1

A) Pokok Pertanyaan Pendahuluan / Fundamental Preliminary Question

I) Implementasi Prinsip-Prinsip Deontologi dan Peraturan

Organisasi Notaris UINL dalam Keanggotaan Negara-Negara UINL / Implementation of the “Principles of Deontology and Rules of Organization for Notariats of the UINL” in the UINL Member States

1) Apakah prinsip-prinsip tersebut sudah diimplementasikan di Negara anda? Ya 2) Jika demikian, bagaimana (misalnya sebagai hukum nasional, sebagai pedoman daerah atau organisasi professional nasional?

1) Have the principles been implemented in your state? Yes 2) If so, how (e.g. as a national law, as a guideline of the regional or national professional organisation, etc.)?

Jabatan notaris dikenal sebagai suatu jabatan yang ”unik”, diangkat oleh negara tetapi bukan pegawai negeri tetapi pejabat umum yang menjalankan pekerjaan bebas. Notaris erat hubungannya diantara sesama rekan dan bergabung dalam satu organisasi yang ketat pengaturannya. Notariat telah lama diakui keberadaannya, ketat pengaturannya, diorganisir dengan baik dan dapat dikatakan merupakan kelompok jabatan yang relatif tidak besar. Undang-undang Notaris diciptakan khusus untuk mengatur tata cara melaksanakan jabatan notaris. Secara eksternal struktur jabatan notaris tidak berubah tetapi internal

The position of a notary is known as a "unique" position, appointed by the state but not a civil servant but a public officials. Notary has close relation with others who join in an organization that have a strict regulation. The existence of Notariat itself has long been recognized, strictly regulated, well organized and regarded as a group of position that are relatively small. The Notary Act are created specifically to regulate the procedures for implementing the position of notary. Externally the position structure of notary does not change but the internal

2

notaris mengalami perubahan. Apa hakikat notaris dipandang dari segi yuridis, sosial dan budaya. 1) Pandangan yuridis

Suatu dalil yang cukup solid bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengatur dan melindungi rakyatnya. Negara menentukan kewenangan dan kewajiban para pejabat dalam rangka mengatur dan melindungi rakyatnya. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui pejabat-pejabat yang diangkat dengan pemberian kewenangan yang dapat bersifat atributif, delegatif atau mandat. Pemberian kewenangan kepada notaris bersifat atributif, karena memberikan sebagian kewenangan yang dimiliki pemerintahan kepada notaris. Oleh karena itu pejabat-pejabat tatkala menjalankan jabatannya terikat pada pemerintah. Legitimasi eksistensi notaris terbukti dari kepercayaan masyarakat pada integritas orang/pejabat melaksanakan jabatannya. Notaris dalam melaksanakan jabatannya merupakan bagian dari organisasi pemerintah sehingga seyogyanya notaris harus berada ”diluar pasar”. Nilai utama dari jabatan notaris adalah kewajiban di dalam menjalankan tugas jabatannya untuk membuat akta autentik yang diwajibkan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak.

2) Pandangan sosiologis

Di bidang sosiologi dikenal dua bidang yang sentral. Satu bidang, teori

notary changes. What is the nature of a notary in terms of juridical, social and cultural aspects. 1) Juridical View

It is a solid proposition that a state has a duty to regulate and protect the people. A state determines the authority and obligations of its officials in order to regulate and protect their people. This obligation is carried out through officials appointed by granting the authority that can be attributive, delegative or mandate. Granting the authority to notary is attributive, because it gives part of the authority that the government has to the notary. Therefore, officials when carrying out their positions are tied to government. The legitimacy of the notary's existence is proven by the public trust in the integrity of the person/ official carrying out his position. Notary in carrying out his position is part of a government organization so notary must be "outside the market". The main value of notary position is the obligation to carry out their duties to make authentic deeds that are required by law or desired by the parties. 2) Sociological View

In sociology there are two central fields. First, general theory about the

3

umum mengenai interaksi dari perilaku sosial, dan bidang lain mengenai aktor di dalam interaksi tersebut. Max Weber adalah salah seorang tokoh dalam bidang sosiologi interprestasi yang berpendapat bahwa interaksi sosial tidak akan dapat dimengerti apabila kita tidak mengenal apa yang sudah biasa dilakukan orang dan dianggap sebagai perilakunya. Melalui pengenalan ini, Verstehen, orang mengenali dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada orang lain mengenai dunianya. Dengan menggunakan Verstehen ini, ilmu pengetahuan sosial dapat menjelaskan perilaku orang dan menjelaskan bagaimana agar perilaku orang ini dikenal orang lain. Oleh Weber diberikan suatu definisi (1985) mengenai perilaku sosial sebagai suatu tindakan dimana seorang aktor secara sadar memberi arti atas perilakunya dan dia juga berorientasi pada arti yang telah diberikan orang lain mengenai perilakunya itu. Arti yang diberikan tentunya mempunyai pengaruh dan peran tersendiri terhadap perilaku sosial ini yang akan bervariasi pada suatu masyarakat sesuai dengan waktu dan tempatnya. Dengan kata lain, penghargaan masyarakat kepada notaris tergantung pada tindakan notaris yang terlihat dan dilihat masyarakat. Dari sudut sosiologi hukum, notaris hampir tidak mendapat perhatian sehingga tidak dapat dihindarkan telah terciptanya suatu imago dari notaris sebagai suatu sosok figur yang ekslusif dan egaliter, hanya karena orang tidak kenal atau kurang mengenal siapa dan

interaction of social behavior, and other fields of party in the interaction. Max Weber is one of the figures in the field of sociology interpretation who argues that social interaction will not be understood if we do not know what are commonly practiced by others and are considered as behavior. Through this introduction, Verstehen, people recognize themselves and introduce themselves to others about their world. By using Verstehen, social science can explain people's behavior and explain how this person's behavior is known to others. Weber provided a definition (1985) concerning social behavior as an act in which an actor consciously make sense of his behavior and he is also oriented in the sense that has given other people about his behavior. The value given certainly has its own influence and role on social behavior which will vary in a society according to the time and place. In other words, public appreciation to notary depends on the actions of notary that is seen by the public. From the view of legal sociology, the notary do not received much attention so the creation of an image from a notary as an exclusive and egalitarian figure is unvioidable, because people do not know who and what the notary is.

4

apa notaris itu1. 3) Pandangan dari sudut budaya

Budaya adalah pengikat yang tidak dapat dikesampingkan yang menyebabkan suatu lembaga bisa tetap ada dan bersatu. Suatu jabatan tidak semata-mata bertumpu pada peraturan, tetapi juga bertumpu pada tradisi yang tumbuh dari kemauan dan keharusan yang dirasakan bersama di dalam masyarakat. Nilai utama ini memberi warna suatu budaya jabatan notaris yang dibentuk dan menjadi daya tarik masyarakat karena merasa aman di dalam memperoleh bantuan notaris. Konstruksi jabatan notaris yang tidak dijalankan penguasa sendiri tetapi menugaskan kepada lembaga partikulir telah menjadi budaya di dalam masyarakat yang mengakui dan mengembannya selama ini, suatu fungsi semi publik. Konstruksi semi publik walaupun telah diterima masyarakat dapat menimbulkan pertentangan antara tuntutan sebagai pejabat umum dengan kontinuitas yang selalu, dimanapun, untuk siapapun memberi bantuannya dengan mutu yang berhadapan dengan kesan ”perusahaan” kantor notaris yang harus memberi untung. Bagaimana mempertahankan budaya yang memberi warna bahwa notaris adalah pelindung dan pemberi kepastian hukum perlu mendapat perhatian.

3) Cultural Perspective

Culture is a bond that cannot be excluded since it makes an institution to remain and unite. A position is not solely based on rules, but also relies on traditions that grow from the willingness and necessity that are felt together in society. This main value gives the color of notary position culture that is formed and becomes the attraction of the community because it feels safe in obtaining notary assistance. The construction of notary position which is run not by the authorities themselves but assign it to a particular institution has become a culture within the community that recognizes and carries on it all along, a semi-public function. The construction of semi-public though it has been accepted by community can lead to conflict between the demand as public officials with continuity that is always, wherever, for anyone to provide assistance with quality that dealing with the impression of "corporate" notary office should give profit. How to maintain a culture which gives color that notary is the protector and provider of legal certainty needs attention.

1 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, buku kedua, PT Citra Aditya Bakti, 2013, p. 279.

5

II) Implementasi Prinsip-Prinsip Dalam Prakteknya /

Implementation of the principles in practice 1) Apakah kepatuhuan terhadap prinsip-prinsip tersebut diatas diperiksa dan diawasi di Negara anda?

Ya

2) Jika demikian, jelaskan prosedur penilaian, dan tanggung jawabnya secara khusus.

a. Pengawasan oleh Majelis Pengawas

Pengawasan terhadap notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh Menteri. Di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: - Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; - Ikatan Notaris Indonesia (INI)

sebanyak 3 (tiga) orang; dan - Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga)

orang. Adapun Majelis Pengawas berjenjang terdiri atas: - Majelis Pengawas daerah, - Majelis Pengawas wilayah dan - Majelis Pengawas Pusat semuanya dengan susunan anggota terdiri atas unsur-unsur yang sama.

b. Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Selain pengawasan terhadap notaris

1) Is compliance with the principles checked and controlled in your country? Yes 2) If so, please describe the assessment procedure, in particular also the responsibility. a. Supervision by the Supervisory Board Supervision towards notary includes the behavior and implementation of notary positions carried out by the Minister. The implementation carried out by the Supervisory Board formed by the Minister. The Supervisory Board amount to 9 (nine) people, consists of: - Government 3 (three) people; - Indonesian Notary Association

(hereinafter referred to as INI) 3 (three) people; and

- Experts or academics 3 (three) people. The tiered Supervisory Board consists of: - Regional Supervisory Board, - Territory Supervisory Board and - The Central Supervisory Board with

the composition of members consisting of the same elements.

b. Supervision by the Honorary Board Aside from the supervision of the notary

6

oleh Menteri yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas, notaris juga diawasi oleh Dewan Kehormatan, khususnya berkaitan dengan Kode Etik notaris. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan INI yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris. Kode Etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan INI berdasarkan keputusan Kongres INI dan/atau ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal itu yang berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota INI. Dewan Kehormatan terdiri atas: -Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat; -Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah; -Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah. Notaris wajib bersikap, berperilaku atau berbuat yang wajib dilakukan orang yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Oleh karena itu pelanggaran oleh notaris terhadap Kode Etik adalah perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi. 3) Sanksi apa yang berlaku dalam hal terjadi ketidakpatuhan Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas kepada notaris tergantung

by the Minister carried out by the Supervisory Board, the notary is also supervised by the Honorary Board, particularly with regard to the Notary Code of Ethics. The Honorary Board is INI’s attribute which is formed and has function to uphold the Code of Ethics, the dignity of the notary. The notary code of ethics is a moral rule that is determined by INI based on the decision of INI congress and/or determined by related Acts which applies and must be obeyed by each member of INI. The Honorary Board consists of: - Central Honorary Board at the National level by the Central Board; - Territory Honorary Board at the Provincial level by Territory Board; - Regional Honorary Board at District / City level by Regional Board. Notary must behave or act as someone who is in possession and carrying out a notary position in order to maintain the image and prestige of the notary institution and uphold the dignity of the notary position. Therefore violation by notary towards the Code of Ethics is an act that is contrary to the Code of Ethics and / or Organizational Discipline. 3) What sanctions apply in the event of non-compliance? Sanctions given by the Supervisory Board to the notary depend on the

7

pada kesalahan yang dilakukan notaris dan dapat berupa: - Peringatan tertulis, - Pemberhentian sementara dari 3 (tiga)

hingga 6 (enam) bulan, - Pemberhentian dengan hormat atau - Pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran. Tata cara penegakan Kode Etik, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi pada tingkat pertama hingga tingkat banding ditentukan dengan cermat di dalam peraturan Kode Etik Notaris.

mistakes made by the notary and can be: - Written warning, - Temporary dismissal of 3 (three) to 6

(six) months, - Dismissal with respect or - Disrespectful Dismissal. Sanctions given by the Honorary Board to members who violate the Code of Ethics are adjusted to the quantity and quality of violations. Procedures for enforcing the Code of Ethics, Examination and Imposing Sanctions at the first stage to the appellate level are carefully determined in the Notary Code of Ethics.

B) Organisasi Notaris (Kantor dan Profesi Notaris) / Organisation Of The Notariat (Notarial Office And Profession)

I) Notaris sebagai pemilik Kantor Pejabat Umum / The Notary

As A Holder Of A Public Office Notaris adalah bagian integral dari tatanan hukum di 22 Negara Anggota Uni Eropa berdasarkan hukum perdata Latin. Mereka adalah salah satu dari tiga pilar tatanan hukum (hakim, notaris, pengacara). Fungsi penting mereka sebagai pemegang jabatan publik, adalah untuk memberikan keaslian pada instrumen hukum dan kontrak yang mereka buat untuk klien

Notaries are an integral part of the legal order in the 22 EU Member States based on Latin civil law. They are one of the three pillars of the legal order (magistrates, notaries, lawyers). Their essential mission as a public office holder, is to confer authenticity on the legal instruments and contracts they establish for their clients in areas of law as diverse as

8

mereka di bidang hukum yang beragam seperti kontrak pernikahan, anggaran dasar perusahaan, surat wasiat, transaksi real estat, dll.

marriage contracts, company statutes, wills, real estate transactions, etc.

Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Notaris Latin" yang disetujui oleh Rapat Umum Notaris-Notaris Anggota UINL di Roma (Italia) pada 8 November 2005 dan "Prinsip-prinsip Deontologi Notaris", yang disetujui oleh Rapat Umum Notaris-Notaris Anggota UINL di Meksiko pada 17 Oktober 2004 (selanjutnya disebut Deontologi dan Peraturan Organisasi untuk Notariat), Titel II - Hubungan Notariat dengan Negara, Pasal 11 - Kantor Publik, menyatakan bahwa:

Fundamental Principles of the Latin-type notarial system” approved by the General Meeting of UINL Member Notariats in Rome (Italy) on 8th November 2005 and the ”Principles of Notarial Deontology", approved by the General Meeting of UINL Member Notariats in Mexico on 17th October 2004 (hereinafter referred to as the Deontology and Rules of Organization for Notariats), Title II - Relations of the Notariat with the State, Article 11 - Public Office, state that:

a. Praktek Notaris diatur secara independen oleh Notaris dan berada di bawah tanggung jawab mereka. Mereka akan memperoleh perlindungan yang tidak dapat diganggu gugat terkait status kantor mereka yang merupakan kantor publik;

a. The Notarial practices are organised independently by Notaries and are under their responsibility. They shall benefit from inviolability stemming from their condition of public office;

b. Notaris berada di bawah hierarki Organisasi atau Asosiasi Notaris profesional yang mereka andalkan yang akan bertanggung jawab atas pengaturan umum terkait pelayanan jasa notaris, inspeksi dan pengawasan. Mereka juga akan ditempatkan di bawah perlindungan pengadilan.

b. Notaries shall fall under the hierarchy of the Chambers or professional Associations of Notaries they depend on which will be in charge of the general management of the notarial service, inspections and supervision. They shall be placed under the protection of courts.

c. Buku Daftar Notaris, c. Notarial registers, documents

9

dokumen-dokumen dan arsip-arsip disimpan oleh Notaris dan tunduk pada kerahasiaan dan sumpah jabatan profesi;

and archives are kept by notaries and are subject to confidentiality and professional secrecy.

d. Tanpa mengurangi kerahasiaan

protokol dan kerahasiaan Kantor Notaris, protokol dan arsip notaris serta hak dan kewajiban mereka, Notaris harus memfasilitasi adanya akses penuh terhadap dokumen-dokumen tersebut kepada otoritas yang lebih tinggi dari Organisasi atau Asosiasi tempat mereka menjadi anggota, sehingga mereka dapat diawasi, diinspeksi dan diperiksa.

d. Without prejudice to the protocol secrecy and confidentiality of the Notarial Office, notarial protocols and archives and their rights and duties, Notaries have to facilitate full access to the foregoing documents by the higher authorities of the Chambers or Associations they are members of, so that they can be examined, inspected and checked.

Indonesia telah mengatur sejumlah peraturan terkait kewajiban dan kewenangan Notaris sebagai pemilik Kantor Pejabat Umum di Indonesia yang selaras dengan Deontologi dan Peraturan Organisasi untuk Notariat tersebut.

Indonesia has regulated a number of regulations concerning the obligations and authority of Notaries as owners of Public Office in Indonesia which consistent with the Deontology and Rules of Organization for Notariats.

Kewajiban dan kewenangan Notaris sebagai pemilik Kantor Pejabat Umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 berikut dengan perubahannya sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

The obligations and competencies of the Notary as the owner of the Public in Indonesia are regulated in the Law of the Republic of Indonesia number 30 year 2004 following with its amendments as stipulated in Law number 2 year 2014 concerning Amendment to Law number 30 year 2004 concerning the Notary Position (hereinsfter refferd to as “ UUJN”).

Menurut Pasal 16 ayat (1) UUJN, dalam menjalankan jabatannya sebagai pemilik Kantor Pejabat Umum, Notaris

In accordance with Article 16 paragraph (1) of UUJN, in carrying out the position as owner of the Public

10

wajib:

Office, the Notary is obliged to:

a. Bertindak dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

a. serve with trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguarding the interests of the parties involved in legal actions;

b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

b. drawn up the Deed in the form of a Minutes of Deed and file it as part of the Notary Protocol;

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;

c. attach the letters and documents and the fingerprints of the appearer to the Minutes of Deed;

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan minuta akta;

d. issue the Grosse Deed, Copy of Deed, or Excerpt of Deed in accordance with the Minutes of Deed;

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

e. provide services in accordance with the provisions of this Law, unless there is a premise to decline;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

f. conceal all relating to the deed made and all information obtained in order to drawn up the deed in accordance with the oath/promise of position, unless the law stipulates otherwise;

g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

g. bind the deed made in 1 (one) month into a book containing no more than 50 (fifty) Deeds, and if the sum of Deed cannot be contained in one book, the Deed can be bound to more than one book, and register the sum of Minutes of Deed , month, and year of drawn up the Deed on the cover of each book;

h. membuat daftar dari akta protes h. drawn up the list of the protest

11

terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

deed against no payment or no receipt of securities;

i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

i. drawn up the register of deeds relating to the testament according to the order in which the deed is drawn up every month;

j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j. submit the register of deed as referred to in letter i or nil register relating to the testament to the center of the testament registration in the ministry which administers government affairs in the legal area within 5 (five) days in the first week of each subsequent month;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

k. record in the repertorium the date of delivery of the register of testament at the end of each month;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. obtain a seal or stamp bearing the state of the Republic of Indonesia and in its enclosed space the name, position, and the domicile of Notary;

m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

m. read the deed before the presence of at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) special witnesses for the testament privately drawn up, and signed the deed at the same time by the appearer, witnesses, and Notary.

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud di atas, tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak perlu dibacakan oleh Notaris karena penghadap telah membaca sendiri,

The reading of the deed as mentioned above is not obligatory, if the appearer wishes the deed not to be read by the Notary by reason of the appearer has read the deed in person,

12

mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta, tetap wajib dilakukan oleh Notaris. Jika syarat ini tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

knowing and understands the contents, provided that such statement is stated in the conclusion of the deed and each page of the minutes of deed was initialed by the appearer, witnesses, and Notary. Whereas the reading of the head of the deed, comparative, the explanations of principal of the deed in a concise and clear manner, and the conclusion of the deed, shall remain subject to the Notary. If this condition is not fulfilled, the deed concerned only has the power of proof as a deed which privately drawn up.

Adapun ketentuan terkait pembacaan sendiri isi akta oleh penghadap tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat;

The provisions related to the self-reading of the principal of the deed by the appearer shall not apply to the drawn up of testament;

n. menerima magang calon Notaris. n. accept the Notary apprentices. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali.

The obligation to keep the minutes of deed as referred to in Article 16 paragraph (1) letter b of UUJN, does not apply in the event that the Notary issues the deed in originali.

Akta in originali sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) UUJN, meliputi:

The deed in originali as referred to in Article 16 paragraph (2) of UUJN, shall comprise:

a. akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

a. the deed of payment for rent, interest and pension;

b. akta penawaran pembayaran tunai; b. the deed of cash payment offer; c. akta protes terhadap tidak

dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

c. the deed of protest against no payment or receipt of securities;

d. akta kuasa; d. the deed of power of attorney;

13

e. akta keterangan kepemilikan; dan e. the deed of statement of ownership; and

f. akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. other deeds relevant with the statutory provisions.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

Notary who violates the provisions as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter a to letter l can be subject to sanctions in the form of:

a. peringatan tertulis; a. written warning; b. pemberhentian sementara; b. temporary dismissal; c. pemberhentian dengan hormat;

atau c. respectful dismissal; or

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

d. disrespectful dismissal.

Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud di atas, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

In addition to being subject to sanctions as referred to above, violations of the provisions of Article 16 paragraph (1) letter j of UUJN, shall be the reason for those who suffer losses to sue reimbursement of costs, compensation, and interest to the Notary.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf n of UUJN, dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Notaries who violate the provisions as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter n of UUJN, may be subject to sanctions in the form of written warnings.

Menurut Pasal 19 UUJN di Indonesia, Notaris wajib mempunyai hanya 1 (satu) kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

In accordance to Article 19 UUJN, a Notary must have only 1 (one) office, namely at the Notary domicile.

Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.

Domicile of Notary as Conveyancer is obliged to follow the the domicile of Notary position.

Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Notary is not authorized in a row by continuing to carry out the Notary position outside the domicile of Notary position.

14

Menurut Pasal 20 UUJN di Indonesia, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata (matschaap) dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

In accordance to Article 20 of UUJN, the Notaries may carry out the office in the form of a civil partnership (matschaap) with regard to the independence and impartiality in the running position.

Bentuk persekutuan perdata (matschaap) sebagaimana tersebut di atas, saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

The form of civil partnership (matschaap) as mentioned above is currently regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number 17 of 2018 concerning the Registration of the Commander Partnership, the Firm Partnership and Civil Partnership.

Menurut Pasal 35 UUJN, apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

In accordance to Article 35 of UUJN, if a Notary passed away, spouse or family in the straight line of the descentdans to the second degree shall notify the Regional Supervisory Board.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas, wajib disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

The notification as referred above, shall be delivered within a maximum of 7 (seven) working days.

Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

If the Notary dies during the leave, the duty of a Notary is carried out by a Substitute Notary as a Temporary Notary Officials no later than 30 (thirty) days from the date of Notary passed away.

Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

The Temporary Notary Officials submits the Notary Protocol from the Notary who dies to the Regional Supervisory Board no later than 60 (sixty) days from the date the Notary passed away.

Pejabat Sementara Notaris sebagaimana The Temporary Notary Officials as

15

dimaksud, dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

intended, may make the deed on its own name and have the Notary Protocol.

Menurut Pasal 37 UUJN, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

In accordance to Article 37 of UUJN, Notary is required to provide legal services in the field of notary free of charge to persons who cannot afford the services.

Menurut Pasal 52 UUJN, seorang Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

In accordance to Article 52 of UUJN, a Notary is not permitted to make deeds for him/herself, wive/husband, or other person who has a family relationship with a Notary either because of marriage or blood relations in a straight down line and / or upward without any degree limitation, as well as in a side line up to the third degree, as well as being a party for oneself, as well as in a position or by means of power.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku, apabila orang tersebut di atas (kecuali Notaris sendiri), menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.

The provisions referred to above shall not apply if the above person (excluding the Notary themself) becomes an appearer in auction, as long as the sale can be made in the presence of a Notary, general leasing, or general chartering, or being a member of the meeting whose minutes is drawn up by Notary.

Menurut Pasal 60 UUJN, akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti dicatat dalam daftar akta.

In accordance to Article 60 of UUJN, the deed made by or before a Substitute Notary is recorded in the register of deeds.

Menurut Pasal 62 UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

In accordance to to Article 62 of UUJN, the submission of the Notary Protocol is carried out in the case of a Notary:

16

a. meninggal dunia; a. passed away; b. telah berakhir masa jabatannya; b. has ended his/her tenure; c. minta sendiri; c. request for his/herself; d. tidak mampu secara rohani

dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

d. not able to spiritually and/or physically to perform the duties of office as Notary continuously more than 3 (three) years;

e. diangkat menjadi pejabat negara; e. was appointed as state officials; f. pindah wilayah jabatan; f. transfer of notary territory; g. diberhentikan sementara; atau g. suspended; or h. diberhentikan dengan tidak hormat. h. dishonorably discharged. Menurut Pasal 63 UUJN, penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

In accordance to Article 63 of UUJN, the submission of the Protocol as referred to in Article 62 shall be carried out no later than 30 (thirty) days with the minutes of submission of the Notary Protocol signed by who submits and receives the Notary Protocol.

Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada di atas, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

In the event that the Notary Protocol is not submitted within a period of 30 (thirty) days as referred above, therefore the Regional Supervisory Board is authorized to take the Notary Protocol.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

In the event of a situation as referred to in Article 62 letter a of UUJN, the submission of the Notary Protocol is carried out by the heir of the Notary to another Notary appointed by the Regional Supervisory Board.

Jika jangka waktu pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

If the period of temporary dismissal is more than 3 (three) months, the submission of the Notary Protocol is carried out by a Notary to another Notary appointed by the Regional Supervisory Board.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf

In the event of situation as referred to in Article 62 letter b, c, d, f, or h of

17

c, huruf d, huruf f, atau huruf h UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul Majelis Pengawas Daerah.

UUJN, the submission of the Notary Protocol is carried out by Notary to other Notaries appointed by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia at the suggestion of the Regional Supervisory Board.

Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Notary Protocol from other Notaries which at the time of submission is 25 (twenty five) years or more submitted by the Notary who receives the Notary Protocol to the Regional Supervisory Board.

Menurut Pasal 65 UUJN, setiap Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

In accordance to Article 65 of UUJN, each Notary, Substitute Notary, and Temporary Notary Officials shall remain responsible for any deeds made despite the Notary Protocol has been submitted or transferred to the depositary of the Notary Protocol.

Sehubungan dengan adanya kewajiban merahasiakan isi akta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, maka Notaris karena jabatannya memiliki hak ingkar (verschoningrecht), kewajiban ingkar (verschoningsplicht) dan kewajiban memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya. Keistimewaan ini juga diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia dan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Karena itu, setiap notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan undang-undang.

In regards with the obligation to keep the contents of the deed confidential as described in Article 16 paragraph (1) letter f of UUJN, therefore a Notary by reason of his/her position has the right of refusal (verschoningrecht), liabilities of refusal (verschoningsplicht) and the obligation to provide information on the deed made. This privilege is also regulated in Article 1909 paragraph (3) of the Civil Code of the Republic of Indonesia and Article 322 of the Criminal Code of the Republic of Indonesia. Accordingly, each notary must keep the contents of the deed confidential and information obtained in making a notary deed, unless instructed by law.

Menurut Pasal 54 UUJN, Notaris hanya In accordance to Article 54 of UUJN,

18

dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Notary can only provide, show, or notify the contents of the deed, grosse deed, copy of deed or excerpt of the deed, to interested persons directly to the deed, heirs, or people who obtain rights, unless specified otherwise by the law.

Menurut Pasal 66A UUJN, dalam melaksanakan pembinaan terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Kehormatan Notaris.

In accordance to Article 66A of UJN, in carrying out the coaching of Notaries, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia forms an Honorary Board of Notaries.

Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

The Honorary Board of Notaries numbered 7 (seven) people, consisting of elements:

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; a. Notary amounting to 3 (three) persons;

b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan

b. Government amounting to 2 (two) persons; and

c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

c. experts or academics amounting to two (2) persons.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Further provisions regarding duties and functions, terms and procedures for appointment and dismissal, organizational structure, work procedures, and budget of the Honorary Board of Notaries are regulated by the Regulation of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Menurut Pasal 67 UUJN, pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

According to Article 67 of UUJN, supervision of a Notary is carried out by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

In carrying out the supervision as referred to above, the by the Minister of Law and Human Rights of the

19

Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

Republic of Indonesia formed a Supervisory Board amounting to 9 (nine) persons, consisting of elements:

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; a. Government amounting to 3 (three) persons;

b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

b. Notaries Organization amounting to 3 (three) persons; and

c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

c. experts or academics amounting to (3) persons.

Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, yang berlaku juga bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

The supervision includes the behavior of the Notary and the implementation of the position of Notary, which also applies to Substitute Notaries and Temporary Notary Officials.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 72 dan Pasal 76 UUJN, Majelis Pengawas terdiri atas:

As stipulated in Article 68, Article 69, Article 72 and Article 76 of UUJN, the Supervisory Board consists of:

a. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk di kabupaten atau kota;

a. Regional Supervisory Board, which is formed in the Regency or Municipality;

b. Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi;

b. Territory Supervisory Board, which is formed and domiciled in the provincial capital;

c. Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.

c. Central Supervisory Board, which is formed and domiciled in the capital city of the country.

Pasal 66 UUJN, mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

Article 66 of UUJN, provides that for the benefit of the judicial process, investigators, prosecutors or judges with the approval of the competent Honorary Board of Notaries:

a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

a. take a copy of the minutes of deed and/or letters attached to the minutes of deed or Notary Protocol in the storage of the Notary; and

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

b. summon the Notary to attend the examination relating to the Notary

20

dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

deed or Protocol that is in the storage of the Notary.

Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a di atas, harus dilakukan dengan pembuatan berita acara penyerahan dan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

Copy of the minutes of deed or letters as referred to in Article 66 paragraph (1) letter a above, must be done by making minutes of submission and must obtain prior approval from the Honorary Board of Notaries.

Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud di atas, wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

The Honorary Board of Notaries within a maximum of 30 (thirty) working days as of the receipt of the letter requesting approval from the investigator, public prosecutor or judge referred to above, must provide an answer to accept or reject the request for approval.

Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

In the case of the Honorary Board of Notaries is not assign any answers to investigators, public prosecutors, or judges, within the period referred to above, the Honorary Board of Notaries shall be deemed to have received requests for approval.

Tata cara pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan tata cara pemanggilan Notaris untuk kepentingan pemeriksaan terkait akta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan atau Surat-Surat yang Dilekatkan pada Minuta Akta.

The procedure for withdrawing the minutes of deed or letters attached to the minutes of deed and procedures for summoning a Notary for the purpose of examination related to the deed is further stipulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia number M.03.HT.03.10 year 2007 concerning Terms and Procedures for Withdrawing the Minutes of Deed and or Letters that are Attached to the Minutes of Deed.

Persetujuan Majelis Kehormatan Approval of the Honorary Board of

21

Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUJN, sangat diperlukan untuk:

Notaries as referred to in Article 66 of UUJN, is necessary to:

a. menjaga keseimbangan antara pelaksanakan hak ingkar (verschoningrecht) dan kewajiban ingkar (verschoningsplicht) yang dimiliki Notaris dengan proses penegakan hukum;

a. maintain a balance between the implementation of a right of refusal (verschoningrecht) and liabilities of refusal (verschoningsplicht) hold by the Notary with the law enforcement process;

b. melindungi Notaris dalam melaksanakan tugasnya.

b. protect Notaries in carrying out their duties.

Perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat akta otentik juga dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang memuat kaidah sebagai berikut:

Protection for Notaries in carrying out their duties to make authentic deeds was also published in the Supreme Court Decision number 702 K/Sip/1973, dated September 5, 1973, which stipulated the rules as follows:

a. dalam kontruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris adalah “memformulasikan keinginan/ tindakan penghadap/ para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”;

a. in the construction of Notary Law, one of the tasks of the Notary position is "to formulate the wishes/actions of the appearer/appearers in the form of authentic deeds, with regard to the prevailing law";

b. pembatalan akta Notaris oleh Pengadilan Negeri tidaklah tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan padanya.

b. Notary deed cancellation by the District Court is not appropriate, by reason of the Notary only stipulated what was stated by the appearer without the obligation to investigate any substantive objections which stated to the Notary.

Berdasarkan substansi atau makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, apabila akta yang dibuat di hadapan Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri dan Notaris tidak perlu dilibatkan, dikarenakan Notaris bukan pihak dalam akta.

Based on the substance or meaning of the Decision of the Supreme Court, if the deed drawn up before the Notary is problematic by the parties themselves, it becomes the business of the parties themselves and the Notary does not need to be involved, by reason of the Notary is not a party in the deed.

22

Menurut Pasal 82 UUJN, Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

In accordance to Article 82 of UUJN, the Notary is convened in a single Notary Organization, namely the Indonesian Notary Association (hereinafter referred to as INI).

Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri, yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

The Notary Organization as intended is the sole vessel of Notary profession which free and independent, formed with the intent and purpose of improving the quality of the profession of the Notary.

Selain kewajiban Notaris sebagaimana telah diuraikan di atas, Notaris selaku pemilik Kantor Pejabat Umum di Indonesia juga wajib mendaftarkan dirinya dan karyawannya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS) Ketenagakerjaan, yang meliputi Jaminan Kecelakan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun, sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Ikatan Notaris Indonesia dan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

In addition to the obligations of the Notary as described above, the Notary as the owner of the Public Office in Indonesia is also required to register him/herself and his/her employees to obtain social security protection from the Social Security Organizing Agency (hereinafter referred to as BPJS), which includes Employment Accident Security, Retirement Security, Death and Pension Security, as stipulated in the Memorandum of Understanding signed between BPJS Employment with the Indonesian Notary Association and in the Regulation of Minister of Manpower Regulation of the Republic of Indonesia number 1 year 2016 concerning Procedures for Implementing the Program of Employment Accident Security, Death Security and Pension Security for non-recipient participants Wages.

II. Prinsip-Prinsip Dasar dari Pelaksanaan Fungsi Jabatan Notaris / The Fundamental Principles of the Exercise of the

23

Notarial Function The International Union of Notaries (selanjutnya disebut UINL) telah mengatur prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan fungsi jabatan notaris.

The International Union of Notaries (hereinafter referred to as UINL) has set the fundamental principles of the exercise of the notarial function.

Peraturan terbaru mengenai prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan fungsi jabatan notaris telah diatur oleh UINL dalam Deontologi dan Peraturan Organisasi untuk Notariat).

The update fundamental principles of the exercise of the notarial function have been set forth by UINL in Deontology and Rules of Organization for Notariats).

Kode Etik ini menjabarkan nilai-nilai mendasar dari tindakan notaris yang telah, sedang dan akan terus menjadi dasar dalam menjalankan jabatan mereka, yang terdiri dari hal-hal yang mempengaruhi realitas sosial dan berhubungan dengan tindakan notaris di bidang ekologi, teknologi informasi, pencucian uang, perlindungan data pribadi, budaya legalitas dan, tentu saja, dimensi sosial dari notariat.

This Code sets out the fundamental values of the activity of notaries which have been, are and will keep on being essential to their actions, which comprise the subject matters that have affected social reality and relate to the action of notaries in the fields of ecology, information technology, money laundering, the protection of personal data, the culture of legality and, of course, the social dimension of the notariat.

Berdasarkan Deontologi dan Aturan Organisasi untuk Notaris, Titel I - Prinsip-Prinsip dan Peraturan Organisasi untuk Notariat, Pasal 5 - Persyaratan untuk Pelaksanaan Fungsi Jabatan Notaris, angka 5.5 - Penghormatan atas Hak-Hak Dasar:

In accordance to the Deontology and Rules of Organization for Notariats, Title I – Principles and Rules of Organisation for Notariats, Article 5 – Conditions for the Exercise of the Notarial Function, point 5.5 - Respect for the Fundamental Rights:

a. Notaris harus menghormati dan

melindungi hak asasi manusia, lingkungan (kebersihan air dan udara sebagai syarat dasar kehidupan), keadilan, kebebasan, kebenaran, kejujuran, keandalan, dan dituntut untuk menjaga kerahasiaan profesional;

a. Notaries have to respect and protect human rights, the environment (cleanliness of water and air as basic conditions for life), justice, freedom, truth, honesty, reliability and are required to keep professional secrecy;

b. Notaris harus menolak korupsi,

subornasi, perjanjian kolusi, dan b. Notaries have to reject corruption,

subornation, collusion agreement

24

tindakan lain yang membahayakan orang dan pembangunan ekonomi, dan tindakan apa pun yang, meskipun sesuai dengan hukum, bertentangan dengan semangat mereka, atau tindakan apa pun yang secara terang-terangan merugikan para pihak.

and other actions harming persons and economic development, and any acts which, albeit in compliance with the law, are contrary to their spirit, or any acts that are overtly detrimental to the parties.

Indonesia telah mengatur sejumlah peraturan terkait prinsip-prinsip dasar pelaksanaan fungsi jabatan Notaris agar selaras dengan prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan fungsi jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Titel I - Prinsip-Prinsip dan Peraturan Organisasi untuk Notariat, Pasal 5 - Persyaratan untuk Pelaksanaan Fungsi Jabatan Notaris, angka 5.5 - Penghormatan atas Hak-Hak Dasar tersebut di atas.

Indonesia has regulated a number of regulations related to the basic principles of the function of the Notary position in order to be in harmony with the basic principles of the implementation of Notary functions as stipulated in Title I – Principles and Rules of Organisation for Notariats, Article 5 – Conditions for the Exercise of the Notarial Function, point 5.5 - Respect for the Fundamental Rights as abovementioned.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan fungsi jabatan notaris diatur dalam UUJN.

The basic principles of the implementation of the functions of Notary public are regulated in UUJN.

UUJN juga mengatur secara rinci tentang fungsi umum jabatan Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.

UUJN also regulates in detail the general function of Notary position, so that an authentic deed drawn up by or before the presence of a Notary is expected to guarantee certainty, order, and legal protection. Considering the Notary Deed as an authentic deed is the strongest and most complete written evidence.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

In this Law, it also regulates the form and nature of the Notary Deed, as well as about the Minutes of Deed, Grosse Deed, and Copies of Deed, as well as Excerpt of Notary Deed.

Agar Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang

In order for the Notary to be able to guarantee certainty, order and legal protection for interested parties,

25

berkepentingan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri) atau pejabat yang ditunjuk.

therefore in accordance to the provisions of Article 4 paragraph (1) of UUJN, before carrying out his/her position, the Notary is obliged to take an oath/ promise according to his/her religion in the presence of Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Minister) or appointed official.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yang berbunyi sebagai berikut:

The oath/promise as referred to in Article 4 paragraph (2) of UUJN, which reads as follows:

"Saya bersumpah/berjanji:

"I swear / promise:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

That I will be obedient and loyal to the Republic of Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law of Notary Position as well as other laws and regulations.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

That I will undertake my position with trust, honesty, thoroughness, independence and impartiality.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

That I will maintain my attitude, behavior, and will carry out my obligations in accordance with my professional code of ethics, honor, dignity and responsibility as a Notary.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

That I will keep the contents of the deed confidential and information obtained in the implementation of my position.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan

That I am able to be appointed in this position, either directly or indirectly, with any name or pretext, never and will not give or promise anything to anyone."

26

memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun." Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUJN:

In accordance to the provisions of Article 5 of UUJN:

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

The pronunciation of the oath/promise of a Notary position shall be made no later than 2 (two) months from the date of the appointment as Notary.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUJN:

In accordance to the provisions of Article 6 of UUJN:

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

In the event that the oath/promise is not made within the period referred to in Article 5, the decision to appoint a Notary may be canceled by the Minister.

Notaris di Indonesia juga memegang peranan yang sangat penting di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

Notaries in Indonesia also play a very important role in the area of prevention and eradication of criminal acts of money laundering and criminal acts of terrorism funding, as well as arrangements and mechanisms to recognize the beneficial owners of a corporation to obtain accurate, up-to-date and publicly available information about the beneficial owners.

Menurut Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018), Notaris wajib menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat dari Korporasi melalui penatausahaan dokumen terkait Pemilik

In accordance to Article 18 paragraph (3) and Article 22 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Presidential Regulation number 13 year 2018 concerning the Application of the Principles of Identify the Benefit Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes (hereinafter referred to as Presidential Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018), a Notary must submit

27

Manfaat dari Korporasi.

information about the beneficial owner of the Corporation through the administration of documents related to the Beneficiary Owner from the Corporation.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018, penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat dari Korporasi dengan penatausahaan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi, dilakukan oleh Notaris melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi, baik secara non elektronik (manual) maupun secara elektronik kepada Instansi Berwenang, yaitu melalui:

In accordance to the Article 1 paragraph (4) of the Presidential Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018, the submission of information regarding the beneficial owner of the Corporation by administering documents related to Beneficiary Owners of Corporations, shall carried out by a Notary through the Corporate Administration Service System, both non electronically (manually) and electronically to the Authorized Authority, namely through:

a. Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

a. Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;

b. Sistem Administrasi Badan Usaha

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

b. Business Entity Administration System Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia;

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018, Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

In accordance to the Article 1 paragraph (3) of the Presidential Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018, Authorized Authority is government agencies both at the central and regional levels that have the authority to register, legalize, approve, notify, business licensing or dissolve Corporation, or institutions that have authority supervision and regulation of the Corporation business sector, in this case the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of

28

Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina atau Pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

In accordance to the Article 1 paragraph (2) of Presidential Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018, Beneficiary Owner is individual who may appoint or dismiss Directors, Board of Commissioners, Management, Trustee or Supervisor in Corporation, have the ability to control the Corporation, is entitled to and/or receive benefits from the Corporation, both directly and indirectly, are the actual owner of the Corporation's funds or shares and/or meet the criteria referred to in this Presidential Regulation.

Pengertian Korporasi menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018, meliputi:

The definition of Corporation according to Article 2 paragraph (2) of the Presidential Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018, is includes:

a. Perseroan Terbatas; a. Limited liability company; b. Yayasan; b. Foundation; c. Perkumpulan; c. Association; d. Koperasi; d. Cooperative; e. Persekutuan Komanditer; e. Limited Partnership; f. Persekutuan Firma; dan f. Firm Partnership; and g. bentuk korporasi lainnya.

g. other corporate forms.

Menurut Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud, disertai dengan surat pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada Instansi Berwenang.

In accordance to the Article 18 paragraph (2) of the Presidential Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018, the submission of information as intended, is accompanied by a statement letter from the Corporation concerning the validity of the information submitted to the Authorized Authority.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13

In accordance to the Article 19 paragraph (1) of the Presidential

29

tahun 2018, penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan oleh Notaris pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan dan/atau pada saat pengurusan perizinan usaha Korporasi dengan menyampaikan:

Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018, the application of the principle of identify Owner of Benefits from Corporation is carried out by a Notary at the time of the establishment, registration, legalization, approval and/or processing the Corporate business licenses, by submitting:

a. informasi Pemilik Manfaat dalam hal Korporasi telah menetapkan Pemilik Manfaat; atau

a. information of the Beneficiary in the event that the Corporation has determined the Beneficiary; or

b. surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat.

b. statement of willingness of the Corporation to convey the Beneficiary's information to the Authorized Authority in the event that the Corporation has not determined the Beneficiary.

Menurut Pasal 22 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018, dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi meliputi:

In accordance to the Article 22 paragraph (3) of the Presidential Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018, documents related to the Beneficiary Owner from the Corporation shall include:

a. dokumen perubahan Pemilik Manfaat dari Korporasi;

a. document of amendment of Beneficiary Owner of Corporation;

b. dokumen pengkinian informasi

Pemilik Manfaat yang wajib dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun; dan

b. update information documents of Beneficiary Owner which must be carried out periodically every 1 (one) year; and

c. dokumen lain terkait informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.

c. other documents related to the Information of Beneficiary Owner from the Corporation.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 huruf a bagian “menimbang”, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana

According to the Presidential Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018 letter a section "consideration", criminal

30

pendanaan terorisme merupakan suatu tindakan yang dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

acts of money laundering and criminal acts of funding terrorism are actions that can threaten the stability and integrity of the economic system and financial system, and endanger the joints of community life, nationhood and state, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Tindakan pelaporan dan penatausahaan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi yang dilakukan oleh Notaris merupakan tindakan dalam rangka melaksanakan sumpah jabatan Notaris, yang mengharuskan kepatuhan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018.

The act of reporting and administering documents related to Beneficiary Owner of the Corporation as described above, is a Notary action carried out in the framework of carrying out oath of Notary position, which require compliance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law on Notary Position and the Presidential Regulations of the Republic of Indonesia number 13 year 2018.

Dengan demikian tindakan pelaporan dan penatausahaan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran atas sumpah jabatan Notaris khususnya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Therefore the reporting action and administration of documents related to the Beneficiary Owner of the Corporation as described above cannot be considered as a violation of the Notary oath specifically the obligation of the Notary to keep the contents of the deed confidential and information obtained in the execution of his/her position.

Untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, antara lain keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF), maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

To support a joint commitment in the prevention and eradication of criminal acts of money laundering and carrying out Indonesia's obligations in various international forums, including Indonesia's membership in the Financial Action Task Force (FATF), therefore the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia CQ. The Directorate General of General Legal Administration, the Financial

31

Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) serta Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) juga mewajibkan setiap Notaris untuk melakukan pelaporan kepada PPATK apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan, melalui aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (selanjutnya disebut GRIPS) PPATK.

Transaction Reporting and Analysis Center (hereinafter referred to as PPATK) and INI also requires every Notary to report to the PPATK if there is any suspicious financial transactions, through the application of Gathering Reports and Information Processing System (hereinafter referred to as GRIPS).

Kewajiban ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dari:

This obligation is the implementation of applicable laws and regulations, specifically from:

a. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

a. Law number 8 year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, in which a Notary is one of the Reporting Parties as regulated in the Government Regulation number 43 year 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes;

b. Peraturan Kepala PPATK nomor 11

tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi;

b. Regulation of the Head of PPATK number 11 year 2016 concerning Procedures for Submitting Suspicious Financial Transaction Reports for Professionals;

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

c. Minister of Law and Human Rights Regulation number 9 year 2017 concerning the Implementation of the Principles of Identifying Service Users for Notary.

Kewajiban pelaporan oleh Notaris sebagaimana dimaksud di atas, selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, juga dimaksudkan untuk

The obligation of reporting by a Notary as referred to above, in addition to being an effort to prevent and eradicate criminal acts of money laundering, is also intended to

32

memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan.

provide legal protection to Notaries if suspicious financial transactions occur.

Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kewajiban Pelaporan Notaris pada Aplikasi GRIPS tertanggal 15 November 2018, yang dimuat pada halaman publikasi situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

This is as stated in the Joint Announcement of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia CQ. the Directorate General of General Legal Administration, the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) and the Indonesian Notary Association (INI) concerning Notary Reporting Obligations on GRIPS Application dated November 15th, 2018, as stated on the publication page of the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia website.

III. Akses ke Profesi Notaris di Indonesia/Prosedur Pengisian

Lowongan Jabatan Notaris di Indonesia / Access to the Profession /Procedures for Filling Vacancies

Sebagaimana diatur dalam preamble Prinsip-prinsip Fungsi Notaris (bagian III - Organisasi Notaris) yang ditetapkan oleh International Union of Notaris (UINL), peraturan di masing-masing Negara menentukan kondisi yang mengatur akses ke profesi Notaris dan memegang jabatan publik sebagai Notaris. Peraturan tersebut menetapkan ujian-ujian dan kualifikasi yang dianggap perlu dan calon kandidat Notaris dituntut harus selalu memiliki gelar sarjana hukum dan kualifikasi hukum tertinggi.

As stipulated in the preamble of Principles of the Notarial Function (part III - Notarial Organisation) set by the International Union of Notaris (UINL), the law in each State determines the conditions governing access to the profession of Notary and the holding of public office as a Notary. It establishes what examinations and qualifications are to be considered necessary and the candidates are required to have a law degree and the highest legal qualification.

Seperangkat prinsip di atas merupakan inti dari lembaga Notaris dan model

The set of principles above constitutes the essence of the Notary institution

33

yang harus dicita-citakan oleh semua Notaris. Di Indonesia prinsip-prinsip ini telah diterima, dihormati dan diterapkan sejak zaman Belanda, dimana jauh sebelumnya pada tahun 1620, Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen mengangkat Notarium Publicum. Notaris pertama di Hindia Belanda ialah Melchior Kerchem dan tugasnya adalah melayani pembuatan semua surat, surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament) danakta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.

and the model which all Notariats should aspire to. In Indonesia these principles have been received, respected and applied since the Dutch era, before 1620, Governor General Jan Pieterzoon Coen appointed Notarium Publicum. The first Notary in the Indonesia was Melchior Kerchem and his task was to serve the drawn up of all letters, underhanded wills (codicil), information preparation, trade contract deeds, marriage agreements, testaments, and other deeds and provisions which need from municipality and so on.

A. Akses ke profesi Notaris di Indonesia/Access to the profession of

Notary in Indonesia

Ketentuan yang mengamanatkan diperlukannya profesi notaris di Indonesia dimuat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

The provisions mandating the need for a notary profession in Indonesia are set forth in the provisions of Article 1868 of the Civil Code which reads as follows:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

"An authentic deed is a deed in a form determined by law, drawn up by or before the public officials in power for that place where the deed is made."

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Alasan pembuatan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dibagi menjadi 2 (dua) kategori,

A Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds insofar as the making of certain authentic deeds is not specific to other public officials. The motivation of making of authentic deeds drawn up by or before a Notary is divided into 2

34

yaitu:

(two) categories, namely:

1. dikarenakan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;

2. dikarenakan dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan;

1. by reason of it is required by legislation;

2. by reason of it is desired by the interested parties;

keduanya bertujuan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dan demi menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

both aim to ensure the rights and obligations of the parties and to create certainty, order and legal protection for interested parties at once, for the community as a whole.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

The authentic deed in essence contains formal truth in accordance with what the parties notify the Notary. However, the Notary has the obligation to include that what is contained in the Notary Deed is truly understood and in accordance with the wishes of the parties, namely by reading it so that it becomes clear the contents of the Notary Deed, as well as providing access to information, including access to legislation related to the parties signing the deed. Thus, the parties can determine freely to approve or not approve the contents of the Notary deed to be signed.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan didalam peraturan-peraturan yang mengatur mengenai. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris sebagian besar masih

Notaries discipline themselves according to functions, authorities and obligations as determined in the regulations governing the position of a Notary. The legislation governing the Notary Position is still largely based on the laws of the Dutch colonial era and

35

didasarkanpadaperaturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

some of them are national legislation, namely:

1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara tahun 1954 nomor 101;

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-Undang nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara tahun 1954 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara nomor 700);

4. Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4379); dan

5. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah/Janji Jabatan Notaris;

(peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut Peraturan tentang Jabatan Notaris).

1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860: 3) as last amended in the State Gazette year 1954 number 101;

2. OrdonantieSeptember 16, 1931 concerning Honorarium Notary;

3. Law number 33 year 1954 concerning Deputy Notary and Deputy Temporary Notary (State Gazette year 1954 number 101, Supplement to State Gazette number 700);

4. Law number 8 year 2004 concerning Amendments to Law number 2 year 1986 concerning General Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia year 2004 number 34, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia number 4379); and

5. Government Regulation number 11 year 1949 concerning Oath/Promise of Notary Position;

(regulations as mentioned above are hereinafter referred to as Regulations of Notary Position).

Berbagai ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan

The various provisions in the Regulations of Notary Position are no longer in line with the development and legal needs of the Indonesian people. Therefore, there needs to be a comprehensive renewal and

36

kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, diterbitkanlah UUJN.

reorganization in a law governing the Notary position so that a legal unification can be created that applies in the entire territory of the Republic of Indonesia. In order to execute the legal unification in the field of notary, the UUJN was issued.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya UJN adalah sebagai berikut:

The consideration of the issuance of the UUJN is as follows:

a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;

a. the State of the Republic of Indonesia as a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees certainty, order and legal protection, which has the essence of truth and justice;

b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;

b. in order to ensure certainty, order and legal protection, authentic written evidence is needed regarding legal conditions, events or actions carried out through certain positions;

c. bahwaNotaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

c. a Notary is a certain position that exercise the profession in legal services to the community, needs to get protection and guarantees in order to achieve legal certainty;

d. bahwa jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;

d. Notary services in the development process are increasing as one of the legal needs of the community;

37

e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;

e. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie which regulates the position of a Notary is no longer in line with the development of law and community needs;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Negara perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

f. based on the considerations as referred to in letter a, letter b, letter c, letter d, and letter e, the State needs to establish a Law on the Position of a Notary.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Dalam Undang-Undang ini diatur pula tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

In this Act, a public position held by a Notary is regulated in detail, therefore it is expected that an authentic deed drawn up by or before a Notary is able to guarantee certainty, order and legal protection. Given the Notary Deed as an authentic deed is the strongest and most complete written evidence. In this Law, it also regulates the form and nature of the Notary Deed, as well as about the Minutes of Deed, Grosse Deed, and Copies of Deed, as well as Excerpt of Notary Deed.

Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan, serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini

The function of a Notary outside the making of an authentic deed is arranged for the first time in a comprehensive manner in this Law. Likewisethe provisions concerning supervision of the implementation of the Notary position are carried out by involving experts/academics, in addition to the Ministry whose duties and responsibilities are in the field of notary, and Notary Organization. This

38

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

provision is intended to improve services and better legal protection for the society.

Pada tahun 2014, beberapa ketentuan dalam UUJN dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, oleh karenanyapemerintah menerbitkan UUJN.

In 2014, several provisions in UUJN were deemed no longer valid with the development of law and community so that changes need to be made, therefore the government released the UUJN.

B. Prosedur Pengisian Lowongan Jabatan Notaris di Indonesia/Procedures for Filling Vacancies for Notary Position in Indonesia

Pengisian lowongan jabatan Notaris di Indonesia dilakukan melalui pengangkatan Notaris dengan tata cara sebagaimana diatur dalam UUJN.

Filling out vacancies for Notary position in Indonesia is executed through the appointment of a Notary by the procedure as stipulated in UUJN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUJN, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri).

In accordance to the Article 2 of UUJN, Notary is appointed and dismissed by the Minister of Law and Human Rights (hereinafter referred to as the Minister).

Menteri mengabulkan permohonan pengangkatan Notaris berdasarkan ketersediaan formasi jabatan Notaris.

The Minister grants a Notary appointment request based on the availability of the Notary position formation.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUJN, Formasi jabatan Notaris adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris. Menteri berwenang menentukan formasi jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

In accordance to the provisions of Article 21 of UUJN, the formation of a Notary position is the need for filling in the position of Notary. The authorized Minister determines the formation of the Notary position by considering the proposal from the Notary Organization.

39

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.

The formation of Notary Position as referred to is a guideline for determining regional categories.

Terdapat 4 (empat) peraturan yang mengatur syarat pengangkatan Notaris, yaitu:

There are 4 (four) regulations governing Notary appointment conditions, namely:

1. UUJN;

1. UUJN;

2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris;

2. Government Regulation number 25 year 2017 concerning Notary Appointment Exams;

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor 62 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

3. Regulation of the Minister of Law and Human Rights number 62 year 2016 concerning Amendment to Regulation of the Minister of Law and Human Rights number 25 year 2014 concerning Terms and Procedures for Appointment, Transfer, Termination and Extension of Term of Office of Notary;

4. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia nomor 06/ PERKUM/INI/2017 tentang Magang sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia nomor 10/PERKUM/ INI/2018 tentang Magang.

4. Regulation of Indonesian Notary Association number 06/PERKUM/ INI/2017 concerning Internship as amended by the Association Regulation of Indonesian Notary Association number 10 / PERKUM /INI /2018 concerning Internship.

Berdasarkan keempat peraturan tersebut di atas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Notaris adalah sebagai berikut:

In accordance to the four regulations as abovementioned, the conditions that must be met to be appointed as a Notary are as follows:

1. berkewarganegaraan Indonesia, yangdibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

1. Indonesian citizenship, as evidenced by a Citizenship Identity Card (KTP);

40

2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. devoted to the Almighty God, as evidenced by religious columns in theCitizenship Identity Card (KTP);

3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. loyal to Pancasila and the 1945 Constitution;

4. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran;

4. aged at least 27 (twenty seven) years old, as evidenced by a Birth Certificate;

5. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater atau dokter spesialis kejiwaan;

5. physically and mentally healthy, asevidenced by a health certificate from a doctor and psychiatrist or psychiatric specialist;

6. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua program kenotariatan, yang dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh universitas yang menerbitkan (pada tahun 1999, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 (selanjutnya disebut PP No. 60/1999). Dalam PP No. 60/1999 tersebut pendidikan spesialis tidak lagi merupakan bagian dari struktur pendidikan tinggi. Dengan demikian, Pendidikan Spesialis Notariat juga harus menyesuaikan dengan PP tersebut di atas dan statusnya menjadi jenjang Strata 2 (Magister). PP No. 60/1999 ini mengubah program studi spesialis notariat menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar

6. A degree in bachelor of law and graduate in master degree in notary program, as evidenced by a certificate that has been legalized by the issuing university (in 1999, Government Regulation number 60 of 1999 was issued (hereinafter referred to as PP No. 60/1999). Specialist education is no longer part of the structure of higher education. Thus, Education of the Notariat Specialist must also adjust to the PP mentioned above and the status becomes the level of Strata 2 (Master). PP 60/1999 transforms the Notary specialist study program into a master of science, with a final degree in Master of Notary (abbreviated as M.Kn).

41

akhir Magister Kenotariatan. (disingkat sebagai M.Kn).

7. mengikuti dan lulus ujian pendaftaran Anggota Luar Biasa (Pra-ALB), yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang dibuktikan dengan surat tanda kelulusan;

7. follow and pass the Extra-Member Registration (Pre-ALB) exam, carried out by the regional management of the Indonesian Notary Association (INI), as evidenced by a graduation certificate;

8. mendaftar sebagai Anggota Luar Biasa, yang dilakukan secara daring pada laman website Ikatan Notaris Indonesia (INI),yang dibuktikan dengan bukti tanda terdaftar dan nomor Anggota Luar Biasa;

8. registeras an Extraordinary Mem- ber, which is carried out online on the website of the Indonesian Notary Association (INI), as evidenced by registered evidence and Extraordinary Member number;

9. mengikuti dan lulus ujian pra magang yang dilaksanakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus;

9. follow and pass the pre-apprentice exam conducted by the Indonesian Notary Association (INI) as evidenced by a graduation certificate;

10. mengisi Buku Laporan Harian Kegiatan Magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Buku tersebut diparaf oleh Notaris penerima magang;

10. fill in the Daily Report of Internship Activities issued by the Indonesian Notary Association (INI). The book is initialed by a Notary who receives an internship;

11. menjalani magang atau nyata-nyata bekerja di kantor Notaris yang memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta. Magang atau bekerja dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun, atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), setelah

11. exercise an internship or obviously work in a Notary office that has a minimum work period of 5 (five) years and has issued at least 100 (one hundred) deeds. Apprenticeship or work is carried out for a minimum of 2 (two) years, on its own initiative or on the recommendation of the Indonesian Notary Association (INI), after

42

lulus strata dua kenotariatan dan terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa, yang dibuktikan dengan surat keterangan magang;

graduating the second degree of notary and registered as an Extraordinary Member, as evidenced by an internship certificate;

12. mengikuti magang bersama yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah. Hanya dapat diikuti oleh Anggota Luar Biasa yang telah menjalani Magang di Kantor Notaris sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

12. participating in a joint internship held by the Regional Administrators. Can only be followed by Extraordinary Members who have undergone Internships at the Notary Office at least 6 (six) months;

13. dalam program magang atau bekerja di kantor Notaris, telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit dalam 20 (dua puluh) akta, yang dibuktikan dengan surat keterangan magang;

13. in an apprenticeship program or work in a Notary office, has been participated and stated at least in 20 (twenty) deeds, as evidenced by an apprenticeship certificate;

14. memperoleh minimal 30 (tiga puluh) poin dari kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh pengurus daerah (nilai 2 (dua) poin), pengurus wilayah (nilai 4 (empat) poin) atau pengurus pusat (nilai 6 (enam) poin) Ikatan Notaris Indonesia (INI);

14. obtained at least 30 (thirty) points from the seminar activities carried out by regional administrators (value of 2 (two) points), regional administrators (value of 4 (four) points) or central management (value of 6 (six) points) Indonesian Notary Association (INI);

15. lulus ujian Kode Etik yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelulusan Ujian Kode Etik;

15. pass the Code of Ethics exam held by the Indonesian Notary Association (INI), as evidenced by the Code of Ethics Examination Graduation Certificate;

16. lulus ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang

16. passed the test of appointment of a Notary held by the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as evidenced

43

dibuktikan dengan sertifikat/surat kelulusan;

by a certificate/graduation letter;

17. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh Notaris, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

17. has no status of a civil servant, state official, advocate, or is not holding another position which is prohibited by law to be concurrent with the position of Notary, as evidenced by statement letter;

18. tidak berstatus tersangka maupun terdakwa, dan tidak pernah di pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;

18. has no status of suspect or defen- dant, and has never been sentenced to imprisonment based on a court decision that has obtained permanent legal force, for committing a criminal offense that is threatened with imprisonment of 5 (five) years or more, as evidenced by a statement from the Police;

19. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan pihak lain;

19. has participated in the technical training of the candidateNotary held by the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in collaboration with other parties;

20. mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;

20. submit a request for appointment to become a Notary in writing to the Minister;

Permohonan pengangkatan sebagaimana tersebut di atas diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

Application for appointment as mentioned above is submitted by attaching the following documents:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan oleh instansi

1. photocopy of the Citizenship Identity Card (KTP) legalized by the issuing

44

yang mengeluarkan atau oleh Notaris;

authority or by a Notary;

2. fotokopi kartu nikah/akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah;

2. photocopy of marriage card /marriage certificate legalized by the issuing authority or by a Notary for those who are married;

3. fotokopi ijasah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan spesialis notariat atau fotokopi pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;

3. photocopy of the law degree and education diploma notary specialist education or photocopy of bachelor of lawdegree and notary master degree that islegalized by the issuing university;

4. fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

4. photocopy of the candidate Notary technical training certificate that is legalized by the Civil Director of the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;

5. fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris;

5. photocopy of birth certificate/birth certificate that is legalized by the issuing authority or by a Notary;

6. fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris;

6. photocopy of a code of ethics Certificate held by a Notary

organization that is legalized by a Notary;

7. fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus program pendidikan MagisterKenotariatan;

7. photocopy of certificate of apprenticeship or has obviously worked as an employee in the Notary office for 12 (twelve) consecutive months after graduating the Master of Notary program education;

45

8. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat;

8. original Police Clearance Certificate issued by the local National Police;

9. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;

9. original physical health certificate from a government hospital doctor or private hospital;

10. asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;

10. original spiritual/mental health certificate from a government hospital psychiatrist or private hospital;

11. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

11. original statement letter duly stamped states that the applicant does not have the status of a civil servant, state official, advocate, leader or employee of a Private Owned Business Entity, or is holding another position which is prohibited by law to be concurrent with the position of Notary;

12. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia;

12. original statement letter duly stamped states that the applicant is willing to be placed throughout the territory of the Republic of Indonesia;

13. asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol Notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara;

13. original statement letter duly stamped states that the applicant is willing to become the holder of another Notary protocol, either because he moved, retired, died, served as a state official, resigned, or was temporarily dismissed;

14. pas photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat)

14. latest photo size 3 x 4 in 4 (four) pieces;

46

lembar;

15. asli riwayat hidup yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

15. original curriculum vitae made by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;

16. alamat surat-menyurat, nomor telepon/telepon selular/faksimili pemohon dan email (jika ada);

16. mailing address, telephone number /cellular telephone / facsimile and e-mail (if any);

17. perangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

17. postal stamps with value is in accordance with the cost of postal postage stamps.

Setelah seluruh lampiran tersebut dilengkapi maka permohonan pemohon dibuat dalam 1 (satu) rangkap, diajukan/diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos kepada Menteri Hukum dan Ham RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Following all the attachments are completed, the request of the applicant is made in 1 (one) copy, submitted/delivered directly or sent by post to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia cq. Director General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Dalam surat permohonan hendaknya diajukan hanya 1 (satu) tempat kedudukan di Kabupaten atau kota sebagaimana tentunya daerah yang diinginkan pemohon. Permohonan diajukan hanya 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru. Permohonan tersebut hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain hanya apabila permohonan pertama telah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.

In the letter of application, it should be submitted only 1 (one) place of domicile in the Regency or city as of course the area desired by the applicant. The application is submitted only 1 (one) time, cannot be revoked and the applicant cannot submit a new application. The application can only be transferred to another place of residence only if the first application has passed the period of 180 (one hundred and eighty) days.

Permohonan akan dicatat dalam buku register Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

The application will be recorded in the register of the Directorate General of General Legal Administration of the

47

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan, dan jika sudah teregister dan seluruh persyaratan terpenuhi, maka permohonan akan diproses sesuai dengan formasi yang ada. Apabila formasi tersedia maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal register akan dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Notaris.

Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, according to the date and acceptance control number, and if it has been registered and all requirements are met, the application will be processed according to the formation. If the formation is available then within a period of no later than 90 (ninety) days from the date the register will be issued a Notary Appointment Decree.

Pengambilan Surat Keputusan Pengangkatan Notaris hanya dapatdilakukan oleh Pemohon sendiri dengan terlebih dahulu memperlihatkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Collecting the Notary Appointment Decree can only be done by the Petitioner himself by first showing proof of payment of Non-Tax State Revenues (PNBP) in accordance with applicable regulations.

Pengambilan Surat Keputusan Pengangkatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Pemohon sendiri dengan terlebih dahulu memperlihatkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Collecting the Notary Appointment Decree can only be done by the Petitioner himself by first showing proof of payment of Non-Tax State Revenues (PNBP) in accordance with applicable regulations.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN, sebelum Notaris menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut:

As stipulated in Article 4 of UUJN, before a Notary carries out the Notary position, a Notary is obliged to take an oath / promise according to his religion before the Minister or appointed official. The oath / promise referred to as follows:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

"I swear / promise:

that I will be obedient and loyal to the Republic of Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of

48

Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Indonesia, the Law on Notary Position as well as other laws and regulations.

that I will undertake my position with trust, honesty, thoroughness, independence and impartiality.

that I will maintain my attitude, behavior, and will carry out my obligations in accordance with my professional code of ethics, honor, dignity and responsibility as a Notary.

that I will keep the contents of the deed confidential and information obtained in the implementation of my position.

that I am able to be appointed in this position, either directly or indirectly, with any name or pretext, never and will not give or promise anything to anyone."

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UJN, pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

In accordance to the provisions of Article 5 of UUJN, the pronunciation of the oath/promise of a Notary position shall be made no later than 2 (two) months from the date of the appointment as Notary.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-UUJN, dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam

In accordance to the provisions of Article 6 of UUJN, in the event that the oath / promise is not made within the

49

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

period referred to in Article 5, the decision to appoint a Notary may be canceled by the Minister.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUJN, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

In accordance to the provisions of Article 7 of UUJN, within 60 (sixty) days from the date of taking the oath/promises of Notary, the Notary is obliged to:

a. menjalankan jabatannya dengan nyata;

a. conduct the Notary position clearly;

b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan

b. submit the minutes of oath/appoint- ment of a Notary to the Minister, Notary Organization, and the Notary Regional Supervisory Council; and

c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

c. submit an office address, sample of signature, and a copy of the stamp, or red stamp of the notary to the Minister and other responsible officials in land affairs, Notary Organization, Head of District Court, Notary Regional Supervisory Council, and Regent/ Mayor in the place of Notary appointed.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi berupa:

Notary who violate the provisions as referred above can be subject to sanctions in the form of:

a. peringatan tertulis; a. written warning; b. pemberhentian sementara; b. temporary dismissal; c. pemberhentian dengan hormat;

atau d. pemberhentian dengan tidak

hormat.

c. respectful dismissal; or d. disrespectful dismissal.

50

IV. Pelaksanaan Jabatan Notaris Secara Perorangan/The Personal Exercise of The Office

1) Apakah perwakilan notaries diizinkan? Apabila yang dimaksudkan disini adalah perwakilan dengan menunjuk notaris pengganti apabila Notaris yang berwenang sedang sakit, cuti atau berhalangan, maka perwakilan tersebut diijinkan, karena cuti adalah hak seorang Notaris yang pengaturannya diaturberdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hanyadengan mekanisme inilah Notarisdapat diwakili/ digantikan dalam menjalankan kewenangannya. 2) Jika demikian, jelaskan prosedurnya (persyaratan untuk perwakilan, janji temu, tanggung jawab, remunerasi). - Persyaratan/ prosedur bagi notaris

untuk menunjuk perwakilan/notaris pengganti adalah:

1. Notaris tersebut telah menjalankan

jabatannya selama 2 (dua) tahun. (ps. 27 UUJN)

2. Notaris mengajukan surat permohonan cuti secara tertulis yang sedikitnya memuat keterangan mengenai nama notaris, tanggal dan mulai berakhirnya cuti, dan nama notaris pengganti beserta dengan

1) Is representation of the notary permissible? If what is intended here is a representative by appointing a Temporary Notary Officials if the authorized Notary is sick, on leave or absent, then the representative is permitted, because leave is the right of a Notary whose arrangement is regulated based on the Act of Notary Position. It is only with this mechanism that the Notary can be represented / replaced in carrying out his authority. 2) If so, please explain the procedure (requirements for representatives, appointment, responsibilities, remuneration). - Requirements / procedures for notaries to appoint replacement representatives / notaries are: 1. The notary has held his position for 2 (two) years. (art. 27 UUJN) 2. The notary submits a written letter of leave request which at least contains information about the name of the notary, the date and start of the end of leave, and the name of the substitute notary along with the supporting documents as

51

dokumen pendukungnya sebagaimana diatur dalam UUJN yang kemudian diajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu: a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

bila permohonan cuti tidak melebihi 6 (enam) bulan.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) bila permohonan cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP) bila permohonan cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

3. Cuti dapat diambil setiap tahun atau dapat diambil sekaligus untuk beberapa tahun namun paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya di setiap pengambilannya dan paling lama 12 (dua belas) tahun untuk jumlah keseluruhan cuti selama masa jabatan notaris (ps. 26 UUJN)

4. Dalam keadaan mendesak, cuti dapat dimohonkan oleh suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus notaris.

5. Permohonan cuti dapat diterima (dengan dikeluarkannya sertifikat cuti oleh pejabat yang berwenang) dan dapat juga ditolak (harus disertai oleh alasan penolakan).

6. Notaris yang cuti wajib menyerahkan protocol notaries kepada notaries pengganti yang akan dikembalikan pada saat cuti berakhir dengan membuat berita acara di setiap penyerahan dan pengembaliannya.

stipulated in UUJN which are then submitted to the competent authorities, namely: a. Regional Supervisory Board (MPD) if the application for leave does not exceed 6 (six) months. b. Territory Supervisory Board (MPW) if the application for leave is more than 6 (six) months to 1 (one) year. c. Central Supervisory Board (MPP) if the application for leave is more than 1 (one) year. 3. Leave can be taken every year or can be taken at once for several years but no later than 5 (five) years including the extension of each takeover and no later than 12 (twelve) years for the total amount of leave during the notary's term (art. 26 UUJN) 4. In an urgent situation, leave can be requested by the husband / wife or blood family in a straight line notary. 5. Request for leave can be accepted (with the issuance of a leave certificate by an authorized official) and can also be rejected (must be accompanied by reasons for rejection). 6. The notary who is on leave must submit the protocol notaries to the replacement notary who will be returned when the leave ends by making the minutes on each handover and return.

52

-Persyaratan untuk menjadi Notaris Pengganti adalah:

1. Warga Negara Indonesia 2. Sarjana Hukum 3. Telah bekerja sebagai kayawan

kantor notaries sedikitnya 2 (dua) tahun berturut-turut.

- Tanggung jawab notaris pengganti adalah sama dengan tanggung jawab seorang notaris terkait kewenangannya yang telah diatur Undang-undang Jabatan Notaris yang tidak berakhir karena masa cuti notaris yang digantikan telah habis/ selesai. Tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut akan tetap melekat selama akat tersebut masih dipergunakan dan notaris pengganti tersebut masih hidup sehingga jabatan notaris pengganti tidak dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk membuat akta sebanyak-banyaknnya tanpa memperhatikan aturan hukum, mekanisme, syarat dalam membuat suatu akta. - Mengenai renumerasi yang diberikan adalah sesuai kesepakatan antara notaris dan penggantinya, pada prakteknya, karena tentang hal tersebut tidak diatur secara jelas di UUJN. 3) Apakah pelaksanaan paralel kantor oleh notaris dan wakilnya diizinkan? - Jika hal ini diartikan sebagai kegiatan notaris yang tetap menjalankan

-The requirement to become a Temporary Notary Officials is: 1. Indonesian citizen 2. Bachelor of Law 3. Has worked as a notary office employee for at least 2 (two) consecutive years. - Temporary Notary Officials and public notary have the same responsibility regarding his/her authority which has been regulated by the Act of Notary Position which does not expire because the period of notary leave that has been replaced has expired. The responsibility for the deed made by the substitute notary will remain attached as long as the contract is still used and the replacement notary is still alive so that the replacement notary position cannot be used as a place to make as many deeds as possible regardless of legal rules, mechanisms, conditions for making a deed deed. - Regarding remuneration given is in accordance with the agreement between the notary and its successor, in practice, because the matter is not clearly stipulated in UUJN. 3) Is parallel exercise of the office by the notary and his representative permissible? - If this is interpreted as the activity of a notary who keeps running his office and

53

kantornya danmembuat akta atas namanya sedangkan dia sudah menunjuk notaris pengganti untukmenggantikannya, maka jawabannya adalah tidak diizinkan. - Notaris yang sedang cuti tetaplah cakap sebagai notaris, namun kewenangannya untukmembuat akta telah dilimpahkan ke notaris pengganti-nya sampai batas waktu tertentusesuai dengan permohonan cutinya. Sehingga notaris yang sedang cuti/sakit/berhalangantersebut, tidak dapat menjalankan kewenangannya dalam membuat akta otentik sampaicutinya berakhir atau cuti dihentikan atas permintaan sendiri. 4) Apakah ketidakhadiran notaries diizinka dan kewajiban apa yang dimiliki notaries dalam hal ini untuk memastikan bahwa tugas resminya dilaksanakan dengna benar selama ketidakhadirannya? Ketidakhadiran notaris diijinkan (dalam hal notaris diwakili oleh notaris pengganti) dan kewajibannya adalah memastikan bahwa ia mengikuti prosedur baik formal maupun material dalam melakukan permohonan cuti dan juga menunjuk notaris pengganti yangkompeten yang sesuai dengan UUJN yang apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka notaris dapat memohon bantuan kepada Majelis Pengawas yang berwenang untukmencarikan notaris pengganti untuknya.

making a deed in his name while he has appointed a substitute notary to replace it, then the answer is not permitted. - A notary who is on leave remains competent as a notary, but his authority to make a deed has been delegated to his/her Temporary Notary Officials until a certain time limit according to his request for restitution. So, the notary who is on leave / sick / hindered, cannot carry out his authority in making authentic deeds until he/she ends or leave is stopped at his own request. 4) Is an absence of the notary permissible and what obligations does the notary have in this case in order to ensure that his official duties are carried out correctly dur-ing his absence? The absence of a notary is permitted (in case of a notary being represented by a Temporary Notary Officials) and his obligation is to ensure that he follows both formal and material procedures in making leave requests and also appoints competent notary in accordance with UUJN which if this cannot be done, can request assistance to the Supervisory Board authorized to obtain a replacement notary for him.

54

5) Apa yang terjadi jika sakit atau alasan lain yang membuat notaries tidak hadir? Dalam hal notaris sakit atau berhalangan hadir, maka notaris tidak dapat digantikan oleh orang lain apabila belum melakukan permohonan cuti dan penunjukan notaris pengganti yang telah disetujui oleh Majelis Pengawas yang berwenang. 6) Jelaskan prosedurnya (persyaratan pelaporan, lamanya absen, kemungkinan kembali ke kantor atau tidak, siapa yang menerima honorarium)? -Persyaratan pelaporan secara formil adalah: 1. Notaris tersebut telah menjalankan

jabatannya selama 2 (dua) tahun. (ps.27 UUJN )

2. Notaris mengajukan surat permohonan cuti secara tertulis yang sedikitnya memuat keterangan mengenai nama notaris, tanggal dan mulai berakhirnya cuti, dan nama notaris pengganti beserta dengan dokumen pendukungnya sebagaimana diatur dalam UUJN yang kemudian diajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu:

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) bila permohonan cuti tidak melebihi 6 (enam) bulan.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) bila permohonan cuti lebih dari 6 (enam) bulan

5) What happens in the event of illness or other reasons for the notary being absent? In the event that a notary is ill or unable to attend, the notary cannot be replaced by another person if he has not made a request for leave and appointment of a substitute notary that has been approved by the authorized Supervisory Board. 6) Please explain the procedure (reporting requirements, length of absence, return to office possible or not possible, who receives the fees?) -The formal reporting requirements are: 1. The notary has held his position for 2 (two) years. (art.27 UUJN) 2. The notary submits a written letter of leave request which at least contains information about the name of the notary, the date and start of the end of leave, and the name of the substitute notary along with the supporting documents as stipulated in UUJN which are then submitted to the competent authorities, namely: a. Regional Supervisory Board (MPD) if the application for leave does not exceed 6 (six) months. b. Territory Supervisory Board (MPW) if the application for leave is more than 6

55

sampai dengan 1 (satu) tahun. c. Majelis Pengawas Pusat

(MPP) bila permohonan cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

3. Cuti dapat diambil setiap tahun atau dapat diambil sekaligus untuk beberapa tahun namun paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya di setiap pengambilannya dan paling lama 12 (dua belas) tahun untuk jumlah keseluruhan cuti selama masa jabatan notaris (ps.26 UUJN).

4. Dalam keadaan mendesak, cuti dapat dimohonkan oleh suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus notaris.

5. Permohonan cuti dapat diterima (dengan dikeluarkannya sertifikat cuti oleh pejabat yang berwenang) dan dapat juga ditolak (harus disertai oleh alasan penolakan).

6. Notaris yang cuti wajib menyerahkan protocol notaries kepada notaries pengganti yang akan dikembalikan pada saat cuti berakhir dengan membuat berita acara di setiap penyerahan dan pengembaliannya.

-Persyaratan untuk menjadi Notaris Pengganti adalah: 1. Warga Negara Indonesia 2. Sarjana Hukum 3. Telah bekerja sebagai kayawan

kantor notaries sedikitnya 2 (dua) tahun berturut-turut.

è Notaris pengganti habis masa kerjanya setelah masa cuti notariesselesai.

(six) months to 1 (one) year. c. Central Supervisory Board (MPP) if the application for leave is more than 1 (one) year. 3. Leave can be taken every year or can be taken at once for several years but no later than 5 (five) years including the extension of each takeover and no later than 12 (twelve) years for the total amount of leave during the notary's term (art.26 UUJN). 4. In an urgent situation, leave can be requested by the husband / wife or blood family in a straight line notary. 5. Request for leave can be accepted (with the issuance of a leave certificate by an authorized official) and can also be rejected (must be accompanied by reasons for rejection). 6. The notary who is on leave must submit the protocol notaries to the replacement notary who will be returned when the leave ends by making the minutes on each handover and return. -The requirement to become a Temporary Notary Officials is: 1. Indonesian citizen 2. Bachelor of Law 3. Has worked as a notary office employee for at least 2 (two) consecutive years. A replacement notary expires after the notariess leave period.

56

- Notaris yang sedang cuti tetaplah cakap sebagai notaris, namun kewenangannya untukmembuat akta telah dilimpahkan ke notaries pengganti-nya sampai batas waktu tertentusesuai dengan permohonan cutinya. Sehingga notaris yang sedang cuti/sakit/berhalangantersebut, tidak dapat menjalankan kewenangannya dalam membuat akta otentik sampaicutinya berakhir atau cuti dihentikan atas permintaan sendiri. - Biaya permohonan cuti dan biaya pelantikan notaries pengganti diatur dalam peraturanpemerintah yang berupa tariff penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada KEMENKUMHAM. 7) Sejauh mana notaries mempekerjakan staf tambahan; tugas apa yang dapat dilakukan staf tambahan tersebut? Notaris dapat mempekerjakan staf tambahan sebanyak yang diperlukan oleh notaries tersebut, selama tidak bersentuhan dengan kewenangannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta dan kewenangan yang diberikan kepadanya yang tercantum dalam pasal 15 UUJN. Kewenangan tersebut hanya dapat dialihkan ke pihak lain/ notaries pengganti berdasarkan cara-cara yang telah ditentukan oleh UUJN.

- Notary who is on leave is still competent as a notary, but his authority to make a deed has been delegated to his replacement notary until a certain time limit according to the request for his leave. So that the notary who is on leave / sick / hindered, cannot carry out his authority in making authentic deeds until he ends or leave is stopped at his own request. - Fees for leave requests and fees for inauguration of substitute notaries are regulated in government regulations in the form of tariffs for non-tax state revenues applicable to Ministry of Law and Human Rights. 7) To what extent can the notary employ auxiliary staff; what tasks can auxiliary staff perform? The notary can employ as many additional staff as needed by the notary, as long as he does not come into contact with his authority as a public official to make the deed and authority granted to him as stated in Article 15 UUJN. This authority can only be transferred to other parties / substitute notaries based on the methods determined by the UUJN.

57

V. Pembatasan Kebebasan Untuk Menjalankan Profesi Notaris/ Restriction of Freedom to Exercise the Notarial Profession

1) Pembatasan Kuantitatif (a) Apakah ada batasan kuantitatif jumlah Notaris di Negara anda? Pengangkatan notaris di Indonesia dibatasi dengan adanya formasi jabatan notaris yang diatur dalam Permenkumham nomor 27 tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Daerah dan Penentuan Kategori Daerah. Formasi Jabatan notaris menentukan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. Formasi jabatan notaris ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan mendapat pertimbangan dari organisasi notaris (Ikatan Notaris Indonesia). Formasi jabatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Penentuan formasi jabatan notaris untuk tahun 2016-2019 telah ditentukan sebagaimana dalam Lampiran Permenkumham nomor 27 tahun 2016 tersebut. Jika terdapat penambahan formasi jabatan notaris di luar yang telah ditetapkan, maka paling sedikit dua dan paling banyak 30 formasi jabatan notaris. Informasi

1) Quantitative Restriction (a) Is there a quantitative restriction of the number of notarial posts in your country?

The appointment of a notary in Indonesia is limited by the existence of a notary position formation which is regulated in Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 27 of 2016 concerning Formation of Regional Position and Determination of Regional Categories. Formation of notary position determines the number of notaries needed in a district / city. The position of a notary is determined by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with consideration from a notary organization (Indonesian Notary Association). This position formation is set for a period of 4 (four) years. Determination of notary position formation for 2016-2019 has been determined as in the Appendix of regulation of the minister of law and human rights No. 27 of 2016. If there is an addition to a notary position formation outside of what has been determined, then at least two and at most 30 notary position formations. Information on this notary position

58

formasi jabatan notaris ini wajib dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham. Formasi jabatan notaris ini merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah. Sedangkan kategori daerah sendiri terbagi atas empat kelompok. Mereka antara lain, kategori daerah A meliputi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur. Untuk kategori daerah B meliputi, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Meda, Kota Makassar, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Sleman. Kategori daerah C meliputi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kota Surakarta, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Gowa, Kota Batam, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Untuk kategori daerah D meliputi kabupaten/kota selain kategori daerah A, B dan C. Kategori daerah A diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan

formation must be posted on the official website of the Directorate General of General Law Administration (DG AHU) of the Ministry of Law and Human Rights. This notary position formation is a guideline for determining regional categories. While the regional categories themselves are divided into four groups. Among other things, the area A category includes, South Jakarta Administrative City, West Jakarta Administrative City, Central Jakarta Administrative City, North Jakarta Administrative City and East Jakarta Administrative City. For the category B area includes, Bandung City, Surabaya City, Semarang City, Meda City, Makassar City, South Tangerang City, Bekasi City, Yogyakarta City, Depok City, Bogor Regency, Bogor Regency, Tangerang Regency and Sleman Regency. C area categories include, Bekasi Regency, Bogor City, Tangerang City, Sidoarjo Regency, Bantul Regency, Surakarta City, Deli Serdang Regency, Gowa Regency, Batam City, Pekanbaru City, Denpasar City, Badung City and Gianyar Regency. For category D region, it covers districts / cities in addition to the categories A, B and C. Regional category A is intended specifically for the transfer of notary

59

notaris dari kategori daerah B. Kategori daerah B untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari kategori daerah A dan C. Kategori daerah C untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari kategori daerah A, B dan D. Kategori daerah D untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari seluruh kategori daerah dan pengangkatan notaris. (b) Jika demikian, jelaskan secara singkat kriteria untuk menentukan formasi jabatan notaris. Pada Pasal 5 Permenkumham no. 27 tahun 2016 disebutkan bahwa formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan usaha, jumlah penduduk dan atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris setiap bulan. Untuk penentuan kegiatan dunia usaha itu dengan menggunakan data dari perbankan. Sedangkan penentuan jumlah penduduk dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurusi kependudukan. Sementara untuk penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris setiap bulan dengan menggunakan database Ditjen AHU Kemenkumham. (c) Berapa rasio rata-rata jumlah penduduk per notaris?

positions from the regional category B. Regional category B for the transfer of notary positions from categories A and C. Regional categories C for the transfer of notary positions from categories A, B and D. Regional categories D for transfer of the notary's position from all regional categories and appointment of notary. (b) If so, please briefly explain the criteria for determining the number of notarial posts. In Article 5 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 27 of 2016 states that notary position formation is determined based on business activities, population and / or average number of deeds made by or before a notary every month. For the determination of business activities by using data from banks. While determining the number of residents using data from government agencies or institutions that deal with population. Meanwhile, to determine the average number of deeds made by and or in the presence of a notary every month using the database of the Directorate General of AHU Ministry of Law and Human Rights.

(c) What is the average ratio of the number of inhabitants per notary?

60

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 24 tahun 2016, penetapan formasi jabatan notaris berdasarkan jumlah penduduk ditentukan:

a. setiap 15.000 penduduk di kota administrasi dan kabupaten administrasi DKI Jakarta diangkat 1 orang notaris

b. setiap 17.500 penduduk di ibukota provinsi diangkat 1 orang notaris

c. setiap 20.000 penduduk di daerah kota diangkat 1 orang notaris

d. setiap 25.000 penduduk di daerah kabupaten diangkat 1 orang notaris

(d) Bagaimana Anda menilai rasio tersebut – haruskah ditingkatkan, dikurangi atau dipertahankan? (e) Kemukakan alasan atas jawaban Anda. Rasio formasi jabatan notaris saat ini sebaiknya dipertahankan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. 2) Pekerjaan Sekunder (a) Apakah Notaris dapat memiliki pekerjaan sekunder selain melaksanakan jabatannya sebagai Notaris? Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak

Based on article 5 paragraph (2) Regulation of the Minister of Law and Human Rights no. 24 of 2016, stipulation of notary position formation based on the population determined: a. every 15,000 residents in the administrative city and administrative district of DKI Jakarta are appointed by 1 notary b. every 17,500 residents in the provincial capital are appointed by 1 notary c. every 20,000 residents in the city area are appointed by 1 notary d. every 25,000 residents in the district are appointed by 1 notary

(d) How would you rate this ratio - should it be increased, reduced or maintained? (e) Please state the reasons for your above reply. The ratio of current notary position formation should be maintained, especially in major cities in Indonesia. 2) Secondary occupation

(a) May the notary have a secondary occupation in addition to the exercise of his office? In the provisions of Article 16 paragraph (1) of the UUJN states that in carrying out his position a Notary has the obligation to act trustfully,

61

amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus bersikap mandiri dan tidak memihak serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama jika keinginan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain. Sehubungan dengan kewajiban notaris untuk bertindak mandiri, maka notaris tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan. Ketentuan ini diatur lebih jelas dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN.Pasal 17 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h, i UUJN yang menentukan bahwa Notaris dilarang :

a. merangkap sebagai pegawai negeri

b. merangkap jabatan sebagai pejabat Negara

c. merangkap jabatan sebagai advokat

d. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta

e. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris

f. merangkap sebagai Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi

honestly, thoroughly, independently, impartially, and safeguard the interests of the parties involved in legal actions. The notary must be independent and impartial and not affected by the wishes of certain parties, especially if the wishes violate applicable legal provisions or harm others. In connection with the notary's obligation to act independently, the notary is not permitted to concurrently hold a position. This provision is more clearly regulated in Article 17 paragraph (1) UUJN. Article 17 paragraph (1) letters c, d, e, f, g, h, i UUJN which stipulates that Notaries are prohibited: a. concurrent as a civil servant b. concurrent as a State official c. concurrent as an advocate d. concurrent as a leader or employee of a state-owned enterprise, a regionally -owned business entity or a private business entity e. concurrent as Conveyancer and / or Class II Auction Officer outside the Notary's domicile f. concurrent as Temporary Notary Officials; or do other work that is contrary to religious norms, decency, or propriety that can affect the honor and dignity of the Notary.

62

kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain profesi-profesi yang disebutkan secara eksplisit dilarang untuk dirangkap, terdapat beberapa profesi yang tidak disebutkan secara eksplisit dilarang yaitu: Dokter, Konsultan hukum yang membuka praktek hukum tapi tidak beracara (bukan advokat), dan pekerjaan lainnya yang tidak disebut dilarang untuk dirangkap dalam Undang-Undang antara lain misalnya: broker tanah dan pengusaha. Sebenarnya masih banyak profesi dan pekerjaan lain yang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang sebagai contoh adalah yang disebutkan di atas adalah pengusaha atau bisa juga sebagai pemilik toko. (b) Jika demikian, apakah ada larangan (misalnya: hanya pekerjaan sekunder tertentu, hanya setelah pemberitahuan atau izin, dll.) Pengecualian terhadap larangan rangkap jabatan notaris yaitu notaris dapat merangkap jabatan sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di tempat kedudukan Notaris. Dalam PP no. 37/1998 mengenai jabatan PPAT ditentukan bahwa PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris. Selain itu, PPAT juga dapat merangkap jabatan sebagai Konsultan atau Penasihat Hukum.

In addition to the professions mentioned explicitly prohibited from concurrent, there are a number of professions which are not explicitly prohibited, namely: Doctors, legal consultants who open legal practices but do not practice (not advocates), and other jobs which are not prohibited from being concurrent in Act Among other things, for example: land brokers and entrepreneurs. Actually there are still many professions and other jobs that are not mentioned in the Act as an example mentioned above are entrepreneurs or can also be shop owners. (b) If so, are there any restrictions (e.g. only certain secondary occupations, only after notification or permission, etc.)?

Exceptions to the prohibition of multiple notary positions, namely notaries can hold concurrent positions as Conveyancer and / or Class II Auction Officers at Notary positions. In Government Regulation no. 37/1998 regarding the position of Conveyancer determined that Conveyancer can concurrently hold a position as a Notary at the place of Notary. In addition, Conveyancer can also hold positions as a Consultant or Legal Advisor.

63

Menurut PP ini, PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi: a. advokat, konsultan atau penasehat hukum; b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai swasta; c. pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); d. pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta; e. surveyor berlisensi; f. penilai tanah; g. mediator; dan/atau h. jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. (c) Jelaskan secara singkat prosedur izin jika berlaku Apabila seseorang telah menjabat sebagai notaris, maka dia diperbolehkan untuk menjadi PPAT hanya di tempat kedudukan dia diangkat sebagai notaris. Untuk dapat diangkat, maka prosedur yang harus dijalankan adalah mengajukan permohonan kepada instansi Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan notaris. 3) Penerimaan beberapa/suatu asosiasi professional dari beberapa notaries.

According to this Government Regulation, Conveyancer is prohibited from concurrently a position or profession: a. advocate, consultant or legal advisor; b. civil servants, employees of state-owned enterprises, employees of regionally owned enterprises, private employees; c. state officials or Government Employees with Employment Agreements; d. leaders in schools, public universities, or private universities; e. licensed surveyors; f. land appraiser; g. mediator; and / or h. other positions that are prohibited by law. (c) Please explain briefly the permission procedure if applicable. If someone has served as a notary, then he is allowed to become Conveyancer only at the place of his position he is appointed as a notary. To be able to be appointed, the procedure that must be carried out is to submit an application to the agency of the National Land Agency by attaching a Decree to appoint a notary. 3) Admissibility of professional associations / association of several notaries.

64

(a) Peraturan mana yang berlaku untuk asosiasi professional dari beberapa notaries? Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut: “UUJN”), berdasarkan Pasal 20 nya, Notaris juga dibolehkan untuk bersekutu dalam bentuk Perserikatan Perdata (maatschap). Pendirian persekutuan perdata di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 1618 KUHPer. Dalam ketentuan pasal 1618 KUHPer, persekutuan didasarkan atas perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri yaitu memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan tujuan mencari keuntungan. Persekutuan perdata sebagaimana definisi diatas di dalamnya terkandung unsur-unsur: 1. pembentukan persekutuan didasar atas perjanjian timbal balik 2. adanya inbreng yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan. Dan wujud dari inbreng dapat berupa uang, barang ataupun tenaga 3. dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yang terlibat selain unsur-unsur tersebut diatas terdapat unsur (essentialia) tambahan, yaitu dapat berupa aktivitas, hak menentukan dan kedudukan yang sama.

(a) Which regulations apply to the professional association of several notaries? Since the enactment of Law No. 30 of 2004 concerning Notary Position (hereinafter referred to as "UUJN"), based on Article 20, a Notary is also permitted to ally in the form of the Maatschap. The establishment of a civil partnership in Indonesia is based on the provisions of Article 1618 of the Civil Code. In the provisions of article 1618 of the Civil Code, a partnership is based on an agreement made between two or more people who are mutually binding on themselves, namely to put something (inbreng) into an alliance with the aim of seeking profit. Civil partnership as the above definition contains elements: 1. the formation of a partnership based on mutual agreement 2. the existence of inbreng, which means that each ally is obliged to enter money, goods and other items or crafts into the company. And the form of inbreng can be in the form of money, goods or labor 3. with the aim of dividing profits among the people involved in addition to the above elements there are additional elements (essentialia), which can be in the form of activities, determining rights and equal position.

65

(b) Bagaimana kemungkinan untuk mengimbangi ketegangan antara prinsip pemilihan kandidat terbaik dan kebebasan asosiasi professional di Negara anda? Walaupun sudah berbentuk suatu Maatschap, namun Notaris tetap bertindak sendiri-sendiri dan hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya saja, termasuk terhadap semua dokumen protocol yang disimpannya. Jadi, apabila terjadi kesalahan ataupun tindak pidana dari salah seorang Notaris anggota Maatschap tersebut, maka hal tersebut bukan tanggung jawab renteng dari teman serikat lainnya. Salah satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN, adalah kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta-aktanya. Oleh karena itu, walaupun para Notaris tersebut sudah berbentuk sebagai suatu Maatschap, maka di antara notaris tersebut, tetap tidak boleh saling membeberkan isi akta dan rahasia klien yang dipercayakan kepadanya. (c) Apakah ada tempat (bersifat tetap) untuk menjalankan persekutuan perdata notaris? Didalam praktek persekutuan perdata notaris dikonsepkan sebagai bentuk kerjasama dimana dua atau lebih notaris menyewa satu gedung dan menempatinya bersama-sama, dengan

(b) How is it possible to counterbalance the tension between the principle of the selection of best candidates and the freedom of professional associations in your country? Even though it is in the form of a Maatschap, but the Notary continues to act individually and is only responsible for the deed made by him or before him, including all the protocol documents he stores. So, if there is an error or criminal offense from a Notary member of the Maatschap, then this is not the joint responsibility of other union friends. One of the obligations stipulated in Article 16 paragraph 1 letter e UUJN, is the obligation of the Notary to keep the contents of his documents confidential. Therefore, even though the Notaries have been shaped as a Maatschap, then between the notary, they still cannot disclose the contents of the deeds and the secret of the client entrusted to him. (c) Is there a fixed place of joint exercise of office? Does it have to be necessarily performed at the same place? In the practice of a notary civil partnership conceptualized as a form of collaboration where two or more notaries rent a building and occupy it together, by dividing the rooms in the

66

pembagian ruangan-ruangan dalam gedung tersebut sebagai kantor dari masing-masing notaris dalam persekutuan perdata tersebut, klien diharapkan secara bebas memilih notaris mana dalam gedung tersebut yang akan digunakan jasanya. Para notaris yang tergabung dalam persekutuan tersebut dapat mempunyai komputer sendiri-sendiri dan dapat juga mempunyai satu fasilitas baik komputer atau alat-alat kantor secara bersama-sama. Hubungan dengan pihak lain merupakan hubungan secara pribadi demikian juga pertanggungjawabannya. Jadi persekutuan perdata notaris harus mencerminkan adanya unsur persekutuan diantara sesama notaris, persekutuan yang dimaksudkan disini adalah persekutuan dalam arti sempit yaitu persekutuan dalam arti adanya kebersamaan dalam penggunaan fasilitas perlengkapan kantor, persekutuan diantara para notaris bukanlah suatu persekutuan yang melibatkan para notaris maupun sekutunya dalam suatu tanggungjawab bersama, kesalahan maupun kealpaan yang dilakukan oleh angota sekutu notaris akan ditanggung oleh masing-masing notaris itu sendiri tanpa mengikat atau melibatkan notaris lainnya (d) Bagaimana mengisi lowongan pekerjaan? Dalam teman serikat diberhentikan dengan hormat/tidak hormat/ sementara atau pindah tempat

building as offices of each notary in the civil partnership, the client is expected to freely choose which notary in the building that will be used for its services. Notaries who are members of the alliance can have their own computers and can also have a facility either computer or office equipment together. Relations with other parties constitute a personal relationship as well as responsibility. So a notary civil partnership must reflect the existence of an element of partnership among fellow notaries, partnership which is meant here is a partnership in the narrow sense that is a partnership in the sense of togetherness in the use of office equipment facilities, an alliance between notaries is not a partnership involving notaries or allies in a responsibility together, errors and omissions made by members of the notary's allies will be borne by each notary himself without binding or involving other notaries (d) How does filling of vacancies work?

In case of union friend is dismissed with respect / disrespect / temporary or move to another place of residence.

67

kedudukan lain. Dalam hal terjadi demikian, maka teman serikat dalam Maatschap tersebut berhak untuk bertindak selaku pemegang protocol. Yang dapat menjadia teman serikat dalam pembentukan Maatschap Notaris adalah : 1. Notaris yang telah diangkat dan disumpah menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM RI 2. Notaris yang berserikat tersebut mempunyai wilayah kerja yang sama 3. Notaris tersebut tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai Pejabat Negara, 4. Notaris yang bersangkutan tidak sedang di skorsing karena melakukan suatu pelanggaran baik pidana, perdata maupun pelanggaran terhadap kode etik jabatan notaris. (e) Berdasarkan prinsip mana pendapatan di distribusikan ? Pasal 1618 KUHPdt menyebutkan bahwa dalam persekutuan salah satu tujuannya adalah membagi keuntungan yang diperoleh karenanya, hal ini tidak berarti bahwa tidak sepenuhnya persekutuan perdata notaris mengambil keuntungan dari persekutuan tersebut. Pasal 36 UUJN telah menyebutkan tentang bagaimana notaris memperoleh honorarium, notaris memperoleh honorarium atas pekerjaan jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya, dan besarnya honorarium juga sudah ditentukan oleh UUJN. Dalam dunia kenotariatan, tidak

In the event of such a case, the union friend in the Maatschap has the right to act as the protocol holder. What can become a union friend in the formation of a Notary Maatschap is: 1. Notary who has been appointed and sworn to become a Notary by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia 2. The union notary has the same working area 3. The notary is not on leave because he is appointed as a State Official, 4. The notary concerned is not being suspended for committing a violation of either criminal, civil or violation of the notary position code of ethics. (e) According to which principles the revenue is distributed? Article 1618 of the Civil Code states that in a partnership one of the objectives is to share the profits earned, this does not mean that the notary civil partnership takes full advantage of the partnership. Article 36 of the UUJN states how the notary receives an honorarium, a notary receives an honorarium for legal services provided in accordance with his authority, and the amount of the honorarium has also been determined by the UUJN. In notoriety, do not know the way of profit sharing according to the provisions as in Article 1618 Civil Code,

68

mengenal cara pembagian keuntungan menurut ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1618 KUHper, sebab Jabatan Notaris merupakan profesi luhur yang mempunyai kewenangan yang sama, sehingga menempatkan para notaris dalam posisi sederajat. Tentunya para notaris akan mendapatkan Honorarium langsung dari kliennya masing-masing. Dengan demikian, penerapan persekutuan perdata Notaris tidak lebih kepada kantor bersama. 4) Sistem biaya notaries (a) Tarif Tetap (i) Apakah ada tarif tetap di Negara anda? Dimana (hukum, pedoman organisasi professional , dll) dan oleh siapa hal itu ditetapkan? Tarif / honorarium notaris diatur dalam UUJN, tetapi hanya pada batas maksimal. Sampai saat ini pengaturan honorarium notaris tidak menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentuan batas paling atas didahului dengan kata “tidak melebihi” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJN. Berikut adalah bunyi dari Pasal 36 UUJN: HONORARIUM Pasal 36 (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yangdiberikan sesuai dengan

because the Notary Position is a noble profession that has the same authority, thus placing the notary in an equal position. Of course the notaries will get Honorarium directly from their respective clients. Thus, the application of a notary civil partnership is no more than a joint office.

4) System of notarial fees (a) Fixed tariffs (i) Are there fixed tariffs in your country? Where (law, guidelines of a professional organisation, etc.) and by whom are they determined? Notary rates/honorariums are regulated in UUJN, but only to the maximum extent. Until now, the notary honorarium arrangement does not specify the number or proportion, but only the upper limit is preceded by the word "not exceeding" as stipulated in Article 36 of UUJN. The following is the contents of Article 36 of the UUJN: HONORARIUM Article 36 (1) A notary has the right to receive an honorarium for legal services provided in accordance with his authority.

69

kewenangannya. (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkanpada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yangdibuatnya. (3) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterimapaling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampaidengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objeksetiap akta dengan honorarium yang diterima paling besarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirianyayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirianrumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit

(2) The amount of honorarium received by a Notary is based on the economic value and sociological value of each deed made by him. (3) determined from the object of each deed as follows: a. up to Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) or equivalent to gold at that time, the highest honorarium received is 2.5% (two point five percent); b. above Rp.100,000,000.00 (one hundred million rupiahs) up to Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiahs) of honorarium received at the maximum of 1.5% (one komalima percent); or c. above Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) the honorarium received is based on an agreement between the Notary and the parties, but does not exceed 1% (one percent) of the object made by the deed. (4) Sociological value is determined based on the social function of the object of each deed with the maximum honorarium received of Rp 5,000,000 (five million rupiah). Deed that has a social function, for example, the founding deed of a foundation, a school deed of establishment, a waqf land deed, a deed of establishment of a house of worship, or a deed of establishment of a hospital

70

(ii) Jelaskan secara singkat sistem honorarium notaris di Negara anda. Setiap orang yang telah menggunakan jasa hukum notaris dalam hal pembuatan akta wajib membayar honorarium atau fee. Meskipun demikian tetap notaris berkewajiban tidak boleh meminta lebih besar atau tinggi honorarium/fee notaris kepada masyarakat melebihi dari ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan diatas. Jasa hukum yang diberikan untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar honorarium atau fee notaris atau diberikan secara sukarela berdasarkan kesepakatan oleh penghadap atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Sampai saat ini pengaturan honorarium notaris tidak menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentukan batas paling atas yang didahului dengan kata “tidak melebihi” sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 3 Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Di dalam UUJN telah diatur mengenai honorarium notaris, tetapi hanya pada batas maksimal. Di lapangan menunjukkan bahwa batas maksimal yang dinyatakan dengan kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi” menimbulkan permasalahan yang kurang menggembirakan, karena dengan tidak adanya kepastian besarnya honorarium memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan

(ii) Please explain briefly the system of notarial fees in your country. Every person who has used a notary legal service in the matter of making a deed must pay an honorarium or fee. Nevertheless, the notary still has the obligation not to ask for a higher or higher notary honorarium / fee to the community than the provisions in the Notary Position Act as mentioned above. Legal services provided for those who have the ability to pay honorariums or notary fees or be given voluntarily based on an agreement by an observer or interested parties. To date, the notary honorarium arrangement does not specify the number or proportion, but only the upper limit is preceded by the word "not exceeding" as stipulated in article 36 paragraph 3 of the Notary Position Act (UUJN). The UUJN stipulates the notary honorarium, but only to the maximum extent. In the field it shows that the maximum limit stated with the word "greatest" and the word "not exceeding" raises less encouraging problems, because with no certainty the amount of honorarium allows for bargaining between the notary and the client. The increasing number of notaries has led to a "tariff war" between notaries and ultimately can

71

klien. Makin banyaknya jumlah notaris telah menyebabkan adanya “perang tarif” diantara notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien. Pencantuman berapa besarnya honorarium atau fee dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak punya sifat memaksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, hanya bersifat sebagai acuan atau patokan dan juga tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan honorarirum jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak menjelaskan adanya honorarium selain honorarium pembuatan akta. Dalam hal jasa notaris selain yang biayanya ditetapkan oleh UUJN tersebut, penetapan biaya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Notaris dan pengguna jasa Notaris. Karena pada prinsipnya penetapan jumlah honorarium atas jasa Notaris selain pembuatan akta tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN dan Kode Etik Notaris namun dalam prakteknya diberikan berdasarkan kesepakatan Notaris dan pengguna jasa Notaris. (iii) Apakah dimungkinkan untuk bernegosiasi mengenai honorarium tersebut? Didalam Undang-Undang jabatan notaris (UUJN) telah diatur mengenai

lead to competition among notary professions in getting clients. The inclusion of how much the honorarium or fee in the Act of Notary Position does not have a compelling nature for the notary and the parties who need the services of a notary, only as a reference or benchmark and also no one specifically supervises honoraria if there is a notary or not following the provision. The Act of Notary Position and Notary Code of Ethics does not explain the existence of an honorarium other than the honorarium for making a deed. In the case of notary services other than those whose fees are stipulated by the UUJN, costing is carried out based on an agreement between a Notary and a Notary service user. Because in principle the determination of the amount of honorarium for the services of a Notary other than the making of a deed is not explicitly regulated in the UUJN and the Code of Ethics of the Notary, but in practice is given based on a Notary agreement and a Notary service user. (iii) Is it possible to negotiate about the fees?

In UUJN it has been regulated regarding notary honorarium, but only

72

honorarium notaris, tetapi hanya pada batas maksimal, sehingga memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan klien.Prinsip kepastian hukum tidak menjelma dan belum ada dasar legalitas, hanya semata-mata kesepakatan Notaris dan pengguna jasa Notaris. Penetapan honorarium atas jasa Notaris diluar kewenangannya berdasarkan atas nilai ekonomis akta dan berdasarkan pertimbangan subyektif dari Notaris itu sendiri. (iv) Apakah ada pengurangan honorarium? (v) Jika ada, dalam kasus apa? Ya, notaris dapat menurunkan harga atau memberikan jasa hukum secara gratis kepada orang yang tidak mampu. Ini diatur dalam Pasal 37 UUJN : Pasal 37 Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. (b) Larangan memberitahukan honorarium (i) Is there a ban on sharing notarial fees in your legal system? Tidak ada larangan untuk memberikan informasi mengenai honorarium notaris. (ii) Jelaskan secara singkat bagaimana larangan ini

at the maximum limit, allowing bargaining between notaries and clients. The principle of legal certainty is not incarnated and there is no legal basis, only a Notary agreement and Notary service user. Determination of honorarium for Notary services outside of its authority based on the economic value of the deed and based on subjective considerations from the Notary itself.

(iv)Are there reduced fees? (v) If so, in which cases?

Yes, a notary can reduce prices or provide legal services for free to people who cannot afford it. This is regulated in Article 37 UUJN: Article 37 Notaries are required to provide legal services in the field of notary free of charge to people who cannot afford it. (b) Ban on sharing the fees (i) Is there a ban on sharing notarial fees in your legal system?

There is no prohibition to provide information about the notary honorarium.

(ii) Please describe briefly how this prohibition is put into

73

dipraktekkan. - (iii) Jika tidak, deskripsikan sampai batas mana pihak ketiga dapat turut serta dalam memberitahukan honorarium notaries. - 5) Menetapkan lokasi kantor (a) Apakah notaris di Negara anda wajib untuk menetapkan suatu kantor? Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik notaris mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Salah satu kewajiban tersebut adalah menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Selain itu ditetapkan juga bahwa notaris wajib menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah; (b) Jika demikian, apakah ada persyaratan khusus (untuk ukuran, aksesibilitas, jam operasional kantor, dll)? Kantor notaris harus berada dalam

practice concretely. - (iii) If not, please describe to what extent third parties can participate in the sharing of notarial fees. - 5) Maintaining an office location (a) Are notaries in your country obliged to maintain an office? Based on Article 3 the Code of Ethics of the notary regulates the obligations that must be carried out by a Notary and other people who hold and hold the position of Notary. One of these obligations is to establish 1 (one) office in the place of domicile and the office is the only office for the Notary concerned in carrying out daily office duties. In addition, it was also stipulated that the notary is obliged to carry out the position of a Notary, especially in the making, reading and signing of deeds carried out in his office, except for legitimate reasons. (b) If so, are there any special requirements for the office (e.g.: size, accessibility, opening hours, etc.)? The notary's office must be in a place

74

tempat kedudukan dimana notaris tersebut diangkat. Berdasarkan Pasal 18 (1) UUJN Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam Pasal 19 (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya dan Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya. Kantor notaris juga wajib memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya. Ukuran dan bentuk papan nama tersebut ditentukan dalam Pasal 3 Kode etik, yaitu dengan pilihan ukuran 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm. Papan tersebut harus memuat : a. Nama lengkap dan gelar yang sah; b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris. c. Tempat kedudukan; d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus ielas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. (c) Apakah dimungkinkan untuk melaksanakan fungsi notaries diluar kantor? (d) Jika demikian, dalam kondisi

where the notary is appointed. Based on Article 18 (1) UUJN has a place of domicile in the regency or city. A notary has an area of office covering the entire province from his place of domicile. In Article 19 (1) UUJN is determined that the Notary must have only one office, namely at his place of residence and the Notary is not authorized to regularly carry out his position outside his place of domicile. The notary's office is also required to install 1 (one) signboard in front of / in his office environment. The size and shape of the nameplate is determined in Article 3 of the Code of Ethics, namely with a choice of sizes 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm or 200 cm x 80 cm. The board must contain: a. Full name and legal title; b. Date and number of the last appointment Decree as a Notary. c. Place of domicile; d. Office address and telephone / fax number. The base of the sign is white with black letters and the writing on the nameplate must be clear and easy to read, except in the office environment it is not possible to install the signboard in question. (c) Is it possible to exercise the notarial function outside the office? (d) If so, under which conditions?

75

bagaimana? Berdasarkan UUJN Pasal 18 ayat (2) nya disebutkan bahwa wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh propinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Sebagai contoh: Seorang notaris yang berkedudukan di Bekasi, berhak untuk membuat akta di Bandung, Cirebon, Sukabumi, dan lain sebagainya. Karena daerah-daerah tersebut masih masuk dalam wilayah kerjanya (provinsi Jawa Barat). Namun, dia tidak berhak untuk membuat akta di Tangerang. Walaupun kalau secara jarak, lebih dekat dengan Bekasi. Karena Tangerang sudah masuk dalam Provinsi Banten. Yang dimaksud dengan “membuat akta” di sini adalah hadir di hadapan para penghadap (subjek perjanjian), membacakan dan menanda-tangani akta tersebut. Namun demikian, UUJN dan Kode Etik mengatur mengenai larangan bagi notaris untuk mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor notaris, baik kantor cabang atau kantor perwakilan. Selain itu, Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya (e) Apakah diperbolehkan untuk

Based on UUJN Article 18 paragraph (2), it is stated that the work area / notary office covers the entire province from its place of domicile. This means that the notary has the authority to make a deed insofar as the legal deed is carried out within his working area, which covers all provinces in the place of notary concerned. For example: A notary based in Bekasi has the right to make deeds in Bandung, Cirebon, Sukabumi, and so on. Because these areas are still included in their working area (West Java province). However, he is not entitled to make a deed in Tangerang. Even if it's distance, it's closer to Bekasi. Because Tangerang is already included in Banten Province. What is meant by "making a deed" here is present in the presence of the viewers (subject of the agreement), read and sign the deed. However, UUJN and the Code of Ethics regulate the prohibition for notaries to have more than 1 (one) notary office, either branch office or representative office. In addition, the Notary is not authorized in a row by continuing to carry out positions outside his place of domicile (e) Is it allowed to have several

76

memiliki beberapa kantor? (f) Jika demikian, dalam kondisi yang bagaimana? Tidak. Berdasarkan Pasal 17 UUJN Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Selain itu berdasarkan Pasal 19 (1) UUJN, Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. 6) Wilayah jabatan (a) Wilayah kerja

(i) Apakah ada wilayah kerja yang ditetapkan? (ii) Jika demikian, bagaimana penetapannya? Sebagaimana telah dijelaskan diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh propinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. (iii) Apakah seluruh wilayah kerja notaries tersedia diseluruh Negara anda, atau ada beberapa wilayah yang kosong?

offices? (f) If so, under which conditions? No. Pursuant to Article 17 of the UUJN Notary, it is prohibited to carry out a position outside his area of office. In addition, based on Article 19 (1) UUJN, a Notary must have only one office, namely at his place of domicile. The Notary's position as Conveyancer must follow the Notary's seat. 6) Local jurisdiction (a) Area of competence /district (i) Are there determined geographic areas of competence? (ii) If so, how are they determined? As explained above, based on the provisions of Article 18 paragraph (2) of the UUJN, it is stated that the work area / notary office covers the entire territory of the province from its place of domicile. This means that the notary has the authority to make a deed insofar as the legal deed is carried out within his working area, which covers all provinces in the place of notary concerned. (iii) Are all geographic areas of competence covered in your country, or are there vacant posts? What are the causes of

77

Apa akibat dari kekosongan tersebut? Ya, masih ada beberapa daerah yang belum ada notaris. (iv) Apakah seorang notaries dapat menjalankan jabatannya diluar wilayah kerja yang telah ditetapkan kepadanya? (v) Jika demikian: (i) Dalam kondisi seperti apa? (ii) Prosedur apa yang harus diikuti–Jelaskan secara singkat (tanggung jawab, kewajiban pengungkapan, persyaratan persetujuan, dll)? Tidak, notaris hanya dapat menjalankan jabatannya di dalam wilayah kerjanya, yaitu meliputi propinsi. (vi) Apakah pelanggaran prinsip pelaksanaan fungsi notaries dalam wilayah kerja di awasi dan diberi sanksi? (vii) Jika demikian, sanksi seperti apa yang diberikan dalam kasus ini? Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (4) UUJN dan Pasal 17 ayat (2) UUJN, Notaris yang melanggar wilayah jabatannya dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.Selain itu, akta yang dibuat diluar wilayah jabatan dapat menghilangkan kekuatan pembuktian

possible vacancies? Yes, there are still some areas where there are no notaries. (iv)Is a notary authorized to authenticate outside the geographic area he is assigned to? (v) If so: (i) Under which conditions? (ii) Which procedure must be followed - please describe it briefly (responsibility, duty of disclosure, approval requirement, etc.)? No, notaries can only run office in its territory, which includes the provinces. (vi) Are violations of the principle of exercise of the notarial function within the area of competence checked and sanctioned? (vii) If so, what kind of sanctions is provided for in this case? In the provisions of Article 19 paragraph (4) of UUJN and Article 17 paragraph (2) of UUJN, a Notary who violates his area of office may be subject to sanctions in the form of: a. written warning; b. temporary stop; c. respectful dismissal; or d. disrespectful dismissal. In addition, deeds made outside the area of office can eliminate the power of perfect proof of the deed.

78

yang sempurna atas akta tersebut. (viii) Dapatkah masyarakat bebas memilih notaries mereka? (ix) Apakah ada pengecualian? Ya masyarakat dapat memilih notaris dengan bebas, selama notaris tersebut menjabat di dalam wilayah dimana perbuatan hukum dilaksanakan. (b) Aktivitas di luar negeri (i) Apakah aktivitas notaris diluar negeri diizinkan di Negara anda? (ii) Jika demikian, jelaskan. (iii) Apakah sistem hukum Negara anda memiliki regulasi dalam hal kerjasama lintas batas antar notaris Tidak, jabatan notaris hanya dapat dilakukan di wilayah Indonesia. (iv) Jika demikian, jelaskan. 7) Yurisdiksi ratione materiae / tugas dan kompetensi notaris (a) Kompetensi apa yang dimiliki notaris di negara Anda (mis. otentikasi, sertifikasi, nasihat hukum, administrasi sumpah, penetapan fakta seperti sertifikat pendaftaran, pengundian, mediasi, arbitrase perselisihan, bertindak sebagai pengadilan suksesi atau otoritas registrasi) , dll.)?

(viii) Can citizens freely choose their notary? (ix)Are there any exceptions? Yes, the public can choose the notary freely, as long as the notary serves in the area where the legal act is carried out. (b) Activities abroad (i) Are notarial activities abroad provided for or permissible in your country? (ii) If so, please specify (iii) Does your legal system provide for regulations on cross-border cooperation between notaries? No, a notary position can only be held in the territory of Indonesia. (iv) If so, please specify. 7) Jurisdiction ratione materiae / tasks and competence of notaries (a) What kind of competences do notaries have in your country (e.g. authentication, certification, legal advice, administration of oaths, establishment of facts such as register certificates, draws, mediation, arbitration of disputes, acting as a succession court or registration authority, etc.)?

79

Pasal 15 (1) UUJN menentukan kewenangan notaris. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan

Article 15 (1) UUJN determines the authority of a notary. The notary is authorized to make authentic Deed regarding all acts, agreements, and stipulations required by legislation and / or what is desired by those concerned to be stated in authentic Deed, guarantee the date of Deed, keep Deed, provide grosse, copy and quote Deed all of them, as long as the making of the Deed is not also assigned or exempted to other officials or other people as determined by law. (2) In addition to the authority as referred to in paragraph (1), the Notary is also authorized: a. ratify signatures and determine the certainty of the date of the letter under the hand by registering in a special book; b. book letters under the hand by registering in a special book; c. make copies of the original letter under the hand in the form of a copy containing the description as written and illustrated in the letter concerned; d. validate the photocopying match with the original letter; e. provide legal counseling in connection with the making of Deed; f. make Deed relating to land; or g. make Deed of auction minutes. (3) In addition to the authority as referred to in paragraph (1) and paragraph (2), the Notary has other authorities stipulated in the laws and regulations

80

(b) Apakah ini kompetensi bersama atau eksklusif atau ada juga bentuk campuran, seperti bentuk upacara peresmian misalnya? (c) Jika itu adalah kompetensi bersama, jelaskan prosedur (lembaga kompeten lainnya, dll) dan hubungan antara kompetensi. Dalam UUJN Pasal 16 (1) ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan ketentuan ini maka notaris adalah profesi jabatan yang berdiri sendiri dan tidak dapat dilakukan secara bersama (shared competence). Sehubungan dengan ini, ditentukan dalam UUJN Notaris dapat membentuk persekutuan perdata, namun dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. (d) Bidang hukum mana (misal: hukum real estat, hukum perusahaan, hukum suksesi, hukum keluarga, pengalihan aset bergerak seperti kendaraan bermotor) yang menjadi tanggung jawab notaris dan yang bertindak (kontrak pembelian, kontrak pengembangan properti, biaya tanah , resolusi pemegang saham, aplikasi untuk mendaftar, wasiat,

(b) Are these shared or exclusive competences or are there also mixed forms, such as the form of solemnization for example? (c) If it is a shared competence, please explain the procedure (other competent institution, etc.) and the relation between competences.

In UUJN Article 16 (1) it is determined that in carrying out his position, a Notary must: a. acting trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguarding the interests of the parties involved in legal actions. Based on this provision, notary is a profession of position that stands alone and cannot be shared (shared competence). In connection with this, it is determined in the UUJN Notary to form a civil partnership, but with due regard to independence and impartiality in carrying out his position. (d) Which areas of law (e.g.: real estate law, company law, succession law, family law, transfer of movable assets such as motor vehicles) are the responsibility of notaries and which acts (purchase contracts, property development contracts, land charges, shareholder resolutions, applications to registers, wills, divorces,

81

perceraian, kontrak pernikahan dan perjanjian perceraian, dll.) yang dicakup oleh notaris? Harap tunjukkan juga apakah ini merupakan tanggung jawab eksklusif atau tanggung jawab bersama. (e) Dalam kasus apa otentikasi atau tindakan notaris diperlukan agar transaksi yang sah valid? Area hukum yang termasuk dalam kompetensi notaris antara lain dalam hukum perusahaan, hukum pewarisan, hukum keluarga dan perorangan, hukum perkawinan, dan hukum kebendaan. Sedangkan dalam hal pengalihan properti termasuk dalam kompetensi notaris juga, namun dalam jabatannya selaku PPAT. Dalam hal-hal berikut, perbuatan hukum harus dilakukan dihadapan notaris : I. Yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): – Buku I tentang Orang:

1. Pasal 70 : Pencegahan perkawinan dan Pencabutan Pencegahan perkawinan

2. Pasal 71 jo 35 : Ijin Kawin 3. Pasal 79 : Pengangkatan

seorang wakil atau kuasa untuk melangsungkan perkawinan

4. Pasal 147 : Perjanjian Perkawinan

5. Pasal 148 : Perubahan

marriage contracts and divorce agreements, etc.) does the notary cover? Please also indicate whether this is an exclusive or a shared responsibility. (e) In which cases is authentication or a notarial act necessary for the legal transaction to be valid? Legal areas included in notary competencies include company law, inheritance law, family and individual law, marriage law, and material law. Whereas in terms of transfer of property included in the notary competency as well, but in his position as Conveyancer. In the following cases, legal actions must be taken before a notary: I. What is stated in the Civil Code (Burgerlijk Wetboek): - Book I about People: 1. Article 70: Prevention of marriage and Revocation of marital prevention 2. Article 71 jo 35: Marriage Permit 3. Article 79: Appointment of a representative or power to carry out marriage 4. Article 147: Marriage Agreement 5. Article 148: Amendment to the Marriage Agreement 6. Article 176: Grants are related to

82

Perjanjian Perkawinan 6. Pasal 176 : Pemberian Hibah

berhubungan dengan perkawinan 7. Pasal 177 : Pernyataan

penerimaan hibah 8. Pasal 191 : Pembagian harta

percampuran perkawinan setelah diadakan pemisahan

9. Pasal 196 : Mengembalikan keadaan percampuran harta setelah perpisahan harta

10. Pasal 237 : Pengaturan syarat-syarat perpisahan meja dan ranjang

11. Pasal 253 jo 256 : Pengingkaran sahnya seorang anak

12. Pasal 281 : Pengakuan terhadap anak luar kawin

13. Pasal 355 : Pengangkatan wali oleh orang tua yang hidup lebih lama

14. Pasal 477 jo 483 : Pencatatan harta dari seorang yang tak hadir, oleh para ahli warisnya atau oleh suami/ isteri si tak hadir.

– Buku II tentang Kebendaan: 1. Pasal 783 : Pencatatan

barang pinjam pakai jika pemilik tidak hadir

2. Pasal 931 jo 938 : Surat Wasiat 3. Pasal 932 jo 933 : Penyimpanan

surat wasiat olografis 4. Pasal 934 : Pengembalian

surat wasiat olografis 5. Pasal 938 : Pembuatan

Wasiat Umum 6. Pasal 940 : Penyimpanan

surat wasiat tertutup/rahasia (akta superscripsie)

7. Pasal 978 : Pengangkatan

marriage 7. Article 177: Statement of acceptance of grants 8. Article 191: Distribution of marriage mixed assets after separation 9. Article 196: Returns the state of mixing property after the separation of property 10. Article 237: Arranging the conditions for separation of tables and beds 11. Article 253 jo 256: The legal denial of a child 12. Article 281: Recognition of extramarital children 13. Article 355: Appointment of guardian by parents who live longer 14. Article 477 jo 483: Recording of assets from an absent person, by his heirs or by the absent husband / wife. - Book II about Material: 1. Article 783: Registration of borrowed goods if the owner is not present 2. Article 931 jo 938: Testament 3. Article 932 jo 933: The deposit of an olographic will 4. Article 934: Returns of the olographic will 5. Article 938: Making General Testaments 6. Article 940: Storing a closed / secret testament (superscript description) 7. Article 978: Appointment of an administrator to take care of objects during the time of the burden in terms

83

seorang pengurus guna mengurus benda-benda selama waktu beban dalam hal pemberian wasiat dengan lompat tangan (fidi comis)

8. Pasal 981 : Pengangkatan seorang bewindvoerder dalam hal penyerahan fidel comis

9. Pasal 990 : Pembuatan daftar pertelaan barang-barang yang diwasiatkan secara fidei comis setelah pewaris meninggal

10. Pasal 992 : Pencabutan surat wasiat

11. Pasal 1010 : Pembuatan daftar benda-benda yang termasuk harta peninggalan

12. Pasal 1019 : Pengangkatan seorang pengurus untuk mengurus harta peninggalannya selama ahli waris atau penerima hibah wasiat masih hidup

13. Pasal 1069 jo 1071 : Pemisahan dan pembagian harta peninggalan bilamana salah seorang ahli waris menolak atau lalai

14. Pasal 1074 : Pemisahan harta peninggalan

15. Pasal 1121 : Pembagian warisan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas kepada turunannya

16. Pasal 1171 : Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMHT) vide UUHT NO.4/1996 Ps. 15 (1)

17. Pasal 1172 : Penjualan, penyerahan serta pemberian suatu hutang hipotik

18. Pasal 1196 : Kuasa untuk

of giving a will by jumping hands (comic fidi) 8. Article 981: Appointment of a bewindvoerder in the case of the surrender of fidel comis 9. Article 990: Preparation of a list of accounts for goods which have been legally inherited after the heir has died 10. Article 992: Revocation of a will 11. Article 1010: Making a list of objects including inheritance 12. Article 1019: Appointment of an administrator to take care of his inheritance as long as the heir or recipient of the will is alive 13. Article 1069 jo 1071: Separation and distribution of inheritance when one of the heirs refuses or neglects 14. Article 1074: Separation of inheritance 15. Article 1121: Distribution of inheritance by blood families in a straight line up to their derivatives 16. Article 1171: Power of Attorney to Install Mortgage (SKMHT) vide UUHT NO.4 / 1996 Ps. 15 (1) 17. Article 1172: Sales, surrender and granting of a mortgage debt 18. Article 1196: I want to do Mortgage roya

84

melakukan roya Hipotik -Buku III tentang Perikatan

1. Pasal 1401 : dalam hal subrogasi

2. Pasal 1405 : Penawaran pembayaran tunai yang diikuti penyimpanan atau penitipan

3. Pasal 1406 : Penyimpanan atau konsinyasi dalam hal terjadi penawaran pembayaran tunai

4. Pasal 1682 : Hibah 5. Pasal 1683 : Kuasa menerima

hibah 6. Pasal 1945 : Kuasa untuk

mengangkat sumpah II. Yang tercantum dalam UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Pasal 7 ayat 1 : Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT

2. Pasal 21 ayat 4 : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

(f) Apa kewajiban atau tanggung jawab lain yang dimiliki notaris (mis. partisipasi dalam pendaftaran pajak)? Kewenangan lainnya dari notaris antara lain: - Legalisasi surat dibawah tangan,

yaitu memastikan bahwa orang yang menanda-tangani adalah orang yang dimaksud dalam surat. - Waarmerking surat :

mendaftarkan surat dibawah tangan ke dalam buku

-Book III about Obligation 1. Article 1401: in the case of subrogation 2. Article 1405: Offer cash payments followed by deposit or safekeeping 3. Article 1406: Storage or consignment in the event of a cash payment offer 4. Article 1682: Grant 5. Article 1683: Authorization to receive a grant 6. Article 1945: Power to appoint oaths II. What is stated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies 1. Article 7 paragraph 1: Deed of Establishment or Articles of Association of PT 2. Article 21 paragraph 4: Amendments to the Company's Articles of Association (f) What other obligations or responsibilities does the notary have (e.g. participation in tax registration)? Other authorities of the notary include: - Legalization of letters under the hand, namely ensuring that the person signing is the person referred to in the letter. - Waarmerking letter: registering a letter under the hand into a book waarmerking

85

waarmerking - Legalisasi fotcopy, yaitu

mencocokan fotokopi suatu surat dengan aslinya

Selain itu, dalam membuat akta perusahaan, jasa notaris juga dapat meliputi pendaftaran NPWP dan pengurusan perijinan perusahaan. 8) Iklan (a) Apa pemahaman Anda tentang periklanan? Apakah iklan langsung dan tidak langsung dari notaris individu diizinkan atau dilarang? Periklanan adalah komunikasi pemasaran yang menggunakan pesan non-pribadi yang disponsori secara terbuka untuk mempromosikan atau menjual produk, layanan, atau gagasan Pemasaran Langsung: Total kegiatan yang digunakan penjual untuk mengarahkan upaya kepada audiens target menggunakan satu atau lebih media (penjualan langsung, surat langsung, pemasaran jarak jauh, iklan tindakan langsung, penjualan katalog, penjualan kabel, dll.) Pada dasarnya, ketika sebuah perusahaan berkomunikasi langsung dengan konsumen individu dengan cara satu-ke-satu, itu dapat dianggap pemasaran langsung. Beberapa contoh pemasaran langsung meliputi: . Penjualan langsung . Surat / katalog langsung . Email Pemasaran . Telemarketing

- Legalization of photcopy, which is matching the photocopy of a letter to the original In addition, in making company deeds, notary services can also include NPWP registration and management of company licenses. 8) Advertising (a) What is your understanding of advertising? Is direct and indirect advertising of an individual notary permissible or prohibited? Advertising is marketing communication that uses non-personal messages that are openly sponsored to promote or sell products, services, or ideas Direct Marketing: Total activities used by sellers to direct efforts to the target audience using one or more media (direct sales, direct mail, remote marketing, direct action advertising, catalog sales, cable sales, etc.) Basically, when a company communicates directly with individual consumers in a one-to-one way, it can be considered direct marketing. Some examples of direct marketing include: . Direct sales . Direct mail / catalog . Email Marketing . Telemarketing

86

Pemasaran Tidak Langsung: Total kegiatan yang dilakukan penjual secara langsung tanpa komunikasi satu-satu. Pemasaran tidak langsung biasanya dianggap sebagai pendekatan "media". bentuk-bentuk iklan selain di surat kabar dan majalah, dll., misalnya menggunakan produk dalam acara televisi, memberikan produk secara gratis, atau mensponsori acara atau kegiatan (= membayar untuk mereka): Beberapa contoh pemasaran tidak langsung meliputi: • Pemasaran digital / internet • pemasaran gerilya •Pemasaran viral • TV, koran, iklan radio • iklan Billboard • Merchandising Eceran Sehubungan dengan promosi dan pengiklanan, Notaris di Indonesia dilarang melakukan promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik (pasal 4 kode etik) dalam bentuk: a. Iklan; b. Ucapan selamat; c. Ucapan belasungkawa; d. Ucapan terima kasih; e. Kegiatan pemasaran; f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga; Namun demikian terdapat beberapa pengecualian dalam hal pengiklanan yang dilakukan oleh notaris. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 5

Indirect Marketing: The total activities carried out by the seller directly without one-on-one communication. Indirect marketing is usually considered a "media" approach. forms of advertising other than in newspapers and magazines, etc., for example using products on television shows, providing products for free, or sponsoring events or activities (= paying for them): Some examples of indirect marketing include: • Digital marketing / internet • guerrilla marketing • Viral marketing •TV, newspapers, radio advertisements • Billboard ads • Retail Merchandising In connection with promotion and advertising, Notaries in Indonesia are prohibited from carrying out self-promotion, either alone or jointly, by including their names and positions, using printed and / or electronic media (article 4 of the code) in the form of: a. Advertisement; b. Congratulations; c. Condolences; d. Thank-you note; e. Marketing activities; f. Sponsor activities, both in the social, religious and sports fields; However, there are some exceptions in the case of advertising carried out by a notary. This exception is regulated in Article 5 of the Code of Ethics,

87

Kode Etik, antara lain: 1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja 2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansiinstansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. 3. Memasang 1 (satu) tanda penujuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris (b) Tolong jelaskan tindakan apa yang diizinkan? Dalam hal ada yang melanggar ketentuan diatas, maka notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Kode Etik. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa a. Teguran; b. Peringatan; c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan

including: 1. Giving congratulations, grieving words by using greeting cards, letters, bouquets of flowers or other media that do not include Notaries, but only names 2. Loading the name and address of the Notary in the telephone, fax and telex guidebook, which is officially published by PT. Telkom and / or other agencies and / or official institutions. 3. Installing 1 (one) road markers with sizes not exceeding 20 cm x 50 cm, white base, black letters, without including the name of the Notary and installed within a maximum radius of 100 meters from the Notary's office (b) Please explain what measures are permitted? In the event that someone violates the above provisions, the notary may be penalized as specified in the Code of Ethics. Sanctions imposed on members who violate the Code can be a. Reprimand; b. Warning; c. Schorsing (temporary dismissal) from membership of the Association; d. Onzetting (dismissal) from Association membership; e. Disrespectful dismissal from membership of the Association. 2. The imposition of sanctions as described above for members who violate the Code of Ethics is adjusted to the quantity and quality of violations

88

dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, organisasi membentuk Dewan Kehormatan notaris yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. (c) Apakah ada semacam iklan grup melalui asosiasi profesional di negara Anda? Tidak ada.

committed by the member. To ensure that there are no violations committed by the notary, the organization establishes an Honorary Notary Council whose duty is to examine violations of the Code of Ethics and impose sanctions on violators. (c) Is there some kind of group advertising through professional associations in your country? No.

VI. Unsur Penting dalam Akta Notaris /Essential Feautures of the Notarial Act

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

According to Article 1 number 7 of UUJN, Notary deed hereinafter referred to as the Deed is an authentic deed made by or in the presence of Notary pursuant to the form and procedure set forth in this Law.

Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Dalam Hukum (Acara) Perdata (Pasal 138, 165, 167 Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri atas:

Deed is an article that is deliberately made to be used as evidence. In Civil Code (Article 138, 165, 167 Herzien Inlandsch Reglement, Article 1868 of the Civil Code), evidence that is legal or recognized by law consists of:

89

a. bukti tulisan; a. written evidence; b. bukti saksi-saksi; b. witnesses evidence; c. persangkaan-persangkaan; c. assumptions; d. pengakuan; d. confession; e. sumpah.

e. oath.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberi pengertian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan akta otentik. Walaupun demikian, istilah dan pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Buku Ke-4 Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Bukti dan Daluwarsa. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber untuk otentisitasnya akta Notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi Akta.

UUJN does not provide any further understanding of what is meant by an authentic deed. However, the terms and definitions of authentic deed can be found in the Fourth Book of Article 1868 of the Civil Code on Evidence and Expiration. Article 1868 The Civil Code is the source of authenticity of the Notary deed, which is also the legality of the existence of the Deed.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan Pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

According to Article 1868 of the Civil Code, the definition of an authentic deed is a deed drawn up in the form specified by law by or in the presence of the competent public official for the place where the deed was made. According to the provisions of this Article, a deed can be said to be authentic if it meets the following elements, namely:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang

1. Made in the form specified by the Act

Akta memiliki formalitas pembuatan serta peresmiannya. Agar memenuhi syarat sebagai akta otentik, Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan

The deed has the formality of its execution and inauguration. In order to fulfill the requirements as an authentic deed, the Deed must be drawn up in the form determined by

90

oleh Undang-Undang dan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai sifat dan bentuk akta Notaris dapat ditemukan dalam Pasal 38 dalam UUJN sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

the Act and must fulfill the conditions as stated in the Notary Position Act. Provisions regarding the nature and form of a Notary deed can be found in Article 38 of UUJN as described below.

2. Akta dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum

2. Act made by (door) or in front (ten overstaan) a Public Officer

Akta harus dibuat di hadapan atau oleh pajabat umum (openbaar ambtenaar). Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa Akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya (berita acara rapat, protes wesel dan lain-lain.). Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan Akta bersumber dari Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

The Deed must be drawn up before or by public officer (openbaar ambtenaar). The word "before" indicates that the Deed was made on the request of a person, while the Deed drawn up "by" the public officer due to an event, examination, decision and so forth (meeting news, drafts protest and so forth). The authority of a Notary as a public officer in the making of the Deed sourced from the Article 1 point 7 of UUJN, therefore the Deed drawn up by the Notary in the Notary position acquires the nature of the authentic act as referred in Article 1868 of the Civil Code.

3. Dibuat di wilayah Pejabat Umum yang berwenang

3. Drawn up in the area of the authorized Public Officer

Syarat ketiga adalah bahwa The third condition is whereas the

91

pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat Akta tersebut dibuat. Berwenang dalam ini khususnya menyangkut:

public officer must be authorized for that purpose at the place where the Deed is drawn up. This authority specifically concerns:

a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya

a. the Notary position and the type of deed the Notary made

Notaris dianggap “tidak berwenang” hanya dalam beberapa hal atau keadaan, misalnya bila berada di daerah yang tidak termasuk dalam wilayah kedudukannya. Bila seorang Notaris berada di luar wilayah kedudukannya dan ternyata membuat Akta, maka ia bersalah membuat pemalsuan material. Seorang Notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat, akan tetapi terdapat pengecualian wewenang yang ditugaskan kepada Notaris, antara lain berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik, yang semuanya wewenang kepolisian, ia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran, yang semuanya adalah wewenang pegawai catatan sipil, serta risalah lelang.

Notary is considered "unauthorized" in just a few cases or circumstances, for example if they are in an area that does not belong to their territories. When a Notary is outside the territory of which he/she is acting on the Deed, he/she shall be guilty of material falsification. A Notary may make all deeds in the area of notary, however there are exceptions to the authority assigned to a Notary, such as news of traffic violation or good behavioral evidence, all of which are police authority, nor can they make marriage deed, death act, birth certificate, who are all competent civil servants, and minutes of auction.

Notaris tidak berwenang membuat Akta untuk kepentingan orang tertentu.

Notary are not authorized to make Deed for the benefit of particular people. These

92

Adapun batasan ini dibuat dengan maksud untuk menghindari terjadinya tindakan yang memihak dan penyalahgunaan wewenang. Pasal 52 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) UUJN mengatur bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat Akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri perantaraan kuasa, kecuali suami/istri atau orang tersebut menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris bersangkutan. Bila Notaris tidak menaati ketentuan tersebut, maka Akta yang dibuatnya hanya berlaku sebagai alat pembuktian surat di bawah tangan.

restrictions are made with the intention of avoiding actions that take sides and abuse of authority. Article 52 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) of UUJN stipulates that Notary are not permitted to make Deeds for themselves, their wives or other people who have family relations with the Notary, either by reason of marriage or by reason of blood relations in a straight line down and/or sideways up to the third degree, as well as being a party to self mediation of power, unless the husband/wife or person becomes an appearer in auction, or general contracting or becoming a member of meeting whose minutes are drawn up by the Notary. If the Notary does not comply with these provisions, therefore the Deed which had been drawn up shall only applies as a proof of letter which privately drawn up.

b. Hari dan tanggal pembuatan Akta

b. Day and date of drawn up the Deed

Seorang Notaris harus berwenang pada tanggal akta dibuat. Notaris yang sudah

A Notary must be authorized on the date of the Deed is made. A Notary who has been

93

diangkat, tetapi belum disumpah dan seorang Notaris yang sedang bercuti, tidak berwenang membuat akta otentiksampai penyumpahannya dilaksanakan, cutinya berakhir atau cuti dihentikan atas permintaan sendiri.

appointed, but has not been sworn in and a Notary who is on leave, is not authorized to make an authentic deed until the oath is carried out, the leave ends or leave is stopped at the Notary request.

c. Tempat di mana Akta dibuat c. The place where the Deed is drawn up

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengangkatan mana dilakukan untuk suatu wilayah (propinsi). Selain batas wilayah ini, berlaku pula ketentuan kode etik bagi kalangan Notaris sehingga terdapat pembatasan wilayah kerja Notaris.

Notary was appointed by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Appointment where is done for an area (province). In addition to these territorial boundaries, a code of ethics applies to Notary so that there are restrictions on the Notary's working area.

Sifat/Golongan Akta

Character / Category of Deed

Menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat 2 (dua) sifat/golongan Akta, yaitu:

According to the form and procedure stipulated in UUJN, there are 2 (two) Deed/categories of Deed, namely:

1. Akta yang dibuat oleh Notaris (akta relaas atau akta pejabat)

1. Deed drawn up by a Notary (relaas deed or official deed)

Akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian secara otentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh

Deed drawn up by a Notary accomodate authentic descriptions of the Notary regarding an action taken or a condition that is seen or witnessed by a Notary, for example

94

Notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain. Dalam akta relaas atau akta pejabat, masih tetap sah sebagai alat pembuktian apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta tersebut, asal disebutkan oleh Notaris apa sebabnya penghadap tidak menandatangani Akta tersebut.

minutes of meeting/ minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders of a limited liability company, budel registration certificate, and others. In the relaas deed or deed of official, it is still valid as proof if one of the parties does not sign the Deed, as long as it is stated by the Notary why the appearer does not sign the Deed.

2. Akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta partij)

2. Deed drawn up before a Notary (partij deed)

Akta yang dibuat di hadapan Notaris dan memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit dan sebagainya. Pada akta partij, penandatanganan oleh penghadap merupakan keharusan. Masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan yang penting, dengan anggapan bahwa penandatangan berarti terikat terhadap apa yang telah ditulisnya atau di bawah mana ia membubuhi sidik jarinya. Penandatanganan adalah suatu fakta hukum, suatu penyataan kemauan dari penandatangan bahwa ia dengan membubuhi tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya

Deed which drawn up before a Notary and accomodate a description of what is explained or told by the parties before the Notary, for example a credit agreement and so on. On partij deed, signing by the appearer is a must. The society considers the affixing of signatures to be an important action, assuming that the signatory means being bound to what the signatory has written or under which the signatory affix the signatory’s fingerprints. Signing is a legal fact, an expression of the willingness of the signatory that the signatory affixes the signatory signature under an article requiring that the writing in the law be regarded as the signatory’s own writing. If the Deed is not signed by the appearer, then it will cause other legal consequences, if in the case of an

95

sendiri. Apabila Akta tidak ditandatangani oleh penghadap, maka akan menimbulkan akibat hukum lain, apabila dalam hal perjanjian, maka penghadap dapat dianggap tidak menyetujui perjanjian tersebut, kecuali apabila terdapat alasan-alasan kuat, terutama dalam hal fisik sehingga menyebabkan Akta tidak dapat ditandatangani dan alasan tersebut harus dicantumkan jelas oleh Notaris dalam akta bersangkutan.

agreement, the appearer may be deemed not to agree to the agreement, except if there are strong reasons, especially in the physical case that the Deed cannot be signed and that clearly stated by the Notary in the relevant deed.

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

The Strength of Evidence of Notary Deed

Akta maupun surat dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting dari kedua jenis akta tersebut terletak pada nilai pembuktiannya. Akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan kesempurnaan akta sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain seperti yang tertulis dalam akta tersebut.

Deeds and letters which privately drawn up are made for the purpose of being used as evidence. The important difference from the two types of deed lies in the value of evidence. Authentic deeds have perfect evidence (Article 1870 of the Civil Code). With the perfection of the Deed as evidence, the Deed must be seen as it is, it does not need to be assessed or interpreted differently, other than as stated in the deed.

Suatu Akta merupakan keterangan Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum dan ditujukan untuk menjamin:

A Deed is a notary statement in the position as Public Officer and is intended to guarantee:

a. kehadiran para penghadap; a. presence of appearers; b. pada tempat tertentu; b. at a particular place; c. pada tanggal tertentu; c. on a particular date; d. benar para penghadap d. it is true that the appearers provide

96

memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Akta atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam Akta;

information as stated in the Deed or the situation as stated in the Deed;

e. benar ditandatangani oleh para penghadap untuk Akta pihak (akta partij).

e. correctly signed by the appearers for the party Deed (partij deed).

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan bahwa akta Notaris berupa akta partij harus ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan merupakan suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari orang yang menandatangani agar orang tersebut dapat diindividualisasikan. Pembubuhan tanda tangan mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai identifikasi dan penyataan kehendak. Tanda tangan dalam akta bertujuan agar para pihak tidak dapat memungkiri fakta yang dinyatakan. Dengan individualisasi tersebut, diharapkan pihak lain dapat melakukan verifikasi.

Article 44 paragraph (2) of UUJN requires that a Notary deed in the form of a partij deed must be signed by the parties concerned. A signature is an arrangement (letter) of a sign in the form of writing from the person signing so that the person can be individualized. Affixing a signature has several functions, including the identification and revelation of the will. The signature in the deed is intended so that the parties cannot deny the fact stated. With this individualization, it is expected that other parties can conduct the verification.

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi apabila Akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat

Article 1870 of the Civil Code stipulates that an authentic deed provides between the parties and their heirs or persons who have rights over them, a perfect proof of what is stipulated in it. From these provisions, it can be concluded that the Deed has absolute power as evidence, especially if the Deed stipulates an agreement that binds both parties to the agreement. Therefore, if there is any dispute between the parties who make the agreement, then what is in the

97

perjanjian tersebut. Jadi, apabila antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta otentik itu dianggap merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain. Di sini, akta otentik memberikan fungsi penting dan praktek hukum sehari-hari, yaitu memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

authentic deed is considered as perfect evidence, so that it does not need to be proven by other means of proof. Here, authentic deeds provide important functions and daily legal practices, which facilitate verification and provide stronger legal certainty.

Adapun surat dibawah tangan yang masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan dengan alat-alat pembuktian lainnya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa surat dibawah tangan merupakan permulaan bukti tertulis.

As for the letter which privately drawn up is still be deniable and only has the perfect force of proof if recognized by both parties or strengthened by other evidentiary tools. Therefore, it is said that the letter which privately drawn up is the beginning of written evidence.

Secara umum, kekuatan pembuktian pada setiap akta otentik, termasuk pula Akta yang dibuat Notaris, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian sebagai berikut:

In general, the strength of evidence on each authentic deed, including the Deed drawn up by Notary, can be divided into 3 (three) types of evidentiary strength as follows:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar

1. Outward strength of evidence of external strength of evidence

Kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar Akta dapat berlaku sebagai akta otentik.

Outward strength of evidence of external strength of evidence is the formal requirements needed for the Deed to be valid as an authentic deed.

Syarat-syarat formal yang diperlukan agar Akta dapat berlaku

The formal requirements needed for the Deed to be valid as authentic

98

sebagai akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

deeds based on the provisions of Article 38 paragraph (1), paragraph (4), and paragraph (5) of the Notary Position Act are as follows:

Setiap Akta harus terdiri atas:

Each Deed must consist of:

a. awal Akta atau kepala Akta, yang memuat:

a. beginning of Deed or head of Deed, which stipulates:

(i) judul Akta;

(i) title of Deed;

(ii) nomor Akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; serta

(ii) number of Deeds, time, days, dates, months and years; and

(iii) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;

(iii) the full name and place of domicile of the Notary;

b. badan Akta, yang memuat:

b. body of Deed, which stipulates:

(i) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

(i) full name, place and date of birth, nationality, occupation, position, position, place of residence of the occupants and/or the person they represent;

(ii) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

(ii) a description of the position of the appearer;

(iii) isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang

(iii)the contents of the Deed which are the wishes and desires of the parties concerned; and

99

berkepentingan; serta

c. akhir atau penutup Akta, yang memuat:

c. end or closing of Deed, which contains:

(i) uraian tentang pembacaan Akta dan uraian tentang penandatanganan, tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

(i) a description of the reading of the Deed and a description of the signing, place of signing or translation of the Deed if any;

(ii) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; serta

(ii) full name, place and date of birth, occupation, position, position and residence of each witness of the Deed; and

(iii) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian dan jumlah perubahannya.

(iii) a description of the absence of changes that occur in the making of the Deed or description of any changes that can be in the form of additions, deletions, or changes and the number of changes.

Dalam hal Akta dibuat oleh Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, Akta juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

In the event that the Deed is made by a Temporary Notary Officials, in addition to the provisions as referred to in letters a, b and c as abovementioned, the Deed also includes the number and date of appointment, and the official who appoints it.

100

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

In accordance to the provisions of Article 39 paragraph (1) of the Notary Position Act, the Attendant must fulfill the following conditions:

a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan

a. at least 18 (eighteen) years old or married; and

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

b. capable of carrying out legal actions;

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;

c. understand the language used in the Deed;

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

d. be able to affix the signature and initial; and

e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

e. do not have marital relations or blood relations in a straight line up or down without limitation of degrees and side lines up to the third degree with a Notary or the parties.

Saksi sebagaimana dimaksud di atas harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

The witness as referred abovementioned must be known by a Notary or introduced to a Notary or explained about his/her identity and authority to a Notary by the appearer. An introduction or statement about the identity and authority of witnesses is expressly stated in the Deed.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris, Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang

In accordance to the provisions of Article 43 of UUJN, the Deed must be made in Indonesian language. In the event that the appearer does not understand the language used in the

101

digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

Deed, the Notary is obliged to translate or explain the contents of the Deed in a language understood by the appearer.

Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Dalam hal Akta dibuat dalam bahasa asing, Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia dengan terjemahannya, maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

If the parties require, the Deed may be drawn up in a foreign language. In the event that the Deed is made in a foreign language, the Notary is obliged to translate the Deed into Indonesian language. If the Notary cannot translate or explain it, the Deed is translated or explained by an official translator. In the event that there are differences in the interpretation of the contents of the Deed made in Indonesian language with the translation, the Deed made in Indonesian language is used.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris, segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya. Alasan sebagaimana dimaksud dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

In accordance to the provisions of Article 44 of the Act of Notary Position, as soon as the Deed is read, the Deed is signed by each appearer, witnesses, and Notary, unless there is an appearer who cannot affix the appearer signature by stating the reason. The reasons referred to are stated expressly at the end of the Deed.

Dalam hal terdapat penerjemah resmi yang hadir untuk membantu menerjemahkan isi Akta, maka Akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan

In case there is an official translator present to help translate the content of the Deed, then the Deed is signed by the appearer, Notary, witnesses, and official translator. Readings,

102

penerjemah resmi. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

translations or explanations, and signing are expressly stated at the end of the Deed.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris, isi Akta dilarang untuk diubah dengan, diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus dan/atau ditulis tindih. Perubahan isi Akta hanya dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

In accordance to the provisions of Article 48 of UUJN, the contents of the Deed are prohibited from being changed with, replaced, added, crossed out, inserted, deleted and/or written over. Changes in the contents of the Deed can only be done and valid if the change is initialed or given another sign of ratification by the appearer, witnesses, and Notary. Violation of this provision results in a Deed only having proof power as privately drawn up letter and can be a reason for those who suffer losses to demand reimbursement, compensation and interest to the Notary.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, setiap perubahan atas Akta dibuat di sisi kiri Akta. Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. Pelanggaran

In accordance to the provisions of Article 49 paragraph (1) and paragraph (2) of the Notary Position Act, each change to the Deed is made on the left side of the Deed. In the event that a change cannot be made on the left side of the Deed, the change is made at the end of the Deed, before the closing of the Deed, by designating the changed part or by inserting an additional sheet. Changes made without pointing to the changed part result in the change being canceled. Violation of this provision results in a Deed only

103

terhadap ketentuan ini mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai suratdibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

having proof power as an privately drawn up letter and can be a reason for those who suffer losses to demand reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Jabatan Notaris, jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta. Pencoretan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud, perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Jabatan Notaris.

In accordance to the provisions of Article 50 of the Notary Position Act, if the Deed needs to be written off words, letters, or numbers, deletion is carried out in such a way that it can be read in accordance with what was originally stated, and the number of words, letters or numbers crossed left Deed. The write-off as intended is declared valid after being initialed or given another sign of ratification by the appearer, witnesses, and Notary. In the event of other changes to the write-off as intended, the change shall be made on the left side of the Deed in accordance with the provisions referred to in Article 49 of UUJN.

Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

At the closing of each Deed it is stated about the presence or absence of changes to the deletion.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk

In accordance to the provisions of Article 51 of the Act of Notary Position, the Notary is authorized to

104

membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan sebagaimana dimaksud dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada para pihak.

correct written errors and/or typographical errors stipulated in the Minutes of Deed that have been signed. Correction as referred to is carried out in the presence of the appearer, witnesses and Notary as outlined in the minutes and provide notes on this matter to the Minutes of the original Deed by stating the date and number of the Deed of Correction Minutes. The copy of the Deed of correction as referred to must be submitted to the parties.

Sebagai alat bukti, maka material yang digunakan untuk menerakan tulisan tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

As a proof, the material used to carry out the writing must meet several requirements, including:

a. ketahanan akan jenis material yang dipergunakan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sehingga aktanya tetap bertahan ketika disimpan;

a. resistance to the type of material used. This is related to the Notary's obligation to make a minuta deed and keep a deed of minuta so that the deed will survive when stored;

b. ketahanan terhadap pemalsuan sehingga lebih memberikan jaminan bagi para pihak;

b. resistance to counterfeiting so as to provide guarantees for the parties;

c. orisinalitas bahwa hanya ada satu minuta akta yang ‘asli’, kecuali untuk akta in originally yang dibuat dalam beberapa rangkap yang tetap dianggap ‘asli’;

c. originality that there is only one 'original' deed, except for the original deed made in multiple copies which is still considered 'original';

d. publisitas bagi para pihak d. publicity for interested parties to

105

yang berkepentingan untuk melihatnya;

see it;

e. data-data yang terdapat dalam akta dapat segera diketahui atau mudah terlihat;

e. The data contained in the deed can be immediately known or easily visible;

f. fisik Akta mudah dipindahkan.

f. physical Deed is easy to move.

2. Kekuatan pembuktian formal ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam Akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap kepada Notaris.

2. The force of formal proof is the certainty that the event and fact in the Deed is actually done by the Notary or explained by the parties who appear before the Notary.

3. Kekuatan pembuktian materil ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam Akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat Akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

3. The force of material proof is the certainty that what is stipulated in the Deed is a valid proof of the parties who drawn up the Deed or those who have rights and are generally accepted, unless there is evidence to the contrary.

VII. Prosedur Otentikasi /Authentication Procedures Pertanyaan : 1. Bagaimana tata cara dan

prosedur, di negara anda, suatu surat dapat dikatakan sebagai akta otentik?

2. Di negara anda, siapa saja yang berwenang membuat akta otentik?

Jawaban : 1. Surat sebagai sebagai alat

pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam dua

Questions: 1. How is the procedure, in your

country, a letter can be regarded as an authentic deed?

2. In your country, who is authorized to make authentic deed? Answers: 1. Letters as written proofs can be

distinguished in deeds and letters instead of deeds. Deeds can be divided into two parts, namely:

106

bagian yaitu: a. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Pegawai Umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Berdasarkan Pasal 1857 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Hal ini dapat diartikan bahwa tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya. Akta dibawah tangan bentuknya bebas, dan pembuatannya tidak harus dihadapan Pejabat Umum.

b. Akta otentik Berdasarkan Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 165 akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalam nya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah

a. Unnotarized Deed Method of making unnotarized deed

is not carried out by and or before the Public Employee Official, but only by the interested party.

Based on Article 1857 of the Code of

Civil Law, if unnotarized deed is recognized by the person to whom it is intended to be used, then the deed can be a perfect proof for the person who signed and his heirs and those who obtained the right from him. This can be interpreted that it still has the power of proof as long as it is not denied by the signer. There is no official form of unnotarized deed, and does not have to be done before a Public Officials.

b. Authentic deed Based on Herziene Indonesisch

Reglement (HIR) Article 165 authentic deed, namely a deed made by or before an official authorized to do so, constitutes complete evidence between the parties and their heirs and those who have the right thereof concerning what is stated in the deed and even about what is stated in as mere notice; but the latter is only in so far as the person being told is closely related to the subject of the deed. Based on Article 1868 the Code

107

sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh/ dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN, akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oelh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Akta itu harus dibuat dalam

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Akta otentik memiliki bentuk dan pola sendiri yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 UUJN, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas: a. awal akta atau kepala akta; b. badan akta; dan c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat: a. judul akta;

of Civil Law, referred to as an authentic deed is a deed made in the form specified by the Law by / before the authorized officials for it on the place of the deed made.

Based on Article 1 number 7 of UUJN, Notary deed hereinafter referred to as Deed is an authentic deed made by or before Notary according to the form and procedure stipulated in this Act.

According to Article 1868 of the Code of Civil Law, an authentic deed must meet the following requirements:

1. Form of the deed is determined by

law. Authentic deeds have their own forms and patterns that are determined by law and must meet the conditions stated in Article 38 paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, and paragraph 4 of UUJN, which reads as follows: (1) Each Notary deed consists of: a. beginning of deed or head of deed; b. deed body; and c. end or closing deed. (2) The beginning of the deed or head of the deed contains: a. title of deed; b. deed number;

108

b. nomor akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan

tahun; dan d. nama lengkap dan tempat

kedudukan Notaris. (3) Badan akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan,kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat: a. uraian tentang pembacaan

akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau Penerjemahan akta apabila ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,

c. hours, days, dates, months and years; and d. full name and place of residence of the Notary. (3) The deed body contains: a. full name, place and date of birth, nationality, occupation, position, position, place of residence of the occupants and / or the person they represent; b. a description of the position of acting beholder; c. the contents of the deed which are the wishes and desires of the parties concerned; and d. full name, place and date of birth, as well as occupation, position, position and residence of each identifying witness.

(4) The end or closing of the deed contains: a. description of the reading of the deed as referred to in Article 16 paragraph (1) letter I or Article 16 paragraph (7); b. a description of the signing and place of signing or Translation of the deed if any; c. full name, place and date of birth, occupation, position, position and

109

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

2. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

residence of each witness deed; and d. a description of the absence of changes that occur in making a deed or a description of any changes that can be in the form of additions, deletions, or replacements.

2. The deed must be made by or before a public official Based on Article 1 number 1 of UUJN, a Notary is a authorized public official who make authentic deeds and other authorities as referred to in this law. Article 15 paragraph 1 of UUJN states that the Notary has the authority to make authentic deeds regarding all acts, agreements and provisions required by legislation and / or what the interested party requires to be stated in an authentic deed, guaranteeing the date of making a deed, save the deed, provide grosse, copy and quotation of deed, all of which as long as the making of the deeds is not also assigned or excluded to other officials or other people as stipulated by law.

110

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, akan tetapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

2. Di Indonesia yang dapat membuat akta otentik adalah Pejabat Umum. Akta otentik dibuat dihadapan seorang Pejabat Umum Negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan, selain itu seorang pejabat umum negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta otentik. Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

3. Public Official by or before whom the deed is made, must have the authority to make the deed. Public officials are positions held or given to those who are authorized by the rule of law in making authentic deeds. Notary as a public official to him is given the authority to make an authentic deed, therefore the Notary is definitely a Public Official, but the Public Official is not necessarily a Notary, because Public Official can be carried by the Conveyancers or Auction Officer.

2. In Indonesia, which can make an authentic deed is a Public Official. Authentic deeds are made before a State Public Official so that the legality can be ascertained, besides that a public official of the state does not have an alignment in making authentic deeds. Public officials are positions held or given to those who are authorized by the rule of law in making authentic deeds. Based on Article 1 paragraph 1 of UUJN, a Notary is a public official authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in this Law. Notary in UUJN qualifies as a public official, but the qualification of a notary as a public official is not only for the notary because now like the

111

Undang-Undang ini. Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi notaris sebagai pejabat umum tidak hanya untuk notaris saja karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada notaris bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja.

conveyancer is also qualified as a Public Officer and Auction Officer. Giving qualifications as general officials to other officials other than to the notary is contrary to the meaning of the public official itself, because like Conveyancers only makes certain deeds relating to the land with the type of deed that has been determined, and auction officials are only for auction.

VIII. Peranan Notaris Dalam Melawan Kejahatan, Khususnya

Pencucian Uang / The Role Of Notaries In The Fight Against Crime, In Particular Money Laundering

1. Jelaskan peranan notaris

dalam melawan kejahatan, khususnya dalam hal pencucian uang.

Sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan berhubungan dengan Transaksi Keuangan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, notaris wajib

1. Please explain the obligation of notaries in the fight againts crime, in particular money laundering.

In line with the recommendations issued by the Financial Action Task Force (FATF) which states that for certain professions that engage in Financial Transactions for interests or for and on behalf of Service Users, the notary must report the Transaction to the Financial Intelligence Unit (in this case PPATK).

112

melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit (dalam hal ini adalah PPATK). Notaris dalam mendukung pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan diwajibkan mendaftarkan pada suatu platform/ aplikasi yang bernama Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) pada laman PPATK yang mana hal ini baru saja dimulai pada akhir tahun 2018 sampai dengan Februari 2019.

2. Jika ada kewajiban

melaporkan: berapa banyak kasus pencucian uang yang telah dilaporkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di negara anda? tbc (apakah bisa diakses oleh publik?)

3. Dalam hal apa notaris dibebaskan dari kewajiban pelaporan?

Bahwa sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan

Notaries in support of the implementation of the reporting of suspicious financial transactions are required to register on a platform / application called Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) on PPATK page which has just begun at the end of 2018 until February 2019.

2. If there is an obligation to

report: How many cases of money laundering have been reproted in your country in the last 3 years?

3. In which cases are notaries exempt from the reporting obligation?

Before carrying out his position the notary must say the Oath / promise as referred to in the paragraph read as follows: "I swear / promise: that I will obey and be loyal to the Republic of Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Notary Position and other laws and regulations. That I will carry out my position with trust, honesty, thoroughness, independence and

113

lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.” Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiaakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali UU menentukan lain. Lebih lanut dijelaskan bahwa Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Termasuk notaris yang menjalankan fungsinya sebagai Majelis Pengawas Daerah diwajibkan untuk merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan. Namun terdapat silang pendapat mengenai kewajiban jabatan dalam

impartiality. that I will maintain my attitude, behavior, and will carry out my obligations in accordance with the professional code of ethics, honor, dignity, and my responsibility as a Notary. That I will keep the contents of the deed confidential and information obtained in the implementation of my position. That I can be appointed in this position, either directly or indirectly, with whatever name or pretext, never and will not give or promise anything to anyone. " In carrying out his position, the Notary must cover everything about the Deed he made and all information obtained in order to make Deed in accordance with the oath / promise of office, unless the Act stipulates otherwise. More lanut explained that the obligation to keep everything related to deeds and other documents confidential is to protect the interests of all parties related to the deed. Including notaries who carry out their functions as the Regional Supervisory Board are required to keep the contents of the deed and the results of the examination confidential.

However, there is a cross-opinion regarding the position obligations in

114

menjaga kerahasiaan yang diatur oleh UU dan kewajiban pelaporan oleh profesi notaris yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Sehingga perlu dipertegas sejauh mana notaris dapat memberikan laporan dan keterangan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan ini. Pasal 4 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Penejelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f. UUJN Pasal 71 huruf c UUJN

4. Kasus-kasus apa sajakah yang

dapat dikenakan ancaman hukuman bagi notaris? Sepanjang mengenai profesi notaris pada umumnya, pengaturan ancaman hukuman bagi notaris lebih nenitikberatkan pada akta yang dibuat oleh notaris yang mana apabila tidak terpenuhi maupun melanggar maka dapat mengakibatkan akta yang dibuat notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan ataupun akta tersebut menjadi batal demi hukum dan bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris: 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; 3. pemberhentian sementara;

maintaining confidentiality regulated by the Act and the obligation of reporting by the notary profession as contained in Government Regulations. So it needs to be emphasized to what extent the notary can provide reports and information about this suspicious financial transaction. Article 4 of UUJN Article 16 paragraph (1) letter f UUJN Explanation of Article 16 paragraph (1) letter f UUJN Article 71 letter c UUJN 4. Which cases are subject to

threat of penalties for the notary?

As far as the notary profession in general, regulation regarding the punishment for a notary is more focused on the deed made by a notary which if not fulfilled or violated can result in the deed being unnotarized deed or deed null and void by law and for the parties those who suffer losses can demand reimbursement, compensation, and interest to the notary. Sanctions that can be imposed on the notary: 1. verbal reprimand; 2. written warning; 3. temporary dismissal;

115

4. pemberhentian dengan hormat; atau

5. pemberhentian dengan tidak hormat.

Lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, notaris yang tidak melaksanakannya dapat dikenakan sanksi administratif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tatacara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Pengumuman Bersama Kementerian Hukum Dan Ham Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

4. respectful dismissal; or 5. disrespectful dismissal. Furthermore, regarding the obligation to report suspicious financial transactions, a notary who does not implement it can be subject to administrative sanctions. Republic of Indonesia Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes Republic of Indonesia Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties in Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center Number 11 of 2016 concerning Procedures for Submitting Suspicious Financial Transaction Reports for Professionals Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principles of Identifying Users of Services for Notaries Announcement with the Ministry of Law and Human Rights Cq. Directorate General of General Legal Administration, Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK),

116

and Indonesian Notary Association (INI).

IX. Organisasi Notaris /Organisation of the Notarial Office 1. Apakah notaris wajib

menjalankan langkah-langkah khusus (menerapkan standar tertentu)? Dalam hal organisasi kantor notaris, tidak ada aturan yang mewajiban notaris untuk mengikuti maupun menerapkan struktur organisasi tertentu.

2. Apakah peraturan ini untuk pembelian peralatan kerja tertentu? Apakah ada ketentuan khusus mengenai pegawai notaris? Dapatkah pihak lain (Menteri Hukum dan HAM, badan notaris) mensyaratkan notaris untuk mempekerjakan orang-orang tertentu? Jika demikian, jelaskan bentuk konkrit dari kewajiban ini. Siapa yang yang membayar orang-orang tersebut?

Tidak ada persyaratan khusus mengenai peralatan kerja tertentu yang harus digunakan notaris. Pengaturan lebih ditujukan kepada keseragaman produk dan pelayanan hukum:

1. Is the notary obliged to take specific measures?

In case of notarial office organizations, there are no rules that require notaries to be followed, and ask for certain organizational structures.

2. Are these regulations for the purchase of certain work equipment?

Are there any special provisions concerning the notary’s employees? Can other institution

(Ministry of Law and Human Rights, notary’s organization) require the notary to employee specific persons?

If so, please describe concrete form of this obligation. Who pays these persons?

There are no specific requirements regarding certain work equipment that notary must use. Arrangements are aimed more at uniformity of products and legal services:

117

-bentuk stempel 1) Cap/stempel Notaris berbentuk

lingkaran dengan ukuran lingkaran luarberdiameter 3.5 (tiga koma lima) sentimeter dan lingkaran dalam 2.5(dua koma lima) sentimeter.

2) Jarak antara lingkaran luar dan lingkaran dalam sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 0.5 (nol koma lima) sentimeter.

3) Ruang pada lingkaran dalam memuat lambang Negara Republik Indonesia.

4) Ruang di antara lingkaran luar dan lingkaran dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituliskan nama alamat lengkap atau nama lengkap dan gelar, jabatan dan tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.HT.03.10 TAHUN 2007 TentangBentuk Dan Ukuran Cap/Stempel Notaris. -papan nama Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat : a. Nama lengkap dan gelar yang

sah; b. Tanggal dan nomor Surat

Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;

- stamp form 1) Notary stamp in the form of a

circle with an outer circle diameter of 3.5 (three point five) centimeters and a circle in 2.5 (two point five) centimeters.

2) The distance between the outer circle and the inner circle as referred to in paragraph (1) 0.5 (zero point five) centimeters.

3) Space in the circle in loading the symbol of the Republic of Indonesia.

4) The space between the outer circle and the inner circle as referred to in paragraph (2) is written the full address name or full name and title, position and place of residence of the concerned Notary.

Article 2 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.02.HT.03.10 OF 2007 concerning Form and Size of Notary Stamp / Stamp. -name plate Installing 1 (one) signboard in front of / in the office environment with a choice of sizes namely 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm or 200 cm x 80 cm, which contains: a. Full name and legal title; b. Date and number of the last appointment Decree as a Notary; c. Place of domicile; d. Office address and telephone / fax

118

c. Tempat kedudukan; d. Alamat kantor dan nomor

telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papannama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkanuntuk pemasangan papan nama dimaksud;

Pasal 3 angka 9 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Apakah ada kententuan kusus mengenai karyawan notaris? Sepanjang mengenai karyawan maka notaris tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan peraturan serta petunjuk pelaksanaannya. Dalam hal karyawan tersebut berhubungan langsung dengan akta yang dibuat oleh notaris, yaitu sebagai saksi akta maka selain UU Ketenagakerjaanbeserta peraturan dan petunjuk pelaksanaannya, maka lebih khusus lagi mengacu juga pada UUJN. Jika merujuk pada saksi akta, notaris dapat memperkerjakan 2 (dua) karyawan sebagai saksi akta yang masing-masing memenuhi persyaratan: • paling sedikit berumur 18

number. The base of the sign is white with black letters and the writing on the board must be clear and easy to read. Except in the office environment it is not possible to install the signboard in question; Article 3 number 9 Amendment to the Ethics Code of Extraordinary Congress of Indonesian Notary Association Banten, May 29-30 2015. Are there specific requirements regarding notary employees? Regarding employee, the notary is subject to Law Number 13 of 2004 concerning Manpower ("Manpower Law"), regulations and instructions for its implementation. In the event that the employee is directly related to the deed made by the notary, that is as a witness to the deed then in addition to the Manpower Law along with the regulations and implementation instructions, it also refers more specifically to UUJN. If referring to a witness deed, the notary may employ 2 (two) employees as deed witnesses who each fulfill the following requirements: • at least 18 (eighteen) years old or

119

(delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;

• cakap melakukan perbuatan hukum;

• mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;

• dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

• tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga denganNotaris atau para pihak.

Pasal 40 ayat (2) UUJN. Selain itu, notaris dilarang mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris laintanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerimapekerjaan dari karyawan kantor notaris lain. Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015. Namun, tidak ada ketentuan yang mewajibkan saksi akta harus berstatus sebagai karyawan notaris.

Dapatkah instansi lain (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, organisasi notaris) meminta notaris untuk memperkerjakan orang-orang tertentu?

previously married; • capable of carrying out legal actions; • understand the language used in the deed; • can sign and initial; and • does not have marital relations or blood relations in a straight line up or down without limitation of degrees and side lines up to the third degree with the Narrator or the parties. Article 40 paragraph (2) UUJN. In addition, notaries are prohibited to employ people who are still employees of other notary offices without prior approval from the notary concerned, including receiving employment from other notary office employees. Article 4 Amendments to the Ethical Code of Extraordinary Congress Notaries of the Indonesian Notary Association Banten, May 29-30 2015. However, there is no provision requiring the deed witness to be a notary employee. Can other agencies (the Ministry of Law and Human Rights, notary organizations) ask the notary to hire certain people? Notaries are appointed and dismissed

120

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak ASasi Manusia, namun demikian dalam menjalankan profesinya Notaris bersifat mandiri dan tidak berpihak sehingga dimungkinkan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manuisa dapat meminta notaris untuk memperkerjakan orang-orang tertetu apabila diperlukan. Pasal 2, Pasal 4 UUJN.

Siapa yang akan membayar orang-orang ini? Seusai dengan UUJJN dan peraturan mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia, notaris yang bertindak sebagai pemberi kerja berkewajiban memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan pengupahan yang berlaku.

PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

by the Minister of Law and Human Rights, however in carrying out their profession Notaries are independent and impartial so it is possible for the Ministry of Law and Human Rights to ask notaries to hire certain people if needed. Article 2, Article 4 of the UUJN. Who will pay for these people? After the UUJJN and labor regulations in Indonesia, a notary who acts as an employer is obliged to pay his employees in accordance with the applicable wage provisions. PP 78 of 2015 concerning Wages.

X. Penggunaan Teknologi Dan Teknologi Baru / Use Of

Technologies And New Technologies 1. Peralatan IT mana yang merupakan standar biasa di negara Anda: • Komputer • Faximili • Tablet • Handphone 2. Apakah penggunaan teknologi tertentu wajib:

1. Which IT equipment is the usual standard in your country: • Computer • Faximili • Tablet • Handphone 2. Is the use of certain technology mandatory:

121

Iya. Dengan peningkatan infrastruktur di Indonesia menghadirkan banyak peluang untuk teknologi informasi, terutama e-commerce dan fintech, di antara negara-negara berkembang lainnya di kawasan asia. Penelitian oleh Google Temasek telah menunjukkan bahwa pada tahun 2017, penjualan e-commerce barang-barang tangan pertama di Indonesia memuncak pada IDR 151,4 triliun (USD 10,9 miliar) dalam nilai barang dagang, tumbuh 41% CAGR dari 2015. HIGHLIGHT • Indonesia telah menjadi konsumen terbesar dalam Teknologi Informasi (TI) di Asia Tenggara. • Internet di Indonesia berkontribusi 2,5% dari Produk Domestik Bruto nasional pada tahun 2016. • Indonesia akan mendapatkan 125 juta pengguna internet pada tahun 2025. • Indonesia memiliki penetrasi seluler 112% dengan total 266 juta pelanggan seluler dan merupakan pasar seluler terbesar ke-4 di dunia. • Pendapatan di pasar e-commerce di Indonesia mencapai IDR 81,8 triliun (USD8,591 juta) pada tahun 2018. • Tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan (CAGR 2018-2022) sebesar 17,7% dalam e-commerce akan menghasilkan volume pasar sebesar Rp 228,9 triliun (USD 16,5 miliar) pada tahun 2022. • Penetrasi pengguna dalam e-commerce adalah sebesar 11,8% pada

Yes. With the improving infrastructure in indonesia, the country is now presenting many opportunities for information technology, especially e-commerce and fintech, among other emerging economies in the regions of asia. Research by Google Temasek has shown that in 2017, the e-commerce sales of first-hand goods in Indonesia peaked at IDR 151.4 trillion (USD 10.9 billion) in gross merchandise value, growing 41% CAGR from 2015. HIGHLIGHT • Indonesia has become the largest spender on Information Technology (IT) in Southeast Asia. • The internet in Indonesia contributed to 2.5% of national GDP in 2016. • Indonesia will gain 125 million internet users by 2025. • Indonesia has 112% mobile penetration with a total of 266 million mobile subscribers and is the world’s 4th largest mobile market. • Revenue in the e-commerce market in Indonesia amounts to IDR 81.8 trillion (USD 8,591 million) in 2018. • An annual growth rate of revenue (CAGR 2018-2022) of 17.7% in e-commerce will result in a market volume of IDR 228.9 trillion (USD 16.5 billion) in 2022. • User penetration in e-commerce is at 11.8% in 2018 and is estimated to achieve 15.7% in 2022.

122

tahun 2018 dan diperkirakan mencapai 15,7% pada tahun 2022. 3. Tolong jelaskan kerangka hukum penggunaan Teknologi Informasi: Kerangka Hukum Indonesia: a. Hukum Perdata b. Hukum Dagang c. Hukum Kepailitan d. Hukum Perusahaan e. Hukum Hak Keamanan f. Hukum Pasar Modal g. Hukum dan peraturan lainnya ad.a. Hukum Perdata : Elemen untuk kontrak yang valid: • Penawaran-penerimaan • Kapasitas • Objek spesifik • Penyebab hukum ad.b Hukum Dagang: • Wesel • Surat Sanggup Bayar/Surat

Promes ad.c. Hukum Kepailitan: • Pailit dan penangguhan pembayaran • Jadwal khusus untuk mengajukan deklarasi pailit • Prosedur likuidasi khusus Ad. Hukum Perusahaan: • Status tanggung jawab terbatas • Dewan Komisaris dan Direksi • Manfaat perusahaan 4. Apakah Anda menggunakan tanda tangan digital?

3. Please describe the legal framework of the use of IT: Indonesian Legal Framework : a. Civil Code b. Commercial Code c. Bankruptcy Law d. Company Law e. Security Rights Law f. Capital Market Law g. Other laws and regulations ad. a. Civil Code : Elements for a valid contract: • Offer-acceptance • Capacity • Specific object • Legal cause ad.b Commercial Code: • Bill of Exchange • Promissory Notes ad.c. Bankruptcy Law: • Bankruptcy and suspension of pay-ments • Specific timetable to render bank-ruptcy declarations • Specific liquidation procedures Ad.d Company Law: • Limited liability status • Board of Commissioners and Board of Directors • Corporate benefits 4. Do you use digital signatures?

123

Menurut hukum Indonesia, tanda tangan tertulis tidak selalu diperlukan untuk kontrak yang valid - kontrak umumnya sah jika pihak yang kompeten secara hukum mencapai kesepakatan, apakah mereka setuju secara lisan, elektronik atau dalam dokumen kertas fisik, asalkan persyaratan dasar dari suatu kontrak berdasarkan KUHPerdata Indonesia terpenuhi yaitu, • persetujuan; • kompetensi; • kepastian dan • penyebab yang diizinkan (mis., Itu tidak bertentangan dengan peraturan dan prinsip-prinsip ketertiban umum dan moralitas yang berlaku). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara khusus menegaskan bahwa kontrak elektronik sah dan dapat diterima. Untuk membuktikan kontrak yang sah, para pihak terkadang harus menunjukkan bukti di pengadilan. Solusi manajemen transaksi digital terkemuka dapat menyediakan catatan elektronik yang dapat diterima dalam bukti berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mendukung keberadaan, keaslian, dan penerimaan yang sah atas suatu kontrak. Dalam praktiknya, perlu dicatat bahwa pengadilan Indonesia lamban dalam

Under Indonesian law, a written signature is not necessarily required for a valid contract - contracts are generally valid if legally competent parties reach an agreement, whether they agree verbally, electronically or in a physical paper document, provided that the basic requirements of a contract under the Indonesian Civil Code are fulfilled i.e., • consent; • competency; • certainty and • permissible cause (i.e., it does not contravene the prevailing regulations and principles of public order and morality). The Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction as amended by Law No. 19 of 2016 specifically confirms that electronic contracts are valid and acceptable. To prove a valid contract, parties sometimes have to present evidence in court. Leading digital transaction management solutions can provide electronic records that are admissible in evidence under Article 44 of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information andTransaction, to support the existence, authenticity and valid acceptance of a contract. In practice it should be noted that Indonesian courts have been slow in accepting the concept of electronic signatures and electronic documents. However, Indonesian courts are starting to accept electronic signed documents to be used in a court

124

menerima konsep tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik. Namun, pengadilan Indonesia mulai menerima dokumen yang ditandatangani secara elektronik untuk digunakan dalam proses pengadilan. a. Jika demikian, untuk jenis dokumen apa tanda tangan elektronik digunakan? Dokumen dengan tanda tangan elektronik: • dokumen perusahaan, seperti anggaran dasar (dan amandemennya), resolusi pemegang saham, dokumen transaksi saham / aset • dokumen SDM • dokumen transfer IP • kontrak dan tindakan transfer properti nyata (kecuali kontrak leasing dan kontrak lainnya yang terkait dengan real estat, yang secara umum dapat ditandatangani secara sah melalui segala bentuk tanda tangan elektronik) • dokumen perusahaan tertentu, seperti dokumen transaksi saham / asset b. Siapa yang bertanggung jawab atas dasar teknis penandatanganan? Tanda tangan elektronik bersertifikat harus dibuat dengan menggunakan penyedia layanan sertifikasi elektronik dan harus dilakukan dengan Sertifikat Elektronik. GR 82 juga menyatakan bahwa penyedia layanan sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia harus

proceeding. a. If so, for what kind of document is the electronic signature used? Document with electronic signature: • corporate documents, such as articles of association (and amendments thereto), shareholders resolutions, share/asset transaction documents • HR documents • IP transfer documents • real property transfer contracts and deeds (except lease contracts and other contracts related to real estate, which can be generally signed validly via any form of electronic signature) • certain corporate documents, such as share/asset transactions documents b. Who is responsible for the technical basis of signature? A certified electronic signature must be made by using an electronic certification service provider and needs to be done with an Electronic Certificate. GR 82 also provides that an electronic certification service provider operating in Indonesia must be acknowledged by the Minister of Communications and

125

diakui oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. c. Bagaimana perangkat ini dikendalikan? Peraturan Pemerintah 82 mengatur bahwa ada 2 jenis tanda tangan elektronik yaitu • bersertifikat • tidak bersertifikat. Tidak ada persyaratan wajib untuk memiliki tanda tangan elektronik bersertifikat. Tanda tangan elektronik bersertifikat memiliki nilai pembuktian lebih karena tanda tangan elektronik tidak bersertifikat dapat ditantang. GR 82 menyatakan bahwa tanda tangan elektronik bersertifikat harus dibuat dengan menggunakan penyedia layanan sertifikasi elektronik dan harus dilakukan dengan Sertifikat Elektronik. GR 82 juga menyatakan bahwa penyedia layanan sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia harus diakui oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. GR 82 mengatur bahwa prosedur sertifikasi elektronik dan persyaratan registrasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri terpisah yang belum diterbitkan dan masih belum jelas kapan akan dikeluarkan. d. Apakah tanda tangan elektronik hanya memberikan bukti identitas penandatangan atau pada saat yang sama memberikan kepastian tentang pelaksanaan otoritas

Informatics. c. How is this device controlled? Government Regulation 82 provides that there are 2 types of electronic signature namely • certified • uncertified. There is no mandatory requirement to have a certified electronic signature. A certified electronic signature has more evidentiary value as an uncertified electronic signature could be challenged. GR 82 provides that a certified electronic signature must be made by using an electronic certification service provider and needs to be done with an Electronic Certificate. GR 82 also provides that an electronic certification service provider operating in Indonesia must be acknowledged by the Minister of Communications and Informatics. GR 82 provides that electronic certification procedures and registration requirements will be regulated further in a separate Ministerial regulation which has not been issued and still unclear on when it will be issued. d. Does the electronic signature merely provide proof of identity of signatory or does it at the same time provide certainity about the exercise of his public

126

publiknya dan mengubah dokumen menjadi instrumen otentik? Tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk memvalidasi dokumen atau kontrak antara dua pihak tanpa perlu mengadakan pertemuan tatap muka. Ini sangat efisien untuk perusahaan berbasis online dan orang-orang yang kegiatannya biasanya dilakukan secara online. Selain fungsi dan kepraktisan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah alat yang mengikat secara hukum yang digunakan untuk membuktikan keaslian identitas dalam pesan atau dokumen. Meningkatnya jumlah kasus kejahatan elektronik menjadi salah satu latar belakang yang mendasari penggunaan tanda tangan elektronik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 9: Pelaku bisnis yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar tentang kondisi kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Penjelasan Pasal 9: “Informasi lengkap dan benar” meliputi: a. Informasi yang mengandung identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyedia atau perantara;

authority and turn the document into an authentic instrument? Electronic signatures can be utilized to validate a document or contract between two parties without the needs of having a face-to-face meeting. It is really efficient for online-based companies and people whose activities are usually done online. Aside from the functionality and practicality of electronic signatures. An electronic signature is a legally binding tool used to prove the authenticity of identity in a message or document. The growing number of electronic crime cases becomes one of the underlying backgrounds of the use of electronic signatures. LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS Article 9: Business person that offer products through Electronic Systems must provide full and true information about contractual condition, producers, and offered products. Elucidation of Article 9: “Full and true information” includes: a. Information that contains the identity as well as the status of legal subject and its competency, whether as producers, suppliers, providers or

127

b. Informasi lain yang menjelaskan hal-hal tertentu dari persyaratan untuk validitas perjanjian, serta menjelaskan barang dan / atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang / jasa; Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi saat ini menerapkan tanda tangan elektronik secara intensif sebagai alat yang mengikat secara hukum dalam proses penandatanganan dokumen online atau transaksi untuk meminimalkan risiko kejahatan dunia maya. Selain memerangi kasus cybercrime, penggunaan tanda tangan elektronik juga diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan bisnis. Penandatanganan dokumen memiliki empat tujuan utama yaitu sebagai bukti, tanda persetujuan, formalitas, dan efisiensi. Untuk mencapai tujuan itu, tanda tangan elektronik memerlukan dua atribut yang harus dipenuhi oleh pengguna. Yang pertama adalah otentikasi pemilik tanda tangan. Ini berarti bahwa tanda tangan elektronik tidak boleh direplikasi dengan mudah dan dapat membedakan identitas pemilik. Yang kedua adalah otentikasi dokumen. Ini akan menekankan bahwa tanda tangan elektronik harus mampu menandai keaslian dokumen yang ditandatangani sehingga dokumen tidak dapat dengan mudah dipalsukan atau dimodifikasi tanpa diketahui pembuatnya. Intinya, otentikasi pemilik tanda tangan dan dokumen harus dapat melindungi seseorang dari kejahatan dunia maya,

intermediaries; b. Other information that explains certain matters of requirements for validity of agreements, as well as explains offered goods and/or services, such as names, addresses, and descriptions of goods/services; The Ministry of Communication and Information Technology is currently applying electronic signatures intensively as a legally binding tool in online document signing process or transactions to minimize the risk of cybercrimes. In addition to fighting the cybercrime cases, the use of electronic signatures is also expected to facilitate business activities. Document signing has four main purposes which are as evidence, sign of approval, formalities, and efficiency. To achieve that goal, electronic signatures require two attributes that must be met by the users. The first one is authentication of the signature owner. It means that electronic signatures should not be easily replicated and it can distinguish the owner’s identity. The second one is document authentication. This will emphasize that an electronic signature must be able to characterize the authenticity of signed documents so that the documents cannot be easily falsified or modified without the maker knowing. The point is, the authentication of signature owner and documents must be able to protect someone from

128

terutama pemalsuan. Inilah alasan mengapa tanda tangan elektronik harus mengadopsi konsep non-repudiation. Ini adalah salah satu bentuk jaminan otentikasi dokumen untuk memastikan bahwa tidak ada penolakan dari pemilik tanda tangan. 5. Arsip elektronik a. Apakah organisasi / negara notaris Anda atau organisasi mana pun di negara Anda memiliki arsip elektronik? Organisasi notaris di Indonesia tidak menggunakan arsip elektronik. Pasal 1.7 UUJN: Organisasi Notaris adalah organisasi profesional notaris yang berbentuk badan hukum. Pasal 1.7: Akta notaris berarti akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan model dan prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Pasal 15: 1. Notaris berwenang untuk melakukan tindakan otentik pada semua tindakan, perjanjian dan ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang dan atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam perbuatan otentik, memastikan tanggal pembuatan perbuatan, menjaga benih, selama pembuatan perbuatan tidak diserahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh hukum. 2. Notaris juga berwenang untuk a. mengesahkan tanda tangan dan menentukan tanggal surat yang dihapus

cybercrimes, especially falsification. This is the reason why electronic signatures must adopt the concept of non-repudiation. It is one of the forms of document authentication guarantee to make sure that there is no denial coming from the signature owner. 5. Electronic archives a. Does your notarial organization/state or any organization in your country have electronic archives? Notarial organization in Indoesian doesn’t use the electronical archives. Article 1.7 UUJN: Notary Organization means a professional organization of notaries that takes the form of legal entity. Article 1.7: Notarial deed means an authentic deed made by or before a notary according to the model and procedure specified in this Law. Article 15: 1. Notary is authorized to make authentic deeds on all action, agreements and stipulations required by the legislation and or desired by interested parties to declared in the authentic deeds, ensure the date of making deeds, keep thedeeds, as long as the making of the deeds is not assigned or excepted to other officials or other persons stipulated by the law. 2. The Notary is also authorized to a. endores signatures and determine dates of underhanded letters by

129

dengan mendaftarkannya di buku khusus; b. mencatat surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di buku khusus; c. membuat salinan asli dari surat-surat curang dalam bentuk salinan yang berisi uraian sebagaimana ditulis dan dijelaskan dalam surat-surat yang relevan; d. mengesahkan verifikasi fotokopi dan surat-surat asli; e. memberikan konseling hukum tentang pembuatan perbuatan; f. membuat akta kepemilikan tanah; g. membuat akta ringkasan kegiatan. 3. Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Otentikasi teknologi yang terkandung dalam Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik. ("SE") sebagai transaksi sistem keamanan yang dilakukan melalui sistem komunikasi elektronik. Untuk keefektifan tujuan, ia memiliki banyak fungsi dan peran negara yang diberdayakan Notaris dalam mendukung dan memfasilitasi transaksi elektronik (Cybernotary), tidak hanya sebagai pembawa pesan kepercayaan (Pihak Ketiga Tepercaya, "T3P”~ tetapi juga memiliki notaris) penyedia layanan itu sendiri secara elektronik (Notaris elektronik). Dalam peran yang paling minimal, Notaris hanya sebagai pihak untuk verifikasi identitas hukum dan melegalkan

registering them in special book; b. record unnotarized letters by registering them in special book; c. make copies of the original of underhanded letters in the form of copies containing the descriptions as written and described in the relevant letters; d. endorse the verification of photocopies and original letters; e. provide legal counseling on the making of deeds; f. make land title deeds; g. make deeds on summary action. 3. In addition to authority as meant in paragraph (1) and paragraph (2), the notary has other authority laid down in legislation. Authentication technology embodied in the Electronic Signature and Electronic Certificates. ("SE") as a security system transactions made through an electronic communication system. For the purposes effectiveness, it has many functions and role of the state empowered Notary in supporting and facilitating an electronic transaction (Cybernotary), not only as the bearers of the message of trust (Trusted Third Party, "T3P”~ but also as having a notary's service providers themselves electronically (electronic Notary). In the most minimal role, Notary only as parties to a legal identity verification and legalization someone (Registration Authorities) before the relevant

130

seseorang (Otoritas Pendaftaran) sebelum yang bersangkutan dianugerahi sebuah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sementara itu, dalam peran yang lebih besar, tepatnya Notaris itu sendiri menjadi layanan pihak terorganisir secara elektronik. Banyak negara memilikinya, tidak hanya untuk sistem warisan Hukum Perdata tetapi juga, dalam forum internasional kedua Notaris model yang berbeda saat ini sedang mengembangkan titik temunya untuk perdagangan internasional dalam wadah elektronik-apostilles. Sesuai karakteristik sistem hukum nasional, dalam jangka pendek dapat bertindak sebagai layanan notaris yang mendukung pelaksanaan sertifikasi elektronik (RA) dan dalam notaris dapat menjadi sub-organisasi dari layanan sertifikasi elektronik itu sendiri (sub-Sertifikasi Authority). Dalam jangka panjang, kesempatan bagi Notaris untuk melakukan layanan notaris secara elektronik, termasuk akta otentik elektronik, seperti yang telah dilakukan oleh Perancis dan Amerika Serikat. 6. Apakah penggunaan otentikasi menggunakan konferensi video tanpa kehadiran pihak secara fisik diizinkan dan jika demikian, apakah para pihak menggunakan sistem tersebut? Bagaimana identifikasi pihak-pihak dipastikan dalam kasus transaksi yang harus diautentikasi? Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN jo Pasal 5

awarded a Certificate Authority ("PSE'). Meanwhile, in the role of the maximum, exactly Notary itself became an organized party services electronically. Many countries have them, not only for the inherited system of Civil Law but, even in the second international forum Notary different models are currently developing temunya point for international trade in electronic container-apostilles. Corresponding characteristics of the national legal system, in the short term may act as notary services supporting the implementation ofelectronic certification (RA) and in the notary can be a sub- organization of the electronic certification service itself (sub-Certification Authority). In the long run, a chance for Notaries to conduct notary services electronically, including electronic authentic deed, as has been done by France and the United States. 6. Is the use of an authentication by videoconfrence without the phsycal presence of parties permissible and if so, do the parties use the system? How the identification of parties permissible ensured in case of transactions subject to authentication? Article 16 paragraph 1 letter m UUJN

131

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa akta harus dibuat secara tertulis. Meskipun konferensi video dapat digunakan untuk membantu kinerja notaris sehingga lebih efektif dan hasil pembacaan dan penandatanganan bentuk akta notaris masih dalam bentuk cetak dengan kata lain tetap seperti yang tertulis 7. Apakah teknologi Blockchain digunakan di negara Anda? Jika demikian, bagaimana penerapannya Ya, Indonesia Blockchain Hub telah diluncurkan untuk berfungsi sebagai pusat pengembangan dan promosi teknologi di negara ini, membantu menyatukan upaya berbagai komunitas blockchain lokal, mendorong inovasi, dan menawarkan pendidikan tentang teknologi yang muncul. Teknologi Blockchain isit adalah database terdistribusi yang memelihara daftar, atau rantai, dari catatan transaksi data yang terus tumbuh. Setiap bagian dari sistem desentralisasi ini memiliki salinan rantai - jadi tidak ada satu pun salinan "resmi" yang ada. Sifat rantai yang didistribusikan mencegah perusakan dan revisi, yang membuatnya mudah untuk mengkonfirmasi keaslian dan keamanan setiap transaksi yang dicatat pada rantai tersebut. Data "Sidik Jari" Acronis Notary menghitung hash

jo Article 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions states that the deed must be made in writing. Though video conferencing can be used to help the performance of the notary making it more effective and the results of the readings and a signatory to the notarial deed form of a notarial deed is still in print in other words remain as written 7. Is Blockchain technology used in your country? If so, how is it applied Yes, The Indonesia Blockchain Hub has been launched to serve as a center for developing and promoting the technology in the country, helping unify the efforts of various local blockchain communities, drive innovation, and offer education about the emerging technology. Blockchain technology isit is a distributed database that maintains a continuously growing list, or chain, of data transaction records. Every portion ofthis decentralized system has a copy of the chain – so no single, “official” copy exists. The distributed nature of the chain prevents tampering and revision, which makes it easy to confirm the authenticity and security of every transaction recorded on the chain. Data “Fingerprints” Acronis Notary computes a

132

kriptografis, atau "sidik jari", yang unik untuk setiap file. Hash ini adalah algoritme yang menghasilkan output yang sama ketika diberikan file input yang sama persis, sehingga berguna untuk memverifikasi keaslian file. Setiap perubahan pada file input, betapapun kecilnya, menghasilkan sidik jari yang sangat berbeda. Karena algoritma hash dirancang untuk bekerja hanya dalam satu arah, tidak mungkin untuk menentukan input file asli dari output saja - membuat proses lebih tahan-bukti. 8. Apakah mata uang kripto, seperti bitcoin, sebagai alat pembayaran atau apakah para pihak menggunakan mata uang kripto, seperti bitcoin, sebagai alat pembayaran? Jika demikian, jelaskan prosedurnya: jika tidak ada rencana konkret untuk melakukannya Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Cryptocurrency sulit dipalsukan karena fitur keamanan ini. Kebanyakan cryptocurrency adalah sistem terdesentralisasi berdasarkan pada teknologi blockchain, sebuah buku besar terdistribusi yang ditegakkan oleh jaringan komputer yang berbeda. Fitur yang menentukan dari cryptocurrency, dan bisa dibilang daya tarik terbesarnya, adalah sifat organiknya; itu tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, menjadikannya secara teoritis kebal terhadap campur tangan atau

cryptographic hash, or “fingerprint”, that is unique for each file. This hash is an algorithm that produces the same output when given the exact same input file, making it useful for verifying the file’s authenticity. Any change in the input file, however slight, results in a dramatically different fingerprint. Because the hash algorithm is designed to work only in one direction, it is impossible to determine the original file inputs from the output alone – making the process tamper-proof. 8. Are crypto currencies, such as bitcoins, as means of payment or do the parties use crypto currencies, such as bitcoins, as means of payment? If so, please explain the procedure: if not are there any concrete plans to do so A cryptocurrency is a digital or virtual currency that uses cryptography for security. A cryptocurrency is difficult to counterfeit because of this security feature. Many cryptocurrencies are decentralized systems based on blockchain technology, a distributed ledger enforced by a disparate network of computers. A defining feature of a cryptocurrency, and arguably its biggest allure, is its organic nature; it is not issued by any central authority, rendering it theoretically immune to government interference or manipulation.

133

manipulasi pemerintah. Cryptocurrency berbasis blockchain pertama adalah Bitcoin, yang masih tetap yang paling populer dan paling berharga. Saat ini, ada ribuan cryptocurrency alternatif dengan berbagai fungsi atau spesifikasi. Beberapa di antaranya adalah klon Bitcoin sementara yang lain adalah garpu, atau cryptocurrency baru yang terpisah dari yang sudah ada. Dewan Pengawas Bursa Berjangka Indonesia (Bappebti) telah mengumumkan peraturan baru tentang implementasi pasar fisik untuk aset kripto dalam perdagangan berjangka. Aturan fokus pada tata kelola yang baik untuk pedagang cryptocurrency, kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Mereka juga akan meminta regulator untuk membangun pasar fisik untuk perdagangan berjangka dalam mata uang virtual. Jakarta Post, harian setempat, mengatakan langkah Bappebti memberi sinyal bahwa industri cryptocurrency Indonesia sekarang memasuki "fase awal regulasi" dari pemerintah yang sampai sekarang menolak upaya mengakui crypto sebagai alat keuangan yang sah. Menurut artikel tersebut, kerangka kerja baru ini juga akan mengatur semua aset crypto yang dapat diperdagangkan, termasuk mekanisme untuk membeli dan menjual, mulai dari pembukaan rekening dan penyimpanan dana serta penarikan cryptocurrency dalam kondisi fiat dan non-tunai. Futures umumnya merujuk pada

The first blockchain-based cryptocurrency was Bitcoin, which still remains the most popular and most valuable. Today, there are thousands of alternate cryptocurrencies with various functions or specifications. Some of these are clones of Bitcoin while others are forks, or new cryptocurrencies that split off from an already existing one. Indonesia’s Futures Exchange Supervisory Board (Bappebti) has announced new regulations on the implementation of physical markets for crypto assets in futures trading. The rules focus on good governance for cryptocurrency tradèrs, legal certainty and consumer protection. They will also require the regulator to establish a physical market for futures trading in virtual currencies. Jakarta Post, a local daily, has said Bappebti’s move signals that the Indonesian cryptocurrency industry is now entering the “early phases of regulation” from a government that has hitherto resisted attempts at recognizing crypto as a legitimate financial tool. According to the article, the new framework will also regulate all tradable crypto assets, including mechanisms for buying and selling, starting from account opening and fund saving as well as withdrawal of cryptocurrencies in both fiat and non-cash terms. Futures generally refer to financial

134

kontrak keuangan yang memaksa pembeli untuk membeli aset atau penjual untuk menjual aset, dalam hal ini cryptocurrency, pada tanggal dan harga yang akan datang. Sebagai contoh, pertukaran Coinflex yang berbasis di Hong Kong mengumumkan pada bulan Januari bahwa mereka berencana untuk menawarkan kontrak berjangka untuk bitcoin core (BTC), bitcoin cash (BCH), dan ethereum (ETH) dengan leverage hingga 20x mulai bulan depan. Semua futures yang dibeli dan dijual di bursa akan dikirimkan secara fisik, artinya ketika kontrak berakhir, pemegang akan dibayar cryptocurrency yang mendasari dan bukan uang tunai. Tidak semua futures disampaikan secara fisik, tetapi konsepnya secara umum masih sama. Pertukaran lain seperti Intercontinental Exchange Inc., yang memiliki Bursa Saham New York, dan Eris Exchange yang berbasis di Chicago juga telah mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan berjangka yang dikirimkan secara fisik untuk BTC. 9. Apakah yang disebut "legalTech" digunakan di negara Anda? (program yang memungkinkan penanganan uji tuntas setidaknya sebagian sudah sepenuhnya elektronik. Program-program ini dapat membaca teks dan memeriksa konten khusus). Produk inovasi teknologi di industri jasa hukum inilah yang akhirnya dikenal

contracts that compel the buyer to purchase an asset or the seller to sell an asset, in this case cryptocurrency, at a predetermined future date and price. For example, Hong Kong-based Coinflex exchange announced in January that it was planning to offer futures contracts for bitcoin core (BTC), bitcoin cash (BCH), and ethereum (ETH) with leverage of up to 20x beginning next month. All futures bought and sold on the exchange will be physically delivered, meaning that when the contracts expire, holders will be paid the underlying cryptocurrency instead of cash. Not all futures are physically delivered, but the concept is broadly still the same. Other exchanges such as Intercontinental Exchange Inc., which owns the New York Stock Exchange, and Chicago-based Eris Exchange have also revealed plans to introduce physically delivered futures for BTC. 9. Is the so-called “legalTech” used in your country? (program allowing carring out due diligence prosedures at least in part already fully electronically. These programs are able to read texts and check for special contents). The product of technological innovation in the legal industry is finally known as

135

secara luas dengan sebutan legal-tech startup. Kehadiran mereka pada industri jasa hukum seperti oase di tengah padang pasir yang mengguncang berbagai aspek pada industri jasa hukum yang selama ini stagnan dengan unsur kreativitas dan inovasi. Ada 4 tipe model bisnis legal-tech startup yang sudah hadir saat ini, yaitu : (a) business to consumer; (b) business to business; (c) business to government; dan (d) business to lawyer. Lebih detail lagi, produk legal-tech startup sangatlah beragam dimulai dari bidang pencarian database hukum untuk penelitian, Software as a Service untuk manajemen kantor hukum atau jasa kenotariatan, pembiayaan kasus – kasus litigasi hingga jasa hukum online, Layanan hukum secara online seperti legalgo.co.id merupakan hasil kolaborasi antara perkembangan teknologi dengan pelaku industri jasa hukum yang salah satunya adalah notaris. Namun sayangnya terdapat ketentuan yang bersifat menghambat inovasi tersebut seperti yang terdapat pada Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris yang menyatakan larangannya kepada setiap notaris untuk bekerja sama dengan biro jasa / orang / badan hukum yang bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. 10. Kontrak pintar (protokol komputer) yang menyediakan dukungan teknis untuk negosiasi

a legal technology startup. Their presence in the legal services industry is like an oasis in the middle of the desert that has shaken various aspects of the legal services industry which have been stagnant with no creativity and innovation. There are 4 models of the legal-tech startup business model that are present today, that is: (a) business to consumers; (B) business to business; (c) business to government; and (d) business to a lawyer. In more detail, legal-tech startup products are being launched from the field of legal database search for research, Software as a service for law office management or notary services, case-litigation financing to online legal services, Online legal services such as legalgo.co.id are the result of collaboration between technology development and legal services industry players, one of which is a notary. The Notary Code of Ethics which states its prohibition for every notary to work with a service bureau / person / legal entity that is intended to find or obtain clients. 10. Smart contracts (computer protocols that represent or provide technical support for

136

atau pelaksanaan kontrak yang dapat dirancang secara mandiri tanpa memerlukan nasihat atau dukungan hukum yang kompeten) a. Apa peran kontrak pintar di negara Anda? b. Apa kelebihan dan kekurangan yang Anda lihat dari menggunakan kontrak pintar? Apakah mungkin untuk mempertahankan acara bahkan ketika menggunakan kontrak pintar. a. Kontrak pintar membantu Anda menukar uang, properti, saham, atau apa pun dengan cara yang transparan dan bebas konflik sambil menghindari layanan perantara. Cara terbaik untuk menggambarkan kontrak pintar adalah teknologi untuk mesin penjual otomatis. Biasanya, Anda akan pergi ke pengacara atau notaris, membayar mereka, dan menunggu saat Anda mendapatkan dokumen itu. Dengan kontrak pintar, Anda cukup memasukkan bitcoin ke mesin penjual otomatis (mis. Buku besar), dan escrow, SIM, atau apa pun yang masuk ke akun Anda. Lebih dari itu, tidak hanya kontrak pintar yang menentukan aturan dan penalti di sekitar perjanjian dalam kontrak tradisional, tetapi juga secara otomatis menegakkan kewajiban-kewajiban itu.

negotiation or execution of a contract. The aims of smart contracs is to provide consumers with an instrument with which they can draft contracts independently without the need for competent legal advice or support) a. what is the role of smart contracts in your country? b. What advantages and disadvantages do you see whwn using so called smart contracts? Is it possible to preserve the purpose of authentication procedure and thefunction of the notary even when using a smart contract. a. Smart contracts help you exchange money, property, shares, or anything of value in a transparent, conflict-free way while avoiding the services of a middleman. The best way to describe smart contracts is to compare the technology to a vending machine. Ordinarily, you would go to a lawyer or a notary, pay them, and wait while you get the document. With smart contracts, you simply drop a bitcoin into the vending machine (i.e. ledger), and your escrow, driver’s license, or whatever drops into your account. More so, smart contracts not only define the rules and penalties around an agreement in the same way that a traditional contract does, but also automatically enforce those obligations.

137

b. Keuntungan kontrak pintar: 1. Akurasi Salah satu persyaratan utama dari kontrak pintar adalah untuk mencatat semua syarat dan ketentuan secara terperinci. Ini adalah persyaratan untuk kesalahan transaksi. Akibatnya, kontrak menghindari jebakan mengisi formulir secara manual. 2. Transparansi Syarat dan ketentuan kontrak ini sepenuhnya dapat dilihat oleh semua pihak terkait. Tidak ada cara untuk membantah mereka begitu kontrak dibuat. Ini memfasilitasi total transaksi untuk semua pihak yang berkepentingan. 3. Komunikasi Yang Jelas Kebutuhan akan ketelitian dalam merinci kontrak menghasilkan segala sesuatu menjadi eksplisit. Tidak ada ruang untuk miskomunikasi atau salah tafsir. Dengan demikian, secara drastis mengurangi kontrak pintar pada efisiensi yang hilang karena kesenjangan dalam komunikasi. 4. Kecepatan Kontrak-kontrak ini menjalankan kode perangkat lunak dan hidup di internet. Akibatnya, mereka dapat melakukan transaksi dengan sangat cepat. Kecepatan ini dapat mengurangi banyak jam proses bisnis tradisional. Tidak perlu memproses dokumen secara manual. 5. Keamanan Kontrak otomatis menggunakan tingkat

b. Advantage smart contract: 1. Accuracy One of the primary requirements of a smart contract is to record all terms and conditions in explicit detail. This is a requirement because an omission could result in transaction errors. As a result, automated contracts avoid the pitfalls of manually filling out heaps of forms. 2. Transparency The terms and conditions of these contracts are fully visible and accessible to all relevant parties. There is no way to dispute them once the contract is established. This facilitates total transparency of the transaction to all concerned parties. 3. Clear Communication The need for accuracy in detailing the contract results in everything being explicit. There can be no room for miscommunication or misinterpretation. Thus, smart contracts can drastically cut down on efficiency lost to gaps in communication. 4. Speed These contracts run on software code and live on the internet. As a result, they can execute transactions very quickly. This speed can shave hours off many traditional business processes. There is no need to process documents manually. 5. Security Automated contracts use the highest level of data encryption currently available, which is the same standard

138

enkripsi tertinggi yang tersedia data saat ini, yang sama dengan standar yang digunakan mata uang kripto modern. Tingkat perlindungan ini menjadikannya salah satu item paling aman di web world wide. 6. Efisiensi Produk alami kecepatan dan ketepatan adalah efisiensi yang mereka gunakan. Hasil kemanjuran yang lebih tinggi dalam transaksi menghasilkan nilai diproses per unit waktu. 7. Kertas Gratis Bisnis di seluruh dunia menjadi semakin sadar akan dampaknya terhadap lingkungan. Kontrak pintar memungkinkan gerakan "go-green" karena mereka hidup dan bernafas di dunia maya. Ini menghilangkan kebutuhan akan rim kertas yang luas. 8. Penyimpanan & Cadangan Kontrak-kontrak ini mencatat rincian penting dalam setiap transaksi. Karenanya, kapan detail Anda, mereka disimpan secara permanen untuk catatan di masa mendatang. Jika terjadi kehilangan data, atribut ini mudah diambil. 9. Penghematan Mungkin salah satu kontrak yang paling signifikan adalah bahwa mereka menghilangkan kebutuhan akan rantai parlemen yang luas. Tidak perlu pengacara, saksi, bank dan perantara lainnya. 10. Kepercayaan Kontrak pintar menghasilkan kepercayaan mutlak dalam pelaksanaannya.

that modern crypto-currencies use. This level of protection makes them amongst the most secure items on the world wide web. 6. Efficiency A natural byproduct of the speed and accuracy of these contracts is the efficiency with which they operate. Higher efficiencies result in more value-generating transactions processed per unit of time. 7. Paper Free Businesses across the globe are becoming increasingly conscious about their impact on the environment. Smart contracts enable the “go-green”movement because they live and breathe in the virtual world. This removes the need for vast reams of paper. 8. Storage & Backup These contracts record essential details in each transaction. Therefore, anytime your details are used in a contract, they are permanently stored for future records. In the event of data loss, these attributes are easily retrievable. 9. Savings Perhaps one of the most significant advantages of automated contracts is that they eliminate the need for a vast chain of middlemen. There’s no need for lawyers, witnesses, banks and other intermediaries. 10. Trust Smart contracts generate absolute confidence in their execution. The transparent, autonomous, and

139

Sifat perjanjian yang transparan, otonom, dan aman menghilangkan segala kemungkinan manipulasi, bias, atau kesalahan. Kerugian kontrak pintar: keamanan, 11. Apakah ada proyek TI lain di masa depan? 12. Jika demikian, tolong jelaskan secara singkat Indonesia siap untuk lompatan besar dalam inovasi digital. Dalam perjalanan baru-baru ini ke negara itu, saya bertemu dengan pejabat pemerintah, pemimpin industri, dan akademisi, dan menemukan negara yang dipenuhi dengan kemajuan yang berarti. Dengan 250 juta orang, negara itu adalah yang terbesar keempat di dunia. Sekitar sepertiga penduduknya memiliki akses Internet sambungan tetap. Lima puluh tujuh juta orang memiliki ponsel pintar dan negara ini diperkirakan memiliki 69 juta pengguna Facebook. Berjalan di sekitar jalan-jalan di Jakarta, Depok, dan Bandung, Anda dapat melihat banyak orang mengambil foto selfie dan mempostingnya secara online. Orang-orang muda, khususnya, menyukai perangkat seluler dan menggunakannya untuk komunikasi, hiburan, dan pengiriman layanan. Baik ponsel maupun telepon pintar ada di mana-mana di kota-kota besar. Semua ini telah menyebabkan para pemimpin Indonesia untuk mencari cara baru dalam berbisnis. Inisiatif Open Government menekankan transparansi, partisipasi, dan inovasi.

secure nature of the agreement removes any possibility of manipulation, bias, or error. Disadvantage smart contract: security, 11. Are there other future IT project? 12. If so, please describe them briefly Indonesia is poised for a big leap forward in digital innovation. On a recent trip to that country, I met with government officials, industry leaders, and academics, and found a country brimming with meaningful progress. With 250 million people, that nation is the fourth largest in the world. Around one-third of its people have fixed line Internet access. Fifty seven million individuals own smart phones and the country has an estimated 69 million Facebook users. Walking around the streets of Jakarta, Depok, and Bandung, you can see lots of people taking “selfies” and posting them online. Young people, in particular, love mobile devices and use them for communications, entertainment, and service delivery. Both cellphones and smartphones are ubiquitous in the major cities. All of this has led Indonesian leaders to seek new ways of doing business. An Open Government Initiative is emphasizing transparency, participation, and innovation. The

140

Pemerintah telah merilis rencana broadband nasional yang berupaya membuat Internet lebih mudah diakses. Bandung telah meluncurkan proyek “Kota Cerdas” yang ambisius yang membahas masalah transportasi, pengumpulan sampah, keberlanjutan energi, dan pemberian layanan. Universitas telah memperluas penawaran pendidikan mereka dalam sains, teknik, dan teknologi. Aplikasi seluler telah menjadi bagian besar dari kisah ekonomi Indonesia. Analisis InMobi baru-baru ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu tempat teratas untuk mengembangkan aplikasi. Selain itu, laporan tersebut menemukan bahwa Indonesia memiliki salah satu pasar aplikasi yang paling cepat berkembang di dunia. TANTANGAN KEBIJAKAN MASA DEPAN Tentu saja, masih ada banyak tantangan. Orang-orang yang ingin meluncurkan perusahaan baru mengeluhkan hambatan birokrasi dan penundaan yang lama dalam mendaftarkan perusahaan dan mendapatkan nomor identifikasi pajak. Mirip dengan tempat-tempat lain, permintaan nirkabel menghilangkan spektrum yang tersedia. Teknologi LTE tidak sepenuhnya digunakan, sehingga sulit untuk mencapai kecepatan tinggi. Banyak yang khawatir bahwa proposal untuk pajak barang mewah pada smartphone dan persyaratan konten lokal di bidang manufaktur akan

government has released a national broadband plan that seeks to make the Internet more accessible. Bandung has launched an ambitious “Smart Cities” project that addresses issues of transportation, garbage collection, energy sustainability, and service delivery. Universities have expanded their educational offerings in science, engineering, and technology. Mobile applications have become a big part of Indonesia’s economic story. A recent InMobi analysis showed that Indonesia is one of the top places for developing apps. In addition, the report found that Indonesia has one of the fastest growing app markets in the world. FUTURE POLICY CHALLENGES Of course, there remain many challenges. People wishing to launch new companies complain of bureaucratic obstacles and lengthy delays in registering firms and getting tax identification numbers. Similar to other places, demand for wireless is out-stripping available spectrum. LTE technology is not fully deployed, making it difficult to reach high speeds. Many are concerned that proposals for a luxury tax on smartphones and local content requirements in manufacturing will slow down technology adoption rates.

141

memperlambat laju adopsi teknologi. Dalam situasi ini, semua mata tertuju pada para pemimpin pemerintah yang berusaha membangun ekonomi berbasis inovasi. Menurut laporan McKinsey baru-baru ini, Indonesia menempati urutan ke 85 dari 144 negara dalam infrastruktur digital, ke-77 dalam bandwidth internet, dan ke-61 dalam memiliki tenaga kerja yang terampil. Saat ini, Indonesia hanya menyediakan 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto untuk penelitian dan pengembangan, jauh di bawah para pemimpin regional seperti Jepang (3,5 persen), Korea Selatan (3,4 persen), dan Cina (1,6 persen). Studi Time Mobility dari sikap publik di Indonesia menemukan bahwa 74 persen percaya penemuan itu penting bagi masyarakat dan 64 persen berpikir penemuan itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun 31 persen melihat kurangnya perlindungan pemerintah untuk penemu sebagai penghalang terbesar untuk inovasi. Memastikan penemu menerima manfaat ekonomi dari kreasi mereka adalah persyaratan utama untuk mendorong ide-ide baru. USULAN KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN INOVASI DIGITAL Ada beberapa kunci bagi Indonesia untuk terus membuat kemajuan dalam inovasi digital. Negara ini perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan. Itu harus terus membangun tenaga kerja terampil yang dapat bersaing di ekonomi abad ke-21.

In this situation, all eyes are on government leaders seeking to build an innovation-based economy. According to a recent McKinsey report, Indonesia ranks 85th of 144 countries in digital infrastructure, 77th in Internet bandwidth, and 61st in having a skilled workforce. Right now, Indonesia devotes only 0.8 percent of Gross Domestic Product to research and development, well below regional leaders such as Japan (3.5 percent), South Korea (3.4 percent), and China (1.6 percent). A Time Mobility Study of public attitudes in Indonesia found that 74 percent believe invention is important to society and 64 percent think that invention drives economic growth. Yet 31 percent see the lack of government protections for inventors as the biggest barrier to innovation. Making sure inventors receive the economic benefits of their creations is a major requirement for encouraging new ideas. POLICY PROPOSALS FOR INCREASING DIGITAL INNOVATION There are several keys to Indonesia continuing to make progress on digital innovation. The country needs to boost its investments in higher education and research and development. It has to continue to build a skilled workforce that can compete in the 21st century economy. It needs to upgrade its digital

142

Perlu meningkatkan infrastruktur digital dan selulernya. Negara harus melindungi hak kekayaan intelektual sehingga penemu didorong untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Akhirnya, Indonesia harus menghilangkan hambatan birokrasi terhadap ekonomi startup sehingga orang dapat meluncurkan bisnis baru dan membawa produk baru ke pasar. Dengan kebijakan cerdas dan masuk akal yang mendorong inovasi, Indonesia siap menjadi pemimpin sejati dalam teknologi digital. Hanya perlu mendapatkan kebijakan, hukum, dan peraturannya 13. Menurut Anda, peluang dan risiko apa yang disiratkan oleh teknologi baru untuk notariat? Posisi notaris sebagai fungsionaris dalam komunitas dianggap sebagai pejabat di mana seseorang bisa mendapatkan saran yang bisa diandalkan. Notaris dianggap sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Notaris juga memberikan saran dan penjelasan tentang hukum kepada pihak terkait. Penunjukan dan pemberhentian Notaris yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang notaris, maka persyaratan Pejabat Umum adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tugas wewenang untuk menyediakan layanan publik pada khususnya bidang, dipenuhi oleh Jabatan Notaris.

and mobile infrastructure. The country must protect intellectual property rights so inventors are encouraged to develop new products and services. Finally, Indonesia should remove bureaucratic barriers to the startup economy so people can launch new businesses and bring new products to the marketplace. With smart and sensible policies that encourage innovation, Indonesia is ready to become a real leader in digital technology. It just needs to get its policy, legal, and regulation. 13. In your opinion, what opportunities and risks do new technologies imply for the notariat? The position of a notary as a functionary in the community is considered as an official where someone can get advice that can be relied upon. Notary is considered as a strong document maker in a legal process. The notary also provides advice and explanations regarding the law to the parties concerned. The appointment and dismissal of a Notary carried out by the government in this case the Ministerwhose duties and responsibilities cover the notary area, then the requirements of the Public Officer is a person appointed by the government with the task of authority to provide public services in certain fields, fulfilled by the Notary Position.

143

Dengan demikian, hubungan antara pengguna layanan Notaris dan Notaris bukan karena kesepakatan, tetapi peran dan fungsinya adalah untuk melayani publik / publik dalam hal kewajiban pekerjaan mereka yang diatur oleh hukum, moral dan etika profesional untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan Notaris. Notaris adalah pejabat umum, terutama (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat tindakan otentik mengenai semua tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diperlukan oleh undang-undang umum yang diinginkan oleh mereka yang berkepentingan yang dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggal, menyimpan perbuatan dan mengeluarkan grosse, salinan (turunan) dan kutipan, semuanya ketika membuat perbuatan seperti itu atau mengabdikan mereka atau dikhususkan untuk pejabat atau orang lain. Demi Notaris dan untuk melayani kepentingan rakyat Indonesia, pemerintah pada 6 Oktober 2004 meratifikasi Peraturan Jabatan Notaris yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan sejarah, notaris adalah pejabat Negara / pejabat umum yang dapat ditunjuk oleh Negara untuk melaksanakan tugas Negara dalam layanan hukum kepada masyarakat untuk mencapai kepastian hukum karena pejabat membuat tindakan otentik dalam hal peradaban. Definisi Notaris tercantum dalam ketentuan

Thus, the relationship between Notary service users and Notary is not due to an agreement, but its role and function is to serve the public / public in terms of their job obligations regulated by law, morals and professional ethics to guarantee legal protection for the community as Notary services users. Notary is a general official, especially (the only) who is authorized to make authentic deeds concerning all actions, agreements, and decisions required by general legislation to be desired by those concerned that it is stated in an authentic letter, guaranteeing the date, storing the deeds and issuing grosse, copies (derivatives) and quotations, all of them when making such deeds or devoted them or devoted to other officials or people. For the sake of the Notary and to serve the interests of the Indonesian people, the government on 6 October 2004 ratified the Notary Position Regulation which was referred to as Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. Based on history, a notary is a State official / general official who can be appointed by the State to carry out State duties in legal services to the community in order to achieve legal certainty as officials make authentic deeds in matters of civilization. Definition of Notary is contained in the provisions of UUJN Chapter I Article 1 paragraph (1) that is, the Notary is a public official authorized and represents the general power to make authentic deeds and other authorities as referred to in this

144

UUJN Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu, Notaris adalah pejabat publik yang berwenang dan mewakili kekuatan umum untuk melakukan perbuatan otentik dan otoritas lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. , untuk tujuan pembuktian atau sebagai bukti. Makalah ini mencoba untuk menggambarkan definisi notaris berdasarkan undang-undang tentang notaris, hak dan kewajiban notaris, serta tugas dan wewenang notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum memiliki karakteristik utama, yaitu dalam posisinya yang tidak memihak dan independen, bahkan secara eksplisit mengatakan "bukan sebagai salah satu pihak", notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan fungsinya menyediakan layanan untuk memperhatikan, antara lain, dalam pembuatan akta otentik tidak sama sekali dari pihak yang bersangkutan. Notaris, meskipun ia adalah aparat hukum bukan sebagai "penegak hukum", notaris itu benar-benar netral tidak memihak salah satu dari yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi ruang lingkup tugas dan wewenang notaris dalam membuat akta otentik, dapat dipahami melalui kutipan di bawah ini: a. Padahal otoritas notaris membuat akta otentik hanya jika itu diminta atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta tersebut adalah bukti dari tindakan hukum pihak tersebut, bukan notaris yang melakukan tindakan hukum tersebut.

Act, for the purpose of proof or as evidence. This paper attempts to describe the notary definition based on the law on notaries, the rights and obligations of notaries, as well as the duties and authorities of notaries. Notary in carrying out his duties as a general official has the main characteristics, namely in her or his position that is impartial and independent, even explicitly said "not as one of the parties", notary as a general official in carrying out his functions providing services to concerning, among other things, in the manufacture of an authentic deed not at all from the party concerned. Notary, even though he is a legal apparatus not as a "law enforcer", the notary is truly neutral not taking sides with one of those concerned. As an illustration of the scope of the duties and authorities of the notary in making an authentic deed, it can be understood through the quote below: a. Whereas the notary authority makes an authentic deed only if it is requested or desired by the parties concerned or in other words, the deed is proof of the legal act of the party, not the notary who committed the legal act in question.

145

b. Bahwa otoritas notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung pada kemauan atau kehendak para pihak yang akan melakukan tindakan hukum, tanpa pihak-pihak tersebut memiliki tindakan hukum tidak mungkin untuk notaris untuk mewujudkan akta otentik. c. Notaris tidak boleh membuat tindakan otentik atas kehendaknya sendiri tanpa ada pihak, ia juga tidak berwenang untuk membuat keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan akta itu sendiri, yang berarti bahwa notaris tidak diizinkan dan tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum di kantor (ambtshalve). d. Notaris tidak berwenang membuat akta di bidang hukum public (publiek rechtelijke acten), kewenangannya terbatas pada pembuatan perbuatan di bidang hukum perdata saja. Demikian juga, notaris tidak berwenang untuk membuat atau mengeluarkan atau mengeluarkan "keputusan" (beschiking) karena itu adalah kewenangan Pejabat Administrasi Negara. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang atribusi. Kewenangan ini diberikan langsung oleh Undang-Undang tentang Posisi Notaris secara langsung. Kewenangan notaris yang terkait dengan jabatannya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Kedudukan Notaris. Aturan ini mengkonfirmasi bahwa: 1. Notaris memiliki wewenang untuk

b. That the notary authority makes an authentic deed determined and is very dependent on the willingness or will of the parties who will carry out the legal act, without the parties having a legal action it is impossible for the notary to realize an authentic deed. c. The Notary may not make an authentic deed of his own accord without any parties, nor is he authorized to make his own decision to declare making or canceling the deed itself, meaning that the notary is not permitted and is not authorized to perform legal acts in office (ambtshalve). d. The notary is not authorized to make a deed in the field of public law (publiek rechtelijke acten), his authority is limited to the making of deeds in the field of civil law alone. Likewise, the notary is not authorized to make or issue or issue a "decree" (beschiking) because it is the authority of the State Administration Officer. Based on the description above, it can be concluded that the notary as a general official obtains attribution authority. This authority is given directly by the Law on Notary Position directly. The authority of a notary related to his position is regulated in Article 15 of the Law on Notary Position. This rule confirms that: 1. The notary has the authority

146

membuat tindakan otentik mengenai semua tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang disyaratkan oleh perundang-undangan dan / atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan sertifikat akta, semua tentang hal itu selama perbuatannya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan dari pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh hukum. 2. Notaris juga berwenang untuk: a. meratifikasi tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku-buku khusus; c. membuat kopi dari surat asli di bawah tangan dalam bentuk salinan yang berisi deskripsi sebagaimana ditulis dan dijelaskan dalam surat yang bersangkutan; d. meratifikasi kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penasihat hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan tanah; atau g. membuat akta risalah lelang Otoritas notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN dapat dibagi menjadi beberapa otoritas. Seperti diketahui bahwa otoritas seorang notaris adalah otoritas atribusi, maka otoritas tersebut diatur secara ketat oleh undang-undang.

to make authentic deeds regarding all actions, agreements, and provisions required by legislation and / or desired by the interested parties to be stated in an authentic deed, guaranteeing certainty of the date of making the deed, saving the deed, giving grosse, copies and a certificate of deed, all of that as long as the deeds are not also assigned or excluded from other officials or other persons stipulated by law. 2. Notaries are also authorized to: a. ratify the signature and determine the certainty of the date of the letter under hand by registering in a special book; b. booked unnotarized letters by registering in special books; c. make coffee from the original letters under the hand in the form of a copy containing the description as written and described in the letter concerned; d. ratify the suitability of the photocopy with the original letter; e. provide legal counsel in connection with the making of a deed; f. make a deed relating to land; or g. make the deed of the auction minutes The notary authority regulated in Article 15 of UUJN can be divided into several authorities. As it is known that the authority of a notary is an attribution authority, then the authority is strictly regulated by the

147

Otoritas yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan ini adalah dasar untuk melaksanakan tugas dan posisi notaris. Otoritas ini, jika disimpulkan, menjadi beberapa otoritas, yaitu: a. Notaris Otoritas Umum berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No Posisi Notaris menetapkan bahwa kewenangan seorang notaris adalah membuat akta secara umum, tetapi dengan pembatasan, seperti: (1) tidak dikecualikan dari pejabat lain yang ditetapkan oleh hukum; (2) tindakan, perjanjian dan ketentuan terkait dengan pembuatan akta harus didasarkan pada hukum dan kehendak para pihak; (3) Subyek hukum terkait dengan kepentingan dalam akta harus didasarkan pada kehendak para pihak. b. Notaris Otoritas Khusus Berkaitan dengan otoritas notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tindakan hukum tertentu. Hal ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) UUJN sebagaimana disebutkan sebelumnya. c. Otoritas lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hukum dan peraturan dengan batasan. Ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menegaskan otoritas lain (selain ayat (1) dan (2)) yang akan ditentukan kemudian berdasarkan undang-undang. Kepercayaan publik pada notaris adalah kepercayaan publik terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya posisi notaris sering disebut sebagai posisi

legislation. The authorities specified in these laws and regulations are the basis for carrying out the duties and positions of a notary. This authority, if concluded, becomes several authorities, namely: a. Notary General Authority based on Article 15 paragraph (1) Law on Notary Position stipulates that the authority of a notary is to make a deed in general, but with restrictions, like that is: (1) not excluded from other officials stipulated by the law; (2) acts, agreements and provisions related to the making of the deed must be based on the law and the will of the parties; (3) Related legal subjects with an interest in the deed must be based on the will of the parties. b. Notary Special Authority Related to the authority of a notary in making a deed related to certain legal actions. This is based on Article 15 paragraph 2 of UUJN as previously mentioned. c. Other authorities that will be determined later based on the laws and regulations with restrictions. This is based on Article 15 paragraph (3) of the UUJN which confirms other authorities (other than paragraphs (1) and (2)) which will be determined later based on the legislation. Public trust in the notary is a public trust in the deed she or he made, which is why the position of notary is often referred to as the position of

148

kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai institusi yang menunjuk dan menghentikan Notaris serta kepercayaan publik sebagai pengguna layanan notaris. Ini menyimpulkan bahwa notaris adalah profesi kepercayaan. Profesi kepercayaan publik pada notaris, serta profesi lain yang notaris memiliki kewajiban untuk menjaga informasi yang diperoleh oleh klien rahasia. Kewajiban untuk menjaga akta otentik dan rahasia oleh notaris adalah seluruh isi akta dan dokumen yang dilampirkan pada akta tersebut. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta, membuat notaris hanya dapat memberikan, menunjukkan, atau memberitahukan isi akta, akta grosse, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang memiliki kepentingan langsung dalam akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Notaris juga harus merahasiakan isi akta dan informasi baik lisan maupun tulisan untuk membuat akta tersebut, menjadikannya sebagai rahasia dari posisi notaris. Notaris sebagai pejabat publik, yang berarti bahwa dia diberikan dan dilengkapi dengan otoritas atau otoritas umum mengenai publik (openbaar gezag). Ini berarti bahwa suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada otoritas dari Pejabat Umum, dalam hal ini notaris, untuk membuat akta otentik yang berasal dari hukum.

trust. Government trust as an institution that appoints and stops Notary as well as public trust as a notary service user. This concludes that notary is a profession of trust. The profession of public trust in notaries, as well as other professions that the notary has an obligation to keep the information obtained by the client confidential. The obligation to keep the authentic and confidential deed by the notary is the entire contents of the deed and documents attached to the deed. Obligation to maintain the confidentiality of the deed, make the notary can only provide, show, or notify the contents of the deed, grosse deed, copy of deed or deed quote, to the person with direct interest in the deed, heirs, or the person who obtains the rights, unless otherwise stipulated by the legislation. The notary also has to keep the contents of the deed and information both oral and written confidential in order to make the deed, making it a secret of the position of notary. Notary as a public official, which means that she or he is given and equipped with the authority or general authority concerning the public (openbaar gezag). It means that that a deed has the strength of authentic evidence, then there must be authority from the General Officer, in this case the notary, to make an authentic deed originating from the law.

XI. Registrasi / transaksi hukum elektronik / komunikasi

149

dengan pihak berwenang dan pengadilan / pihak terkait / ahli hukum lain/ notaris dengan satu sama lain dan dengan organisasi profesional/Register/electronic legal transaction/communication with authorities and courts/parties/other legal experts/notaries with each other and with professional organisation

1) Register publik mana (mis. Register komersial, register tanah, daftar wasiat, register surat kuasa, daftar properti matrimonial, dll.) Yang ada? Dalam era digital sekarang ini dan sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia guna menunjang kemudahan akses dalam berusaha/berinvestasi di Indonesia (ease of doing bussiness) maka sudah banyak departemen/badan pemerintahan yang sudah menerapkan system online agar masyarakat dapat mengakses langsung daftar-daftar yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehubungan dengan bidang kenotariatan adapun departemen/badan pemerintahan yang memiliki daftar umum yang dapat diakses langsung oleh masyarakat antara lain, termasuk tapi tidak terbatas:

a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 91 tahun

1) Which public registers (e.g. commercial register, land register, register of wills, registers of powers of attorney, matrimonial property register, etc.) exist?

In current digital era and in accordance with the program launched by Mr. Joko Widodo as President of the Republic of Indonesia to support easy access to business / investment in Indonesia (ease of doing business), many government departments / agencies have implemented online systems so that the public can directly access the required lists according to their individual needs. In connection with the field of notary as for departments / government agencies that have a public list that can be accessed directly by the public, including, but not limited to: a. Investment Coordinating Board (BKPM) In connection with the issuance of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia number 91 of 2017

150

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (“Perpres 91/2017”) yang dalam pelaksanaannya menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) maka pengurusan izin-izin usaha komersial saat ini dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat tanpa perlu bantuan pihak ketiga melalui tautan www.oss.go.id. Dalam pengurusannya ada beberapa tahapan dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemohon agar izin-izin yang dimaksud dapat diperoleh.

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam bidang kenotariatan, bagi notaris yang akan membuat akta-akta yang terkait dengan Pasar Modal di Indonesia maka notaris tersebut harus memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh OJK, adapun bagi notaris yang ingin memperoleh sertifikasi tersebut maka dapat melakukan pendaftaran langsung langsung melalui tautan www.ojk.go.id

c. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Depkumham RI). Selaku departemen yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan notaris, terutama sebagai kementerian yang dapat mengangkat dan memberhentikan notaris, Depkumham RI memiliki system khusus guna melayani kepentingan public yaitu system Administrasi Hukum Umum dengan tautan www.ahu.go.idatau biasa

concerning the Acceleration of Business Implementation ("Perpres 91/2017") in implementing the use of information technology through the Electronic Single Submission System (OSS), the management of permits current commercial ventures can be carried out directly by the community without the need for third party assistance through the www.oss.go.id link. In the management there are several stages and prerequisites that must be fulfilled by the applicant so that the permits in question can be obtained. b. Financial Services Authority (OJK) In the field of notary, for a notary who will make deeds related to the Capital Market in Indonesia, the notary must have a Capital Market Supporting Professional Registration Certificate issued by the OJK, while for the notary who wishes to obtain the certification, he can register directly via the www.ojk.go.id link c. Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Depkumham RI). As a department that has close relation with notary activities, especially as a ministry that can appoint and dismiss a notary, the Indonesian Ministry of Law has a special system to serve the public interest, namely the General Legal Administration system with a link www.ahu.go.id or commonly called AHU online, in a system AHU

151

disebut AHU online, dalam system AHU online terdapat berbagai macam daftar antara lain, termasuk tapi tidak terbatas pada Daftar Perseroan Terbatas, Daftar Badan Usaha, Daftar Wasiat, Daftar Notaris. Selain dari departemen/badan pemerintahan diatas, ada pula departemen/ organisasi profesi yang dalam prakteknya berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan profesi notaris, yang juga memiliki daftar yang dapat diakses langsung secara online oleh masyarakat yang berkepentingan yaitu: • Ikatan Notaris Indonesia melalui https://ini.id • Badan Pertanahan Nasional /Kementrian Agraria dan Tata Ruang melalui tautan www.atrbpn.go.id • Ikatan pejabat Pembuat Akta Tanah melalui tautan http://ippat.id 2) Mohon sebutkan dalam setiap kasus: (a) Apakah ada akses elektronik ke register publik? Untuk saat ini hampir semua daftar yang ditujukan kepada public sudah ditunjang dengan akses elektronik, kalau pun ada yang belum dapat diakses secara elektronik jumlahnya hanya sedikit sekali atau pada saat ini sedang dalam proses migrasi dari sistem manual ke elektronik. (b) Siapa yang dapat mengakses data dengan kondisi apa (mis. hanya notaris jika ada

online has a variety of lists, including, but not limited to, a list of limited liability companies, a list of business entities, a list of testaments, a list of notaries. In addition to the above departments / government agencies, there are also departments/professional organiza- tions which in practice are related, both directly and indirectly, to the notary profession, which also has a list that can be accessed directly online by interested communities, namely: • Indonesian Notary Association through https://ini.id • National Land Agency / Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning via the www.atrbpn.go.id link • Association of Conveyancer via the http://ippat.id link 2) Please indicate in each case:

(a) Is there electronic access to

public registers? For now, almost all lists addressed to the public have been supported by electronic access, even if there are only a few that have not been accessed electronically, there are only very few or currently in the process of migrating from manual systems to electronics. (b) Who can access the data under which conditions (e.g. only a notary in the event of a

152

kepentingan yang sah atau orang mana pun)? Sistem online pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjangkau dan memberikan akses kepada masyarakat Indonesia seluas-luasnya namun tetap dengan batasan untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu hanya dapat diakses oleh pihak tertentu dengan pemenuhan syarat tertentu terlebih dahulu. (c) Siapa yang menyimpan register? Seluruh daftar tersebut disimpan oleh instansi terkait dan merupakan tanggung jawab dari instansi terkait, baik untuk penyimpanan secara elektronik maupun secara manual. Sehubungan dengan ini maka instansi-instansi terkait harus melakukan usaha terbaiknya untuk menyimpan, memelihara dan melakukan update agar sesuai dengan kondisi terkini. (d) Siapa yang berhak mengirimkan aplikasi dan data (hanya notaris atau siapa pun)? Secara umum notaris dapat mengakses dan memasukkan data yang diperlukan dengan didasarkan pada pembuatan akta terkait. Dalam hal ini notaris diberikan wewenang untuk melakukan perubahan mengenai data-data tertentu, misalnya mengenai data perseroan, data wasiat dan lain-lain. Namun sesuai dengan marwah pelayanan publik, untuk daftar-daftar

legitimate interest or any person)? The online system is basically intended to be able to reach and provide access to the Indonesian people as widely as possible but still with the limits for certain legal actions can only be accessed by certain parties with the fulfillment of certain conditions first. (c) Who keeps the register? The entire list is kept by the relevant agency and is the responsibility of the relevant agency, both for electronic storage and manually. In connection with this, the relevant agencies must make their best efforts to store, maintain and update to be in accordance with the current conditions. (d) Who is entitled to submit applications and data (only notaries or anyone)? In general, the notary can access and enter the required data based on the making of the related deed. In this case the notary is given the authority to make changes regarding certain data, for example regarding company data, testamentary data and others. But in accordance with the spirit of public services, for certain and limited lists, the general public can also see directly

153

tertentu dan terbatas, masyarakat secara umum juga dapat melihat secara langsung dan melakukan pengecekan namun tidak dapat melakukan perubahan data. (e) Apa saja persyaratan pendaftaran? Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan akses dan melakukan perubahan data sangat variatif tergantung pada perbuatan hukum yang dilakukan, namun pada dasarnya secara garis besar membutuhkan beberapa syarat yang sama seperti adanya perbuatan hokum tertentu, identitas pihak yang valid, perizinan-perizinan dasar dalam berusaha (untuk izin perseroan). (f) Apakah akses memungkinkan pengiriman dokumen dan data sehingga otoritas registrasi dapat mengelola register yang sesuai atau apakah itu juga memungkinkan masuknya data secara langsung oleh notaris? Notaris dapat melakukan akses langsung sesuai denganakta yang dibuatnya sehingga dengan demikian artinya notaris sebagai profesi, memiiliki wewenang langsung untuk melakukan akses dan memohonkan/melaporkan perbuatan hukum yang terjadi berdasarkan akta yang dibuatnya. Hal ini berarti bahwa departemen/badan pemerintahan bersikap pasif sebagai penerima

and check but cannot make changes to the data. (e) What are the registration requirements?

The conditions needed to make access and make changes to the data are very varied depending on the legal actions taken, but basically in outline requires some of the same conditions such as the existence of certain legal acts, valid party identity, basic licensing in business ( for company permission). (f) Does the access allow the transmission of documents and data so that the registration authority can administer the registers accordingly or does it also allow for the direct entry of the data by the notary? Notaries can make direct access in accordance with the facts made so that it means that the notary as a profession, has direct authority to access and apply / report legal actions that occur based on the deed made. This means that the government department / agency is passive as the recipient of the request / report from the notary as the spearhead of service to the community.

154

permohonan/laporan dari notaris selaku ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. (g) Bisakah data hanya dikirim secara elektronik atau juga dalam bentuk kertas? Sebagian besar data sekarang sudah harus didaftarkan secara elektronik namun dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya pendaftaran manual dalam situasi dengan urgensi tertentu, hal ini dapat dilakukan bukan karena kelemahan system namun semata-mata demi menunjang terpenuhinya pelayanan public kepada masyarakat. (h) Apakah entri dalam register memiliki efek hukum substantif konstitutif? Tentunya pendaftaran yang dilakukan oleh notaris memiliki efek hukum yang berkelanjutan dikarenakan apa yang didaftarkan oleh notaris didasari terlebih dahulu dengan dilakukannya perbuatan hokum tertentu sehingga kedepannya tentuakan memberikan efek hokum tersendiri. (i) Apakah register itu diberkahi dengan kepercayaan publik? Untuk perbuatan-perbuatan akses tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh notaris maka kepercayaan public memegang peranan sangat penting terutama mengingat apa yang

(g) Can the data only be submitted electronically or also in paper form? Most of the data now must be registered electronically but by not closing the possibility of manual registration in situations with certain urgency, this can be done not because of system weaknesses but solely in order to support the fulfillment of public services to the community. (h) Do entries in the register have a constitutive substantive legal effect? Obviously the registration carried out by a notary has a legal effect that is sustainable because what is registered by a notary is based on a certain legal action so that in the future it will have its own legal effect. (i) Is the register endowed with public faith? For certain access actions that can only be done by a notary public trust plays a very important role, especially considering that what the notary will do will bring a separate legal effect in

155

dilakukan notaris tersebut akan membawa efek hokum tersendiri kedepannya bagi subjek hokum tertentu. Kepercayaan public ini diberikan langsung oleh masyarakat dan melekat pada profesi notaris, unsure ini yang merupakan unsure pembeda terbesar antara profesi notaris dengan profesi lainnya yang tentunya dengan tantangan yang terbesar pula dalam pelaksanaan jabatan notaris. (j) Apakah pendaftaran ini dilakukan atas dasar sukarela atau apakah pendaftaran ditentukan oleh hukum dan dapat diberlakukan jika perlu? Secara umum perbuatan hukum yang membutuhkan pendaftaran lebih lanjut biasanya dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan praktek sehingga mereka mendatangi notaris untukmembuat akta tertentu yang kemudian secara peraturan akan menimbulkan kewajiban bagi notaris untuk melakukan pendaftaran, apabila tidak dilakukan maka akan ada batas waktu dan sanksi yang menanti sehingga dengan demikian dikatakan pendaftaran tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi. (k) Bagaimana notaris di negara Anda berkomunikasi secara elektronik dengan pihak berwenang dan pengadilan / pihak yang terlibat / pakar hukum lainnya / notaris lainnya dan dengan organisasi profesional

the future for certain subjects of law. This public trust is given directly by the community and is attached to the notary profession, this element which is the biggest differentiating element between the notary profession and other professions, which of course with the greatest challenges also in the implementation of notary positions. (j) Are these registrations made on a voluntary basis or are registrations prescribed by law and may be enforced if necessary? In general, legal actions that require further registration are usually carried out by the community based on practical needs so that they come to a notary to make certain deeds which then will create an obligation for the notary to register, if it is not done then there will be a deadline and sanctions thus said the registration is obligatory to be implemented and obeyed. (k) How do notaries in your country communicate electronically with authorities and courts/parties involved/other legal experts/other notaries and with professional organisations (e.g.

156

(mis. melalui kotak surat elektronik yang aman)? Jika ada semacam kotak surat elektronik yang aman, harap jelaskan desain dan fungsi hukum dan teknisnya. Untuk melakukan akses pendaftaran tertentu, notaris di Indonesia diwajibkan untuk memiliki akun khusus pada instansi terkait yang hanya dapat diakses oleh notaris yang bersangkutan sehingga dengan demikian jelas dapat dilihat jejak langkah digital atas setiap pendaftaran yang dilakukan. Untuk komunikasi secara langsung pada umumnya dilakukan melalui hotline khusus atau call center dengan nomor extension tertentu yang menangani kasus-kasus tertentu.

via a secure electronic mailbox)? If there is some kind of secure electronic mailbox please explain its legal and technical design and function. To access certain registrations, a notary in Indonesia is required to have a special account with the relevant agency that can only be accessed by the notary concerned so that it can be clearly seen in the digital footprint of each registration made. Direct communication is generally done through special hotlines or call centers with certain extension numbers that handle certain cases.

XII. Organisasi profesi notaris dan hubungan antara notaris dan negara/Organisation of the profession and relationship between the notariat and the state

1. Apakah ada organisasi profesional atau asosiasi profesional serupa di negara Anda? Sumber: https://direktoriorganisasiprofesi.wordpress.com/profil/ Jawaban : Di Indonesia ada beberapa organisasi professional atau asosiasi professional yaitu sebagai berikut :

1. Are there any professional organization or similar professional association in your country?

Source: https://direktoriorganisasiprofesi.wordpress.com/profil/ Answer: In Indonesia there are several professional organizations or professional associations, as follows:

157

a. Bidang bahasa terdapat : - Himpunan Penerjemah

Indonesia (HPI) - Masyarakat Linguistik

Indonesia (MLI) - Masyarakat Pernaskahan

Nusantara ( MANASSA) b. Bidang ekonomi dan bisnis

terdapat : - Ikatan Ahli Ekonomi Islam

Indonesia (IAEI) - Ikatan Ahli Kepabeanan

Indonesia (IAKI) - Ikatan Ahli Pengadaan

Indonesia (IAPI) - Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) - Ikatan Konsultan Pajak

Indonesia ( IKPI) - Ikatan Sarjana Ekonomi

Indonesia (ISEI) - Persatuan Aktuaris Indonesia

(PAI) c. Bidang Geografi terdapat : - Himpunan Ahli Geofisika

Indonesia (HAGI) - Ikatan Ahli Bencana

Indonesia (IABI) - Ikatan Ahli Geologi Indonesia

(IAGI) d. Bidang Hukum terdapat : - Ikatan Notaris Indonesia

(INI) - Ikatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (IPPAT) - Ikatan Sarjana Hukum

Indonesia (ISHI) - Perhimpunan Advokat

Indonesia (PERADI) - Persatuan Jaksa Indonesia

a. Language fields are: - Association of Indonesian Translators (HPI) - Indonesian Linguistics Society (MLI) - Archipelago Managing Society (MANASSA)

b. Economics and business are: - Indonesian Islamic Economic Expert Association (IAEI) - Indonesian Customs Expert Association (IAKI) - Indonesian Procurement Expert Association (IAPI) - Indonesian Institute of Accountants (IAI) - Indonesian Tax Consultant Association (IKPI) - Association of Indonesian Economic Scholars (ISEI) - Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

c. Field of Geography there are: - Indonesian Geophysicists Association (HAGI) - Indonesian Disaster Expert Association (IABI) - Indonesian Geologist Association (IAGI)

d. Legal fields are: - Indonesian Notary Association (INI) - Association of Conveyancer (IPPAT) - Association of Indonesian Law Scholars (ISHI) - Indonesian Advocates Association (PERADI) - Indonesian Prosecutors Association (PJI)

e. The field of science is:

158

(PJI) e. Bidang Ilmu Pengetahuan

terdapat : - Himpunan Peneliti Indonesia

(HIMPENINDO) - Ikatan Ilmuwan Indonesia (I-

4) f. Bidang Kesehatan terdapat : - Asosiasi Pengobat Tradisional

Ramuan Indonesia (ASPETRI) - Himpunan Ahli Kesehatan

Lingkungan (HALKI) - Himpunan Perawat Gawat

Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI)

- Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI)

- Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

- Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI)

- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)

- Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI)

- Ikatan Bidan Indonesia (IBI) - Ikatan Dokter Anak Indonesia

(IDAI) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) - Ikatan Fisioterapi Indonesia

(IFI - Ikatan Okupasi Terapis (IOTI) - Ikatan Perawat Kesehatan

Jiwa Indonesia (IPKJI) - Ikatan Refraksionis Optisien

Indonesia (PAPDI) - Perhimpunan Ahli Penyakit

Dalam Indonesia (PAPDI) - Perhimpunan Dokter Hewan

- Indonesian Research Association (HIMPENINDO) - Indonesian Scientist Association (I-4)

f. Field of Health there are: - Association of Indonesian Herbal Remedies (ASPETRI) - Association of Environmental Health Experts (HALKI) - Indonesian Emergency and Disaster Nursing Association (HIPGABI) - Indonesian Surgical Room Nurses Association (HIPKABI) - Indonesian Pharmacist Association (IAI) - Indonesian Surgeon Association (IKABI) - Association of Indonesian Public Health Experts (IAKMI) - Indonesian Urologist Association (IAUI) - Indonesian Midwives Association (IBI) - Indonesian Pediatrician Association (IDAI) - Indonesian Doctors Association (IDI) - Indonesian Physiotherapy Association (IFI - Occupational Therapist Association (IOTI) - Indonesian Mental Health Nurse Association (IPKJI) - Optisien Indonesian Refractionist Association (PAPDI) - Association of Indonesian Internal Medicine (PAPDI) - Indonesian Veterinary Doctors Association (PDHI) - Indonesian Ophthalmologist Association (PERDAMI)

159

Indonesia (PDHI) - Perhimpunan Dokter Mata

Indonesia (PERDAMI) - Perhimpunan Dokter

Mikrobiologi Indonesia (PERMI)

- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (PERSANDI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia (PDGKI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia (PDSKJI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (PABOI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PATKLIN)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia (PERDOSRI)

- Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI)

- Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi

- Indonesian Microbiology Doctors Association (PERMI) - Indonesian Lung Doctor Association (PDPI) - Indonesian Andrological Specialist Association (PERSANDI) - Association of Indonesian Digestive Surgeons (IKABDI) - Indonesian Clinical Nutrition Specialist Association (PDGKI) - Indonesian Soul Specialist Association (PDSKJI) - Indonesian Cardiovascular Specialist Association (PERKI) - Indonesian Association of Skin and Sex Specialists (PERDOSKI) - Association of Indonesian Orthopedic and Traumatology Specialists (PABOI) - Indonesian Clinical Pathology Specialist Association and Indonesian Medical Laboratory (PATKLIN) - Indonesian Radiology Specialist Association (PDSRI) - Indonesian Medical Rehabilitation Specialist Association (PERDOSRI) - Indonesian Neurologist Specialist Association (PERDOSSI) - Professional Association of Indonesian Medical Record and Health Information (PORMIKI) - Indonesian Radiographer Association (PARI) - Association of Indonesian Public Health Scholarships (PERSAKMI) - Association of Indonesian Occupational Medicine Specialists (PERDOKI) - Indonesian Obstetrics and Gynecology Association (POGI) - Indonesian Nutritionist Association

160

Kesehatan Indonesia (PORMIKI)

- Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI)

- Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI)

- Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI)

- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)

- Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PDGI)

- Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI)

- Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI)

- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

- Persatuan Tenaga LaboratoriumKesehatan Indonesia (PATELKI)

g. Bidang Komunikasi - Ikatan Sarjana Komunikasi

Indonesia (ISKI) - Ikatan Penulis dan Jurnalis

Indonesia (IPJI) - Persatuan Wartawan

Indonesia (PWI) h. Bidang Pendidikan - Ikatan Guru Indonesia (IGI) - Ikatan Sarjana Pendidikan

Indonesia (ISPI) - Ikatan Sarajana Teknologi

Pendidikan Indonesia (ISTPI) - Persatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI) i. Bidang Perpustakaan

(PDGI) - Indonesian General Surgeon Association (PABI) - Indonesian Dental Nurses Association (PPGI) - Indonesian National Nurses Association (PPNI) - Indonesian Laboratory Laboratory Workers Association (PATELKI)

g. Field of Communication - Indonesian Bachelor of Communication Association (ISKI) - Indonesian Writers and Journalists Association (IPJI) - Indonesian Journalists Association (PWI)

h. Field of education - Indonesian Teachers Association (IGI) - Indonesian Bachelor of Education Association (ISPI) - Association of Indonesian Sarajana Education Technology (ISTPI) - Republic of Indonesia Teacher Association (PGRI)

i. Library Field - Indonesian School Library Workers

161

- Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI)

- Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISPI)

j. Bidang Psikologi - Himpunan Psikolog Indonesia

(HIPMPSI) - Ikatan Konselor Indonesia

(IKI) k. Bidang Sosial dan Politik - Asosiasi Ilmu Politik Indonesia

(AIPI) - Ikatan Sosiolog Indonesia

(ISI) l. Bidang Teknik - Asosiasi Sarjana Teknik dan

Insinyur Sipil Indonesia (ASTISI)

- Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI)

- Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)

- Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI)

- Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII)

- HImpunan Teknik Iluminasi Indonesia (HTII)

- Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI)

- Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI)

- Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI)

- Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI)

- Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia

Association (ATPUSI) - Association of Indonesian Library and Information Sciences (ISPI)

j. Field of Psychology - Indonesian Psychologist Association (HIPMPSI) - Indonesian Counselor Association (IKI)

k. Field of Social and Politics - Indonesian Political Science Association (AIPI) - Association of Indonesian Sociologists (ISI)

l. Field of Engineering - Association of Indonesian Civil Engineering and Engineering (ASTISI) Associates - Indonesian Construction Experts Association (HAKI) - Indonesian Hydraulic Engineering Expert Association (HATHI) - Indonesian Soil Engineering Association (HATTI) - Indonesian Interior Designer Association (HDII) - Indonesian Illumination Engineering Association (HTII) - Expert Association of Indonesia's Oil and Gas Production Facilities (IAFMI) - Association of Indonesian Environmentalists (IALHI) - Indonesian Project Management Expert Association (IAMPI) - Indonesian Precast and Prestigious Expert Association (IAPPI) - Indonesian Petroleum Engineering Association (IATMI) - Indonesian Association of Sanitary and Environmental Engineering Experts (IATPI)

162

(IATMI) - Ikatan Ahli Teknik

Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI)

- Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) - Ikatan Arsitek Lansekap

Indonesia (IALI) - Ikatan Nasional Tenaga Ahli

Konstruksi Indonesia (INTAKINDO)

- Ikatan Quantity Surveyor Indonesia (IQSI)

- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)

- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PATI)

- Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

- Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI)

m. Bidang Teknologi Informasi - Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (IPKIN)

2. Apakah keanggotaan wajib atau sukarela? Sumber: Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06/PERKUM/INI 2017 tentang Magang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Balikpapan, 12 Januari 2017 Jawaban : Beberapa keanggotaan organisasi profesi di Indonesia, ada yang bersifat

- Indonesian Architects Association (IAI) - Indonesian Landscape Architecture Association (IALI) - National Association of Indonesian Construction Experts (INTAKINDO) - Association of Quantity Surveyor Indonesia (IQSI) - Indonesian Surveyor Association (ISI) - Indonesian Mining Experts Association (PATI) - Indonesian Engineers Association (PII) - Indonesian Professional Engineers Association (PIPI)

m. Information Technology Field - Indonesian Computer and Information Professional Association (IPKIN)

2. Is membership mandatory or voluntary? Source: Indonesian Association of Notary Association Regulations Number 06 / PERKUM / INI 2017 about Internships Amendments to the Indonesian Notary Association Bylaws Results of the Expanded Central Board Plenary Meeting in Balikpapan, 12 January 2017 Answer: Some membership of professional organizations in Indonesia, there are those that are compulsory or compulsory but

163

keharusan atau wajib tetapi ada yang sifatnya sukarela, apabila keanggotaan merupakan keharusan maka keanggotaannya untuk sebagai syarat diangkat sebagai profesi misalnya Ikatan Notaris Indonesia, di mana syarat diangkat menjadi Notaris antara lain : - tahap awalnya sebelum diangkat

menjadi Notaris telah menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) dan beberapa kelengkapan administrasi dokumen salah satunya adanya surat rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia berkaitan dengan magang.

- Setelah pengangkatan menjadi Notaris dengan pengambilan sumpah, dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah Notaris, yang bersangkutan wajib menyampaikan berita acara sumpah, menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta stempel Notaris kepada organisasi Ikatan Notaris Indonesia

- Menjalankan profesi sebagai Notaris Indonesia menjadi anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia yang wajib secara administrasi mendaftarkan diri dalam Perkumpulan, berdasarkan UUJN Pasal 82 bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.

Apabila keanggotaan merupakan sukarela maka tidak ada keterikatan antara profesi dan keharusan menjadi

there are those that are voluntary, if membership is a necessity, the membership as a condition is appointed as a profession such as the Indonesian Notary Association, where the requirements are appointed as Notaries include: - starting before being appointed as a Notary has become an Extraordinary Member (ALB) and some administrative documents are one of them regarding a letter of recommendation from the Indonesian Notary Association regarding an internship. - After appointment to become a Notary by taking an oath, within 30 days from the date of taking the Notary's oath, which must be filled with minutes of oath, office address, signature and initial example and Notary stamp for the Indonesian Notary Association organization - Obtaining a profession as an Indonesian Notary becomes an ordinary member of the Indonesian Notary Association which is required to have full administration in the Association, based on UUJN Article 82 concerning Notaries meeting in one container Notary Organization. If there is a volunteer, there is no one involved between the profession and who must be a member in a particular profession, but usually from a background with special skills.

164

anggota profesi tertentu, tetapi biasanya dilatar belakangi mempunyai persamaan minat tertentu. 3. Jelaskan struktur asosiasi profesional (kepribadian hukum, badan, komposisi dan pengangkatan dewan). Sumber :

1. Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata; 2. Staatsblad 1870 Nomor 64; 3. Staatsblad 1939 Nomor 570

tentang Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) juncto Staatsblad 1942 Nomor 13 dan 14;

4. Staatsblad 1933 Nomor 84 Pasal 11 Poin 8;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Jawaban :

Struktur Organisasi Profesi di Indonesia mempunyai lembaga hukumnya yaitu bentuknya berupa Perkumpulan yang berbadan hukum, di mana didirikan dengan akta Notaris kemudian pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam membuat Perkumpulan

3. Please explain the structure of the professional associations (legal personality, bodies, composition and appointment of the board). Source: 1. Civil Code; 2. Staatsblad 1870 Number 64; 3. Staatsblad 1939 Number 570 concerning the Indonesian Association (Inlandsche Vereniging) juncto Staatsblad 1942 Number 13 and 14; 4. Staatsblad 1933 Number 84 Article 11 Points 8; 5. Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations; 6. Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2014 concerning Ratification of Association Legal Entities. Answer: The Professional Organizational Structure in Indonesia has its legal institution which is in the form of a legal entity, which is established by a Notary deed and then approved by the Ministry of Law and Human Rights and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia. In making Professional Organizations Association as follows: I. Deed of establishment of a proposal in

165

Organisasi Profesi yaitu sebagai berikut :

I. Akta pendirian perkumulan di hadapan Notaris, sekurang-kurangnya :

a. Identitas para pendiri (minimal tiga orang atau lebih);

b. Anggaran Dasar perkumpulan; c. Syarat-syarat keanggotaan; d. Maksut dan tujuan perkumpulan; e. Jangka waktu berdirinya

perkumpulan; f. Jumlah modal yang dipisahkan; g. Susunan organ perkumpulan yang

terdiri dari Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

II. Mengajukan penerbitan surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia

4. Tolong jelaskan hubungan asosiasi profesional dengan lembaga peradilan dan otoritas negara lainnya dan, jika ada beberapa asosiasi profesional, hubungan mereka satu sama lain. Sumber : - UU No 24 tahun 2004 juncto UU

No 2 tahun 2014 - https://nasional.kompas.com/read

/2018/08/21/21565191/teken-nota-kesepahaman-ini-bentuk-kerjasama-polri-dengan-notaris.

Jawaban : Hubungan Asosiasi profesi dengan pengadilan di Indonesia, pemerintah

the presence of a Notary, at least: a. Identity of the founders (minimum of three people or more); b. Articles of Association of the association; c. Membership requirements; d. Maksut and purpose of the association; e. The period of time the association is established; f. The amount of capital separated; g. Organ arrangement of associations consisting of Founders, Trustees, Managers and Supervisors II. Submitting the issuance of legal entity approval letters from the Ministry of Law and Human Rights 4. Please describe the relationship of professional associations to the judiciary and other state authorities and, if there are several professional associations, their relationship to each other. Source: - Law No. 24 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014 - https://nasional.kompas.com/read /2018/08/21/21565191/teken-nota-kesepahaman-ini-bentuk-kasama-polri-dengan-notaris. Answer: The association of professional associations with courts in Indonesia, the Indonesian government in ratifying in a

166

Indonesia dalam mengesahkan dalam sebuah produk Undang-Undang, sebelumnya melalui proses merumuskan di tingkat legislative Dewan Perwakilan Rakyat dengan mendengarkan masukan dari masyarakat salah satunya dari unsur asosiasi profesi Ikatan Notaris Indonesia khususnya dalam bidang Notaris dalam hal turut serta merumuskan Undang-Undang Jabatan Notaris, di samping itu Ikatan Notaris Indonesia dalam pelaksanaan Hak Ingkar seorang Notaris terus menerus aktif dalam mendampingi anggota Notaris yang mengalami masalah hukum, sehingga hubungannya Ikatan Notaris Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, dapat dilihat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, - Pasal 7 ayat 1 huruf c, dalam

jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan jabatan Notaris wajib menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf serta teraan cap/stembpel jabatan Notaris berwarna merah salah satunya ke Pengadilan Negeri.

- Pasal 55 Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan Grosse Akta berdasarkan penetapan pengadilan

- karena untuk kepentingan pengadilan

- Pasal 66 ayat (1) bahwa Notaris mempunyai hak ingkar, di mana Notaris wajib merahasiakan isi

product law, previously through the formulation process at the legislative level of the House of Representatives by listening to input from the community, one of them from the Indonesian Association of Notary Association professionals in the notary field. and formulating the Act of Notary Position, besides that the Indonesian Notary Association in the implementation of the Ingkar Rights of a Notary continues to be active in assisting Notary members who experience legal problems, so that the relationship of the Indonesian Notary Association has a very close relationship, can be seen in UUJN, - Article 7 paragraph 1 letter c, within 30 days from the date of taking the oath / position of the Notary must submit the office address, sample signature, and initial and red Notary position stamp / stamps, one of which is to the District Court. - Article 55 Notaries can only be provided, approved or approved by the Grosse Deed based on court determination - due to the interests of justice - Article 66 paragraph (1) that a Notary has a denial right, in which a Notary must keep the contents of the deed confidential so that the judicial process, investigator, public prosecutor or judge with the approval of the Honorary Council is authorized: a. take a copy of the Minuta deed and / or letters attached to the Minuta deed or

167

akta agar proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan berwenang : a. mengambil fotokopi minuta

akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Organisasi profesi Notaris tahun lalu telah membuat MoU Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak dalam hal penegakkan hukum, Polri selaku penyelidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum bertugas untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana, sementara profesi notaris adalah selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan. Berlatar belakang sebagai abdi hukum tersebut, Polri dan Profesi Notaris berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi, dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

protocol Notary in the storage of the Notary and b. call a Notary to attend the examination relating to the deed he made or the Notary protocol that is in the storage of the Notary. Last year's Notary profession organization has made a MoU of Memorandum of Understanding with the Indonesian National Police (Polri) that explains the agreement between the two parties in terms of law enforcement, the National Police as investigator / investigator in law enforcement efforts is to find and find evidence in criminal cases, while the notary profession is as a General Officer authorized to make authentic deeds as perfect evidence in the field of civil law. Set as a legal servant, the National Police and Notary Professionals strive to improve professionalism, complement each other, and improve communication as a shared need to carry out their respective duties. Relations between professional

168

Hubungan Asosiasi profesi dengan otoritas Negara lainnya, khususnya Ikatan Notaris Indonesia merupakan anggota dari The International Union of Notaries (UINL) adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh 19 negara di tahun 1948 dan saat ini terdiri dari 87 negara anggota. Organisasi ini bertujuan untuk mengedepankan, mengkoordinasikan dan mengembangkan fungsi dan kegiatan Notaris di seluruh dunia, dengan menjunjung tinggi kehormatan dan independensi dari notaris dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat umum. 5. Tugas apa yang dilakukan organisasi profesional? Sumber: - Perubahan Kode Etik Notaris,

Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, banten, 29-30 Mei 2015

- https://www.ini.id

Jawaban : Organisasi profesi sangat mempunyai peranan dalam profesi itu sendiri, di mana merupakan suatu wadah berkumpulnya satu profesi, sehingga diharapkan dalam organisasi profesi tersebut para anggotanya memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam menunjang profesinya, berperan dalam merumuskan dan menyusun peraturan yang ditegakkan di dunia profesi itu,

associations and other state authorities, especially the Indonesian Notary Association are members of the International Union of Notaries (UINL) are non-governmental organizations established by 19 countries in 1948 and currently consist of 87 member countries. This organization aims to prioritize, coordinate and develop the functions and activities of Notaries throughout the world, by upholding the honor and independence of the notary public in order to provide better service for the general public. 5. What tasks do the professional organisations perform? Source: - Amendment to the Notary Code of Ethics, Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association, Banten, May 29-30 2015 - https://www.ini.id Answer: Professional organizations have a role in the profession itself, which is a forum for gathering a profession, so that it is expected that in professional organizations the members obtain additional knowledge in supporting their profession, play a role in formulating and compiling the rules enforced in the profession, and what is very important is that professional organizations have a very important role to play in terms of providing guidance, socializing the professional code of ethics covering the rights and obligations of the

169

dan hal yang sangat penting adalah organisasi profesi itu mempunyai peranan sangat penting terhadap anggotanya dalam hal melakukan pembinaan, sosialisasi kode etik profesi meliputi hak dan kewajiban profesi tersebut, melindungi anggotanya dalam menjalankan jabatan profesinya, serta berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai contoh Ikatan Notaris Indonesia sangat mempunyai peranan penting di dunia kenotarisan, mencakup sebagai mitra Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di dunia Notaris, melakukan pembinaan dan sosialisasi, dan melindungi anggota Notaris. Ikatan Notaris Indonesia berperan aktif di Indonesia, dalam hal menggiatkan roda perekonomian Indonesia, sebagai mitra Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan Undang-Undang, aktif dalam penegakan hukum dengan telah terlaksananya Mou dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan aktif melakukan pembinaan, sosialisasi, dan perlindungan profesi anggotanya.

6. Apa hak dan kewajiban professional? Sumber : Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, banten, 29-30 Mei 2015 Jawaban : Setiap Organisasi Profesi di Indonesia

profession, protecting members in carrying out their professional positions, and playing an active role in law enforcement in Indonesia, for example the Indonesian Notary Association very important role in the world of inheritance, including as partners of the House of Representatives in formulating laws and regulations in the world of Notaries, conducting guidance and socialization, and protecting members of Notaries. The Indonesian Notary Association plays an active role in Indonesia, in terms of intensifying the wheels of the Indonesian economy, as a partner of the House of Representatives in formulating laws, being active in law enforcement with the implementation of Mou with the Indonesian National Police, and actively fostering, socializing and protecting members' professions . 6. What are the rights and obligations of professional ? Source: Amendment to the Notary Code of Ethics, Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association, Banten, May 29-30 2015 Answer: Every Professional Organization in Indonesia has rights and obligations for

170

mempunya hak dan kewajiban untuk masing-masing anggotanya yaitu berupa kode etik profesi.Dalam Kode Etik Profesi memuat hak dan kewajiban anggotanya, termasuk sanksi dalam menjalankan profesi.Setiap anggota organisasi profesi untuk menaati kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya. Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi profesi di bidang Notaris dan mempunyai kode etik Notaris untuk ditaati dan dipatuhi anggotanya.Pelanggaran kode etik Notaris pengenaan sanksinya berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 7. Kewajiban apa yang dimiliki notaris terhadap asosiasi profesi (mis: tugas informasi, tugas tentang "kerja sukarela" seperti mengambil kegiatan dosen)? Apakah biaya harus dibayarkan ke organisasi profesional? Menurut kriteria mana biaya dihitung? Apakah itu wajib? Sumber : - https://www.ini.id/apps/pendafta

ran/alb, - Perubahan Kode Etik Notaris,

Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, banten, 29-30 Mei 2015

each of its members, namely in the form of a professional code of ethics. In the Professional Code of Ethics contains the rights and obligations of its members, including sanctions in carrying out the profession. Every member of a professional organization adheres to the professional code of ethics in carrying out his position. The Indonesian Notary Association is a professional organization in the field of Notary and has a Notary code of ethics to be obeyed and obeyed by its members. Violation of Notary code of ethics imposes sanctions in the form of reprimand, warning, temporary dismissal from membership, dismissal with respect or disrespectful dismissal from membership of the Association. 7. What obligations do notaries have towards professional associations (e.g.: information duties, duties regarding “voluntary work” such as taking on lecturer activities)? Do fees have to be paid to professional organisations? According to which criteria are the fees calculated? Are they mandatory? Source: - https://www.ini.id/apps/pendaftar/ alb, - Amendment to the Notary Code of Ethics, Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association, Banten, May 29-30 2015 Answer:

171

Jawaban : Notaris terhadap perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sebagai anggota sangat mempunyai peranan penting dalam organisasi, karena Ikatan Notaris Indonesia mempuyai struktur organisasi baik dari tingkat daerah, wilayah, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, dan Dewan Kehormatan. Di mana struktur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia untung masing-masing struktur diisi oleh semua anggota Ikatan Notaris Indonesia, para anggota dalam menjalankan tugas struktural secara bersama-sama dengan sukarela tidak diberikan gaji atau kompensasi, karena tujuannya didirikan adalah untuk menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di masyarakat, dan aktif menegakkan hukum positif di Indonesia. Kegiatan-kegiatan Ikatan Notaris Indonesia yang sering dilakukan sebagai program kerja yang terbagi di masing program kerja dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat adalah : seminar, sosialisasi, pemeriksaan minuta akta secara berkala, sehingga diharapkan Notaris di Indonesia mempunyai peranan yang positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Kompensasi yang sangat umum diberikan oleh Ikatan Notaris Indonesia :

- untuk anggota luar biasa atau calon Notaris berupa surat rekomendasi untuk magang bersama di kantor

The notary of the Association of Indonesian Notary Association as a member has an important role in the organization, because the Indonesian Notary Association has an organizational structure from the regional, regional, central management of the Indonesian Notary Association, and the Honorary Council. Where the Organizational Structure of the Notary Association of Indonesia fortunately each structure is filled by all members of the Indonesian Notary Association, members in carrying out structural tasks together voluntarily are not given salary or compensation, because the purpose is established to safeguard the dignity of the Notary profession in community, and actively uphold positive law in Indonesia. The activities of the Indonesian Notary Association which are often carried out as work programs that are divided into work programs of Regional Administrators, Regional Administrators and Central Administrators are: seminars, socialization, periodic inspection of minuta deeds, so that Notaries in Indonesia have a positive role in life Indonesian society. Very general compensation is given by the Indonesian Notary Association: - for extraordinary members or notary candidates in the form of letters of recommendation for joint internships in the notary's office, then accumulation of participation points in seminars, can be used when the appointment becomes a notary later, there are criteria for certain points to fulfill. - for its members Notaries in the form of

172

Notaris, kemudian akumulasi poin peran serta dalam seminar-seminar, dapat digunakan pada saat pengangkatan menjadi Notaris nantinya, ada kriteria jumlah poin tertentu untuk memenuhinya.

- untuk para anggotanya Notaris berupa surat rekomendasi sebagai anggota biasanya merupakan suatu persyaratan dalam bekerjasama dengan instansi lain, kemudian akumulasi poin peran serta dalam seminar-seminar dan kegiatan lainnya. Poin dapat digunakan semua Notaris pada saat ingin pindah wilayah kedudukan jabatan atau memperpanjang usia pensiun Notaris, ada kriteria jumlah poin tertentu untuk memenuhinya.

8. Apakah ada sistem solidaritas finansial (mis. Pembayaran jumlah subsisten minimum untuk notaris dengan kantor yang lemah secara finansial) / Jika demikian, tolong jelaskan (dalam hal mana pembayaran terjadi, bagaimana dibiayai, siapa yang mengaturnya, dll) . Sumber : - Perubahan Anggaran Dasar

Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

- Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor :04/Perkum/INI/2017 tentang

letters of recommendation as members are usually a requirement in collaborating with other agencies, then accumulation of participation points in seminars and other activities. Points can be used by all Notaries when they want to move to the position of office or extend the retirement age of a Notary, there are criteria for a certain number of points to fulfill. 8. Is there a system of financial solidarity (e.g. payment of a minimum subsistence amount for notaries with financially weak offices)/ If so, please explain (in which cases the payment takes place, how it is financed, who organizes it, etc).

Source: - Amendments to the Articles of Association of the Indonesian Notary Association Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association, Banten, May 29-30 2015 - Regulation of the Indonesian Notary Association Association Number: 04 / Perkum / INI / 2017 concerning Membership Fees

173

Iuran Anggota Jawaban :

- Anggota Luar Biasa Notaris mempunyai syarat administrasi untuk melunasi iuran pangkal sedangkan anggota biasa dari notaris aktif mempunyai syarat administrasi dengan melunasi iuran wajib anggota

- Pembayaran dilakukan dengan cara :

a. Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ibukota Propinsi sebesar Rp 100.000,- setiap bulan.

b. Notaris Kabupaten/kota sebesar Rp 50.000,- setiap bulan.

c. Anggota Luar Biasa berlaku sama untuk seluruh daerah/wilayah kepengurusan INI, yaitu sebesar Rp 2.500.000,- dan hanya dipungut 1 kali oleh Pengurus Pusat

- Iuran dikelola oleh Pengurus Pusat

Ikatan Notaris Indonesia, dengan prosedur setiap anggota mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) yang bersifat Nasional hasil kerjasama Ikatan Notaris Indonesia dengan Bank Negara Indonesia, di mana KTA tersebut sebagai alat pembayaran, salah satunya adalah pembayaran iuran anggota, maka anggota biasa

Answer: - Extraordinary Members Notaries have administrative requirements to pay off basic contributions while ordinary members of active notaries have administrative requirements by paying mandatory membership fees - Payments are made by: a. Notary of the Special Capital Region of Jakarta and the Provincial Capital of Rp 100,000, - every month. b. Regency / city Notary is IDR 50,000 per month. c. Extraordinary Members apply equally to all regions / regions of INI management, which is equal to Rp 2,500,000, - and is only collected once by the Central Management - Contributions are managed by the Indonesian Notary Association Central Management, with the procedure that each member has a National Membership Card (KTA) in collaboration with the Indonesian Notary Association with Bank Negara Indonesia, where the KTA is a payment instrument, one of which is payment of membership dues. ordinary members (from active Notaries) pay membership dues by depositing into their respective

174

(dari Notaris aktif) membayar iuran anggota dengan cara menyetor ke rekening tabungan BNI masing-masing, kemudian Anggota Luar Biasa melunasi uang pangkal pada saat permohonan sebagai Anggota Luar biasa ke rekening Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang ditunjuk dan dana tersebut merupakan dana abadi Perkumpulan.

BNI savings accounts, then Extraordinary Members pay off the base money when the application as an Extraordinary Member to the designated Indonesian Central Notary Association Management account and the funds are endowments Association.

XIII. Organisasi Profesi Notaris Dan Hubungan Antara Notaris Dan

Negara/Supervision And Disciplinary Measures 1. Apakah ada audit di kantor notaris? Ada pengawasan dan pembinaan internal Notaris yang dilakukan oleh suatu Majelis Pengawas Daerah Notaris. Tercantum dalam Undang-Undang tentang JabatanNotaris Pasal 67 ayat 5 : “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan JabatanNotaris.” 2. Jika ada, berapa interval waktunya ? Diatur dalam UUJN di Pasal 70 b : “Majelis Pengawas Daerah berwenang: b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu; 3. Jelaskan ruang lingkup, audit dan tanggung jawabnya

1. Are there audits in the notary office? There is supervision and internal guidance of Notaries conducted by a Regional Notary Supervisory Council. Stated in UUJN Article 67 paragraph 5: "Supervision as referred to in paragraph (1) covers the behaviour of Notary and the implementation of Notary Position." 2. If so, in what time intervals? Regulated in UUJN in Article 70 b: "The Regional Supervisory Council is authorized: b. to adjudicate against the Notary Protocol on a periodical basis, yearly or at any time as deemed necessary; 3. Please explain the procedure, the scope of the audit, and the responsibilities

175

Prosedur pemeriksaan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota atau Kabupaten tempat wilayah jabatan Notaris. Diatur lebih lanjut dalam UU Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 : Pasal 70 Majelis Pengawas Daerah berwenang: a. menyelenggarakan sidang untuk

memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat

serah terima f. Protokol Notaris telah berumur 25

(dua puluh lima) tahun atau lebih; g. menunjuk Notaris yang akan

bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

h. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam

The procedure for adjudication and guidance by the Regional Notary Supervisory Council is carried out by the Regional Notary Supervisory Council in the City or Regency at the Notary's official location. Further regulated in UUJN: Article 70 The Regional Supervisory Council is authorized:

a. to hold a hearing to adjudicate any alleged violation of the Notary Code of Ethics or violation in the implementation of the Notary position;

b. to adjudicate against the Notary Protocol on a periodical basis, yearly or at any time as deemed necessary;

c. to give leave permission for a period of up to 6 (six) months;

d. establish a Substitute Notary by observing the proposal from the Notary concerned;

e. to determine the place of storage any Notary Protocol after its handover

f. The Notary Protocol has been existing for 25 (twenty-five) years or more;

g. to appoint a Notary who will act as a temporary holder of the Notary Protocol appointed as state official as referred to in Article 11 paragraph (4);

h. to receive reports from the public about any alleged violation of the Notary Code of Ethics or any

176

Undang-Undang ini; dan membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 71 Majelis Pengawas Daerah berkewajiban: a. mencatat pada buku daftar yang

termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Daerah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

e. memeriksa laporan masyarakat ter- hadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

f. menyampaikan permohonan ban- ding terhadap keputusan penolakan

violation of provisions in this Law; and to make and submit reports as referred to in point a, point b, point c, point d, point e, point f, and point g to the Regional Supervisory Council.

Article 71 The Regional Supervisory Council shall:

a. record in the register included in the Notary Protocol stating the date of examination, the number of deeds and the number of letters made without notary that were ratified and made since the last examination date;

b. to make any minutes of exam- ination and submit it to the local Regional Supervisory Council, with copies to the Notary concerned, the Notary Organization, and the Central Supervisory Council;

c. to keep any content of deeds and results of examination confidential;

d. to receive any ratified copy from a register of deeds and other registers from the Notary and keep it confidential;

e. to examine any public reports on Notary and submit the results of examination to the Regional Supervisory Council within 30 (thirty) days, with copies to the reporting party, Notary concerned, Central Supervisory Council, and Notary Organization;

f. to file an appeal against the

177

cuti. Selain diatur dalam UUJN, pada tahun 2016 keluarlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 07 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (3) Peraturan Menteri tsb disebutkan : “Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris” 4. Jelaskan prosedur tindakan-tindakan disiplin notaris di Negara anda (yurisdiksi, prosedur, dll) Diatur dalam UUJN : Pasal 85 Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1). huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.

decision to reject a leave. Besides regulated in UUJN, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 07 of 2016 on the Notary Honorary Council was issued in 2016. Article 1 (3) of the Ministerial Regulation states: "The Notary Supervisory Council has the authority and obligation to carry out guidance and supervision of Notary" 4. Please explain the procedure of notarial disciplinary measure in your country (jurisdiction, procedure, etc) Regulated in UUJN: Article 85 Violation of provisions as referred to in Article 7, Article 16 paragraph (1) point a, Article 16 paragraph (1) point b, Article 16 paragraph (1) point c, Article 16 paragraph (1) point d, Article 16 paragraph (1) point e, Article 16 paragraph (1) point f, Article 16 paragraph (1) point g, Article 16 paragraph (1) point h, Article 16 paragraph (1) point i, Article 16 paragraph (1) point j, Article 16 paragraph (1) point k, Article 17, Article 20, Article 27, Article 32, Article 37, Article 54, Article 58, Article 59, and/or Article 63, may be subject to any sanction comprising:

a. verbal admonition; b. written admonition; c. temporary termination;

178

5. Perbuatan-perbuatan apa yang dikenakan tindakan disipliner? Sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu jika Notaris melanggar ketentuan seperti termuat dalam Pasal 85 “Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1). huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) hurufi, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atauPasal 63,dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat. 6. Sanksi apa yang diberikan oleh sistem disiplin nasional? Seperti termuat dalam UUJN Pasal 85, Sanksi Berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak

d. honorary termination; or e. non-honorary termination.

5. What acts are subject to disciplinary action? As acts regulated in UUJN, if a Notary violates any provision such as one contained inArticle 85 "Violation of provisions as referred to in Article 7, Article 16 paragraph (1) point a, Article 16 paragraph (1). point b, Article 16 paragraph (1) point c, Article 16 paragraph (1) point d, Article 16 paragraph (1) point e, Article 16 paragraph (1) point f, Article 16 paragraph (1) point g, Article 16 paragraph (1) point h, Article 16 paragraph (1) point i, Article 16 paragraph (1) point j, Article 16 paragraph (1) point k, Article 17, Article 20, Article 27, Article 32, Article 37, Article 54, Article 58, Article 59, and / or Article 63, may be subject to sanctions in the form of: a. verbal admonition; b. written admonition; c. temporary termination; d. honorary termination; or non-honorary termination. 6. What sanctions does the national disciplinary system provide for? As stipulated in UUJN Article 85, Sanctions shall comprise:

a. verbal admonition; b. written admonition; c. temporary termination; d. honorary termination; or e. non-honorary termination.

179

hormat. 7. Upaya hukum apa yang tersedia untuk hal ini? Notaris dapat mengajukan banding terhadap sanksi yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris: Pasal 75 Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban: a. menyampaikan keputusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan

b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti

Pasal 77 Majelis Pengawas Pusat berwenang: a. menyelenggarakan siding untuk

memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

7. What legal remedies are available against this? The notary may file an appeal against the sanctions given to him as stipulated in UUJN: Article 75 The Territory Supervisory Council shall: a. submit a decision as referred to in Article 73 paragraph (1) point a, point c, point d, point e, and point f to the Notary concerned with a copy to the Central Supervisory Council, and the Notary Organization; and b. submit an appeal from the Notary to the Central Supervisory Council for the imposition of sanctions and refusal of leave. Article 77 The Central Supervisory Council is authorized: a. holding a hearing to examine and make a decision on the level of appeal against the imposition of sanctions and rejection of leave; b. call the reported Notary for examination as referred to in point a; c. impose a temporary termination sanction; and d. propose a sanction in the form of non-honorary termination to the Minister.

Article 78 (1) The examination in the Central Supervisory Council session as referred to in Article 77 point a is open to public.

180

Pasal 78 (1) Pemeriksaan dalam siding Majelis

Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.

(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79 Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris. Selain diatur dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, pada tahun 2016 keluarlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) Peraturan Menteri tsb disebutkan :

”Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam

(2) Notary is entitled to defend in the examination of the Central Supervisory Council's session.

Article 79 The Central Supervisory Council shall submit the decision as referred to in Article 77 point a to the Minister and the Notary concerned with copies to the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council concerned, and Notary Organization. Besides regulated in UUJN, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 07 of 2016 on the Notary Honorary Council was issued in 2016. Article 1 (3) of the Ministerial Regulation states: "The Notary Honorary Assembly is a body that has the authority to carry out notary guidance and the obligation to give approval or rejection in the interest of investigation and judicial process, for collecting any photocopy of Minutes of Deed and calling a Notary to attend examination relating to any Notary Deed or Protocol kept in Notary's storage"

181

penyimpanan Notaris”

C) Hubungan dengan Sistem Hukum dan Institusi Lainnya/ Relations with Other Legal System and Institutions

I. Bagaimana Anda Menilai Pengaruh Sistem Hukum Lain,

Seperti Sistem Hukum Biasa, Hukum Skandinavia, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sebagai Contoh Di Afrika Tentang UINL Dan Latin Notariat Dalam Maksimal 5 Kalimat?/How Do You Assess The Influence Of Other Legal Systems, Such As The Common Law System, Scandinavian Law, Islamic Law And Customary Law For Example In Africa On The UINL And The Latin Notariat In A Maximum Of 5 Sentences?

Sejak zaman Hindia Belanda penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan yakni golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia Asli sehingga notaris telah biasa dengan berlakunya hukum perdata berasal dari kodifikasi Hukum Belanda, Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedikit pengaruh dari Common Law Sistem di dalam isi akta notaris khusus di kota besar karena adanya ahli hukum yang studi di negara penganut Common Law tetapi tidak mengganggu prinsip kenotariatan Latin; sistem hukum lainnya tidak ada pengaruhnya .

Since the era of Dutch East Indies, Indonesian population has been divided into 3 groups, namely the European, Eastern Foreign, and Original Indonesian groups so that the notary is familiar with the enactment of civil law derived from codification of Dutch Law, Islamic Law and Customary Law. A slight influence from Common Law Systems in the contents of a special notary deed in a big city because of the presence of legal experts who study in Common Law adherents but do not interfere with the principle of Latin notary; other legal systems have no effect.

II. How Do You Evaluate The Influence Of Other Institutions,

Such As The OECD, FAO Or The World Bank, Especially

182

Regarding The Doing Business Report, On The UINL And The Latin Notariat In A Maximum Of 5 Sentences?/How Do You Evaluate The Influence Of Other Institutions, Such As The OECD, FAO Or The World Bank, Especially Regarding The Doing Business Report, On The UINL And The Latin Notariat In A Maximum Of 5 Sentences?

Adanya pengaruh institusi tingkat internasional harus dievaluasi sepanjang berkaitan dengan kenotariatan terutama oleh INI bersama instansi terkait, diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berkaitan dengan Doing Business Report dikeluarkan Online Single Submission (OSS). Apabila ternyata melibatkan notaris ditindak lanjuti oleh INI dengan menyebarkannya kepada para anggotanya jika perlu dengan pelatihan pelaksanaannya di dalam praktik.

The influence of international level institutions must be evaluated as long as it relates to notoriety, especially by INI, with relevant agencies, anticipated by legislation, for example relating to the Doing Business Report issued by Online Single Submission (OSS). If it turns out that it involves a notary public followed up by INI by disseminating it to its members if necessary with training in its implementation in practice.

D) Kesimpulan: Peran Notaris di Abad ke-21/ Conclusion: The Role of the Notary in the 21st Century

I) Tolong jelaskan dalam maksimal 5 kalimat mana pengaruh

baru dari masyarakat yang relevan untuk kemungkinan perubahan peran notaris menurut Anda?/Please describe in a maximum of 5 sentences which new influences of society are relevant for a possible change of the role of the notary in your opinion?

Terhadap pengaruh perubahan sosial di masyarakat yang makin kompleks akan timbul spesialisasi atau keahlian di bidang-bidang hukum privat tertentu

With regard to the influence of social change in an increasingly complex society, specialization or expertise will emerge in certain areas of private law

183

disamping tetap adanya notaris (umum), sama dengan dokter umum dan dokter spesialis di dunia kedokteran. Berkumpulnya notaris untuk praktik bersama dengan spesialisasi khusus mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang hukum.

in addition to the presence of notaries (general), similar to general practitioners and specialists in the medical world. Gathering notaries to practice together with special specialties given the growing development of science in the field of law.

II) Jelaskan notaris dan notaris masa depan dalam maksimal 5 kalimat./Describe the notariat and the notary of the future in a maximum of 5 sentences.

Sepanjang para notaris teguh memegang prinsip-prinsip notariat maka kenotariatan tidak akan berubah tetapi akan lebih banyak memanfaatkan penggunaan sistem digital seperti paperless akta, penyimpanan protokol, dan tandatangan digital. Tidak perlu ditakutkan gejala blockchain atau smart contract karena dilakukan tanpa bantuan notaris tetapi dipikirkan apakah mungkin timbul notaris virtual, karena terpengaruh bitcoin (cryptocurrency) sebagai virtual money.

As long as the notaries firmly hold the notary principles, notary will not change but will use more digital systems such as paperless deeds, protocol storage, and digital signatures. There is no need to fear the symptoms of blockchain or smart contract because it is done without the help of a notary, but it is thought whether it might arise a virtual notary, because it is affected by bitcoin (cryptocurrency) as virtual money.

III) Apakah prinsip-prinsip di negara Anda sesuai dengan persyaratan notaris saat ini dan masa depan?/Do the principles in your country correspond to the requirements of the notariat of the present and the future?

Prinsip-prinsip kenotariatan di Indonesia masih sama dan dipertahankan karena memenuhi tuntutan masyarakat atas keberadaan notaris walaupun dengan melakukan penyesuaian sesuai perkembangan

The principles of notary in Indonesia are still the same and are maintained because they meet the demands of the community for the existence of a notary even though they make adjustments according to the times without changing

184

zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip tersebut yang mendasar. Hal tersebut telah dibuktikan sejak adanya notaris pertama (1620) hingga sekarang telah diterapkan dengan konsekuen dan mudah-mudahan dikemudian hari tetap menerapkan prinsip-prinsip notariat tersebut.

the fundamental principles. This has been proven since the existence of the first notary (1620) until now has been applied consequently and hopefully in the future continue to apply the principles of the notariat.

IV) Jika tidak: 1) Tolong jelaskan alasannya dalam maksimal 5 kalimat. 2) Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya prinsip-prinsip yang disebutkan di atas diubah atau ditambah? IV) If not: 1) Please explain the reasons for this in a maximum of 5 sentences. 2) In your opinion, how should the above mentioned principles be changed or supplemented?