yurisprudensi ma 530 pk pdt 2011

31
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N No. 530 PK/Pdt/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS, berkantor di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herni Sulasti, SH.,MH dan kawan-kawan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas, berkantor di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding ; m e l a w a n : YOHANES WIDIANA, DIREKTUR UTAMA PT. GRAHA CIPTA GUNA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. GRAHA CIPTA GUNA, beralamat di Jalan Dr. Angka (Komplek Tirta Kembar) Purwokerto ; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2443 K/Pdt/2008 tanggal 27 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa pada tahun 1986 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian mendirikan bangunan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ; 2. Bahwa berdasarkan perjanjian mendirikan bangunan sebagaimana tersebut dalam posita di atas, Tergugat memberi ijin kepada Penggugat atas biaya Penggugat untuk mendirikan Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Upload: daniel-putra-sentosa

Post on 08-Aug-2015

215 views

Category:

Documents


18 download

TRANSCRIPT

Page 1: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 530 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS, berkantor

di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Herni Sulasti, SH.,MH dan kawan-kawan, Bagian

Hukum Setda Kabupaten Banyumas, berkantor di Jalan

Kabupaten Nomor 1, Purwokerto ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/

Pembanding ;

m e l a w a n :

YOHANES WIDIANA, DIREKTUR UTAMA PT. GRAHA CIPTA

GUNA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. GRAHA

CIPTA GUNA, beralamat di Jalan Dr. Angka (Komplek Tirta

Kembar) Purwokerto ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/

Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah

Agung No. 2443 K/Pdt/2008 tanggal 27 Oktober 2009 yang telah berkekuatan

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut

:

1. Bahwa pada tahun 1986 Penggugat dan Tergugat sepakat

untuk mengadakan perjanjian mendirikan bangunan yang

dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ;

2. Bahwa berdasarkan perjanjian mendirikan bangunan

sebagaimana tersebut dalam posita di atas, Tergugat memberi

ijin kepada Penggugat atas biaya Penggugat untuk mendirikan

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 2: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m² (dua

puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang

terletak di Komplek Pertokoan Kebondalem, di Kelurahan

Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten

Banyumas yang terdiri dari :

1. Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m² (sembilan ribu

seratus lima meter persegi) yang terdiri dari :

a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan ;

b. Permainan Ketangkasan ;

c. Panggung Hiburan ;

2. Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan

Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m² (tujuh ribu dua

ratus enam puluh enam meter persegi) ; Pertokoan berikut

Rumah Tinggal bertingkat, Supermarket bertingkat dengan luas

4.266 m² (empat ribu dua ratus enam puluh enam meter

persegi) ;

Dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

3. Bahwa atas pembangunan sebagaimana tersebut dalam posita

angka 2 angka 1, 2 dan 3 di atas, Penggugat memperoleh Hak

Pengelolaan dari Tergugat untuk mengelola bangunan-

bangunan tersebut yaitu :

a. Taman Hiburan Rakyat selama 20 (dua puluh) tahun ;

b. Pertokoan, Toko berikut Rumah Tinggal bertingkat dan

Supermarket selama 30 (tiga puluh) tahun ;

c. Perkiosan selama 15 (lima belas) tahun ;

4. Bahwa disamping ijin yang diberikan sebagaimana tersebut

dalam angka 2 di atas, untuk keperluan pembangunan

tersebut Tergugat memberi ijin pula kepada Penggugat atas

biaya Penggugat untuk membongkar kios-kios Pasar

Sarimulyo, bangunan Sekolah Dasar I dan IV Purwokerto Lor,

serta Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan Ranting

Purwokerto Lor dengan kewajiban Penggugat yaitu sebagai

berikut :

a. Membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar ;

b. Membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan

Kebudayaan ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 3: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

c. Membangun 15 (lima belas) unit kios di Komplek Pasar Sarimulyo

Kebondalem ;

5. Bahwa atas kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut

dalam posita angka 4 huruf a, b dan c di atas, maka Penggugat

telah melaksanakan kewajibannya yaitu :

a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang

terletak di Jalan Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto,

sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-lrsyad 02 ;

b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan

Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di JaIan Dr. Suparno

No.17 Purwokerto, sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan

Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur Pemerintah

Kabupaten Banyumas ;

c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang

terletak di Jalan KH. Syafei Purwokerto ;

6. Bahwa setelah kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut

dalam posita angka 5 huruf a, b dan c di atas dipenuhi dengan

baik, kemudian Penggugat membebaskan dan mengosongkan

obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 di

atas dengan biaya dari Penggugat ;

7. Bahwa setelah Obyek Sengketa tersebut dibebaskan dan

dikosongkan, kemudian Penggugat mulai melakukan

pembangunan sebagaimana tersebut dalam posita angka 2

angka (1), (2) dan (3) di atas ;

8. Bahwa namun sebelum pembangunan tersebut selesai,

Tergugat melakukan perbuatan yang menyebabkan Penggugat

tidak dapat melaksanakan pembangunan yaitu dengan, cara

pada tahun 1987 Tergugat menjadikan obyek sengketa yang

telah dibebaskan dan dikosongkan oleh Penggugat, sebagai

lokasi penempatan para pedagang kaki lima (PKL) sampai

sekarang dimana di atas sebagian obyek sengketa oleh

Tergugat telah didikan bangunan-bangunan sebagai tempat

berjualan bagi para pedagang kaki lima (PKL) ;

9. Bahwa selain perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam

posita angka 8 di atas, Tergugat sebenarnya mempunyai

kewenangan dan kemampuan untuk memindahkan para

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah ditempatkan dari

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 4: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebagian obyek sengketa dalam keadaan kosong, akan tetapi

Tergugat tidak melakukan dan justru mengambil keuntungan

dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut sampai saat ini ;

10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita

angka 8 dan 9 di atas merupakan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad) dan perbuatan cidera janji (wanprestasi)

yang sangat merugikan Penggugat yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).

Bahwa perbuatan Tergugat yang menjadikan sebagian obyek sengketa

sebagai lokasi penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah

kapasitasnya sebagai organ dalam badan hukum publik (Penguasa/

Pemerintah) yang melakukan tindakan hukum administrasi pemerintahan

(beschikking) dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak atas

harta kekayaan Penggugat atas obyek sengketa ;

Bahwa Tergugat sebagai organ dalam badan hukum publik (Penguasa/

Pemerintah) yang mempunyai kewajiban untuk memindahkan para

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditempatkan dari sebagian obyek

sengketa dalam keadaan kosong, pada kenyataannya sampai saat ini

tidak mau melaksanakan (melalaikan) kewajiban tersebut ;

Bahwa penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas sebagian

obyek sengketa tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat dan

Tergugat ;

b. Perbuatan cidera janji (wanprestasi).

Bahwa disamping Tergugat berkapasitas sebagai organ dalam badan

hukum publik (Penguasa/Pemerintah), Tergugat berkapasitas pula

sebagai pihak partikelir dalam perjanjian di mana segala tindakan hukum

maupun akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut tunduk kepada

hukum perdata (privaatrechts) in concreto Pasal 1320 jo 1338

KUHPerdata sehingga kedudukan Tergugat sebagai organ dalam badan

hukum publik yang mempunyai kapasitas pemegang hak dan kewajiban

sebagai subyek hukum perdata ;

Bahwa Tergugat yang menjadikan obyek sengketa sebagai lokasi

penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa seijin dari

Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu : telah

melanggar Pasal 1 surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 sebagaimana

dalam posita angka 1 di atas, dengan tidak melakukan prestasinya untuk

menyediakan tanah seluas 20.637 m² (dua puluh ribu enam ratus tiga

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 5: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh meter persegi) sehingga obyek sengketa kurang dari luas

yang diperjanjikan ;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam

posita angka 8 dan 9 di atas, Penggugat telah menanyakan

mengenai penyelesaian kepada Tergugat di luar Pengadilan

(non litigasi), akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya ;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam

posita angka 8 dan 9 di atas, maka Penggugat mengalami

kerugian materiil yaitu dalam hal ini keseluruhan investasi

Penggugat yang telah digunakan untuk melaksanakan

kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita

angka 4 dan 5 dan hilangnya hak pengelolaan yang menjadi

hak Penggugat sampai saat ini, maka Penggugat mengalami

kerugian materiil sesuai dengan perhitungan bunga Bank

terhitung mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 (sampai

dengan Tergugat menawarkan Penyelesaian Sengketa dalam

surat No.180/11515 tanggal 11 September 2007) dengan suku

bunga yang berlaku mulai tahun 1987 sampai dengan Juni

2007 sebagai nilai wajar penggantian yaitu :

1) 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan

Jatiwinangun Gang Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang

menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02 sebagaimana tersebut

dalam posita angka 5 huruf a sebesar Rp.3.279.135.616,-

(tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembiIan juta seratus tiga

puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) ;

2) 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan

yang terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto,

sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan

Kecamatan Purwokerto Timur Pemerintah Kabupaten

Banyumas sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf

b sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat

puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh tiga

rupiah) ;

3) Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :

• 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH.

Syafei, Purwokerto sebagaimana tersebut dalam

posita angka 5 huruf c ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 6: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga

lantai ;

Sebesar Rp.18.983.646.284,- (delapan belas milyar sembilan ratus

delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus

delapan puluh empat rupiah) ;

Total kerugian Penggugat sebagai nilai wajar penggantian adaIah

sebesar Rp.3.279.135.616,- + Rp.2.148.101.123,- + Rp.18.983.646.

284,- = Rp.24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar empat ratus

sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga

rupiah) ;

13. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian materiil yaitu

kerugian yang dialami dalam hal ini total kerugian Penggugat

sebagai nilai wajar penggantian sebagaimana tersebut dalam

posita angka 12, dengan adanya gugatan ini maka Penggugat

mengalami Opportunity Loss sebesar 6% per tahun x

Rp.24.410.883.023,- = Rp. 1.464.652.981,38 (satu milyar

empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh dua

ribu sembiIan ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh

delapan sen) setiap tahun terhitung tahun 2007 sampai dengan

Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;

14. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu

nama baik Penggugat sebagai badan hukum Perseroan

Terbatas yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi

tercemar karena dianggap oleh Public Penggugat tidak mau

melaksanakan perjanjian untuk membangun obyek sengketa,

yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

15. Bahwa Tergugat juga harus dihukum untuk meneruskan

perjanjian yang belum terlaksana sebagaimana dalam posita

angka 1 di atas dengan ketentuan yaitu :

a. Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan seketika dan tanpa syarat

obyek sengketa dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) ;

b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat atas hak

pengelolaan di atas obyek sengketa yang belum dilaksanakan

sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 di atas selama 30 (tiga puluh)

tahun ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti

yang otentik maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 7: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad)

walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan

(verzet) maupun upaya hukum lainnya ;

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan isi

putusan ini, maka kami mohon agar Tergugat dihukum untuk

membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari

terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde verklaaring) sampai dengan Tergugat

melaksanakan isi putusan ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Purwokerto agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan

atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri

tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

sebagai berikut :

A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

B. Menyatakan bahwa perjanjian mendirikan bangunan yang dituangkan

dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 adalah sah ;

C. Menyatakan bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat atas biaya

Penggugat untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik Tergugat

seluas 20.637 m² (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter

persegi) yang terletak dibelakang berlokasi di komplek pertokoan

Kebondalem di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur,

Kabupaten Banyumas yang terdiri dari :

1) Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m² (sembilan ribu

seratus lima meter persegi) yang terdiri dari :

a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan

kebutuhan ;

b. Permainan ketangkasan ;

c. Panggung Hiburan ;

2) Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan dan

Tempat Parkir kendaraan dengan luas 7.266 m² (tujuh ribu

dua ratus enam puluh enam meter persegi) ;

3) Pertokoan berikut rumah tinggal bertingkat, Supermarket

bertingkat dengan luas 4.266 m² (empat ribu dua ratus enam

puluh enam meter persegi ) ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 8: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto ;

Sebelah Barat : Jalan K.H. Syafei ;

Sebelah Selatan : Jalan K.H. Syafei ;

Sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprapto ;

Selanjutnya disebut obyek sengketa ;

D. Menyatakan bahwa Penggugat memperoleh hak pengelolaan dari

Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan tersebut yaitu :

a. Taman Hiburan Rakyat selama 20 ( dua puluh ) tahun ;

b. Pertokoan, toko berikut rumah tinggal bertingkat dan Supermarket bertingkat

selama 30 (tiga puluh) tahun ;

c. Perkiosan selama 15 (lima belas tahun) ;

E. Menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu :

a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di

Jalan Jatiwinangun Gang Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang menjadi

Sekolah Dasar ;

b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan

dan Kebudayaan yang terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto,

sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Purwokerto Timur

Pemerintah Kabupaten Banyumas ;

c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan

KH. Syafei Purwokerto ;

F. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechtmatigedaad dan cidera janji (wanprestasi) yang sangat

merugikan Penggugat ;

G. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada

Penggugat sebesar Rp.24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar empat

ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga

rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun Gang

Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-lrsyad 02

sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf a sebesar

Rp.3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta

seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) ;

2) 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang

terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi

Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur

Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam posita

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 9: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 huruf b sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat

puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ;

3) Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :

• 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH. Syafei,

Purwokerto sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf c ;

• Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga lantai ;

Sebesar Rp.18.983.646.284,- (delapan belas milyar sembiIan ratus

delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus

delapan puluh empat rupiah) ;

H. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga (Opportunity

Loss) sebesar 6% per tahun x Rp.24.410.883.023,- =

Rp.1.464.652.981,38,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta

enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah

tiga puluh delapan sen) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan

Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;

I. Menyatakan bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu

nama baik Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang

ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap

oleh Publik Penggugat tidak mau melaksanakan perjanjian untuk

membangun obyek sengketa, yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua

puluh milyar rupiah) ;

J. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada

Penggugat yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

K. Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian

sebagaimana dalam posita 1 di atas dengan ketentuan yaitu :

a. Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa dari

para Pedagang Kaki Lima (PKL) ;

b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat atas

hak pengelolaan di atas obyek sengketa yang belum dilaksanakan

sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 di atas selama 30

(tiga puluh) tahun ;

L. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti

yang autentik maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat

dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada

upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (verzet) maupun upaya

hukum lainnya ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 10: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

M. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari

terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht

van gewijsde verklaaring) sampai dengan Tergugat melaksanakan isi

putusan ini ;

N. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

atau :

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. EKSEPSI ABSOLUT.

Kompentensi Absolut.

Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili

dalam perkara ini, karena dalam posita gugat angka 10 huruf a disebutkan

bahwa perbuatan Tergugat yang dianggap telah melakukan perbuatan

melawan hukum (Onrechtmatigedaad) adalah perbuatan Tergugat yang

menjadikan obyek sengketa sebagai lokasi penempatan Pedagang Kaki

Lima adalah dalam kapasitasnya sebagai organ dalam Badan Hukum Publik

(Penguasa/Pemerintah) yang melakukan tindakan hukum administrasi

pemerintah (Beschikking) yang dianggap perbuatan Tergugat tersebut telah

merugikan Penggugat. Oleh karena obyek gugatan merupakan perbuatan

hukum Tergugat dalam Wilayah Hukum Administrasi Negara, maka yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini adalah

Peradilan Tata Usaha Negara Semarang ;

2. EKSEPSI RELATIP.

Surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV, yaitu :

a. Dalam posita gugat angka 10 huruf a disebutkan bahwa gugatan

Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Onrecht-

matigedaad) dan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dianggap

sangat merugikan Penggugat. Namun demikian, gugatan Penggugat

pada intinya adalah didasarkan pada perjanjian kerjasama pengelolaan

pertokoan kompleks Kebondalem antara Penggugat dan Tergugat,

sehingga mestinya gugatan harus didasarkan pada wanprestasi bukan

didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad ) ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 11: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam posita gugat angka 10, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan

Tergugat pada posita angka 8 dan 9 dianggap sebagai perbuatan

melawan hukum, namun Penggugat tidak menyebutkan atau

menguraikan kualifikasi perbuatan Tergugat yang dianggap telah

melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu apakah melanggar hak

subyektif orang lain, melanggar Undang-Undang, bertindak sewenang-

wenang, lalai mengontrol pekerjaan bawahan, atau melanggar ketentuan

apa yang oleh Penggugat tidak dijelaskan secara rinci ;

c. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum,

namun Penggugat sebelumnya tidak pernah memberikan teguran

(somasi) kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut belum

waktunya untuk diajukan ;

d. Bahwa gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat, karena gugatan

Penggugat salah satunya didasarnya pada perbuatan melawan hukum

(Onrechtmatigedaad) ;

Gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige

Daad) dapat diajukan kepada subyek hukum orang pribadi, bukan

diajukan Hukum Publik (Pemerintah). Mestinya karena yang digugat

adalah Pemerintah Daerah, maka gugatan harus didasarkan pada

perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids

Daad) ;

e. Bahwa karena gugatan Penggugat di samping didasarkan pada adanya

wanprestasi, juga didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka

mestinya gugatan Penggugat juga harus ditujukan kepada para

Pedagang Kaki Lima di Pertokoan Kompleks Kebondalem Purwokerto

yang menempati sebagian obyek sengketa ;

f. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, karena perjanjian yang

dicantumkan dalam gugatannya adalah hanya perjanjian kerja sama

pengelolaan pertokoan kompleks Kebondalem Purwokerto yang ditanda

tangani tanggal 7 Maret 1986, sedangkan perjanjian tahun 1986 tersebut

telah diubah dengan perjanjian kerjasama pengelolaan pertokoan

kompleks Kebondalem Purwokerto yang ditanda tangani tanggal 21

Maret 1988, dimana dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

menyebutkan bahwa :

1) Perjanjian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

perjanjian tanggal 7 Maret 1986 ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Page 12: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2) Dengan berlakunya perjanjian ini, maka untuk surat perjanjian

tanggal 7 Maret 1986 antara pihak kesatu dan pihak kedua pada

Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (2)

dinyatakan tidak berlaku. Karena gugatan Penggugat di

samping didasarkan pada perbuatan melawan hukum, juga

didasarkan pada wanprestasi dari pelaksanaan perjanjian

tersebut di atas, maka perjanjian tertanggal 21 Maret 1988

harus juga dicantumkan dalam gugatan, karena merupakan

perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertanggal 7

Maret 1986. Dengan tidak dicantumkannya perjanjian tertanggal

21 Maret 1988 dalam gugatannya, maka surat gugatan tersebut

tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto

putusan No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tertanggal 06 Februari 2008 adalah sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

• Menyatakan hukumnya bahwa perjanjian mendirikan bangunan

yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986

adalah sah ;

• Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat memberi ijin kepada

Penggugat atas biaya Penggugat untuk mendirikan bangunan di

atas tanah milik Tergugat seluas 20.637 m² (dua puluh ribu enam

ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di belakang

berlokasi di kompleks pertokoan Kebondalem di Kelurahan

Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten

Banyumas yang terdiri dari :

1) Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m² (sembilan ribu seratus lima

meter persegi) yang terdiri dari :

a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan ;

b. Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan

dan Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m²

(tujuh ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi).

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Page 13: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

c. Pertokoan berikut rumah tinggal bertingkat, supermarket

bertingkat, luas 4.266 m² (empat ribu dua ratus enam

puluh enam meter persegi) ;

dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto ;

sebelah Barat : Jalan KH. Syafei ;

sebelah Selatan : Jalan KH. Syafei ;

sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprapto ;

• Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat memperoleh hak

pengelolaan dari Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan

tersebut yaitu :

a. Taman Hiburan Rakyat selama 20

(dua puluh) tahun ;

b. Pertokoan, toko berikut rumah

tinggal bertingkat dan Supermarket

bertingkat selama 30 (tiga puluh)

tahun ;

c. Perkiosan selama 15 (lima belas

tahun) ;

• Menyatakan hukumnya

bahwa Penggugat telah

melaksanakan

kewajibannya yaitu :

a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di

JaIan Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang menjadi

Sekolah Dasar AI-Irsyad 02 ;

b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan

dan Kebudayaan yang terletak di JaIan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto,

sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Purwokerto Timur

Pemerintah Kabupaten Banyumas ;

c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan

KH. Syafei Purwokerto ;

• Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan cidera janji (wanprestasi)

yang sangat merugikan Penggugat ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada

Penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Page 14: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua

puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun Gang

Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02

sebesar Rp.3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan

juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) ;

2) 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang

terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi

Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur

Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua

milyar seratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua

puluh tiga rupiah) ;

3) Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :

• 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH. Syafei,

Purwokerto sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf c ;

• Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan pertokoan tiga lantai ;

Sebesar Rp.18.983.646.284,- (delapan belas milyar sembilan ratus

delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus

delapan puluh empat rupiah) ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga

(Opportunity Loss) sebesar 6% per tahun x

Rp.24.410.883.023,- = Rp.1.464.652.981,38 (satu milyar

empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh

dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga

puluh delapan sen) terhitung sejak tahun 2007 sampai

dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;

• Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat juga

mengalami kerugian immateriil yaitu nama baik

Penggugat sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas

yang ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi

tercemar karena dianggap oleh Publik Penggugat tidak

mau melaksanakan perjanjian untuk membangun obyek

sengketa, oleh karena itu menghukum Tergugat untuk

membayar kerugian lmmateriil kepada Penggugat sebesar

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

• Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan

perjanjian dengan ketentuan yaitu :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Page 15: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat berkewajiban untuk

mengosongkan obyek sengketa dari para

Pedagang Kaki Lima (PKL) ;

b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan

kepada Penggugat atas hak pengelolaan di

atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian

tanggal 7 Maret 1986 ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari

terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan

hukum yang tetap sampai dengan Tergugat

melaksanakan isi putusan ini ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar semua

biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga

kini ditaksir sebesar Rp.219.000,- (dua ratus

sembilan belas ribu rupiah) ;

• Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/

Pdt/2008/PT.Smg. tanggal 26 Mei 2008 adalah sebagai berikut :

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum

Tergugat/Pembanding ;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Purwokerto tanggal 6 Februari 2008, Nomor 46/

Pdt.G/2007/PN.Pwt. yang dimohonkan banding

tersebut :

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

• Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

• Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

Page 16: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pdt/

2008 tanggal 27 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YOHANES

WIDIANA, DIREKTUR PT. GRAHA CIPTA GUNA, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama PT. GRAHA CIPTA GUNA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/

Pdt/2008/PT.Smg tanggal 26 Mei 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 06 Februari 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

• Menyatakan bahwa perjanjian mendirikan bangunan yang

dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 adalah

sah ;

• Menyatakan bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat atas

biaya Penggugat untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik

Tergugat seluas 20.637 m² (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh

tujuh meter persegi) yang terletak di belakang berlokasi di

kompleks pertokoan Kebondalem di Kelurahan Purwokerto Lor,

Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang terdiri

dari :

1. Taman Hiburan Rakyat dengan luas 9.105 m² (sembilan ribu

seratus lima meter persegi) yang terdiri dari :

a. Permainan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan ;

b. Prasarana Jalan Lingkungan, Penerangan, Penghijauan

dan Tempat Parkir Kendaraan dengan luas 7.266 m²

(tujuh rubu dua ratus enam puluh enam meter persegi).

c. Pertokoan berikut rumah tinggal bertingkat, Supermarket

bertingkat, luas 4.266 m² (empat ribu dua ratus enam

puluh enam meter persegi) ;

dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto ;

sebelah Barat : Jalan KH. Syafei ;

sebelah Selatan : Jalan KH. Syafei ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

Page 17: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur : Jalan Letjend. Suprapto ;

• Menyatakan bahwa Penggugat memperoleh hak pengelolaan dari

Tergugat untuk mengelola bangunan-bangunan tersebut yaitu :

a. Taman Hiburan Rakyat selama 20

(dua puluh) tahun ;

b. Pertokoan, toko berikut rumah

tinggal bertingkat dan Supermarket

bertingkat selama 30 (tiga puluh)

tahun ;

c. Perkiosan selama 15 (lima belas

tahun) ;

• Menyatakan bahwa

Penggugat telah

melaksanakan

kewajibannya yaitu :

a. Penggugat telah membangun 2 (dua) unit Sekolah

Dasar yang terletak di JaIan Jatiwinangun Gang Sadewo

No.1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar AI-

Irsyad 02 ;

b. Penggugat telah membangun 1 (satu) unit Kantor

Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di

JaIan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi

Kantor Dinas Pendidikan Unit Purwokerto Timur

Pemerintah Kabupaten Banyumas ;

c. Penggugat telah membangun 15 (lima belas) unit kios

yang terletak di Jalan KH. Syafei Purwokerto ;

• Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechtmatigedaad) dan cidera janji (wanprestasi) yang

sangat merugikan Penggugat ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada

Penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar

empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua

puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan

Jatiwinangun Gang Sadewo No. 1 Purwokerto, sekarang

menjadi Sekolah Dasar Al-Irsyad 02 sebesar

Rp.3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

Page 18: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam

belas rupiah) ;

2. 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan

yang terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto,

sekarang menjadi Kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan

Kecamatan Purwokerto Timur Pemerintah Kabupaten

Banyumas sebesar Rp.2.148.101.123,- (dua milyar seratus

empat puluh delapan juta seratus satu ribu seratus dua puluh

tiga rupiah) ;

3. Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :

• 15 (lima belas) unit kios yang

terletak di Jalan KH. Syafei,

Purwokerto sebagaimana

tersebut dalam posita angka 5

huruf c ;

• Bangunan Taman Hiburan

Rakyat dan pertokoan tiga

lantai ;

Sebesar Rp.18.983.646.284,- (delapan belas milyar sembilan ratus

delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus

delapan puluh empat rupiah) ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga

(Opportunity Loss) sebesar 6% per tahun x

Rp.24.410.883.023,- = Rp.1.464. 652.981,38,- (satu milyar

empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh

dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga

puluh delapan sen) terhitung sejak tahun 2007 sampai

dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;

• Menyatakan bahwa Penggugat juga mengalami kerugian

immateriil yaitu nama baik Penggugat sebagai badan

hukum Perseroan Terbatas yang ternama di Wilayah Kota

Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap oleh

Publik Penggugat tidak mau melaksanakan perjanjian

untuk membangun obyek sengketa, oleh karena itu

menghukum Tergugat untuk membayar kerugian

lmmateriil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,-

(dua milyar rupiah) ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

Page 19: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan

perjanjian dengan ketentuan yaitu :

a. Tergugat berkewajiban untuk

mengosongkan obyek sengketa dari para

Pedagang Kaki Lima (PKL) ;

b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan

kepada Penggugat atas hak pengelolaan di

atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian

tanggal 7 Maret 1986 ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari

terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan

hukum tetap sampai dengan Tergugat

melaksanakan ini putusan ini ;

• Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2443 K/Pdt/2008

tanggal 27 Oktober 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu

Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2010 kemudian terhadapnya

oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan

kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2011 diajukan

permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14 April 2011

sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 46/Pdt.G/

2007/PN.Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto,

permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 14 April 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding

yang pada tanggal 28 April 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan

kembali dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan jawaban

memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Purwokerto pada tanggal 27 Mei 2011 ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

Page 20: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan

72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo

beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan

oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali

tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara

kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal

27 Oktober 2009 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata

sebagai berikut :

A. Membuat amar putusan yang tidak selaras dengan pertimbangan hukum.

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara

kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal

27 Oktober 2099 dalam pertimbangan hukum pada paragraf kedua halaman

24 putusannya, telah mengakui secara tegas berlakunya perjanjian tanggal

21 Maret 1988 yang tiada lain addendum atas perjanjian dan tanggal 7 Maret

1986 sebagai berikut :

“Perpanjangan kontrak tanggal 7 Maret 1986 tetap mengikat tanah seluas

20.673 m2 karena addendum 21 Maret 1988 hanya tentang jangka waktu

pendirian bangunan, hak pengelolaan dan pajak tidak mengubah lahan obyek

secara keseluruhan" (kursif oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat).

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/

Penggugat dalam memori kasasinya sebagaimana dikutip pada halaman 21

dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27

Oktober 2009 juga telah mengakui berlakunya perjanjian tanggal 21 Maret

1988 sebagai berikut :

"Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut,

surat perjanjian tanggal 21 Maret 1988 adalah merupakan satu kesatuan

dan bagian tak terpisahkan dengan perjanjian tanggal 7 Maret 1986, maka

Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perjanjian

tanggal 7 Maret 1986 (perjanjian pokok) adalah tetap sah dan mengikat

perjanjian pokok yang tidak berdiri sendiri.”

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

Page 21: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(kursif oleh Pemohon Penijauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Pembanding/Tergugat).

Bahwa karena baik Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Perkara Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/

PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009 maupun Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah secara tegas mengakui

berlakunya perjanjian tanggal 21 Maret 1988 maka pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara Nomor : 46/Pdt.

G/2007/PN.Pwt tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan bahwa perjanjian

tanggal 21 Maret 1988 mengandung kekhilafan adalah salah karena jika

memang terdapat kekhilafan maka tidak mungkin Termohon Peninjauan

Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengakui secara

tegas berlakunya perjanjian tanggal 21 Maret 1988 tersebut.

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH : kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila

salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau

tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian,

ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan

tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf

mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

(Prof. Subekti, SH, Hukum Perjanjian, cetakan kesembilan belas, 2002,

PT. Intermasa, Jakarta : halaman 23 -24).

Bahwa bagaimana mungkin perjanjian tanggal 21 Maret 1988 dikatakan telah

terjadi kekhilafan sedangkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku pihak yang dianggap telah khilaf justru

secara tegas mengakui perjanjian tersebut dan tidak pernah menyatakan

bahwa dirinya telah mengalami kekhilafan tatkala membuat dan

menandatangani perjanjian tanggal 21 Maret 1988 baik dalam pemeriksaan

tingkat pertama, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas jika putusan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Purwokertodalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/2007/

PN.Pwt tanggal 6 Februari 2008 telah salah dalam pertimbangan hukumnya

sehingga adalah adil jika putusan tersebut dibatalkan.

Bahwa selayaknya amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam perkara kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/

Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009 membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal

6 Februari 2008 yang jelas-jelas telah salah dalam pertimbangan hukumnya

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

Page 22: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa perjanjian tanggal 21 Maret 1988 mengandung

kekhilafan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam Perkara Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 telah melakukan

kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ketika terdapat ketidakselarasan

antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, dimana dalam

pertimbangan hukumnya secara tegas mengakui adanya perjanjian tanggal

21 Maret 1988 namun dalam amar putusannya justru membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 88/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 26 Mei

2008 yang juga secara tegas dalam pertimbangan hukumnya sama-sama

mengakui berlakunya perjanjian tanggal 21 Maret 1988 clan menegaskan

bahwa seharusnya gugatan didasarkan pada kedua perjanjian yaitu

perjanjian tanggal 7 Maret 1986 dan perjanjian tanggal 21 Maret 1988.

Bahwa agar selaras antara pertimbangan hukum dengan amar putusan,

maka Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara

Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt. tanggal

27 Oktober 2009 dalam amar putusannya selayaknya membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal

6 Februari 2008 yang jelas-jelas telah salah dalam pertimbangan hukumnya

dengan menyatakan bahwa perjanjian tanggal 21 Maret 1988 mengandung

unsur kekhilafan dan kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa

gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan tidak lengkap, tidak

cermat dan kabur (obscuur libel) karena hanya mendasarkan pada perjanjian

tanggal 7 Maret 1986 sedangkan gugatan tersebut selain didasarkan pada

perbuatan melawan hukum juga didasarkan pada perbuatan wanprestasi atas

pelaksanaan perjanjian maka perjanjian tanggal 21 Maret 1988 sebagai

addendum perjanjian tanggal 7 Maret 1986 seharusnya juga ikut dijadikan

dasar gugatan.

B. Menyatakan dalam amar putusannya bahwa Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum sekaligus wanprestasi.

Bahwa menurut Pasal 102 Rv dan yurisprudensi sebagaimana yang

dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal

24 April 1986 menyatakan bahwa penggabungan gugatan (komulasi objektif)

gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi (ingkar janji) tidak

dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri.

Hal serupa ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung No. 879 K/

Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

Page 23: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

• Penggabungan perbuatan melawan hukum dan

wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata

tertib beracara, karena keduanya harus

diselesaikan secara tersendiri;

• Gugatan wanprestasi didasarkan dari perjanjian, di

mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban

yang disepakati,

• Sebaliknya perbuatan melawan hukum didasarkan

pada perbuatan yang lahir dari undang-undang,

sehingga gugatan yang menggabung atau

mencampur aduk antara wanprestasi dengan

perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan

adalah gugatan yang mengandung kontradiksi dan

kabur.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/

Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum

dan wanprestasi adalah gugatan yang mengandung kontradiksi dan kabur

(obscuur libel) untuk itu seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung

Republik Indonesia dalam Perkara Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo.

Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009 dalam amar

putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor :

46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 6 Februari 2008 dan mengadili sendiri dengan

menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Membuat putusan dengan amar putusan yang tidak lengkap

(onvoldoende gemotiveerd).

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara

Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal

27 Oktober 2009 dalam pertimbangan hukum pada paragraf kedua halaman

24 putusannya menyatakan :

“Dengan demikian permasalahan pokok adalah terletak bahwa Tergugat telah

menempatkan para PKL (Pedagang Kaki Lima) di atas sebagian obyek

sengketa secara melawan hukum karena tidak ada persetujuan dan

Pemohon Kasasi dan sekaligus bertentangan dengan perjanjian kedua belah

pihak.”

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

Page 24: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(kursif oleh Pemohon Penijauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Pembanding/Tergugat).

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara

Kasasi Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal

27 Oktober 2009 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata

dengan mengadopsi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

yang pertimbangan hukumnya bertentangan dengan norma hukum perdata

materiil dan formil dengan alasan sebagai berikut :

• Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Kasasi/Terbanding/ Penggugat selaku investor

dalam perjanjian tanggal 7 Maret 1986

sebagaimana telah diubah dengan perjanjian

tanggal 21 Maret 1988 mempunyai kewajiban

membangun Taman Hiburan Rakyat dan Pertokoan

dengan segala sesuatu yang telah disepakati atas

biaya Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (vide

Pasal 1 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 6 perjanjian tanggal 7

Maret 1986) dengan kompensasi ia memperoleh

hak mengelola bangunan yang ia bangun tersebut

dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 6 perjanjian tanggal 7 Maret 1986

tetapi ketika tiga kewajiban (prestasi) tersebut

belum selesai dilaksanakan kemudian Termohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/

Terbanding/Penggugat melakukan gugatan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat atas

dasar perjanjian tanggal 7 Maret 1986 untuk

menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan

hukum dan wanprestasi;

• Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan

gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tetapi

pembuktianya menggunakan alat bukti perjanjian

tanggal 7 Maret 1986 dan Pemeriksaan Setempat

terhadap obyek sengketa dengan menyimpulkan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

Page 25: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali

dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat

telah menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL)

tanpa persetujuan Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat

dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai

melakukan perbuatan melawan hukum dan

wanprestasi tetapi dengan pertimbangan hukum

yang tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd).

Bahwa dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat

harus dapat membuktikan bahwa semua unsur-unsur Perbuatan Melawan

Hukum yang ia dalilkan telah terpenuhi selain harus membuktikan juga

adanya kerugian yang ditimbulkan dan unsur kesalahan (schuld) dari

Tergugat.

Bahwa baik pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Kasasi Nomor :

2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober

2009 maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim

dalam tingkat pertama tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) yaitu :

• Tidak terdapat hal-hal yang menyatakan bahwa Penggugat telah dapat

membuktikan semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang

menjadi dasar gugatannya;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk

membayar ganti kerugian namun tidak ada pertimbangan mengenai

apakah terdapat hubungan kausalitas.

Bahwa menurut yurisprudensi sebagaimana yang dikemukakan dalam

putusan Mahkamah Agung No. 553 K/Sip/1973 tanggal 19 November

1973 pada prinsipnya ganti rugi diberikan terhadap kerugian yang diderita

secara penuh, dengan terlebih dahulu membuktikan/mempertimbangkan

adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian

dengan perbuatan dan mempertimbangkan sejauh mana telah terbukti

adanya kerugian itu. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian

yang timbul dengan perbuatan si pelaku.

Bahwa putusan yang tidak didasari oleh pertimbangan hukum yang tidak

Iengkap (onvoldoende gemotiveerd) sudah selayaknya dibatalkan karena

tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan, untuk itu

adalah beralasan jika Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Page 26: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Tergugat bermohon agar Majelis Hakim Mahkamah

Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali

membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo.

Nomor 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009.

D. Menggabungkan penjatuhan hukuman atas perbuatan melawan hukum

dan wanprestasi yang tidak mencerminkan kepastian hukum.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 2443 K/Pdt/2008 Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2007/

PN.Pwt tanggal 27 Oktober 2009 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan

yang nyata karena salah dalam menerapkan hukumnya dengan

mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menggabungkan gugatan perbuatan

melawan hukum sekaligus wanprestasi, hal itu pun terjadi ketika pada

halaman 46 - 47 dalam amar putusannya memutuskan :

“- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada

Penggugat sebesar Rp. 24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar empat

ratus sepuluh juta depalan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga

rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. 2 (dua) unit Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Jatiwinangun

Gang Sadewo No.1 Purwokerto, sekarang menjadi Sekolah Dasar

AI-Irsyad 02 sebesar Rp. 3.279.135.616,- (tiga milyar dua ratus

tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus

enam belas rupiah).

2. 1 (satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan yang

terletak di Jalan Dr. Suparno No. 17 Purwokerto, sekarang menjadi

kantor Dinas Pendidikan Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto

Timur Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp.

2.148.101.123,- (dua milyar seratus empat puluh delapan juta

seratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

3. Bangunan komplek Kebondalem yang terdiri dari :

• 15 (lima belas) unit kios yang terletak di Jalan KH. Syafei Purwokerto

sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 huruf c.

• Bangunan Taman Hiburan Rakyat dan Pertokoan tiga lantai sebesar Rp.

18.983.646.284 (delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga

enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

• Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga (Opportunity Loss)

sebesar 6% per tahun x Rp. 24.410.883.023,- = Rp. 1.464.652.981,38 (satu

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

Page 27: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu

sembilan ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen) terhitung

sejak tahun 2007 sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan ini;

• Menyatakan bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu

Hama baik Penggugat sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang

ternama di Wilayah Kota Purwokerto menjadi tercemar karena dianggap

oleh Publik Penggugat tidak mau melaksanakan perjanjian untuk

membangun obyek sengketa, oleh karena itu menghukum Tergugat untuk

membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian dengan

ketentuan yaitu :

a. Tergugat berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa

dari para Pedagang Kaki Lima (PKL).

b. Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat

atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa sesuai Surat

Perjanjian tanggal 7 Maret 1986.

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung

sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan

Tergugat melaksanakan putusan ini;"

(kursif oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Pembanding/Tergugat).

Bahwa dengan adanya penjatuhan hukuman berupa penggantian kerugian

materiil sebesar Rp. 24.410.883.023,- (dua puluh empat milyar empat ratus

sepuluh juta depalan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah)

kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Pembanding/Tergugat atas pembangunan 2 (dua) unit Sekolah Dasar, 1

(satu) unit Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan dan Bangunan

komplek Kebondalem jelas terdapat kekeliruan baik fakta dan dasar hukum

yang diterapkan yakni penggabungan gugatan atas dasar perbuatan

melawan hukum tetapi mendasarkan pada perjanjian tanggal 7 Maret 1986

adalah kekeliruan yang nyata dan jelas-jelas mengesampingkan aspek

kepastian hukum karena dalam persidangan di tingkat pertama Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah

mengajukan eksepsi bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kabur (obscuur libel) namun

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

Page 28: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

penolakan eksepsi tersebut pertimbangan hukumnya kurang lengkap

(onvoldoende gemotiveerd).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan peninjauan kembali ad. A :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak

terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena perjanjian

tanggal 2 Maret 1988 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (pasal 13 perjanjian tanggal 21 Maret 1988)

dengan demikian dengan hanya disebutkannya perjanjian tanggal 7 Maret 1986

antara lain surat gugatan, maka tidak dapat dipisahkan dari perjanjian tanggal

21 Maret 1988. Perjanjian tanggal 21 Maret 1988 hanya menganulir pasal 6 ayat

(1) huruf a tentang pengelolaan Taman Hiburan Rakyat selama 20 tahun, pasal

9 tentang tenggang waktu penyelesaian proyek selambat-lambatnya tanggal 31

Desember 1987 dan pasal 11 ayat (2) tentang penyetoran proyek tontonan

sebesar 50% selama 5 tahun pertama, sengketa ini diluar dari pasal-pasal

tersebut.

mengenai alasan-alasan peninjauan kembali ad. B :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena komulasi

gugatan/mengenai objek sengketa tidak dilarang. Gugatan ini didasarkan pada

alasan tidak ditepatinya perjanjian yang ditentukan antara para pihak yang

bersengketa ;

mengenai alasan-alasan peninjauan kembali ad. C :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat

tidak melaksanakan isi perjanjian, apa yang dilakukan Tergugat bertentangan/

dilarang dalam perjanjian, termasuk wanprestasi. Akibat wanprestasi adalah

tuntutan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pembaca II (Prof. Dr. Abdul Gani

Abdullah, SH) selaku Hakim Anggota berbeda pendapat (Dissenting Opinion)

dengan alasan sebagai berikut :

• Bahwa selain alasan peninjauan kembali dan keberatan

Pemohon Peninjauan Kembali didalam risalah peninjauan

kembalinya terdapat kesalahan dalam penerapan hukum

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

Page 29: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

oleh Judex Facti menjadi sebuah kekeliruan yang nyata

dan kekhilafan didalam pertimbangan Majelis Hakim

kasasi dalam perkara a quo, dengan tidak

mempertimbangkan secara cermat isi perjanjian tanggal 7

Maret 1986 yang ditandatangani di Purwokerto oleh

Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Banyumas sebagai

pihak kesatu dan oleh Direktur PT. Graha Cipta Guna

sebagai pihak kedua.

• Bahwa didalam perjanjian a quo pasal 1, Pihak kesatu

memberikan ijin kepada pihak kedua untuk membangun

diatas tanah pihak kesatu seluas 20.637 m2 atas biaya

pihak kedua berupa bagian yang diperjanjikan dan

didalam pasal 6 perjanjian a quo pihak kedua memperoleh

hak pengelolaan atas bangunan tersebut berupa Taman

Hiburan Rakyat selama 20 tahun, pertokoan, toko berikut

rumah tinggal bertingkat, supermarket bertingkat selama

30 tahun dan parkiran selama 15 tahun.

• Bahwa didalam pasal 7 perjanjian a quo, pihak kedua

diberi hak juga untuk pelimpahan hak kepada pihak ketiga

atau pihak lain.

• Bahwa atas perjanjian a quo pada dasarnya berlaku

sistem “Build Operate And Transfer” (BOT), dimana

sistem itu tidak diperjanjikan didalam perjanjian a quo,

dimana karena itu setelah masa pengelolaan berakhir

akan memberikan peluang terjadinya gugat menggugat

ganti rugi dan sebagainya setelah masa hubungan hukum

berakhir.

• Bahwa karena perjanjian a quo adalah pada dasarnya

perjanjian dalam sistem “Build Operate And

Transfer” (BOT), maka masih harus ikut dengan

keterlibatan Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan

RI) dalam hal pemberian ijin untuk kegiatan

pembangunan atas tanah negara dari BPN Pusat bagi ijin

pengelolaan, apalagi adanya pelimpahan hak pengelolaan

oleh pihak kedua atau pihak ketiga.

• Pertimbangan a quo didasarkan pada tuntutan didalam

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

Page 30: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, dimana didalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (3)

bahwa pertanahan termasuk urusan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat dan tidak dimasukkan

urusan yang tidak diotonomikan kepada Pemerintah

Daerah.

• Pertimbangan itulah yang menjadi dasar sehingga

perjanjian dalam perkara a quo cacat hukum karena

bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, oleh karena itu menjadikan

perjanjian a quo tidak mempunyai kekuatan hukum oleh

karena itu perjanjian a quo tidak dapat menjadi dasar

hukum yang mengikat antara pihak kesatu dan pihak

kedua dalam perkara a quo.

• Bahwa untuk menghindari kerugian diantara kedua belah

pihak yang berperkara dalam perkara a quo, perlu

diadakan adendum perjanjian itu dengan memasukkan

prinsip “Build Operate And Transfer” (BOT) dengan

berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah.

• Oleh karena pertimbangan tersebut tidak terdapat didalam

putusan Judex Juris, maka disitulah menjadi kekeliruan

yang nyata dan menjadi kekhilafan Judex Juris.

• Oleh karena itu maka cukup alasan untuk membatalkan

putusan Judex Juris dan mengadili kembali dengan

menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi).

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting

Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-

sungguh, tetapi tidak tercapai kemufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan

dengan suara terbanyak, yaitu pendapat Hakim Anggota I dan Ketua Majelis ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan

kembali ini ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

Page 31: Yurisprudensi MA 530 PK Pdt 2011

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS, Cq. BUPATI BANYUMAS tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 oleh H. Atja Sondjaja, SH.,MH.

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, H. Suwardi, SH.,MH. dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Hakim

Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,

ttd./H. Suwardi, SH.,MH. ttd./

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. H. Atja Sondjaja, SH.,MH.

Biaya-biaya : Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i………..Rp. 6.000,- ttd./

2. R e d a k s i………..Rp. 5.000,- Ninin Murnindrarti, SH

3. Administrasi PK Rp. 2.489.000,-

Jumlah……Rp. 2.500.000,-

===========

untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI

an. PaniteraPanitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 530 PK/Pdt/2011

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31