, nomor 1, juni 2019 issn no.1411- 0504 stt no....

ISSN No.1411- 0504 STT No. 2532-1999

Volume 21, Nomor 1, Juni 2019

Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan

Jurn

al P

en

elitia

n T

ransp

orta

si La

ut V

olu

me 21

, No

mo

r 1, Ju

ni 20

19 H

al : 1

-46

Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Perbatasan untuk peningkatan Kesejahteraan: studi kasus Pelabuhan Sokoi

Kabupaten Pelalawan

THERESIA DWIRINA NOVITA, ERNA MEI LESTARI

Desain Model Sertifikasi Profesi Teknika Kapal untuk Dosen dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau

ANTONI ARIF PRIADI, EKO NUGROHO, HERI SULARNO

Desain Model Fasilitas Dermaga Penumpang: Sebuah Konsep Berbasis Standar Pelayanan Minimum

NURUL FAJRI DWITAMA, ARIF FADILLAH, SHANTY MANULLANG

Desain Kapal Apung untuk Pembangkit Listrik Berbasis Limbah

SHAHRIN FEBRIAN ANWAR, AYOM BUWONO, MUSWAR MUSLIM

Analisis Manfaat dalam Proyek Pengerukan Studi Kasus: Alur Pelayaran Surabaya Timur

ALLAND ADRIAN JOSEP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT Jl. Merdeka Timur No.5 Telp.34832943, Fax. 34832967

Email : [email protected]

JAKARTA 10110

PEDOMAN BAGI PENULIS DALAM

JURNAL PENELITIAN TRANSPORTASI LAUT

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Belum pernah dipublikasikan atau tidak akan diterbitkan dalam

media lain dengan isi yang identik.

2. Judul : diketik dengan huruf kapital tebal (bold) pada halam pertama maksimal 13 kata. Judul mencerminkan inti tulisan.

3. Nama penulis : Nama lengkap ditulis di bawah judul, diikuti dengan alamat lengkap lembaga penulis termasuk alamat pos

elektronik (email).

4. Abstrak : dalam bahasa Indonesia dengan biasa dan bahasa Inggris, diketik dengan huruf miring (italic) berjarak 1 spasi,

menyajikan maksimal 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Abstrak harus

berdiri sendiri tanpa catatan kaki.

5. Kata kunci : 2-5 kata.

6. Kerangka tulisan : tulisan hasil riset tersusun menurut sebagai berikut persentase bagian-bagiannya:

a. Pendahuluan maksimal 10%

b. Metode maksimal 30%

c. Hasil dan Pembahasan minimal 55%

d. Kesimpulan maksimal 5%

e. Ucapan terima kasih

f. Daftar pustaka

7. Cara Penulisan Sumber Kutipan:

a. Sumber Kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks:

Satu sumber kutipan dengan satu penulis : Mukidi (2015) menyatakan bahwa......;Jika disertai dengan halaman:

Mukidi (2015:289) menyatakan bahwa.....; Menurut Mukidi (2015:289)..............

Satu sumber kutipam dengan dua penulis:.........(Mukidi dan Achmad, 2015:24)

Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis:........(Mukidi et al., 2015:32).

b. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama: Mukidi (2014, 2015); jika tahun publikasi sama Mukidi (2015a, 2015b).

c. Sumber kutipan nerupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda: (Mukidi,2013;achmad dan arianto, 2000;

Dananjoyo et al., 2000).

d. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertenu: Badan Litbang

Kementerian Perhubungan (2006).

e. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang: Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008.....; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009..............

f. Kutipan berasal dari sumber kedua: Mukidi (2000) dalam Arianto (2009:3).........; Mukidi (lihat Arianto, 2008:12)........:

Mukidi (2002) seperti dikutip Arianto (2009:16)....[catatan: daftar pustaka hanya mencantumkan referensi yang merupakan

sumber kedua].

8. Aturan Penulisan Daftar Pustaka

a. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam Daftar Pustaka, dan sebaliknya.

b. Literatur yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah.

c. Daftar pustaka ditulis/diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis dengan nomor.

d. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan

(inisial) nama depan dan nama tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas lain dari literatur/pustaka yang

dirujuk.

e. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya (berbeda

dengan penulisan sumber kutipan seperti dijelaskan pada aturan 2.1 huruf e)

f. Kata penghubung seorang/beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata “dan” (tidak menggunakan simbol

“&”; serta tidak menggunakan kata penghubung“and” walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah

ditulis menggunakan bahasa Inggris).

9. Penulisan daftar pustaka ditulis menggunakan APA Style dan disusun berdasarkan abjad.

10. Format tulisan : 15-20 halaman yang diketik dengan menggunakan MS Word (tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran),

pada kertas ukuran A4, dengan font Times New Roman 12, spasi 1. Batas atas 3 cm dan bawah 2,5 cm, tepi kiri 3 cm dan

tepi kanan 2,5 cm.

11. Kelengkapan tulisan, tabel, grafik, dan kelengkapan lain disipkan dalam media yang dapat diedit. Foto : hitam-putih aslinya,

kecuali bila warna menentukan arti.

12. Tabel dan gambar, untuk taben dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan

tabel atau gambar baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.

a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul gambar diletakkan di

bawah gambar.

b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.

c. Garis tabel yang dimunculkan hanya garis horizontal, sedangkan garis-garis vertikal pemisah kolom tidak

dimunculkan.


Jurnal Penelitian Transportasi Laut merupakan majalah ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian atau kajian ilmiah

dalam bidang transportasi laut yang diterbitkan berkala dua kali setahun pada bulan Juni, dan Desember oleh Pusat

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan. Semua

naskah yang diterbitkan Jurnal Penelitian Tansportasi Laut akan ditayangkan dalam website Jurnal Badan Litbang

Perhubungan http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/

Pembina : Ir. Sugihardjo, M.Si

Pemimpin Umum : Capt. Sahattua P.S., MM., MH.

Pemimpin Redaksi : Ir. Bambang Siswoyo, MSTr

Redaktur Pelaksana : Dr. Imam Sonny, ST., MMSI

Dewan Redaksi

Ketua : Dr. Imam Sonny, ST., MMSI. (Kepelabuhanan, Kemenhub)

Anggota : Dr. Johny Malisan (Keselamatan, Kemenhub)

Dr. Syafril, KA, MM (Angkutan Laut, Kemenhub)

Fitri Indriastiwi, ST, MT(Kepelabuhanan, Kemenhub)

Wahyu Prasetya Anggrahini, SSi, MT (Angkutan Laut, Kemenhub)

Penyunting Editor : Dr. Wahyu Wibowo, MM. (Filsafat Bahasa, Universitas Nasional)

Kamarul Hidayat, S.Pel, M.MTr (Manajemen Kepelabuhanan, Kemenhub)

Erna Mei Lestari, SE, M.Ak (Angkutan Laut, Kemenhub)

Mitra Bestari : Dr. Agustinus Pusaka, ST, M.Si (Teknik Perkapalan, Universitas Persada)

Drs. Osman Arofat, MBA, MM (Manajemen dan Transportasi STMT Trisakti)

Ir. Arif Fadilah, Ph.D. MEng (Kepelabuhan, Dosen Universitas Persada)

Tinton Dwi Atmaja, MT (Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI Bandung)

Desain Grafis : Sujarwanto, , MA.

Sekreteriat : Kris Ferdiyanto, SE, Herwan Yulizarsyah, Wiwit Trisnawati, S.H

Penerjemah : Syarif Bustaman

Alamat Sekretariat :

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan, Jl.Medan Merdeka Timur No. 5

Jakarta, Telp. (021) 34832943, fax (021) 34832967.

e-mail :[email protected].

Jurnal Penelitian Transportasi Laut dicetak oleh PT BAKEE VICTORY

Jl. Kayu Manis Timur No.4 D, Utan Kayu Utara, Matraman– Jakarta Timur Telp. (021) 2936 1039

PENGIRIMAN

Penulis diminta mengirimkan satu eksemplar naskah asli beserta dokumennya (file) di dalam compact disk (CD) yang baru

disiapkan dengan program Microsoft Word. Pada CD dituliskan nama penulis dan nama dokumen. Naskah akan ditolak tanpa

proses jika persyaratan ini tidak dipenuhi. Naskah agar dikirimkan kepada :

Redaksi Jurnal Penelitian Transportasi Laut

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut

Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat

Pengiriman naskah harus disertai dengan surat resmi dari penulis penanggung jawab/korespondensi (corres-ponsing author)

yang harus berisikan dengan jelas nama penulis korespondensi, alamat lengkap untuk surat-menyurat, nomor telepon dan fax,

serta alamat e-mail dan telepon seluler jika memiliki. Penulis korespondensi bertanggung jawab atas isi naskah dan legalitas

pengiriman naskah yang bersangkutan. Naskah juga harus diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota penulis dengan

pernyataan secara tertulis.

ISSN No.1441- 0504

STT No. 2532-1999

Volume 21, Nomor 1, Juni 2019 ISSN No. 1411-0504 STT No. 2532-1999

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENS

THERESIA DWIRINA NOVITA, ERNA MEI LESTARIKelayakan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Perbatasan untuk peningkatan Kesejahteraan: studi kasus Pelabuhan Sokoi Kabupaten Pelalawan ....................................................................................... 1-11

ANTONI ARIF PRIADI, EKO NUGROHO, HERI SULARNO Desain Model Sertifikasi Profesi Teknika Kapal untuk Dosen dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau .................................................................................................................................................................. 12 - 18

NURUL FAJRI DWITAMA, ARIF FADILLAH, SHANTY MANULLANGDesain Model Fasilitas Dermaga Penumpang: Sebuah Konsep Berbasis Standar Pelayanan Minimum ..................................................................................................................................................................... 19 - 28

SHAHRIN FEBRIAN ANWAR, AYOM BUWONO, MUSWAR MUSLIMDesain Kapal Apung untuk Pembangkit Listrik Berbasis Limbah ............................................................................................................................................................................................................................... 29 - 33

ALLAND ADRIAN JOSEPAnalisis Manfaat dalam Proyek Pengerukan Studi Kasus: Alur Pelayaran Surabaya Timur ....................................................................................................................................................................................... 34 - 39


KATA PENGANTARPembaca yang Budiman,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan salam sejahtera untuk para pembaca, Jurnal Penelitian Transportasi Laut terbit dengan beberapa topik yang bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan para peneliti khususnya. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para penulis yang telah memberikan pemikirannya yang diwujudkan dalam karya ilmiah yang dapat menambah wacana serta isi dari Jurnal Penelitian Transportasi Laut ini, dan semoga membawa manfaat bagi kita semua dan dapat mendorong kemajuan Jurnal Penelitian Transportasi Laut sebagai wadah ilmu pengetahuan di bidang transportasi laut bagi masyarakat. Pada edisi ke-1 (satu) bulan Januari - Juni 2019, Jurnal Penelitian Transportasi Laut memuat 5 (lima) tulisan dengan beragam topik seputar transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Pembangunan pelabuhan di kawasan perbatasan dengan negara tetangga berfungsi untuk membuka akses infrastruktur termasuk moda transportasinya dalam membuka akses bagi penduduk lokal untuk berinteraksi dengan moda transportasi antar kawasan. Theresia Dwirina Novita dan Erna Mei Lestari dalam penelitiannya yang berjudul Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Perbatasan untuk peningkatan Kesejahteraan: studi kasus Pelabuhan Sokoi Kabupaten Pelalawan mendeskriptifkan beberapa solusi kelayakan pembangunan pelabuhan.

Ahli Teknika Kapal merupakan profesional yang memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman tertinggi dalam operasi permesinan kapal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, analisis, dan evaluasi. Melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) membuka peluang bagi para profesional seperti Ahli Teknika Kapal untuk setara dengan jenjang kualifikasi dosen tertentu yang sesuai standard KKNI berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

Pariwisata memberi dampak besar pada kegiatan ekonomi sebuah negara. Wilayah dengan begitu banyak situs wisata menjadi magnet yang menjadi faktor penarik wisatawan internasional maupun lokal. Sebagai negara kepulauan, pelabuhan menjadi halaman depan dan memainkan peran penting untuk menerima wisatawan maupun penumpang lokal. Oleh karena itu, meningkatkan kinerja layanan pelabuhan menjadi kebijakan yang lebih penting bagi otoritas lokal pelabuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI).

Selain tulisan yang diulas diatas, masih terdapat tulisan lainnya yang menarik untuk dibaca pada edisi ini. Akhirnya kami dari Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam bentuk karya ilmiah yang dapat menambah wacana serta isi dari Jurnal Penelitian Transportasi Laut ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua dan dapat mendorong kemajuan Jurnal Penelitian Transportasi Laut sebagai wadah informasi bagi masyarakat tentang pengetahuan di bidang transportasi.

Jakarta, Juni 2019

Salam, Dewan Redaksi

ISSN No.1411-0504

Volume 21, Nomor 1, Juni 2019Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa seizin dan biaya

Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Perbatasan untuk peningkatan Kesejahteraan: studi kasus Pelabuhan Sokoi Kabupaten PelalawanTheresia Dwirina Novita, Erna Mei LestariJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No.1 Juni 2019, Hal 1-11.

Pembangunan pelabuhan di kawasan perbatasan dengan negara tetangga berfungsi untuk membuka akses infrastruktur termasuk moda transportasinya dalam membuka akses bagi penduduk lokal untuk berinteraksi dengan moda transportasi antar kawasan. Disamping itu, tujuan lainnya berupa menunjang kegiatan perekonomian kawasan, dengan standard jaminan keselamatan pelayaran. Dalam penyusunan rencana pembangunan pelabuhan, penggunaan metode analisis dan evaluasi dilakukan dengan komprehensif menggunakan metoda deskriptif kuantitatif sebagai rangkaian kegiatan, mulai dari studi kelayakan, kelayakan teknis, ekonomi, hukum, operasional dan berikut dengan tahapan penjadwalan. Hasil yang diperoleh untuk pembangunan pelabuhan di kawasan perbatasan dapat dipertimbangkan, karena berfungsi sebagai pembangkit perekonomian daerah, kemudahan akses, dan keterhubungan di Provinsi Riau serta bagi kawasan Asia Tenggara.Kata kunci: pembangunan pelabuhan, kawasan perbatasan, Sokoi

Desain Model Sertifikasi Profesi Teknika Kapal untuk Dosen dengan Rekognisi Pembelajaran LampauAntoni Arif Priadi, Eko Nugroho, Heri SularnoJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No.1 Juni 2019, Hal 12-18.

Ahli Teknika Kapal merupakan profesional yang memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman tertinggi dalam operasi permesinan kapal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, analisis, dan evaluasi. Melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) membuka peluang bagi para profesional seperti Ahli Teknika Kapal untuk setara dengan jenjang kualifikasi dosen tertentu yang sesuai standard KKNI berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL), untuk dapat menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya guna menyelesiakan permasalahan kebutuhan dosen pada perguruan tinggi vokasi pelayaran. Penelitian deskriptif ini disajikan untuk menganalisis penyetaraan Ahli Teknika Kapal ke dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui studi pustaka dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahli Teknika Kapal dapat disetarakan dengan kualifikasi Dosen tingkat master yang memiliki jenjang 8 KKNI melalui instrumen penilaian yang disusun dalam penelitian.Kata Kunci: Ahli Teknika Kapal, Kerangka Kualifiaski Nasional Indonesia, Rekognisi Pembelajaran Lampau

Desain Model Fasilitas Dermaga Penumpang: Sebuah Konsep Berbasis Standar Pelayanan MinimumNurul Fajri Dwitama, Arif Fadillah, Shanty ManullangJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No.1 Juni 2019, Hal 19-28

Pariwisata memberi dampak besar pada kegiatan ekonomi sebuah negara. Wilayah dengan begitu banyak situs wisata menjadi magnet yang menjadi faktor penarik wisatawan internasional maupun lokal. Sebagai negara kepulauan, pelabuhan menjadi halaman depan dan memainkan peran penting untuk menerima wisatawan maupun penumpang lokal. Oleh karena itu, meningkatkan kinerja layanan pelabuhan menjadi kebijakan yang lebih penting bagi otoritas lokal pelabuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data. Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) digunakan sebagai alat untuk menganalisis kinerja pelabuhan di pelabuhan yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan penumpang terhadap fasilitas di Pelabuhan yang mejadi pengamatan, yaitu Pelabuhan Pangkal Balam. Dalam pengukuran tingkat kepuasan ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Customer Satisfaction index (CSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penumpang masih rendah untuk layanan nilai CSI, yaitu 54%. Dan untuk fasilitas, nilai CSI adalah 57%, peningkatan layanan dan penentuan standar layanan perlu mendesain ulang terminal penumpang dari Pelabuhan yang diamati,

ISSN No.1411-0504

dengan menambahkan fasilitas sesuai dengan standar layanan minimum (SPM) berdasarkan peraturan nasional.Kata kunci: Standar Pelayanan Minimum, Kepuasan Penumpang, Pelabuhan Pangkal Balam, Fasilitas Pelabuhan, Redisain Pelabuhan.

Desain Kapal Apung untuk Pembangkit Listrik Berbasis LimbahShahrin Febrian Anwar, Ayom Buwono, Muswar MuslimJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No.1 Juni 2019, Hal 29-33

Sampah dan polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor telah menjadi sebuah masalah besar di berbagai kota besar. Limbah dapat diproses menjadi energi listrik dengan teknologi fisika plasma dan untuk mengurangi ketergantungan pada sewa lahan yang mahal pada lingkungan perkotaan maka kapal dapat dimanfaatkan sebagai struktur bangunan terapung di atas laut. Menggunakan metode deskriptif analitik dan desain kebutuhan kapal terapung didapat kalkulasi yang diestimasikan dari energi listrik yang dapat dihasilkan dari 11.686,56 ton sampah/hari adalah 581,306 MW, yang mana dapat mencukupi 15,5% dari listrik di wilayah DKI dimana total kapasitas terpasangnya adalah 3748,40 MW. Kata Kunci: energi listrik, plasma, kapal, sampah

Analisis Manfaat dalam Proyek Pengerukan Studi Kasus: Alur Pelayaran Surabaya TimurAlland Adrian JosepJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 34-39

Pesisir pantai, penyeberangan laut, dan alur pelayaran memainkan peran penting dalam transportasi laut. Sebagian besar kargo yang diangkut adalah angkutan domestik dan internasional. Namun, pelabuhan-pelabuhan ini juga menangani sejumlah besar angkutan lokal yang diangkut melalui rute pengiriman laut jarak pendek. Transportasi laut telah mendapatkan perhatian selama bertahun-tahun karena dinilai hemat energi dan bahan bakar, terdapat peningkatan minat dalam memperluas rute perdagangan melalui laut untuk pengiriman barang domestik. Karena draf berlayar kapal terkait langsung dengan tonase yang dimuat, kedalaman saluran yang memadai diperlukan untuk memastikan kapasitas angkut yang memadai. Tantangan bagi para pengambil keputusan adalah untuk secara optimal mengalokasikan pengeluaran berupa biaya pengerukan dan pengeluaran alur pelayaran di seluruh jaringan alur pelayaran yang luas untuk memaksimalkan manfaat keseluruhan secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat konsep yang disebabkan jika proyek pengerukan alur pelayaran dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, manfaat pengerukan adalah meningkatkan keamanan dan keselamatan alur pelayaran, meningkatkan kelayakan transportasi laut, meningkatkan stabilitas pergerakan barang, meningkatkan konektivitas antar pelabuhan, meningkatkan pembangunan infrastruktur pelabuhan, meningkatkan dimensi kapal yang dapat memasuki pelabuhan, meningkatkan stabilitas kinerja pelabuhan, meningkatkan jumlah kapal yang dapat memasuki pelabuhan, menurunkan laju sedimentasi di saluran akses, mengurangi pergantian waktu kapal, meningkatkan efisiensi kinerja pelabuhan, menurunkan biaya pelabuhan, dan meningkatkan pendapatan operator pelabuhan.Kata kunci: Alur Pelayaran, Manfaat, Proyek Pengerukan, Alur Pelayaran Surabaya Timur

The abstract sheet may reproduced/copied without permission or charge

Feasibility Study for Port Development in Border Areas to improve Prosperity: case study of Sokoi Port, Pelalawan RegencyTheresia Dwirina Novita, Erna Mei LestariJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 1-11

Port development within the border area with neighboring countries had a special purpose, for serving to open access with transportation infrastructure, including in open access for local residents to interact with other modes of transport between regions. In addition, other objectives such as regional support economic activity, with the highest guarantee the safety of shipping. In the preparation of the port development plan, the use of analysis and evaluation methods is done comprehensively using quantitative descriptive methods in a series of activities using the concept, they were feasibility studies, technical feasibility, economic, legal, operational and scheduling stages. The results obtained for port development in border areas can be considered, since their function is as regional economic generators, ease of access, and connectivity in Riau Province as well as for the Southeast Asian region.Keywords: development, port, Sokoi

The Design of Marine Engineering Profession Certification Model for Lecturer based on Recognition of Prior LearningAntoni Arif Priadi, Eko Nugroho, Heri SularnoJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 12-18.

Marine Engineers are professionals who have the highest level of knowledge and experience in ship machining operations from planning, implementation, management, analysis, and evaluation. Through the Indonesian National Qualification Framework (KKNI) it opens opportunities for professionals such as Ship Engineering Experts to be equal to certain lecturer qualification levels according to KKNI standards based on Recognition of Past Learning (RPL), to be able to contribute their knowledge and experience to solve the problem of the needs of lecturers at at Marine vocations institutions. This descriptive research is presented to analyze the equalization of Ship Engineering Experts into the Indonesian National Qualification Framework through literature study and content analysis. The results showed that the Ship Engineer Expert can be equated with a Masters level lecturer qualification that has a level of 8 KKNI through assessment instruments compiled in the study.Keywords: Ship Engineer, National Qualification Framework, Recognition of Past Learning

Redesigning Passengers Facilities Model: a Level of Service Based ConceptNurul Fajri Dwitama, Arif Fadillah, Shanty ManullangJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 19-28

Tourism make a major impact on economic activity in any country. Region with so many tourism site become a magnet attracting factor for International and local tourists. As an archipelagic country, port become a forecourt and play as an important role for receiving tourist and passengers. Therefore, improving port service performance has become even more important policy for local authority. This research has utilized qualitative method to obtain data. The Customer Satisfaction Index (CSI) was used as a tool to analyse the port performance at observed port. This research was conducted by measure the level of passenger satisfaction with qualitative analysis and used the Customer Satisfaction index (CSI) method. The result showed that the level of passenger satisfaction was still low for CSI value services, which is 54%. And for the facility the value of the CSI is 57%, service improvements and determination of service standards necessary redesign the passenger terminal of the observed Port, by adding facilities in accordance with the minimum service standard (SPM) based on national regulation.Keywords: Minimum Service Standards, Passenger Satisfaction, Pangkal Balam Port, Port Facilities, Port Redesign.

Volume 21, Nomor 1, Juni 2019 ISSN No.1411-0504

Design Floating Ship for Waste-Based Power GenerationShahrin Febrian Anwar, Ayom Buwono, Muswar MuslimJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 29-33

IGarbage and air pollution comes from motor vehicles has become a major problem in many big cities. Waste can be processed into electrical energy and plasma physics technology to reduce dependence on expensive land lease on the urban environment so ship can be used as building structures floating on the sea. Using descriptive analytic methods and the design of the floating vessel, it was estimated calculation of electrical energy that can be generated from 11686.56 tons of garbage/day was 581.306 MW, which could meet 15.5% of the electricity in the city where the total area is 3748.40 MW installed capacity.Keywords: electrical energy, plasma, garbage, ship

Analysis Benefits in Dredging Project A case study in East Surabaya Channel PortAlland Adrian JosepJurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 34-39

Coastal, waterways, and channels play an important role in a freight transportation. Most of cargo transported through coastal ports is domestic and international freight. However, these ports also handle significant amounts of local freight transported via short sea shipping routes. The waterways transportation system has gained attention for years because it is energy and fuel efficiency, there is increasing interest in expanding waterborne trade routes for domestic freight shipments. Since a vessel’s sailing draft is directly related to the loaded tonnage, adequate channel depths are necessary to ensure sufficient carrying capacities. The challenge to decision makers is to optimally allocate the Harbor Maintenance Fund dredging outlays and inland waterway expenditures across the vast waterway network to maximize overall benefits nationwide. This study aimed to identify the concept benefits caused if the Access Channel dredging project is carried out. Based on the results of the analysis, the concept benefits are enhancing shipping security and safety, increasing the feasibility of sea transportation, increasing stability of goods movements, increasing connectivity between ports, increasing port infrastructure development, increasing the dimensions of ships that can enter ports, increasing port performance stability, increasing the number of vessels that can enter ports , decreased sedimentation rates in access channel, reduced vessel round time turnover, increased port performance efficiency, lower port costs and increased port operator revenues. Keywords: access channel, benefits, dredging projects, East Surabaya Channel

Lembar Penulis

AAlland Adrian Josep “Analisis Manfaat dalam Proyek Pengerukan Studi Kasus: Alur Pelayaran Surabaya Timur” Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 34 - 39

Antoni Arif Priadi, Eko Nugroho, Heri Sularno “Desain Model Sertifikasi Profesi Teknika Kapal untuk Dosen dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau” Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 12 - 18

NNurul Fajri Dwitama, Arif Fadillah, Shanty Manullang “Desain Model Fasilitas Dermaga Penumpang: Sebuah Konsep Berbasis Standar Pelayanan Minimum” Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 19 - 28

SShahrin Febrian Anwar, Ayom Buwono, Muswar Muslim “Desain Kapal Apung untuk Pembangkit Listrik Berbasis Limbah” Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 29 - 33

TTheresia Dwirina Novita, Erna Mei Lestari “Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Perbatasan untuk peningkatan Kesejahteraan: studi kasus Pelabuhan Sokoi Kabupaten Pelalawan” Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 21 No. 1 Juni 2019, Hal 1-11

Volume 21, Nomor 1, Juni 2019 ISSN No.1411-0504

Jurnal Penelitian Transportasi Laut 21 (2019) 1–11

Jurnal Penelitian Transportasi Laut pISSN 1411-0504 / eISSN 2548-4087

Journal Homepage: http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut

* Corresponding author. Tel: +62 813 8010 9876

E-mail: [email protected]

doi: http://dx.doi.org/10.25104/transla.v21i1.1174

1411-0504 / 2548-4087 ©2017 Jurnal Penelitian Transportasi Laut.

Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan

Artikel ini disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Perbatasan untuk

peningkatan Kesejahteraan: studi kasus Pelabuhan Sokoi Kabupaten

Pelalawan

Feasibility Study for Port Development in Border Areas to improve Prosperity:

case study of Sokoi Port, Pelalawan Regency

Theresia Dwirina Novita*1), Erna Mei Lestari 2)

1) Dosen Prodi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada 2) Puslitbang Transportasi Laut, SDP, Badan Litbang Kementerian Perhubungan

Diterima: 1 Mar-19, diperiksa 18 mar-19, disetujui 18 Juni-19

Abstrak

Pembangunan pelabuhan di kawasan perbatasan dengan negara tetangga berfungsi untuk membuka akses

infrastruktur termasuk moda transportasinya dalam membuka akses bagi penduduk lokal untuk berinteraksi dengan

moda transportasi antar kawasan. Disamping itu, tujuan lainnya berupa menunjang kegiatan perekonomian kawasan,

dengan standard jaminan keselamatan pelayaran. Dalam penyusunan rencana pembangunan pelabuhan, penggunaan

metode analisis dan evaluasi dilakukan dengan komprehensif menggunakan metoda deskriptif kuantitatif sebagai

rangkaian kegiatan, mulai dari studi kelayakan, kelayakan teknis, ekonomi, hukum, operasional dan berikut dengan

tahapan penjadwalan. Hasil yang diperoleh untuk pembangunan pelabuhan di kawasan perbatasan dapat

dipertimbangkan, karena berfungsi sebagai pembangkit perekonomian daerah, kemudahan akses, dan keterhubungan

di Provinsi Riau serta bagi kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: pembangunan pelabuhan, kawasan perbatasan, wilayah Sokoi

Abstract

Port development within the border area with neighboring countries had a special purpose, for serving to open

access with transportation infrastructure, including in open access for local residents to interact with other modes of

transport between regions. In addition, other objectives such as regional support economic activity, with the highest

guarantee the safety of shipping. In the preparation of the port development plan, the use of analysis and evaluation

methods is done comprehensively using quantitative descriptive methods in a series of activities using the concept,

they were feasibility studies, technical feasibility, economic, legal, operational and scheduling stages. The results

obtained for port development in border areas can be considered, since their function is as regional economic

generators, ease of access, and connectivity in Riau Province as well as for the Southeast Asian region.

Keywords: port development, border region, Sokoi region

1. Pendahuluan

Pelabuhan merupakan bagian dari infrastruktur yang memiliki sumbangsih bagi kehidupan masyarakat.

Misalnya dilihat dari sektor ekonomi, pelabuhan memiliki peran menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah belakang

(hinterland), volume perdagangan, dukungan aksesibilitas (jalan, kereta api, bandara), dan pendapatan per-kapita. Bila

dilihat dari sektor sosial dan politik, pelabuhan dapat berfungsi untuk membuka daerah isolasi, membangkitkan dan

meningkatkan perdagangan antar-pulau/ekonomi daerah, meningkatkan mobilitas penduduk, mengurangi

kesenjangan/disparitas, meningkatkan pelayanan sosial, mewujudkan stabilitas regional dan meningkatkan ketahanan

serta keamanan nasional.

https://dx.doi.org/10.25104/transla.v21i1.1174

http://u.lipi.go.id/1180430656


http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

2 Teresia Dwirina Novita dan Erna Mei Lestari / Jurnal Penelitian Transportasi Laut 21 (2019) 1-11

Sehubungan dengan strategisnya fungsi pelabuhan, secara definisi lingkup pelabuhan adalah tempat yang

terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat

barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi

(Putera et.al, dan Hermawati 2012).

Sementara itu peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi nasional dan strategi

pembangunan ekonomi. Kebijakan yang menekankan pada perencanaan jangka panjang dalam kemitraan antar

lembaga pemerintah serta antar sektor publik dan swasta. Pada tahap selanjutnya, kelancaran, keamanan dan tepat

waktu dalam sistem transportasi laut yang efektif dan efisien adalah merupakan kunci keberhasilan bisnis yang dapat

meningkatkan daya saing Indonesia. Infrastruktur transportasi laut merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan

kebijakan publik, peraturan, dan sistem operasi.

Begitupun peran pelabuhan bagi sebuah wilayah yang berpusat di pinggir perairan, terlabih lagi berbatasan

langsung dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Pembangunan pelabuhan menjadi suatu hal yang strategis.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan berencana membangun pelabuhan samudera di wilayah Sokoi Kecamatan

Kuala Kampar. Rencana pembangunan pelabuhan yang akan dibangun secara bertahap dengan menggunakan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan, guna menampung kapasitas berlebih di

pelabuhan eksisting di wilayah Sokoi yang diharapkan mengalami peningkatan di waktu yang akan datang.

Dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian baik dari sektor perdagangan, pariwisata dan keselamatan

pelayaran serta untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan negara, sistem transportasi yang diharapkan dapat

menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia dan barang. Selain

itu, rencana Pembangunan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan nantinya dalam rangka mendukung program

pemerintah pusat untuk membuka akses transportasi Internasional di wilayah perairan Kabupaten Pelalawan yang

berseberangan dengan Malaysia dan Singapura. Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka perlu dilakukan evaluasi

kebutuhan pembangunan pelabuhan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan keselamatan pelayaran serta untuk

menampung peningkatan kapasitas.

2. Metode

Dalam analisis dan evaluasi usulan pembangunan pelabuhan digunakan metode yang didasarkan pada tinjauan

bidang kepelabuhan, bidang manajemen pelabuhan, bidang hukum bisnis, potensi unggulan wilayah dan hinterland,

data statistik wilayah, finansial dan ekonomi, dengan mengadaptasi dari langkah-langkah dari penelitian Adnyana

et.al (2012), lebih detil ditampilkan pada gambar 1.

Gambar 1. Metodologi Penelitian

Analisis ini akan dilakukan secara komprehensif dengan memadukan berbagai data yang dibutuhkan seperti

manajemen kepelabuhanan dan aktivitas pelabuhan, peraturan yang terkait dengan pelabuhan, dan strategi bisnis

pelabuhan ke depan.

Analisis Manajemen Pelabuhan

Analisis manajemen pelabuhan dilakukan dengan pendekatan deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah

yang diselidiki, dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang

Rumusan Masalah

Studi Literatur

Pengumpulan Data

(primer, sekunder)

Peramalan pola pergerakan

Identifikasi biaya dan manfaat

Analisis

(Aspek pasar, teknis,

legal, finansial)

Rekomendasi


tampak. Pendekatan deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan

sebenarnya, hal ini dinyatakan oleh Nugroho (dalam Nawawi dan Martini, 2005).

Analisis Operasi Pelabuhan

Analisis operasi pelabuhan yang dilakukan akan mempertimbangkan sisi demand dan supply, sarana

(pelabuhan), alat angkut (kapal) dan jaringan jalan di darat yang tersedia. Secara garis besar dalam proses penilaian

pelabuhan ini dilakukan dalam beberapa langkah. i) dari sisi permintaan (demand) berupa barang/komoditi. Dari

permintaan ini dapat dilihat seberapa besar permintaan tersebut sehingga fasilitas (supply) yang diperlukan untuk

melayani demand dapat terpenuhi; ii) Dari sisi prasarana terminal pelabuhan. Prasarana terminal pelabuhan terdiri dari

fasilitas laut (dermaga) dan fasilitas darat (terminal), fasilitas fungsional dan fasilitas pendukung. Kelengkapan

fasilitas-fasilitas ini sangat menentukan kapasitas dan tingkat pelayanan sesuai dengan volume angkutan termasuk

kenyamanan dan keamanannya. Sehingga besar kecilnya penilaian terhadap fasilitas ini dapat dipandang sebagai salah

satu petunjuk atau tolak ukur tentang kinerja operasi pelabuhan.

Tahap Implementasi Pelaksanaan

Tahap implementasi pelaksanaan adalah hasil-hasil yang dimunculkan dari tahap analisis berupa alternatif yang

dimungkinkan untuk dijadikan sebagai outcome dalam penelitian ini. Beberapa hasil dari penelitian ini yang

diharapkan muncul seperti strategi bisnis pelabuhan yang berdaya saing dan berdaya guna, peraturan yang mendukung

terciptanya bisnis pelabuhan yang berdaya saing dan berdaya guna serta sistem informasi pendukung operasi

pelabuhan.

Tahap Rekomendasi

Tahap rekomendasi merupakan tahap akhir dari pendekatan penelitian ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh

dari penelitian ini, maka berbagai alternatif yang telah muncul direkomendasikan sebagai outcome atau hasil akhir

dari penelitian ini.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh pemerhati di bidang transportasi berkaitan dengan

judul ini, namun terdapat perbedaan pada fokus dan objek penelitian, dimana beberapa penelitian terkait dengan

evaluasi kelayakan kebutuhan pembangan pelabuhan dan kelayakan finansial pembangunan pelabuhan dijelaskan

lebih lanjut.

Dalam mendukung langkah sebagai negara maritim, dimana salah satunya bertujuan menempatkan Indonesia

sebagai Negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14,250 –USD 15,500

dengan nilai total PDB berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun yang akan dibarengi dengan penurunan inflasi dari sebesar

6,5% menjadi 3,0% pada tahun 2025 (Kristiningrum, 2014)

Dilihat dari alur pelabuhan, kedalaman untuk area pelabuhan Bian mulai dari ambang luar sampai dengan

lokasi Pelabuhan tidak ada kendala, mengingat alur duduk tengahnya berada pada 3,4 meter (LWS), dengan Air

pasang tertinggi adalah 5,0 meter, sehingga Kapal Kargo 5000 DWT dengan Draft 6,8 meter dapat melaluinya dengan

syarat pada saat air pasang sekurang kurangnya 4,4 meter. Lebih lanjut, pasang surut di daerah Merauke bersifat

harian, maka kapal dapat menunggu saat terjadinya air pasang pada hari yang sama. Kondisi delay kapal dapat

diprediksi karena posisi pasang lebih sering terjadi dibandingkan saat surutnya (Suyuti dan Buwono, 2012).

Putera et.al (2012) pada penelitian kelayakan finansial investasi pembangunan pelabuhan Gunaksa di Dawan

Klungkung Bali menghasilkan analisis bahwa dengan tarif pelabuhan yang berlaku sekarang ini dan masa evaluasi 30

tahun, pembangunan pelabuhan ini belum layak dibangun ditinjau dari aspek finansial, hal ini ditunjukkan dari

indikator NPV= -Rp. 99,98 milyar < 1. Skenario yang diajukan agar investasi ini memiliki kelayakan dari aspek

finansial yaitu dengan menaikkan jasa tarif. Dengan kenaikan tarif 35%, didapat investasi ini layak secara finansial,

hal ini ditunjukkan dari indikator kelayakan finansial yaitu: NPV= +Rp.87,04 milyar; BCR= 1,55 dan IRR= 28,69%.

Analisis Kelayakan Finansial Dan Ekonomi

Model evaluasi kelayakan ekonomi dan finansial yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi

kelayakan ekonomi dan finansial yang memperhitungkan perbandingan nilai biaya-manfaat dengan menggunakan

indikator ekonomi dan finansial : Benefit-Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV) dan Economic Internal Rate of

Return (EIRR).

Benefit-Cost Ratio (BCR) adalah nilai perbandingan antara total nilai arus manfaat dengan total nilai arus biaya

yang dikeluarkan. Total nilai arus manfaat ini diperoleh dari perhitungan keuntungan langsung yang diperoleh dari i)

Pengurangan biaya operasi kendaraan 2) Penghematan waktu perjalanan Sedangkan total nilai arus biaya diperoleh

dari total biaya konstruksi, biaya pemeliharaan tahunan, dan pemeliharaan lima tahunan. Dalam hal ini indikator BCR

merupakan Indikator Benefit-Cost Ratio, B merupakan Benefit (Manfaat/Pendapatan), C adalah biaya Kontruksi dan

E merupakan total biaya, dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan (1).

BCR = (B – (E-C))/C ........................... (1)

Besaran nilai indikator BCR tersebut dapat diartikan i) BCR > 1 : mengindikasikan bahwa rencana proyek

(pembangunan) menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan sehingga

pembangunan dapat dilaksanakan. ii) BCR = 1 : mengindikasikan bahwa rencana proyek (pembangunan) memberikan


keuntungan yang hanya cukup untuk menutup biaya konstruksi; dan iii) BCR < 1 : mengindikasikan bahwa rencana

proyek (pembangunan) tidak menghasilkan keuntungan, atau akan menghasilkan keuntungan pada jangka waktu yang

cukup lama.

Net Present Value (NPV) didapatkan dari total manfaat yang diperoleh dari pembangunan selama umur proyek

dikurangi dengan total biaya selama umur proyek dan dihitung berdasarkan nilai sekarang (present value). Economic

Internal Rate of Return (EIRR) dinyatakan sebagai suatu tingkat diskonto (suku bunga) dimana nilai sekarang dari

keuntungan adalah sama besarnya dengan nilai sekarang dari biaya-biaya yang dikeluarkan, DF adalah faktor diskonto

Interval (perbedaan antara faktor diskonto rata-rata), NPVp merupakan NPV pada diskonto rata-rata positif, dan NPVn

adalah NPV pada diskonto rata-rata negatif. Dengan kata lain EIRR merupakan tingkat diskonto pada kondisi nilai

NPV = 0 atau nilai BCR = 1.0 .Metode ini dirumuskan pada persamaan (2).

EIRR = DF + internal ( ) ) .................... (2)

Tahap Kebutuhan Data dan Telaah Pustaka

Metode perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, telaah pustaka,

dan survei, dengan tahapan yang dijelaskan selanjutnya. Pengumpulan dan pengolahan data primer dan sekunder

dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan daerah penelitian seperti: Masterplan Pelabuhan Sokoi

Kecamatan Kuala Kampar, DED Pelabuhan Sokoi Kecamatan Kuala Kampar, Engineering Estimate (EE) Pekerjaan

Perencanaan DED Pelabuhan Pelabuhan Sokoi Kecamatan Kuala Kampar, Gambar Rencana Kegiatan Studi dan

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Strategis Perhubungan, Pekerjaan DED Pelabuhan Penumpang Sokoi

Kecamatan Kuala Kampar, Laporan Akhir Pekerjaan SID Pelabuhan Sokoi Kecamatan Kuala Kampar, Album Peta

Pekerjaan SID Pelabuhan Sokoi Kecamatan Kuala Kampar, Surat Hibah wilayah Sokoi Kecamatan Kuala Kampar,

Pelalawan Dalam Angka dan Kecamatan Kuala Kampar Dalam Angka, sistem manajemen pelabuhan, perangkat

peraturan, finansial dan ekonomi; Telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh

instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Kegiatan survei dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh di

lapangan dengan melakukan penyebaran kuesioner, wawancara, dan pengambilan gambar lokasi serta obyek-obyek

lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun penelitian ini di lapangan akan dilakukan untuk semua bidang yang

saling terkait dalam pekerjaan ini yaitu Bidang pelabuhan dan manajemen kepelabuhanan yang meliputi: sarana

pelabuhan, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Survei ini antara lain meliputi 1) Kondisi statistik aktivitas

produksi masing-masing pelabuhan; 2) Kondisi fisik pelabuhan seperti lokasi dermaga, kapasitas dermaga, fasilitas bongkar

muat, sistem jasa, fasilitas keselamatan, terminal dan bangunan operasi sebagai pelayanan terhadap konsumen; 3) Survei

kelembagaan dilakukan dengan melakukan inventarisasi manajemen pelabuhan seperti: Sumber Daya Manusia

(SDM), struktur organisasi pelabuhan, kepemilikan fasilitas dan biaya operasi. Bidang hukum bisnis dan ekonomi.

Survei ini antara lain meliputi 1) Strategi Bisnis pelabuhan; 2) Undang-undang, Peraturan pemerintah,

Keputusan Menteri, Peraturan Pelabuhan, Peraturan Daerah; 3)Unsur yang terkait dengan pelabuhan seperti:

stakeholder (pengguna jasa pelabuhan), manajemen pelabuhan, operator kapal.

3. Hasil dan Pembahasan

Kondisi hidro oceanografi

Proses pengumpulan data karena stasiun BMKG yang berada di Kabupaten Pelalawan berlokasi di sisi pulau

yang berbeda dengan titik lokasi usulan pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Untuk

mengatasi hal tersebut maka dapat digunakan database angin dan gelombang yang diperoleh secara online pada

website www.ecmwf.int dengan mengumpulkan data angin dan gelombang selama rentang waktu minimal 10 tahun

ke belakang, dalam pengukuran ini digunakan interval waktu tanggal 1 Januari 2007 pukul 00.00 WIT hingga 31

Desember 2016 pukul 00.00 WIB. Data yang telah di download selanjutnya diolah dengan menggunakan software

Ocean Data View dan Microsoft Excel untuk mendapatkan pengelompokan data angin dan gelombang secara detail

dalam satuan ukur universal dan rentang waktu pengukuran tiap jam. Data angin hasil analisis ini merupakan data

angin terkoreksi untuk digunakan sebagai angin di laut yang dapat membangkitkan gelombang di laut dalam.

Penentuan panjang fetch pada suatu pantai dilakukan menggunakan peta (Google Earth). Fetch terbesar yang

mungkin ditentukan terjadi tanpa batasan durasi angin merupakan jarak antara pantai yang ditinjau dengan penghalang

terdekat (dalam hal ini pulau) dalam suatu garis lurus. Panjang fetch dihitung 42° ke kiri dan ke kanan dengan interfal

6° dari suatu pantai yang ditinjau. Fetch efektif suatu pantai merupakan rerata dari panjang fecth dari tiap interval.

Fetch Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada gambar 2.

Oleh karena itu berdasarkan data gelombang yang telah dikumpulkan selama kurun waktu pengamatan 10

tahun dipilih salah satu tinggi gelombang yang paling besar nilai setiap tahunnya, kemudian dihitung tinggi gelombang

yang representatif berdasarkan arah fetch.

NPVn

NPVp− NPVn


Gambar 2. Fetch Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

Untuk bangunan dengan resiko rendah digunakan kala ulang 5-10 tahun, resiko sedang digunakan 10-100

tahun, sementara untuk resiko tinggi digunakan 100-1.000 tahun. Dalam analisis ini kala ulang gelombang disesuaikan

dengan skenario rencana pembangunan pelabuhan antara 20 sampai 25 tahun dengan nilai maksimal 100 tahun. Nilai

rekap kala ulang gelombang berdasarkan fetch efektif dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Kala Ulang Gelombang (25 tahun)

Arah H (m) T (s)

Utara 0.66 3.01

Barat Daya 0.11 1.03

Barat 0.54 2.61

Barat Laut 0.34 1.95

Sumber : data olahan

Hasil analisis pada tabel 1 memberikan data gelombang berupa arah, tinggi dan periode gelombang di laut

dalam, selanjutnya dengan statisitik gelombang dapat ditentukan tinggi gelombang signifikan. Kemudian gelombang

dikelompokkan dalam arah untuk 10 tahun data gelombang yang telah dianalisis untuk selanjutnya digambar

menggunakan Sofware WindRose. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk mawar angin dan mawar gelombang

sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.

Gambar 3. Wind Rose dan Wave Rose Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar

Kab. Pelalawan

Kriteria Ekonomi

Penelitian kelayakan secara ekonomi/finansial dalam konteks evaluasi pembangunan merupakan salah satu

jenis evaluasi ex ante karena analisis ini dilakukan sebelum proyek berjalan dan masih dalam tahap perencanaan.

Sehingga hasil dari analisa ini digunakan sebagai pedoman apakah suatu proyek layak dilaksanakan atau tidak. Terkait

rencana pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, benefit cost analysis yang akan

dilakukan berdasarkan kepada usulan pemerintah daerah untuk membangun Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar


Kabupaten Pelalawan sebagai pelabuhan lokal dengan pengalihan muatan dari pelabuhan sekitarnya dengan skenario

optimis, asumsi 100% pelayanan kapal, barang, penumpang dan seluruh aktivitas kepelabuhanan di Pelabuhan Sokoi

Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Estimasi nilai PNBP sebagai nilai manfaat profit pelabuhan menggunakan

besaran target total sebesar Rp. 736.120.320,00.

Berdasarkan konsep skenario diatas selanjutnya ditentukan rentang waktu analisis selama 30 tahun dengan

forecasting menggunakan metode pertumbuhan rata-rata dan pembagian komponen. Benefit merupakan nilai manfaat

pelabuhan yang diperoleh dari pembayaran terhadap jasa pelayanan kapal, barang dan penumpang. Dengan target

sebagai pendukung Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan tentunya tidak terjadi peralihan muatan

secara drastis, sehingga ditetapkan besaran nilai benefit dengan estimasi yang berjenjang mengikuti skenario diatas.

Pendapatan yang dianalisis adalah nilai kumulatif dari pendapatan jasa pelayanan kapal dan barang. Berdasarkan data

olahan PNBP Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan yang dapat diperoleh saat ini dengan

menggunakan estimasi kedatangan/keberangkatan kapal adalah sebesar Rp. 736.120.320,00 yang terdiri atas

pendapatan jasa labuh, jasa tambat, jasa pelayanan barang di dermaga, jasa penumpukan, jasa pelayanan terminal

penumpang dan pas orang harian.

Cost merupakan biaya yang digunakan untuk operasional pelabuhan yang terdiri atas biaya konstruksi, biaya

personalia, dan biaya maintenance. Besaran biaya konstruksi didapatkan dari estimasi biaya konstruksi sesuai dengan

volume pekerjaan di layout pelabuhan. Biaya personalia didapatkan dari biaya belanja pegawai pelabuhan dengan

hierarki pelabuhan pengumpan regional. Biaya maintenance didapatkan dari persentase biaya konstruksi secara

bertahap selama 30 tahun. Rincian biaya diuraikan sebagai berikut:

Biaya Konstruksi

Biaya konstruksi berdasarkan Rekapitulasi Engineering Estimate DED Pelabuhan Penumpang Sokoi

Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan konsep desain pelabuhan pada hasil penelitian

sebelumnya dapat disusun estimasi biaya konstruksi yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Engineering Estimate DED Pelabuhan Penumpang Sokoi Kecamatan Kuala Kampar

Kabupaten Pelalawan No. Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp.)

1. Pekerjaan Persiapan 4.562.862.180.00

2 Pekerjaan Dermaga

2.1 Pekerjaan Trestle Tiang Pipa Baja 10.510.983.528.84

2.2 Pekerjaan Moveable Bridge (Jembatan Bergerak) 183.494.349.26

2.3 Pekerjaan Ponton 1.344.906.242.04

3 Pekerjaan Gedung Terminal Penumpang 6.730.400.908.30

4 Pekerjaan Kantor Pengelola 532.448.556.26

5 Pekerjaan Mushola 410.815.869.98

6 Pekerjaan Toilet / Tempat Wudhu Mushola 234.093.816.49

7 Pekerjaan Toilet Pengunjung / Penumpang 288.609.714.50

8 Pekerjaan Pos Jaga dua unit 302.920.216.03

9 Pekerjaan Selasar Penghubung Pejalan Kaki 445.950.000.00

10 Pekerjaan Ruang Genset 1.224.892.077.13

11 Pekerjaan Ruang Pompa 997.541.041.66

12 Pekerjaan Area Parkir dan Lansekap 4.651.396.500.00

TOTAL 32.421.315.000.49

PPN 10% 3.242.131.500.05

GRAND TOTAL 35.663.446.500.54

PEMBULANTAN 35.663.400.000.00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan 2017

Biaya personalia

Biaya personalia dihitung dengan menggunakan satuan biaya rata- rata personil per tahun yang disesuaikan

dengan jumlah pegawai kantor. Dengan target status sebagai pelabuhan lokal, struktur organisasi Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sesuai dengan KM 62 tahun 2010 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang

pegawai. Berdasarkan perkembangan pelabuhan dibutuhkan penambahan pegawai secara bertahap. Dalam skenario

20 tahun, diasumsikan dilakukan penambahan jumlah pegawai dilakukan secara bertahap, pada periode i) 2018 - 2020

= 10 orang; ii) 2020 - 2023 = 12 orang; iii) 2024 - 2037 = 15 orang.

Biaya Pemeliharaan

Asumsi biaya pemeliharaan dikeluarkan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 20 tahun yaitu 2,5% dari biaya

konstruksi pada tahun ke-5, pemeliharaan selanjutnya sebesar 3% dari biaya konstruksi pada tahun ke-10, dan 3% dari

biaya konstruksi pada tahun ke-15.

Berdasarkan komponen biaya yang digunakan pada skenario yang dipakai adalah pekerjaan dermaga

pelabuhan penumpang dan skenario selanjutnya dilakukan analisis kriteria kelayakan secara finansial dengan

memperhatikan cashflow pada setiap skenario finansial yang telah ditentukan dan didapatkan hasil, yaitu berdasarkan


kondisi cashflow pada tiga skenario diatas didapatkan hasil akhir yaitu i) Nett Present Value (NPV) dengan Skenario

optimis (Rp. 1.482.385.632,62) ii) Internal Rate of Return (IRR) dengan Skenario optimis 3%; iii) Payback Period

(PP) dengan Skenario optimis 22 tahun.

Kriteria Legal

Kebijakan pembangunan pelabuhan lokal didasarkan kepada peraturan yang berlaku yang diawali dari undang-

undang sebagai hierarki peraturan yang tertinggi selanjutnya mengacu kepada peraturan-peraturan turunannya.

Berdasarkan target pembangunan pelabuhan dengan status sebagai pelabuhan regional maka selanjutnya dilakukan

analisis pembobotan dengan metode Simple Multy Attribute Rating (SMART). Penentuan kriteria dilakukan

berdasarkan pembobotan menggunakan nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 100 dengan hasil nilai kumulatif yang

diperoleh sebesar 559,01 jumlahnya masih berada cukup jauh dari nilai potensi maksimal yang bisa diperoleh yaitu:

43 sebesar 676. Kriteria kelayakan aspek legal selanjutnya dapat diinterpretasikan dalam grafik 1.

Grafik 1. Bobot Kelayakan Aspel Legal

Tinjauan Tata Guna Lahan dan Status Lahan

Pertimbangan tata guna dan status lahan digunakan sebagai referensi tambahan untuk menilai kesesuaian lokasi

pembangunan pelabuhan dengan aspek legal yang terkait. Posisi kawasan Pelabuhan Sokoi secara umum berada di

muara Sungai Kampar masuk dalam wilayah Admnistrasi Kecamatan Kuala Kampar, tepatnya pada wilayah Sokoi.

Wilayah Sokoi sendiri terdiri dari Dusun Tj. Kiandan, Dusun Tl. Pelita, Dusun Tj. Umbut, Dusun Sokoi Barat, dan

Dusun Sokoi Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 628 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi

Pembangunan Pelabuhan Sokoi di Kabupaten Pelalawan, lokasi pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar

Kabupaten Pelalawan secara administratif berada di Parit II Rt. 01/03 Dusun II Wilayah Sokoi Kecamaan Kuala

Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan titik koordinat lintang ± N 00°30’42 bujur ± E 103°17’45.

Dinyatakan bahwa lokasi deliniasi rencana Pelabuhan Sokoi berada di sekitar kawasan Parit 2 dengan luas ± 11,81

Ha. Berikut merupakan kondisi deliniasi kawasan Pelabuhan Sokoi di Parit II.

Legalitas lahan seluas 10 Ha dihibahkan oleh Wilayah Sokoi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan

dan saat ini masih dalam proses Sertifikat Hak Milik Lahan. Jalan akses dari Parit II menuju lokasi usulan

pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan sepanjang ±1 km sudah dalam pengurukan

menggunakan dana APBD/APBN Kabupaten Pelalawan.

Kriteria Operasional

Berdasarkan berbagai sumber data, ditemukenali bahwa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

terkait Pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kamar Kabupaten Pelalawan adalah pelabuhan pengumpul multifungsi

dengan rencana 5 (lima) pembangunan pelabuhan antara lain: Pelabuhan Container, Pelabuhan Curah Cair, Pelabuhan

Barang, Pelabuhan Ro-Ro dan Pelabuhan Penumpang Speedboat sebagaimana rancangan dalam Masterplan pada

gambar 4.

Kriteria Scheduling

Tahap analisis untuk aspek penjadwalan meliputi tinjauan terhadap roadmap pembangunan pelabuhan yang

direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan terhadap kondisi timeline pembangunan Pelabuhan Sokoi

Kabupaten Pelalawan selama proyeksi 20 tahun yang terbagi atas 3 tahapan yaitu jangka pendek, menengah dan

panjang.

Kriteria Teknologi/Teknik

Dalam penilaian ini adalah evaluasi terhadap studi kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Pelalawan. Secara spesifik evaluasi dilakukan terhadap analisis kondisi hidro oceanografi yang menjadi

titik acuan awal untuk mendesain fasilitas infrastruktur Pelabuhan Sokoi.


Peta Topografi

Penggambaran peta manuskrip dilakukan dalam beberapa ukuran dan skala, yaitu untuk skala peta kolam dan

fasilitas pelabuhan 1:1000, untuk alur pelayaran 1:2500. Untuk peta hasil survey batimetri menggunakan kertas ukuran

A1 dan A3, peta manuskrip menggambarkan titik-titik poligon, detil planimetris dan garis kontur. Peta digital diberi

grid 10 cm serta berisi informasi legenda dan dilengkapi layout peta. Penggambaran peta digital dilakukan dengan

menggunakan autocad land development, obyek yang digambarkan tetaplah sama namun yang terjadi perbedaan

adalah proses penggambarannya yang dilakukan secara digital.

Gambar 4. Masterplan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan (Sumber: Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan 2016).

Pasang Surut

Hasil pengukuran manual pasang surut yang telah dilakukan di rencana Pelabuhan Sokoi selama 15 hari,

Adapun analisis data pasang surut, maka dibuat hasil peramalan pasang surut pada waktu yang sama dengan waktu

pengukuran pasang surut di lapangan dengan grafik 2.

Grafik 2. Data Pasang Surut (Sumber Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan 2016)

Arus

Hasil pengukuran arus dengan currentmeter yang dilaksanakan di muara sungai Kampar, baik pada saat spring

tide maupun neap tide disajikan pada tabel 3 dan 4 hasil pengukuran arus di muara dengan currentmeter saat spring

tide dan neap tide.

A : PELABUHAN PETI KEMAS/CONTAINER

B : PELABUHAN CURAH CAIR

C : PELABUHAN PENUMPANG BARANG (RORO) DAN PELABUHAN

BARANG (SEMBAKO&KELAPA)

D : PELABUHAN PENUMPANG (SPEED)

E : RESORT WISATA BONO

F : TERMINAL ANTAR MODA

G : PENUNJANG PELABUHAN SOKOI

1 : DERMAGA PETI KEMAS/KONTAINER

2 : DERMAGA CURAH CAIR

3 : DERMAGA KAPAL RORO DAN DERMAGA KAPAL MOTOR

BARANG

4 : DERMAGA KAPAL SPEED BOAT

5 : DERMAGA KAPAL MATI DAN PEMELIHARAAN KAPAL

A

B

C

D E

F G

1

2

3

4

5


Tabel 3. Hasil pengukuran arus di muara dengan currentmeter saat spring tide (Kedalaman 0,6m)

Data Waktu Kecepatan Arus Waktu Tempuh Jarak (m)

15/9/2016 9:00:00 0,61 0:00:49,1 30

15/9/2016 10:00:00 0,29 0:01:40,6 30

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan 2016

Tabel 4. Hasil pengukuran arus di muara dengan currentmeter saat neap tide (Kedalaman 0,6m)

Data Waktu Kecepatan Arus Waktu Tempuh Jarak (m)

15/9/2016 14:00:00 0,48 0:01:02,17 30

15/9/2016 15:00:00 0,15 0:03:10,13 30

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pelalawan 2016

Batimetri

Pengukuran batimetri di wilayah studi meliputi area di sekitar Kawasan Pantai Sokoi seperti disajikan pada

Gambar, yang dibatasi a) Sebelah utara, pantai/tepi sungai Pulau Mendol; b) Sebelah barat, hulu Sungai Kampar; c)

Sebelah timur, muara Sungai Kampar; d) Sebelah selatan, Wilayah Sokoi di Pulau Sumatera.

Gambar 5. Batas Pengukuran Batimetri di Muara Sungai Kampar (Sumber Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informasi Kabupaten Pelalawan 2016)

Analisis dan pengolahan data batimetri dilakukan untuk mendapatkan data betimetri yang mengacu titik

referensi pada kontrol horisontal. Map datum yang dipergunakan untuk dasar pengukuran batimetri adalah muka air

rerata atau MSL (mean sea level). Terdapat dua unsur utama pada analisis dan pengolahan data batimetri, yaitu

verifikasi data dan koreksi data. Hasil pengukuran batimetri di wilayah studi meliputi area di sekitar muara Sungai

Kampar menunjukkan kedalaman berkisar antara 1 m hingga 18 m. Dari hasil penggambaran batimetri tersebut terlihat

bahwa daerah sekitar dermaga Sokoi dengan hasil batimetri (0,69 m LWS).

Kondisi angin dan gelombang

Kondisi angin, gelombang, dan arus secara langsung berdampak pada kondisi perairan di titik lokasi pelabuhan

yang secara geografis berada di wilayah Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan Selat Malaka. Pengaruh angin,

gelombang dan arus harus dipertimbangkan dalam perencanaan infrastruktur agar dapat dihasilkan layout pelabuhan

terutama dermaga yang menunjang keselamatan pelayaran.

Hasil analisis windrose pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa arah angin dominan bertiup dari arah

barat laut. Justifikasi arah angin dominan dari barat laut menjadi dianggap sebagai dasar penentuan bangkitan

gelombang. Dengan melihat kondisi topografi dimana arah barat laut merupakan wilayah sisi darat maka sangat tidak

memungkinkan terjadi bangkitan gelombang (fetch) dari arah tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari tim pelaksana

penelitian didapatkan hasil windrose yang menunjukkan bahwa arah angin dominan berasal dari daerah barat barat

laut, sedangkan hasil analisis waverose menunjukkan bahwa gelombang yang dominan terjadi dari arah barat laut

juga.

Kriteria Ekonomi

Hasil analisis pada skenario optimis diperoleh Nett Present Value yang didapatkan sebesar (Rp.

1.482.385.632,00). Dengan batasan NPV < 0 maka proyek dianggap tidak layak secara finansial. Hal ini terjadi

disebabkan nilai PNBP yang dimasukan dalam perhitungan adalah nilai perkiraan berdasarkan kunjungan dan layanan


kapal penumpang dan barang saat ini dari/ke Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Apabila melihat

hasil analisis kemungkinan pembangunan Pelabuhan Sokoi Kampar Kabupaten Pelalawan perlu dipertimbangkan.

Proyeksi mungkin menyebabkan nilai NPV < 0, namun pembangunan pelabuhan dapat dilanjutkan mengingat

pelabuhan sangat dibutuhkan untuk penggerak perekonomian daerah terluar, terpencil dan terisolir. Hal ini

menggingat Wilayah Sokoi belum memiliki infrastruktur yang memadai, dengan jarak tempuh dan waktu tempuh

yang cukup lama dari Pekanbaru.

Nilai Internal Rate of Return (IRR) yang didapatkan sebesar 3% dimana nilai tersebut lebih rendah dari suku

bunga yang berlaku sehingga proyek tersebut dapat dianggap tidak layak. Berdasarkan cash flow dengan asumsi nilai

PNBP sebagai nilai manfaat kemampuan pengembalian biaya investasi tergolong cepat karena berdasarkan target

proyek selama 30 tahun, payback period mampu dicapai pada tahun ke 22.

Kriteria Legal

Usulan pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan perlu dipertimbangkan

dikarenakan dokumen sudah selesai dibuat pada tahun 2016 seperti: Masterplan, SID, DED, Engineering Estimate

(EE) Pekerjaan Perencanaan DED, hibah tanah seluas 10 Ha dan album peta pekerjaan SID, sedangkan dokumen

AMDAL akan selesai pada tahun 2018. Rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten

Pelalawan masuk dalam KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhanan Nasional sebagai pelabuhan lokal.

Seperti hasil analisis kriteria legal, kelayakan aspek legal ditujukan untuk melihat kesesuaian antara rencana

pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dengan dasar peraturan dan kriteria pelabuhan

lokal yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai total 559,01 dari total nilai 676.

Indikator yang termasuk rendah pengaruhnya dalam analisis antara lain indikator (1) dan (5). Indikator (2)

mensyaratkan bahwa pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan harus berpedoman pada

RTRW propinsi pemerataan pembangunan antar provinsi. Indikator (5) merupakan peran Pelabuhan Sokoi Kuala

Kampar Kabupaten Pelalawan sebagai pelabuhan pengumpan lokal saat ini.

Penilaian akhir terhadap status kelayakan legal menggunakan nilai kumulatif yang disusun pada range tertentu,

dimana pada range 0 - 59 dinyatakan tidak layak, nilai 60 - 79 dikategorikan dapat dipertimbangkan, sementara pada

range 80 - 100 dinyatakan layak. Berdasarkan rasio nilai kumulatif terhadap nilai maksimal didapatkan bahwa

kelayakan aspek legal pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dapat dipertimbangkan.

Kriteria Operasional

Berdasarkan Masterplan akses jalan saat ini di lokasi usulan pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar

Kabupaten Pelalawan berupa lahan gambut belum diaspal, perlu dipertimbangkan untuk pengaspalan dengan

memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan untuk pekerjaan pengaspalan yang cukup besar. Dalam usulan dermaga

ponton perlu dipertimbangkan dengan pasang surut, pertimbangkan hasil pengamatan angin dan gelombang pada

bulan-bulan tertentu cukup tinggi, yang perlu menjadi pertimbangkan untuk keselamatan pelayaran.

Berdekatan dengan letak usulan dermaga penumpang speedboat Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten

Pelalawan ada Pulau Mendol sehingga perlu dipertimbangkan penempatan SBNP untuk menjamin keamanan

pelayaran. Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan terkait usulan pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar

Kabupaten Pelalawan perlu melalukan koordinasi dengan Kantor KSOP Pekanbaru sebagai instansi yang membina

teknis pelabuhan di wilayah Provinsi Riau.

Kriteria Scheduling

Berdasarkan hasil identifikasi alur proses pembangunan pelabuhan, secara langsung dapat diidentifikasi bahwa

sesuai timeline yang diawali dengan studi pendahuluan pada tahun 2017 dengan skenario target pembangunan fisik

infrastruktur Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 belum memungkinkan untuk

direalisasikan, begitu juga jika dibuat skenario mundur dengan rencana kegiatan pendahuluan berupa sertifikasi lahan

yang dimulai pada tahun 2018 dan ditambah dengan pelaksanaan studi pendukung yang berjenjang diperkirakan

pembangunan fisik baru dapat direalisasikan pada tahun 2020.

4. Kesimpulan

Dari hasil analisis, terdapat aspek yang mendukung maupun tidak mendukung. Beberapa aspek yang tidak

mendukung dan perlu pertimbangan pengembangan pelabuhan sokoi di kawasan perbatasan antara lain kelayakan dari

aspek teknis, dalam kategori perlu dipertimbangkan kondisi hidro oceanografi di lokasi pelabuhan dan sedimentasi

yang tinggi disebabkan sedimen aquatic, rata-rata pasang surut yang tidak memungkinkan untuk melakukan sandar

di dermaga dan adanya pelabuhan yang menjadi alternatif karena telah ada Pelabuhan Penyalai. Kelayakan dari aspek

ekonomi/finansial pada skenario optimis menunjukan pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten

Pelalawan belum layak. Kelayakan berdasarkan aspek operasional perlu pertimbangan seperti jalan yang belum

diaspal dan alur pelayaran untuk keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang belum

ada. Berdasarkan aspek scheduling dengan skenario target pembangunan fisik infrastruktur Pelabuhan Sokoi Kuala

Kampar Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 belum memungkinkan untuk direalisasikan.

Sementara itu aspek yang mendukung adalah untuk pemerataan pembangunan perekonomian suatu daerah

maka perlu dipertimbangkan. Mengingat letak geografis Wilayah Sokoi yang strategis yang berbatasan langsung

dengan Malaysia dan Singapura. Ditinjau dari kelayakan aspek legal menunjukan bahwa pembangunan Pelabuhan

Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dapat dilanjutkan syarat dokumentasi cukup lengkap.


Daftar Pustaka

Gustang. 2010. Analisis Kelayakan Pembangunan Pelabuhann Ferry Garongkong di Kabupaten Barru Sulawesi

Selatan. Jurnal Pendidikan

Hermawati. 2012. Analisis Kelayakan Kebutuhan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran Pelabuhan Bian Kabupaten

Merauke. Jurnal Konstruksia Volume 3(2).

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan

Nasional.

Kristiningrum, A. (2014). Analisis strategi portofolio bisnis pt. beton jaya (Doctoral dissertation, Institut Pertanian

Bogor).

Nugroho, F. A. (2014). Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Pengelolaan Keuangan

Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (DPPKAD) Se-Ekskarisidenan Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas

Muhammadiyah Surakarta).

Putera, I. G. A. A., Sudarsana, D. K., & Wija, I. W. S. (2012) Kajian Kelayakan Finansial Investasi Pembangunan

Pelabuhan Gunaksa di Dawan Klungkung-Bali.

Redana, I. W., & Adnyana, I. B. P. (2006). Studi Kelayakan Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang. Jurnal Ilmiah

Teknik Sipil.

Suyuti, H., & Buwono, H. K. (2012). Analisis Kelayakan Kebutuhan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran

Pelabuhan Bian Kabupaten Merauke. Konstruksia, 3(2).








Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan Artikel ini disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Desain Model Sertifikasi Profesi Teknika Kapal untuk Dosen dengan

Rekognisi Pembelajaran Lampau

The Design of Marine Engineering Profession Certification Model for Lecturer

based on Recognition of Prior Learning

Antoni Arif Priadi *1), Eko Nugroho 2), Heri Sularno 3)

1)Dosen pada Program Studi D-IV Nautika Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Indonesia 2)Dosen pada Program Studi D-IV Teknika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Indonesia

3)Dosen pada Program Studi D-III Teknika Politeknik Pelayaran Surabaya, Indonesia


Abstrak

Ahli Teknika Kapal merupakan profesional yang memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman tertinggi

dalam operasi permesinan kapal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, analisis, dan evaluasi. Melalui

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) membuka peluang bagi para profesional seperti Ahli Teknika Kapal

untuk setara dengan jenjang kualifikasi dosen tertentu yang sesuai standard KKNI berdasarkan rekognisi

pembelajaran lampau (RPL), untuk dapat menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya guna menyelesiakan

permasalahan kebutuhan dosen pada perguruan tinggi vokasi pelayaran. Penelitian deskriptif ini disajikan untuk

menganalisis penyetaraan Ahli Teknika Kapal ke dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui studi

pustaka dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahli Teknika Kapal dapat disetarakan dengan

kualifikasi Dosen tingkat master yang memiliki jenjang 8 KKNI melalui instrumen penilaian yang disusun dalam

penelitian.

Kata Kunci: Ahli Teknika Kapal, Kerangka Kualifiaski Nasional Indonesia, Rekognisi Pembelajaran Lampau

Abstract

Marine Engineers are professionals who have the highest level of knowledge and experience in ship

machining operations from planning, implementation, management, analysis, and evaluation. Through the Indonesian

National Qualification Framework (KKNI) it opens opportunities for professionals such as Ship Engineering Experts

to be equal to certain lecturer qualification levels according to KKNI standards based on Recognition of Past

Learning (RPL), to be able to contribute their knowledge and experience to solve the problem of the needs of lecturers

at at Marine vocations institutions. This descriptive research is presented to analyze the equalization of Ship

Engineering Experts into the Indonesian National Qualification Framework through literature study and content

analysis. The results showed that the Ship Engineer Expert can be equated with a Masters level lecturer qualification

that has a level of 8 KKNI through assessment instruments compiled in the study.

Keywords: Ship Engineer, National Qualification Framework, Recognition of Past Learning

1. Latar Belakang

Secara umum, pembelajaran dapat terjadi dalam banyak konteks misalnya dalam pekerjaan, kegiatan sosial,

kegiatan komunitas atau olahraga, atau belajar melalui pengalaman hidup. Banyak hal dari pembelajaran informal

atau non-formal memiliki relevansi dengan hasil pembelajaran atau kompetensi dari pendidikan formal. Hal ini

merujuk kepada tujuan akhir dari pembelajaran yaitu membangun kemampuan seseorang untuk dapat hidup bersama

dalam masyarakat. Namun terdapat keragaman kompetensi yang dimiliki setiap orang biasanya cukup heterogen dan

cara untuk mencapai kompetensi tersebut juga sangat bervariasi. Oleh karena itu, permasalahan dapat terjadi ketika

masyarakat mempertanyakan tentang apa latar belakang pendidikan Anda dan bukan pertanyaan tentang apa

kompetensi. Hal ini menjadi masalah bagi seseorang yang memiliki kompetensi tinggi pada level tertentu tanpa






13 Antoni Arif Priadi, Eko Nugroho, Heri Sularno / Jurnal Penelitian Transportasi Laut 21 (2019) 12-18

memiliki latar belakang pendidikan formal. Kompetensi mereka sebenarnya memiliki nilai tinggi bagi masyarakat

tetapi penghargaan atas kompetensi mereka agak diabaikan oleh masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu

permasalahan bagi pendidikan tinggi vokasi pelayaran di Indonesia, yang mengharuskan dosen memiliki setidaknya

latar belakang pendidikan pasca sarjana pada tingkat magister. Dosen merupakan pendidik dan ilmuwan profesional

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14

tahun 2005 Pasal 1. Dalam hal ini dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum yaitu lulusan program

magister untuk program diploma atau program sarjana dan lulusan doktor untuk program pascasarjana yang diatur

dalam Undang-Undang Noomor 14 tahun 2005 Pasal 46.

Sebagai pendidikan tinggi pelayaran, dalam proses pembelajarannya, komposisi pembelajaran praktek lebih

besar daripada pembelajaran teori. Oleh karena itu, dosen yang tepat pada pendidikan tinggi vokasi pelayaran adalah

para profesional yang memiliki latar belakang pengalaman dan kompetensi yang sesuai. Dalam masyarakat, terutama

untuk pendidikan tinggi vokasi pelayaran program studi teknika, secara internasional mengakui Ahli Teknika Kapal

yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang teknik permesinan kapal namun dimungkinkan tidak memiliki

latar belakang pendidikan magister. Oleh karena itu, cara untuk mengenali profesionalitas mereka ke dalam sistem

pendidikan tinggi merupakan tantangan bagi masyarakat khususnya dibidang pelayaran. Beberapa pemikiran tentang

pengakuan terkait dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) cukup penting untuk dikembangkan pada bidang

ini.

RPL adalah salah satu metode yang berkontribusi untuk pembaruan kualifikasi dan kurikulum dengan

mengenali pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki di tempat kerja dan masyarakat dan tidak di dalam

konteks kelembagaan formal. Beberapa faktor memiliki kontribusi terhadap kebutuhan RPL diantaranya realitas

terhadap paska pendidikan dan pelatihan wajib, kewajiban dalam pengembangan profesional berkelanjutan karena

adanya perubahan teknologi, pengembangan ekonomi, pengetahuan dan masyarakat, globalisasi atau berkembangnya

pasar, dan mobilitas tenaga kerja yang tinggi (Organisation for Economic Co-operation and Development, 1998;

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001; Aungles, Karmel dan Wu, 2000).

Lebih lanjut, faktor-faktor tersebut juga memberi tekanan pada pemerintah untuk memfasilitasi dan

memastikan individu memperoleh keterampilan dan atribut yang dianggap perlu guna memastikan bahwa mereka

akan dipekerjakan (Mounier, 2001). Situasi ini juga terkait dengan pergeseran praktik pelatihan berbasis kompetensi

dalam sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di banyak negara Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD) yang mencari peluang kerja bagi lulusannya dan atribut yang terkait dengan fleksibilitas

lulusannya (Department of Education Science and Training, 2002).

Penelitian ini bertujuan membangun penilaian instrumen yang memungkinkan guna mengenali pembelajaran

lampau Ahli Teknika Kapal untuk disetarakan pada tingkat yang sama dengan lulusan magister. Metodologi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur

referensi. Content analysis adalah metode penelitian yang diterapkan guna membuat inferensi selanjutnya yang absah

dengan menafsirkan dan mengkode materi tekstual. Dengan mengevaluasi tekstual secara sistematis pada laporan

dokumen, data kualitatif tersebut dapat dikonversi menjadi data kuantitatif. (University Georgia, 2012).

2. Metode

Metode content analysis ini juga merupakan metode penelitian untuk menghubungkan antara data kualitatif

dengan data kuantitatif. Penggunaan content analysis telah diterapkan pada studi - studi organisasi. (Duriau, Reger, &

Pfarrer, 2007). Skema metode penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 1.

Kerangka kualifikasi merupakan salah satu cara untuk menghubungkan bagaimana RPL akan dipertimbangkan dalam

masyarakat. Kerangka kualifikasi memiliki tujuan untuk mempromosikan pembelajaran seumur hidup dan mendorong

tujuan pendidikan dan pelatihan khusus dengan meningkatkan hubungan antara pembelajaran dan pekerjaan. Selain

itu kerangka kualifikasi akan meningkatkan kapasitas kualifikasi karyawan sebab hal ini dapat mengurangi biaya

perekrutan oleh pengusaha dan lebih umum dapat meningkatkan tingkat kesempatan kerja masyarakat.

Pemerintah Australia telah mengembangkan dan membuat Australian Qualification Framework dikarenakan hal

tersebut sangat penting bagi masyarakatnya dengan mengacu kepada beberapa pertimbangan penting. Pertimbangan

- pertimbangan tersebut misalnya: seseorang tidak perlu mengulang dan membayar pembelajaran yang telah mereka

raih jika hal ini tidak menambah nilai pelatihan atau tidak menambah kualifikasi yang dilakukannya. Pemerintah dan

pembayar pajak seharusnya tidak perlu membayar untuk pembelajaran yang harus diulang ketika pembelajaran

tersebut telah tercapai. Banyak diantara masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk wajib berpartisipasi dalam

paska pendidikan formal dan pelatihan khususnya masyarakat dari kelompok atau komunitas yang tidak diuntungkan

atau ketika mereka berpartisipasi mungkin akan mendapatkan pengalaman negatif dari lingkungan belajar tersebut.

Pertimbangan berikutnya, RPL membantu membuka peluang masyarakat memasuki jalur yang mencakup

pembelajaran informal dan non-formal dan juga pembelajaran formal. Perusahaan dan karyawan mendapatkan

manfaat dengan memasukkan RPL sebagai strategi utama untuk meningkatkan tingkat keterampilan secara

menyeluruh di perusahaan, menyesuaikan pelatihan dengan tepat dan sebagai mekanisme untuk pemilihan dan


perekrutan staf. Masyarakat dan teknologi berubah begitu cepat sehingga pengetahuan dan keterampilan baru terus-

menerus diciptakan dan sering kali berada di luar pusat-pusat penelitian formal seperti yang telah ada di universitas.

Gambar 1. Metodologi penelitian

Rekognisi pembelajaran lampau telah diidentifikasi sebagai alat yang ampuh untuk membawa seseorang ke

dalam sistem pembelajaran. Seperti yang disebutkan dalam Australian National Training Authority (2000) hal ini

meyakinkan individu bahwa individu tidak harus memulai dari awal dan bahwa keterampilan yang mereka miliki

sangat berharga. Para pemberi pekerjaan juga mendorong rekognisi pembelajaran lampau karena memberikan cara

lebih efektif dan efisien pemanfaatan keterampilan yang telah dimiliki tenaga kerja dan memungkinkan mengikuti

jalur percepatan. Hal ini berarti karyawan dapat menjadi kompeten sepenuhnya secepat mungkin. Selain itu,

memungkinkan kesenjangan keterampilan untuk diidentifikasi guna memberikan dasar yang kuat untuk analisis

kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir dan menumbuhkan budaya belajar. Hal ini membangun kepercayaan diri

untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Dan yang terakhir, rekognisi pembelajaran lampau ini dapat

memotivasi karyawan.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) lebih rinci diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun

2012. Dalam peraturan tersebut khususnya pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan KKNI adalah

kerangka kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyamakan, dan mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan serta

pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur kerja di berbagai

sektor. Lebih lanjut, kualifikasi merupakan penguasaan prestasi belajar yang menyatakan posisinya dalam tingkatan

di KKNI. Sedangkan hasil Belajar merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap,

keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Selanjutnya pengalaman Kerja merupakan pengalaman

melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan periode waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, pengaturan mengenai penerapan KKNI

diatur lebih detil dalam peraturan yang berbentuk petunjuk teknis setingkat kementerian yaitu di Kementerian

Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 81 tahun 2014 tentang Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, dan

serta yamg mengatur bidang standar kompentesi bagi professional pada Kementerian Tenaga Kerja berupa Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi

Nasional.


Kerangka Kualifikasi Kerja Indonesia (KKNI) merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan kualitas

dan identitas bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia yang terkait dengan program pengembangan sistem

pendidikan dan pelatihan nasional. Setiap tingkatan kualifikasi yang dicakup oleh KKNI memiliki makna dan

kesetaraan dengan hasil pembelajaran yang dimiliki oleh semua pekerja Indonesia dalam menciptakan kualitas

pekerjaan dan kontribusinya dibidang pekerjaan masing-masing.

Kerangka Kualifikasi Kerja Indonesia (KKNI) merupakan kerangka kualifikasi kompetensi kerja yang dapat

menyandingkan, menyamakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

pengalaman kerja dalam kerangka tersebut untuk pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur kerja

di berbagai sektor (Peraturan Presiden Nomor 8, 2012). Selanjutnya matriks KKNI dapat dilihat pada Gambar 2.


Gambar 2. Matrik KKNI

Jenjang kualifikasi KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi yaitu jenjang 1 hingga jenjang 9. Pada gambar 2

tersebut juga menunjukkan 4 dimensi KKNI yaitu latar belakang pendidikan formal, peningkatan karir, sertifikasi

profesi dan pengalaman kerja. Hal ini jelas bahwa seseorang dari latar belakang pengalaman kerja dapat sejajar dengan

orang lain dengan latar belakang pendidikan formal. Selanjutnya dpat dilihat jenjang 8 KKNI adalah jenjang yang

setara dengan gelar pendidikan Magister dan jenjang 9 KKNI setara dengan gelar pendidikan Doktor.

Setiap jenjang KKNI terdiri dari 4 dimensi aspek capaian pembelajaran yang disebut deskriptor. Selanjunya,

deskriptor pencapaian komponen pembelajaran terdiri dari tat sikap dan nilai, penguasaan pengetahuan, kemampuan

kerja, serta wewenang dan tanggung jawab. Lebih rinci 4 dimensi aspek KKNI diilustrasikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Diskriptor KKNI

Dalam pendidikan tinggi formal, pendidikan formal terbagi menjadi pendidikan tinggi akademik dan

pendidikan tinggi vokasi. Jenjang pendidikan tinggi akademik dimulai dari tingkat sarjana sampai ke tingkat doktor.

Sedangkan, dalam pendidikan tinggi vokasi jenjang tersebut dimulai dari Diploma 1 sampai dengan jenjang Spesialis

2. Konfigurasi secara detil antara jenjang pendidikan akademik dan pendidikan tinggi vokasi dapat diilustrasikan

seperti pada Gambar 4.


Gambar 4. Jenjang Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi

Pada gambar 4 menunjukkan bahwa seorang dosen Diploma IV Terapan berada pada jenjang 8 atau jenjang

yang setara dengan lulusan program studi magister. Dalam penerapannya, RPL memerlukan metode penilaian guna

menilai pemenuhan jenjang kualifikasi seseorang. Metode penilaian seharusnya mengacu pada persyaratan industri

atau serikat pekerja profesional. Lebih lanjut, penilaian merupakan proses mengumpulkan bukti dan membuat

penilaian apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Hal ini menegaskan bahwa seorang

individu setelah belajar dapat mencapai kompetensi tertentu seperti yang diharapkan di tempat kerja, atau setelah lulus

dari perguruan tinggi. Penilai juga harus sangat memahami dengan kompetensi - kompetensi sampai pada titik dapat

membuat penilaian profesional berdasarkan pandangan holistik dari kemampuan seorang individu selain mengacu

pada kriteria kinerja individu tersebut. Oleh karena itu, instrumen penilaian yang tepat perlu dikembangkan.

Ahli Teknika kapal merupakan perwira profesional permesinan kapal yang bertanggung jawab atas

Departemen Permesinan Kapal. Perwira tersebut bertanggung jawab atas manajemen operasi, pemeliharaan, dan

perbaikan semua peralatan mekanik dan rekayasa utama di atas kapal, termasuk tenaga penggerak, sistem pembangkit

listrik dan pembangkit listrik, pelumasan, sistem bahan bakar, penyulingan air, penerangan dan sistem pendingin udara

dan lainnya. Departemen Permesinan Kapal terdiri dari beberapa Perwira Mesin Kapal, juru minyak, wiper dan ABK

lainnya sebagai tenaga penunjang. Tugas setiap Perwira Mesin Kapal adalah memastikan mesin dioperasikan dengan

baik setiap waktu. Sebagai contoh, Perwira Mesin Kapal harus memantau dan memelihara sistem mekanik. Untuk

memastikan pemeliharaan semua sistem mesin dilakukan sesuai dengan sistem perawatan yang telah direncanakan,

Perwira Mesin Kapal harus menyimpan catatan detil berbagai parameter sebagai dokumen resmi guna pelaporan.

Selanjutnya, Perwira Mesin Kapal juga menangani transfer bahan bakar minyak ke kapal dari kapal bunker atau

tongkang. Biasanya satu Perwira Mesin Kapal yang bertanggung jawab untuk mengambil sounding tangki bahan bakar

minyak secara teratur dan melaporkannya kepada Kepala Kamar Mesin guna perencanaan operasi pengisian bahan

bakar minyak. Perwira Mesin Kapal juga bertanggung jawab terhadap bagaimana cara menangani pemeliharaan dan

kerusakan sistem permesinan kapal di laut. Selain itu, Perwira Mesin Kapal juga memiliki tanggung jawab untuk

memelihara permesinan di bagian dek kapal.

Ahli Teknika Kapal memiliki hubungan erat dengan bidang lainnya termasuk dalam hal ini otomotif dan

mekanik serta area studi yang membutuhkan pengetahuan fisika terapan, matematika terapan, mesin penggerak utama,

mekanika fluida, listrik, elektronik dan teknik kontrol. Ahli Teknika Kapal juga memiliki peluang untuk bekerja di

bidang pekerjaan lain, seperti tenaga ahli di bidang pengeboran, pengedokan kapal, pelabuhan dan bidang terkait

lainnya.

Untuk membangun instrumen penilaian, pertimbangan pertama adalah mengetahui tugas dan tanggung

jawab individu dalam pekerjaannya. Dalam hal ini Ahli Teknika Kapal diumpamakan akan melakukan tugas

memberikan pengajaran di perguruan tinggi pada program studi D - IV. Dalam melaksanakan tugas tersebut, tentunya

terdapat 2 aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek kompetensi pengajaran dan aspek kompetensi profesional.

Aspek kompetensi pengajaran meliputi kemampuan untuk merencanakan pembelajaran, penyampaian pengajaran dan

rencana penilaian pengajaran serta penerapannya. Sedangkan aspek kompetensi profesional terdiri dari kemampuan


dalam melakukan fungsi operasi permesinan kapal pada tingkat manajemen, menjalankan fungsi sistem listrik,

elektronik dan kontrol pada tingkat manajemen, mengimplementasikan fungsi perbaikan dan pemeliharaan mesin

kapal dan penanganan personel di kapal pada tingkat manajemen, dan melaksanakan operasi kapal fungsi kontrol dan

penanganan personel kapal pada tingkat manajemen. Secara detil kontruksi kompetensi tenaga pengajar/dosen yang

memiliki latar belakang Ahli Teknika Kapal diilustrasikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Konstruksi instrumen penilaian KKNI untuk Ahli Teknika Kapal

Berdasarkan gambar 5, instrumen penilaian dikembangkan menjadi 7 indikator kinerja kompetensi. Sebagai

contoh tabel 1 berikut menggambarkan bidang kompetensi pengajaran nomor 1. Bidang kompetensi tersebut

dikembangkan dengan indikator kinerja dan identifikasi tingkat kualifikasi kompetensinya. Pada tahapan Pengukuran

tingkat kompetensi dapat menggunakan skala likert yang bernilai tingkat terendah (1) yang berarti individu tersebut

tidak memiliki kinerja yang diperlukan sama sekali dan tingkat tertinggi (5) untuk individu yang memiliki kepercayaan

diri terhadap persyaratan kompetensi yang diperlukan.

Tabel 1. Indikator Penilaian Kompetensi Nomor 1

No Performance Indicators

1 Understand the learning outcomes of the subjects objectives of the

subjects that will be delivered to students as part of the learning outcomes

of the study program.

2 Understand the theory of writing learning outcomes based on the theory

of Bloom taxonomy or others.

3 Understand the subject matter / study material that will be delivered to

students to support the learning outcomes of study programs.

4 Make a plan for lecturing the Lesson Plan Semester (RPS)

Tabel 2. Indikator Penilaian Kompetensi Nomor 5

No Performance Indicators

1 Able manage and evaluate electricity-based equipment and electronic control

systems by applying the principles of safety, security and environmental

protection on the ship machinery of vessels of 3000 kW or more

2 Able to repair electrical machine-based equipment and electronic control

systems and to restore electrical control systems and electronic controls by

applying the principles of safety, security and environmental protection on the

ship machinery of vessels of 3000 kW or more


Contoh selanjutnya pada tabel 2 menggambarkan bagian dari aspek kompetensi profesional pada kompetensi

nomor 5. Bidang kompetensi tersebut juga dikembangkan dengan indikator kinerja dan identifikasi tingkat kualifikasi

kompetensinya. Pengukuran tingkat kompetensi tersebut dapat menggunakan skala likert yang bernilai dari tingkat

terendah (1) yang berarti individu tersebut sama sekali tidak memiliki kinerja seperti yang dipersyaratkan dan skala

tingkat tertinggi (5) untuk individu yang memiliki kepercayaan diri terhadap persyaratan kompetensi yang diperlukan.

4. Kesimpulan

Ahli Teknika Kapal merupakan profesional yang memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman tertinggi

dalam operasi permesinan kapal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, analisis, dan evaluasi. Pendidikan

tinggi vokasi pelayaran khususnya untuk Program Studi D-IV Teknika sangat mendesak membutuhkan dosen dengan

kualifikasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman profesional salah satunya adalah profesional dengan latar

belakang Ahli Teknika Kapal. Kualifikasi dosen berdasarkan peraturan, ditetapkan pada tingkat Magister atau jenjang

8 KKNI. Untuk menjembatani individu kualifikasi Ahli Teknika Kapal ke jenjang 8 KKNI diperlukan instrumen

penilaian. Instrumen penilaian tersebut dikemabngkan berdasarkan 2 aspek kompetensi yaitu aspek kompetensi

pengajaran dan aspek kompetensi profesional. Hasil dari pengembangan instrumen penilaian tersebut dapat

dinyatakan memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai instrumen penilaian individu yang akan mengikuti

penyetaraan kualifikasi menjadi dosen pada perguruan tinggi vokasi pelayaran melalui proses Rekognisi Pembelajaran

Lampau (RPL) mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penelitian lebih lanjut diperlukan

untuk mengembangan model proses pelaksanaan RPL bagi tenaga - tenaga profesional lainnya dibidang pelayaran.

Daftar Pustaka

Aungles, P., Karmel, T., & Wu, T. (Eds.). 2000. Demographic and Social Change: Implications for Education

Funding. Canberra: Australian College of Education.

Australian National Training Authority. 2000. National Marketing Strategy for VET: meeting client needs, Brisbane

Department of Education Science and Training. 2002. Striving for quality: learning, teaching and scholarship.

Canberra: DEST.

Duriau, V. J., Reger, R. K., & Pfarrer, M. D. 2007. A Content Analysis of the Content Analysis Literature in

Organization Studies: Research Themes, Data Sources, and Methodological Refinements. Journal of

oganizational research method, 10(1), 5-34. https://doi.org/10.1177/1094428106289252.

Mounier, A (2001). The Three Logics of Skills in French Literature. Sydney: Australian Centre for Industrial Relations

Research and Training (ACIRRT), University of Sydney.

Organisation for Economic Co-operation and Development. 1998. Redefining Tertiary Education. Paris: 160.

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2001. Education Policy Analysis 2001. Paris: Centre for

Educational Research and Innovation, OECD: 150.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 17 Januari

2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24. Jakarta

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat

Profesi Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2014. Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi

Nasional.

Undang Undang Nomor 14 tahun 2005. Guru dan Dosen. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157. Jakarta

University of Georgia. 2012. Content Analysis site. Retrieved from

https://www.terry.uga.edu/management/contentanalysis/resources/ on 1 November 2018.

Wheelahan, L, Miller, P., Newton, D, Dennis, N, Firth, J., Pascoe, S & Veenker, P. 2003. Recognition of Prior

Learning: policy and practice in Australia, report to Australian Qualifications Framework Advisory Board.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1094428106289252



https://doi.org/10.1177%2F1094428106289252

https://www.terry.uga.edu/management/contentanalysis/resources/










Desain Model Fasilitas Dermaga Penumpang: Sebuah Konsep Berbasis

Standar Pelayanan Minimum

Redesigning Passengers Facilities Model: a Level of Service Based Concept

Nurul Fajri Dwitama1), Arif Fadillah*2), Shanty Manullang3)

1) Mahasiswa Prodi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada 2,3) Dosen Prodi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada

Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa – Jakarta Timur 13450


Abstrak

Pariwisata memberi dampak besar pada kegiatan ekonomi sebuah negara. Wilayah dengan begitu banyak situs

wisata menjadi magnet yang menjadi faktor penarik wisatawan internasional maupun lokal. Sebagai negara

kepulauan, pelabuhan menjadi halaman depan dan memainkan peran penting untuk menerima wisatawan maupun

penumpang lokal. Oleh karena itu, meningkatkan kinerja layanan pelabuhan menjadi kebijakan yang lebih penting

bagi otoritas lokal pelabuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data. Indeks

Kepuasan Pelanggan (CSI) digunakan sebagai alat untuk menganalisis kinerja pelabuhan di pelabuhan yang diamati.

Penelitian ini dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan penumpang terhadap fasilitas di Pelabuhan yang mejadi

pengamatan, yaitu Pelabuhan Pangkal Balam. Dalam pengukuran tingkat kepuasan ini menggunakan analisis

kuantitatif dengan menggunakan metode Customer Satisfaction index (CSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

tingkat kepuasan penumpang masih rendah untuk layanan nilai CSI, yaitu 54%. Dan untuk fasilitas, nilai CSI adalah

57%, peningkatan layanan dan penentuan standar layanan perlu mendesain ulang terminal penumpang dari

Pelabuhan yang diamati, dengan menambahkan fasilitas sesuai dengan standar layanan minimum (SPM)

berdasarkan peraturan nasional.

Kata kunci: Standar Pelayanan Minimum, Kepuasan Penumpang, Pelabuhan Pangkal Balam, Fasilitas Pelabuhan,

Redisain Pelabuhan.

Abstract

Tourism make a major impact on economic activity in any country. Region with so many tourism site become a

magnet attracting factor for International and local tourists. As an archipelagic country, port become a forecourt

and play as an important role for receiving tourist and passengers. Therefore, improving port service performance

has become even more important policy for local authority. This research has utilized qualitative method to obtain

data. The Customer Satisfaction Index (CSI) was used as a tool to analyse the port performance at observed port.

This research was conducted by measure the level of passenger satisfaction with qualitative analysis and used the

Customer Satisfaction index (CSI) method. The result showed that the level of passenger satisfaction was still low

for CSI value services, which is 54%. And for the facility the value of the CSI is 57%, service improvements and

determination of service standards necessary redesign the passenger terminal of the observed Port, by adding

facilities in accordance with the minimum service standard (SPM) based on national regulation.

Keywords: Minimum Service Standards, Passenger Satisfaction, Pangkal Balam Port, Port Facilities, Port

Redesign.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi, aksesibilitas transportasi, peningkatan lapangan usaha jasa, dan

meningkatnya angkatan muda berpendidikan (skill) memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan

ekonomi kreatif. Berdasarkan Hasil Riset dan Pemetaan Industri Kreatif Kementerian Perdagangan 2011 dalam






20 Nurul Fajri Dwitama, Arif Fadillah, Shanty Manullang / Jurnal Penelitian Transportasi Laut 21 (2019) 19-28

Saksono (2012), diperoleh data multiplier effectekonomi kreatif. Pada tahun 2010, kontribusi output dari ekonomi

kreatif mencapai 7,73%, kontribusi tenaga kerja 7,76%, kontribusi jumlah usaha 6,46%, dan kontribusi net trade

33,14%.

Berbagai faktor sangat mempengaruhi permintaan perjalanan wisatawan, antara lain pendapatan, harga,

kualitas, hari libur dan yang tidak kalah penting ujung tombak dukungan pariwisata di suatu wilayah adalah

aksesibilitas menuju lokasi wisata. Setelah wisatawan mendarat di bandar udara, dibutuhkan sarana dan jaringan

pelayanan transportasi yang handal untuk mengantarkan wisatawan menuju lokasi (Zulkarnain, 2013).

Pelabuhan Pangkal Balam merupakan salah satu pelabuhan yang terletak di Muara Sungai Baturusa, Kota

Pangkalpinang berdasarkan struktur tata ruang kota Pangkalpinang diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan

pembangunan dan sistem permukiman melalui penyebaran pusat-pusat pelayanan yang berhirarki di Kota

Pangkalpinang. Berdasarkan batasan daerah lingkungan kerjanya, pelabuhan Pangkal Balam masuk dalam daerah

lingkungan kerja Pelabuhan yang dikelola langsung oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan berstatus sebagai

salah satu pelabuhan pengumpan regional. Luas Pelabuhan Pangkal Balam saat ini mencapai 111.04 ribu m² dengan

panjang dermaga 254 meter, luas gudang 1.275 m². Sedangkan luas lapangan penumpukan yakni seluas 3.540 m²

dan lapangan parkir seluas 4.510 m². Sementara itu, terminal penumpang Pelabuhan Pangkal Balam luasnya 600 m²

dengan kapasitas 350 penumpang dan panjang jalan 800 m.

Untuk meningkatkan effisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas kapal penumpang dapat berupa kapal

Ro-Ro, ataupun untuk perjalanan pendek terjadwal dalam bentuk kapal ferry. Kapal ferry adalah kapal transportasi

jarak dekat berfungsi sebagai pengganti jembatan bagi kendaraan atau orang untuk menyeberangi satu pulau ke

pulau lain (selat) dan danau. Dengan kapal ferry berbagai kendaraan bermotor baik yang memiliki roda dua, roda

empat atau lebih dapat diangkut menuju daerah wisata lainnya.

Gambar 1. Lokasi Pelabuhan Pangkal Balam (Sumber: Http://www.google.com/imghp=petaindonesia)

2. Metode

Dalam pengukuran standar pelayanan minimum terhadap penumpang mengacu kepada 1) Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Penumpang

Angkutan Laut, 2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2015 Tentang Standar

Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi standar pelayanan penumpang

angkutan laut antara lain 1) Pelayanan keselamatan di terminal; 2) Pelayanan keamanan di terminal; 3) Pelayanan

keteraturan di terminal; 4) Pelayanan kenyamanan di terminal; 5) Pelayanan kemudahan di terminal, dan

6)Pelayanan kesetaraan di terminal.

Kepuasan penumpang menurut Isa et.al. (2019) pada evaluasi purna beli adalah dimana alternatif yang dipilih

sekurang-kurangnya memberikan hasil yang sama atau melampaui harapan, sedangkan ketidak puasan timbul

apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan. Mengacu pada teori purna beli, maka indikator untuk

kepuasan penumpang adalah: 1) Penumpang puas terhadap berbagai fasilitas yang disediakan PT. Pelabuhan

Indonesia II, di Pelabuhan Pangkal Balam. 2) Penumpang puas terhadap kecepatan pelayanan yang diberikan PT.

Pelabuhan Indonesia II, di Pelabuhan Pangkal Balam. 3) Penumpang merasa yakin bahwa karyawan PT. Pelabuhan

Indonesia II, di Pelabuhan Pangkal Balam dapat melayani konsumen, yang membandingkan dengan standar

pelayanan pelabuhan Internasional Yokohama.

Analisis data survei menggunakan metode pengolahan data responden untuk mengetahui tingkat kepuasaan

penumpang pelabuhan Pangkal Balam terhadap fasilitas penumpang melalui Customer Satisfaction Index (CSI).

Nilai CSI, pengukuran ini mengadaptasi dari Syukri (2014) melalui langkah-langkah 1) Menentukan Mean

Importance Score (MIS) tiap-tiap variabel; 2) Membuat Weight Factors (WF) per variabel. Bobot ini merupakan

persentase nilai MIS per variabel terhadap total MIS seluruh variabel; 3) Menentukan Mean Satisfaction Score

(MSS) tiap atribut; 4) Membuat Weight Score (WSk) tiap variabel. Bobot ini merupakan perkalian antara WFk

dengan MSSk; 5) Menentukan Customer Satisfaction Index (CSI).

Nilai CSI untuk mengetahui apakah kinerja sudah sesuai dengan keinginan pengguna jasa, maka dianalisis

dengan formula yang terlihat pada persamaan (1). Dimana WS merupakan Bobot skor (weight score); HS

merupakan Skala maksimum (highest scale).

https://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang

https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_Ro-Ro

https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_Ro-Ro

https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_feri


........................................................................... (1)

Metode kuadrat terkecil untuk mencari garis trend linear yang digunakan peneliti dalam proyeksi jumlah penumpang

dan kendaraan di Pelabuhan Pangkal Balam sebagai proyeksi perkiraan jumlah penumpang dan kendaraan 20 tahun

kedepan. Garis trend linear ditampilkan pada persamaan (2). Dimana Y merupakan variabel yang akan

diproyeksikan, nilainya X merupakan variabel tahun → perlu recoding dengan cara berbeda antara jumlah

pengamatan ganjil dan jumlah pengamatan genap.

Y = a x bx ...................................................................................... (2)

Gambar 2. Grafik Jumlah Penumpang (Sumber : IPC PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Pangkal Balam)

Pada gambar 2 ditunjukkan jumlah penumpang kapal cepat (Express Bahari) di Pelabuhan Pangkal Balam

untuk 4 tahun terakhir mengalami penurunan, pada periode tahun 2016 penurunan sebesar 37%, periode tahun 2017

penurunan sebesar 41% dan periode tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 41%. Jumlah penumpang

dipelabuhan Pangkal Balam diproyeksikan 20 tahun kedepan juga mengalami penurunan di tahun 2019-2038 untuk

jumlah penumpang. Dan jumlah kendaraan kapal (Ferry Ro-Ro Car and Passenger) di Pelabuhan Pangkal Balam untuk

4 tahun kebelakang mengalami sedikit penurunan untuk periode tahun 2016 penurunan sebesar 8% untuk periode tahun

2017 penurunan sebesar 6%, dan untuk periode tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 6%, dan jumlah

kendaraan dipelabuhan Pangkal Balam untuk 20 tahun kedepan diperkirakan mengalami tidak kesetabilan. Data

exsisting naik turun penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Pangkal Balam terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2015-2018

No Tahun Jumlah Penumpang (orang) Jumlah Kendaraan (unit)

1 2015 95,906 32,416

2 2016 60,527 29,879

3 2017 56,782 30,330

4 2018 56,698 30,229

Sumber: PT. Pelabuhan Indonesia II Cab. Pangkal Balam.


Gambar 3 Rute Ferry Roro Car and Passenger (Sumber: Google Earth)

Pada gambar 3 menunjukkan rute pelayaran kapal Ferry Roro Car and Passenger dengan rute pelayaran

Pelabuhan Pangkal Balam – Pelabuhan Tanjung Priok dengan waktu tempuh ± 24 jam perjalanan dengan total biaya

untuk penumpang Rp. 350.000 untuk kendaraan bermotor Rp. 1.050.000 untuk mobil kecil Rp. 3.500.000 truck Rp.

7.500.00 dan untuk rute pelayaran Pelabuhan Merak-Bakauheni dengan waktu tempuh ± 1 jam perjalanan dengan

total biaya untuk penumpang Rp. 50.000 untuk kendaraan Gol I Rp. 62.000, Gol II RP. 88.000, Gol III Rp. 147.000,

Gol IV PNP Rp. 579,000 dan kendaraan Gol IV BRG Rp. 385.000 sedangkan untuk Pelabuhan Tanjung Api-api –

Pelabuhan Tanjung Kalian dengan waktu tempuh ± 3 jam perjalanan dengan total biaya untuk penumpang Rp.

40.000 untuk kendaraan Gol I Rp. 60.000, Gol II RP. 107.000, Gol III Rp. 189.000, Gol IVa Rp. 775,000 dan Gol

IVb Rp. 673,000.

Petunjuk teknis (juknis) penyusunan rencana induk pelabuhan adalah sebagai panduan bagi penyelenggara

pelabuhan dan setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyusun rencana induk pelabuhan. sedangkan

tujuan dari penyusunan juknis ini untuk meningkatkan kualitas rencana induk pelabuhan agar memenuhi standar

perencanaan, teknis, dan keselamatan pelayaran. Pada tabel 2 menunjukkan standar bangunan ruang tunggu menurut

juknis Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor PP. 001/2/19/DJPL/-2014.

Tabel 2 Ruang Tunggu Penumpang

Ruang Kebutuhan

Ruang Tunggu Penumpang 1 m² / orang

Penyimpanan Barang 4 m² / orang

Toilet Min 4.5 m²

Ruang Administrasi 4 m² / orang

Ruang Kasir 4 m² / orang

Ruang Kepala Pelabuhan 10 m² / orang

Ruang Tiket 4 m² / orang

Pantry Min 4.0 m²

Ruang Tunggu 4 m² / orang

Toilet Staff Min 4.0 m²

Toilet Umum Min 2.0 m²

Sumber: Juknis PP. 001/2/19/DJPL/-2014

3. Hasil Dan Pembahasan

Dari hasil analisa Customer Satisfaction Index (CSI). semua kriteria pelayanan dan fasilitas yang dinilai

masih banyak yang bernilai rendah. ini berarti bahwa penumpang menginginkan layanan yang seharusnya diterima

lebih dari apa yang saat ini dirasakan sehingga pada penelitian ini dilakukan redesain ulang Pelabuhan Pangkal

Balam.

Tabel 3 Kepuasaan Fasilitas Pelabuhan Pangkal Balam

Fasilitas Sangat

Baik

Baik Cukup Kurang

Baik

Sangat

Kurang

Baik

Fasilitas Disabilitas 0% 8% 65% 25% 1%

Fasilitas Ibu Menyusui 4% 48% 37% 8% 3%

Fasilitas Kesehatan 0% 28% 48% 37% 7%


Gambar 4 Grafik Fasilitas Disabilitas, Ibu Menyusui dan Kesehatan.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan pada 26 Desember 2018 di Pelabuhan Pangkal Balam yang di analisa

dengan Metode Customer Satisfaction Index (CSI). untuk kepuasaan penumpang terhadap fasilitas disabilitas

dikategorikan cukup dengan Nilai CSI sebanyak 65%, untuk fasilitas ibu menyusui di kategorikan baik dengan Nilai

CSI sebanyak 48% dan untuk fasilitas kesehatan di kategorikan cukup dengan Nilai CSI sebanyak 48% dari total

keseluruhan 193 penumpang.

Tabel 4 Kepuasaan Pelayanan Pelabuhan Pangkal Balam

Pelayanan Sangat

Baik

Baik Cukup Kurang

Baik

Sangat

Kurang

Baik

Pelayanan Keamanan 2% 24% 71% 3% 0%

Pelayanan Informasi 2% 28% 54% 17% 0%

Pelayanan Kebersihan 1% 29% 63% 7% 0%

Gambar 5 Grafik Pelayanan Keamanan, Informasi dan Kebersihan.

Dari hasil kuesioner yang dilakukan pada 26 Desember 2018 di Pelabuhan Pangkal Balam yang di analisa

dengan Metode Customer Satisfaction Index (CSI). untuk kepuasaan penumpang terhadap pelayanan keamanan

dikategorikan cukup dengan Nilai CSI sebanyak 71%, untuk pelayanan informasi di kategorikan cukup dengan Nilai

CSI sebanyak 54% dan untuk pelayanan kebersihan di kategorikan cukup dengan Nilai CSI sebanyak 63% dari total

keseluruhan 193 penumpang.

Menurut BNPB dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2015 Tentang

Rambu dan Papan Informasi Bencana antara lain 1) Standarisasi pedoman terhadap rambu dan papan informasi

bencana; 2) Informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam

kawasan rawan bencana, dan 3) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan

rawan bencana. Dimana ruang lingkup meliputi 1) Rambu bencana, 2) Papan informasi bencana 3) Penyelenggaraan

rambu dan papan informasi bencana.

Redesain terminal penumpang Pelabuhan Pangkal Balam merupakan usaha perencanaan dan perancangan

kembali terminal penumpang dengan mendesain terminal penumpang dengan beberapa fasilitas tambahan dari

fasilitas sebelumnya sebagai suatu tanggapan terhadap kepuasaan penumpang terhadap kondisi pelabuhan yang ada

saat ini.


Gambar 6. Terminal Penumpang Eksisting Pelabuhan Pangkal Balam

Gambar 7. Redesain Terminal Penumpang Pelabuhan Pangkal Balam

Gambar 8. Redesain Loket Tiket

Loket tiket adalah tempat pembelian tiket kepada calon penumpang kapal yang akan menggunakan jasa

armada kapal yang akan berangkat/bepergian, untuk redesain ini terdiri dari 3 loket tiket, komputer, meja, kursi, dan

ruangan AC dengan luas ruangan 3m² standarisasi desain SNI 03-2399-2002.


Gambar 9. Redesain Musholla

Musholla adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji

dan shalat bagi umat Islam. untuk hasil redesain musholla ini sendiri terdapat tempat wudhu, sajadah, pengeras

suara, arah kiblat, lemari alas kaki dan ruangan AC dengan luas ruangan 12 m², standarisasi desain SNI 03-2399-

2002.

Gambar 10. Redesain Toilet

Toilet Penumpang adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil, tempat cuci tangan dan

muka, untuk hasil redesain toilet ini sendiri terdapat 4 closet duduk, 4 urinoir, 2 wastafel, 1 cermin, tissue, sabun, jet

spray dan tempat sampah, dengan luas ruangan 3,75 m² untuk kapasitas 25 orang, standarisasi desain PM 37 2015,

SNI 03-2399-2002. dan Juknis PP. 001/2/19/DJPL/-2014.

Eskalator adalah salah satu transportasi vertikal konveyor untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga

terpisah yang bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh

motor, untuk hasil redesain eskalator ini sendiri dengan luas 1,5 m², standarisasi desain SNI 03-2399-2002.

Gambar 11. Redesaian Eskalator

Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang, termasuk penyandang

disabilitas atau barang. lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi; biasanya lebih dari tiga atau

empat lantai, untuk hasil redesain lift ini sendiri dengan luas 1,5 m², standarisasi desain SNI 03-2399-2002.

https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid

https://id.wikipedia.org/wiki/Salat

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam


Gambar 12. Redesaian Lift.

Ruang tunggu adalah ruang yang digunakan sebagai tempat menunggu bagi penumpang, ruang tunggu

penumpang hasil desain ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang seperti ruang ibu menyusui, ruang

kesehataan, coffee store, zona bermain anak, toilet penumpang, toilet disabilitas, eskalator, lift disabilitas, TV,

informasi keberangkatan/kedatangan dan 2 pintu garbarata, lebar tempat duduk 0,9 m²/ orang dengan kapasitas 350

penumpang, untuk hasil redesain ruang tunggu penumpang ini sendiri dengan luas 360 m², standarisasi desain Juknis

PP. 001/2/19/DJPL/-2014.

Gambar 13. Redesaian Ruang Tunggu

Ruang untuk ibu menyusui adalah ruangan khusus yang sengaja disediakan oleh institusi (perkantoran,

perusahaan, pelabuhan, bandara) yang memiliki fungsi untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui yang

juga bekerja untuk memberikan ASI kepada bayinya atau pun untuh memerah ASI, untuk hasil redesain ruang ibu

menyusui ini sendiri terdapat sofa bed, meja, wastafel, ruangan AC dengan luas 1,5 m² standarisasi desain Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 37 tahun 2015, dan Juknis PP. 001/2/19/DJPL/-2014.

Gambar 14. Redesaian Ruang Ibu Menyusui

Selain itu, terminal penumpang redesain ini juga dilengkapi dengan 2 unit garbarata boarding bridge yang

menghubungkan terminal penumpang dengan kapal melalui fasilitas berupa lorong yang dapat bergerak secara

horisontal dan vertikal disesuaikan dengan posisi pintu pada deck kapal dilengkapi dengan pendingin udara, jadi


penumpang sudah dimanjakan dengan kenyamanan saat mulai masuk dan cek in kemudian naik ke rung tunggu dan

pada saatnya masuk kedalam kapal laut, standarisasi desain Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 tahun

2015, dan Juknis PP. 001/2/19/DJPL/-2014.

Gambar 15. Redesaian Garbarata

Gambar 16. Redesain Terminal Penumpang Pelabuhan Pangkal Balam Lantai 3

Capsul Hotel adalah hotel berbentuk kapsul (capsule hotel) dengan kamar yang sangat kecil namun

memenuhi kebutuhan karena dilengkapi berbagai fasilitas tempat tidur, tv, akses internert (baik melalui kabel LAN

maupun Wireless), radio, jam, pencahayaan yang fleksibel, sebuah kotak penyimpanan untuk meletakan barang

berharga, dan meja mini untuk menulis, untuk hasil redesain hotel kapsul ini sendiri dengan luas 45 m² dengan total

14 room, standarisasi desain SNI 03-2399-2002.

Gambar 17. Redesaian Capsul

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, tingkat kepuasan penumpang untuk pelayanan petugas masih rendah dengan nilai

CSI 54% dan kepuasan penumpang untuk fasilitas pelabuhan juga masih bernilai rendah dengan nilai CSI 57%.

Diperlukan dukungan peningkatan fasilitas dan penyesuian pelayanan pada simpul pelabuhan Pangkal Balam.

dlakukan redisain terminal penumpang Pelabuhan Pangkal Balam dengan penambahan fasilitas-fasilitas sesuai

dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang mengacu pada standar ketentuan yang berlaku untuk pelayanan

kesetaraan, keselamatan, keamanan, keteraturan, kenyamanan, dan kemudahan.


Daftar Pustaka

------. 2014. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PP.001/2/19/DJPL-14 Tentang Penetapan

Petunjuk Teknis Penyususnan Rencana Induk Pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jakarta.

Isa, M., Lubis, H. A., & Chaniago, M. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Penumpang

Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sibolga. Jesya

(Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 2(2), 164-181.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan

Minimum Penumpang Angkatan Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan

Penumpang Angkutan Penyeberangan.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2015 Tentang Rambu dan Papan Informasi

Bencana

PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Pangkal Balam, 2006. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Saksono, H. 2015. Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home

Affairs Governance, 4(2), 93-104. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.93-104

Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2399-2002 Tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum. 2002.

Jakarta: Badan Standarisas Nasional.

Syukri, S. H. A .2014. Penerapan customer satisfaction index (CSI) dan analisis gap pada kualitas pelayanan trans

jogja. Jurnal Ilmiah Teknik Industri, 13(2), 103-111.

Zulkarnain, A. 2013. Strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung. Retrieved from

http://lib.ui.ac.id/detail?id=20330408&lokasi=lokal#parentHorizontalTab1










Desain Kapal Apung untuk Pembangkit Listrik Berbasis Limbah

Design Floating Ship for Waste-Based Power Generation

Shahrin Febrian*1), Ayom Buwono2), Muswar Muslim3)

1,2,3)Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada

Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450


Abstrak

Sampah dan polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor telah menjadi sebuah masalah besar di

berbagai kota besar. Limbah dapat diproses menjadi energi listrik dengan teknologi fisika plasma dan untuk

mengurangi ketergantungan pada sewa lahan yang mahal pada lingkungan perkotaan maka kapal dapat

dimanfaatkan sebagai struktur bangunan terapung di atas laut. Menggunakan metode deskriptif analitik dan desain

kebutuhan kapal terapung didapat kalkulasi yang diestimasikan dari energi listrik yang dapat dihasilkan dari

11.686,56 ton sampah/hari adalah 581,306 MW, yang mana dapat mencukupi 15,5% dari listrik di wilayah DKI

dimana total kapasitas terpasangnya adalah 3748,40 MW.

Kata Kunci: energi listrik, plasma, kapal, limbah

Abstract

Garbage and air pollution comes from motor vehicles has become a major problem in many big cities. Waste

can be processed into electrical energy and plasma physics technology to reduce dependence on expensive land

lease on the urban environment so ship can be used as building structures floating on the sea. Using descriptive

analytic methods and the design of the floating vessel, it was estimated calculation of electrical energy that can be

generated from 11686.56 tons of garbage/day was 581.306 MW, which could meet 15.5% of the electricity in the

city where the total area is 3748.40 MW installed capacity.

Keywords: electrical energy, plasma, ship, garbage

1. Pendahuluan

Salah satu masalah besar perkotaan adalah semakin menumpuknya sampah akibat limbah industri dan rumah

tangga yang mengganggu kenyamanan masyarakat kota, disamping masalah-masalah lainnya. Selain itu sampah

sangat berperan penting dalam pengaruh kesehatan manusia yang dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit

yang berbahaya, seperti penyakit kulit, kolera, diare, leptospirosis dan penyakit menular lainnya. Oleh karenanya

sampah perlu adanya penanganan khusus untuk dapat dicegah dampak buruknya bagi umat manusia. Oleh sebab itu

sampah harus dapat dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat bagi manusia, misalnya menghasilkan produk daur

ulang dan diolasumber energi sebagai pembangkit listrik (Pirngadie, 2015). Ada beberapa konsep pemanfaatan

sampah dapat diberikan menjadi tiga, yaitu: konsep pemanfaatan kembali (recycle), penggunaan kembali materi

(reuse) dan pemulihan energi (energy recovery) yang terkandung dalam sampah.

Secara definisi Reuse adalah upaya memperpanjang penggunaan suatu produk baik dalam bentuk semula

maupun bentuk yang sudah dimodifikasi. Reuse dapat dilakukan dengan cara memperbaiki produk yang sudah rusak

atau habis masa pakainya, misal vulkanisir ban. Reuse juga dapat dilakukan dengan menggunakan kemasan suatu

produk untuk digunakan menjadi kemasan produk lain, misalnya botol air mineral yang dipakai untuk menjadi botol

cat. Pelaksanaan reuse tidak mengembalikan produk tersebut ke industri. Upaya reuse lebih dekat pada upaya

mengurangi jumlah sampah.

Proses daur ulang (recycle) sampah atau sampah yang tidak dapat dipakai lagi mulai masuk ke aliran

pengelolaan sampah. Beberapa jenis sampah seperti plastik dan kertas, dengan suatu teknologi tertentu, dapat






30 Shahrin Febrian Anwar, Ayom Buwono, Muswar Muslim / Jurnal Penelitian Transportasi Laut 21 (2019) 29-33

dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku suatu produk. Proses yang mengubah sampah tersebut menjadi bahan

baku industri lain disebut recycle atau daur ulang.

Sementara itu Pemulihan kembali (energy recovery) material atau energi dapat dilakukan melalui berbagai

bentuk. Secara prinsip recycle dan recovery mempunyai kesamaan yaitu mengembalikan kembali material ke suatu

industry sedangkan perbedaannya adalah recycle memerlukan pemisahan material yang didaur ulang dari sampah,

sedangkan recovery tidak memerlukan upaya pemisahan tersebut. Salah satu bentuk konsep recovery adalah

pemanfaatan sampah menjadi energi. Sampah mengandung material organic dan material anorganik. Energi yang

terkandung dalam fraksi organik dapat dipulihkan melalui suatu pengelolaan yang terpola.

Dalan kaitannya dengan hal ini, ada beberapa teknologi pengelolaan sampah seperti proses konversi

termokimia digunakan untuk sampah yang memiliki persentasi material organik non bio-degradable yang tinggi

serta kadar air yang rendah. Teknologi penting yang termasuk dalam kategori ini adalah: insinerasi dan

pirolisis/gasifikasi (Zhang et.al. 2012). Adapun konversi biokimia dipilih untuk sampah yang memiliki persentase

material organik biodegradable yang tinggi dan kadar air tinggi. Teknologi utama kategori ini adalah anaerobic

digestion atau sering juga disebut biometanisasi.

Parameter utama yang menentukan potensi pemulihan energi dari sampah, termasuk sampah kota, adalah

jumlah/kuantitas sampah dan karakteristik fisik kimia (kualitas) sampah (Leal-Quiros, 2004). Energi aktual yang

dihasilkan tergantung dari pengolahan spesifik dan karakteristik yang berkaitan dengan parameter utama diatas.

Karakteristik fisik dimaksud adalah ukuran (size of constituents), kepadatan (density) dan kadar air. Semakin kecil

ukuran sampah semakin mempercepat penguraian sampah tersebut.

Sampah dengan kepadatan tinggi mereflesikan kadar organik biodegradable dan kadar air yang tinggi. Disisi

lain kepadatan yang rendah menunjukkan proporsi kehadiran plastik, kertas dan bahan mudah terbakar lainnya.

Kadar air tinggi mengakibatkan fraksi sampah biodegradable lebih cepat terurai dibandingkan dalam kondisi kering.

Hal ini menunjukkan pula bahwa sampah dengan kadar air yang tinggi tidak cukup layak untuk konversi termokimia

seperti insenerasi dan pirolisis.

Parameter kimia penting yang menentukan dalam melihat potensi pemulihan energi dan kelayakan

pengolahannya melalui upaya konversi biokimia atau termokimia adalah: volatil solid, kandungan karbon, nilai

kalor, rasio C/N dan toxicity. Tabel 1 memperlihatkan parameter dan kisaran nilainya untuk menentukan metode

pengolahan sampah, dimana tabel 1 ini merupakan salah satu langkah awal untuk menganalisis pertimbangan

pemilihan teknologi.

Tabel 1. Parameter Teknis Dalam Penentuan Metode Pengolahan Sampah

Metode

Pengolahan

Sampah

Metode

Dasar

Metode

Penting

Sampah

Kisaran

Nilai

yang

Menentukan

Konversi

termokimia:

Insenerasi,

Pirolisis,

Gasifikasi

Penguraian

material

organik

dengan

pemanasan

Kadar air

Material

organik

Fix karbon

Nilai kalori

bersih

< 45%

> 40%

< 15%

> 1200

Kcal/kg

Konversi

Biokimia:

Anaerobik

digestion/

biometanisasi

Dekomposisi

material

organik

Kadar air

Material

organik

C/N rasio

>50%

>40%

25-30

Berdasarkan tabel 2, untuk kondisi sampah di Indonesia yang relatif basah, maka teknologi pemulihan energi

yang tepat diterapkan adalah Anaerobic Digestion (AD) (Damanhuri dan Padmi, 2010). AD adalah proses biologis

yang sering terjadi/dimanfaatkan pada pengolahan air limbah untuk mendegradasi dan menstabilkan lumpur. Secara

umum AD sudah lama digunakan, khususnya di daerah perdesaan, untuk memproduksi biogas yang hasilnya

dipakai untuk memasak dan penerangan. Di negara Cina dan India, AD dengan skala kecil sudah banyak dipakai

untuk mengolah limbah rumah tangga sekaligus untuk mendapatkan biogasnya. Sedangkan untuk skala besar

(perkotaan), saat ini sudah banyak negaranegara maju di Eropa yang menerapkan metoda ini untuk mengelola

sampah perkotaannya sekaligus mendapatkan hasil samping berupa biogas yang dimanfaatkan untuk penggerak

generator listrik (Dewi, 2017).


Tabel 2. Teknologi Pemanfaatan Sampah Menjadi Energi

Media Pengolahan Jenis Limbah Hasil

Sampah Kering

Kadar Air (< 20%):

- Sampah rumah tangga

- Sampah perkantoran

- Sampah daerah komersil

Sampah industri

Produk yang

dihasilkan:

- Uap

- Listrik

- Debu

Sampah Kering ke Lembab

Kadar Air (< 50%):


- Sisa makanan

- Sampah pertanian

Low Med

BTU

- Gas

- Arang

Sampah Lembab ke Basah

Kadar Air (> 50%):


- Sisa makanan

- Sampah pertanian

Medium BTU

- Gas

- Compos

Biodegradasi unsur-unsur organik adalah hal yang umum terjadi di alam, proses ini selalu melibatkan

mikroorganisme. Jika material organik diuraikan oleh bakteri aerob maka prosesnya disebut oksidasi dan

menghasilkan CO2 dan H2O. Apabila prosesnya dilakukan oleh mikroorganisme anaerob, dengan tanpa kehadiran

oksigen, maka bahan organic didegradasi oleh mikroba tersebut menjadi CO2 dan Methan AD pada material organic

dilakukan oleh sekumpulan mikroorganisma secara sinergis. Proses digestion terdiri dari 4 tahapan, yaitu:

Hydrolisys, Acidogenesis, Acetogenesis, dan Methanogenesis, tahapan tersebut diperlihatkan pada Gambar 1.

Proses hydrolysis, protein makro molekul berukuran besar, seperti lemak dan polimer karbohidrat (sukrosa

dan tepung) dipecah melalui proses hidrolysis menjadi asam amino, asam lemak, dan gula. 2. Berikutnya, zat/unsur

hasil proses hydrolysis tersebut difermentasikan dalam proses acidogenesis untuk membentuk tiga, empat dan lima

carbon volatile fatty acid, seperti lactic, butyric, propionis dan asam volaric. 3. Tahap selanjutnya adalah

acetogenesis. Pada proses ini bakteri mengkonsumsi hasil fermentasi dan menghasilkan asam asetat, karbon

dioksida, dan hidrogen. 4. Terakhir, organisma methanogenetik mengkonsumsi asetat, hidrogen, dan karbon

dioksida untuk memproduksi methan. Terdapat tiga senyawa biokimia yang terjadi pada tahapan methanogenesis

ketika memproduksi gas methan, pola tersebut adalah:

1. Acetotrophic methanogenesis : 4 CH3COOH → 4 CO2 + 4 CH4

2. Hydrogenotrophic methanogenesis : CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O

3. Methylotropicmethanogenesis : 4 CH3OH + 6 H2 → 3 CH4 + 2 H2O

Gambar 1. Proses dan Pola Anaerobic Digestion


Penelitian ini mencoba membantu pemerintah dalam penanganan tersebut dengan membuat sebuah teknologi

pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat

perkotaan. Salah satu teknologi pemanfaatan sampah adalah teknologi plasma seperti yang telah dilakukan peneliti

Minutillo et. al. (2009) dan Umberto Arena (2012) yang membahas tentang teknologi proses gasifikasi plasma untuk

pengolahan sampah. Penelitian ini melakukan desain kapal atau benda terapung di air yang dapat berfungsi sebagai

alat pengolah limbah yang di konversi menjadi sebuah energi yang akhirnya dirubah menjadi energi listrik. Kapal

pembangkit listrik berbasis limbah ini yang merupakan penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini yang

rencananya output dari pengolahan listrik dari Genset diatas kapal pembangkit listrik tersebut akan digunakan untuk

mengaliri listrik ke wilayah penelitian yaitu DKI Jakarta.

Gambar 2. Kapal Rancangan

2. Metode

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan blok diagram masing-masing alat konversi energi dengan

efisiensi masing-masing seperti diperlihatkan pada Gambar 3. Asumsi efisiensi boiler sampah dibuat berdasarkan

harga tipikal boiler batubara yang beroperasi dengan sistem yang sama. Asumsi ini dianggap realistis karena

pertimbangan efisiensi boiler batubara konvensional yang dapat mencapai 85%. Sedangkan efisiensi turbin uap

dibuat berdasarkan efisiensi siklus Rankine yang berkisar antara 25%-30%. Maka dipilih angka 25% untuk faktor

keamanan dalam perhitungan dan efisiensi generator dipilih 90%. Untuk tingkat efisiensi pada boiler atau ketel uap

tingkat efisiensinya berkisar antara 70% hingga 90%.

Gambar 3. Blok Diagram Proses


Menurut data BPS (2016), Jumlah Sampah yang masuk ke TPA setiap hari adalah sebesar 11.686,56 ton/hari

dan Nilai NCV hasil perhitungan sebesar 5.706,5 kcal/kg. Perhitungan Potensi Energi Listrik menggunakan teori

Ducharme dan Themelis (2010) yang dihasilkan dari sampah adalah sebagai berikut:

Energi thermal masuk boiler (E) = Nilai kalor x Jumlah sampah

KW

jamharitonkgharitonkgkcalE 61,479.229.3

42.860

24/1/1000/56,11686/5,5706

Catatan: 860,42 merupakan konversi satuan

Daya bersih (Wnet) = Energi thermal masuk boiler x ηb x ηt x ηg

MWKWWnet 306,58132,306.5819,025,08,061,479.229.3


4. Kesimpulan

Berdasarkan data pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dari tahun

2017-2018 jumlah sampah untuk wilayah DKI Jakarta yaitu 11.686.56 ton per hari dapat menghasilkan daya listrik

sebesar 581,306 MW atau 15,5% dari kapasitas terpasang untuk wilayah DKI sebesar 3748,40 MW. Dengan

demikian dengan adanya pemanfaatan sampah ini beban pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN dapat

berkurang.

Daftar Pustaka

Arena, U. 2012. Process and technological aspects of municipal solid waste gasification. A review. Waste

management, 32(4), 625-639.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2016. Jakarta dalam Angka. ISSN: 0215.2150, Nomor Publikasi:

31000.1601, Katalog BPS/BPS Catalogue: 1102001.31.

Damanhuri, E., & Padmi, T. 2010. Pengelolaan sampah. Diktat kuliah TL, 3104, 5-10.

Dewi, R. P. 2015. Studi Potensi Pemanfaatan Sampah Organik Tpa Banyuurip Tegalrejo Sebagai Salah Satu Sumber

Energi. Jurnal Teknik Mesin Mercu Buana, 6(3), 155-157.

Ducharme, C., & Themelis, N. 2010. Analysis of thermal plasma-assisted waste-to-energy processes. In 18th Annual

North American Waste-to-Energy Conference (pp. 101-106). American Society of Mechanical Engineers

Digital Collection.

Leal-Quirós, E. (2004). Plasma processing of municipal solid waste. Brazilian Journal of Physics, 34(4B), 1587-

1593.

Minutillo, M., Perna, A., & Di Bona, D. 2009. Modelling and performance analysis of an integrated plasma

gasification combined cycle (IPGCC) power plant. Energy Conversion and Management, 50(11), 2837-2842.

Pirngadie, B. H., Unpas, D. P., & Supriatna, N. K. 2015. Potensi Pemanfaatan Sampah Menjadi Listrik Di TPA

Cilowong Kota Serang Provinsi Banten. Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, 14(2), 103-116.

Zhang, Q., Dor, L., Fenigshtein, D., Yang, W., & Blasiak, W. 2012. Gasification of municipal solid waste in the

Plasma Gasification Melting process. Applied Energy, 90(1), 106-112.







1411-0504 / 2548-4087 ©2017 Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan


Analisis Manfaat dalam Proyek Pengerukan Studi Kasus: Alur Pelayaran

Surabaya Timur

Analysis Benefits in Dredging Project A case study in East Surabaya Channel

Alland Adrian Josep*

Mahasiswa Manajemen Proyek, Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Jl. Cokroaminoto No. 12 A, Surabaya


Abstrak

Pesisir pantai, penyeberangan laut, dan alur pelayaran memainkan peran penting dalam transportasi laut.

Sebagian besar kargo yang diangkut adalah angkutan domestik dan internasional. Transportasi laut telah mendapatkan

perhatian selama bertahun-tahun karena dinilai hemat energi dan bahan bakar, terdapat peningkatan minat dalam

memperluas rute perdagangan melalui laut untuk pengiriman barang domestik. Karena draf berlayar kapal terkait

langsung dengan tonase yang dimuat, kedalaman saluran yang diperlukan untuk memastikan kapasitas angkut yang

memadai. Tantangan bagi para pengambil keputusan adalah untuk secara optimal mengalokasikan pengeluaran berupa

biaya pengerukan alur pelayaran di seluruh jaringan alur pelayaran yang luas untuk memaksimalkan manfaat secara

nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep manfaat jika proyek pengerukan alur pelayaran

dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, manfaat pengerukan adalah

meningkatkan keamanan dan keselamatan alur pelayaran, meningkatkan kelayakan transportasi laut, meningkatkan

stabilitas pergerakan barang, meningkatkan konektivitas antar pelabuhan, meningkatkan pembangunan infrastruktur

pelabuhan, meningkatkan dimensi kapal yang dapat memasuki pelabuhan, meningkatkan stabilitas kinerja pelabuhan,

meningkatkan jumlah kapal yang dapat memasuki pelabuhan, menurunkan laju sedimentasi di saluran akses,

mengurangi pergantian waktu kapal, meningkatkan efisiensi kinerja pelabuhan, menurunkan biaya pelabuhan, dan

meningkatkan pendapatan operator pelabuhan.

Kata kunci: Alur Pelayaran, Manfaat, Proyek Pengerukan, Alur Pelayaran Surabaya Timur

Abstract Coastal, waterways, and channels play an important role in a freight transportation. Most of cargo

transported through coastal ports is domestic and international freight. The waterways transportation system has

gained attention for years because it is energy and fuel efficiency, there is increasing interest in expanding

waterborne trade routes for domestic freight shipments. Since a vessel's sailing draft is directly related to the loaded

tonnage, adequate channel depths are necessary to ensure sufficient carrying capacities. The challenge to decision

makers is to optimally allocate the Harbor Maintenance Fund dredging outlays across the vast waterway network to

maximize benefits nationwide. This study aimed to identify the concept benefits caused if the Access Channel dredging

project is carried out. Based on the results of the analysis, the concept benefits are enhancing shipping security and

safety, increasing the feasibility of sea transportation, increasing stability of goods movements, increasing

connectivity between ports, increasing port infrastructure development, increasing the dimensions of ships that can

enter ports, increasing port performance stability, increasing the number of vessels that can enter ports , decreased

sedimentation rates in access channel, reduced vessel round time turnover, increased port performance efficiency,

lower port costs and increased port operator revenues.

Keywords: access channel, benefits, dredging projects, East Surabaya Channel

1. Pendahuluan

Pelabuhan merupakan pintu gerbang pergerakan barang, dimana perkembangan angkutan barang melalui

transportasi laut menguasai 80% pangsa pasar dunia. Pintu gerbang pergerakan barang ini menangani pergerakan

impor maupun ekspor. Selain bongkar muat, sarana alur pelayaran memegang peranan yang sangat penting bagi






35 Alland Adrian Josep / Jurnal Penelitian Transportasi Laut 21 (2019) 34-39

kelancaran arus kapal dari dan menuju pelabuhan. Karena pergerakan muatan kapal berbanding lurus dengan jumlah

tonase barang, kedalaman alur laut sangat penting untuk menjamin kapasitas barang yang dibawa kapal.

Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) merupakan penghubung Pelabuhan Tanjung Perak serta pelabuhan

lain di wilayah Aalur Pelayaran Barat Surabaya (APTB) dengan pelabuhan di Jawa Timur bagian timur antara lain

pelabuhan Pasuruan, Probolinggo, Panarukan, Kalbut Situbondo, Branta Pamekasan, Kalianget Sumenep dan

Banyuwangi. Pada Tahun 2017 Kementerian Perhubungan melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak

menyusun Studi Investigasi & Desain (SID) Alur Pelayaran Timur Surabaya. Berdasarkan SID tersebut diketahui

bahwa kondisi eksisting APTS memiliki panjang 37,04 km dan kedalaman rata-rata minimal -3,5 m LWS.

Secara umum proses percepatan pendangkalan di alur pelayaran sekitar daerah Pelabuhan disebabkan karena

perubahan keseimbangan kawasan pesisir yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (Firdaus et.al.,2013).

Pengembangan wilayah di kawasan daratan pantai dan pembangunan bangunan pantai merupakan salah satu faktor

yang berkonstribusi terhadap peningkatan proses pendangkalan dan erosi. Berdasarkan pemetaan Direktorat Geologi

Tanah Lingkungan (1999) dalam Rahmayani (2012).

Gambar 1. Peta Alur Pelayaran Barat dan Timur Surabaya

Pada Tahun 2018 Menteri Perhubungan menetapkan Alur Pelayaran Timur Surabaya melalui Keputusan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 821 Tahun 2018 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem

Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Timur

Surabaya (APTS). Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan hasil SID maka Alur Pelayaran Timur Surabaya

direncanakan untuk dikeruk menjadi kedalaman minimal -5 m LWS.

Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki maka perlu adanya suatu pemilihan alternatif proyek-proyek apa

saja yang menjadi prioritas pelaksanaan. Proyek-proyek yang memberi manfaat signifikan bagi masyarakat dan

pengguna jasa akan dilaksanakan terlebih dahulu. Indikator keberhasilan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah

adalah memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pada proyek pemerintah, manfaat (benefit) seringkali tidak dapat

diukur dengan jelas karena tidak berorientasi pada keuntungan akan tetapi kepada manfaat umum yang diperoleh

dengan adanya proyek tersebut, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi manfaat (benefit)

yang ditimbulkan apabila proyek pengerukan alur pelayaran timur Surabaya dilaksanakan

2. Metode Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dimana untuk mendapatkan informasi dan membuat

deskripsi mengenai situasi dan kejadian secara sistematis tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Dalam hal ini

melakukan kegiatan penelitian untuk mengamil data sekunder untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah proses

kegiatan pengerukan berlangsung.

Tahapan dalam penelitian ini dengan melakukan identifikasi manfaat-manfaat yang signifikan diperlukan

untuk melakukan analisis biaya dan manfaat yang merupakan salah satu kriteria pengambilan keputusan dalam

pelaksanaan proyek. Analisis biaya dan manfaat merupakan pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang

memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya

dalam bentuk uang dan total manfaat dalam bentuk uang (Dunn, 2003). Akan tetapi pada penelitian ini tidak sampai

tahap melakukan analisis biaya dan manfaat, pada penelitian ini hanya sampai pada tahap identifikasi manfaat.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang bertujuan untuk mencari faktor-faktor signifikan yang menjadi


manfaat dari proyek pengerukan alur pelayaran timur Surabaya berdasarkan teori-teori yang sudah ada dan jurnal-

jurnal yang terkait dengan topik lingkup pengerukan alur pelayaran (gambar 2).

Gambar 2. Skema Lingkup Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan (Raga, 2015)

Lingkup pekerjaan pengerukan alur pelayaran merupakan pilihan dari capital, maintenance, rock dredging atau

reclamation. Selanjutnya melakukan pemenuhan persyaratan minimum navigasi di alur pelayaran, maka perlu

dilakukan pekerjaan pelaksanaan dan proses pengerukan. Peran hidrografi dalam pelaksanaan survei untuk pekejaan

pengerukan antara lain penentuan posisi, pengukuran kedalaman dan water level.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan studi literatur dengan menelaah teori-teori yang sudah ada dan jurnal-

jurnal yang terkait dengan manfaat pengerukan alur pelayaran. Hasil dari berbagai studi literatur ini akan digunakan

untuk mengidentifikasi konsep manfaat proyek pengerukan Alur Pelayaran Timur Surabaya.


Alur Pelayaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, alur pelayaran adalah

perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk

dilayari. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta Navigasi dan buku petunjuk-pelayaran serta diumumkan oleh

instansi yang berwenang. Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal di lintasan sungai atau danau.

Keberadaan alur pelayaran di pelabuhan salah satunya ditandai dengan adanya sarana bantu navigasi pelayaran yang

berfungsi sebagai penanda batas dari alur pelayaran, ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Model 3 Dimensi Alur Pelayaran

Pengerukan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 pekerjaan pengerukan adalah pekerjaan mengubah dasar

perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar laut/perairan

yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. Kegiatan untuk membuat alur pelayaran serta merawat alur pelayaran

adalah melalui pekerjaan pengerukan pada alur pelayaran dengan menggunakan peralatan, ilustrasi dilihat pada

gambar 4.

Lingkup Pekerjaan

Pengerukan Alur Pelayaran

Pelabuhan

Persyaratan Navigasi di alur

pelayaran

• Kedalaman alur pelayaran

•Lebar alur pelayaran

Pelaksanaan dan Proses

Pengerukan

(maintenance dredging)

Pelaksanaan Survei Hidrogafi

• Penentuan Posisi

• Pengerukan Kedalaman

•Water Level

Tipe Pekerjaan Pengerukan:

Capital Dredging

Maintenance Dregding

Rock Dredging

Reclamation


Gambar 4. Pekerjaan Pengerukan di Kolam Pelabuhan

Menurut Andriawati, et, al (2015) pengerukan adalah pekerjaan perbaikan daerah perairan terutama dalam

masalah penggalian sedimen dibawah permukaan air dan dapat dilaksanakan baik dengan tenaga manusia maupun

dengan alat berat, kecuali pada hal-hal khusus pengerukan menggunakan kapal keruk. Tujuan pekerjaan pengerukan

adalah untuk berbagai macam keperluan, diantaranya (Rochmanhadi, 1992) yaitu Memperdalam dasar sungai / laut;

Memperbesar penampang sungai; Mengambil material pasir laut untuk keperluan urugan / fill untuk keperluan

bangunan ataupun reklamasi tanah; Mengambil material / tanah / lumpur di dasar sungai untuk keperluan

penambangan; Keperluan navigasi; Pengendalian banjir / pengambilan material di muara sungai (delta); Rekayasa

konstruksi dan reklamasi; Pemeliharaan pesisir / pantai; Instalasi dan perawatan pipa bawah laut (pipeline).

Sedangkan menurut Eisma (2006) pekerjaan pengerukan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu

Pengerukan awal (capital dredging) yang dilakukan pada tipe tanah yang telah lama mengendap. Pengerukan jenis ini

biasanya digunakan dalam pengerjaan pelabuhan, alur pelayaran, waduk, atau area yang akan digunakan sebagai

industri; Pengerukan perawatan (maintenance dredging) yang dilakukan pada tipe tanah yang belum lama mengendap.

Pengerukan ini dilakukan untuk membersihkan siltation yang terjadi secara alami. Pengerukan ini biasanya diterapkan

pada perawatan alur pelayaran dan pelabuhan; Pengerukan ulang (remedial dredging) yang dilakukan pada wilayah

yang telah dikeruk namun mengalami kesalahan, biasanya berupa kesalahan kedalaman.

Penelitian Terdahulu

Kenneth N. Mitchell (2009) dalam penelitiannya menjelaskan tentang beberapa pengaruh dari pengerukan dan

pemeliharaan alur pelayaran. Adapun pengaruh tersebut berupa keamanan dan keselamatan bagi perjalanan kapal-

kapal yang berukuran besar, kelayakan transportasi laut, kestabilan pergerakan barang serta komoditas dalam

mendukung perekonomian. IADC & IAPH (2010) dalam buku berjudul Dredging for Development menjelaskan

bahwa pengerukan diperlukan untuk membangun dan memelihara jalur keluar masuk pelabuhan. Pengerukan harus

dilakukan karena menjadi bagian penting dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan wilayah di sekitar

pelabuhan. Pengerukan memiliki peran untuk membangun konektivitas dari pelabuhan ke daerah sekitar.

Cahyo Eko Putranto (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat keuntungan dari pengerukan alur

pelayaran yaitu dimensi kapal yang mampu melewati alur akan lebih besar dari sebelumnya serta dengan adanya

pengelolaan alur yang baik melalui pengerukan akan memudahkan kapal-kapal yang akan sandar dan meninggalkan

dermaga. Robert B. Wetta & William H. Hanson (2011) dalam jurnalnya menjelaskan beberapa pengaruh dari

pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran. Adapun pengaruh tersebut berupa tingkat perdagangan global yang

dapat meningkatkan ekonomi dan sosial, pengaruh pada sistem kerja di pelabuhan, serta keamanan nasional dan

kekuatan angkatan militer di laut. Pengerukan alur pelayaran juga dapat digunakan untuk memelihara kinerja

pelabuhan agar tetap stabil.

Ports Australia (2014) dalam artikelnya yang berjudul Dregding and Australian Ports (Subtropical and

Tropical Ports) menjelaskan bahwa Pemeliharaan dan pertumbuhan ekonomi bergantung langsung pada perdagangan

di laut. Alur pelayaran merupakan bagian penting dalam pengoperasian pelabuhan. Pendalaman dan pelebaran alur

pelayaran diperlukan untuk memastikan pelabuhan bisa mengakomodasi peningkatan jumlah kapal yang masuk ke

pelabuhan.

Paulus Raga (2015) pada penelitiannya menjelaskan mengenai dampak pengerukan dan reklamasi dalam

pengoperasian pelabuhan di Indonesia yaitu Pemeliharaan alur laut melalui pengerukan diperlukan guna menjamin

kelancaran distribusi barang dan penumpang; Perencanaan alur pelayaran yang baik dapat mempercepat produktivitas

bongkar muat di pelabuhan, kelancaran pergerakan kapal dan faktor keselamatan kapal yang berlayar; Material hasil

pengerukan dapat digunakan untuk material pekerjaan reklamasi.

Ernesto Silitonga (2016) pada penelitiannya menjelaskan bahwa pengerukan alur pelayaran dan kolam

pelabuhan bermanfaat untuk mengurangi pendangkalan yang diakibatkan oleh sedimentasi. Sementara itu Heri

Rosyidi (2016) menggunakan metode pengembangan model dalam menganalisis dampak pengerukan alur pelayaran

Barat Surabaya. Berdasarkan pengembangan model, apabila dilakukan pengerukan terhadap alur pelayaran akan


memberi dampak antara lain Pengurangan Turn Round Time kapal; Peningkatan efisiensi kinerja pelabuhan;

Penurunan biaya pelabuhan; Peningkatan pendapatan operator pelabuhan.

Muhammad Rizqi Simatupang (2016) melakukan analisis operabilitas alur pelayaran pada alur pelayaran Barat

Surabaya. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa revitalisasi alur pelayaran memberikan pengaruh antara lain

Jumlah kapal yang dapat bergerak tanpa tergantung pada pasang surut akan lebih besar sehingga mengurangi waktu

tunggu kapal; Berkurangnya batasan gerak dari kapal-kapal yang mempunyai draft besar; Pelabuhan-pelabuhan dapat

menerima kapal yang berukuran besar; Meningkatkan faktor keselamatan pelayaran, dan mengantisipasi

perkembangan kunjungan kapal.

Berdasarkan hasil identifikasi literatur, dapat disimpulkan manfaat kegiatan pengerukan alur pelayaran, terbagi

menjadi empat manfaat besar, yaitu manfaat perencanaan transportasi berupa, peningkatan (standar) kelayakan

transportasi laut, konektivitas antar simpul pelabuhan, pengembangan infrastruktur pelabuhan, selanjutnya sisi

operasional pelabuhan yaitu Peningkatan Kestabilan Kinerja Pelabuhan; Peningkatan Jumlah Kapal Yang Dapat

Masuk Ke Dalam Pelabuhan; Pengurangan Turn Round Time Kapal; Peningkatan Efisiensi Kinerja Pelabuhan;

Penurunan Biaya Di Pelabuhan; dan Peningkatan Pendapatan Operator Pelabuhan. manfaat sisi keselamatan pelayaran

yaitu Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran dan manfaat sisi sistem perkapalan yaitu Peningkatan

Kestabilan Pergerakan Barang; Peningkatan Dimensi Kapal Yang Dapat Masuk Ke Dalam Pelabuhan.

Tabel 1. Konsep Manfaat Proyek Pengerukan Alur Pelayaran Timur Surabaya

4. Kesimpulan

Konsep manfaat yang dapat diperoleh apabila pengerukan alur pelayaran Timur Surabaya dilaksanakan. Secara

umum manfaat pengerukan pada alur pelayaran yang dilakukan secara teratur yaitu mendukung Keselamatan

pelayaran, Perencanaan Transportasi, meningkatkan pemanfaatan Sistem Perkapalan, dan meningkatkan operasional

pelabuhan.

Kategori Manfaat Manfaat Literatur

Keselamatan Peningkatan Keamanan dan Keselamatan

Pelayaran

Kenneth N. Mitchell

(2009); Robert B.

Wetta & William H.

Hanson (2011)

Paulus Raga (2015)

Muhammad Rizqi

Simatupang (2016)

Perencanaan Transportasi Peningkatan Kelayakan Transportasi Laut Kenneth N. Mitchell

(2009)

Perencanaan Transportasi Peningkatan Konektivitas Antar Pelabuhan IADC & IAPH

(2010)

Perencanaan Transportasi Peningkatan Pengembangan Infrastruktur

Pelabuhan

IADC & IAPH

(2010)

Sistem Perkapalan Peningkatan Kestabilan Pergerakan Barang Kenneth N. Mitchell

(2009); Paulus Raga

(2015)

operasional pelabuhan Peningkatan Kestabilan Kinerja Pelabuhan Robert B. Wetta &

William H. Hanson

(2011); Paulus Raga

(2015)

operasional pelabuhan Peningkatan Jumlah Kapal Yang Dapat

Masuk Ke Dalam Pelabuhan

Ports Australia (2014)

Muhammad Rizqi

Simatupang (2016)

operasional pelabuhan Penurunan Tingkat Sedimentasi Di Alur

Pelayaran

Ernesto Silitonga

(2016)

operasional pelabuhan Pengurangan Turn Round Time Kapal Heri Rosyidi (2016)

Muhammad Rizqi

Simatupang (2016)

operasional pelabuhan Peningkatan Efisiensi Kinerja Pelabuhan Heri Rosyidi (2016)

operasional pelabuhan Penurunan Biaya Di Pelabuhan Heri Rosyidi (2016)

operasional pelabuhan Peningkatan Pendapatan Operator

Pelabuhan

Heri Rosyidi (2016)


Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih penulis ucapkan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya dan

jajarannya yang membantu penulis dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Andriawati, I. D., Rispiningtati, & Juwono, P. T. 2015. Efektifitas Kegiatan Pengerukan Sedimen Waduk Wonogiri

Ditinjau Dari Nilai Ekonomi. Jurnal Teknik Pengairan. Volume 6. Nomor 1. Mei 2015. hal. 55-65.

Dunn, W. N. 2003. Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Eisma, D. 2006. Dredging In Coatal Water. London. Taylor & Franncis plc.

Firdaus, S. R., Saputro, S., & Satriadi, A. 2013. Studi Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas

Semarang. Journal of Oceanography, 2(3), 274-279.

IADC & IAPH. 2010. Dredging for Development 6th Edition. Netherlands: Opmeer Drukkerij bv, The Hague.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. 2017. Studi Investigasi dan Desain (SID) Alur

Pelayaran Timur Surabaya. Surabaya. Indonesia.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 821 Tahun 2018 tentang Penetapan Alur-

Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya

di Alur-Pelayaran Timur Surabaya (APTS), Jakarta.

Mitchell, K. N. 2009. “Dept-Utilization Analysis For Estimating Economic Activity Supported By Dredging”, Terra

Et Aqua, Vol. 116, hal. 22-30.

Pemerintah Republik Indonesia.2010. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian, Jakarta

Ports Australia. 2014. Dredging and Australian Ports Subtropical and Tropical Ports April 2014. Australia. Port

Headland Port Authority.

Putranto, C. E. 20011. Studi Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Alur Pelayaran Barat

Surabaya, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Raga, Paulus. 2015. Dampak Pengerukan dan Reklamasi Dalam Pembangunan Pengoperasian Pelabuhan di

Indonesia. Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Volume 17. Nomor 4. Desember 2015. hal. 179-187

Rahmayani, Selvia. 2012. Kajian Pola Arus Akibat Pengembangan Breakwater Di Pelabuhan Tanjung Emas

Semarang.UNDIP. Semarang

Rochmanhadi. 1992. Kapal-Keruk dan Pengerukan. Semarang. Yayasan Gema Aproteknika.

Rosyidi, H. 2016. Analisis Dampak Pengerukan Alur Pelayaran Pada Daya Saing Pelabuhan Studi Kasus: Pelabuhan

Tanjung Perak Surabaya. Tugas Akhir. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

Silitonga, E. 2016. Reutilisasi Sedimen Hasil Pekerjaan Pengerukan Sebagai Material Baru Dalam Pekerjaan

Pembangunan Jalan. Jurnal Education Building. volume 2. nomor 1. Juni 2016. hal.94-104.

Simatupang, M. R. 2016. Analisis Operabilitas Alur Pelayaran Dengan Pendekatan Simulasi Diskrit Studi Kasus :

Alur Pelayaran Barat Surabaya. Tugas Akhir. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jakarta.

Wetta, R. B. & William H. H. 2011. How Does Dredging Effect The Economy?. Proceedings. WEDA XXXI

Technical Conference TAMU 42 Dredging Seminar. hal. 188-203.

, nomor 1, juni 2019 issn no.1411- 0504 stt no....

Documents