DEPARTEMEN AGAMA RIDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAMSEKRETARISDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

www.ummah.net/islam/nusantara/foto/madrasa.gif

SISTEMATIKAI. TIGA MASALAH UTAMA GURU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA II. KEBIJAKAN DAN PROGRAM III. SKEMA BANTUAN

www.muis.gov.sg/.../warita6-2000/images/p7-1.jpg

I. TIGA MASALAH UTAMA GURU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMAa. Kuantitas b. Kualitas c. Kesejahteraan

A. KUANTITAS1) Secara umum data jumlah guru pada pendidikan Agama dan Keagamaan dipandang cukup proporsional dibanding jumlah siswa ( 1:16) 2) Data jumlah guru pada pendidikan agama dan keagamaan memuat 20% guru paruh waktu yang mengajar di lebih dari satu madrasah. 3) Distribusi guru masih timpang sehingga lembaga pendidikan di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah terpencil dan perbatasan masih kekurangan guru. 4) Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah dan pondok pesantren pada umumnya masih kekurangan guru.

B. KUALITASGuru pada madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan pada umumnya menghadapi masalah kualitatif, yaitu: 1) Masih berlatar belakang pendidikan dibawah S1. (Underqualified ) 2) Belum memiliki sertifikasi guru profesional. (Uncertified ) 3) Mengajar bidang studi bukan keahliannya ( Missmatch )

C. KESEJAHTERAANAdanya ketimpangan kesejahteraan:1) Antara guru-guru pada madrasah dan lembaga-lembaga keagamaan dengan guruguru pada sekolah. 2) Antara guru-guru pada madrasah negeri dengan guru-guru pada madrasah swasta. 3) Antara guru-guru pada madrasah dengan guru/ustadz pada pendidikan diniyyah dan pondok pesantren 4) Belum teralokasikannya anggaran untuk tunjangan profesi bagi guru agama

II. KEBIJAKAN DAN PROGRAM1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru PNS. Bantuan peningkatan kualifikasi guru. Bantuan sertifikasi guru. Bantuan Beasiswa Pendidikan S2 (Guru Master). Bantuan Beasiswa Pendidikan Kompetensi Ganda. Bantuan tunjangan guru pengganti. Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS. Bantuan tunjangan profesi guru. Penghargaan bagi guru berprestasi.

III. SKEMA BANTUANA. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN BANTUAN1. Tepat Sasaran Bantuan diberikan langsung kepada penerima (orang/lembaga). 2. Tepat Waktu Bantuan disalurkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan 3. Tepat Jumlah a) Bantuan yang disalurkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, tidak ada pemotongan dan tidak ada manajemen fee dalam pelaksanaan program bantuan. b) Jumlah sasaran penerima sesuai dengan yang telah ditetapkan. 4. Tepat Guna Bantuan digunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. 5. Pertanggung Jawaban Penerima Bantuan wajib bertanggungjawab dan melaporkan penggunaan bantuan.

B. TAHAPAN PENGELOLAAN BANTUANPelaksanaan program bantuan prioritas nasioal meliputi tahapan-tahapan: (1) sosialisasi, (2) Pendataan dan verifikasi calon penerima, (3) penetapan penerima bantuan, (4) penyaluran bantuan melalui rekening penerima, (5) pemantauan penyaluran bantuan, (6) pemantauan penggunaan bantuan, (7) pelaporan pelaksanaan program bantuan, (8) pelaporan penggunaan bantuan

C. MEKANSIME PENYALURAN BANTUAN DAERAH1. Sosialisasi Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing-masing 2. Pendataan dan Verifikasi Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan kepada Dirjen Pendidikan Islam untuk bahan monitoring. Melakukan verifikasi calon penerima bantuan. 3. Penetapan Penerima Menetapkan daftar penerima bantuan. Membuat SK penerima bantuan. 4. Penyaluran Menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui nomor rekening lembaga atau perorangan sesuai mekanisme melalui SPM-LS ke KPPN setempat 5. Pemantauan Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan. Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Dirjen Pendidikan Islam. 6. Evaluasi dan Pelaporan Menghimpun dan mengevaluasi laporan penggunaan bantuan. Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Ditjen Pendidikan Islam.

D.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PUSAT DAN DAERAHNO TAHAP PUSAT DAERAH

01

Sosialisasi

1. Menyusun pedoman pelaksanaan pemberian bantuan 2. Sosialisasi kebijakan dan program bantuan secara nasional Memverifikasi data calon penerima bantuan

Sosialisasi teknis pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat penyelenggara dan pelaksana pendidikan di wilayah masing-masing Menghimpun dan mengirimkan data calon penerima bantuan kepada pusat Mengajukan usulan daftar penerima bantuan Membuat SK daftar penerima bantuan non rehab/RKB

02

Pendataan dan Verifikasi

03

Penetapan Penerima

Membuat SK bantuan rehab/RKB dan tunjangan profesi guru Menyusun juknis pemberian bantuan

04

Penyaluran

1. Mengatur pedoman penyaluran dana program bantuan 2. Memproses SE Dirjen Perbendaharaan dalam penyaluran 1. Mengatur pedoman pemantauan pe laksanaan program bantuan 2. Melakukan pemantauan atas penyaluran bantuan Menyusun pedoman pelaporan pelaksanaan dan penggunaan bantuan

Menyalurkan dana bantuan sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran yaitu melalui nomor rekening penerima

05

Pemantauan

1. Melakukan pemantauan atas penggunaan bantuan 2. Melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Pusat

06

Pelaporan

1. Menghimpun laporan penggunaan bantuan 2. Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Pusat

NO. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

KEGIATAN Penyusunan dan sosialisasi panduan Sosialisasi dan pendataan calon penerima bantuan Pengusulan daftar penerima bantuan Penetapan daftar penerima bantuan Evaluasi tengah-program (midterm evaluation) Penyaluran dana bantuan Pemantauan pelaksanaan program bantuan Pemantauan penggunaan program bantuan Pelaporan penggunaan bantuan Pelaporan Pelaksanaan Program Bantuan Pelaporan Nasional Pelaksanaan Program Bantuan

WAKTU Januari-Februari Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan SeptemberNovember NovemberDesember

PENANGGUNGJAWAB Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kantor Wilayah Departemen Agama RI Kantor Wilayah Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kantor Wilayah Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Penerima Bantuan Kantor Wilayah Departemen Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

E. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUANDalam penggunaan bantuan, penerima bantuan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : b) Wajib menggunakan bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam/Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis dan Peraturan yang berlaku; c) Wajib melakukan pengelolaan keuangan dengan baik; d) Merealisasikan bantuan paling lambat satu bulan setelah bantuan diterima; e) Merealisasikan bantuan dengan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat jumlah; f) Memenuhi ketentuan perpajakan; g) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q pejabat eselon II terkait dan Kepala Kanwil Departemen Agama, paling lambat satu bulan setelah selesai penggunaan dana bantuan. a)

F. MONITORING DAN PELAPORANMONITORING a) Monitoring bantuan dilakukan untuk mengetahui dan memantau proses, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan bantuan. b) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. c) Tujuan monitoring adalah : Mengukur capaian sasaran; Mengetahui ketepatan guna, sasaran dan jumlah; Mengetahui manfaat bantuan; Melakukan penilaian dan identifikasi permasalahan yang terjadi, dan memberikan saran pemecahan terhadap permalasahan yang dihadapi.

G. PELAPORANa) Pelaporan oleh Tim Monitoring Ditjen Pendidikan Islam dan Kanwil Departemen Agama. b) Pelaporan oleh Penerima Bantuan: Pemanfaatan bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam dan atau Kepala Kanwil Departemen Agama, Petunjuk Teknis dan Peraturan yang berlaku; Bukti penggunaan dana bantuan (kuitansi, faktur, dsb); Bukti penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur terkait dan Kepala Kanwil Departemen Agama, paling lambat satu bulan setelah dana bantuan digunakan. c) Pelaporan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Menghimpun laporan penggunaan bantuan Melaporkan pelaksanaan program bantuan ke Ditjen Pendidikan Islam.

Contoh: Mekanisme Pencairan Bantuan BOS berdasarkan Perdirjen PER-14/PB/2007 tanggal 26 Maret 2007

KPPNKAS NEGARA

3

SP2D 4REKENING

SPM LS

2

5SEKOLAH DAERAH DAERAH Penerima

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1

Bantuan

SPP LS

DAERAH DAERAH TIM MANAJEMENBOS PROV.

Alur Mekanisme Pencairan Dana Bantuan yang dananya di dalam DIPA Kantor Wilayah atau PTINDitjen Pendidikan IslamKanwil Depag/ Kandepag PTIN/Kopertais

KPPN

Bank Persepsi

Penerima BantuanPengajuan Penerbitan Pelaporan