berikut:
Jumlah impor Nilai (dalam jutaan Rp.) Persentase dari jumlahnilai impor
jenis 1951 1952 1953 1954 1951 1952 1953 1954barang-barangpemakaian 1.701 5.377 3.740 2.699 51,3 49,8 43,6 37,6bahan-bahanbaku/penolong 1.148 3.440 3.232 3.048 34,6 31,8 37,6 42,5barang-barangmodal 469 1.989 1.612 1.425 14,1 18,4 18,8 19,9
Ketergantungan Indonesia pada impor barang-barang konsumsi danterapung-apungnya nasibnya pada hasil ekspor bahan-bahan
| 20 |
mentahnya itu mendudukkan Indonesia pada tempat yang amattidak enak dan berada di bawah pengaruh langsung daripadapasaran dunia. Ini lebih-lebih lagi hebatnya karena dengan adanyaikatan K.M.B. yang berarti dikuasakannya Indonesia pada Belandaberartilah pula bahwa Indonesia masuk ke daerah pengaruh–inipaling sedikitnya–dan kekuasaan modal imperialis Amerika Serikat,pada siapa negeri Belanda menggantungkan nasibnya.
Juga disebabkan oleh politik yang dijalankan oleh pemerintahIndonesia setelah perjanjian K.M.B. itu makin terjerumuslah In-donesia ke dalam lumpur permainan imperialisme dunia. Indone-sia terseret masuk juga ke dalam perangkap yang dipasang olehimperialisme Amerika: dalam wujud embargo yang tidak sahterhadap R.R.T.
Indonesia ternyata tunduk pada paksaan imperialisme untukmeletakkan orientasi ekonomi dan pembangunan ekonominyakepada hanya dunia barat dengan benteng imperialismenya:Amerika Serikat.
Betapa langsung kedudukan itu mempengaruhi Indonesia dapatlahdilihat pada kenyataan bahwa Indonesia sebagai negeri yanghampir-hampir dikatakan nyawanya tergantung pada gerak eksporbahan-bahan mentahnya telah menjadi korban daripada politikimperialis.
Contoh yang amat nyata sebagai akibat ketergantungan padapasaran barat, pada orientasi ke barat; sebagai akibat embargo,dapatlah dibuktikan dari angka-angka harga bahan ekspor terutamadari Indonesia pada waktu sebelum, selama perang di Korea danembargo terhadap R.R.T. sebagai berikut:
Pasar NEW YORK – dalam dollar sen per ponK A R E T T I M A H1951 – Maret 72,00 nom. 1951 – Maret 157,8751952 – Sept 28,24 1952 – Maret 121,501953 – Maret 26,625 1953 – Juni 93,25
Nop. 20,425 Des. 84,251954 – Maret 20,25 1954 – Jan. 85,25
| 21 |
Masalah Ekonomi IndonesiaDengan segera terbuktilah, bahwa harga karet pada bulanSeptember 1952 (28,24 $sen) tidaklah lebih daripada hanya 39%dari harga karet pada bulan Maret 1951 (72,00 $sen) untuk setiappon-nya.
Betapa besar kerugian yang diderita oleh Indonesia karenakejatuhan harga itu sudahlah mudah untuk dibayangkan. Padahalkeadaan kejatuhan harga itu berjalan terus pada tahun-tahunberikutnya dan sampai kini tercapai kembali harga tahun 1951itu.
Baiklah dicoba memberikan angka-angka daripada kerugian yangdiderita oleh Indonesia pada tahun 1952 itu saja.
Pada tahun 1951 diekspor sebanyak 755.000.000 kg. karet dengannilai ekspor sebesar Rp. 2.483.000.000,- Sedang pada tahun 1952diekspor sebanyak 745.000.000 kg. karet dengan nilai eksporsebesar Rp. 4.778.000.000,-
Melihat angka-angka di atas ini orang biasa untuk segerabergembira, karena nampak bahwa untuk ekspor yang hampirsama besarnya telah dihasilkan hampir 2 kali dalam harga.
Tetapi kegembiraan–kalau orang bergembira–adalah terburu-buru.
Keadaan sebenarnya ialah, bahwa pada tahun 1951 nilai tukardollar dan rupiah adalah $.1,- adalah Rp. 3,80. Sedangkan padatahun 1952 nilai tukar itu berubah (penilaian kembali rupiah)menjadi $.1,- adalah Rp. 11,40.
Jadi kalau Rp 2.483 juta hasil ekspor karet tahun 1951 itu berarti$. 656 juta maka Rp. 4.778 juta hasil ekspor karet tahun 1952hanyalah berarti $. 419 juta kurang lebih. Jadi untuk jumlah kg.yang hampir sama besarnya Indonesia telah mengalami kejatuhanharga sebesar kurang lebih $. 230 juta. Atau dalam rupiah Indone-sia berartilah kerugian sebesar 230.000.000 x Rp. 11,40 = Rp.2.622.000.000,-
Kalau kita periksa, bahwa pada pertengahan tahun 1954 hargakaret bahkan telah turun menjadi hanya 20,25 $sen per pon, maka
| 22 |
bisalah secara kasar dikatakan, bahwa selama tahun-tahun 1952-1953-1954 saja Indonesia telah mengalami kerugian palingsedikitnya 3 x Rp. 2,5 milyar. Ini hanya dalam ekspor karet.
Untuk lebih menegaskan lagi betapa Indonesia dieksploitasi sebagaisumber/daerah bahan mentah dan daerah pasaran belaka: tanpakemungkinan untuk membangun tingkat hidup yang lebih tinggiharuslah diberikan gambaran tentang kepincangan dalam tingkatharga barang-barang yang diimpor ke dan barang-barang yangdiekspor dari Indonesia.
ANGKA-ANGKA INDEKS HARGA BARANG-BARANG EKSPOR DAN IMPOR(1938 = 100)
Ekspor (harga-harga f.o.b.) Impor (harga-harga perdagangbesar)
Angka-angka indeks tertimbang Angka-angka indeks tertimbangDiantaranya: Diantaranya:
18 hasil 4 hasil 10 hasil 3 hasil 44 ba- 6 bahan 10 macam 13 baekspor perke- pertani- hutan rang makanan tekstil han
bunan an impor kimia& ti-Mah
1952-Desember 1.605 1.522 1.668 3.332 2.245 2.555 2.503 2.0951953-Desember 1.208 1.195 1.188 3.391 2.402 3.157 2.574 2.2651954-Desember 1.528 1.558 1.479 2.818 2.956 3.414 3.843 2.783sumber: Kantor Pusat Statistik
Apakah yang kita dapati dari angka-angka di atas ini?
Ternyata, bahwa dibanding dengan tahun 1938 (memakai tahun1938 sebagai ukuran 100) maka harga dari 18 hasil ekspor(terpenting) dari Indonesia telah naik dengan 15 kali lebih padatahun 1954. Tetapi sebaliknya, harga dari 44 barang yang diimporke Indonesia telah naik dengan hampir 30 kali. Jadi, kalau padatahun 1938 harga dari 18 hasil ekspor dan harga dari 44 barangyang diimpor ke Indonesia perbandingannya adalah 1 : 1, makapada tahun 1954 perbandingan itu telah berubah menjadi 15 : 30atau 1 : 2.
Dengan lain perkataan: untuk dapat mengimpor jumlah yang samadari 44 macam barang yang dibutuhkan oleh Indonesia, makaIndonesia harus menghasilkan dua kali barang yang harus diekspor.
| 23 |
Masalah Ekonomi IndonesiaJadi, untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan barang-barangimpor seperti di tahun 1938 maka rakyat Indonesia harus bekerjaduakali lipat dalam menghasilkan barang untuk diekspor.
Dengan demikian tidaklah mungkin tercapai peningkatan tarafhidup, bahkan sebaliknya rakyat hidup harus memeras keringatnyalebih hebat lagi. Dan dengan demikian tidak mungkin juga tercapaineraca yang menguntungkan secara riil.
Dan sampai di sini mengertilah juga kita, bahwa memang Indonesiatetap merupakan daerah tenaga buruh yang murah.
Sebagai contoh baiklah sekedar disebutkan di sini, bahwa–misalnyasaja–kaum buruh di lapangan industri minyak sehari menerimaupah kira-kira Rp. 6,- atau setengah dollar Amerika Serikat.
Jauh melebihi itu adalah, bahwa seorang buruh Amerika yangbekerja di lapangan yang sama (buruh minyak) menerima upah $.8 (delapan dollar) sehari, atau sama dengan Rp 96,- sehari, yangberarti: 16 kali lipat dari yang diterima oleh seorang buruhIndonesia.
Dengan sekedar contoh ini saja kiranya sudah cukup tergambarbetapa keras berlakunya pemerasan dan penghisapan terhadapkaum buruh Indonesia. Dan dari sini pula dapatlah dimengertibetapa khianat orang-orang yang mengoper anjuran Dr. HerSchacht–itu fasis Jerman–yang menggambarkan “mehr arbeit,”“mehr arbeit” itu.
Adalah juga dengan sekedar contoh tadi itu kiranya cukup untuksetiap orang mengerti betapa adil tuntutan dan perjuangan kaumburuh yang menuntut hapusnya Undang-Undang DaruratTedjasukmana, yang membelenggu kaum buruh danmempenjarakan setiap penuntut yang menggunakan senjatanyayang satu-satunya: mogok.
Di satu pihak kaum buruh Indonesia ditindas dalam perjuangannyauntuk menuntut penghidupan yang layak sebagai manusia di tanahairnya sendiri, di lain pihak dengan K.M.B. itu kaum penjajahdiberi hak untuk menguras kekayaan dari penidasan itu.
| 24 |
Dari kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia itu, kaumpenjajah mengangkut keuntungan ke luar Indonesia yang berjumlahbermilyar-milyar besarnya.
Prof. Romme dalam suatu Kongres Katholieke Volks Partij beberapatahun yang lalu menyatakan, bahwa jumlah uang berupakeuntungan, bunga, pensiun, premi dll. yang ditransfer dariIndonesia ke negeri Belanda pada tahun 1951 adalah sebesar kuranglebih f. 500.000.000,-
Angka di atas ini jauh daripada kebenarannya. Sebab, menurutlaporan Bank Indonesia 1954-1955, uang yang ditransfer ke negeriBelanda adalah sebagai berikut:
1952: Defisit neraca perdagangan: Rp. 1.035.000.000,-Asuransi: Rp. 139.000.000,-Keuntungan investasi modal: Rp. 1.042.000.000,-Rupa-rupa: Rp. 357.000.000,- Rp. 2.286.000.000,-
1953: Asuransi: Rp. 148.000.000,-Keuntungan investasi modal: Rp. 1.249.000.000,-Rupa-rupa: Rp. 592.000.000,- Rp. 1.989.000.000,-
1954: Asuransi: Rp. 111.000.000,-Keuntungan investasi modal: Rp. 1.460.000.000,-Rupa-rupa: Rp. 715.000.000,- Rp. 2.573.000.000,-
Angka-angka di atas ini pun masih harus diragukan, karena belumlahmeliputi seluruhnya secara sebenarnya.
Uang bunga daripada hutang-hutang yang harus dibayar olehIndonesia menurut Laporan Bank Indonesia juga adalah:
Tahun 1952 : Rp. 115.000.000,-
Tahun 1953 : Rp. 132.600.000,-
Kalau kita ambil bagian kecil saja daripada keuntungan-keuntunganyang diperoleh oleh kaum penjajah, baiklah disebutkan sebagaimisal, bahwa perusahaan-perusahaan perkapalan seperti K.P.M. –S.M.N. – K.R.L. – K.J.C.P.L. pada tahun 1952 saja telahmemperoleh keuntungan tidak kurang dari f. 250.000.000,- (gul-den!) Pada tahun 1953, K.P.M. memperoleh untung f. 23.500.000,-; K.J.C.P.L. f. 2.450.000,- sedangkan K.R.L. sebesar f. 35.000.000,-
| 25 |
Masalah Ekonomi IndonesiaAngka-angka resmi tetap harus diragukan dan seperti di dalamparlemen sudah pernah disebut, maka keuntungan Belanda setiaptahunnya meliputi jumlah tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar).
Baiklah secara agak terperinci diterangkan salah satu segi daripadacara yang berlaku dalam pengedukan kekayaan dan keuntunganoleh kaum penjajah.
Seperti telah disebut, dengan perjanjian K.M.B. telahdilangsungkan apa yang dinamakan “let alone agreement” bagiperusahaan-perusahaan minyak tanah di Indonesia. Yang diartikandengan perjanjian ini ialah, bahwa perusahaan-perusahaan ituberhak menguasai sebagian besar devisen dari hasil ekspor minyaktanah, dan sebagaimana sudah dapat ditangkap dari namaperjanjian itu, berhak pula dalam lain-lain hal.
Menurut angka-angkanya, berat dan nilai minyak yang didapatpada tahun-tahun yang lalu adalah sebagai berikut:
tahun 1952 – 7.883.000.000 kg. – Rp. 2.181.000.000,-
tahun 1953 – 9.599.000.000 kg. – Rp. 2.292.000.000,-
tahun 1954 – 9.887.000.000 kg. – Rp. 2.579.000.000,-
Dari hasil-hasil ekspor tersebut di atas ini, yang langsung diterimaoleh pemerintah sebagai penyetoran pada dana devisen dan bagiankeuangan pemerintah dalam NIAM adalah antara lain sebagaiberikut:
Tahun 1952 Tahun 1953Penyetoran devisen kongsiminyak pada Dana Devisen Rp. 470.380.000,- Rp. 579.234.000,-Bagian keuntungan Pemerintah Rp. 57.900.000,- Rp. 39.600.000,-
Rp. 528.280.000,- Rp. 618.834.000,-
Dihitung dari seluruh nilai ekspornya, maka penerimaan langsungoleh pemerintah tidak lebih dari 25% pada tahun 1952 dan 27%kurang lebih pada tahun 1953.
Bagian terbesar–kurang lebih 75%–dikuasai langsung oleh
| 26 |
perusahaan-perusahaan minyak raksasa asing, yaitu dalamperincian sebagai berikut:Penggunaan devisen oleh maskapai-maskapai asing sendiri: 1952 1953a. untuk impor barang modal Rp. 432.000.000,- Rp. 295.000.000,-b. untuk impor barang konsumsi Rp. 38.400.000,- Rp. 23.600.000,-c. yang diangkut ke luar negeri Rp. 1.070.320.000,- Rp. 1.354.566.000,-
Rp. 1.540.720.000,- Rp. 1.673.166.000,-
Dari angka-angka di atas ini sudah jelas betapa pincangnyakedudukan pemerintah terhadap maskapai-maskapai minyak itu.Namun, angka-angka di atas ini pun belum mewakili seluruhkeuntungan yang digondol oleh maskapai-maskapai minyak itusetiap tahunnya.
Kalau kita cocokkan angka-angka berat ekspor dan nilai eksporminyak tanah pada tahun 1953, maka terlihatlah, bahwa hargaminyak tanah itu dinilai + Rp. 0,25 per kg. (yaitu: Rp.2.292.000.000,- : 9.599.000.000 (kg.) -) padahal, menurut catatanharga minyak internasional pada tahun 1953 adalah US.$. 4,45per barrel (160 liter) atau kurang lebih Rp. 0,40 per kg. Denganini ternyata, bahwa perbedaan penilaian harga (Rp. 0,25 per kg)dan harga sesungguhnya di pasar dunia (Rp. 0,40 per kg)memungkinkan maskapai-maskapai raksasa itu pada tahun 1953itu saja memperoleh keuntungan lagi sebanyak 9.599.000.000 (kg)kali Rp. 0,15 (Rp. 0,40 - Rp. 0,25) = Rp. 1.439.850.000,-......!!!
Melihat angka-angka di atas ini tidaklah mengherankan, bahwamenurut perhitungan, maskapai-maskapai raksasa itu dalam tahun1954 juga ternyata berhasil memperoleh keuntungan secara diatas ini sampai berjumlah seluruhnya kurang lebih Rp.6.600.000.000,-!! (berita ANTARA tanggal 16 Nopember 1954)
Betapa pincangnya keadaan di atas ini makin nampak kalau kitaketahui, bahwa dalam keadaan kongsi-kongsi raksasa penjajahitu bisa mengangkut keuntungan-keuntungan yang luar biasabesarnya itu, pemerintah Indonesia selalu mengalami ketekorananggaran.
| 27 |
Masalah Ekonomi IndonesiaKetekoran pada anggaran belanja yang dialami oleh pemerintahternyata pada tahun 1953 adalah sebesar Rp. 2.240 juta dan padatahun 1954 sebesar Rp. 3.602 juta. Sedang menurut taksiran, defisittahun 1955 adalah kira-kira Rp. 2.500 juta.
Memang ternyata, bahwa pembiayaan anggaran sebenarnya banyakdigantungkan pada hutang-hutang/pinjaman-pinjaman. Beberapaangka di bawah ini menunjukkan perkembangan dan meningkatnyajumlah hutang pemerintah; yaitu hutang jangka-panjang dalamdan luar negeri serta hutang jangka-pendek dalam negeri:
1949: Rp. 6.894.000.000,-
1950: Rp. 8.634.000.000,-
1951: Rp. 7.646.000.000,-
1952: Rp. 11.876.000.000,-
1953: Rp. 13.385.000.000,-
1954: Rp. 16.834.000.000,-
Dari angka-angka di atas ini terlihatlah, bahwa dibandingkandengan jumlah hutang tahun 1949 jumlah hutang itu telah naikdengan + 245% pada tahun 1954.
Dalam keadaan seperti itu, dan sebagai akibat langsung daripadaketergantungannya maka Indonesia makin lama makin terjerumusdalam lumpur hutang dan ketekoran anggaran.
Keadaan ini ternyata oleh pemerintah-pemerintah sesudah K.M.B.tidak diselesaikan secara pokok, melainkan dalam prakteknyamemang susunan ekonomi kolonial yang berlangsung di Indonesia.Yaitu, bahwa pemerintah-pemerintah sesudah K.M.B. meneruskanpula sistem perekonomian kolonial itu dalam usaha mengatasikesulitan-kesulitan ketekoran dan sebagainya itu.
Hal ini dengan segera dapat kita temukan pada sumber-sumberpenghasilan negara yang tidak lepas dari sistem kolonial.Pemerintah negara buat sebagian terbesar digantungkan padapenerimaan pajak-pajak-langsung dan tidak-langsung sebagai
| 28 |
berikut:
1952 1953 19541.a. Pajak langsung Rp. 1.832 juta Rp. 2.027 juta Rp. 2.439 jutab. Pajak taklangsung Rp. 5.132 juta Rp. 4.474 juta Rp. 3.957 juta2.- Saldo-saldo perusa-
haan negara Rp. 293 juta Rp. 205 juta Rp. 61 juta3.- Berbagai peneri-
maan (TPI/TPT) Rp. 2.082 juta Rp. 1.914 juta Rp. 1.179 juta4.-Lain-lain Rp. 354 juta Rp. 1.087 juta Rp. 815 juta
Rp. 9.684 juta Rp. 9.707 juta Rp. 8.451 juta
Ternyatalah, bahwa penerimaan negara pada hakekatnyadigantungkan pada pajak-pajak langsung dan tidak langsung sebagaiberikut: tahun:
1952 = + 75%
1953 = + 70%
1954 = + 76%
Lebih jauh haruslah pula diperhatikan, bahwa penerimaan berupahasil TPI/TPT - sertifikat devisen pada hakekatnya berarti jugapajak tidak langsung, sehingga dengan demikian penerimaannegara yang didasarkan pada penerimaan pajak langsung dan tidaklangsung adalah sebesar kurang lebih 95%.
Dengan politik fiskal seperti di atas ini sudahlah terang, bahwayang terutama harus menderita adalah rakyat banyak. Lebih-lebihlagi dengan segala macam sertifikat devisen, maupun segala macambentuk T.P.I. (seperti B.I.T., B.I.S. dsb.), karena semuanya inimerupakan pajak-pajak tidak langsung juga yang harus ditanggung—pada akhirnya oleh konsumen pula.
Yaitu, sekalipun secara formal yang membayar T.P.I. itu adalahkaum importir, namun ini berarti pula beban secara tidak langsungbagi golongan-golongan rakyat miskin.
Dengan T.P.I. dan semacamnya itu timbullah keadaan-keadaan yangmakin menjerumuskan perekonomian Indonesia ke dalam keadaanbergantung.
| 29 |
Masalah Ekonomi IndonesiaDengan T.P.I. itu kecuali membebankan tanggungan yang lebihberat pada rakyat dan konsumen, juga mengakibatkan:1) kian merosotnya kurs riil (nilai tukar sesungguhnya) daripada
mata-uang kita (rupiah),2) kian merosotnya daya beli rakyat banyak, yang berarti
bertambah hebatnya kesengsaraan rakyat banyak itu,3) naiknya harga bahan-bahan untuk industri yang dikerjakan di
dalam negeri, –ini terutama dalam hubungannya dengan usahakaum pengusaha nasional–; dan dengan naiknya bahanbahanitu memaksa naiknya ongkos-ongkos pengusaha (kostprijs)hasil-hasil industri dalam negeri itu,
4) beratnya persaingan yang–oleh karenanya–harus dihadapi olehpengusaha-pengusaha nasional terhadap barang-barang impor,terutama juga barang-barang konsumsi yang membanjiripasaran Indonesia dari luar negeri itu,
5) bangkrutnya perusahaan-perusahaan dalam negeri karena takberdaya terhadap arus pemasukan barang-barang konsumsi,dan dengan kian bergantungnya pengusaha-pengusaha nasionaldan dapatnya dilakukan impor secara leluasa itu diperkuatsekaligus peranan bank-bank asing yang menurut catatan masihmelayani 70% dari kegiatan impor Indonesia (bank-bank nasionaltidak mampu melayani kebutuhan impor yang karena T.P.I.membutuhkan modal besar. Bahkan menurut Tuan Suprapto,Anggota Fraksi Masjumi dalam D.P.R., kapasitas daripada kaumimportir nasional hanya merupakan 6% kurang lebih dari padakapasitas importir asing!!)
Dengan fakta-fakta di atas, maka selama politik fiskal dan politikdi lapangan impor seperti T.P.I. dan sebagainya itu terus dijalankan,tidak akan dapat diatasi keseretan dan bahkan kehancuran yangkian menjadi-jadi yang harus dihadapi oleh ekonomi Indonesiadewasa ini. Politik itu hanya menguntungkan modal raksasa asingdan menguasakan hari depan perekonomian serta kehidupan rakyatsecara mentah-mentah pada penghisapan dan kesewenanganmodal raksasa asing.
Dari uraian di atas tadi, amatlah jelasnya, bahwa memang
| 30 |
kekuasaan kaum monopoli asing masih sepenuhnya dandimungkinkan mencengkeram semua lapangan perekonomian dankeuangan. Dan kenyataan masih berkuasanya kolonialisme itumendakwa pada kita, bahwa tidaklah mungkin untuk merubahsusunan perekonomian kolonial itu menjadi perekonomiannasional: untuk kesejahteraan rakyat dan tanah-air, tanpalangkahlangkah yang riil dan tegas untuk melikuidasi atau sedikitnyalebih mengeraskan pembatasan terhadap kekuasaan modal asing.
Dari pengertian di atas inilah–yang disandarkan padakeadaankeadaan yang sebenarnya dan sekerasnya yang kita hadapi–pembatalan perjanjian K.M.B. secara seluruhnya, mempunyai artiyang bukan tambal sulam, melainkan harus dilaksanakan dengankonsekuen dan tidak separuh-separuh.
Dalam hubungan ini baiklah disebutkan, bahwa Statement of Policydari pemerintah Burhanuddin Harahap mengenai investasi modalasing di Indonesia, yang pada pokoknya menentukan, bahwa modalasing diperbolehkan bergerak leluasa di segala lapanganperekonomian, kecuali di lapangan perekonomian yang bersifatsosial dan merupakan “public utilities” (karena ini hanyadisediakan untuk pemerintah) adalah contoh daripada tindakantidak konsekuen dan separuh-separuh.
Sebabnya ialah, karena dengan hanya pembatasan pada lapangan-lapangan yang bersifat sosial dan merupakan “public utilities”itu, modal asing masih secara leluasa boleh bergerak di lapanganpertambangan, perindustrian, pertanian, perkebunan yangberteknik modern, bank, impor dan ekspor serta perkapalan, dsb.yang memang sejak dulu menjadi terutama lapangan gerak modalmonopoli asing.
Pembatalan perjanjian K.M.B. secara yuridis haruslah segera disusuldengan langkah-langkah tegas untuk melumpuhkan dan kemudianmelikuidasi kekuasaan kolonial atas perekonomian dan kehidupanrakyat Indonesia.
Langkah-langkah itu terutama haruslah berupa nasionalisasi atas
| 31 |
Masalah Ekonomi Indonesiaperusahaan-perusahaan yang sekarang dikuasai oleh modalmonopoli asing–terutama Belanda–, yang terpenting diantaranyaialah nasionalisasi impor dan ekspor, komunikasi–daratan, lautanmaupun udara–, bank-bank serta di berbagai lapangan perkebunan,pertambangan dan pertanian.
Dalam menjalankan nasionalisasi itu, bukanlah ditentukan cara-cara dan prosedur seperti telah ditentukan dalam perjanjian K.M.B.atau yang senyawa dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjianK.M.B. itu, melainkan haruslah disandarkan pada perhitungan dankepentingan rakyat banyak, baik mengenai penggantian, jangkawaktu maupun syarat-syarat menghadapi pelaksanaan nasionalisasi.
Nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan vital yang masih dikuasaioleh modal monopoli asing itu bukan hanya berarti langkah pentingdalam melikuidasi kekuasaan kolonialisme atas lapangan ekonomiIndonesia, melainkan ia berarti pula merebut kembali kekuasaanitu untuk dijadikan kekuatan diri sendiri dalam membangunperekonomian nasional.
Selanjutnya langkah-langkah yang ditujukan untuk melemahkankedudukan kaum monopoli kolonial, dengan jalan antara lain sangatmembatasi keuntungan-keuntungan kaum modal monopoli/asingdan bentuk-bentuk invisible seperti uang jasa dsb. itu yang biasaditransfer ke luar negeri, sedangkan terhadap perusahaan-perusahaan minyak haruslah diambil tindakan mencabut hak-hakistimewa atas devisen hasil ekspor minyak tanah seperti atauyang senyawa dengan persetujuan-persetujuan “let alone agree-ment.”
Juga terhadap konsesi-konsesi–baik perusahaan industri,perkebunan atau pertambangan dan komunikasi–yang tidakdikerjakan lagi haruslah ditarik kembali ke bawah kekuasaanpemerintah, sedangkan pemindahan konsesi maupunperusahaanperusahaan monopoli Belanda kepada modal asinglainnya haruslah dilarang.
Terhadap perusahaan-perusahaan lainnya dari modal asing harus
| 32 |
berlaku peraturan-peraturan yang menentukan adanya kekuasaanpemerintah untuk melakukan kontrol atas jalannya perusahaan,administrasi dsb. dan langkah-langkah ini harus diteruskan padapenentuan politik produksi dan penjualan hasil-hasilperusahaanperusahaan tersebut.
Semua langkah-langkah di atas ini harus pula dilengkapi olehpolitik impor dan ekspor: politik perdagangan dengan luar negeriyang tegas. Orientasi yang berat sebelah, yaitu yang menundukkandiri hanya pada kekuasaan dollar Amerika atau PoundsterlingInggris tidak mungkin memberikan kesempatan-kesempatan danmemenuhi kebutuhan-kebutuhan yang riil daripada pembangunanekonomi nasional Indonesia. politik perdagangan luar negeri harussepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ekonomiIndonesia itu: yaitu pasaran yang seluas-luasnya yang menghapuskanketergantungan pada hanya satu negeri sebagai seolah-olahpembeli tunggal bahan-bahan hasil negeri dan di pihak lainmenggunakan sebaik mungkin penawaran-penawaran barangbarangyang dibutuhkan oleh Indonesia oleh negeri mana pun. Dengansikap tegas di dalam politik perdagangan luar negeri seperti diatas ini terjaminlah kebebasan sepenuhnya bagi Indonesia untukmenjalankan prinsip perhubungan luar negeri–terutama di lapanganperekonomian dan keuangan–yang disandarkan pada kebebasan,saling menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan yang riil.
Sebab memang, membangun perekonomian nasional yang akanmampu memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan meningkatkansecara terus menerus taraf hidup rakyat Indonesia berarti pertama-tama membangun, memperlengkapi dan memperluas industri-industri untuk produksi bahan makanan, pakaian dan lain-lainkebutuhan sehari-hari rakyat banyak. Dan untuk ini dibutuhkanlahbarang-barang modal dan alat-alat perlengkapan yang pada tarafsekarang harus didatangkan dari luar negeri secara bebas dariketergantungan dan ikatan-ikatan politik maupun ekonomis yanghanya menjerat dan mengakibatkan bahwa Indonesia harusmembayarnya kembali dengan pelayanan kepentingan-kepentinganpihak yang bersangkutan itu.
| 33 |
Masalah Ekonomi IndonesiaDengan lain perkataan, pihak yang menentukan pada tingkatterakhir dan tertinggi haruslah pihak Indonesia.
Selanjutnya, perlu ditegaskan pula, bahwa hari depan Indonesiabukanlah terletak pada penitik-beratan usaha di lapangan eksporseperti keadaannya dewasa ini. Hari depan Indonesia terletakpada kekuatan diri sendiri di dalam perindustrian dan lain-lainlapangan usaha yang secara langsung melayani keperluan rakyatIndonesia.
Dan ke luar dari pendirian ini, maka harus dikurangi intensivitaskerja yang hanya ditujukan pada pengurasan dan penggunaan tanah-tanah dan sumber-sumber alam untuk keperluan produksi bahanmentah untuk diekspor.
Sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia, maka yang harusdipergiat adalah penanaman dan perluasan tanaman-tanamanbahan-bahan yang secara langsung memenuhi keperluan hidupsehari-hari rakyat banyak dan keperluan industri-industri yangmemproduksi hasil-hasil yang diperlukan oleh rakyat banyak.
Dan guna memenuhi ini semua sudah tentu dibutuhkan aparat-aparat yang mengorganisir produksi (baik bahan mentah maupunbarang jadi yang langsung dibutuhkan oleh rakyat), bimbingan,pimpinan dan perkreditan untuk usaha-usaha itu, serta aparat-aparat distribusi yang menjamin peredaran yang sempurna danseimbang antara kota dan desa.
Pelaksanaan segala sesuatu ini haruslah pula digenangi oleh suatupikiran pokok, suatu arah yang tertentu pula dalam membangunperekonomian nasional kita. Pikiran pokok atau arah tertentutadi ialah, bahwa secara setapak demi setapak, sebagai rencanajangka panjangnya, haruslah segala sesuatu pelaksanaan itumenyertakan dirinya pada pembangunan industri basis, yaitupembangunan industri berat, industri baja, pengolahan logam,bahan bakar, tenaga listrik, kimia, pengangkutan dan semacamnya.Yaitu industri basis untuk perindustrian kita selanjutnya, baiksebagai pelayanan akan keperluan mesin-mesin, alat maupun
perbengkelan, sehingga dengan demikian dicapailah keadaandalam mana Indonesia sungguh-sungguh bisa mendasarkanperekonomiannya atas kekuatan dan kemampuannya sendiri.
Dengan lain perkataan jelaslah, bahwa pembangunanperekonomian nasional yang dimaksudkan ialah perekonomiannasional yang berencana serta meliputi seluruh lapangan dan cabangperekonomian dalam satu keseluruhan, bukan pecah-pecah atausatu-satu.
Adalah hal yang semestinya, bahwa melaksanakan pembangunanekonomi berencana itu membutuhkan pimpinan yang demokratis;pimpinan yang kecuali menjauhkan diri dari segala bentuk birokrasidan korupsi–yang harus dicapai dengan jalan aparat kontrol yangsekuat-kuatnya–, juga konsekuen menarik garis dalam melindungiusaha-usaha nasional dan mempunyai sikap tegas tidak menyerahterhadap segala bentuk usaha-usaha berkedok, yang padahakekatnya hanya ekor daripada modal asing.
Kecuali memberikan arah yang benar dalam usaha membangunekonomi nasional seperti telah dicoba dirumuskan di atas tadi,usaha pembangunan ekonomi nasional kita ini harus jugamenggunakan dan menempatkan bentuk-bentuk perekonomianyang sewajarnya dan pada tempatnya.
Yang terang adalah, bahwa perusahaan-perusahaan negara, yaitubentuk perekonomian negara–yang menguasai lapangan-lapanganperekonomian yang pokok dan basis–harus dalam arti yangsesungguhnya menjadi pimpinan dalam pembangunan ekonomikita.
Kemudian bentuk-bentuk perekonomian lainnya, seperti usahacampuran antara modal pemerintah dan modal partikelir nasional,usaha koperasi sebagai bentuk perekonomian bersama dari segenaprakyat, dan usaha modal partikelir menempati tempat dan lapanganmasing-masing, sehingga dalam keseluruhannya bentuk-bentukperekonomian itu merupakan usaha-usaha yang saling mengisi danmenjalankan fungsinya masing-masing secara merata-seimbang(harmonis).
| 34 |
Dengan adanya bentuk perekonomian negara sebagai tenagapimpinan dan basis pembangunan perekonomian nasional itu, bukansaja membawa pada pembebasan pada bentuk-bentukpenghisapan dan penindasan secara lambat laum, melainkan jugaamat penting artinya untuk mencegah menjadinya modal dan usahapartikelir warganegara berubah dan berkembang ke arah bentuk-bentuk dan sifat-sifat monopoli. Karena sekalipun menurut keadaanobyektif dan sesuai dengan kebutuhannya masih harusdikembangkan modal partikelir atau dengan lain sebutan:kapitalisme, namun sesuai pula dengan tujuan yang tercermindalam U.U.D. Republik Indonesia Agustus 1945, perkembanganmodal kapitalis nasional itu harus dibatasi agar tidak menjadimonopoli.
Kalau kita sudah berbicara tentang arah dan tenaga-tenaga/bentukbentuk perekonomian yang mendukung dan melaksanakanpembangunan ekonomi nasional itu, –dalam arti sebagaimana sudahdiuraikan di atas ini,– maka teranglah, bahwa semuanya itu bukansaja bergantung pada kekuatan dan kebijaksanaan politik keuangandan ekonomi pemerintah saja.
Untuk bisa menjadikan pembangunan perekonomian itu suaturealitas maka segenap potensi rakyat haruslah dikerahkan. Bagisetiap warganegara ada tempat dan kewajiban untuk mencurahkantenaga, kekuatan materiil maupun pengalamannya di dalam usahabesar ini.
Bukan saja ini, melainkan keadaan obyektif menuntut, bahwasegenap kekuatan nasional yang ada harus dikerahkan untukmemungkinkan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan itu.
Dan dalam hubungan ini tidak ada tempat bagi bentuk diskriminasiapa pun juga. Untuk bisa merealisir likuidasi kekuasaan modalmonopoli asing dan untuk mencapai pembangunan ekonominasional itu, seluruh warganegara dikerahkan.
Membeda-bedakan sesama warganegara, menjadikan segolonganwarganegara anak-emas dan segolongan lainnya kambing-hitam;membeda-bedakan sesama warganegara berdasarkan “keaslian”
Masalah Ekonomi Indonesia
| 35 |
dan bukan “keaslian” keturunannya, adalah bentuk-bentukdiskriminasi berdasar asal keturunan (rasial) yang akan mengebirikekuatan/potensi nasional dalam membangun perekonomian haridepan kita.
Sebab, adanya pembeda-bedaan antara sesama warganegara;adanya hak-hak istimewa bagi segolongan warganegara secarapraktis memungkinkan dan membangkitkan timbulnya segalamacam bentuk birokrasi dan korupsi, yang pasti tidak akan disia-siakan oleh modal monopoli asing.
Sistem semacam itu bukan saja mengisolasi kekuatan–sebagiankekuatan–yang ada pada warganegara Indonesia dari kesertaanmembangun perekonomian nasional, melainkan membukakemungkinan untuk digunakan oleh modal monopoli asing untukmenginfiltrasi usaha pembangunan ekonomi nasional kita denganjalan usaha-usaha berkedok di belakang “keaslian” untukmemperoleh juga prioritas-prioritas di lapangan perekonomian.
Apalagi kalau diingat, bahwa pada masa peralihan ini–di manasecara yuridis sudah dibatalkan perjanjian-perjanjianperekonomian dan keuangan berdasarkan K.M.B.–modal monopoliasing akan menggunakan segala jalan dan kesempatan untukmemecah belah potensi nasional kita, agar gagallah usahamelikuidasi kekuasaan modal raksasa asing itu secara riil. Segalajalan dan cara akan dilakukan oleh kekuasaan kolonial itu untukmenyabotir pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional kita.
Dalam hubungan ini baiklah disebutkan juga apa yang telahdikonstatir mengenai adanya sabotase pada Tambang MinyakSumatera Utara yang kini sudah berada di tangan pemerintah R.I.
Kemudian baiklah juga ditegaskan, bahwa kewaspadaan haruslahtinggi, karena kecuali adanya sabotase-sabotase secara terang-terangan itu ada pula usaha untuk membelokkan perhatian daripersoalan-persoalan yang pokok dalam menghadapi danmelaksanakan pembatalan perjanjian K.M.B.
Gejala-gejala dan tindakan-tindakan seperti diadakannya
| 36 |
diskriminasi rasial, pertentangan-pertentangan ekonomis,pembongkaran-pembongkaran gubuk-gubuk rakyat dansemacamnya tidak dapat dilihat dari sudut sosial-ekonomis melulu,melainkan juga harus dilihat dari pengertian akan adanya usaha-usaha dan tindakan-tindakan pembelokkan perhatian danpengeroposan potensi nasional dalam menghadapi soal-soal pokoktadi.
Jadi sekali lagi: pembangunan perekonomian nasional kitamembutuhkan segenap potensi nasional kita; tenaga, kekuatanmateriil maupun pengalaman yang ada pada segenap warga-negaranya.
Dalam hubungan inilah, di satu pihak: harus disambut dengangembira bahwa untuk pertama kalinya pembangunan ekonomiIndonesia secara berencana dan terpimpin akan dilaksanakandengan suatu Rencana Lima Tahun.
Sekalipun bahan-bahan mengenai Rencana Lima Tahun itu belumlengkap diumumkan, namun sudahlah terang, bahwa syaratpertama untuk bisa dicapainya hasil yang diharapkan adalahmenyesuaikannya dengan keadaan dewasa ini: pembatalan K.M.B.
Tanpa menyesuaikan Rencana Lima Tahun itu dengan kenyataandan kebutuhan yang timbul setelah perjanjian K.M.B. dibatalkan,maka Rencana Lima Tahun itu akan ditertawakan oleh kenyataan-kenyataan, karena ia akan menjadi suatu usaha Don Quixote yangmau memerangi kincir-angin.
Apabila benar keterangan-keterangan yang telah tersiar sampaisekarang, maka nampaknya Rencana Lima Tahun kita pertama iniadalah mengandung maksud, bahwa pemerintah akanmenginvestasikan (menanam) modal negara sebesar Rp. 11,5 milyardalam waktu lima tahun–atau berarti rata-rata Rp. 2,3 milyarsetiap tahunnya–dalam usaha-usaha dan lapangan-lapanganperekonomian menurut perincian sebagai berikut:
a. untuk perindustrian dan pertambangan sebesar 25%b. untuk pembangunan tenaga listrik, irigasi dan proyek-proyek gabungan 25%
Masalah Ekonomi Indonesia
| 37 |
c. untuk pembangunan transpor dan perhubungan (komunikasi) 25%d. untuk keperluan pertanian, transmigrasi dan pembangunan
masyarakat desa 13%e. untuk keperluan sosial, kesehatan dan perumahan 12%
Jika kita meneliti lebih jauh–dengan tidak membicarakanpembagian-pembagian dan perincian-perincian lebih jauh daripadapersentase-persentase dan proyek-proyeknya di atas, karena untukini belum cukup bahan-bahan yang tersedia–maka nyatalah, -bahwasecara segera amat menyolok adanya kenyataan, - bahwa modalmonopoli asing yang tertanam di Indonesia–seperti diuraikanduluan–menurut taksiran adalah tidak kurang dari kurang lebihRp. 50 milyar. Sehingga rencana penanaman yang sebesar hanyaRp. 2,3 milyar itu dalam arti sebenarnya akan tenggelam dalamperbandingan kekuatannya, karena dalam persentase hanyamerupakan 4,6% saja dari modal monopoli yang sudah tertanamdan berakar itu.
Juga dari sinilah nampak jelas, bahwa seluruh potensi nasionalharus dikerahkan, harus diberi jalan untuk ikut serta melaksanakanRencana Lima Tahun itu.
+ + + +
Dengan uraian-uraian di atas tadi dalam mana tidak diusahakanuntuk mencari suatu resep baru melainkan dicoba untukmengumpulkan fakta-fakta secara agak historis, dan dari situmenempuh jalan ke arah hari-depan yang gemilang bagi rakyatdan tanah-air, karena betapapun juga, jalan ke luar bagi Indonesia–bagi dan untuk menghadapi masalah ekonomi Indonesia, tidaklahmungkin kita terlepas dari kenyataan-kenyataan yang berkembangsecara historis itu.
Hanya dengan mengetahui dan terus mencari fakta-fakta tentangkeadaan yang sebenarnya, tentang susunan, imbangan dan tenaga-tenaga yang terkandung dalam masyarakat sendiri, barulah bisadisusun kekuatan dan dilaksanakan pekerjaan untuk melikuidasisecara riil kekuasaan kolonialisme atas Indonesia dan untukmembangun perekonomian nasional yang mengabdi kepada tanah-
| 38 |
air dan rakyat Indonesia.
+ + + + ++ + +
+
Catatan:
Bahan-bahan perbandingan, tabel dan angka-angka lain dikutipdari:[1] Laporan Tahunan BANK INDONESIA 1953-1954 dan 1954-1955,[2] “Ruangan Ekonomi” HARIAN RAKJAT,[3] Pidato Ir. Sakirman dalam D.P.R.[4] Berita-berita ekonomi dari berbagai suratkabar.
+ + + + ++ + +
+
Masalah Ekonomi Indonesia
| 39 |
top related