ad & art pkdp 2013-2018

1

AD & ART PKDP 2013-2018 www.pkdp.or.id

ANGGARAN DASAR PERSATUAN KELUARGA DAERAH PIAMAN

( P K D P )

MUKADDIMAH Dengan rahmat, taufiq dan inayah Allah SWT, dan didorong oleh rasa kesatuan dan persatuan serta rasa tanggungjawab dan pengabdian kepada kampung halaman, perantau Piaman selaku warga negara harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Negara dan masyarakat Indonesia yang berpedoman kepada 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kampung halaman merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa, yang dimulai dari pembangunan yang berskala kecil seperti korong, nagari, dan kecamatan dengan pendekatan sosial budaya. Masyarakat Piaman yang suka merantau ke seluruh nusantara dan mancanegara mengisyaratkan bahwa mereka mempunyai wawasan yang luas dan dinamika yang tinggi, namun tetap senantiasa mencintai kampung halaman tanah kelahiran dan leluhurnya, meningkatkan partisipasi dan apresiasi dalam setiap aktivitas pembangunan, baik di perantauan maupun di kampung halaman, melalui kelompok-kelompok organisasi kekeluargaan dan lembaga sosial masyarakat. Warga masyarakat Piaman yang berada dalam naungan organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman, sangat menyadari akan keberagaman bangsa Indonesia, dengan demikian warga Piaman yang suka merantau mempunyai tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta membina dan menjalin hubungan yang harmonis sebagai warga bangsa dengan suku bangsa lainnya serta menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama guna menjaga kerukunan nasional dimanapun berada. Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) mengemban tugas dan kewajiban meningkatkan sumber daya manusia para anggota dan kader-kader organisasi dalam menjawab berbagai tantangan, termasuk pengaruh globalisasi terhadap agama, adat dan budaya masyarakat lokal serta meningkatkan dan mempererat hubungan silaturahim, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya minang di rantau dan di ranah. Untuk melanjutkan perjuangan dan pengabdian secara berkesinambungan kepada bangsa dan negara, serta kampung halaman, disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) sebagai berikut:

2


BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Keluarga Daerah Piaman yang disingkat dengan PKDP.

Pasal 2 Dewan Pimpinan Pusat PKDP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indoonesia.

Pasal 3

PKDP didirikan pada tanggal 29 April 1984 di Pariaman, Sumatera Barat, oleh para tokoh Piaman dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan organisasi PKDP berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya dalam Musyawarah Besar (Mubes).

BAB III AZAS DAN SIFAT

Pasal 5

PKDP berazaskan persatuan dan kekeluargaan dengan berpedoman kepada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

PKDP organisasi bersifat sosial kemasyarakatan dengan ciri kekeluargaan, kebersamaan, keswadayaan dan kekerabatan yang berorientasi kepada kepedulian pembangunan ranah dan rantau, dengan falsafah Persatuan Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang.

3


BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

PKDP bertujuan: (1) Mewujudkan suasana kekeluargaan, kebersamaan, keswadayaan dan kekerabatan antara warga Piaman di rantau dengan warga di ranah, dan

memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan warga lainnya di rantau. (2) Membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Piaman di rantau dan di ranah agar menjadi manusia yang beriman,

bertaqwa, berilmu serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan rantau dan ranah serta siap menjadi tauladan bagi generasi berikutnya. (3) Menciptakan peluang berusaha sebagai sumber ekonomi anggota di perantauan dan kampung halaman guna meningkatkan harkat dan

martabat masyarakatnya. (4) Melestarikan dan membudayakan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan dengan kato putuih Adat Basandi Syara, Syara Basandi

Kitabullah.

Pasal 8

PKDP berfungsi: (1) Sebagai wadah berhimpunnya seluruh warga masyarakat yang berasal dari daerah Piaman yang mencakup seluruh wilayah administrasi

Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan wilayah Piaman tempo dulu/ daerah lain di luar kabupaten dan kota tersebut yang sosial budayanya hampir sama dan mempunyai hubungan emosional/kekerabatan yang dekat dengan Piaman yang luas (laweh), yang untuk selanjutnya disingkat dengan sebutan PIAMAN

(2) Mengemban dan mengamalkan rasa senasib dan sepenanggungan dalam memandang kampung halaman, baik yang berada di perantauan maupun di ranah.

(3) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Piaman bagi pembangunan rantau dan ranah di segala bidang.

BAB V U S A H A

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut, PKDP melakukan kegiatan di bidang:

4


(1) Imtaq, Iptek, Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Pendidikan guna meningkatkan kualitas masyarakat Piaman. (2) Menciptakan pola bisnis dan jiwa kewirausahaan bagi anggota di rantau maupun di ranah dalam rangka memajukan kesejahteraan

masyarakat Piaman

BAB VI ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 10

(1) Anggota PKDP adalah seseorang yang berasal dari daerah Piaman atau mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan warga asal

Piaman. (2) Anggota kehormatan PKDP adalah seseorang yang berasal dari luar Piaman yang bersimpati serta mendukung usaha-usaha dan aktifitas

PKDP. (3) Setiap anggota memiliki Kartu Tanda Anggota yang penerbitan serta pendistribusiannya diatur Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PKDP. (4) Berakhirnya keanggotaan seseorang karena:

a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. diberhentikan.

5


Pasal 11

(1) Yang dipilih dan diangkat menjadi pengurus PKDP adalah anggota yang: a. memahami azas, tujuan dan fungsi organisasi PKDP. b. mampu dan cakap mengemban tugas organisasi dan mempunyai integritas, loyalitas dan berwawasan yang luas. c. Khusus kriteria ketua Umum DPP PKDP adalah pernah atau sedang menjabat pengurus DPP PKDP atau pengurus setingkat di

bawahnya dan bertempat tinggal serta beraktivitas di Jabodetabek (2) Anggota pengurus yang telah habis masa baktinya, dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. (3) Jabatan ketua umum DPP PKDP, Ketua DPW PKDP dan Ketua DPD PKDP maksimal hanya boleh menjabat untuk 2 (dua) periode (masa

bakti) (4) Pimpinan pengurus pada semua tingkatan diangkat untuk masa jangka waktu 5 (lima) tahun masa bakti.

BAB VII KEKUASAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

Organisasi PKDP adalah organisasi nasional dan merupakan salah satu wadah kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 13 Kekuasaan tertinggi dalam organisasi adalah: (1) Musyawarah Besar (MUBES) untuk tingkat Nasional; (2) Musyawarah Wilayah (MUSWIL) untuk tingkat Provinsi; (3) Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk tingkat Kabupaten/Kota; (4) Musyawarah Cabang (MUSCAB) untuk tingkat Kecamatan

6


Pasal 14

Struktur organisasi adalah: (1) Pada tingkat pusat (nasional)

a. Dewan Pembina Persatuan Keluarga Daerah Piaman; b. Dewan Penasehat Persatuan Keluarga Daerah Piaman; c. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piaman;

(2) Pada tingkat provinsi: a. Dewan Penasehat Persatuan Keluarga Daerah Piaman; b. Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Keluarga Daerah Piaman.

(3) Pada tingkat kabupaten/kota. a. Dewan Penasehat Persatuan Keluarga Daerah Piaman; b. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Keluarga Daerah Piaman.

(4) Pada tingkat kecamatan a. Dewan Penasehat Persatuan Keluarga Daerah Piaman; b. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Keluarga Daerah Piaman

BAB VIII SUMBER KEUANGAN

Pasal 15

(1) Iuran dan sumbangan sukarela anggota; (2) Hibah, wakaf dan bantuan dari penyantun dan para dermawan; (3) Sumbangan lain yang tidak mengikat; (4) Hasil usaha yang sah; (5) Penyertaan modal.

7


BAB IX ORGANISASI FUNGSIONAL, SEKTOR DAN LEMBAGA

Pasal 16

PKDP dapat membentuk organisasi fungsional dan lembaga-lembaga yang asas, sifat, serta tujuannya sama dengan PKDP.

Pasal 17

(1) Yang dimaksud dengan organisasi fungsional adalah organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsinya, yaitu organisasi pemuda, wanita, mahasiswa, sarjana dan pengusaha.

(2) Organisasi sektor adalah organisasi yang dibentuk berasal dari daerah asal yaitu kecamatan dan nagari.\ (3) Lembaga adalah badan yang dibentuk secara khusus untuk mengurus kegiatan tertentu seperti pendidikan, seni dan budaya, adat dan agama,

ekonomi dan koperasi, hukum dan HAM.

BAB X HUBUNGAN PKDP DENGAN ORGANISASI FUNGSIONAL, SEKTOR DAN LEMBAGA

Pasal 18 PKDP mempunyai hubungan hirarki. Koordinasi, pembinaan, dan bimbingan dengan organisasi fungsional, sektor dan lembaga yang dibentuk oleh warga PKDP di setiap tingkat kepengurusan di perantauan.

BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 19 (1) Pembubaran organisasi PKDP hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) yang khusus diadakan untuk itu. (2) Musyawarah Besar Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan bila diminta oleh sekurang - kurangnya dari seluruh DPW yang ada di

Indonesia (3) Dalam hal organisasi PKDP dibubarkan, maka seluruh asset dan kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial yang

8


berada di daerah Piaman.

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Peraturan-peraturan organisasi fungsional, sektor dan lembaga-lembaga yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan di : Cisarua-Bogor

Pada Tanggal : 8 Februari 2013

PIMPINAN SIDANG

Ketua, Sekretaris, ttd ttd

Ir. H. Agusmar Yahya Busahdiar, S.Ag, M.A.

Anggota:

ttd ttd ttd

Prof. Dr. H. Musril Zahari, M,Pd Ir. H. Syahrial Syam, M.Si. Feri Hendri

9


10


ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN KELUARGA DAERAH PIAMAN

( P K D P )

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

(1) Yang menjadi anggota PKDP adalah:

a. Seseorang yang berasal dari atau mempunyai leluhur yang berasal dari daerah Piaman atau mereka yang terikat tali kekeluargaan/tali darah dengan warga Piaman;

b. Seseorang di luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini bersimpati kepada PKDP yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan tertulis;

c. Dapat menerima dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi PKDP. (2). Anggota PKDP terdiri dari:

a. Anggota biasa, ialah semua warga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b; b. Anggota kehormatan, ialah pejabat pemerintahan dan tokoh-tokoh profesional yang menaruh simpati serta berpartisipasi secara ikhlas

kepada PKDP.

Pasal 2 (1) Setiap anggota memiliki Kartu Anggota yang diterbitkan oleh DPP PKDP serta ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

dan didistribusikan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. (2) Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah dapat memberikan piagam penghargaan kepada

anggota atau tokoh lainnya yang berjasa luar biasa terhadap perjuangan organisasi.

11


BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

Setiap anggota berkewajiban: a. Mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKDP; b. Mentaati seluruh keputusan Musyawanah Besar dan Peraturan Organisasi lainnya; c. Menghadiri kegiatan-kegiatan dan aktivitas organisasi secara sukarela; d. Memberikan dukungan moral dan material kepada kegiatan organisasi; e. Membayar iuran anggota.

Pasal 4 Setiap anggota berhak: a. Bersuara, mengajukan usul, pendapat serta pandangan untuk kemajuan organisasi secara arif dan bijaksana; b. Memilih dan dipilih untuk jabatan dalam organisasi; c. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 5

(1) Anggota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. diberhentikan karena perbuatan yang mencemarkan kampung halaman, organisasi dan melanggar AD/ART.

(2) Anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat mengajukan pembelaan.

12


Pasal 6 (1) Pengurus dapat berhenti karena:

a. mengundurkan diri sebagai pengurus; b. meninggal dunia; c. tidak aktif.

(2) Penggantian Antar Waktu pengurus ditetapkan dalam rapat pleno pimpinan (3) Bagi pengurus yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan kepada pimpinan organisasi.

Pasal 7 Tata cara pemberhentian dan pembelaan bagi anggota dan pengurus yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 8

Kepengurusan organisasi tingkat pusat terdiri dari: (1) Dewan Pembina, yang terdiri dari tokoh nasional asal Piaman dan pituo yang mempunyai perhatian dan kepedulian kepada PKDP; (2) Dewan Penasehat yang terdiri dari ninik mamak, ulama, cendikiawan, dan tokoh masyarakat (3) Dewan Pembina dan dewan Penasehat paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota (4) Dewan Pimpinan Pusat, terdiri dari;

a. Ketua Umum; b. Wakil Ketua Umum minimal 1 orang; c. Ketua paling sedikit 6 orang; d. Sekretaris Jenderal; e. Wakil Sekretaris Jenderal paling sedikit 3 orang f. Bendahara Umum g. Wakil bendahara paling sedikit 3 orang.

(5) Bidang-bidang. a. Organisasi, Kaderisasi dan Hubungan Antar Lembaga. b. Agama

13


c. Pendidikan, Seni dan Budaya. d. Ekonomi, Koperasi dan UKM. e. Wilayah Rantau & Ranah f. Sosial dan Bundo Kanduang. g. Pemuda/Olah Raga h. Hukum & HAM i. Komunikasi, Informasi dan Teknologi j. Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM

Pasal 9 Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk dan mengukuhkan Perwakilan di Luar Negeri.

Pasal 10 Kepengurusan organisasi tingkat wilayah provinsi terdiri dari: (1) Dewan Penasehat paling sedikit terdiri dari:

a. Ketua. b. Wakil Ketua 5 orang c. Sekretaris. d. Wakil Sekretaris 3 orang e. Sejumlah anggota.

(2) Dewan Pimpinan Wilayah, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Ketua. b. Wakil Ketua 2 orang. c. Sekretaris d. Wakil-wakil seketaris, sekurang-kurangnya 3 orang.

14


e. Bendahara f. Wakil Bendahara. g. Bidang-bidang yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing

Pasal 11 Kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Dewan Penasehat, paling sedikit terdiri dari:

a. Ketua. b. Wakil Kerua 5 orang c. Sekretaris. d. Wakil Sekretaris 3 orang e. Sejumlah anggota.

(2) Dewan Pimpinan Daerah, paling sedikit terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua 2 orang. c. Sekretaris d. Wakil seketaris. e. Bendahara . f. Wakil Bendahara. g. Bidang-bidang yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing

Pasal 12

Kepengurusan PKDP dapat dibentuk sampai tingkat Kecamatan.

Pasal 13 Kepengurusan PKDP tingkat Kecamatan terdiri dari:

15


(1) Dewan Pimpinan Kecamatan, paling sedikit terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua 3 orang c. Sekretaris. d. Wakil Sekretaris e. Bendahara. f. Wakil Bendahara g. Seksi-seksi sebanyak disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

BAB V KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 14 (1) Dewan Pembina berkewajiban dan berwenang:

a. memberikan bantuan strategis kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk kelancaran kegiatan organisasi. b. memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) baik diminta maupun tidak diminta dalam

penyelenggaraan organisasi. c. Rekomendasi dewan pembina merupakan acuan kerja dewan pimpinan pusat, dewan pengurus wilayah dan dewan pengurus daerah.

(2) Dewan Penasehat berkewajiban dan berwenang: a. memberikan nasehat dan teguran kepada Dewan Pimpinan Pusat apabila telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

organisasi. b. mengawal organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan azas, tujuan dan prinsip organisasi.

(3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban dan berwenang: a. mengendalikan organisasi dalam rangka melaksanakan Keputusan Musyawarah Besar. b. menetapkan keputusan organisasi. c. menjalankan program umum. d. menyusun serta menjalankan program tahunan. e. membina, mengawasi dan mengevaluasi jalannya organisasi di wilayah dan daerah. f. dapat membatalkan kebijaksanaan dan keputusan pimpinan wilayah bilamana dinilai jelas-jelas menyimpang dari ketentuan organisasi. g. dapat membekukan dan mengambil alih sementara pimpinan wilayah dalam keadaan mendesak yang mengancam kelangsungan hidup

organisasi dan atau kepengurusan tidak berfungsi setelah berkoordinasi dengan Dewan Pembina dan Penasehat.

16


h. Bertanggung jawab atas segala kegiatannya kepada Musyawarah Besar.

Pasal 15 (1) Dewan Penasehat Wilayah berkewajiban:

a. memberikan nasehat dan teguran kepada Dewan Pimpinan Wilayah apabila telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

b. mengawal organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan azas, tujuan dan prinsip organisasi. (2) Dewan Pimpinan Wilayah berkewajiban dan berwenang:

a. mengendalikan organisasi dalam rangka melaksanakan keputusan musyawarah wilayah. b. menetapkan keputusan organisasi.

c. menjalankan program umum. d. menyusun serta menjalankan program tahunan. e. membina, mengawasi dan mengevaluasi jalannya organisasi. f. dapat membatalkan kebijaksanaan dan keputusan pimpinan daerah bilamana dinilai jelas-jelas menyimpang dari ketentuan organisasi,

setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Wilayah. g. dapat membekukan dan mengambil alih sementara pimpinan daerah dalam keadaan mendesak yang mengancam kelangsungan hidup

organisasi, berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan Pimpinan Pusat h. bertanggung jawab atas segala kegiatannya kepada Musyawarah Wilayah.

Pasal 16 (1) Dewan Penasehat Daerah berkewajiban:

a. memberikan nasehat dan teguran kepada Dewan Pimpinan Daerah apabila telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

b. mengawal organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan azas, tujuan dan prinsip organisasi. (2) Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban dan berwenang:

a. mengendalikan organisasi dalam rangka melaksanakan keputusan musyawarah daerah. b. menetapkan keputusan organisasi. c. menjalankan program umum. d. menyusun serta menjalankan program tahunan. e. membina, mengawasi dan mengevaluasi jalannya organisasi.

17


f. dapat membatalkan kebijaksanaan dan keputusan pimpinan cabang bilamana dinilai jelas-jelas menyimpang dari ketentuan organisasi, berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Daerah.

g. dapat membekukan dan mengambil alih sementara pimpinan cabang dalam keadaan mendesak yang mengancam kelangsungan hidup organisasi berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah.

h. Bertanggung jawab atas segala kegiatannya kepada Musyawarah Daerah.

Pasal 17 (1) Dewan Penasehat Cabang berkewajiban:

a. memberikan nasehat dan teguran kepada Dewan Pimpinan Cabang apabila telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

b. mengawal organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan azas, tujuan dan prinsip organisasi. (2) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban dan berwenang:

a. mengendalikan organisasi dalam rangka melaksanakan keputusan musyawarah cabang. b. menetapkan keputusan organisasi. c. menjalankan program umum. d. menyusun serta menjalankan program tahunan. e. membina, mengawasi dan mengevaluasi jalannya organisasi. f. Bertanggung jawab atas segala kegiatannya kepada Musyawarah Cabang.

BAB VI MUSYAWARAH BESAR DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Pada Tingkat Nasional diadakan Musyawarah Besar. (1) Musyawarah Besar (MUBES) berfungsi dan berwenang:

a. Memegang kekuasaan tertinggi organisasi. b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat. c. Menetapkan, merubah dan menyempurnakan AD/ART organisasi. d. Menetapkan Program Umum Organisasi. e. Memilih Ketua Umum dan Formatur yang bertugas menyusun kepengurusan DPP PKDP.

18


(2) Musyawarah Besar diadakan 5 (lima) tahun sekali. (3) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti, DPP menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Besar. (4) Musyawarah Besar dihadiri oleh:

a. Dewan Pembina b. Dewan Penasehat Pusat. c. Dewan Pimpinan Pusat. d. Utusan Dewan Pengurus Wilayah. e. Utusan Dewan Pengurus Daerah. f. Pimpinan Organisasi Fungsional dan Pimpinan Lembaga Tingkat Pusat. g. Undangan

(5) Peserta dan Peninjau Mubes a. Peserta Mubes terdiri dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, utusan Dewan Pimpinan Wilayah, utusan Dewan Pimpinan Daerah

dan utusan Organisasi Fungsional dan Lembaga Tingkat Pusat yang jumlahnya ditetapkan melalui rapat pleno DPP PKDP b. Peninjau Mubes adalah para undangan yang jumlahnya ditetapkan melalui rapat pleno DPP PKDP

(6) Peserta Mubes sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a mempunyai hak bicara dan hak suara (7) Peninjau Mubes sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b tidak memiliki hak suara. (8) Setiap peserta dianggap sah apabila memiliki mandat dari unsur/lembaga yang diwakilinya, dan ditindaklanjuti oleh Ketua dan Sekeratris. (9) Tempat penyelenggara Mubes ditetapkan melalui rapat pleno DPP PKDP.

Pasal 19 Musyawarah Besar Luar Biasa atau dipercepat. (1) Mempunyai tugas dan wewenang sama dengan Musyawarah Besar. (2) Diadakan dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengancam kehidupan organisasi. (3) Diadakan oleh DPP atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 20 Pada Tingkat Provinsi diadakan Musyawarah Wilayah. (1) Musyawarah Wilayah (MUSWIL) berfungsi dan berwenang:

a. Memegang kekuasaan tertinggi organisasi di wilayah Provinsi b. Menilai pertanggungjawaban ketua Dewan Pimpinan Wilayah

19


c. Menetapkan Program Kerja Wilayah d. Memilih Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan Formatur DPW PKDP

(2) Formatur DPW PKDP terdiri dari unsur DPP PKDP dan dari unsur peserta muswil (3) Musyawarah Wilayah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti, DPW PKDP harus menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (5) Apabila setelah 6 bulan berakhirnya masa kepengurusan DPW PKDP, Muswil belum dilaksanakan , maka DPP PKDP mengirim surat

peringatan dengan batas waktu toleransi 2 (dua) bulan dan jika dalam batas waktu tersebut muswil tidak terlaksana maka DPP PKDP mengambil alih kepengurusan DPW PKDP.

(6) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh: a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat. b. Dewan Penasehat Wilayah c. Dewan Pimpinan Wilayah d. Dewan Pengurus Daerah e. Dewan Pengurus Cabang f. Undangan

(7) Peserta dan Peninjau Muswil: a. Peserta Muswil adalah: Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah, utusan Dewan Pimpinan Daerah, dan

utusan Dewan Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan melalui rapat pleno DPW PKDP b. bagi Kabupaten/Kota yang belum terbentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Kecamatan yang belum terbentuk Dewan Pimpinan

Cabang (DPC), peserta Muswil dapat dari unsur ninik mamak / bundo kanduang, tokoh pemuda yang jumlahnya ditetapkan melalui rapat pleno DPW PKDP.

b. Peninjau Muswil adalah para undangan yang jumlahnya ditetapkan melalui rapat pleno DPW PKDP (8) Peserta Muswil mempunyai hak bicara dan hak suara (9) Selain dari peserta adalah peninjau dan tidak memiliki hak suara (10) Setiap peserta dianggap sah apabila memiliki mandat dari unsur/lembaga yang diwakilinya. (11)Tempat penyelenggara Muswil ditetapkan oleh DPW PKDP melalui rapat pleno

Pasal 21

Pada Tingkat Kabupaten/Kota diadakan Musyawarah Daerah. (1) Musyawarah Daerah (Musda) berfungsi dan berwenang:

a. Memegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat Kabupaten/Kota. b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus DPD.

20


c. Menetapkan Program Kerja Daerah. d. Memilih Ketua DPD dan Formatur yang akan membentuk pengurus DPD.

(2) Formatur DPD PKDP terdiri dari unsur DPW PKDP dan unsur peserta Musda (3) Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.ing lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti, Pengurus DPD

menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah.Apabila setelah 6 bulan setelah berakhirnya masa kepengurusan DPD PKDP, Musda belum dilaksanakan, maka DPW PKDP mengirim surat peringatan dengan batas waktu toleransi tertentu dan jika dalam batas waktu tersebut musda tidak terlaksana maka DPW PKDP mengambil alih kepengurusan DPD PKDP.

(4) Musyawarah Daerah dihadiri oleh: a. Utusan Pengurus DPW. b. Dewan Penasehat Daerah. c. Pengurus Daerah. d. Utusan Pengurus Cabang. e. Utusan Pengurus Ranting. f. Undangan

(5) Peserta dan Peninjau Musda; a. Peserta Musda adalah: Dewan Pengurus Wilayah 1 orang, Dewan Pengurus Daerah 3 orang, dan tiap-tiap DPC 2 orang. b. bagi Kecamatan yang belum terbentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) peserta Musda dapat dari unsur ninik mamak / bundo kanduang,

tokoh pemuda yang jumlahnya ditetapkan melalui rapat pleno DPD PKDP. c. Peninjau Musda adalah: para undangan.

(6) Peserta Musda mempunyai hak suara (7) Selain dari peserta adalah peninjau dan tidak memiliki hak suara (8) Setiap peserta dianggap sah apabila memiliki mandat dari unsur/lembaga yang diwakilinya. (9) Tempat penyelenggara Musda ditetapkan oleh DPD PKDP dalam rapat.

Pasal 22

(1) Tingkat Nasional selain Musyawarah Besar (MUBES), diadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu masa bakti yang dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Pusat, unsur Pimpinan Organisasi Fungsional/Lembaga Tingkat Pusat, unsur dan utusan Pengurus Wilayah.

(2) Selain Rakernas diadakan Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Ketua-ketua Pengurus Wilayah, unsur Pimpinan

21


Organisasi Fungsional dan unsur Pimpinan Lembaga tingkat pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa bakti.

(3) Dalam hal yang bersifat khusus, dapat menjadikan rapat gabungan yang dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pimpinan Pusat

(4) a. Rapat Pleno Dewan Pembina diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

b. Rapat gabungan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pimpinan Pusat diadakan menurut kebutuhan dan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat diadakan sekali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri seluruh Dewan Pimpinan Pusat. (6) Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 23 (1) Musyawarah/rapat dinyatakan sah apabila semua peserta telah diundang secara resmi (2) Keputusan diambil secara musyawarah mufakat dan apabila tidak memungkinkan diambil dengan suara terbanyak. (3) Setiap peserta dalam musyawarah/rapat mempunyai hak suara. (4) Semua keputusan musyawarah/rapat pada semua tingkat mengikat bagi seluruh anggota menurut jenjang organisasi. (5) Bila ada 2 (dua) atau lebih keputusan/kebijaksanaan yang bertentangan, maka yang berlaku adalah keputusan dari tingkat yang lebih

tinggi.

BAB VII ORGANISASI FUNGSIONAL

Pasal 24

(1) Organisasi fungsional yang secara historis yang azas, sifat dan tujuannya sejalan dengan PKDP dapat dibentuk di setiap tingkatan

kepengurusan seperti: a. Generasi Muda Piaman

22


b. Ikatan Wanita Piaman c. Ikatan Mahasiswa Piaman d. Organisasi Siswa Piaman e. Himpunan Pengusaha Piaman f. Dan lainnya sesuai kebutuhan

(2) Lembaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat koordinatif, integratif, dan sinergitas, dengan Dewan Pengurus Persatuan Keluarga Daerah Piaman.

Pasal 25 (1) Lembaga yang berada di bawah naungan Dewan Pimpinan Pusat (PDKP) dibentuk dan diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat, yaitu:

Lembaga Pendidikan, Lembaga Adat, Lembaga Koperasi, Lembaga Bantuan Hukum dan lain sebagainya. (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawah pembinaan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 26 Organisasi fungsional dan lembaga yang sudah memiliki status badan hukum, prinsip-prinsip pokok kebijaksanaannya harus sejalan dengan AD & ART Persatuan Keluarga Daerah Piaman.

BAB VIII TINDAKAN ORGSANISASI

Pasal 27 Sanksi

(1) Yang melanggar aturan dan atau ketentuan dalam AD/ART Persatuan Keluarga Daerah Piaman akan dikenakan sanksi berupa tindakan

disiplin organisasi.

(2) Tindakan disiplin organisasi dapat berupa:

23


b. Peringatan lisan maupun tulisan. c. Dibebaskan dari jabatan Persatuan Keluarga Daerah Piaman. d. Diberhentikan dari anggota Persatuan Keluarga Daerah Piaman

Pasal 28 Pembekuan dan Pembubaran Pengurus

Pertama Pengurus Wilayah

(1) DPW PKDP yang tidak dapat melaksanakan fungsinya bisa dibekukan oleh DPP setelah yang bersangkutan diberi peringatan tertulis, (2) DPW PKDP yang masa baktinya telah berakhir tetapi belum menyelenggarakan Musyawarah Wilayah dapat mengajukan perpanjangan

kepada DPP PKDP paling lama 3 (tiga) bulan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) DPW PKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibekukan apabila masa perpanjangan telah berakhir namun belum melaksanakan

Musyawarah Wilayah dan telah diberi surat peringatan oleh DPP PKDP. (4) Apabila terjadi pembekuan DPW PKDP maka DPP PKDP dapat menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan menyelenggarakan

musyawarah wilayah. Selama masa peralihan wilayah berada di bawah pengawasan DPP PKDP.

Kedua Pengurus Daerah

(1) DPD PKDP yang tidak dapat melaksanakan fungsinya bisa dibekukan oleh DPW PKDP setelah yang bersangkutan diberi peringatan tertulis, dan mendapat pertimbangan dari DPP PKDP.

(2) DPD PKDP yang masa berlakunya telah berakhir tetapi belum menyelenggarakan Musyawarah Daerah dapat mengajukan perpanjangan kepada DPW PKDP paling lama 2 (dua) bulan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) DPD PKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibekukan apabila masa perpanjangan telah berakhir namun belum melaksanakan Musyawarah Daerah dan telah diberi surat peringatan terakhir oleh DPW PKDP.

(4) Apabila terjadi pembekuan DPD PKDP maka DPW PKDP dapat menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan menyelengarakan Musyawarah Daerah. Selama masa peralihan daerah berada di bawah pengawasan DPW PKDP.

24


Pasal 29 Yang berwenang mengambil tindakan organisasi atas pelanggaran disiplin organisasi adalah Pengurus pada masing-masing tingkatan, diputuskan Rapat Dewan Pimpinan Harian setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pembina /Penasehat.

BAB IX HAK SUARA DAN HAK BICARA SERTA PEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 30

(1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara. (2) Peninjau hanya memiliki hak bicara. (3) Hak suara peserta dalam hal pemilihan Pimpinan Musyawarah diatur dalam peraturan Tata Tertib yang disyahkan oleh musyawarah. (4) Tata cara Pemilihan Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD, Ketua DPK PKDP dan tim formatur diatur dalam Tata Tertib Pemilihan yang

diputuskan oleh peserta musyawarah. (5) Ketua Umum DPP, Ketua DPW, Ketua DPD, PKDP terpilih didampingi Tim Formatur yang dipilih atau yang ditunjuk untuk menyusun

kepengurusan PKDP di masing-masing tingkat paling lambat 1 (satu) bulan setelah terpilih.

BAB XI LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 31

(1) Lambang PKDP berbentuk segilima yang didalamnya terdapat Tabuik, Rumah Bagonjong dan Gelombang Laut serta terdiri atas 5 warna

yakni biru laut, merah, putih, kuning dan hitam. (2) Arti lambang organisasi:

a. Segi lima berarti menjiwai dalam mengamalkan Rukun Islam yang Lima. b. Gelombang Laut berarti penuh dinamika kehidupan. c. Warna Biru Laut berarti kesucian hati. d. Warna Merah berarti keberanian atas kebenaran.

25


e. Warna Putih berarti kesucian hati. f. Warna Kuning berarti lambang kebesaran jiwa. g. Warna Hitam berarti lambang ketegasan atau istiqamah.

(3) Atribut organisasi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. (4) Panji-panji, vandel dan lencana diatur dalam peraturan organisasi

BAB XII KEUANGAN

Pasal 32

(1). Iuran Anggota terdiri dari:

a. Uang Pendaftaran. b. Iuran Anggota.

(2). Sumbangan tidak mengikat berupa Wakaf, Hibah, Wasiat. (3). Penyertaan Modal/Dana Abadi ke Organisasi dalam bentuk Yayasan. (4). Jumlah dan mekanisme pengumpulan uang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. (5). Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dilakukan pencatatan/pembukuan dan dibuatkan laporan tahunannya untuk

kemudian dipertanggungjawabkan dalam forum musyawarah.

26


BAB XIII PENUTUP

Pasal 33

(1). Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PKDP

(2). Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cisarua-Bogor

Pada Tanggal : 8 Februari 2013

PIMPINAN SIDANG

Ketua, Sekretaris,

ttd ttd

Ir. H. Agusmar Yahya Busahdiar, S.Ag, M.A.

Anggota:

ttd ttd ttd

Prof. Dr. H. Musril Zahari, M,Pd Ir. H. Syahrial Syam, M.Si. Feri Hendri

ad & art pkdp 2013-2018

Documents