9. menteri perindustrian.pdf

8/20/2019 9. Menteri Perindustrian.pdf

1/19


2/19

2

2

PEMBAHASAN

I. PENINGKATAN NILAI TAMBAH MELALUI HILIRISASIINDUSTRI

II. STRATEGI INVESTASI UNTUK PEMBANGUNANINDUSTRI HULU

III. PROGRAM AFIRMASI UNTUK PENGEMBANGANUMKM YANG BERDAYA SAING

IV. KEBIJAKAN LOW COST GREEN CAR (LCGC)


3/19

3

3

I. PENINGKATAN NILAI TAMBAH

MELALUI HILIRISASI INDUSTRI


4/19


5/19 55

NOPROGRAM QUICK

WINSRENCANA AKSI (2015-2019)

1. Hilirisasi hasil tambang

ke produk jasa dan

industri

1. Fasilitasi Pembangunan Industri:

a. Smelter Baja di Batu Licin (Kalsel) dan Medan (Sumatera Utara)

b. Alumina Refinery di Menpawah dan Ketapang (Kalbar)

c. Smelter Tembaga di Gresik (Jatim),

d. Smelter Nikel di Morowali (Sulteng) dan Pomalaa (Sultra).

2. Fasilitasi pembangunan Pusat Pelatihan Tenaga Kerja Industri Baja di

Kalimantan Selatan dan industri berbasis nikel di Sulteng.

3. Fasilitasi Pembangunan Laboratorium Logam Tanah Jarang untuk Bahan

Baku Industri, memfasilitasi pembangunan Pilot Plant pemanfaatan logam

tanah jarang di Kepulauan Riau

4. Fasilitasi pembangunan 1 Pabrik Methanol berbasis gasifikasi batubara

(low rank coal) dengan kapasitas 500.000 ton/tahun di Sangatta, Kaltim

5. Fasilitasi pembangunan pabrik Paracetamol kapasitas 10.000 ton/th,

amoxicilin kapasitas 750 ton/th, garam farmasi 6.000 ton/th, Dextrose for

infusion 6.000 ton/th, Vitamin C kapasitas 3.000 ton/th, Sefalosporin

kapasitas 150 ton/th di Jawa Barat

5. Fasilitasi penyusunan FS dan DED Semen Kupang III dengan Kapasitas 1,5

Juta ton / tahun dan investasi Rp. 2,6 T

6. Fasilitasi pembangunan Pilot plant bahan penolong berbasis silika untuk

industri ban, keramik dan kaca di Jawa Barat

7. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan 2 (dua) Industri Technical

Textile dari bahan baku migas di Jawa Barat dan Jawa Tengah


6/19 66

NO PROGRAM QUICK WINS RENCANA AKSI (2015-2019)

2. Hilirisasi produk-produk

pertanian menjadi produk

agro-industri

1. Fasilitasi pembangunan Pilot Plant Propylene berbasis CPO kapasitas

10 ton/hari di Jawa Barat

2. Fasilitasi kemampuan teknologi melalui bantuan mesin peralatanindustri kayu dan rotan di Kalimantan Tengah, Jawa Timur , Jawa

Tengah, dan Jawa Barat

3. Peningkatan kompetensi SDM industri pengolahan kayu dan rotan

bidang teknik produksi dan desain

4. Fasilitasi mentoring aplikasi SVLK dan V-Legal pada perusahaan

pengolahan kayu

5. Fasilitasi promosi SVLK di negara tujuan ekspor6. Fasilitasi/Rekomendasi Pemberian Insentif Perpajakan/Kepabeanan

Bagi Perusahaan Penanam Modal Baru/perluasan khususnya terkait

dengan BBN

7. Bantuan langsung mesin/peralatan dan bantuan/fasilitasi keringanan

pembelian mesin/peralatan pengolahan kopi

8. Penyusunan Kebijakan Bea Keluar ekspor rumput laut

9. Revisi Bea Keluar Ekspor Biji Kakao10. Peningkatan kompetensi SDM Industri Pengolahan Rumput Laut

11. Penyusunan SKKNI Industri Pengolahan Kakao

12. Pengembangan Teknologi Industri Pengolahan Kakao dan rumput

laut


7/1977

II. STRATEGI INVESTASI UNTUK

PEMBANGUNAN INDUSTRI HULU


8/1988

1. Industri hulu merupakan industri dasar yang menghasilkan bahan baku yangdigunakan untuk kegiatan industri lainnya baik industri andalan maupun industripendukung.

2. Industri hulu dapat dikategorikan ke dalam industri strategis, sehingga sesuaidengan amanat Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah padaindustri hulu tertentu dengan alokasi pembiayaan melalui APBN atau Pembentukanusaha patungan antara pemerintah melalui APBN dan swasta dalam pembangunanindustri hulu.

3. Industri hulu yang menjadi prioritas berdasarkan Rencana Induk PengembanganIndustri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sebagaimana tabel berikut.

1. Industri Oleofood;

2. Industri Oleokimia;

3. Industri Kemurgi;4. Industri Pakan;

5. Industri Barang dariKayu;

6. Industri Pulp danKertas

Industri hulu agro

1. Industri pengolahan danpemurnian besi dan baja dasar

2. Industri pengolahan danpemurnian Logam dasar bukanbesi;

3. Industri logam mulia, tanah jarang (rare earth), dan bahanbakar nuklir

4. Industri bahan galian non logam

Industri Logam Dasar dan BahanGalian Bukan Logam

1. Industri Petrokimia Hulu;2. Industri Kimia Organik;

3. Industri Pupuk;4. Industri Resin Sintetik dan BahanPlastik ,

5. Industri Karet Alam dan Sintetik,dan;

6. Industri Barang Kimia Lainnya.

Industri Kimia Dasar Berbasis Migasdan Batubara

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HULU


9/1999

Dalam rangka pengembangan industri hulu Pemerintah menyediakan beberapa fasilitas dankemudahan, antara lain:

1. Tax Holiday diberikan kepada industri pionir yaitu

• Industri logam dasar

• Industri pengilangan minyak bumi/atau industri kmia dasar organik yang

berseumber dari minyak bumi dan gas alam

• Industri permesinan

• Industri di bidang sumber daya alam terbarukan

• Industri peralatan komunikasi

2. Tax Allowance diberikan kepada investasi baru atau perluasan di sektor industri yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan PP 52 tahun 2011 dengan tujuan untuk:

• Meningkatkan kegiatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi

• Pemerataan pembangunan dan

• Percepatan pembangunan bagi bidang usaha dan/atau daerah tertentu3. Pembebasan bea masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk

Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.


10/19

11

III. PROGRAM AFIRMASI UNTUK

PENGEMBANGAN IKM YANGBERDAYA SAING


11/19

11

A. LATAR BELAKANG

1. IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional yang dapat

dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit dan merupakanlebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga

tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7

juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total

penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas.

2. pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah

untuk mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berdaya

saing; berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional; ikut

berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.


12/19

11

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata

sebesar 1 (satu) persen per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan

peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3 (tiga) persen per tahun.

Sasaran pengembangan IKM pada periode 2015-2019 meliputi penguatan kelembagaan

dan pemberian fasilitas yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan:

• Penguatan 1.090 Sentra IKM

• Revitalisasi dan pembangunan 110 Unit Pelayanan Teknis (UPT)• Penyediaan 1.000 orang Tenaga Penyuluh Lapangan

• Penyediaan Konsultan Industri kecil dan Industri menengah sebanyak 590 orang

2. Pemberian Fasilitas:

• Peningkatan kompetensi SDM untuk 545 Orang

•

Pemberian bantuan dan bimbingan teknis untuk 8.805 unit IKM• Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong untuk 600 unit

IKM

• Pemberian bantuan mesin atau peralatan untuk 815 unit IKM

B. SASARAN


13/19

11

• Pengembangan 2.065 produk IKM• Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk

85 unit IKM• Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran 1.150 unit

IKM• Fasilitasi akses pembiayaan untuk 5.200 unit IKM• Penyediaan 10 Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari

lingkungan (Kawasan)• Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar 145 unit

IKM• Fasilitasi HKI terhadap 1.250 IKM• Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi 2.500 IKM


14/19

1414

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap Industri Kecil dan Menengah dalam negeri

ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia,Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya

dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu

dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkansecara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas.

3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas

kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

C. KEBIJAKAN AFIRMATIF IKM


15/19

11

1. Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai

industrinya

2. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan

Pembiayaan Bersama (Modal Ventura) IKM.3. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk

menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan pemasaran

bersama.

4. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan

hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM.

5. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.6. Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri

kecil.

7. Peningkatan kemampuan kelembagaan Sentra IKM dan Sentra Industri Kreatif, serta UPT,

TPL, dan Konsultan IKM;

8. Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan

pengembangan;

9. Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri dan/atau asosiasi industri,

serta asosiasi profesi.

10. Pemberian fasilitas bagi IKM.

D. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM


16/19

11

IV. KEBIJAKAN LOW COST GREEN CAR

(LCGC)


17/19

11

A. KEBIJAKAN LCGC DITINJAU DARI INSENTIF PAJAK

1. Pengembangan industri otomotif kedepan diarahkan pada kendaraan ramah lingkungan dan

hemat energi.

2. Untuk mendorong produksi Kendaraan Bermotor yang hemat energi dan harga terjangkau

(KBH2) dalam negeri diberikan insentif pengurangan pajak penjualan barang mewah dari 10%

menjadi 0% untuk produk KBH2.

3. Penerima insentif pengurangan pajak penjualan barang mewah tersebut adalah konsumen.

4. Dampak dari pemberian insentif untuk kendaraan KBH2 antara lain:

Nilai investasi total mencapai USD 6,5 Milyar, terdiri dari USD 3,5 Milyar pada industri

perakitan dan USD 3 Milyar pada industri komponen/pendukung.

Tumbuh pabrik komponen baru dan perluasan sekitar 200 pabrik.

Penyerapan tenaga kerja baru sekitar 30.000 orang pada tingkat pabrikan dan sekitar

70.000 orang pada tingkat industri komponen.

Tahun 2014 produksi KBH2 telah dapat diekspor ke Pakistan dan Philipina dengan volume

ekspor sekitar 1000 unit/bulan. Produksi KBH2 tahun 2013 sebesar 52.956 unit dan tahun

2014 diperkirakan mencapai 150.000 unit.


18/19

11

B. KEBIJAKAN LCGC DITINJAU DARI PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI

1. Spesifikasi mesin KBH2 sudah didesain untuk menggunakan spesifikasi BBM dengan RON

92 keatas bagi Petrol dan CN51 untuk Diesel. Spesifikasi BBM ini adalah termasuk dalam

BBM Non Subsidi.2. Konsumsi bahan bakar mencapai 20 km/liter sesuai dengan persyaratan KBH2, dibuktikan

melalui pengujian di Balai Termodinamika, Mekanika dan Propulsi (BTMP) milik BPP

Teknologi.

3. Untuk menjamin agar kendaraan KBH2 tidak menggunakan BBM bersubsidi telah

dikeluarkan Peraturan Dirjen IUBTT No.29/IUBTT/PER/9/2014 yang mengatur kewajiban

pencantuman informasi penggunaan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi yang

dipersyaratkan, yaitu BBM dengan RON 92 ke atas untuk petrol dan CN51 untuk diesel.

4. Informasi penggunaan bahan bakar tersebut wajib dicantumkan pada: 1) penutup tangki

bahan bakar bagian dalam, 2) pojok kanan bawah kaca belakang, serta 3) buku manual

kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut wajib dilaksanakan sejak 2 Januari 2015.

5. Selain informasi penggunaan bahan bakar, diameter lubang pengisian bahan bakar untukKBH2 juga dipersyaratkan maksimal berukuran 1 inchi.

6. Dengan dialihkannya subsidi BBM, maka konsumen KBH2 akan terdorong untuk memilih

menggunakan BBM dengan spesifikasi yang dipersyaratkan yaitu RON 92 keatas.


19/19

11

9. menteri perindustrian.pdf

Documents