akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi penganut asas kewarganegaraan...

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI

PENGANUT ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA

(Analisis Normatif Pasel 6 Undang-Undang No.12 tahnn 2006 dan

Pasiil 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh UJian

Sarjana Hukum

RAHMADAN RIZKISAPUTRA

50 2011 259

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM '

2015

i

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUDJAN DAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI reNGANUT ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA (Analisis Nonnatif Pasal 6 Undang-Undang No.12 tahun 2006 dan Pasal 7 Undang-Undang No. I lahun 1974)

] lama : RAHMADAN RIZKI SAPUTRA NIM/NIRM :50 201i259 Program Studi ; llmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBTNG:

ZULFIKRINAWAWI, SH., MH

Palembang, 19 Agustus2015

MOTO:

'Yakinlah dirimu lebih dari yang kau bayangkan, karena tiap waktu yang kau lalui adalah takdir yang kau pilih"

(Rakmudan Rizki Saputra)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

> KEDUA ORANG TUAKU TERCIMTA > SAUDARA-SAUDARAKU TERS^^ YANG > KEPONAKAN-KEPONAKAN K U TERSAYANG > SESEORANG YANG K E L A K AKAN MENJADI

MAKMUMKU \ > TEMAN-TEMAN SEPERJUANGANKU

> ALMAMATERKU

iii 1^

Judul Skripsi :AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BAGI PENGANUT ASAS PERKAWINAN GANDA (AnalSsis Normatif Pasal 6 Undang-Undang No.12 tahun 2006 dan Pasal 7 Undang-Undang No.l tahun 1974.

Penulis, Pembimbing,

Rahmadan Rizki Saputra Zulfikri Nawawi, SH. ,MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanan akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi penganul asas kewarganegaraan ganda ?

2. Bagaimana Upaya anak berkewarganegaraan ganda agar dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui akibat hukum perkawinan dibawah umur bagi penganul asas perkawinan ganda ( Analisis Normatif Pasal 6 Undang-undang No 12 tahun 2006 dan Pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974), maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat dcskriktif (menggambarkan), oleh kamanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititik bcratkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tcrsier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan mencrapkan analisis isi (Content Analisys) untuk selanjutnya dikontruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penclusuran lebih Jauh, terutama yang bersangkut paut dengan permasalahan, dapal di simpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi penganut asas kewarganegaraan ganda adalah :

iv

Pertama, diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang - undang nomor 12 tahun 2006 ayat 1 yang menyandang status berkewarganegaraan ganda j ika sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya. Kedua, dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sesuai dengan ketentuan perundang - undangan pasal 47 dan 50 Undang - undang Nomor 1 rahun 1974 tentang perkawinan, dimana kekuasaan orang tua berakhir bila anak sudah mencapai 18 tahun (kecuali sudah kawin sebelum umur itu). Ketiga, paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 6, apabila anak yang berkewarganegaraan ganda telah mclangsungkan perkawinan maka secara otomatis ia harus segera meninggalkan salah satu kewarganegaraan yang disandangnya. Keempat, dicabutnya hak untuk fasilitas sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Jika anak tersebut melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hak untuk fasilitas sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda dicabut.

2. Upaya anak berkewarganegaraan ganda agar dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur :

a. Mengajukan surat buti kewarganegaraan ganda b. Magajukan Dispensasi Untuk Melangsungkan Perkawinan D i

Bawah Umur

K A T A PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat taufiq dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini . Dan leriring serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun judul skripsi ini " A K I B A T H U K U M PERKAWINAN D I B A W A H UMUR B A G I PENGANUT ASAS K E W A R G A N E G A R A A N G A N D A (Analisis Normatif Pasal 6 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974)'\ Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempuma sebagaimana mestinya penulisan ilmiah lainnya. Namun penuulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, meskipun dengan keterbatasan kemampuan serta bahan yang tersedia. Olch karena itu kritik dan saran yang bersifat mcmbangun dcmi kcsempumaan skripsi ini akan diterima.

Kemudian dengan rasa tulus dan ikhlas penuHs menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. M.ldris.,SE,.M.si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr.Hj. Sri Suatmiati.,SH.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan 1, \l I I I , dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

4. Bapak Zulfikri Nawawi, SH.,MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberi pengarahan dan bimbingan.

5. Bapak M . Soleh Idrus, SH.,MS, Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama kuliah.

vi

6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH, Selaku Ketua Bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tuaku lercinta (ayahanda Sartono.ibunda Sudartini) Ketiga ayundaku( Nove Sadriah,S.Kep, Ners, Diana Paristhy Sari,S. PAUD, Rami Purwasih,S.Pd ) adikku (Aisyah Nurlaily) dan kelima ponakan ku tersayang (Daniel, Zibran, Kenzie, Alvaro, Keisha). Yang telah memberikan dukungan moril dan materil, yang senantiasa mendoakanku, dan memotivasi dan mengharapkan kesuksesanku Terimakasih atas kasih sayang yang kalian curahkan kepadaku selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Palembang sampai dengan selesainya skripsi ini .

9. Almamater ku dan teman satu Angkatan 2011 yang selalu memberi semangat.

lO.Sahabat-sahabat seperjuanganku (Amir, Asta. Dafi, Mesa, Ika Bela, Sari. Imey). Yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka yang selalu memberi semangat dalam berjuang demi cita-citaku.

1 l.Posko KKN-209 Desa Srijabo Baru Kec. Sungai Pinang, Kab. Ogan Il i r (Bpk/lbu Kades,Ibu Tona, Ibu Ida, Agung, Dede, Adrian, Roy, Nanang, Seprina, Melly, Ejak, Nesti, Indri)

Semoga semua bantuan, dukungan dan amal baik yang telah diberikan mendapal imbalan sebagaimana mestinya dari Allah SWT. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun yang membacanya.

Palembang, 10 Agustus 2015

Penulis

Rahmadan Rizki Saputra

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

ABSTRAK. iv

KATA PENGANTAR. vi

DAFTAR ISI viu

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ,..7

D. Metode Penelitian ,.7

E. Sistematika Penulisan 8

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan 11

1. Menurut Hukum Islam 11

2. Menurut Undang - undang Perkawinan No.l tahun

1974 15

3. Menurut Kitab Undang - undang Hukum Perdata

(BW) 16

B. Syarat dan Rukun Perkawinan 17

1. Syarat sahnya Perkawinan 17

2. Rukun Nikah 21

C. Tujuan Perkawinan 22

D. Perkawinan Campuran 27

a. Sejarah Pengaturan Perkawinan Campuran 27

viii

b. Pengaturan dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan 29

c. Pengaturan Mengenai Anak dalam Perkawinan

Campuran 30

E. Perkawinan di Bawah Umur 35

1. Batasan Usia Menurut Hukum Islam 36

2. Batasan Usia Menurut Undang - undang No.l Tahun 1974 37

3. Batasan Umur Ideal Menurut Gander 39

BAB HI PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur bagi Penganut Asas

Kewarganegaraan Ganda 41

1. Konsep Anak Berkewarganegaraan Ganda (terbatas) 41

2. Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Melakukan Perkawinan

di Bawah Umur 45

B. Upaya Anak Berkewarganegaraan Ganda agar dapat Melangsungkan

Perkawinan di Bawah Umur 51

1. Mengajukan Surat Bukti Kewarganegaraan Ganda 51

2. Mengajukan Dispensasi unluk Melangsungkan Perkawinan

di Bawah Umur 54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ix

BAB I

Pendahuluan

A. Lalar Belakang

Perkawinan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia.

dalam setiap ajaran agama tujuannya bukan saja untuk menyalurkan

insting seksual manusia dan meletakkanny a pada jalan yang benar. tetapi

berfungsi juga sebagai sarana reproduksi manusia untuk mcngagungkan

daumenaati perintah Tuhan sesuai dengan tugas manusia.

Dalam hal perkaw inan sescorang tlapai memilih \ ang terbaik

bagi kehidupannya kelak, tidak jarang sescorang melakukan

perkawinan dengan orang lain yang berbeda suku. agama. dan bangsa

yang dengan kata lain sering discbul perkawinan campuran tetapi

tujuan yang lerpenting adalah membenluk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

i*crkawinan campuran sudah banyak dilakukan oleh warga negara

Indonesia di berbagai daerah seiring dengan perkcmbangan pemikiran

masyarakat. Jika pada masa kolonial dan tcodal perkawinan campuran

terjadi karena kchidupan bcrmasyarakat dan kondisi sosial pada waktu

itu, yang sering terjadi anlara lain perkawinan antara pejabat Belanda

dengan kerabat dari pejabai Bumi I'ulcra.

1

2

Di samping itu lidak jarang terjadi perkawinan antara orang-

orang Belanda yang tertarik dengan perempuan pribumi dari golongan

rakyat biasa, demikian halnya dengan anak keturunan mereka.

Masuknya pedagang dari Arab dan Tiongkok juga menjadi salah satu

pendorong berkembangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda

bangsa dan lunduk pada hukum yang berlainan ini unluk melangsungkan

perkawinan campuran di lanah air.

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan. dan transportasi

adalah salah salu faklor pendorong lerjadinva perkawinan campuran.

Mcnurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jaiur

perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan

menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian

bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman

sckolah/kuliah. dan sahahat pena.'* Perkawinan campuran juga terjadi

pada tenaga kerja Indonesia dengan tcnaga kerja dari negara lain.

Dengan banyak icrjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah

scharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini

diakomodasi dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran

didefjnisikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

^'pan Mohuinmad Paiz, Status hukum anak hasil perkawinan campuran. hnp://wwvv.mixeikouple.cvm/ariides/modphp?mody}ublis

3

Perkawinan pasal 57, yang dimaksud dengan perkawinan campuran

daJam undang-undang ini ialah ^'Perkawinan antara dua orang yang

di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Indonesia", sedangkan dalam Staalblad 1898 No. 158 lentang peraturan

perkawinan campuran sendiri perkawinan campuran diartikan sebagai

Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-

hukum yang berlainan. ^' dari situ dapat ditarik kesimpulan

bahwasanya pada perkawinan campuran, meskipun pada dasarnya sama

iiUiksud ya.ip tcrkandung dalam kedua peraturan tadi. akan tetapi

Undang-undang perkawinan lebih detail lag! mcniel;Kkan mengenai siana-

siapa saja yang lunduk pada hukum yang berlainan guna pelaksanaan

perkawinan campurari.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan

dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan

warga negara asing, mcngacu pada Undang-undang Nomor 62 Tahun

1958 tciUang kewarganegaraan. Seiring herjalannya waktu Undang-

undang ini dinilai lidak sanggup lagi mcngakomodasi kepcntingan para

pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri

dan anak.

' Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasionai. (.lakarla: I'T Asdi MahasaWa. 2005). hlm.200.

k

Barulah pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan

Undang- undang kewarganegaraan yang baru. I.ahimya undang-undang ini

disambut gembira oleh warga Indonesia yang menikah dengan warga

negara asing. walaupun pro dan kontra masih saja timbul. namun secara

garis bcsar undang-undang baru >ang memperbolehkan dwi

kewarganegaraan (lerbalas) ini sudah memberikan penccrahan baru dalam

Miciig-ii.i.d j>cr,soalan-pcrsoa!an yang lahir dari perkawinan campuran.

Pcrsoalan yang rentan dan sering iimbul dalam perkawinan

campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang

kcvvii.igaiK;gai"aaii yang lama mcnganiit prtnsip kewarganegaraan

lunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya

bisa memiliki salu kewarganegaraan, yang dalam Undang-undang

;c!,sUHii d:lv:.pukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan

ayahnya. Pengaturan ini mcnimbulkan pcrsoalan apabila di kemudian

hari perkawinan orang tua pecah, tenlu ibu akan kesuHtan mcndapat

pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Mengenai kepentiiigan anak hasil dari perkawinan campuran

dan resmi menurut hukum di Indonesia adalah agar pelaku

perkawiiiau ciimpurau dan pcngambil keputusan memahami dan

jncndapat penccrahan mengenai konsep lentang kewarganegaraan ganda

bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Dalam Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 6 ayat (11

5

disebulkan bahwa: mengenai status anak hasil dari perkawinan

sebagaimana dimaksud didalam pasal 4 huruf c, d, f, m (anak hasil

perkawinan antara WNI dengan WNA) dan pasal 5 berakibal

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin

anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu

kewarganegaraannya.

Dalam hal mclangsungkan perkawinan dimungkinkan timbul

suatu masalah terlebih bagi anak yang menyandang status

kewarganegaraan ganda Apabila anak lersehut hendak melangsungkan

pciTiikaljan di l.mwali urnut', sedangkan mcnurutbatasan umur pada Undang-

undang Perkawinan pasal 7 aval (1) hanya mengizinkan jika pihak laki-

laki sudah mencapai umur 19 {sembilan belas) lahun dan pihak

jicicuijiLi.in sudali mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Meskipun

terdapat dispensasi pada ayat selanjutnya tclapi nantinya akan timbul

permasalahan j ika anak yang berkewarganegaraan ganda tersebui

melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh anak yang

mempunyai kewarganegaraan ganda berpolensi masalah sebab nantinya

.ikar. !(:rjau! bcnUiran kaidah hukum yang berkailan dengan

kcde\yasaaa dan keeakapan melakukan perbuatan hukum terutama dalam

masalah perkawinan.

6

Sebagai eonloli adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum

Indonesia, terdapat syarat material dan formal yang perlu dipenuhi. Ketika

seorang anak yang belum berusia 18 lahun hendak menikah maka

harus mcmeiiuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti

hukum Indonesia sedangkan syarat formal mengiknii hukum tempat

perkawinan dilangsungkan. Namun berdasarkan hukum dari negara

pemberi kewarganegaraan yang lain, hai tersebut diizinkan, lalu

ketentuan mana yang harus dlikutinya

Dengan lahirnya Undang-undang Kewarganegaraan yang baru yakni

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2006. sangat menarik untuk dikaji

bagaimana pengaruii lahirnya Untlang-undang ini lerhadap status hukum

anak dari perkawinan campuran yang mclangsungkan pcrkauinan tli

bawah umur.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah :

!. Apa akibat hukum yang timbul pada perkawinan di bawah

umur yang dilakukan anak berkewarganegaraan ganda?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan anak berkewarganegaraan

ganda agar dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan,

mengkaji, dan mcnganalisis akibat hukum yang limbul pada anak

hcrkewarganegaraan ganda dalam melangsungkan pernikahan di bawah

umur. scrla pcngaruhnya dengan status dan kedudukan hukum sebagai

warga Negara dan unluk mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakukan

olch aiiak bci kcvvat pancgaraan ganda dalam melakukan perkawinan di

bawah umur berdasarkan perturan hukum yang ada. dengan

memperhalikan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun

200b dan pasal / Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar

scrla rujukan berkaitau dengan kclculuan formal dan material dalam

melangsungkan perkawinan.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian Normatif. Dengan demikian sumber bahan hukum penelitian ini

mcncakup:

1. Bahan hukum Primer, yailu bahan hukum yang mengikat. Dalam

hal ini bahan hukum yang dimaksud adalah kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang- undang No.12 tahun 2006

8

lentang Kewarganegaraan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan.

2. Bahan hukum Sckundcr, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ilu

lerdiri dari Literatur yang berkailan dengan landasan hukum

operasional hukum Perkawinan lerutama mengenai perkawinan

di baucili niiiur, kewarganegaraan ganda pada anak hasil

perkawinan campuran, kemudian rancangan Undang-undang.

buku icks (teks books) yang ditulis para ahli hukum {de herseende

'.;.;•), juii.ial iiukum. jjeudapat para pakar hukum. Disamping ilu

juga didukuiig oleh berbagai laporan penelitian. artikel, dan data-

data penunjang dari internet.

3. Bahari hukum 1 ersier, yaitu bahan hukum yang membenkan

pctunjuk maupun penjelasan tcrhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum yang

dimaksud terdiri dari kanius hukum. kamus bahasa.

cnsiklopedia. dan Iain-lain.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa

uraian beberapa suatu sistem pcmbahasan dalam suatu rangkaian ilmiah.

Dalam penelitian ini akan digambarkan sistematika penelilian yang

9

telah dilakukan sehingga mempennudah dalam memahami isi dari

penelitian ini. Dengan adanya pcmbahasan yang sistematis, sualu

penelitian akan lebih jeias arah tujuan penelilian tersebut. Dalam

kaitannya dengan penelitian skripsi ini , sistematika dalam penelitian

penelitian ini disusun dalam empat bab sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah.

batasan masalah, rumusan m asal ah, tujuan penel i ti an.

maniaal penclilian, dan lekhnik penelitian serta sistematika

pcmbahasan scputar masalah ini.

BAB n Kajian Tcori, Pada hah ini akan diuraikan tentang teori-

teori yang melandasi penelitian dan pcmbahasan yang

herkaitan dengan akibat hukum perkawinan di bawah

umur bagi penganul kewarganegaraan ganda. Serta

beberapa pendapat dari berbagai literatur. dan hasil

penelitian scbelumnya sebagai landasanleori pcmbahasaii

pada bab berikutnya.

B A B 111 Pcmbahasan. berisi tentang: jawaban dari semua rumusan

iiiasalali mengenai apa akibat hukum perkawinan di

bawah umur bagi anak kewarganegaraan ganda, serta

upaya yang dilakukan anak yang berkewarganegaraan

10

ganda agar dapat melangsungkan perkawinan di bawah

umur.

B A B IV Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB H

T I N J A U A N P U S T A K A

A. Pengertian perkawinan.

1. Menurut Hukum Islam

Pada prinsipnya. pernikahan adalah akad untuk mcnghalalkan

hubungan serta membalasi hak dan kewajiban, lolong - menolong antara

laki - laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim.

Istilah Perkawinan bera.sal dari kata "nikah" yang artinya

mengumpulkan, saling memasukan. dan digunakan untuk arti bersetubuh

(wathi). Sedangkan dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata

"kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan

jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Dewasa ini kcrap kali dibedakan antara "nikah" dan "kawin". Akan

tetapi pada prinsipnya antara "pernikahan" dan "perkawinan" adalah sama.

hanya berbeda dalam menarik akat kita saja. Apabila dilinjau dari segi

hukum nampak jeias bahwa pernikahan adalah akad sue) dan luhur antara

laki - laki dan perempuan bukan muhrim yang menjadi sebab sahnya status

sebagai suami istri dan dihaluikanya hubungn seksual dengan tujuan

11

12

mancapai keluarga sakinah. penuh kasih sayang, kebijakan dan saling

menyantuni."^*

Dalam referensi lain, Secara Etimologi pernikahan berarti:

j ^ i j i.^Yang artinya berscnggama dan bercampur. Nikah mempunyai

dua arti yakni arti kiasan dan arti sebenarnya. Menurut arti sebenamya

nikah adalah "dham" yang berarti "menghiinpit'V'menindih", atau

"berkumpul". Sedangkan arti kiasan nikah adalah "waihaa", yang artinya

bersetubuh."**

Secara Tenninologi pernikahan itu hakekatnya adalah "aqad'" antara

calon suami istri untuk memperbolehkan keduanya bergaul sebagai suami

istri.^' Hal ini senada dengan imam safi'i yang mengartikan nikah adalah

akad yang mengandung ketentuan hukum kebolchan Wathaa dengan laladz

nikah atau Tazwij atau dengan lafadz yang semakan dengan keduanya.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi yang hampir

sama. Dalam bab I I dasar - dasar pernikahan. Pasal 2 disebutkan bahwa:

"Perkawinana menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau Miitsaaqan Ghaiishan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan amal ihadah. "^^

^'Sudarsono. 1992. Pokok-pokok Hukum Islam , i'dkarla: Rineka Cipta, him 188.

Kamal Mukhtar. 1993. Asas Hukum Islam lentang pernikahan . Surabaya: Bulan Bintang, him.l .

^^Mahniud Yuniis, 1981. Hukum pernikahan dalamm Islam, cel.9 Jakarta: Hidakarya

Agung, him.I.

Dari pengertian diatas dapat dlpahami bahwa pernikahan adalah akad

yang suci dan kuat Miitsaaqan Ghaliizhan antara laki ~ laki dan perempuan

untuk memperbolehkan melakukan hubungan biologis serla untuk mentaati

perintah Allah dan melakukanya merupakan bagian dari amal ibadah

kepada-nya.

Pengertian tersebui mengisyaratkan adanya akad. karena akad

merupakan proses yang sangat fundamental yang tidak boleh ditiadakan

dalam satu pernikahan. Jika suatu pernikahan tanpa diketahui oleh suatu

akad maka pernikahan tersebut tidak sah dan balal. Akad sendiri adalah

rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh

mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Apabila seorang laki - laki dan perempuan melakukan hubungan

seksual tanpa adanya akad nikah, maka tidak ubahanya seperti kchidupan

liar binatang. Dan apabila itu terjadi dalam kchidupan manusia maka

sesungguhnya manusia memposisikan dirinya sama seperti binatang.

padahal Allah menciplakan dalam model yang sebaik - baiknya dan paling

mulia diantara para mahluk-Nya yang lain.

Keberlangsungan hidup manusia di dunia ini memerlukan sebuah

keseimbangan. dan keseimbangan ilu bisa terlaksana j ika manusia dapal

memerankan fungsinya dalam menjaga sesuatu yang mendasar dalam

' Abdul Ghani Abdullah. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam latanan hukum Indonesia Jakarta: gema Insani press, hlin.78

kehidupanya. Termasuk menjaga tujuan - tujuan hukum Islam yang

kemudian di sebut Maqasid AT- syari'ah. Imam Al-Syatibi menyimpulkan

bahwa tujuan hukum Islam atau Maqasid Al-syari'ah di dunia ada lima hal

yaitu sebagai berikut:^'

1. Memelihara agama {Hifdz Al-Din), yang dimaksud adalah

hubungan manusia dengan Allah seperti shalat, zakat, puasa, haji.

dan syahadat.

2. Memelihara diri {Hifdz Al-Nofs), yaitu larangan menghina orang

lain, larangan bunuh diri dan sebagainya.

3. Memelihara keturunan dan kehormatan, seperti aturan - aturan

pernikahan, larangn berzina dan Iain-lain.

4. Memelihara harta yakni larangan mencuri, mengghasab barang

orang lain.

5. Memelihara akal didalamnya terdapat kewajiban menuntut ilmu

dan sebagainya.

Salah satu dari kelima hal tersebut diatas dalam kaitanya dengan

pernikahan adalah memelihara keturunan dan kehormatan. Dalam kerangka

inilah sesungguhnya manusia dianjurkan untuk melakukan sebuah

pernikahan dengan lawan jenisnya, agar eksistensinya kchidupan manusia

di dunia ini bisa tents berlanjut. Pernikahan sebagai salah satu institusi

Asatri Jaya Bakri. 1996. Konsep Maqasid Syari'ah menunn al-Syafihi. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka. him.65.

15

agama sudah barang lentu memiliki seperangkat aturan yang harus

dipenuhi.

Namun demikian, agar pernikahan yang akan dilaksanakan

diharapkan nantinya menjadi pernikahan yang sakinah. mawaddah dan

rahmah bisa tercapai, maka hal - hal yang mendukung harus dipersiapkan

juga. Mengingat betapa besamya tanggung jawab, baik suami maupun istri

perlu memiliki kesiapan matang, baik psikis maupun fisik.

Hal ini karena pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan

persiapan yang asal - asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk.

Diperlukan kesiapan fisik dalam menempuh kchidupan rumah tangga.

scbab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai. Rumah tangga

merupakan sualu perjuangan yang berat. bahkan kadangkala sangal keras.

dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang prima.

Bagi wanita misalnya. rutinitas kerja dalam rumah tangga

memerlukan tenaga yang sangat besar. dari menguriis diri. rumah.

mengurus dan melayani kebutuhan suami lahir maupun baiin. Belum lagi

kalau dikaruniai Tuhan keturunan. hal ini akan menamhah beban istri.

Semua ini memtTlukan ketahanan fisik yang prima.**'

2. Menurut Undang - undang Perkawinan No. l lahun 1974

Menurut Undang -undang No. l tahun 1974 pasal 1:

^'Rahmat Hakim. 2000. Hukum Pcniikahan Islam. Bandung: C V Pustaka Sella, him. 139.

16

"Perkawinan ialah ikalan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. "

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum diatas bila diperinci yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan iahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri;

2. Ikatan lahir batin ilu ditunjukan untuk membentuk keluarga ( rumah

tangga) yang bahagia kekal sejahtera.

3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada

Ketuhanan yang Maha Esa.

Indonesia sebagai Negara berdasarkan Pancasila, yang sila

pertamanya ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka antara perkawinan

dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungn yang sangat erat,

karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga

mempunyai unsur rohani yang memegang peranan sangal penting.

3. Menrut Kitab Undang - undang Hukum Perdata (BW)

Pengertian dasar perkawainan menurut BW adalah menganut

pengertian dasar perkawinan barat (perdata). artinya menurut BW suatu

perkawinan adalah sah j ika telah dilangsungkan berdasarkan ketentuan

Undang - undang dan telah memenuhi syarat - syaray yang digariskan oleh

Undang - undang. Ha! ini terbukti dari isi pasal 26 yang berbunyi;

17

"Undang - undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan -hubungan perdatanya"^^

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Syarat sahnya Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan. maka sebelumya harus

dipenuhi dulu syarat - syarat untuk dapat tcrwujudnya suatu perkawinan

yang sah. Diantara syarat - syarat sah perkawinan itu antara lain:

a. Menurut Hukum Islam

Setelah ditetapkanya Undang - undang No. l lahun 1974 tentang

perkawinan, maka dasar ber'akunya Hukum Islam di bidang perkawinan.

talak dan rujuk mengacu pada Undang - undang ini, lerutama pada pasal 2

ayat (1) dan ayat (2) yang mcnetapkan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing -masing agama dan kepercayaan itu. Tiap - tiap perkawinan dicatai menurut paraturan - peraturan perundang - undangan yang berlaku "

Oleh karena itu, syarat sahnya perkawinan mcnurut Hukum Islam

harus memnuhi syarat - syarat sebagai berikut:

Perkawinan tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan ~

larangan termasuk dalam ketentuan A l - Qur'an surat A l - Baqoroh ayat

221. yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan

pcngcualian dalam sural A l Maidah ayai 5. yailu khusus laki ~ laki Islam

Sution Usman Adji S.H., 2002. Kawin Ian dan kawin aniur agama. Yogyakarta; Liberty, him. 126.

18

boleh mengawini perempuan - perempuan ahli kitab, seperti yahudi.

nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan - larangan tersebut

dalam A l - Quranul Karim surat An ~ Nisaa ayat 22, 23 dan 24.

b. Menurut Undang - undang Perkawinan No. l lahun 1974

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang - undang Perkawinan

N o . l tahun 1974 harus:

1) Didasarkan kepada persetujuan babas antara calon suami dan calon

islri, berarti tidak ada paksaan didalam perkawina.

2) Pada asasnya perkawinan itu adalah salu istri bagi satu suami dan

sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri. kecuali mendapat

dispensasi oleh Pengadiian Agama dengan syarat ~ syarat yang berat

untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri

pertama. adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu

menjamin keperluan - keperluan hidup isteri - isleri dan anak - anak

serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isleri - isteri

dan anak-anak mereka.

3) Pria harus telah berumur 19 ( sembilan belas) tahun dan wanita 16

(enam belas) tahun.

4) Harus mendapat izin masing - masing dari kedua orang tua mereka.

kecuali dalam hal - hal terlenlu dan calon pengantin lelah berusia21

(dua puluh salu ) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari

Pengadiian Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16

tahun.

5) Tidak termasuk larangan - larangan perkawinan 2 (dua) orang yang:

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas maupun

ke bawah.

b) Berhubungan daran dalam garis keturunan ke samping yaitu

antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan

antara seseorang dengan saudara neneknya.

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak t i r i , menantu dengan

ibu/ bapak t i r i .

d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susan dan bibi/ paman

susan.

e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau

kepoakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari

seorang.

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan Iain

yang berlaku dilarang kawin.

6) Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain,

kecuali dispensasi oleh pengadiian.

7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya. maka diantara mereka

tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum

masing - masing agamnya dan kepercayaannya itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain,

8) Seorang wanita yang perkawinanya terputus unluk kawin lagi lelah

lampau tenggang waktu tunggu.

9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tat cara perkawinan yang

diatur oleh Peraturan Pemerinah Nonior 9 tahun 1975 jo . Peraturan

Menteri Agama No.3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan

rujuk.

c. Menurut Kitab Undang - undang Hukum Perdata (BW)

Bahwa menurut kitab Undang - undang Hukum Perdata (Bugerlijk

Wetboek). selanjutnya akan disebut K U H Perdata. ialah;

1) Bahwa Undang - undang memandang soal perkawinan hanya dalam

hubungan pedatanya saja, asas perkawinan menurut K U H Perdata.

zmenghendaki adanya kala sepakat yang dinyatakan secara bebas

antara kedua calon suami islri, jadi lidak boleh adanya paksaan dari

salah satu pihak.

2) Bila ada paksaan maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau

setelah dilangsungkan dapal dibaialkan kembali.

3) Bagi laki- laki akan kawain disyaratkau harus berumur sekurang -

kurangnya 18 tahun ( delapan belas ) tahun. sedangkan bagi

perempuan 15 (lima belas) tahun.

21

4) Setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus terlebih

dahulu memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil

ditcmpat tinggal salah salu diantara keduanya dengan syarat - syarat

yang cukup kepastian dan memperlihatkan kehendak kedua calon

suami isleri, izin orang tua atau wali pengawas alau keputusan

Pengadiian Negeri bilamana diperluakan serta akta kelahiran calon

suami isteri.

5) Bilamana perkawinan itu dalaha perkawinan yang kedua. harus

dilampirkan akata perceraian alau akala kematian. salah satu diantara

keduanya. Kemudian juga akata pengumuman akan melakukan

perkawinan dan lain - Iain.

6) Bilamana dalam tenggang waktu salah satu bulan terhitung sejak

pengumuman hendak kawin. perkawinan tersebut lidak

dilangsungkan. maka perkawinan itu lidak boleh dilangsngkan

kembali kecuali setelah diulangi lagi pengumuman kembali untuk

kedua kalinya seperti semula.

7) Perkawinan tidak dapat dibuktika dengan cara lain melainkan hanya

dengan akta perkawinan yang dibenarkan oleh pejabat Catatan Sipil

dimana pekarwinan tersebut dilangsungkan. kecuali dalam hal - hal

lain berdasarkan perlimbangan dari hakim dengan hukli bukti y ang

cukup mengenai ketidakadaan akta - akta perkawinan tersebut.

22

2. Rukun Nikah

a) Adanya calon pengantin laki - laki dan ealon pengantin

perempuan.

b) Kedua calon mempelai haruslah Islam, akil baligh ( dewasa dan

berakal), sehat baik jasmani maupun rohani.

1) 1 larus ada perselujuan bebas antara kedua calon pengantin.

2J Harus ada wali nikah.

3) Harus ada 2 orang saksi, dalam hal ini Islam, dewasa, dan adil.

4) Membayar mahar (mas kawin)

5) Sebagai proses terakhir dan lanjulan dari akad nika adalah

pemyataan Ijab dan Qabul. Ijab yang berarti pemyataan kehendak

dari calon mcngantin wanita yang la/imnya diwakili oleh wali.

Sedangkan Qabul berarti pernyataan penerima dari pihak laki - laki

IJab pihak perempuan.

C.Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah : Untuk memenuhi luntuian

hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan

dalam rangka mewujudkan sualu kckeluargaan yang bahagia dengan dasar

cinta dan kasih sayang, untuk mcmperoleh keturunan yang sah dalam

23

masyarakat dengan mengikuti ketentuan - ketentuan yang iciah diatur oleh

Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

a. Mcnghalalkan hubungan keiamin untuk memenuhi tuntutan hajat

tabiat kemanusiaan

b. Mewujudkan suatu kckeluargaan dengan dasar cinta kasih.

c. Mcmperoleh keturunan yang sah."**

Oleh karen itulah pernikahan adalah satu-satunya Syariat Allah yang

mengisaratkan banyak aspek didalamya. Diantara aspek-aspek tersebut

adalah:

a) Aspek personal yang meliputi penyaluran kebutuhan biologis dan

reproduksi generasi.

b) Aspek sosiak melalui pernikahan bisa membentuk rumah tangga

yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik dan membuat

manusia mcjadi krealif karena adanya langgung jawab yang timbul

sebab ada pernikahan.

c) Asoek ritual, sebagai salah satu model ibadah kepada .A.Uah karena

mengikuti Sunnah rosul.

° ' Soemiyati, 1999. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, him.12.

d) Aspek moral, ada garis demarkasi yang tegas antara manusia dan

hewan dalam menyalurkan libiso seksual, karena manusia harus

mengikuti aturan atau norma-norma agama sedangkan hewan tidak.

e) Aspek kultural, karena lebih membedakan kultur atau budaya

manusia primitive dan manusia modern, walaupun dalam primitive

mungkin terdapat aturan - aturan pernikahn namun dapat dipastikan

aturan-aturan kita jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Hal

ini menunjukan bahwa kultur kita lebih baik dari pada kultur mereka.

Setiap perbuatan hukum selalu ada tujuan dan hikmahnya. begitu

juga dengan pernikahan. Banyak hikmah yang akan dicapai ketika seorang

melakukan pernikahan, disamping secara hakikat adalah untuk mencapai

ridha Allah SWT.

Diantara hikmah dari pernikahan tersebut adalah;

1. Untuk mengikuti sunnah Rosul

Tujuan pertama dari pernikahan adalah untuk mengikuti Sunnah

Rosul, diantara hadis nabi yang menganjurkan umatnya unluk menikah

adalah:

Artinya:

25

" Perkawinan itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang benci terhadap smmahkii, ia bukan termasuk umatku ". (HR. Bukhari)

2. Untuk mencari ketenangan hidup

Seorang manusia disaaat usianya sudah mulai dewasa dan mulai

tertarik pada lawan jenis, maka ia akan selalu resah dan gelisah. Hal

demikian menjadi wajar, karena pada dasarnya manusia diciptakan

berpasang-pasangan untuk saling kasih mengasihi. saling menyayangi dan

mencintai. Dan ternyata perasaan tersebut dapat ditemukan dalam rumah

tangga yang diawali dengan proses pernikahan. Pernikahan yang pada

dasarnya unluk membenluk keluarga yang sakinah. mawaddah, warahmah

bertujuan agar manusia dapat memperoleh ketenagan dalam hidupnya. Hal

ini sesuai dengan finnan Allah dalam sural Ar-Ruum ayal 21 yang artinya:

^'Dan diantara landa-tanda kekuasaanya ialah dia menciplakan untukmii istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderimg dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-landa bagi kaum yang berfikir". (Ar-Ruum ayal 21)

3. Untuk menyambung silaturahrni

Pada awalnva Tuhan hanya menclptakan seorang manusia, yaitu

Adam A.S. kemudian Tuhan menciplakan Siti llawa sebagai pasanganya.

Sctalah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa

yang tersebar keseluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta

sifat primordial keingintahuan manusia untuk mengetahui sisi alam

26

semesta. Meraka semakin mejauh dari lokasi asal nenek moyang,

membentuk kelompok bangsa sendiri yang secara evolutif menyebabkan

perubahan, peradaban bahasa, dan wama kulit hingga akhirnya mereka

lidak mengenai salu sama lainya. Datangnya Islam dengan institusi

pernikahan memberi peluang, menyambung kembali tali kasih yang telah

lama putus.

4. Untuk mcmperoleh keturunan

Dapat dibayangkan bagaimana sedihnya perasaan suami dan istri j ika

dalam pernikahnnya mereka tidak dikaruniai keturunan. Sesunguhnya salah

satu dari pada tujuan pcrnikahan untuk mendapatkan keturunan. Tidak

hanya pada manusia saja. naluri mcmperoleh keluruiut itu ada. hahkan pada

binatang dan tumbuh-lumbuhaii pun berkembang biak adalah suatu

keniscayaan. Dengan adanya keturunan maka akan ada general penerus

yang akan melanjukan cita-cita para orang tua pendahulunya. Pemah

seorang sahabat meminang seorang perempuan mandul, lalu ia bertanya:

"wahai Rasullulah. saya lelah meminang seorang perempuan yang

berbangsa dan cantik, tapi mandul." Maka Nabi Muhammad SAW

mencegahnya seraya bersabda:

Artinya:

28

ini mulai luntur. Pada awalnya perkawinan campuran mengharuskan salah

satu pihak melakukan pendidikan hukum dengan mengikuti hukum

pemerintah kolonial j ika ingin melakukan perkawinan campuran yang

kemudian diikuti dengan perpindahan agama menjadi kristen."*

Dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian pasal 26 BW yakni undang-

undang tidak memandang perkawinan dari sudut keagamaan melainkan

semata -mata " in deszelf burgerlijke beferkigen". Perkawinan campuran

pada masa itu dipcrbolehkan tetapi hanya sudah memenuhi syarat dengan

secara suka rela tunduk pada hukum perdata liropa.

Dalam peraturan iainya S 1861 / 38 dan S 1874 / 63 sebenarnya di

ilhami oleh kasus pernikahan seorang laki - laki asal Maluku dengan

perempuan keturunan Belanda permasalahan yang utama adalah terkait

pendudukan hukum namaun sesuai ijin dari insiansi yang bewenang pada

masa itu pejabat Hindia Belanda Mr. Du Cloux Komisaris Gubernemen

memberi palokan yang secara garis besar menyatakan bahwa:

1) Dalam perkawinan campuran semacam ini pihak perempuan

mengikuti kedudukan suami;

2) Bahwa dalam perkawinan sedeniikion pihak Indonesia Nasrani

bebas untuk memilih apakah ia hendak tunduk pada hukum

perdata eropa atau tidak.

^^'Sudargo Gautama. 1996. Segi segi Ihikim Peraturan Perkawinan Catnpuran .Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, lilni.77.

29

b. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

Perkawinana campuran yang dibahas lebih niendalam dalam hal ini

adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang lunduk pada hukuni

nasionai yang berbeda. Seperti disebutkan dalam Undang-undang

Perkawinan No. l tahun 1974 pasal 57 yakiii: "Perkawinan anlara dua orang

yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. karena perbedaaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkcwarganegaraaan Indonesia."

Penafsiran pasal ini bahwa perkawinan campuran yang dimaksud

ialah perkawinan antara 2 orang y ang tunduk pada hukum yang berlainan

karena perbedaaan kewarganegaraan atau salah satu pihak

berkewarganegaraan asing. Dari situ dapat diketahui bahwa Undang-

undang Perkawinan Indonesia tidak mengenai perkawinan campuran dalam

arti perbedaan agama. yang ada ialah perkawinan campuran karena

perbedaan warga negara.

Sedangkan mengenai persyaratan lelah dilciapkan oleh undang-

undang dalam pasal 60 Undang-undang Perkawinan anlara lain:

Ayat (1): Perkawinan campuran iidak dapal dilangsungkan sebuelum

terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang

berlaku bagi pihak masing-masing lelah dipenuhi.

30

Ayat (2): Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1)

telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan

perkawinan campuran, maka oleh mereka yang memirul hukum yang masih

berlaku bagi pihak masing-masing herwenang mencatal perkawinan.

diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat Telah dipenuhi.

Ayal (3): Jika pejabat yang besangkutan menolak untuk memberikan surat

keterangan itu, maka alas permintaan yang berkepantingan Pengadiian

memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan

banding lagi tentang soal apakah pcnolakan pemberian surat keterangan itu

beralasan apa tidak.

Ayat (4): Jika Pengadiian memutuskan bahwa pcnolakan tidak bcralasan

maka keputusan i lu menjadi pengganti keterangan yang tersebui ayat (3).

Ayal (5): Sural keterangan atau keputusan pengganti kelrangan tidak

mempunyai kekuatan hukum lagi j ika perkawinan ilu lidak dilangsungkan

dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

c. l^cngauiran Mengenai Anak Dalam Perkawinan Campuran

1) Mcniini! Teori Hukum Perdata Internasiona!

Untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang

tua. peril! dilihal dahulu perkawinan ornag tuanya schagai pcrsoalan

pendahuluan, apakah perkawinan orang tiian) a sah seliingga anak memiliki

hubungan hukum dengan ayahnya. atau perkawinan tersebut tidak sah.

sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki

hubungan hukum dengan ibunya.

Sejak dahulu dikaui bahwa soal keturunan termasuk status personal.

Negara-negara common law berpegang pada prinsip Domisili (ius soli)

sedangkan Negara-ncgara civil law berpegang pada prinsip Nasionalitas

{ius sanguinis)Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang

ayah sebagai kepala keluarga {paler familians) pada masalah-masalah

keturunan secara sah. Sistcm kewarganegaraan dari ayah adalah yang

lerbanyak diperguanakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jennan.

Yunani. Italia. Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.

Dalam sistem hukum Indonesia, Prof. Sudargo Gautama menyatakan

kecondonganya pada sistem hukum dari ayah demi kcsatuan hukum dalam

keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai

kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijke machi)

tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan pada sistem hukum ayah

demi kesaluan hukum, memiliki tujuan yang baik yailu kesatuan dalam

keluarga. nakmun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, laiu

terjadi perpccahan dalam perkawinan tersehiit maka akan sulit bagi ibunya

Sudargo Gautama. 1995. Hukum Perdata Iniernasional Indonesia. B, Jilid III Bagian 1. Buku ke-7. Bandung: Penerbil Alumni, him.3.

32

untuk mengasuh dan membesarkan anak-anakanya yang berbeda

kewarganegaraaan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.

Dalam konsep Islam, kecondongan kepada ayah merupakan

keharusan. ini ditandai dengan adanya wali bagi pihak wanita. wali harus

laki-laki/ bapak dan sederetan keluarga laki-laki dari pihak bapak yang

telah diletapkan dalam Al-qur'an dan Al-hadils.

"Tidaklah sah nikah itu kecuali dengan adanya wali dan (dipersaksikan) dua orang saksi yang adil".

2) Mcnurut undang-undang Kewarganegaraan baru Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2006

Undang-undang kewarganegaraan yang baru memual asas-asas

kewarganegaraaan umum atau universal. Adapaun asas-asas yang dianut

dalam Undang-undang ini sebagai berikut:

a) Asas ius sanguinis (law of Ihr blood) adalah asas yang

menentukan kewarganegaraan sescorang berdasarkan keturunan.

bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

b) Asas ius soli (Icnv of (he .soil) secara terbatas adalah asas yang

menentukan kewarganegaraan .sescorang berdasarkan negara

tempat kelahiran. yang diberlakiikan terbatas bagi anak-anak

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

c) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan

satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

33

d) Asas kewarganegaraan ganda lerbalas adalah asas yang

menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenai kewarganegaraan

ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak dalam undang-undang

ini merupakan sualu pengecualian.

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak. maka hilangnya

kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya

hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomalis menyebabkan

kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Berdasarkan Undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan

seorang perempuan WNI dengan laki-laki WNA. maupun anak yang lahir

dari perkawinan seorang perempuan WNA dengan laki-laki WNl.sama-

sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan

berkewarganegaraan ganda dan setelah anak berusia 18 tahun alau sudah

kawin mak ia harus menentukan pilihanya. Pernyataan untuk memilin

tersebui harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) lahun setelah anak

berusia 18 tahun alau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru

yang positif bagi anak-anak hasil dari pcrkaxi inan campuran. Namun perlu

dilelaah, apakah pemberian kcvNarganeguraaii iui akan menimbulkan

34

permasalahan baru di kemudian hari atau lidak. Memiliki kewarganegaraan

ganda berarti tunduk pada dua wilayah yuridiksi.

Indonesia memiliki sistcm Hukum Perdata Iniernasional peninggalan

Hindia Belanda. Dalam hal status persona indonesia menganut asas

konkordasi, yang anlaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti

pasal 6 A B Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis).

Berdasarkan pasal 16 A B tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status

personal. Hal ini berarti warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

sepanjang mengenai hal-lial yang terkait dengan status personalnya, tetapi

berada dibawah lingkungan kekuasaan hukum nasionai Indonesia,

sebaliknya. menurut jurisprudensi. maka orang-orang using yang berada

dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasionai

mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam hidang status personal

mereka.'''

Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara

lain perceraian. pembalalan perkawinan. perwaiian anak-anak. wewenang

hukum. dun kewenangan melakukan perbuatan hukum. soal nama, soal

status anak-anak yang di bawah umur.''*'

Sudargo Ciaulama. op.cii., 13

'Sudargo Gautama, op. oil.. 66.

35

E . Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur yaitu sualu perkawinan yang terjadi

dimana pihak mempelai atau salah satunya hehim mencapai umur yang

disyaratkan olch Undang-undang yang berlaku. y aitu jika pihak pria sudali

mencapai umur 19 lahun (sembilan belas) lahuu dan pihak wanita 16 (enam

belas) lahun.

Dalam Islam perkawinan merupakan sesuatu y ang agung dan mulia.

yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Orang yang

melangsungkan perkawinan hendaklah terdiri alas orang-orang y ang dapal

mcmpertauggungajuwabkan apa yang diperbualuya ilu terhadap istri alau

suaminya terhadap keluarga. dan tenlunya Juga terhadap .Allah SWT.

Syarat Islam mengajarkan bahwa salah salu syarat utama kcabsahan

suatu syariat adalah apabila yang bersangkutantelah aqil baliqh. olch karena

itu seorang pria y ang bclum baliqh belum dapal melaksanakan qabul secara

sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pclaksanaan akad

nikah calon mempelai pria mesli mengatakan Qabul (penerimaan nikah)

secara sadar dan bcrlaiiggung jawab.

Adapun calon mempelai istri didalam pclaksanaan akad nikah tidak

lurut serla menyatakan sesuatu sebab ijab dilakukan olch walinya. Oleh

karena ilu perkawinan pria yang sudah baligh dengan wanita yang belum

36

baligh dapat dinilai sah. Kembali pada kedudukan nikah yang agung dan

mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi

yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan

setelah kedua belah pihak betul-betut mempunyai kesiapan dan kemampuan

untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan

siap untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak.

Adapun batasan usia untuk melangsungkan perkawinan anlara lain:

1. Batasan usia menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah yang sifatnya menentukan

batasan umur melaksanakan perkawinan. akan lelapi dalam syarat-syarat

bagian calon mempela laki-laki dan perempuan j ika ingin melaksanakan

perkawinan. sudah baligh dan mempunyai keeakapan yang sempurna.'^*

Agama Islam tidak menentukan dengan pasti batasan umur unluk

melaksanakan perkawinan. hal ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi

biologis setiap orang yang cenderimg tidak sama, Islam hanya menyaralkan

aqil dan baligh, Aqi l berarti dewasa dalam berfikir dan baligh dewasa

dalam umur. dalam hal ini disesuaikan dengan isyarat dan tanda-tanda

yang terdapat dalam Al-Qur'an dan AI-Hadits serta situasi lingkungan

dimana mereka tinggal.

^^'Soemiyati, 1999. Hukum Perkawinan Islam dun Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. lilniJO.

37

2. Batasan usia Menurut Undang-undang No.l Tahun 1974

Batasan umur pasangan yang akan melaksanakan perkawinan di

indonesia tercantum pada pasal 7 Undang-undang No. l tahun 1974 tentang

perkawinan yang menyehutkan bahw a:

Ayat ( I ) : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur

19 (semhilan belas) dan pihak wanita niencnpai umur 16 (cnam belas)

tahun.

Ayal (2); Dalam hal penyimpangan terhadap aval (1) pasal ini dapat

climinia dispensasi kepada pengadiian alau pejabai lain ditunjuk kedua

orang tua pria ataupun pihak wanita.

Ketentuan batasan umur ini. seperti disebutkan dalam Kompilasi

Hukum l.sJam ( k i l l ) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan

keluarga dan rumah tangga. 'ui scjalan dengan prinsip yang diietakan UU

perkawinan. bahwa calon suami isteri hams lelah matang jiwa dan raganva.

agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.

Disamping itu perkawinan punya hubungan masalah kependudukan.

oleh sebab itu batasan umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk

kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih linggi. Mengenai batasan usia

perkawinan lebih tanjut terdapat dalam intruksi mendagri No.7 1983 yang

menegaskan bahwa:"'*

1) Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada

usia dibawah umur 20 (dua puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua

puluh lima) tahun bagi pria.

2) Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan

dibawah usia 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 ( sembilan

belas ) bagi pria.

Dengan memperhatikan instruksi Mendragi ini. dapal diartikan

bahwa perkawinan yang dilakukan dengan usia seseorang wanita yang

belum mencapai umur 20 (dua puluh) tahun dan bagi pria bclum mencapai

umur 25 (dua puluh lima ) lahun adalah termasuk kalegori perkawinan di

bawah umur (usia muda). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program

kependudukan dan keluarga berencana. dimana dengan demikian

diharapkan dapal mengurangi adanya perkawinan dibawah umur. sehingga

tercapai tujuan rumah tangga sakinah. penuh kasih sayang dan mempunyai

keturunan y ana lebih baik.

Sudarsono. 2000. Hukum Perkawinan Nasionai, Jakarta: PT Asdi Mahasatya. hlm.4.55.

3. Batasan umur ideal menurut gander

Perkawinan diusia muda pada jaman sekarang ini kurang cocok

dilakukan. hal ini karena mcmpertimbanhkan berbagai masalah yang timbul

pada jaman sekarang. seorang anak yang masih ingusan kemudian kawin

atau setidak-tidaknya usia 16 (enam belas) lahun melaksanakan perkawinan

maka kila bisa mcmbayangkan bagaimana Jadinya rumah tangga yang

demikian itu.

Apalagi pada zaman sekarang ini persaingan begitu ketal baik soal

ekonoini alau pendidikan. Hal ini akan incnyulilkan orang tua saja. scbab

ilulah pemerintah di negara ini mengeiuarkan kebijaksanaan tentang

ketentuan pcrnikahan di usia yang sudah di tenlukan. Kebijaksananaan itu

dipertimbangkan dari berbagai pandangan baik dari segi kematangan

psikologi. materi, pendidikan atau yang lain. Jadi tepatlah kalau pemerintah

membalasi perkawinan dengan usia minimum untuk wanita 20 (dua puluh)

lahun dari pria 25 {dua puluh lima) lahun,

Sebuah hasil penelitian perkawinan di bawah umur menyatakan

bahwa perkawinan di bawah umur dapat membawa akibat yang besar pada

anak gadis. seperti harus putus sekolah hingga mereka tidak memiliki akses

dan piliban unluk lapangan pekerjaan. Sedangkan dalam bidang kesehatan

dapal mcnimbulkan masalah karena hubungan seksual dan kehamilan dini

beresiko tinggi pada kesehatan ibu dan anak. Hal ini disebabkan fisik

40

seorang ibu yang kurang matang. Sedangkan pada aspek demogratifu

perkawinan dibawah umur akan memperpanjang usai subur, sehingga bila

kcmungkinan (bila lidak ikul KB) pertambahan anak tidak dapat lercontrol,

dan ini akan mengakibatkan pertambahan penduduk. Selain itu pada

pasangan yang masih muda dan belum dewasa secara mental kcmungkinan

terjadi suatu perceraian sangat besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka factor usia merupakan salah

satu ukuran apakah seseorang sudah dianggap dewasa atau matang dalam

berbual sesuatu. Berdasarkan pada ceritcria umur, dalm hal ini dapal

dikemukakan fase- fase perkcmbangan seseorang antara lain :' *

1) Fase bay! 0 - 1 2 tahun

2) Fase pubertas 1 2 - 2 0 lahun

3) Fase dewasa muda 20 - 35 lahun

4) Fase dewasa penuh 35 - 60 tahun

5) Fase usia lanjut 60 lahun ke alas

Oleh karena itu antara 16 - 20 tahun temiasuk masa pubertas.

Perkawinan yang dilakukan pada masa usia antara 16 - 20 tahun.

khususnya bagi wanita yang mempunyai tugas sebagai penerus keturunan

yang akan mengalami masa kehamilan clan persalinan, maka j ika anak

belum siap secara fisik dan psikis akan mempengariihi pada anak yang

dilahirkan.

' 'Mitidali Ch, 2008. Psikologi Keluarga Islam . Yu^>akaria, U!N !Y-e.S6, hIni.2D4.

BAB III

P E M B A H A S A N

A. Akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi penganut asas

kewarganegaraan ganda

1. Konsep Anak Berkewarganaegaraan Ganda (terbatas)

Kewarganegaraan ganda atau sering di sebut dwikcwarganegaraan

terjadi karena dianutnya asas asas yang berada dalam peraturan -peraturan

kewarganegaraan. Perbedaan ini menimbulkan masalah yang di sebul

bipatride atau multipatride. Orang dapat mempunyai lebih dari salu

kewarganegaraan, dua dan kadang lebih dari dua. Hal ini terjadi apabila

seorang dilahirkan disiiatu negara menganui asas kelahiran (Ius Soli).

sedangkan hukum dari negara asal orang tuanya menganut asas keturunan

(Ius Sanguinis) maka akan timbul dwikewarganegaraan.

Berbeda dengan konsep kewarganegaraan ganda aiau

dwikewarganegaraan icrbatas yang di ruangkan dalam pasal 6 Undang -

Undang No 12 lahun 2006, Undang •- Undang ini pada dasarnya tidak

mengenai kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa

kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan pada anak yang di berikan

pada Undang - Undang ini merupakan suatu pengecualian

Kewarganegaraan ganda timbul karena yang bersangkutan adalah

anak hasil perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan

41

42

warga negara asing, tidak perlu mengetahui konsep kewarganegaraaan apa

yang dianut oleh orang tua WNA-nya ( Warga Negara Asing), apakah Ius

Sanguinis alau lus Soli, sang anak hasil perkawinan campuran dengan WNI

(Warga Negara Indonesia) tetapi memiliki kewarganegaraan ganda terbatas

sampai 18 tahun dengan masa waktu tambahan 3 tahun atau sesudah ia

menikah untuk menyandang kewarganegarann ganda karena Undang -

Undang mcnetapkan demikian'***

Sebelum membahas tentang kewarganegaraan ganda pada anak

terlebih dahulu perlu diketahui penjelasan menganai beberapa konsep

kewarganegaraan pada anak hasil dari perkawinan campuran, karena dalam

permasalahan telah disebutkan mengenai pernikahan dibawah umur dan

hasil ini sangat berkailan erat dengan anak dan kedudukanya dalam hukum.

Pasal 1 angka I Undang - Undang Nomor 23 Tahun 202 tentang

perlindungan anak mendefinisikan "Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan ".

Dalam kaitanya dengan hak seseorang anak menjadi Warga Negara

Indonesia terdapat beberapa konsep yang anatara iain:'^*

Zulfa DJoko Basuki. Hak Keperdataan sebagai Akihai Perkawinan Campuran Wanita Indonesia dengan Pria using. Diakses di hukum online.com pada 1 juni 201 5

Hamid Awaludin, Seminar Kebangsaaan, U N H A S Makasar 27 Februari 2007, Diakses di ^ y ^ ,ham.eo.id pada 2 juni 201 5,

a. Anak yang lahir di negara ini berhak menyandang warga negara

indonesia, meskipun bapaknya berasal dari Cina. Amerika, Jerman,

Australia, dan WNA lainya dari ibunya orang Indonesia.

b. Demikian halnya, pasangan warga negara asing (WNA) yang

kebetulan anaknya di lahirkan di indonesia juga termasuk waga

negara negeri ini dengan maksimum kewarganegaraan WNI-nya dua

tahun. Sebaliknya orang indonesia yang melahirkan di negara lain

maka anaknya menjadi warga negara tersebut.

c. Kewarganegaraan asing sang anak bisa diubah menjadi WNI setelah

masa dua tahun sebagai WNA, kemudian orng tua mclaporkanya ke

instausi bersangkutan untuk mendapatkan pengakuan sebagai W N I -

nya.

d. Anak yang lahir tetapi kedua orang tuanya tidak diketahui asai

usulnya, juga adalah warga negara Indonesia.

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status

sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHPerdata memberi

pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi

subjek hukum apabila ada kcpentingan yang inenghendaki dan di lahirkan

dalam keadaan hidup.""*

Sri Sulistiowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akmad Budi Cahyono. 2005. Hukum PerLiJata: Sualu Pengantar. Jakarta: Gautama Java Jakarta. Him. 2 I

Manusia sebagai subjek hukum bcrarli manusia memiliki hak dan

kewajiban dalam lalu lintas hukum. Orang - orang yang tidak memiliki

kewenagan atau keeakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili

oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUfiP. mereka yang digolongkau

tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa. perempuan bersuami. dan

mereka > ang dibawah pengampuan. nengan demikian anak dapal

dikategorikan sebagai subjek hukum yang lidak melakukan perbuatan

hukum.

Undang - undang Mo.7 lahun 1984 pasal 9 ayal (2) tentang

kewajiban Negara peserta unluk memberikan hak kepada perempuan yang

sama dengan laki - laki berkenaan kewarganegaraan anak - anak mereka.

Undang - undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia pasai 2

hurui' c. d. e. 1". kata "kecuali mengakibatkan berkewarganegaraan ganda""

dihapus. Dengan kata lain prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi

anak - anak telah di akomodasi dengan baik Undang undang

Kewarganegaraan yang baru. Impiikasi dari dilerimanya konsep ini adalah

bahwa, anak yang lahir dari pasangan Warga Megara Indonesia (UTsII) dan

Warga Negara Asing (WNA) yang secara sah dan resmi diakui oleh Hukum

Indonesia, mempunyai dua kewarganegaraan sejak ia berusia 0 hingga

dewasa, baru setelah itu kepadanya diwajihkaii untuk memilih salah satu di

antara dua kewarganegaraan yang diperolehiiya.

45

Seorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang

tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari

perkawinan campuran memiliki kcmungkinan bahwa ayah ibunya memiliki

kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yuridiksi hukum

yang berbeda. Berdasarkan Undang - undang kewarganegaraan yang lama,

anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya. namun berdasarkan

Undang undang kewarganegaraan yang lama, anak mengikuti

kewarganegaraan ayahnya. namun berdasarkan undang - undang

kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan dan

anaka tersebut tunduk pada yuridiksi hukum yang berbeda.""

2. Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Melakukan Perkawinan Di

Bawah Umur.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa

hukum maka subjek hukum yang melakukan prisliwa tersebut harus

memenuhi .syarat. Salah satu .syarat manusia sebagai subjek hukum untuk

dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah

dewasa.

Mengingat hukum yang mengatur tenang perkaw inan tersebui adalah

Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. maka ketentuan dalam

'• *ln!o hukuni. Anak Lahir dari kawin silang adaiah warga Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, wu u .KI'AI.Li,o.itl diakses 2 juni 2015.

Undang - undang inilah yang harus dilaati semua golongan masyarakat

yang ada di indonesia.

Salah satu prinsip yang dianul undang - undang ini, calon suami islri

itu harus lelah masuk j iwa raga untuk dapat mclangsungkan perkawinan

agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

perceraian dan mendapal keturunan \ang baik dan sehat. Untuk itu harus di

cegah adanya perkawinan antara calon suami istn yang masih di bawah

umur.

Berhubungan dengan itulah Undang - undang perkawinan Indonesia

menentukan batasan umur untuk kawin bagi pria 19 lahun dan bagi wanita

16 lahun (Bah 11 pasal 7 ayat 1 Undang undang No . l tahun 1974).

Dengan mengacu padapersyaratan ini, j ika salali satu pihak helum mencapai

batasan usia perkawinan yang telah ditentukan, maka yang bersangkulan

dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di

dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Sedangkan pada ayat (2) memperoleh penyimpangan terhadap pasal

7 ayat (1) yailu dengan meminta dispensasi kepada pengadiian atau pejabai

lain yang di lunjuk oleh kedua orang tua pihak laki - laki mampu pihak

perempuan.

Pertimbangan - pertimbangan yang diambil oleh pengadiian atau

pejabat herwenang lainya biasanya merupakan pertimbangan adat atau

kebiasaan seiempat. Pengadiian atau pejabai ben\enang lainya akan

47

melakukan pengamalan dan pcnilaian serta meminta data serta pendapat

kepada aparat desa ayau kelurahan dimana tempat para pihak yang akan

melangsungkan perkawinan dibawah umur. Hal ini dilakukan sebagai salah

satu bcntuk konfirmasi untuk memperoleh data yang sebenarnya guna

meminimalisisasi pernikahan di bawah umur sehingga nantinya tidak

menaikan angka perUimhuhan penduduk secara draslis.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur biasanya terjadi di

daerah pedesaaan yang rata rata penduduknya berpendidikan rendah.

Sedangkan untuk masyarakat yang rata rata berpendidikan tinggi atau di

daerah perkanloran yang dapat dijadikan pertimbangan ialah masalah sosial

dalam hal ini adalah pergaulan di kalangan pemuda yang kurang baik dan

salah satunya menyebabkan kehamilan dini. Dengan pertimbangan inilah

terkadang pejabat berwenang terpaksa mengeiuarkan surat dispensasi.

Apabila terjadi perkawinan di bawah umur antara anak

berkewarganegaraan ganda (berdasarkan pasal 6 Undang • undang

kewarganegaraan) dengan seseorang yang dilangsungkan secara sah maka

akan imbul akibat hukum sebagai konsekwensi yang bersangkulan dalam

melangsungkan perkawinan yang antara Iain:

Pertama. diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang - undang nomor 12 lahun

2006 ay at 1 anak y ang menyandang ststus berkewarganegaraan ganda jika

sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu

48

kewarganegaraannya. Hal ini diperlukan unluk mcjelaskan status anak yang

hprsangkutan, apakah ak?.p. tetap mep,ya.pdap-g sebagai warga p.egara

Indonesia alau warga negara asing. Hal ini diikuti dengan tidak berlakunya

masa waktu 3 tahun yang diberikan sebagai masa perpanjangan untuk

memilih kewarganegaraan. Pemilihan kewarganegaraan akan memperjelas

kedudukan dan hak - hak hukum seseoran. disamping itu pernyataan

memilih salah satu kewarganegaraan akan memperjelas kewajiban yang

harus dilakukan terhadap suatu negara dimana ia memitihnya sebagai

bagian dari padanya.

Kedua, dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Sesuai dengan ketentuan perundang undangan sescorang dianggap

cakap melakukan perbuatan hukum adalah umur 19 tahun bagi laki - laki

dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana yang diatur dalam undang -

undang ketentuan pasal 47 dan 50 Undang - undang Nomor. 1 lahun 1974

tentang Perkawinan, dimana kekuasaaan orang tua berakhir bila anak sudah

mencapai usia 18 tahun (kecuah sudah kawin scbclum unur itu). Dengan

ketentuan ini seorang anak yang berkewarganegaraan anda dan telah

menikah bebas melakukan pcruatan hukum asal tidak bertentangan dengan

ketentuan undang - undang seperti melakukan perikatan dan sebagainya.

Hukum Perdata Internasional dan beberapa peraturan perundang -

undangan yang berhubungan dengan penenluan batas usia dewasa anak. ada

beberapa pedoman dalam penenluan usia dewasa seseorang anak \ aitu:

a. Ketentuan pasa! 47 dan 50 Undang - undang Nomor. I Tahun

1974 tentang Perkawinan, dimana kekuasaan orng tua berakhir

apabila anak sudah mencapai usia 18 lahun (kecuali sudah kawin

sebelum umur itu).

b. Undang - undang Nomor 23 Tahun 202 Tentang Perlindungan

anak. yang juga menelapkan batasan umur seseorang anak

adalah 18 tahun.

c. Undang - undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang

Kewarganegaraan pasal 1 b. pada pokoknya menyatakan bahwa

dapat menjadi Warga negara Indonesia, harus ada hubungan

hukum antara si ayah WNI dengan si anak sebelum si anak

berumur 18 tahun.

d. Undang - undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak pasal 1 angka 2, juga mcnetapkan umur 18 tahun sebagai

batas seseorang dianggap anak.

e. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadiian

Anak. Pasal 1 Angka I memberi batasanumur 18 tahun.

Sebagai pembanding ketentuan yang dianul dinegara Jerman dalam

mengatur batasan umur bagi anak - anak yang memperoleh

kewarganegaraan ganda dimana anak -• anak tersebut memutuskan dalam

waktu lima tahun setelah berumur 18 tahun, dan pada ulang tahunya ke 23

50

nanti mereka diwajibkan untuk memilih salah satu dari kedua

kewarganegaraan tersebut.^^*

Ketiga, paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak belaku.

Berdasarkan ketentuan pasai 6 apabila anak yang

berkewarganegaraan ganda telah melangsungkan perkawinan maka secara

otomatis ia harus segera meninggalkan salah satu kewarganegaraan yang di

sandangnya. Sebagai akibat dari hal tersebut .maka paspor ganda yang

dimiliki oleh anak yang bersangutan dinyatakan tidak berlaku lagi. dan

kemudian anak tersebut hanya akan memiliki satu paspor yaitu paspor

Indonseia j ika yang bersangkulan memilih sebagai W N I atau paspor negara

lain apabila yang bersangkutan memilih untuk menjadi WNA. Hal ini perlu

diperhalikan karena dapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007

Pa.sal 31 ayat 7 disebutkan mempunyai paspor atau surat yang bersifat

paspor dari negara asing atau surat yang dapal diartikan sebagai tanda

kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain alas namanya akan

menyebabkan hilangnya kewarganegaraan indonesia.

Keempat, dicabutnya hak untuk menikati fasilitas sebagai warga negara

Indonesia.

Dicabutnya hak untuk menikmali fasilitas sebagai Warga Negara

Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Dengan dibertakukan Undang-

•"'Zuifa Djoko Basuki, 2003, Dampak Perkawinan Campuran lerhadap pemeliharaan anak Child Cuslody, Tinjauan dari segi Hukum Perdata hiiernasional. Jakarta, him 121

undang nomor 12 tahun 2006 terutama pasal 6, negara memberi fasilitas

yang sama dengan warga negara lain disamping tasilitas khusus Lainya

seperti yang berlaku pada warga negara asing, diantaranya anak

berkewarganegaraan ganda diberi kemudahan tidak memerlukan Ijin

Tinggal Sementara (KITAS) . Jika anak tersebut melangsungkan

perkawinan maka secara otomatis hak untuk fasilitas sebagai Warga Negara

Indonesia yang berkewarganegaraan ganda di cabut. Penjelasan ketentuan

umum Peraturan Permerintah Nomor 2 Tahun 2007.

B. Upaya anak berkewarganegaraan ganda agar dapat melangsungkan

perkawinan di bawah umur

1. Mengajukan Surat Bukti Kewarganegaraan Ganda

Peraturan mengenai lata cara pendaftaran untuk memperoleh

kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan

Memperoleh kembali kewarganegaraaan Republik Indonesia berdasarkan

Pasal 42 Undang - undang Nomor 12 tahun 2006 diatur dan dijabarkan

dalam Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Ol-

HL.03.01 Tahun 2006 untuk memperoleh kewarganegaraan ganda pada

anak harus menyertakan antara lain:

a. Nama lengkap, alamat tempat tiugat salah seorang dari orang tua

atau wali anak;

52

b. Nama lengkap, lempat dan tanggal lahir setta kewarganegaraan

kedua orang tua;

c. Nama lengkap. jenis kelamin, lempat dan tanggal lahir, status

perkawinan anak serta hubungan hukum kckeluargaan anak

dengan orang tua ; dan

d. Kewarganegaraan anak.

Permohonan pemdaftaran harus dilampirkan dengan :

a. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat

yang herwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;

b. Surat pemyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum

kawin;

c. Fotokopi kartu landa penduduk alau paspor orang tua anak yang

masih berlaku yang disahkan oleh pejabai yang berwenang atau

Perwakilan Republik Indonesia; dan

d. Pas foto anak terbaru berwama ukuran 4x6 cm sebanyak 6

(enamj lembar.

Selain lampiran sebagaimana dimaksud bagi anak yang lahir dari

perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan Akte

perkawinan/buku nikah. Apabila orang tua bercerai atau salah satu

diantaranya telah meninggal dunia, maka dengan melampirkan kutipan akte

perceraian/sLirat talak/perceraian alau kelerangan/kulipan akte kematian

salah seorang dari orang tua anak yang disarankan oleh pejabat yang

berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran

menggunakan bcntuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1

Peraturan Mcnlri Hukum dan H A M tersebut.

Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap,

Menteri menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik

Indonesia dalam waktu paling lambat 30 {liga puluh) hari kerja terhitung

sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan

Republik Indonesia.

Keputusan tersebut dibual dalam rangkap 3 ( tiga ). dengan

ketentuan:

a. Rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak

melalui Pejabai atau Perwakilan Republik Indonesia;

b. Rangkap kedua dikirim kepada Pejabat atau Penvakiian Republik

Indonesia sebagai arsip; dan

c. Rangkap tiga disimpan sebagai arsip Mentri.

Keputusan Mentri tersebut disampaikan kepada Pejabat atau

Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empal

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Mentri ditctapkan.

Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan Keputusan

Mentri tersebut kepada orang tua atau wali anak yang memohon

pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

Keputusan Mentri diterima, permohonan pendaftaran anak sebagaimana

54

dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diproscs apabila telah diajukan secara

lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat

pada tanggal 1 Agustus 2010.

Dalam hal permohonan pendafteran anak diajukan secara lengkap

kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya

dapat diproses apabila stempel pos pengiriman lertanggal paling lambat

tanggal 1 Agustus 2010.

Setelah anak mendapatkan surat keputusan atau Sk yang nantinya

dipergunakan dalam pengurusan paspor ganda untuk anak tersebut. Sural

keputusan dari Menkumham tersebui secara tidak langsung dapal

dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam mengajukan

dispensasi unluk melangsungkan perkawinan di bawah umur kepada

Pejabat yang berwenang.

2. Mengajukan Dispensasi Untuk Mclangsungkan Perkawinan Di

Bawah Umur

Dalam pelaksanaan dan prosedur pernikahan serta pencatatan

perkawinan campuran tidak jauh beda dengan pclaksanaan perkawinan

pada umumnya terutama perkawinan di bawah umur.

Pada dasar dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan

yang dilangsungkan dimana calon mempelai atau salah satu calon mempelai

belum mencapai batas umur umur minimal, yakni batas umur minimal

55

sebagaimana yang diletapkan oleh undang - undang Nomor 1 Tahun 1974.

Meskipun demikian, pihak pengadiian agama dapat memberikan ijin

perkawinan dibawah umur dengan alasan - alasan terlenlu yakni adanya

pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera

dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan

dikhawatirkan terjadi perbuatan - perbuatan yang melanggar norma agama

dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan

di bawah umur diharapkan akan mampu untiik membantu kedua calon

mempelai lerhindar dari pcrbualan yang dilarang oleh agama dan hukum

yang berlaku. Asfek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang

mendukung bagi kedua calon mempelai.

Dalam hal ini dispensasi perkawinan diajukan oleh para piha yang

akan melaksanakan perkawinan kepada Pengadiian, atau pejabat yang lain

yang diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan perundang - undangan yang

terbentuk dalam persidangan.

Dalam pemberian izin kawin untuk perkawinan dibawah umut, pihak

Pengadiian tidak begitu saja memberikan izin, akan tetapi diperlukan juga

izin dari orang tua pihak mempelai. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal

6 ayat (2) Undang - undang No. 1 lahuu 1974 Undang - undang

Perkawinan bahwasanya: " Unluk melangsungkan perkawinan seseorang

56

yang belum mencapai umur 21 tahun ( dua puluh satu ) tahun harus

mendapatkan izin kedua orang tua."

Selain untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, izin ini

nantinya dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam administrasi

pendaftaran ke kantor urusan agama atau pun kantor catatan sipil. Karena

sifatnya yang penting, maka izin ini tidak boleh diabaikan oleh keluarga

dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

B A B I V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di peroleh. maka dapat ditarik kesimpulan

dan saran-saran sebagai berikut:

1. Akibat iuikuni perkawinan dibawah umur bagi penganut asas

berkewarganegaraan ganda dapal disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, diharuskan memilih salait satu kewarganegaraan. [berdasarkan

ketentuan pasal 6 Undang - undang nomor 12 tahun 2006 ayat 1 yang

menyandang status berkewarganegaraan ganda j ika sudah kawin anak

tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya.

Kedua, dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Sesuai dengan ketentuan perundang - undangan pasal 47 dan 50 Undang

- undang Nomor 1 rahun 1974 tentang perkawinan. dimana kekuasaan

orang tua berakhir bila anak sudah mencapai 18 tahun (kecuali sudah

kawin sebelum umur itu).

Ketiga, paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 6. apabila anak yang berkewarganegaraan

ganda teiah melangsungka.n perkawinan maka secara otomatis ia harus

segera meninggalkan salah satu kewarganegaraan yang disandangnya.

57

Keempat, dicabutnya hak untuk fasilitas sebagai warga negara Indonesia

yang berkewarganegaraan ganda. Jika anak tersebui melangsungkan

perkawinan, maka secara otomatis hak untuk fasilitas sebagai warga

negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda dicabut.

2. Upaya anak berkewarganegaraan ganda agar dapat melangsungkan

perkawina di bawah umur mehpuii;

a. Mengajukan surat buti kewarganegaraan ganda

b. Magajukan Dispensasi Unluk Melangsungkan Perkawinan Di

Bawah Umur

Undang - undang perkawinan pasal 6 ayat (2) Undang - undang No,

1 tahun 1974 mensyaratkan, diperlukan izin dari orang tua bagi mereka

yang belum berumur 2 1 tahun.

B. Saran

1, Perlu dimasukan pasal - pasal yang eksplisit mengatur permasalahan

perkawinan di bawah umur oleh anak berkewarganegaraan ganda

dalam peraturan perundang - undangan kewarganegaraan agar

natinya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan -

permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

2. Sebaiknya peraturan perkawinan sangat perlu untuk dilerapkan dan

dipertegas dalam kchidupan masyrakal khususnya dalam hal

perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh anak yang

59

berkewarganegaraan ganda hasil dari perkawinan campuran dari

kedua orang tuanya yang berbeda warga negara dimana salah

satunya berkewarganegaraan Indonesia agar tidak terjadi kekehruan

ketika anak tersebut melakukan perkawinan dibaw ah umur.

D A F T A R P U S T A K A

Abdullah, Abdul Ghani (1994) Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.

Adj i , Sution Usman (2002) Kawin lari dan kawin antar agama. Yogyakarta: Liberty.

Gautama, Sudargo (1995) Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni.

(1996) Segi segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

(1995) Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid I I I Bagian 1, Buku ke-7. Bandung: Alumni

Hakim, Rahmat (2000) Hukum Pernikahan Islam. Bandung: CV Pustaka

Sella.

Marzuki, Peter Mahmud (2007) Penelitian Hukum. Cet.3. Jakarta: Kencana.

Mukhtar, Kamal (1993) Asas Hukum Islam tentang pernikahan. Surabaya: Buian Bintang.

Pan Mohammad Faiz, '^Status hukum anak hasil perkawinan campuranf http://wA\-\v.mixedcouple.com/arlicles/mod.php?mod=puhlisher&op ^vicwarticle&artid^51.

Sudarsono (2005) Hukum Perkawinan Nasionai. Jakarta: PT Asdi Mahaslya.

Sudarsono (2007) Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji (2006) Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkal. Jakarta: Pl^ Raja Grafindo Persada.

Soemiyati (1999) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

http://wA/-/v.mixedcouple.com/arlicles/mod.php?mod=puhlisher&op

Soetami, Siti (2005) Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Summa, Muhammad Amin (2005) Hukum keluarga Islam di dunia Islam. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Susilowati, Sri dkk (2005) Hukum Perdata; Suatu Pengantar. Jakarta: Gitama Java Jakarta.

U N I V E R S I T A S M U H A M M A D I Y A H P A L E M B A N G

F A K U L T A S H U K U M

K A R T U A K T I V I T A S B I M B I N G A N S K R I P S I

NAMA MAHASISWA RAHMADAN RIZK! SAPUTRA

PEMBIMBING : ZULFIKRI NAWAWI. ,SH. ,MH

NOMOR INDUK MAHASISWA NIM : 50 2011 259

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI: A K I B A T H U K U M P E R K A W I N A N DI B A W A H U M U R B A G I P E N G A N U T A S A S K E W A R G A N E G A R A A N G A N D A (Analisis Normatif Pasal 6 Undang-Undang No.12 tahun 2006 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974)

KONSULTASI KE-

MATERI YANG DIBIMBINGKAN PARAF PEMBIMBING

KET.

/ '

A. .

J J

/YcA^tf Y^^4 jx

/

/ir^r^y y<iY ^Y/Y

/ y '

A;. . /•f^. U' •

Ay / A X ) /

7 r

KONSULTASI KE-

7 7<TJX£ /X/mirY^

MATERI YANG DIBIMBINGKAN PARAF PEMBIMBING

KET.

/ z ^ y ^ / / / .

Uz^A^^ ^o^'P~>-

C A T A T A N M O H O N !)Mil-:RI W A K TO M I ' ; N Y F t . K S A l K A N S K R I l ' S ! W U L A N S T J A K T A N O C i A L D I K T L U A R K A N D I T T T A P K A N

D I K E L U A R K A N D I P A L E M B A N G

P A D A T A N G G A L ,

K E T U A B A G I A N D A S A R - D A S A R I L M U H U K U M

R O S M A W A T I , S H . , M H

S I S T E M A T I K A P E N U L I S A N

( O U T L I N E )

J U D U L S K R I P S I : A K I B A T H U K U M P E R K A W I N A N DI B A W A H U M U R

B A G I P E N G A N U T A S A S K E W A R G A N E G A R A A N

G A N D A (Analisis Normatif Pasal 6 Undang-Undang

No.12 tahun 2006 dan Pasal 7 Undang-Undang No. I

tahun 1974)

A , P E R M A S A L A H A N

1. B a g a i m a n a n akibat hukum perkawinan di bawah umur

bagi penganut asas kewarganegaraan ganda '?

2. B a g a i m a n a Upaya anak berkewarganegaraan ganda agar

dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur ?

B A B I : P E N D A H U L U A N

A . L a l a r B e l a k a n g

B . P e m i a s a l a h a n

C . R i i a n g L i n g k u p dan r u j u a n

D . Metode Penel i t ian

li. S i s t e m a l i k penul i san

BAB U : T I N J A U A N P U S T A K A

A . Pengert ian P e r k a w i n a n

B . Syarat dan R u k u n P e r k a w i n a n

C . T u j u a n P e r k a w i n a n

D . P e r k a w i n a n C a m p u r a n

P. P e r k a w i n a n di B a w a h I ' m u r

B A B I I I : P E M B A H A S A N

1. Akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi penganul

asas kewarganegaraan ganda

2. Upaya anak berkewarganegaraan ganda agar dapat

melangsungkan perkawinan di bawah umur

B A B I V : P E N U T U P

A . K e s i m p u l a n

B . S a r a n

D A F T A R P U S T A K A

L A M P I R A N

U N I V E R S I T A S M I I H A M M A D I V A I I P A L E M B A N G

F A K I I L A S H U K U M

Lampiran

Prihal

Kepada

: Sistemalika Penulisan (Outinc)

; Penelitian l iukum Dan Penulisan Skripsi

: Y t h . Bapak M . Soleh Idrus, S H . M S

i'embimbing Akademik Fakultas H u k u m U M P

Di

Palembang

Assa lamu'a la ik i im Wr. W b

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadan R i / k i Saputra

Program Kekhususan : H u k u m perdata

Pada Kul iah semester ganjil 2 0 1 4 / 2 0 ! ? sudah menyelesaikan

Beban study yang mclipuli M P K . M K K K . M K B . M P B , M B i t

(141 S K S ) .

Dengan ini mengajukan permohonan niiluk penelitian luikum ilan penulisan

Skripsi dengan Judul: P I U I S E D L R P l i r i ^ K ? * ^ ^ » ^ t e 4 N P E R I A N . H A N

S E W A M E N V E M A S A E E D E P O S I 1 B O X P A D A B A N K . M E i N U K l 1

H U K U M P E R B A N K A N .

Demikianlah atas perkcnannva Bapak diucapkan terima kasih.

Wasalatii . .

Nim : ? 0 2011 259

Palembang

Pemohon,

26 September 2014

Rahmadan R i z k i Saputra

i A Rckomendasi P.A. Y b s Q#

M/iJh tie, UJkc^^Y^ Mp^ Pembimbing Akademik

M . Soleh Itjrus, S H . M S

P E R M O H O N A N U N T U K M E N G I K U T I S E M I N A R P R O P O S A L

Palembang, Maret 2015

Prihal ; Mohon unluk dilaksanakan seminar Proposal Penelitian Skripsi Kepada Yth, Bapak/lbu, Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

di-

Palembang

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormal, dengan ini disampaikan bahwa;

Nama : Rahamadan Rizki Saputra

NIM : 50 2011 259

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bahwa yang bersangkutan telah layak mengikuti, seminar proposal rencana penelitian Skripsi. dengan judul" AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PENGANUT ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA (Analisis Normatif Pasal 6 Undang - undang No.12 tahun 2006 dan Pasal 7 Undang - undang No.l tahun 1974)"

Mohon Kiranya Bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal usul penelitian Skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu"alaikum Wr.Wb.

Pembimbing Skripsi

Z U L F I K R I NAWAW1..SH..MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Tempat tanggal lahir Nim Program studi

Rahmadan Rizki Saputra Prabumulih,21 April 1990 50 2011 259 llmu Hukum

Program khususan ; Hukum perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah /skripsi saya berjudul : " A K I B A T H U K U M P E R K A W I N A N D I B A W A H U M U R B A G I P E N G A N U T A S A S K E W A R G A N E G A R A A N G A N D A (Analisis Normatif Pasal 6 Undaog-Undang No.12 tahun 2006 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974) "

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali daltrni benluk kutipan yang telah kami sebutkan sumbemya.

Demikian surat pcryataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila Peryataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 10 Agustus 2015 Yang menyatakan

Rahmadan Rizki Saputra

U N I V E R S I T A S M W l 1 A M M A D ! Y A M I S M T M B A N G

1 - A K U l . T A S M U R U M

P E R S E T U J U A N D A N P E N G E S A H A N U N T I I K U J I A N

K O i M P R E H E N S I l

JudulSknps i ; A K I B A T H U K U M P H R K A W I N A N D I B A W A H U M U R B A U l

P E N G A N U T A S A S K E W A R G A N E G A R A A N G A N D A

{Anal i s i sN( tn i ia t i lPasa l 6 Undang-undang No.12 lahun 2006

danPasal 7 Undang-undang No. I lahun 1974)

Nama RahmadaiiRizkiSaputra

N i m : 50 201 i 259

Pri 'gram Siudi I lnu i l l uk i i i n

Prouram Kckluisusan . HukumPccdata

Pcmbimhing ,

Z i i l f i k r i N n u i u v i ,S|-| > 1 M

's \' .

D I S E T U . i U I O I . E U

W A K l l . L9EKAN P A K U L T A S I I U K U M

U N l V E R S r r A S MOM H \ M M A D I V A I i PALEMBANG

Palembang, Agustus 2015

ii

akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi penganut asas kewarganegaraan...

Documents