bahan paparan papua 050713
Post on 21-Apr-2017
430 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SunandarDirektorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan DaerahJayapura, 5 Juli 2013
2
DEFINISIo Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah
o Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.Terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
3
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN(bagian dari Perencanaan Kinerja)
Perencanaan Strategis
Penyusunan Program
Penyusunan Anggaran
Pemantauan dan Evaluasi
Perumusan Strategi
Pelaksanaan
• Penetapan Sasaran • Penetapan Indikator Kinerja
• Penetapan Program• Penetapan Kegiatan
• Penentuan Anggaran
• Pengukuran Kinerja
• Hasil Penilaian Kinerja• Umpan Balik • Tindakan Koreksi• Penghargaan
• Penetapan Visi, Misi, Tujuan• Analisis Lingkungan Strategis Perencanaan
Kinerja
PengelolaanKinerja
4
ALUR LOGIKA PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS (IMPACTS/DAMPAK)
HASIL/OUTCOMES PROGRAM
PROGRAM
KELUARAN/PRODUK
MASUKAN/INPUTS
IDENTIFIKASI MASALAH DAN PENYEBAB
INDIKATOR PROGRAM
OUTCOMES/ HASIL
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUTS/ KELUARAN
SUMBER DAYA INDIKATOR INPUTS / MASUKAN
BASELINE DATA TENTANG KONDISI PERMASALAHAN
YANG AKAN DITANGANI
INDIKATOR
SUM
BER DATA
INDIKATOR IMPACTS / DAMPAK
PROGRAM LINTAS SKPD
PROGRAM SKPD
5
KETERKAITAN VISI, TUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program 2
Misi
Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja)
Biaya ProgramProgram
Kegiatan 3Kegiatan 2Kegiatan 1
Program 3
Biaya Kegiatan
Biaya Kegiatan
Biaya Kegiatan
Program 1
Anggaran
Visi
Program dan Kegiatan
MisiVisi
Strategi dan Kebijakan
6
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RPJMD Kab
Renstra SKPD
Renstra Kecamat
an
RPJM Desa/
Keluranan
Rancangan RKPD
Kab
Ranc RKP Desa/
Kelurahan
Rancangan Renja SKPD
Musrenbang Desa/Kelura
han
Musrenbang
Kecamatan
Forum SKPD
KABU
PATE
N
SKPD
KECA
MAT
AND
ESA
Musrenbang Kab
Gube
rnur
DPR
D
Juni Juli November Desember Agustus - Oktober
Evaluasi
RKA
PerKaDa Penjabaran APBD
Ranc KUA
& PPAS
Pembahasan KUA &
PPAS
Nota Kesepakatan KDH -
DPRD
Pedoman Penyusuna
n RKA SKPD
RKA SKPD
Pembahasan RKA oleh Tim Anggr
Pemda
Rencana
APBD
Pembahasan
Rencana APBD
Rancangan
PerKaDa Ttg
Penjabaran APBD
PERDA APBD
Renja Kecamata
n
RKP Desa/
Kelurahan
RKPD
Renja SKPD
Persetujuan
Bersama
Verifikasi DPA oleh
Tim Anggr Pemda
Ranc DPA
SKPD
DPA SKP
D
Januari
Gub
ern
ur
Februari Maret - MeiMasukan Keluaran
ADD & Pagu
Indikatif
Block grant
Jaring Aspirasi Masyara
katKonsul
tasi Publik
Sumber: Univ. Narotama
7
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANo Program dan kegiatan disusun berdasarkan:
pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan dan penganggaran terpadu
kerangka pendanaan dan pagu indikatifurusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan
masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPDo Pendekatan kinerja program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan
keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
o Kerangka pengeluaran jangka menengah mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju
o Perencanaan dan penganggaran terpadu pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten, dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah
8
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)
SPM(Standar Pelayanan Minimal)
- Hankam- Moneter- Yustisi- Politik Luar Negeri- Agama
Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan
Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
9
URUSAN WAJIB (PP N0. 38/2007)1. Pendidikan2. Kesehatan 3. Lingkungan hidup4. Pekerjaan umum5. Penataan ruang 6. Perencanaan
pembangunan7. Perumahan8. Kepemudaan dan olah
raga9. Penanaman modal10. Koperasi dan UKM11. Kependudukan dan
catatan sipil12. Ketenagakerjaan13. Ketahanan pangan14. Pemberdaaan perempuan
dan perlindungan anak
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
16. Perhubungan17. Komunikasi dan informatika18. Pertanahan19. Kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri20. Otda, pemerintahan umum,
adm. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa
22. Kebudayaan 23. Statistik24. Kearsipan25. Perpustakaan
10
1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian3. Kehutanan4. Energi dan Sumberdaya Mineral5. Pariwisata6. Industri7. Perdagangan8. Ketransmigrasian
URUSAN PILIHAN(PP N0. 38/2007)
11
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL YANG BERDAMPAK PADA DAERAH
o merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah
o sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran
12
CONTOH: WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 9 TAHUN
Indikator Kinerja
Sasaran SKPD Kegiatan Fokus Prioritas
Jumlah siswa SD/SMPmiskin
12 ribu siswa SD/ SMP miskin
Dinas Pendidikan
Pemberi an beasiswa
Perluasan akses pendidikan
Kemiskinan
Dana Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan Program
2,4 miliar(DK)960 juta(APBD)
Jumlah siswa SD/SMP miskin
500 siswa
200 siswa
Pemberian beasiswa SD/ SMP
Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun
Prioritas Fokus Kegiat- an
K/L Sasaran Indikator Kinerja
Kemiskinan
Perluasan akses pendidikan
Pemberian beasis wa SD/SMP
Kemen diknas
225,9 ribu siswaSD/ SMP miskin
Jumlah siswa SD/SMP miskin
RKPD PROVINSI X1
RENJA DINAS PENDIDIKAN KAB.X1.1
RKP
Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja
Dana(Rp)
Lokasi (Pro-vinsi)
Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun
Pemberi an beasiswa SD/ SMP
10 ribu siswa
Jumlah siswa SD/SMP miskin
46 miliar X1
Y
225,9 ribu siswa
1,3 triliun
33 Prov
RENJA K/L: DIKNASDana Indikator
KinerjaSasaran Kegiatan Program
46 miliar(DK)9,6 miliar(APBD)
Jumlah siswa SD/SMP miskin
10 ribu siswa
2 ribu siswa
Pemberian beasiswa SD/ SMP
Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun
RENJA DINAS PENDIDIKAN PROV.X1
13
SINERGI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAHo Identifikasi isu strategis Pemerintah Daerah dengan kriteria:
Signifikan, berdampak luas, leverage/pengungkitKetersediaan pendanaan sesuai kewenangan pusat dan daerah
o Isu strategis diharapkan sedini mungkin dipersiapkan implementasinya oleh K/L dan Pemda
o Kementerian/Lembaga merinci program dan kegiatan ke dalam lokus (wilayah)Disinergikan dalam Musrenbangprov dan Musrenbangnas,
diutamakan untuk selected program dan kegiatan yang dapat mendongkrak (leverage) pembangunan daerahContoh: pembebasan lahan (APBD) dan pembangunan infrastruktur
(APBN) dalam pelaksanaan MP3EI penyiapan lokasi quick wins pelaksanaan MP3KI
14
CONTOH: ISU STRATEGIS PENANGANAN BANJIR
Bencana banjir Bengawan Solo selalu terjadi setiap tahun dan mengakibatkan kerugian masyarakat Jawa Timur khususnya yang tinggal di Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik.
PUSAT Dukungan pembangunan sudetan Plangwot-Sedayu Lawas yang berfungsi untuk mengalihkan sebagian besar debit air sungai Bengawan Solo (2014)
DAERAHPemda : melaksanakan sebagian dari konstruksi ( a.l penambahan kapasitas saluran, saluran pengarah, penambahan pintu inlet, pelebaran jembatan eksisting)BUMD : operasi dan pemeliharaan pasca konstruksi
15
CONTOH: ISU STRATEGIS PENYEDIAAN AIR BERSIH
DAERAH Penyiapan lahan untuk Pembangunan Bendungan/Waduk dan Embung
PUSAT• Pembangunan Bendungan/Waduk
antara lain di Kabupaten Kupang (Waduk Raknamo), dan Kota Kupang (Waduk Kolhua);
• Pembangunan 42 buah Embung
Ketersediaan air merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat di Provinsi NTT terutama untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi dan irigasi pertanian yang berkelanjutan
16
ISU STRATEGIS WILAYAH PAPUA
o Penyediaan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah
o Peningkatan ketahanan pangan berbasis potensi lokalo Peningkatan akses pelayanan kesehatano Peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolaho Penyediaan infrastruktur untuk mendukung
ketahanan pangan dan energi
Apa Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dapat MenjawabIsu Strategis Tersebut?
17
KRITERIA RENCANA BAIK DAN REALISTIKo Rumusan masalah jelas dan spesifiko Rumusan tujuan dan sasaran berkaitan langsung dengan
pemecahan masalaho Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk
akal, dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit).
o Rencana kegiatan efektif mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD
o Acuan dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan efektif
o Rencana kegiatan yang baik menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan
18
LANGKAH PENGEMBANGAN KERANGKA LOGIK
4
3
21
12 1310 118 9
567
Rencana Kerja
Indikator Kinerja
Sumber Data
Asumsi
Dampak
Hasil yang diharapkan
Keluaran
Kegiatan
Catatan: Setelah setiap bagian matriks disusun, kemudian logika dari bagian-bagian lain harus diuji dan direvisi seperlunya. Proses dilakukan secara berulang
19
LOGIKA VERTIKAL
Rencana Kerja
Indikator Kinerja
Sumber Data
Asumsi
Kegiatan
Keluaran
Hasil
Dampak
o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhio Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan
memberikan hasil (outcome)o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa
dampak
20
LOGIKA VERTIKAL
o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran, jika asumsi terpenuhio Keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan
memberikan hasil (outcome)o Hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, dengan asumsi terpenuhi, akan membawa
dampak
Terjaminnya jalur distribusi dan pemasaran
Adanya lembaga pelatihan yang andal
Tersedianya faktor
dan prasarana produksi
Rencana Kerja
Indikator Kinerja
Sumber Data
Asumsi
Kegiatan
Keluaran
Hasil
DampakMeningkatnya
Pendapatan Petani
Meningkatnya Produktivitas
Hasil Pertanian
Meningkatnya Keterampilan
Petani
Pelatihan Petani
21
LOGIKA HORISONTAL
Meningkatnya Pendapatan
Petani
Meningkatnya Produktivitas
Hasil Pertanian
Meningkatnya Keterampilan
PetaniTingkat
Penguasaan Teknologi
Kantor Statistik dan
Dinas Pertanian
Tingkat Produksi
Petani per tahun
Kantor Statistik dan
Dinas Pertanian
Tingkat Pendapatan
Petani per tahun
Kantor Statistik dan
Dinas Pertanian
Rencana Kerja
Indikator Kinerja
Sumber Data
Asumsi
Keluaran
Hasil
Dampak
Bagaimana kita menguji ‘sukses’ dalam mencapai tujuan?o Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang harus terukur, ditunjukkan oleh
indikator kinerja dan dibutikan dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh berbagai sumber data yang dapat dipercaya
o Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan oleh berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya
o Dampak dari suatu program harus dapat diuji melalui berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dpercaya
22
MASALAH DAN PENYEBABTingginya
Angka kemiskinan
Meningkatnya Kesenjangan
MenurunnyaSolidaritasdan Empati
Rendahnya Pemahaman
HAM
Tingginya Tindak
Kekerasan
Tingginya Kerusakan Lingkungan
Rendahnya Tingkat
Pendidikan
Rendahnya Kecukupan
PanganRendahnya
Akses Air BersihRendahnya
Derajat Kesehatan
Rendahnya Kepercayaan Antarwarga
Tingginya Eksploitasi
Rendahnya Penegakan
Hukum
Rendahnya Keterampilan &Kapasitas SDM
Rendahnya Pelaksanaan
RTRW
Rendahnya Akses
Pendidikan
Terbatasnya Gedung dan
Prasarana
Rendahnya Keterampilan &Kapasitas SDM
Terbatasnya Peralatan, Bukudan Penunjang
Rendahnya Produksi Pangan
Terbatasnya Lahan
Produktif
Rendahnya Keterampilan &Kapasitas SDM
Terbatasnya Prasarana
dan Peralatan
Terbatasnya Pasokan Air Bersih
Terbatasnya Jaringan Air Bersih
Belum TertatanyaManajemen
Sumber Daya Air
Terbatasnya Prasarana
dan Peralatan
RendahnyaAkes Layanan
Kesehatan
TerbatasnyaPrasarana, Obat
dan Peralatan
Rendahnya Perilaku
Hidup Sehat
Terbatasnya Jumlah dan MutuTenaga Kesehatan
23
MASALAH DAN AKIBAT
Belum Optimalnya
Pos Pelayanan Terpadu
Akibat Langsung
Inti Masalah
Tinnginya Angka Gizi Buruk
Akibat Tidak Langsung
Terbatasnya Layanan Kesehatan
Terbatasnya Pengetahuan Gizi
Terbatasnya Informasi
Terbatasnya Peralatan kesehatan
Terbatasnya Jumlah dan mutu tenaga kesehatan
Rendahnya Keterampilan
petani
Terbatasnya lahan
produktif
Rendahnya Produksi Pangan
24
PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan Umum
Tujuan Khusus
SasaranMeningkatnyaPelayanan
Pos Pelayanan Terpadu
Menurunnya Angka Gizi Buruk
Meningkatnya Layanan Kesehatan
Meningkatnya Pengetahuan Gizi
Tersedianya Informasi
Tersedianya Peralatan kesehatan
Meningkatnya Jumlah dan mutu tenaga kesehatan
Meningkatnya Keterampilan
petani
Meningkatnya lahan
produktif
Meningkatnya Produksi Pangan
25
PRIORITASo Prioritas Pertama (1)
Prioritas yang harus dilaksanakan pertama kali dan tidak boleh ditunda karena menentukan pencapaian tujuan dan sasaran
o Prioritas Kedua (2)Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas pertama dalam mencapai tujuan dan sasaran
o Prioritas Ketiga (3)Prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas pertama dan kedua dalam mencapai tujuan dan sasaran
o Tidak PrioritasTidak perlu diselesaikan dan boleh ditangguhkan karena tidak mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
26
CONTOH SASARAN PRIORITASo Prioritas 1
Meningkatnya pelayanan Pos Pelayanan Terpadu Meningkatnya keterampilan petani
o Prioritas 2 Tersedianya lahan produktif Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan
o Prioritas 3 Tersedianya peralatan kesehatan Tersedianya informasi tentang gizi dan kesehatan
o Tidak Prioritas Tersedianya kendaraan dinas Adanya studi banding
27
CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS
Kriteria penentuan prioritas kegiatan dan pagu anggaran RKPD dan Renja SKPD dengan pemberian boboto Dampak: (1) Kecil, (2) Sedang, (3) Besaro Pelaksanaan: (1) Sulit, (2) Sedang, (3) Mudaho Waktu: (1) Lama, (2) Sedang, (3) Singkat o Biaya: (1) Besar, (2) Sedang, (3) Kecilo Kelompok sasaran rakyat miskin, terutama anak dan
perempuan: (1) Rendah, (2) Sedang, (3) Tinggi
28
CONTOH KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS
Kegiatan
BobotJumlah Bobot Prioritas
Dampak Pelaksanaan Waktu Biaya Kelompok Sasaran
1. Pembelian Kendaraan Dinas 1 3 3 1 1 9 5
2. Revitalisasi Posyandu dan Puskesmas
3 2 2 3 3 13 1
3. Pembangunan Gedung SD 3 2 2 2 3 12 2
4. Pembangunan Jalan 3 1 2 1 3 10 4
5. Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi
3 2 1 2 3 11 3
*) Penentuan bobot dan pembobotan dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif
top related