kmppisew.files.wordpress.com€¦ · web view · 2018-01-09pertanian mulai dilaksanakan program...

KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (KMP) PISEW 2017

BAB. IPENDAHULUAN

1.1. PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)

1.1.1. Latar BelakangBerbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah,

kemiskinan, dan pengangguran telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui

berbagai kebijakan dan kegiatan nasional. Sejak tahun 1970-an Kementerian

Pekerjaan Umum (Direktoral Jenderal Cipta Karya) telah melakukan program

pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. Diawali dengan

program Pemugaran Permukiman dan Perumahan Desa (P3D) kemudian

Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu

(P2LDT) yang kemudian berkembang lagi menjadi program Kawasan Terpilih

Pembangunan Pusat Desa (KTP2D). Pada tahun 2002 bersama dengan

Kementerian

Pertanian mulai dilaksanakan program Pengembangan Kawasan Agropolitan,

program Pengembangan Kawasan Minapolitan bersama Kementerian

Kelautan dan Perikanan,serta bersama Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi pada tahun 2010 dilaksanakan program Kota Terpadu Mandiri

(KTM) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan perdesaan melalui

pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi.

Pada tahun 2007 Pemerintah melaksanakan kebijakan terpadu sebagai

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan

kerja melalui pemberdayaan masyarakat dalam “Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”. Dalam pelaksanaan PNPM-

Mandiri Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan beberapa program,

yaitu: PNPMMandiri Perkotaan, PNPM-Mandiri Rural Infrastructure Support

LAPORAN BULANAN VII 1


(RIS), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), serta PNPM-

Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-

PISEW), yang dilaksanakan oleh Kementerian PU bersama Bappenas dan

Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan pengalaman dalam pembangunan kawasan perdesaan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) memandang

perlu untuk meningkatkan danmengembangkan infrastruktur yang mendorong

pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan. Pengembangan

ekonomi lokal memiliki posisi strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019,

sekaligus tertuang dalam Nawacita Pemerintah Republik Indonesia. Atas

dasar tersebut maka dilaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)yang bertujuan untuk meningkatkan

pengembangan sosialekonomi wilayah yang berbasis pada potensi

sumberdaya lokaluntuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui

pembangunan infrastruktur wilayah, meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat, serta memperkuat kelembagaan dan keuangandaerah.

Sasaran kegiatan PISEW ini meliputi terbangunnya infrastruktur dasar skala

wilayah kecamatan, yang dapat berupa infrastruktur perhubungan/

transportasi; Infrastruktur pendukung produksi pertanian, peternakan dan

perikanan, industri, dan pariwisata;

Infrastruktur pendukung pemasaran hasil pertanian, peternakandan

perikanan, industri; serta air bersih dan sanitasi. Selain ituPISEW juga

mempunyai sasaran untuk peningkatan kapasitasdaerah dalam

pembangunan sosial dan ekonomi lokal termasukkomoditas unggulannya,

tersedianya fasilitator pendampingmasyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan, peningkatankapasitas dan partisipasi masyarakat dalam

proses perencanaandan pembangunan, pendayagunaan tenaga kerja lokal

dalampem bangunan; serta tersedianya akses dengan lembaga keuangan

dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha.



1.1.2. TujuanTujuan dari kegiatan PISEW Tahun 2017 adalah untuk menyediakan atau

meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam

skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah.

1.1.3. Sasaran Sasaran kegiatan PISEW tahun 2017 adalah:

a. Terbangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong

pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau

komoditas unggulan

b. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.

c. Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam

pembangunan.

1.1.4. Indikator KinerjaKeberhasilan Program PISEW dapat diukur dari ketercapaian indikator

kinerja, seperti disajikan pada tabel berikut:

No.Indikator

Kinerja UtamaIndikator Keterangan

1 Indikator

Dampak

(outcome)

Mendukung upaya

penurunan biaya

produksi

Meningkatnya akses masyarakat di

kawasan potensial perdesaan

padalayanan infrastruktur

permukiman yang mendukung

pengembangan social ekonomi

Meningkatnya

kemampuan

pemerintah daerah

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

kawasan potensial

Adanya upaya harmonisasi rencana

pembangunan kawasan dengan

rencana pembangunan kecamatan

dan kabupaten yang sesuai dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten



No.Indikator


2 Indikator

Kinerja

(output)

Meningkatnya

kemampuan

masyarakat dalam

menyusun rencana

pembangunan

kawasannya

a. Adanya kelembagaan

masyarakat tingkat Kecamatan

yang beranggotakan perwakilan

dari unsur pemerintahan desa

dan tokoh masyarakat, yang

mampu melakukan perencanaan

dan pengelolaan pembangunan.

b. Terselenggaranya musyawarah

warga dalam Forum Kecamatan

sebagai wujud demokrasi proses

perencanaan

c. Terintegrasinya rencana

pembangunan infrastruktur

kawasan permukiman perdesaan

yang disusun bersama

masyarakat dengan rencana

pembangunan daerah.

Meningkatnya

layanan

infrastruktur

kawasan potensial

perdesaan

a. Terlaksananya Pembangunan

infrastruktur wilayah secara tepat

sasaran

b. Terbangunnya infrastruktur

social ekonomi wilayah yang

memenuhi standar kualitas serta

bermanfaat

Meningkatnya

kemampuan

pelaksana dalam

pelaksanaan,

pemantauan dan

evaluasi

a. Mobilisasi KMP, Tenaga Ahli

Provinsi,dan FM sesuai jadwal

nasional

b. Terselenggaranya penguatan

kapasitas Fasilitator melalui

pelatihan maupun OJT

c. Terlaksananya proses



No.Indikator


perencanaan dan pembangunan

infrastruktur yang memenuhi

aspek teknis dan kriteria yang

telah ditentukan

d. Terjadinya penguatan dan

pelaksanaan sistem monitoring

dan evaluasi

e. Terselenggaranya mekanisme

penanganan pengaduan yang

efektif

1.1.5. Penerima ManfaatPenerima manfaat Program PISEW adalah:

a. Masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas unggulan;

b. Masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;

c. Masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun; dan

d. Pemerintah kabupaten dan kecamatan terkait.

1.1.6. Lokasi (terlampir SK lokasi)Lokasi pelaksanaan kegiatan Program PISEW adalah kawasan permukiman

di kecamatan yang ditetapkan oleh Menteri PUPR berdasarkan potensi

kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pusat

pertumbuhan;

2. Merupakan kebijakan Pemerintah yang dapat mempercepat

pengembangan ekonomi kawasan dan/atau menciptakan lapangan kerja;

3. Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan

4. Merupakan usulan Pemerintah Daerah.



Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

pada tanggal 21 Maret 2017 no. 164/KPTS/M/2017 tentang penetapan lokasi

program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun

Anggaran 2017. Lokasi program PISEW tahun anggaran 2017 berjumlah 400

(empat ratus) Kecamatan yang tersebar di 115 (seratus lima belas)

Kabupaten di 24 (dua puluh empat) Provinsi.

SK Penetapan Lokasi Kecamatan, terlampir

1.1.1.

1.2. PERAN KMP DALAM PELAKSANAAN PISEW

1.1.1.

1.2.1. Maksud dan Tujuan KMPMaksud dari kegiatan KMP PISEW 2017 adalah untuk mewujudkan

pelaksanaan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi dalam skala

kawasan yang efektif, efisien, tepat mutu, biaya dan tertib administrasi melalui

pendampingan kepada pelaksana PISEW tingkat pusat.

Tujuan dari kegiatan KMP PISEW Tahun 2017 adalah untuk :

1. Menyediakan suatu perangkat kerja untuk membantu tugas tim pelaksana

kegiatan

PISEW di tingkat pusat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan

PISEW Tahun Anggaran (TA) 2017 .

2. Memberikan rekomendasi dan bantuan teknis atas pemantauan,

pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan di seluruh lokasi

sasaran PISEW TA 2017.

3. Memastikan agar Pelaksanaan program dapat sesuai dengan Petunjuk

Teknis PISEW yang sudah ditetapkan.



4. Menyediakan data dan informasi dalam setiap bentuk (database dan/atau

hardcopy) sebagaimana yang diperlukan untuk pengendalian dan kinerja

program.

1.2.2. Sasaran KMP1. Tersedianya suatu perangkat kerja untuk membantu tugas tim pelaksana

PISEW di tingkat pusat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan

pembangunan infrastruktur.

2. Terselenggaranya bantuan teknis, pemantauan, pengendalian,

pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PISEW Tahun 2017 di 24 Provinsi

di seluruh lokasi sasaran

3. Terselenggaranya pelaksanaan program yang sesuai dengan Pedoman

dan Panduan yang sudah ditetapkan.

4. Tersedianya data dan informasi dalam bentuk database yang terkait

dengan setiap tahapan pelaksanaan program PISEW.

1.2.3. Lingkup Kegiatan1. Penyebarluasan Informasi Program

Penyebarluasan program dan sosialisasi merupakan aspek penting yang

harus berjalan dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Kampanye

penyadaran publik dan penyebarluasan informasi pelaksanaan program

dilakukan di tingkat pusat, provinsi hingga kecamatan. Peran Konsultan

dalam penyebarluasan informasi program adalah:

a. Pemantauan terhadap pelaksanaan sosialisasi kegiatan PISEW 2017.

b. Rekomendasi advise teknis dan non teknis terkait sosialisasi program.

c. Menyiapkan materi-materi terkait penyebarluasan informasi program.

2. Pengendalian Program

Peran Konsultan yang sangat penting adalan pengendalian program.

Konsultan harus dapat menjaga proses pelaksanaan program sesuai

dengan panduan teknis. Pengendalian yang dilakukan oleh Konsultan akan

mencakup:



a. Menyusun panduan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (monev)

Pelaksanaan Program PISEW secara berjenjang.

b. Menyusun modul/kerangka acuan untuk pelatihan, workshop, dan rapat

teknis lainnya terkait pelaksanaan kegiatan sesuai panduan teknis

PISEW (termasuk namun tidak terbatas: pada penguatan kapasitas

masyarakat dan kelembagaan).

c. Memberikan penjelasan (sosialisasi) dan bantuan teknis untuk

memastikan pelaksana program dapat melaksanakan

danmengoperasikan panduan monev yang disusun.

d. Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerjapelaksana

Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator Masyarakatberdasarkan

ketaatan terhadap panduan Monev yang disusun.

e. Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim PelaksanaPusat.

f. Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progreslapangan.

g. Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi TindakLanjut.

h. Iventarisasi permasalahan dan rekomendasi tindak lanjutterhadap

pengaduan yang diterima di tingkat pusat

i. Random checking kunjungan lapangan dalam pemantauan

danpengendalian program.

j. Memberikan rekomendasi hasil pemantuan terhadap setiaptahapan

pelaksanaan program.

k. Random checking kualitas DED dan RAB disesuaikan dengan desayang

dikunjungi.

l. Memberikan rekomendasi hasil pemantauan terhadap kualitasDED dan

RAB serta realisasi pelaksanaannya.

m.Rekomendasi advise teknis dan non teknis untuk perbaikankegiatan

pengendalian program yang akan datang.

3. Monitoring Pelaksanaan Program

Monitoring Pelaksanaan Program yang dilakukan oleh

Konsultanmencakup:

a. Melakukan kunjungan lapangan untuk sosialisasi, pelatihan,sampling,

pengaduan, permintaan dan dokumentasi;



b. Memantau dan mengevaluasi Proses Perencanaan partisipatifyang

dilakukan oleh BKAD/masyarakat;

c. Memantau dan mengevaluasi Prosedur Pelaksanaan Konstruksi;

d. Memantau dan mengevaluasi proses serah terima aset

hasilpelaksanaan Program PISEW 2017;

e. Memantau kemajuan pelaksanaan konstruksi dan kemajuanpenyerapan

dana oleh BKAD;

f. Memantau dan mengevaluasi skema operasional danpemeliharaan;

g. Secara rutin menyusun hasil kegiatan pemantauan;

h. Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadipembelajaran

pelaksanaan program PISEW;

i. Rekomendasi advise teknis dan non teknis pelaksanaanmonitoring.

4. Konsolidasi Data

Konsultan dalam penugasannya terkait konsolidasi data mencakup:

a. Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan SIMPISEW

yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan PISEWTA.2017;

b. Mengumpulkan seluruh data (data collecting) pelaksanaan PISEW2017

di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM PISEW;

c. Secara berkala melakukan pemutakhiran data akhir (up

dating)terkompilasi;

d. Melakukan analisa validitas (validasi) terhadap setiap data

yangdiperoleh;

e. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil pengelolaan data.

5. Evaluasi Pelaksanaan Program

Konsultan harus melakukan evaluasi pelaksanaan program

untukmemberikan input kepada Tim Pelaksanaan di tingkat pusat

padasetiap pelaksanaan tahapan. Evaluasi pelaksanaan program

yangdilakukan oleh Konsultan mencakup:

a. Menyusun indikator dan evaluasi proses dan hasil

perencanaanpartisipatif yang dilakukan oleh BKAD/masyarakat;



b. Menyusun indikator dan evaluasi proses dan hasil

pelaksanaanpembangunan fisik/konstruksi;

c. Menyusun indikator dan evaluasi proses serah terima aset

hasilpelaksanaan Program PISEW 2017;

d. Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan

danpenyerapan dana per dua mingguan.

6. Rapat Koordinasi

Melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pelakana kegiatandi

Provinsi untuk:

a. Menyamakan kembali frekuensi/pemahaman aplikasipelaksanaan di

lapangan, khususnya terkaitinformasi/isu/kebijakan yang terbaru

ataupun yang perludidiskusikan;

b. Menyesuaikan kembali Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)dengan

kondisi lapangan;

c. Memfasilitasi koordinasi antara KMP dengan pelaksanakegiatan

Provinsi dalam rangka menyempurnakan tugasPengendalian,

Monitoring Pelaksanaan, Konsolidasi Data,hingga Evaluasi

Pelaksanaan Program; dan

d. Memfasilitasi kegiatan koordinatif lainnya yang dibutuhkan.

7. Kontribusi terhadap pencapaian Renstra Cipta Karya 2015-2019

Konsultan harus melakukan evaluasi berdasarkan infrastrukturterbangun,

luasan cakupan pelayanan dan jumlah pemanfaatnya.Konsultan harus

dapat mengidentifikasi kontribusi PISEW terhadappemenuhan indikator

Renstra Cipta Karya di seluruh kecamatansasaran yaitu meningkatnya

kualitas permukiman di 78.384 Hakawasan perdesaan.

8. Pelaporan dan Dokumentasi

Pelaporan adalah penyampaian informasi yang dilakukan

secaraberjenjang. Pelaporan konsultan terdiri dari laporan

pendahuluan,laporan mingguan, bulanan, draft final , laporan akhir dan

laporankhusus terkait dengan pengelolaan SIM dan Pengelolaan



Pengaduan.Laporan mingguan menjadi laporan yang sangat penting,

karenaakan memuat informasi proses pelaksanaan sesuai dengan

capaianpada minggu yang bersangkutan dan berbagai permasalahan

yangperlu ditindaklanjuti. Laporan bulanan Konsultan

merupakankonsolidasi dari laporan mingguan, serta laporan-laporan yang

dibuat oleh pelaksana lapangan (antara lain TAPr dan/atauFasilitator

Masyarakat).

KMP PISEW 2017 juga berkewajiban untuk melaporkan progreskegiatan

PISEW di media informasi instansi agar para stakeholderPISEW termasuk

masyarakat mendapatkan informasi terbarumengenai kegiatan PISEW

secara berkelanjutan.

Tugas Konsultan juga adalah memastikan bahwa pelaporantersebut dapat

tersampaikan secara rutin, tepat waktu danakurat. Konsultan

menyampaikan rekomendasi tindak lanjut jikapenyampaian pelaporan

mengalami keterlambatan.

Konsultan berkewajiban untuk menyerahkan laporan pelaksanaantugasnya

yang mencakup :

a. Asistensi setiap draft laporan sebelum diserahkan.

b. Pemenuhan kuantitas dan kualitas substansi laporan sebagaimanayang

ditentukan dalam kontrak.

c. Kompilasi dokumentasi minimal 8 megapixel berupa foto-foto:kegiatan-

kegiatan persiapan, pra dan pasca konstruksi (0%, 50%,100%).

1.2.4. KeluaranKeluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab KMP PISEW TA. 2017

sesuai dengan ruang lingkup penugasan konsultan.

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan dibuat dan disampaikan 1 (satu) bulan setelah Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PPK Pusat. Laporan ini berisikan

sebagai berikut:

a. Metodologi pelaksanaan, jadwal pelaksanaan konsultan dan plotting

penugasan tenaga ahli.



b. Rencana kerja konsultan dalam melaksanakan pendampingan.

2. Laporan Mingguan

Laporan mingguan dibuat dan disampaikan setiap awal minggu kepada

PPK PISEW Pusat dan Kasatker Kawasan Pengembangan Permukiman

Berbasis Masyarakat. Laporan ini berisikan sebagai berikut :

a. Konsolidasi capaian progres PISEW nasional yang telah dilaksanakan

(progres manual).

b. Daftar rekapitulasi nomor dan tanggal SPM/SP2D apabila sudah ada

progres pencairan dana.

c. Analisis keterlambatan pelaksanaan di setiap tahapan dan berbagai

permasalahan yang timbul.

3. Laporan Bulanan

Laporan bulanan dibuat setiap awal bulan pada bulan berikutnya dan

disampaikan kepada PPK PISEW Pusat. Laporan ini berisikan sebagai

berikut:

a. Konsolidasi hasil pendampingan TAPr dan Fasilitator Masyarakat serta

progres yang dapat dicapai baik dalam aspek pemberdayaan,

perencanaan, pelaksanaan fisik atau paska pelaksanaan di bulan

berjalan.

b. Daftar rekapitulasi nomor dan tanggal SPM/ SP2D apabila sudah ada

progres pencairan dana.

c. Analisis keterlambatan, permasalahan dan pengaduan masyarakat.

d. Menjelaskan proses pendampingan pelaksanaan teknis yang telah

dilaksanakan

e. Identifikasi permasalahan dan pengaduan serta tindaklanjut yang

dilakukan.

f. Review jadwal dengan pelaksanaan di lapangan.

g. Infrastruktur terbangun dan jumlah pemanfaatnya yang berkaitan

dengan indikator Renstra Cipta Karya 2015-2019.



4. Laporan Akhir

Laporan Draft Akhir disampaikan 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya

masa kontrak kepada PPK PISEW. Laporan ini berisikan sebagai berikut:

a. Konsolidasi laporan bulanan/data hasil pelaksanaan secara up to date.

b. Analisis pelaksanaan pemberdayaan serta proses perencanaan yang

telah dilaksanakan.

c. Analisis pelaksanaan fisik dan paska pelaksanaan fisik.

d. Hasil pelaksanaan monitoring dan Evaluasi.

e. Analisis pencapaian program PISEW.

f. Analisis pencapaian indikator Renstra Cipta Karya 2015-2019 oleh

PISEW 2017.

g. Kompilasi data dan analisis hasil infrastruktur terbangun PISEW.

h. Rekomendasi, input dan masukan atas hasil pelaksanaan untuk

pengembangan program/ pengelolaan serta penguatan kelembagaan.

i. Rekomendasi pengembangan pelaksanaan program di tahun berikutnya.

Softcopy laporan berisi semua hasil laporan yang dimasukkan dalam

bentuk 1 (satu) unit hard disk external kapasitas minimal 2 TB dan DVD

sejumlah 10 (sepuluh) buah.

1.2.5. KewenanganSebagai konsultan di tingkat pusat, KMP PISEW berwenang untuk:

a. Melakukan revisi jadwal dan target pelaksanaan berdasarkan hasil

pemantauan dan evaluasi terhadap laporan TAPr;

b. Memilih daerah yang akan dikunjungi (random sampling);

c. Merekomendasikan tindakan untuk menanggapi pengaduan yang

diterima;

d. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja TAPr dan Fasilitator masyarakat.



1.2.6. Struktur Organisasi

1.1.1.1.2.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN

Maksud :

Memenuhi tugas yang telah tercantum dalam dokumen kontrak serta

memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan terkait

dengan kemajuan pelaksanaan program, sebagai dasar untuk melakukan

analisa dan evaluasi program.

Tujuan :

1. Memberikan informasi tentang progres program dan capaian kerja.

2. Melakukan konsolidasi dan validasi data dari Provinsi dan Kecamatan.

3. Memberikan bantuan teknis, pemantauan, pengendalian, pengawasan,

dan evaluasi pelaksanaan PISEW Tahun 2017 di 24 Provinsi di seluruh

lokasi sasaran.



4. Memberikan informasi tentang analisa atas keterlambatan dan tindak

lanjut.

5. Membuat kesimpulan dan rekomendasi pelaksanaan Program PISEW.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika penulisan pelaporan dimulai dengan latar belakang yang terdiri

dari gambaran umum tentang Program Pengembangan Infrastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah (PISEW), tujuan KMP dalam penulisan laporan

bulanan,dilanjutkan dengan Kemajuan Pelaksanaan Program PISEW pada

setiap tahapan, Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Program PISEW, Kendala

dan Permasalahan, Kegiatan KMP, Kesimpulan dan Rekomendasi.

Secara rinci sistematika Laporan Bulanan terdiri dari :

BAB. I PendahuluanBab ini mengemukakan Pengenalan program PISEW, Pengenalan

Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Maksud dan Tujuan

Pembuatan Pelaporan dan Sistematika Penulisan Pelaporan .

BAB. II Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan PISEWBab ini berisi tentang progres kemajuan pelaksanaan tahapan

program di setiap tahapan, yaitu tahapan persiapan, perencanaan,

pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

BAB. III Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ProgramBab ini menjelaskan tentang evaluasi dari pelaksanaan tahapan

program di setiap tahapan, yaitu tahapan persiapan, perencanaan,

pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, identifikasi kendala dan

permasalahan serta tindak lanjutnya.

BAB. IV Kegiatan KMP.Bab ini melaporkan ruang lingkup kegiatan KMP berupa realisasi

kegiatan dan rencana kegiatan bulan berikutnya.

BAB. V Kesimpulan dan penutup



Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari

pembuatan laporan bulan ini.

BAB IIKEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PISEW HINGGA PERIODE OKTOBER - NOVEMBER 2017

2.1. TAHAPAN PERSIAPAN

2.1.1.Tingkat PusatKemajuan pelaksanaan program PISEW pada Tahapan Persiapan di tingkat

Pusat adalah sebagai berikut:

a. SK Menteri PUPR tentang Penetapan Lokasi PISEW Tahun 2017

b. Lokasi PISEW tahun 2017 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:

164/KPTS/M/2017 tanggal 21 Maret 2017.

c. SE Dirjen Cipta Karya tentang Pedoman PISEW Tahun 2017

Pedoman PISEW Tahun 2017 telah diterbitkan melalui Surat Edaran

Direktur Jenderal Cipta Karya No: 09/SE/DC/2017 tentang Pedoman

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun 2017

d. Penyusunan dan Penerbitan SK Satker Provinsi

Seluruh Satker PKP Provinsi telah dilengkapi dengan Surat Keputusan

pengangkatan Satker oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

e. Pengadaan KMP

Proses Pengadaan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) telah selesai

dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pada Satker Pengembngan



Kawsaan Permukiman.

f. Mobilisasi KMP

Konsultan Manajemen Proyek (KMP) telah dimobilisasi dan siap

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai KAK dan Pedoman PISEW tahun

2017.

g. Penyusunan Modul

Tim PISEW Pusat telah selesai melakukan penyusunan Modul dalam

rangka kegiatan Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping yang telah

dilaksanakan pada tanggal 6 – 10 Juni 2017.

h. Sosialisasi PISEW Tahun 2017

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebelum Konsultan Manajemen Pusat

(KMP) dimobilisasi

i. Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping

Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 - 10 Juni 2017 di

Mataram.

2.1.2. Tingkat Provinsia. Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi

Tim Pelaksana Provinsi dibentuk dari lingkungan Dinas yang menangani

Infrastruktur Permukiman Provinsi dan instansi/dinas terkait lainnya bila

dianggap perlu, serta ditetapkan oleh Gubernur.

Hingga periode Oktober - November 2017 seluruh Provinsi penerima

program PISEW telah membentuk Tim Pelaksana Provinsi (TPPr).

b. Seleksi dan Rekruitmen Tenaga Ahli Provinsi

Tenaga Ahli Provinsi bertugas dan bertanggung jawab memfasilitasi

pelaksanaan sosialisasi, penyebar luasan informasi, serta memberikan

dukungan teknis penyelenggaraan program di tingkat provinsi, kabupaten,

dan kecamatan sasaran yang menjadi wilayah kerjanya sesuai Petunjuk

Teknis PISEW.

Seluruh Provinsi telah melakukan proses seleksi dan rekruitmen Tenaga

Ahli Provinsi

c. Seleksi dan Rekruitmen Fasilitator Masyarakat (FM)

Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan tenaga yang ditugaskan di



kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program.

Seluruh Provinsi telah melakukan seleksi dan rekruitmen Fasilitator

Masyarakat.

d. Mobilisasi Tenaga Ahli Provinsi

Hingga Periode Oktober - November seluruh provinsi telah melakukan

mobilisasi Tenaga Ahli Provinsi (TAPr).

e. Mobilisasi Fasilitator Masyarakat (FM) (masa kontrak)

Hingga Periode Oktober - November seluruh provinsi telah melakukan

mobilisasi Fasilitator Masyarakat (FM).

2.1.3. Tingkat Kabupatena. Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten

Tim Pelaksana Kabupaten di tingkat kabupaten dan mewakili

pemerintahan kabupaten dalam pelaksanaan program PISEW di

wilayahnya, dibentuk pada lingkungan Dinas yang menangani

Infrastruktur Permukiman.

Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) telah dilakukan di seluruh

Kabupaten di seluruh wilayah Provinsi penerima PISEW tahun 2017.

b. Sinkronisasi Kegiatan PISEW dengan RKPD

Kegiatan Sinkronisasi dilakukan di tingkat kabupaten untuk menghindari

adanya tumpang tindih antar kegiatan PISEW dengan Rencana Kegiatan

Pemerintah Daerah.

Hingga periode Oktober - November 2017 telah dilakukan terhadap 400

Kecamatan dari total 400 Kecamatan atau 100%.

2.1.4. Tingkat Kecamatana. Identifikasi Kelembagaan BKAD/Sejenis

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan kelembagaan

masyarakat di tingkat Kecamatan yang akan melakukan kerjasama

dengan Satker/PPK Provinsi untuk menjalankan program PISEW TA.

2017, memiliki badan hukum atau tercatat di Notaris dan di Bappermas

atau nama lain di Kabupaten.

Berdasarkan data SIM, hingga periode Oktober - November 2017 seluruh

kecamatan (400 kecamatan) telah melakukan identifikasi Kelembagaan



BKAD, atau 100%.

2.2. Tahapan Perencanaan

2.2.1. Pertemuan Kecamatan IPertemuan Kecamatan I, merupakan kegiatan di tingkat kecamatan yang

dihadiri oleh nsur-unsur dari Kecamatan, Pemerintahan Desa (Kepala Desa,

BPD), BKAD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi

asyarakat setempat serta anggota masyarakat secara luas, dimana 30%

peserta yang hadir adalah perempuan.

Materi kegiatan yang dibahas dalam Pertemuan Kecamatan I, adalah:

a. Pengenalan Program PISEW;

b. Penggalian Potensi Kawasan;

c. Penggalian Rencana Infrastruktur.

Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan pertemuan Kecamatan

telah dilaksanakan di seluruh kecamatan (400 kecamatan) dari total 400

kecamatan, atau 100%.

2.2.2. Survey Identifikasi KawasanKegiatan ini dilakukan oleh BKAD didampingi oleh Fasilitator Masyarakat.

Proses Survei ditempuh dengan melihat langsung rencana lokasi usulan-

usulan hasil Pertemuan Kecamatan I dengan melakukan pemetaan serta

pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi kawasan, kondisi

kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan dalam

kawasan sampai dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil pemetaan

survey kawasan sasaran didokumentasikan dalam bentuk :

1. Peta Batas Tapak;

2. Profil Masalah dan Potensi Sarana dan Prasarana;

3. Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat;

4. Profil Kelembagaan setempat;

5. Profil Kebutuhan infrastruktur dasar kawasan;

6. Program yang sudah dilaksanakan dan yang masih berupa rencana; dan

7. Peta dan Profil Keluarga Miskin.



Hingga periode Oktober - November 2017, kegiatan Survey Identifikasi

Kawasan telah dilaksanakan di seluruh kecamatan (400 kecamatan, dari total

400 kecamatan, atau 100%.

2.2.3. Survei Rencana InfrastrukturSurvei lapangan rencana infrastruktur diperlukan untuk lebih memahami

permasalahan dan kendala dalam perencanaan, di lokasi kegiatan, juga

dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk

analisis, dengan melakukan kegiatan antara lain:

1. Melakukan Pengamatan kondisi pelengkap/ pendukung atau faktor–faktor

yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis;

2. Penilaian kondisi awal pada lokasi yang akan direncanakan (pengamatan

kondisi Eksisting).

Dengan menggunakan data hasil survey, selanjutnya dilakukan analisis untuk

pengambilan keputusan didalam perencanaan suatu kegiatan. Tentunya

sangat dibutuhkan data–data yang akurat sesuai yang diharapkan agar tidak

terjadi kesalahan atau pungagal perencanaan.

Hingga periode Oktober - November 2017, kegiatan Survey Rencana

Infrastruktur telah dilaksanakan di 400 kecamatan dari total 400 kecamatan,

atau 100%.

2.2.4. Penyusunan Dokumen Profil KawasanPenyusunan dokumen profil kawasan dilakukan oleh BKAD dengan

pendampingan oleh FM. Dokumen ini akan memuat semua proses yang

dimulai dari Pertemuan Kecamatan I (satu) sampai dengan proses Survei

Kawasan Sasaran PISEW (dilengkapi dengan dokumen-dokumen

pendukungnya).

Dokumen profil kawasan juga dilengkapi mengenai usulan Pemanfaatan dan

Pemeliharaan dan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan

sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala agar infrastruktur

terbangun tetap terjaga dan berfungsi dengan maksimal.

Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan penyusunan Dokumen

Profil Kawasan telah selesai dilaksanakan di 400 kecamatan dari total 400



kecamatan, atau 100%.

2.2.5. Penyusunan DED RAB

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) dilaksanakan oleh BKAD dan FM. dengan melakukan konsultasi serta

asistensi kepada Tim Pelaksana Kabupaten (instansi teknis terkait atau yang

ditunjuk). Dalam penyusunan RAB menggunakan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2016 tentang

Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan penyusunan DED RAB

telah selesai di 400 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 100%.

2.3. Tahapan Pelaksanaan dan Pasca2.3.1. Rapat Pra Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan diadakan di tingkat Kecamatan oleh BKAD.

Kegiatan ini menjadi salah satu acuan langkah kerja di lapangan, yang

dilaksanakan di kecamatan dengan materi sebagai berikut:

a. Spesifikasi pekerjaan;

b. Organisasi kerja; dan

c. Tata cara pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan.

Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan di

400 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 100%.

2.3.2. Penandatanganan Kontrak Kerja (SP3)Penandatanganan kontrak kerja berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan

Pekerjaan (SP3) dilaksanakan antara BKAD dengan PPK di Provinsi.

Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan di

400 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 100%..

2.3.3. Pencairan Dana BPM Tahap I (70%)Pencairan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dilakukan

dalam 2 (dua) Tahap, Tahap Pertama sebesar 70% dapat dicairkan setelah

penandatanganan kontrak, dan sisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat

progres pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 50%.



Hingga periode Oktober - November 2017 dana BPM Tahap I telah dicairkan

di sejumlah 400 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 100%.

2.3.4. Pelaksanaan KonstruksiPelaksanaan konstruksi dilakukan setelah proses pencairan dana Termin I

(40%).

Hingga periode Oktober – November 2017 terdapat 398 kecamatan yang

telah melakukan pencairan dana Termin I (40%), artinya sebanyak 398

kecamatan sudah mulai melakukan pembangunan konstruksi, dengan

progres fisik rata-rata nasional adalah 86,23%.

2.3.5. Pencairan Dana BPM Tahap II (30%)Hingga periode Oktober - November 2017 dana BPM Tahap II telah

dicairkan di sejumlah 302 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 75,50%.

2.3.6. Pertemuan Kecamatan II

Pertemuan kecamatan II bertujuan untuk memberikan informasi hasil

pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana Bantuan Pemerintah

untuk Masyarakat (BPM) yang dilakukan oleh BKAD kepada masyarakat

desa dalam kawasan PISEW. Pertemuan kecamatan II ini dilaksanakan

setelah pelaksanaan konstruksi selesai 100% atau pada saat batas waktu

kontrak SP3 selesai.

Hingga periode Oktober - November 2017 kegiatan Pertemuan Kecamatan II

telah dilaksanakan di sejumlah 30 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau

7,50%.

2.3.7. Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan oleh Tim Penilai Provinsi

Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh Tim Penilai Hasil

Pekerjaan yang ditetapkan oleh Kasatker PKP Provinsi, didampingi oleh Tim

Pelaksana Kabupaten, Fasilitator Masyarakat, BKAD atas hasil akhir

pekerjaannya.

Pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dilaksanakan atas permintaan BKAD

kepada PPK Provinsi, setelah Fasilitator selaku pendamping dan pengawas



lapangan memeriksa kemajuan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan telah

selesai 100%.

Hingga periode Oktober – November 2017 kegiatan Pemeriksaan Hasil Akhir

Pekerjaan telah dilakukan terhadap 23 kecamatan dari total 400 kecamatan,

atau 5,75%.

2.3.8. Serah Terima Pekerjaan BKAD ke PPK ProvinsiSerah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah pembangunan infrastruktur di

lapangan selesai dilaksanakan dan infrastruktur yang dibangun sudah

sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat. Serah terima pekerjaan dari

BKAD kepada Satker PKP Provinsi melalui PPK Provinsi yang selanjutnya

untuk dilakukan pencatatan terlebih dahulu sebagai Barang Persediaan di

Satker PKP Provinsi sebelum diserahterimakan kepada Pemerintah Desa.

Hingga periode Oktober – November 2017 telah dilakukan Serah Terima

Pekerjaan dari BKAD ke PPK Provinsi di 5 kecamatan dari total 400

kecamatan, atau 1,25%.



BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

PISEW 20173.3.1. EVALUASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

1.2.3.

3.1.3.1.1. Kegiatan Persiapan

Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan persiapan di tingkat pusat, provinsi, dan

kecamatan.

Kegiatan persiapan di tingkat pusat sudah selesai dilaksanakan. Rapat Teknis

Workshop Tenaga Pendamping yang diselenggarakan pada awal Juni 2017

merupakan kegiatan persiapan di tingkat pusat yang terakhir dilaksanakan.

Dalam kegiatan ini terdapat proses pembelajaran mengenai konsep PISEW

tahun 2017 yang dilaksanakkan di 400 Kecamatan dan tersebar di 24

Provinsi. Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping diikuti oleh Tenaga

Ahli Provinsi (TAPr), Asisten TAPr, dan Kaur yang berasal dari Satker PKP

Provinsi.

Kegiatan persiapan di tingkat Provinsi yang terkait dengan kesiapan Tim

Pelaksana Provinsi, seluruh Provinsi telah membentuk Tim Pelaksana

Provinsi. Sedangkan kegiatan persiapan yang terkait dengan proses

rekruitmen tenaga pendamping, Satker PKP Provinsi telah melakukan proses

rekruitmen dan mobilisasi TAPr dan FM.



Dengan demikian seluruh Provinsi telah melaksanakan kegiatan Persiapan

sesuai dengan Petunjuk teknis PISEW 2017.

3.1.2. Kegiatan PerencanaanTahapan kegiatan Perencanaan dimulai dengan Pertemuan Kecamatan I dan

diakhiri dengan Penyusunan DED RAB.

Berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan Perencanaan yang terdapat

pada SIM, seluruh kecamatan telah selesai melaksanakan penyusunan DED

RAB. Lamanya waktu penyelesaian DED RAB pada umumnya disebabkan

oleh proses verifikasi memerlukan waktu lama, khususnya terkait dengan

lokasi kegiatan, Analisa Harga Satuan, dan kesiapan lahan.

3.1.3. Kegiatan PelaksanaanKegiatan pada tahapan pelaksanaan telah dimulai dengan pelaksanaan

kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan, Penandatanganan SP3, dan pencairan

Dana Tahap I (70%), Pelaksanaan Konstruksi, dan Pencairan Dana Tahap II

(30%). Capaian kegiatan pada tahap pelaksanaan saat ini masih mengalami

keterlambatan dibandingkan dengan jadwal nasional. Sesuai jadwal nasional

saat ini seharusnya telah selesai dilakukan kegiatan Pertemuan Kecamatan II

di seluruh kecamatan, namun realisasi hingga saat ini capaian kegiatan

Pertemuan Kecamatan II masih 7,50% atau telah dilaksanakan di 30

kecamatan. Sedangkan capaian kegiatan Pencairan Dana Tahap II adalah

75,50% dari rencana 100% hingga periode Oktober – November ini.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam tahapan Pelaksanaan yaitu

banyaknya kelengkapan administrasi BKAD yang harus dipenuhi sehingga

memerlukan waktu yang lama untuk menyusunnya, perubahan usulan

kegiatan, lokasi pekerjaan berada di daerah yang sulit akses, faktor cuaca,

dan kesulitan mendapatkan alat berat sebagai alat bantu dalam pelaksanaan

pekerjaan.

Untuk mengejar keterlambatan capaian kegiatan, diperlukan komunikasi yang

lebih intensif kepada TAPr dalam rangka memberikan bantuan teknis jika

diperlukan, baik itu melalui Rapat Teknis atau kunjungan ke lokasi pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan juga harus didukung dengan data SIM yang memadai



sehingga disarankan kepada TAPr untuk segera melakukan input data

setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

3.1.4. Kegiatan Pasca PelaksanaanSesuai jadwal nasional pada periode Oktober – November sudah dilakukan

kegiatan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Satker PKP Provinsi kepada

Pemerintah Desa, namun demikian hingga saat ini belum dilakukan karena

terlambatnya capaian pelaksanaan kegiatan.

BAB IVKEGIATAN KONSULTAN

MANAJEMEN PUSAT (KMP)

4.1 KEGIATAN KMP BULAN INI

4.1.1 Pengendalian Program- Pengendalian pelaksanaan;

Secara rutin KMP melakukan komunikasi dalam rangka pengendalian

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaku di Provinsi dengan

mengacu pada capaian kemajuan pekerjaan yang tertuang di dalam

Aplikasi SIM.

- Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksana

Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator Masyarakat berdasarkan

ketaatan terhadap panduan Monev yang disusun.

Saat ini yang dilakukan yaitu melakukan penilaian terhadap variabel monev

yang menggambarkan kinerja pelaksana program khususnya Tenaga Ahli

Provinsi dan Fasilitator Masyarakat. Penilaian ini dilakukan bersamaan

dengan kunjungan monitoring ke lokasi pekerjaan.

- Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim Pelaksana Pusat;

KMP menyusun dan menyampaikan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan



yang berisikan kemajuan pelaksanaan kegiatan PISEW secara nasional.

- Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progress Lapangan;

Secara rutin seminggu sekali atau sesuai kebutuhan, dilakukan pertemuan

dengan Tim Teknis PISEW Pusat untuk membahan kemajuan

pelaksanaan pekerjaaan.

Terkait dengan kegiatan ini pada tanggal 6 November telah diadakan

Rapat Penyampaian Progres berbasis SIM bertempat di Ruang Rapat

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR.

Dalam rapat ini KMP memaparkan progres kegiatan berdasarkan SIM dan

dihadiri oleh Kasubdit PKP Perdesaan beserta jajarannya, Ketua Tim

Pelaksana Pusat, PPK PISEW Pusat.

- Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi Tindak Lanjut

terhadap pengaduan yang diterima di tingkat pusat ke depan;

KMP melakukan pengamatan terhadap Kendala Permasalahan melalui

Aplikasi SIM dan membantu memberikan rekomendasi penyelesaian jika

kendala permasalahan tersebut memerlukan bantuan penyelesaian dari

Tim Pusat.

- Random checking kunjungan lapangan, hasil DED RAB dan rekomendasi

kegiatan di tingkat pusat

Mulai tanggal 7 sampai dengan 16 November 2017, KMP bersama dengan

Tim Teknis PISEW Pusat melakukan kunjungan lapangan dalam rangka

melakukan monitoring dan ealuasi, serta memberikan bantuan solusi

terhadap permasalahan yang muncul di daerah.

4.1.2 Monitoring Pelaksanaan Program- Melakukan komunikasi dengan TAPr secara langsung maupun secara

pelaporan tertulis;

- Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadi pembelajaran


KMP telah menyusun indikator Contoh Baik (Best Practise), dan telah

dilakukan sosialisasi kepada TAPr, dengan kesepakatan TAPr akan

menyusun Best Practise yang akan disampaikan ke Tim Pusat

selambatnya tanggal 30 November 2017.



4.1.3 Konsolidasi Data- Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan SIM PISEW

yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan PISEW Tahun 2017;

Aplikasi SIM 2017 telah disusun, namun secara dinamis terus dilakukan

penyempurnaan disesuaikan dengan kebutuhan data dalam rangka

pelaporan kegiatan PISEW.

- Mengumpulkan seluruh data (data collecting) secara berkala,

pemutakhiran data akhir (up dating) terkompilasi, analisa validitas (validasi)

di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM PISEW serta memberikan

kesimpulan dan rekomendasi hasil pengolahan data.

4.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Program- Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan dan

penyerapan dana per dua mingguan.

4.1.5 Pelaporan dan Dokumentasi- Penyusunan Laporan Mingguan, Bulanan

4.2 RENCANA KERJA KMP BULAN BERIKUTNYA

4.2.1 Pengendalian Program- Melanjutkan kegiatan Pengendalian pelaksanaan;

- Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksana

Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator Masyarakat berdasarkan

ketaatan terhadap panduan Monev yang disusun

- Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim Pelaksana Pusat;

- Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progress

Lapangan;

- Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi Tindak Lanjut

terhadap pengaduan yang diterima di tingkat pusat ke depan;

- Random checking kunjungan lapangan, hasil DED dan RAB dan

rekomendasi kegiatan di tingkat pusat

- Rekomendasi advise teknis dan non teknis untuk perbaikan kegiatan

pengendalian program yang akan datang

4.2.2 Monitoring Pelaksanaan Program- Melakukan komunikasi dengan TAPr secara langsung maupun secara



pelaporan tertulis;

- Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadi pembelajaran


4.2.3 Konsolidasi Data- Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan SIM PISEW

yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan PISEW Tahun 2017;

- Mengumpulkan seluruh data (data collecting) secara berkala,

pemutakhiran data akhir (up dating) terkompilasi, analisa validitas

(validasi) di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM PISEW serta

memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil pengolahan data.

4.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program- Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan dan

penyerapan dana per dua mingguan.

4.2.5 Pelaporandan Dokumentasi- Penyusunan Laporan Mingguan, Bulanan.



BAB VPENUTUP

5.1 KESIMPULANBeberapa hal yang bisa disimpulkan dari uraian sebelumnya adalah:

1. Status kegiatan persiapan di tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat

Kecamatan telah selesai dilaksanakan.

2. Seluruh kegiatan perencanaan telah selesai dilaksanakan, mulai dari

kegiatan Pertemuan Kecamatan-I hingga Penyusunan DED RAB.

3. Tahapan kegiatan pelaksanaan sedang dalam proses pelaksanaan,

meliputi kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan, Penandatanganan SP3,

Pencairan Dana Tahap I 70%, Pembangunan Infrastruktur, Pencairan

Dana Tahap II 30%, Pertemuan Kecamatan II, Serah Terima Hasil

Pekerjaan dari BKAD ke PPK PKP Provinsi, dengan capaian rata-rata

adalah 87,81%.

4. Hingga saat ini progres Fisik rata-rata nasional adalah 86,23% dan

progres penyerapan keuangan sebesar 92,65%.

5.2 REKOMENDASIUntuk kelancaran pelaksanaan program ke depannya, direkomendasikan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu pengendalian yang ketat terhadap RKTL yang telah disusun oleh

masing-masing Provinsi, agar jadwal penyelesaian kegiatan bisa

dipenuhi.

2. Pendampingan terhadap BKAD tidak hanya terfokus kepada progres

fisik semata, tetapi harus diperhatikan juga penyusunan Laporan



Administrasi dan Keuangan BKAD agar penyelesaian kegiatan fisik

dibarengi juga dengan penyelesaian Laporan Administrasi dan

Keuangan.

3. Data SIM merupakan satu-satunya sumber informasi capaian

pelaksanaan program, sehingga diperlukan pemantauan yang serius dan

selalu mengkomunikasikan kepada TAPr agar kelengkapan dan validitas

data bisa dicapai.

4. Kepada TAPr dimohon segera menyusun Dokumen Best Practise dan

disampaikan ke Tim PISEW Pusat selambatnya tanggal 30 November

2017.


kmppisew.files.wordpress.com€¦ · web view · 2018-01-09pertanian mulai dilaksanakan program...

Documents