internal quality assurance of indonesian higher education

1

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Bogor, Mataram, dan Makassar, 2-4 Oktober 2015

ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKANSISTEM PENJAMINAN MUTU

EKSTERNAL (SPME)

2

AGENDA

o Sistem Penjaminan Mutuo Peraturan Perundang-undangano Standar dan Proseduro Tantangan dan Peluango Isu Strategiso Kecenderungan Globalo Permendikbud No. 87/2014

3

AKREDITASI

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 1 ayat 22

PENJAMINAN MUTU

Internal ►► EVALUASI DIRI Eksternal ►► AKREDITASI

“ … a formal, published statement regarding the quality of an institution or a program, following a cyclical evaluation based on agreed standards (CRE, 2001).”

“… a process of external quality review used by higher education to scrutinize colleges, universities and higher education programs for quality assurance and quality improvement (CHEA, 2000).”

accountability“… a window into higher

education institution”(Peril & Promise, WB 2000)

4

SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME)

PERBAIKAN INTERNAL DAN PEMBINAAN

EVALUASI EKSTERNAL/AKREDITASI

REKOMENDASIPEMBINAAN

PERBAIKANINTERNAL

EVALUASI-DIRI

CQI = Continuous Quality Improvement

►►►budaya mutu

SPMI

SPME

SPMI = Sistem Penjaminan Mutu InternalSPME = Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

5

MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

PEMERINTAH Penjaminan mutu PT/PS Penjaminan mutu tenaga kerja Informasi untuk pembinaan PT/PS (beasiswa/hibah)CALON MAHASISWA/ORANG TUA Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya PASAR KERJA Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannyaORGANISASI PENYANDANG DANA Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannyaPERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN

PROFESI Informasi untuk peningkatan mutu dan perencanaan Informasi untuk kemitraandsb

PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU

PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003) - 1

Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalUndang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional PendidikanRencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan

Akreditasi Nasional - Perguruan TinggiPeraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat

Akreditasi Program Studi SarjanaKebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiPeraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan PendidikanPeraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No.

17/2010Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia

6

PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU

PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003) - 2

Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan TinggiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2012 tentang

Badan Akreditasi NasionalPeraturan Pemerintah No.32/2013 tentang Perubahan atas PP

No.19/2005Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/2013 tentang

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional IndonesiaPeraturan Pemerintah No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan TinggiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49/2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan TinggiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50/2014 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan TinggiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87/2014 tentang

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

7

PERUBAHAN (UU 20/2003 s/d UU 12/2012)AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU

PENDIDIKAN TINGGI

Dari akreditasi sukarela wajib.Dari akreditasi program studi akreditasi program

studi dan akreditasi perguruan tinggi.Dari sistem penjaminan mutu internal sukarela

wajib. Dari badan akreditasi tunggal BAN-PT untuk

akreditasi program studi dan akreditasi institusi BAN-PT untuk akreditasi institusi dan LAM untuk akreditasi program studi.

8

9

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 28

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGIIjasah

10

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 33(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGIIzin dan Akreditasi Program Studi

11

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 33 (lanjutan)(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGIIzin dan Akreditasi Program Studi

12

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 52(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGIPenjaminan Mutu

13

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; danb. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGISPMI dan SPME

14

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGIAkreditasi

15

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 55 (lanjutan)(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGIAkreditasi

16

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 55 (lanjutan)

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGIAkreditasi

17

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 56(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGIPDDikti

18

PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGIKetentuan Peralihan

19

STA

ND

AR

NA

SIO

NA

L PE

ND

IDIK

AN

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a. standar isi;b. Standar proses;c. Standar kompetensi kelulusan;d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan;g. Standar pembiayaan; danh. Standar penilaian pendidikan.Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

PP No. 19/2005 Standar Nasional PendidikanPasal 2

2005

STANDAR AKREDITASI BAN-PT (2009)

20

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

C. MAHASISWA DAN LULUSAND. SUMBERDAYA MANUSIAE. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA

AKADEMIKF. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN

SISTEM INFORMASIG. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

21

STA

ND

AR

PEN

DID

IKA

N T

ING

GI

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh

Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

UU No. 12/2012 Pendidikan TinggiPasal 54

2012

22

STA

ND

AR

NA

SIO

NA

LPE

ND

IDIK

AN

TIN

GG

I

Permendikbud No. 49/2014 2014

Silahkan mengunduh Permendikbud No. 49/2014(sedang direvisi)

23

INSTRUMEN AKREDITASI (yang berlaku saat ini

Naskah Akademik Standar dan Prosedur Akreditasi Borang Program Studi Borang Institusi Pengelola Program Studi Panduan Pengisian Borang Pedoman Penilaian Borang Matriks Penilaian Borang Pedoman Asesmen Lapangan Pedoman Evaluasi Diri

BAN-PT►►►kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

24

PROSEDUR AKREDITASIPENGIRIMAN

EVALUASI DIRIDAN BORANG

SERTALAMPIRAN

KEPADA BAN-PT(Prodi/PT)

VALIDASI(Anggota BAN-PT)

ASESMENLAPANGAN

(Asesor BAN-PT)

ASESMENKECUKUPAN

(Asesor BAN-PT)

PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI

(Pleno BAN-PT)

PENGUMUNANHASIL AKREDITASI

(Ka/Sek BAN-PT)

PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN

(Pleno BAN-PT)

2000 ++ asesor

15 anggota 2 staf ahli

BANDING DAN KELUHANPRODI/PT/MASYARAKAT

SURVEILENASESMEN LAPANGAN

(Anggota dan Asesor BAN-PT)

25

PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI

PeringkatSkor Setiap Jenjang Program Studi

Diploma Sarjana Magister Doktor

A 361 - 400 361 - 400 361- 400 361- 400

B 301 - 360 301 - 360 301- 360 301- 360

C 200 - 300 200 - 300 200- 300 200- 300

Tidak Terakreditasi < 200 < 200 < 200 < 200

Perhatikan Permendikbud No. 87/2014, peringkat akan direvisi

26

ISU STRATEGIS

PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESI

A(DAL

AM ANGKA)

Lebih dari 4.000 PT Lebih dari 20.000 program studi Penanggungjawab:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pertahanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perhubungan dsb

DATA

27

AKREDITASI OLEH BAN-PT (30 Oktober 2015)AKREDITASI PROGRAM STUDI

A = 1946B = 8040 C = 8839

Jumlah = 18825

AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGIA = 26B = 240C = 586

Jumlah = 852

28

1 Maret 2015: LAM-PTKes melakukan akreditasi program studi bidang kesehatan

ANALISIS AKREDITASI PROGRAM STUDI

(Feb 2015)

29

30. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Std 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Std 3. Mahasiswa dan Lulusan

Std 4. Sumber Daya ManusiaStd 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Std 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Akreditasi Program StudiJawa

30

31. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Std 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Std 3. Mahasiswa dan Lulusan

Std 4. Sumber Daya ManusiaStd 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Std 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Akreditasi Program StudiLuar Jawa

31

Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Std 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Std 3. Mahasiswa dan Lulusan

Std 4. Sumber Daya ManusiaStd 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Std 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Akreditasi Program StudiPeringkat A

32. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI32

Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Std 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Std 3. Mahasiswa dan Lulusan

Std 4. Sumber Daya ManusiaStd 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Std 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Akreditasi Program StudiPeringkat B

33. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI33

Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Std 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Std 3. Mahasiswa dan Lulusan

Std 4. Sumber Daya ManusiaStd 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Std 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

AkreditasiProgram StudiPeringkat C

34. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI34

35

Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Std 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Std 3. Mahasiswa dan Lulusan

Std 4. Sumber Daya ManusiaStd 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Std 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Akreditasi Program StudiTidak Terakreditasi

35. BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARUUU12/2012 Pasal 33 ayat 3

Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

36

BAN-PT

DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DIKTI

Instrumen Evaluasi Usulan Penyelenggaraan Program Studi Baru

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGIUU12/2012 Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan

b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

37

BAN-PT

DITJEN BELMAWA

Instrumen SPMI dan SPME

Permendikbud No. 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti)

PENGEMBANGAN SISTEM AKREDITASI NASIONALUU12/2012 Pasal 55 ayat 3

Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

38

DASAR HUKUM• Permendikbud No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(SNDikti)• Permendikbud No. 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi (SPMDikti)• Permendikbud No. 87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi

BAN-PT SISTEM AKREDITASI NASIONAL

AKREDITASI PERGURUAN TINGGIUU12/2012 Pasal 55 ayat 4

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

39

BAN-PT

Instrumen AIPT(Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi)

AKREDITASI PROGRAM STUDIUU12/2012 Pasal 55 ayat 5

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

40

BAN-PT

Instrumen rekomendasi pendirian serta monitoring dan evaluasi LAM(Lembaga Akreditasi Mandiri)

PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARUUU12/2012 Pasal 60 ayat 4

Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

41

BAN-PT

• Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perguruan Tinggi Baru

• Instrumen Pendirian Perguruan Tinggi Baru

DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DIKTI

IMPLEMENTASIKERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Perpres 8/2012 Permendikbud 73/2013

42

BAN-PT

DITJEN BELMAWA

Instrumen Akreditasi Berbasis Capaian Pembelajaran

JENIS/M

OD

EL A

SESMEN

AK

RED

ITASI

Evaluasi: Sumatif Formatif

Basis evaluasi: Input Process Output Outcome

Informasi untuk evaluasi: Borang Portofolio

Instrumen akreditasi program studi/profesi: Generik Spesifik/profesi

PELUANG UNTUK PENINGKATAN SISTEM AKREDITASI

43

KECENDERUNGAN GLOBAL

Penjaminan mutu pendidikan tinggi telah menjadi suatu kecenderungan global

Ekspansi sistem pendidikan tinggi secara cepat terjadi keanekaragaman perguruan tinggi.

Praktek penipuan (pabrik ijasah, PT abal-abal) perlu organisasi penjaminan mutu yang dapat dipercaya (credible).

Penurunan mutu pendidikan tinggi karena kendala ekonomi perlu mekanisme penjaminan mutu.

Mobilitas profesional dan proses integrasi regional dan internasional perlu mekanisme pengakuan ijazah dan sertifikat profesional perguruan tinggi.

44

HARMONIZATION, REFERENCING, ALIGNING

45

INTERNATIONAL

ASIA-PACIFIC

ASEAN

AQRF = ASEAN Qualification Reference FrameworkAQAF = ASEAN Quality Assurance Framework

AKREDITASI PROGRAM STUDIDAN

PERGURUAN TINGGIPermendikbud No. 87/2014

46

KETENTUAN UMUM (Pasal 2)

(1) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip: a. independen; b. akurat; c. obyektif; d. transparan; e. akuntabel.

47

KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 3) - 1

(1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

(3) Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. terakreditasi; dan b. tidak terakreditasi.

(4) Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. terakreditasi baik; b. terakreditasi baik sekali; c. terakreditasi unggul.

48

KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 4, 5, dan 6)

Pasal 4 Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua Program Studi

di Perguruan Tinggi yang bersangkutan terakreditasi.

Pasal 5 Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi merupakan

salah satu syarat dalam pengakuan dan pengalihan satuan kredit semester antar Perguruan Tinggi.

Pasal 6 (1) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun. (2) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi wajib diumumkan kepada masyarakat.

49

KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 7)(1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan

instrumen akreditasi. (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

(3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:

a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi; b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister,

magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan; c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta d. hal-hal khusus. (5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu: PTS, PTN, PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, atau PTN Badan Hukum.

50

KEBIJAKAN AKREDITASI (Pasal 8)

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

51

PDDikti

52

Digunakan sebagai acuan untuk memeriksa:

• Keaktifan PT/program studi pada beberapa semester terakhir

• Data dosen• Data mahasiswa• dsb

Lihat Surat Dir LemkermaNo. 8319 dan 8144 tahun 2014

KELEMBAGAAN AKREDITASIPermendikbud No. 87/2014

53

KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG

54

LAM-1 LAM-2 LAM-3 LAM-4

LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri

LAM-n

Contoh: • LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (World Bank, Ditjen Dikti Kemdikbud)

LAMPTKes • LAM Bidang Teknik – pendanaan dari JICA, target Washington Accord signatory

IABEE

BAN-PT • Akreditasi institusi • Akreditasi program studi (jika belum ada LAM yang serumpun) • Pemberian rekomendasi/penjaminan/evaluasi LAM• Pembukaan program studi baru (bersama Ditjen Dikti)• Pendirian perguruan tinggi baru (bersama Ditjen Dikti)

Kerjasama BAN-PT dengan asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan

BAN-PT (Pasal 9)

(1) BAN-PT dibentuk oleh Menteri (2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural di

lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi.

55

56

LAMPTKes (Kesehatan) Asosiasi Profesi: IDI, PDGI, PPNI, IBI, dsb (sementara 7

profesi kesehatan) Asosiasi Institusi Pendidikan: AIPKI, AFDOKGI, AIPNI,

AIPKIND, dsb (sementara 7 profesi kesehatan)

IABEE (Indonesia Accreditation Board for Engineering Education) PII dan asosiasi profesi teknik lainnya Asosiasi institusi pendidikan: BKS perguruan tinggi teknik

CONTOH PEMRAKARSA LAM-PS

Pengakuan nasional dan internasional

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRIPermendikbud No. 87/2014

57

LAM – UMUM (Pasal 25)

(1) LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat. (2) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau

cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

(3) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

(4) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi Program Studi.

(5) Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

58

LAM – PEMERINTAH (Pasal 27)

(1) LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) LAM Pemerintah dibentuk oleh Menteri atas rekomendasi dari BAN-PT.

(3) Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian.

(4) LAM Pemerintah dapat membentuk LAM wilayah untuk memberi dukungan teknis administratif dalam melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.

59

LAM – MASYARAKAT (Pasal 36)

(1) LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba. (2) Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu.

(3) LAM Masyarakat dapat membentuk LAM wilayah sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.

60

KOORDINASIDAN PENGAWASAN

Permendikbud No. 87/2014

61

KOORDINASI KELEMBAGAAN AKREDITASI (Pasal 41)

(1) Dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, BAN-PT dan/atau LAM saling berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal, Badan Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi.

(2) Koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mampu berkontribusi secara harmonis dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, membangun dan mengembangkan budaya mutu pendidikan tinggi.

62

PENGAWASAN (Pasal 47)

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT.

(2) BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM.

63

MEKANISME AKREDITASIPermendikbud No. 87/2014

64

MEKANISME AKREDITASI (Pasal 42)

(1) LAM dan BAN-PT menyusun instrumen akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Tahapan Akreditasi sebagai berikut: a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; c. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

65

66

SELESAI

Terima kasih atas perhatian yang diberikan