PERATURAN POKOK JEMAAT

RUMUSAN PTTG &USULAN SIDANG KOMISI D

(Menggelama)CATATAN PERTIMBANGAN

RUMUSAN SS XXXIII(Tim Perumus)

BAB IHAKIKAT

Pasal 1

Jemaat adalah persekutuan anggota-anggota GMIT pada tempat dan lingkungan sosial budaya tertentu dimana Firman Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dipimpin oleh Majelis Jemaat, dan kemuridan dalam semangat meniru Kristus diwujudnyatakan.

Tidak ada perubahan.

BAB IHAKIKAT

Pasal 1

Jemaat adalah persekutuan anggota-anggota GMIT pada tempat dan lingkungan sosial budaya tertentu dimana Firman Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dipimpin oleh Majelis Jemaat, dan kemuridan dalam semangat meniru Kristus diwujudnyatakan.

BAB IINAMA DAN TEMPAT

Pasal 2Nama

Penamaan jemaat diatur sebagai berikut:a. Nama Jemaat/Mata Jemaat ditetapkan dengan

mempertimbangkan hakikat dan misi gereja secara universal dan identitas lokal tiap jemaat;

b. Nama Jemaat/Mata Jemaat ditetapkan dalam persidangan jemaat/mata jemaat dalam koordinasi/konsultasi dengan Majelis Jemaat asal, Majelis Klasis, dan Majelis Sinode;

c. Nama Jemaat/Mata Jemaat ditetapkan dalam Persidangan Jemaat dan disahkan dengan Keputusan Majelis Sinode.

Catatan untuk huruf b :- Sidang Komisi D (Menggelama)

mengusulkan kata koordinasi diganti dengan kata konsultasi.

- Pleno Sidang tidak memberi tanggapan.- Tim perumus mempertimbangkan arti kata

konsultasi menurut KBBI yaitu pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, nasihat, saran dsb, yang sebaik-baiknya, sedangkan kata koordinasi berarti perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Berdasarkan itu, kata yang lebih tepat adalah koordinasi, atau kembali ke usulan PTTG.

BAB IINAMA DAN TEMPAT

Pasal 2Nama

Penamaan jemaat diatur sebagai berikut:a. Nama Jemaat/Mata Jemaat ditetapkan dengan

mempertimbangkan hakikat dan misi gereja secara universal dan identitas lokal tiap jemaat;

b. Nama Jemaat/Mata Jemaat ditetapkan dalam persidangan jemaat/mata jemaat dalam koordinasi dengan Majelis Jemaat asal, Majelis Klasis, dan Majelis Sinode;

c. Nama Jemaat/Mata Jemaat ditetapkan dalam Persidangan Jemaat dan disahkan dengan Keputusan Majelis Sinode.

1

Pasal 3Tempat

(1) Wilayah jemaat diatur dengan mempertimbangkan faktor geografis, dan kebutuhan pelayanan.

(2) Wilayah jemaat ditetapkan dengan keputusan Majelis Jemaat.

(3) Rumah ibadah, rumah pendeta, dan kantor jemaat dibangun dalam wilayah jemaat.

Tidak ada perubahan

Pasal 3Tempat

(1) Wilayah Jemaat diatur dengan mempertimbangkan faktor geografis dan kebutuhan pelayanan.

(2) Wilayah Jemaat ditetapkan dengan Keputusan Majelis Jemaat.

(3) Rumah Ibadah, rumah Pendeta, dan kantor Jemaat dibangun di dalam wilayah Jemaat.

BAB IIITUJUAN

Pasal 4

Jemaat dibentuk oleh Allah untuk terlibat bersama-Nya dalam karya keselamatan di tengah-tengah dunia.

- Sidang Komisi D mengusulkan untuk menghilangkan kata “tengah-tengah” pada frasa “tengah-tengah dunia”.

- Pleno tidak memberi tanggapan.- Tim Perumus mengakomodir dan

menyesuaikan pada semua perpok.

BAB IIITUJUAN

Pasal 4

Jemaat dibentuk oleh Allah untuk terlibat bersama-Nya dalam karya keselamatan di dunia.

BAB IVHUBUNGAN

ANTAR JEMAAT, KLASIS, DAN SINODE

Pasal 5Hubungan Antar Jemaat

(1) Hubungan antar jemaat adalah hubungan yang setara.(2) Hubungan antar jemaat dalam lingkup klasis

dilaksanakan dalam koordinasi Majelis Klasis.(3) Hubungan antar jemaat di klasis yang berbeda

dilaksanakan dalam koordinasi Majelis Klasis, dan Majelis Sinode jika dibutuhkan.

Tidak ada perubahan.

BAB IVHUBUNGAN

ANTAR JEMAAT, KLASIS, DAN SINODE

 Pasal 5Hubungan Antar Jemaat

(1) Hubungan antar Jemaat adalah hubungan yang setara.

(2) Hubungan antar Jemaat dalam lingkup Klasis dilaksanakan dalam koordinasi Majelis Klasis.

(3) Hubungan antar Jemaat di Klasis yang berbeda dilaksanakan dalam koordinasi Majelis Klasis, dan Majelis Sinode jika dibutuhkan.

Pasal 6Hubungan Jemaat dan Klasis

Pasal 6Hubungan Jemaat dan Klasis

2

(1) Jemaat merupakan basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan GMIT.

(2) Klasis merupakan wadah kebersamaan pelayanan jemaat-jemaat dalam suatu wilayah tertentu.

(3) Para presbiter menghadiri persidangan klasis dengan membawa keputusan persidangan jemaat.

(4) Hubungan di antara jemaat dan klasis adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan pertanggungjawaban.

Tidak ada perubahan substansi. Tim Perumus mengatur ulang posisi atau urutan ayat dengan meletakkan Jemaat sebagai subyek dalam hubungan dengan Klasis.

(1) Jemaat merupakan basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan GMIT.

(2) Jemaat mengambil bagian dalam Klasis dengan mengutus para Presbiter dan membawa keputusan Persidangan Jemaat.

(3) Hubungan Jemaat dan Klasis adalah hubungan kebersamaan pelayananan jemaat-jemaat dalam wilayah Klasis.

(4) Hubungan Jemaat dan Klasis adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan pertanggungjawaban.

Pasal 7Hubungan Jemaat dan Sinode

(1) Jemaat mengambil bagian dalam Sinode dengan mengutus para presbiter.

(2) Sinode menghasilkan produk-produk kebersamaan yang dilaksanakan dalam jemaat-jemaat.

(3) Hubungan di antara jemaat dan sinode adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif dan pertanggungjawaban.

Tidak ada perubahan substansi. Tim Perumus mengatur ulang posisi dengan meletakkan Jemaat sebagai Subyek dalam hubungan dengan Sinode.

Pasal 7Hubungan Jemaat dan Sinode

(1) Jemaat mengambil bagian dalam Sinode dengan mengutus para Presbiter.

(2) Jemaat melaksanakan produk-produk kebersamaan yang dihasilkan oleh Sinode.

(3) Hubungan Jemaat dan Sinode adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif dan pertanggungjawaban.

BAB VPEMBENTUKAN JEMAAT

Pasal 8Pembentukan Jemaat

Pembentukan jemaat adalah wujud karya Allah dan tanggapan iman manusia.

Tidak ada perubahan.

BAB VPEMBENTUKAN JEMAAT

Pasal 8Pembentukan Jemaat

Pembentukan Jemaat adalah wujud karya Allah dan tanggapan iman manusia.

Pasal 9Tujuan Pembentukan Jemaat

Catatan untuk pasal 9 (pasal baru)- PTTG mengusulkan pasal baru tentang

Pasal 9Tujuan Pembentukan Jemaat

3

Tujuan pembentukan jemaat adalah untuk menjamin dan menata pelayanan agar berlangsung secara efektif dan efisien.

Tujuan Pembentukan Jemaat- Sidang Komisi D (Menggelama)

menyetuji.- Pleno SS tidak memberi tanggapan.- Tim perumus mengakomodir menjadi:

Tujuan pembentukan jemaat adalah untuk….

Tujuan pembentukan jemaat adalah untuk menjamin dan menata pelayanan agar berlangsung secara efektif dan efisien.

Pasal 10Tata Cara Pembentukan Jemaat

(1) Tata cara pembentukan jemaat terdiri atas :a. pertumbuhan jemaat;b. pemekaran jemaat;c. penggabungan jemaat.

(2) Pertumbuhan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka kebutuhan pelayanan dengan tahap :a. pos pelayanan;b. mata jemaat;c. jemaat.

(3) Proses pertumbuhan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab jemaat asal.

(4) Pembentukan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh Majelis Klasis.

(5) Pemekaran jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan tanggung jawab Majelis Klasis dan Majelis Sinode.

(6) Penggabungan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul

Catatan untuk Pasal 10 ayat (3) huruf b:1. Reposisi ayat (4) rumusan PTTG menjadi

ayat (2), untuk konsistensi tahapan. Selanjutnya tidak berubah.

2. Tim Perumus mengusulkan kepada MS melalui PTTG untuk mengkaji penggunaan istilah “mata” untuk Mata Jemaat, dengan kemungkinan perubahan. Pertimbangan penggunaan istilah “mata”, antara lain:

a. ditinjau dari metafora jemaat sebagai Tubuh Kristus dalam PPE, maka “mata” tidaklah mewakili “tubuh” secara keseluruhan.

b. ditinjau dari komposisi jabatan dalam struktur kemajelisan yang masih terbatas (belum ada penempatan pendeta) dan status kelembagaan yang masih mengalami proses/tahapan dari Mata Jemaat menjadi Jemaat, maka istilah yang lebih sesuai adalah “bakal” dan menjadi “bakal jemaat”.

Pasal 10Tata Cara Pembentukan Jemaat

(1) Tata cara pembentukan jemaat terdiri atas :a. pertumbuhan jemaat;b. pemekaran jemaat;c. penggabungan jemaat.

(2) Pembentukan Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Persidangan Jemaat dan disusul dengan studi kelayakan oleh Majelis Klasis.

(3) Pertumbuhan Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka kebutuhan pelayanan dengan tahap:a. Pos Pelayanan;b. Mata Jemaat;c. Jemaat.

(4) Proses pertumbuhan Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Jemaat asal.

(5) Pemekaran Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil Persidangan Jemaat dan disusul dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan tanggung jawab Majelis Klasis dan Majelis Sinode.

(6) Penggabungan Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil Persidangan Jemaat dan disusul dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan

4

dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan tanggung jawab Majelis Jemaat, Majelis Klasis, dan Majelis Sinode.

(7) Hal-hal menyangkut perincian peningkatan status dari pos pelayanan menjadi mata jemaat, dan dari mata jemaat menjadi jemaat akan diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok atau Keputusan Majelis Sinode.

tanggung jawab Majelis Jemaat, Majelis Klasis, dan Majelis Sinode.

(7) Hal-hal menyangkut perincian peningkatan status dari Pos Pelayanan menjadi Mata Jemaat, dan dari Mata Jemaat menjadi Jemaat akan diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok atau Keputusan Majelis Sinode.

Pasal 11Pos Pelayanan

(1) Pos Pelayanan adalah tempat pelayanan anggota jemaat yang dibentuk dalam rangka menjawab kebutuhan persekutuan dan ibadah.

(2) Pembentukan pos pelayanan menjadi tanggung jawab Majelis Jemaat.

Tidak ada perubahan.

Pasal 11Pos Pelayanan

(1) Pos Pelayanan adalah tempat pelayanan anggota jemaat yang dibentuk dalam rangka menjawab kebutuhan persekutuan dan ibadah.

(2) Pembentukan Pos Pelayanan menjadi tanggung jawab Majelis Jemaat.

Pasal 12Mata Jemaat

(1) Mata jemaat adalah peningkatan status dari pos pelayanan menuju terbentuknya jemaat.

(2) Penetapan status mata jemaat dilaksanakan oleh Majelis Sinode berdasarkan usul Majelis Jemaat melalui Majelis Klasis.

(3) Mata jemaat bertanggung jawab melaksanakan Panca Pelayanan GMIT.

Catatan pasal 12 dan 13:Tim Perumus memperhatikan pasal 12 dan 13:1. Untuk mengakomodir keberadaan

sekaligus peningkatan status Mata Jemaat menjadi Jemaat, maka perlu diatur dan ditambahkan dalam Peraturan Pokok Jemaat ini pasal yang berkenaan dengan Mata Jemaat.

2. Dengan demikian ada tambahan 5 (lima) pasal baru sesuai substansi pasal, menjadi:- Pasal 53 Rapat Majelis Mata Jemaat

Harian;- Pasal 54 Proses Rapat Majelis Mata

Jemaat Harian;- Pasal 64 Majelis Mata Jemaat Harian- Pasal 65 Badan Pembantu Pelayanan

Mata Jemaat;

Pasal 12Mata Jemaat

(1) Mata Jemaat adalah peningkatan status dari Pos Pelayanan menuju terbentuknya Jemaat.

(2) Penetapan status Mata Jemaat dilaksanakan oleh Majelis Sinode berdasarkan usul Majelis Jemaat melalui Majelis Klasis.

(3) Mata Jemaat bertanggung jawab melaksanakan Panca Pelayanan GMIT.

Pasal 13Jemaat

(1) Jemaat adalah peningkatan status dari Mata Jemaat.(2) Penetapan Mata Jemaat menjadi Jemaat dilaksanakan

oleh Majelis Sinode berdasarkan usul Majelis Jemaat

Pasal 13Jemaat

(1) Jemaat adalah peningkatan status dari Mata Jemaat.(2) Penetapan Mata Jemaat menjadi Jemaat dilaksanakan

oleh Majelis Sinode berdasarkan usul Majelis Jemaat

5

melalui Majelis Klasis. - Pasal 66 Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat.

melalui Majelis Klasis.

BAB VIPEMBANGUNAN JEMAAT

Pasal 14

(1) Pembangunan jemaat adalah proses aktualisasi potensi jemaat untuk mampu menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.

(2) Pembangunan jemaat meliputi pembangunan manusia dan pembangunan sarana pendukung.

(3) Subyek dan sasaran pembangunan manusia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) mencakup pembangunan individu dan persekutuan.

(4) Pembangunan jemaat dilaksanakan secara terencana, sistematis, berproses, terbuka, dan terarah.

Tidak ada perubahan.

BAB VIPEMBANGUNAN JEMAAT

Pasal 14

(1) Pembangunan Jemaat adalah proses aktualisasi potensi jemaat untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.

(2) Pembangunan Jemaat meliputi pembangunan manusia dan pembangunan sarana pendukung.

(3) Subyek dan sasaran pembangunan manusia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) mencakup pembangunan individu dan persekutuan.

(4) Pembangunan Jemaat dilaksanakan secara terencana, sistematis, berproses, terbuka, dan terarah.

Pasal 15Tujuan Pembangunan Jemaat

(1) Pembangunan jemaat dilaksanakan dengan tujuan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah yaitu kasih, keadilan, kebenaran, dan kesetaraan.

(2) Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pembangunan jemaat dilaksanakan secara dialogis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya tanpa kehilangan identitas.

Tidak ada perubahan.

Pasal 15Tujuan Pembangunan Jemaat

(1) Pembangunan Jemaat dilaksanakan dengan tujuan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah yaitu kasih, keadilan, kebenaran, dan kesetaraan.

(2) Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pembangunan jemaat dilaksanakan secara dialogis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya tanpa kehilangan identitas.

BAB VIIWEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

Tidak ada perubahan, kecuali menghilangkan kata “tengah-tengah”.

BAB VIIWEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

6

(1) Jemaat menerima kewenangan dari Allah untuk terlibat dalam misi Allah di tengah-tengah dunia.

(2) Jemaat bertugas untuk melaksanakan program pelayanan, membentuk badan pelayanan.

(3) Jemaat mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan melalui Persidangan Sinode dan Persidangan Klasis.

(1) Jemaat menerima kewenangan dari Allah untuk terlibat dalam misi Allah di dunia.

(2) Jemaat bertugas untuk melaksanakan Program Pelayanan dan membentuk Badan Pelayanan lingkup jemaat.

(3) Jemaat mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan melalui Persidangan Sinode dan Persidangan Klasis.

Pasal 17Program Pelayanan

(1) Program pelayanan ditetapkan dalam persidangan Majelis Jemaat.

(2) Program pelayanan jemaat mencakup panca pelayanan GMIT.

Perubahan menyesuaikan dengan isi pasal terkait yaitu pasal tentang Persidangan Jemaat.

Pasal 17Program Pelayanan

(1) Program Pelayanan Jemaat ditetapkan dalam Persidangan Jemaat.

(2) Program Pelayanan Jemaat mengacu kepada Rencana Induk Pelayanan (RIP) dan Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan (HKUP) GMIT.

Pasal 18Pembentukan Badan Pelayanan Jemaat

(1) Badan pelayanan jemaat adalah Majelis Jemaat yang merupakan mandataris persidangan jemaat.

(2) Pejabat badan pelayanan lingkup jemaat adalah Majelis Jemaat Harian yang dipilih dari presbiter presbiter.

(3) Pejabat badan pelayanan yang dibentuk, diangkat dengan surat keputusan Majelis Jemaat.

(4) Para pejabat badan pelayanan lingkup jemaat diperhadapkan dalam kebaktian khusus.

(5) Dalam pelaksanaan tugas Majelis Jemaat dibantu oleh Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dan Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat.

(6) Pembentukan Badan Pembantu Pelayanan Jemaat

Catatan: Tim Perumus memperhatikan berdasarkan pembahasan dalam Sidang Komisi dan Pleno SS:- Ayat (2) sampai (4) didrop karena lebih

sesuai ditempatkan pada pasal tentang BPPJ. Sedangkan pasal ini tidak berbicara tentang BPPJ.

- pasal (6) dipindahkan ke pasal 61 tentang Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dan pasal 62 tentang Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat.

- ayat (5) menjadi ayat (2).

Pasal 18Pembentukan Badan Pelayanan Jemaat

(1) Badan Pelayanan lingkup Jemaat adalah Majelis Jemaat sebagai mandataris Persidangan Jemaat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Jemaat dibantu oleh Badan Pembantu Pelayanan Jemaat (BPPJ) dan Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat (UPPMJ).

7

adalah demi evektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan khusus yang ditetapkan oleh persidangan jemaat, sedangkan pembentukan unit pembantu Pelayanan Majelis Jemaat berdasarkan kebutuhan pelaksanaan panca pelayanan oleh Majelis Jemaat.

Pasal 19Pertanggungjawaban Badan Pelayanan

(1) Pertanggungjawaban Badan Pelayanan lingkup jemaat disampaikan dalam persidangan jemaat.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :a. pelaksanaan Tata GMIT;b. pelaksanaan program pelayanan jemaat;c. pengelolaan perbendaharaan.

(3) Penilaian terhadap pertanggungjawaban Badan Pelayanan lingkup jemaat mencakup:a. kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan

tugas;b. inovasi, komitmen, dan kreativitas dalam

pelaksanaan tugas;c. ketidakberhasilan dalam pelaksanaan tugas

dengan pemberian rekomendasi, penanggulangan dan/atau pembinaan dengan semangat pastoral.

Pasal ini dipindahkan ke BAB IX tentang MAJELIS JEMAAT, pasal 58 tentang

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Majelis Jemaat, dengan pertimbangan bahwa

Badan Pelayanan adalah Majelis Jemaat sebagai mandataris Persidangan Jemaat.

-

Catatan untuk BAB VIII tentang PANCA PELAYANAN- PTTG mengusulkan: BAB VIII secara keseluruhan mengalami perubahan dalam hal reposisi ayat dan huruf dalam rangka menyesuaikan dengan maksud pasal

tentang “Dasar dan Bentuk”. Setiap ayat tentang dasar direposisi menjadi ayat (1), disusul ayat tentang bentuk dan selanjutnya ayat tentang cara.- Sidang Komisi D (Menggelama) menyetujui dan dibawa ke Pleno.- Tim Perumus merapikan secara keseluruhan.

BAB VIIIPANCA PELAYANAN Perubahan lainnya (penambahan) untuk

menyesuaikan dengan PPE.

BAB VIIIPANCA PELAYANAN

8

Bagian Pertama PERSEKUTUAN

Pasal 20Dasar dan Bentuk-Bentuk Persekutuan

(1) Persekutuan lingkup jemaat terbentuk atas dasar ketritunggalan Allah

(2) Bentuk-bentuk persekutuan lingkup jemaat terdiri atas :a. persekutuan keluarga;b. persekutuan kelompok keluarga yang disebut

rayon;c. kelompok-kelompok rayon yang disebut

lingkungan untuk memenuhi kebutuhan persekutuan pada lingkup jemaat;

d. persekutuan jemaat;e. persekutuan dengan sesama manusia dan seluruh

ciptaan.(3) Persekutuan lingkup jemaat dilaksanakan dengan

cara:a. ibadah;b. pemahaman Alkitab;c. membangun kerukunan dan keserasian hidup

dengan sesama anggota jemaat, gereja lain, organisasi Kristen, agama lain, negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Bagian PertamaPERSEKUTUAN

Pasal 19Dasar dan Bentuk Persekutuan

(1) Persekutuan lingkup jemaat terbentuk atas dasar ketritunggalan Allah.

(2) Bentuk persekutuan lingkup Jemaat terdiri atas:a. persekutuan keluarga;b. persekutuan kelompok keluarga yang disebut

rayon;c. kelompok-kelompok rayon yang disebut

lingkungan untuk memenuhi kebutuhan persekutuan pada lingkup jemaat;

d. persekutuan jemaat;e. persekutuan dengan sesama manusia dan seluruh

ciptaan.(3) Persekutuan lingkup Jemaat dilaksanakan dengan

cara :a. Ibadah;b. Pemahaman Alkitab;c. Pertukaran Pengkhotbah;d. Perkunjungan antar Jemaat;e. Kegiatan kebersamaan lainnya;f. Membangun kerukunan dan keserasian hidup

dengan sesama anggota jemaat, gereja lain, organisasi Kristen, agama lain, negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Pasal 21Tujuan

Persekutuan lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan untuk:

Tambahan huruf b (baru) sesuai PPEdan Tata Dasar.

Pasal 20Tujuan Persekutuan

Persekutuan lingkup Jemaat dilaksanakan dengan tujuan untuk:

9

a. menyatakan damai sejahtera Allah (syalom);b. membangun, memelihara, dan mengembangkan

kehidupan sebagai anak-anak Allah;c. mewujudkan kasih, keadilan, kebenaran, dan

kesetaraan di antara seluruh ciptaan Tuhan.

a. menyatakan damai sejahtera Allah (syalom);b. mewujudkan kebersamaan dan persaudaraan sebagai

keluarga Allah dalam lingkup Jemaat.c. membangun, memelihara, dan mengembangkan

kehidupan sebagai anak-anak Allah;d. mewujudkan kasih, keadilan, kebenaran, dan

kesetaraan di antara seluruh ciptaan Tuhan.

Pasal 22Fungsi Persekutuan

Persekutuan lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi :a. memelihara relasi persekutuan dalam iman kepada

Allah Tritunggal (bnd. Ef. 1:14; Rm. 8:22-23, 26-28);b. memelihara relasi dengan sesama manusia dan

seluruh ciptaan Tuhan.

Tidak ada perubahan.

Pasal 21Fungsi Persekutuan

Persekutuan lingkup Jemaat dilaksanakan dengan fungsi:a. memelihara relasi persekutuan dalam iman kepada

Allah Tritunggal (bnd. Ef. 1:14; Rm. 8:22-23, 26-28);b. memelihara relasi dengan sesama manusia dan

seluruh ciptaan Tuhan.

Bagian Kedua KESAKSIAN

Pasal 23Dasar dan Bentuk Bentuk Kesaksian

(1) Kesaksian di lingkup jemaat terbentuk atas dasar hidup dan pengajaran Yesus Kristus tentang Kerajaan Allah.

(2) Bentuk-bentuk kesaksian lingkup jemaat, terdiri atas :a. kesaksian dengan kata-kata;b. kesaksian dengan perbuatan.

(3) Bentuk-bentuk kesaksian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.

(4) Kesaksian di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara:a. khotbah, pengajaran, tulisan, kesenian, dan

Bagian Kedua: KESAKSIAN, mengalami reposisi ayat untuk penyesuaian maksud pasal, dengan mempertimbangkan isi PPE.

Bagian Kedua KESAKSIAN

Pasal 22Dasar dan Bentuk Kesaksian

(1) Kesaksian lingkup Jemaat terbentuk atas dasar hidup dan pengajaran Yesus Kristus tentang Kerajaan Allah.

(2) Bentuk kesaksian lingkup jemaat terdiri dari:a. kesaksian dengan kata-kata;b. kesaksian dengan perbuatan.

(3) Bentuk-bentuk kesaksian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.

(4) Kesaksian lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara:a. Khotbah, pengajaran, tulisan, kesenian, dan

teknologi komunikasi dan informasi;

10

teknologi;b. mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, dan

kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari;c. memperdengarkan suara kenabian dan kritis

terhadap berbagai kuasa yang menindas.

b. Dialogis, jujur, dan terbuka dengan segala resiko.c. Memanfaatkan sumber-sumber tertulis mengenai

kesaksian dan pengajaran GMIT.

Pasal 24Tujuan Kesaksian

Kesaksian di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan :a. saling membangun, memelihara, dan meningkatkan

iman anggota jemaat kepada Yesus Kristus;b. menyatakan damai sejahtera Allah bagi dunia.

Pasal 23Tujuan Kesaksian

Kesaksian di lingkup Jemaat dilaksanakan untuk:a. Mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, dan

kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari;b. Menyatakan damai sejahtera Allah bagi dunia.c. Saling membangun, memelihara, dan meningkatkan

iman anggota jemaat kepada Yesus Kristus.

Pasal 25Fungsi Kesaksian

Kesaksian di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi menyaksikan, memberitakan, dan mengajarkan kebenaran Allah di dalam dan di luar gereja.

Pasal 24Fungsi Kesaksian

Kesaksian lingkup Sinode dilaksanakan dengan fungsi:a. Menyaksikan kuasa pembebasan Allah di dalam

Yesus Kristus;b. Memperdengarkan suara kenabian dan kritis terhadap

praktek ketidakadilan dan penindasan.

Bagian KetigaPELAYANAN KASIH

Pasal 26Dasar dan Bentuk-Bentuk Pelayanan Kasih

(1) Pelayanan kasih di lingkup jemaat dilaksanakan atas dasar hidup dan pelayanan Yesus Kristus yang menyebut diri-Nya sebagai diakonos (bnd. Luk. 22:27).

Tidak ada perubahan. Bagian KetigaPELAYANAN KASIH

Pasal 25Dasar dan Bentuk Pelayanan Kasih

(1) Pelayanan kasih di lingkup Jemaat terbentuk atas dasar hidup dan pelayanan Yesus Kristus yang menyebut diri-Nya sebagai Diakonos (bnd. Luk. 22:27).

11

(2) Bentuk-bentuk pelayanan kasih lingkup jemaat, dapat terdiri atas :a. pelayanan pendidikan;b. pelayanan ekonomi;c. pelayanan kesehatan;d. pelayanan sosial;e. pelayanan budaya;f. pelayanan hukum dan HAM (hak asasi manusia);g. pelayanan pendidikan politik.

(3) Bentuk-bentuk pelayanan kasih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.

(4) Pelayanan kasih di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara:a. pelayanan kasih karitatif.b. pelayanan kasih reformatif.c. pelayanan kasih transformatif.

(5) Bentuk dan cara pelayanan kasih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (4) wajib dilaksanakan bagi anggota jemaat dan masyarakat.

(2) Bentuk pelayanan kasih dapat terdiri dari:a. pelayanan pendidikan;b. pelayanan ekonomi;c. pelayanan kesehatan;d. pelayanan sosial;e. pelayanan budaya;f. pelayanan hukum dan HAM (hak asasi

manusia);g. pelayanan pendidikan politik.

(3) Bentuk pelayanan kasih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.

(4) Pelayanan kasih dilaksanakan dengan cara:a. pelayanan kasih karitatif.b. pelayanan kasih reformatif.c. pelayanan kasih transformatif.

(5) Bentuk dan cara pelayanan kasih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (4) wajib dilaksanakan bagi anggota jemaat dan masyarakat.

Pasal 27Tujuan Pelayanan kasih

Pelayanan kasih di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan cinta kasih Kristus kepada sesama dalam pimpinan Roh Kudus.

Tidak ada perubahan.

Pasal 26Tujuan Pelayanan kasih

Pelayanan kasih di lingkup Jemaat dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus kepada sesama dalam pimpinan Roh Kudus.

Pasal 28Fungsi Pelayanan Kasih

Pelayanan kasih di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi :a. mengalami kasih Allah dalam pimpinan Roh Kudus;b. saling menguatkan dalam kasih Yesus Kristus.

Tidak ada perubahan. Pasal 27Fungsi Pelayanan Kasih

Pelayanan kasih di lingkup Jemaat dilaksanakan dengan fungsi:a. mengalami kasih Allah dalam pimpinan Roh Kudus;b. saling menguatkan dalam kasih Yesus Kristus.

12

Bagian KeempatIBADAH

Pasal 29Dasar dan Bentuk-bentuk Ibadah

(1) Ibadah di lingkup jemaat terbentuk atas dasar :a. panggilan Allah (bnd. Kel. 4:22-23);b. pengorbanan Yesus Kristus (bnd. Ibr. 9:11-14;

10:19-25);c. Penyertaan Roh Kudus (bnd. Kis. 2).

(1) Bentuk-bentuk ibadah di lingkup jemaat, terdiri atas :a. Ibadah Keluarga;b. Ibadah Rayon;c. Ibadah Kategorial/Fungsional/Profesional;d. Ibadah Jemaat;e. Ibadah-Ibadah Hari Raya;f. Ibadah-Ibadah Khusus.

(2) Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara :a. Ibadah liturgis, yang dilaksanakan dengan

memperhatikan hubungan timbal balik antara aspek universal dan dimensi kontekstual;

b. Ibadah karya;c. cara-cara ibadah sebagaimana dimaksudkan pada

butir a dan b di atas dipahami sebagai suatu keutuhan.

Tidak ada perubahan.

Bagian KeempatIBADAH

Pasal 28Dasar dan Bentuk Ibadah

(1) Ibadah di lingkup Jemaat terbentuk atas dasar:a. panggilan Allah (bnd. Kel. 4:22-23);b. pengorbanan Yesus Kristus (bnd. Ibr. 9:11-14;

10:19-25);c. Penyertaan Roh Kudus (bnd. Kis. 2).

(2) Bentuk ibadah di lingkup jemaat dapat terdiri atas:a. Ibadah Keluarga;b. Ibadah Rayon;c. Ibadah Kategorial/Fungsional/Profesional;d. Ibadah Jemaat;e. Ibadah-Ibadah Hari Raya;f. Ibadah-Ibadah Khusus.

(3) Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara:a. Ibadah liturgis, yang dilaksanakan dengan

memperhatikan hubungan timbal balik antara aspek universal dan dimensi kontekstual;

b. Ibadah karya;c. cara-cara ibadah sebagaimana dimaksudkan pada

huruf a dan b di atas dipahami sebagai suatu keutuhan.

Pasal 30Tujuan Ibadah

Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan:a. memuliakan Allah;b. menyatakan syukur;c. mendengarkan Firman Allah;

Tidak ada perubahan. Pasal 29Tujuan Ibadah

Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan untuk:a. memuliakan Allah;b. menyatakan syukur;

13

d. merayakan persekutuan dengan Allah dan persaudaraan dengan sesama;

e. menyampaikan pergumulan hidup kepada Allah.

c. mendengarkan Firman Allah;d. merayakan persekutuan dengan Allah dan

persaudaraan dengan sesama;e. menyampaikan pergumulan hidup kepada Allah.

Pasal 31Fungsi Ibadah

Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi:a. mengalami kehadiran Allah dalam persekutuan yang

menyembah Allah dalam Roh dan kebenaran (Mat. 18:20 dan Yoh 4:23);

b. mempersekutukan anggota jemaat dalam penyembahan kepada Allah;

c. mendasari, memotivasi, menerangi, dan mengarahkan seluruh proses peribadahan dengan Firman Allah.

Tidak ada perubahan.

Pasal 30Fungsi Ibadah

Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi:a. mengalami kehadiran Allah dalam persekutuan yang

menyembah Allah dalam Roh dan kebenaran (bnd. Mat. 18:20 dan Yoh 4:23);

b. mempersekutukan anggota jemaat dalam penyembahan kepada Allah;

c. mendasari, memotivasi, menerangi, dan mengarahkan seluruh proses peribadahan dengan Firman Allah.

Bagian Kelima Penatalayanan

Pasal 32Dasar dan Bentuk-Bentuk Penatalayanan

(1) Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan atas dasar amanat penciptaan dan penebusan.

(2) Bentuk-bentuk penatalayanan lingkup jemaat, terdiri atas :a. penataan diri;b. penataan lingkungan hidup.

Catatan untuk Bagian Kelima:- Khusus bagian kelima:

PENATALAYANAN, Tim Perumus harus melakukan reposisi dan merapikan Paragraf (bukan isi), guna penyesuaian struktur sesuai urutan huruf pada pasal 33 Penataan Diri.

- Pasal 40 (PTTG) tentang Cara Penatalayanan dipindahkan ke Pasal 31 (Rumusan Baru) ayat (3).

Bagian Kelima PENATALAYANAN

Pasal 31Dasar dan Bentuk Penatalayanan

(1) Penatalayanan di lingkup Jemaat terbentuk atas dasar amanat penciptaan dan penebusan.

(2) Bentuk penatalayanan di lingkup Jemaat, terdiri dari:a. Penataan diri;b. Penataan lingkungan hidup.

(3) Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara:a. Terpadu, terbuka, hemat, dan dapat

dipertanggungjawabkan.b. Mengutamakan keseimbangan dan kelestarian

lingkungan hidup.

14

Pasal 33Penataan Diri

Penataan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a mencakup:a. manajemen pelayanan;b. pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sumber

daya;c. perbendaharaan.

Tidak ada perubahan.

Pasal 32Penataan Diri

Penataan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf a mencakup:a. manajemen pelayanan;b. pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sumber

daya manusia;c. perbendaharaan.

Paragraf 1Manajemen Pelayanan

Pasal 34

(1) Asas manajemen pelayanan lingkup jemaat mengacu pada prinsip presbiterial sinodal sebagaimana diatur pada P asal 8 ayat ( 2 ) Tata Dasar GMIT .

(2) Fungsi-fungsi manajemen pelayanan meliputi: motivasi, penelitian, perencanaan, pengorganisasian, pembentukan staf, kepemimpinan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

(3) Tujuan manajemen pelayanan jemaat adalah untuk mencapai kedewasaan jemaat dan kesejahteraan masyarakat.

(4) Keseluruhan manajemen pelayanan jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat dalam koordinasi dengan Majelis Klasis dan Majelis Sinode.

Tidak ada perubahan substansi, kecuali urutan penyebutan kutipan.

Paragraf 1Manajemen Pelayanan

Pasal 33

(1) Asas manajemen pelayanan lingkup Jemaat mengacu pada prinsip Presbiterial Sinodal sebagaimana diatur dalam Tata Dasar P asal 8 ayat ( 2 ) .

(2) Fungsi-fungsi manajemen pelayanan Jemaat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembentukan staf, penggerakan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

(3) Tujuan manajemen pelayanan Jemaat adalah untuk mencapai kedewasaan Jemaat dan kesejahteraan masyarakat.

(4) Keseluruhan manajemen pelayanan Jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat dalam koordinasi dengan Majelis Klasis dan Majelis Sinode.

Paragraf 2Pengadaan, Pemeliharaan, dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 35

Tidak ada perubahan substansi, kecuali penambahan frasa “dilaksanakan untuk” pada

semua ayat.

Paragraf 2Pengadaan, Pemeliharaan, dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 34

15

(1) Pengadaan sumber daya manusia pelayanan lingkup jemaat bertujuan menjawab kebutuhan pelayanan.

(2) Pemeliharaan pelayanan adalah dalam rangka kesejahteraan pelaksana pelayanan dan keberlanjutan pelayanan.

(3) Pengembangan SDM lingkup jemaat adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kreativitas pelayanan.

(1) Pengadaan sumber daya manusia di lingkup jemaat dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan pelayanan.

(2) Pemeliharaan sumber daya manusia dilaksanakan untuk kesejahteraan pelaksana pelayanan dan kelanjutan pelayanan.

(3) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kreativitas pelayanan.

Paragraf 3Perbendaharaan

Pasal 36

(1) Perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat mencakup uang, barang bergerak dan yang tidak bergerak.

(2) Perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat berasal dari persembahan anggota jemaat, sumbangan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat dan hasil usaha/pengelolaan aset sesuai dengan Tata GMIT.

(3) Tujuan pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan pelayanan.

(4) Pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dengan bantuan/kerja sama Majelis Klasis dan Majelis Sinode.

(5) Pengawasan perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dan Badan Pembantu Pelayanan Jemaat sesuai dengan kebutuhan.

(6) Pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat secara periodik dilaksanakan dalam persidangan jemaat.

Perubahan pada ayat (5) agar sesuai dengan fungsi Badan Pembantu Pelayanan yang melaksanakan tugas Pengawasan, yaitu

BPPPJ.

Paragraf 3Perbendaharaan

Pasal 35

(1) Perbendaharaan GMIT di lingkup Jemaat mencakup uang, barang bergerak dan yang tidak bergerak.

(2) Perbendaharaan GMIT di lingkup Jemaat berasal dari persembahan anggota Jemaat, sumbangan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat dan hasil usaha/pengelolaan aset sesuai dengan Tata GMIT.

(3) Tujuan pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup Jemaat adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan pelayanan.

(4) Pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup Jemaat dilaksanakan oleh Majelis Jemaat dengan bantuan/kerja sama dengan Majelis Klasis dan Majelis Sinode.

(5) Pengawasan perbendaharaan GMIT di lingkup Jemaat dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat (BPPPJ).

(6) Pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup Jemaat secara periodik dilaksanakan dalam Persidangan Jemaat.

16

Penataan Lingkungan Hidup

Pasal 37

(1) Jemaat bertanggung jawab untuk menata, menjaga, merawat alam semesta ciptaan Allah.

(2) Jemaat dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki keprihatinan yang sama terhadap masalah lingkungan hidup.

Tidak ada perubahan,

Penataan Lingkungan Hidup

Pasal 36

(1) Jemaat bertanggung jawab untuk menata, menjaga, merawat alam semesta ciptaan Allah.

(2) Jemaat dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki keprihatinan yang sama dalam menata lingkungan hidup.

Pasal 38Tujuan Penatalayanan

(1) Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan adanya keteraturan dan ketertiban pelayanan.

(2) Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Tidak ada perubahan substansi, kecuali penambahan kutipan dasar Alkitab, sesuai

Tata Dasar.

Pasal 37Tujuan Penatalayanan

Penatalayanan di lingkup Jemaat dilaksanakan dengan tujuan:a. terwujudnya keteraturan dan ketertiban pelayanan

(bnd. 1Kor. 14:40).b. terwujudnya keseimbangan dan kelestarian

lingkungan hidup.

Pasal 39Fungsi Penatalayanan

(1) Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi memaksimalkan pelaksanaan pelayanan.

(2) Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi mengharmoniskan hubungan manusia dan alam.

Tidak ada perubahan substansi.

Pasal 38Fungsi Penatalayanan

Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi memaksimalkan pelaksanaan pelayanan dan mengharmoniskan hubungan manusia dan alam.

Pasal 40Cara Penataan Lingkungan Hidup

(1) Penataan Lingkungan Hidup di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara terpadu, terbuka, hemat,

Pasal 40 (PTTG) dipindahkan ke pasal 31 (Rumusan Baru) tentang Dasar dan Bentuk

Penatalayanan ayat (3)

-

17

dan dapat dipertanggungjawabkan.(2) Penataan Lingkungan Hidup di lingkup jemaat

mengutamakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VIIIPERSIDANGAN

Bagian PertamaUmum

Pasal 41Jenis-jenis Persidangan

Jenis-jenis persidangan lingkup jemaat terdiri atas:a. Persidangan Jemaat;b. Persidangan Jemaat Istimewa;c. Persidangan Majelis Jemaat;d. Persidangan Mata Jemaat;e. Persidangan Majelis Mata Jemaat.

Tidak ada perubahan substansi, kecuali menambahkan urutan pasal (40).

BAB VIIIPERSIDANGAN

 Pasal 39Jenis-jenis Persidangan

Jenis-jenis persidangan di lingkup jemaat terdiri atas:a. Persidangan Jemaat;b. Persidangan Jemaat Istimewa;c. Persidangan Majelis Jemaat;d. Persidangan Mata Jemaat;e. Persidangan Majelis Mata Jemaat.

Pasal 42Persidangan Jemaat

(1) Persidangan jemaat adalah wadah pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota jemaat.

(2) Persidangan jemaat dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam empat tahun, sesuai kebutuhan jemaat.

(3) Persidangan jemaat diadakan oleh Majelis Jemaat(4) Persidangan jemaat diadakan dengan tujuan:

a. merumuskan dan menetapkan pokok-pokok program pelayanan empat tahunan;

b. mengevaluasi seluruh proses pelayanan lingkup jemaat;

Catatan:- Sidang Komisi D mengusulkan: perlu

ditambahkan dalam penjelasan bahwa khusus untuk Persidangan Jemaat yang berkaitan dengan pemilihan Presbiter disesuaikan dengan waktu pemilihan Majelis Klasis dan Majelis Sinode.

- Sidang Komisi mengusulkan penambahan pada ayat (2) kata: sekurang-kurangnya; dibahas dalam pleno. Tim Perumus mengakomodir dalam rumusan akhir.

- Penambahan ayat agar sesuai dan mengakomodir keterkaitan dengan pasal

Bagian PertamaPersidangan Jemaat

Pasal 40

(1) Persidangan Jemaat adalah wadah pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota jemaat.

(2) Persidangan Jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun, sesuai kebutuhan.

(3) Persidangan Jemaat di laksana kan oleh Majelis Jemaat.

(4) Persidangan Jemaat di laksana kan dengan tujuan:a. merumuskan dan menetapkan Pokok-pokok

18

c. menilai, menerima atau menolak laporan pertanggunganjawaban pelayanan Majelis Jemaat;

d. memilih penatua, diaken, dan pengajar.

lain. Program Pelayanan empat tahunan sesuai Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan GMIT;

b. mengevaluasi seluruh proses pelayanan lingkup Jemaat;

c. menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pelayanan Majelis Jemaat;

d. merekomendasikan kepada Majelis Jemaat untuk mengangkat anggota-anggota Badan Pembantu Pelayanan Jemaat.

e. memilih Penatua, Diaken, dan Pengajar.

Pasal 43Proses Persidangan Jemaat

(1) Pemanggil persidangan jemaat adalah Majelis Jemaat.(2) Tempat, waktu, dan acara persidangan jemaat

ditetapkan oleh Majelis Jemaat dan diumumkan kepada anggota jemaat tiga minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat.

(3) Persidangan jemaat dihadiri oleh anggota sidi, Majelis Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat, dan Badan Pembantu Pelayanan Jemaat.

(4) Persidangan jemaat dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang berjumlah ganjil, minimal 3 orang, termasuk ketua Majelis Jemaat, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.

(5) Sekretaris Persidangan jemaat adalah Sekretaris Majelis Jemaat.

(6) Pengambilan keputusan dalam persidangan jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan permohonan doa kepada Tuhan secara bersama.

(8) Hasil keputusan persidangan jemaat disampaikan oleh

Catatan:1. untuk Pasal 43 ayat (3) dan pasal 44 ayat

(4): Dalam dinamika perumusan, Tim Perumus memperhatikan dan mengusulkan untuk mempertimbangkan dan mengakomodir kehadiran perutusan dari Mata Jemaat (MJH) dalam Persidangan Jemaat dan Persidangan Jemaat Istimewa, bagi Jemaat yang ber-Mata Jemaat.

2. Beberapa perubahan istilah dari Sidang Komisi: ayat (2) istilah acara menjadi agenda.

Pasal 41Proses Persidangan Jemaat

(1) Pemanggil Persidangan Jemaat adalah Majelis Jemaat.

(2) Tempat, waktu, dan agenda Persidangan Jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat dan diumumkan kepada anggota Jemaat tiga minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat.

(3) Persidangan Jemaat dihadiri oleh anggota sidi, Majelis Jemaat, Badan Pembantu Pelayanan Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat dan perutusan Mata Jemaat bagi jemaat yang bermata jemaat.

(4) Persidangan Jemaat dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang berjumlah ganjil, minimal 3 orang, termasuk Ketua Majelis Jemaat, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.

(5) Sekretaris Persidangan Jemaat adalah Sekretaris Majelis Jemaat.

(6) Pengambilan keputusan dalam Persidangan Jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau

19

Majelis Jemaat kepada anggota jemaat melalui warta jemaat paling lambat satu bulan setelah persidangan jemaat.

undi yang didahului dengan doa.(8) Hasil keputusan Persidangan Jemaat disampaikan

oleh Majelis Jemaat kepada anggota Jemaat melalui warta jemaat paling lambat satu bulan setelah Persidangan Jemaat.

Bagian KeduaPersidangan Jemaat Istimewa

Pasal 44

(1) Persidangan jemaat istimewa adalah persidangan yang diadakan dalam rangka menanggulangi masalah-masalah strategis yang sangat mendesak.

(2) Masalah-masalah yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. tidak berjalannya pelayanan;b. tidak berfungsinya Majelis Jemaat;c. adanya potensi perpecahan dalam jemaat.

(3) Persidangan jemaat istimewa diadakan oleh Majelis Jemaat atau Majelis Klasis dalam koordinasi dengan Majelis Sinode dan Majelis Jemaat.

Tidak ada perubahan substansi, kecuali penambahan ayat baru (2) dan huruf d pada ayat (3), sesuai dengan Perpok Klasis dan Sinode tentang Persidangan Klasis/Sinode

Istimewa.

Bagian KeduaPersidangan Jemaat Istimewa

Pasal 42

(1) Persidangan Jemaat Istimewa adalah persidangan yang diadakan dalam rangka menanggulangi masalah-masalah strategis yang sangat mendesak.

(2) Kedudukan Persidangan Jemaat Istimewa setara dengan Persidangan Jemaat.

(3) Masalah-masalah yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. tidak berjalannya pelayanan;b. tidak berfungsinya Majelis Jemaat;c. adanya potensi perpecahan dalam jemaat.d. adanya kebutuhan mendesak untuk ditanggapi.

(4) Persidangan Jemaat Istimewa diadakan oleh Majelis Jemaat atau oleh Majelis Klasis dalam koordinasi dengan Majelis Sinode dan Majelis Jemaat.

Pasal 45Proses Persidangan Jemaat Istimewa

(1) Persidangan jemaat istimewa dapat diusulkan oleh:a. Majelis Jemaat atau;b. satu pertiga dari anggota sidi yang menghadiri

persidangan jemaat yang terakhir atau;c. satu pertiga dari jumlah anggota sidi jemaat atau;d. satu pertiga jumlah rayon dan/atau satu pertiga

Tidak ada perubahan substansi. Pasal 43Proses Persidangan Jemaat Istimewa

(1) Persidangan Jemaat Istimewa dapat diusulkan oleh:a. Majelis Jemaat atau;b. satu pertiga dari jumlah anggota sidi jemaat atau;c. satu pertiga jumlah rayon dan/atau satu pertiga

jumlah Mata Jemaat.(2) Pemanggil Persidangan Jemaat Istimewa adalah

20

jumlah mata jemaat.(2) Pemanggil persidangan jemaat istimewa adalah

Majelis Jemaat atau Majelis Klasis jika Majelis Jemaat tidak berfungsi.

(3) Tempat, waktu, dan acara persidangan jemaat istimewa ditetapkan oleh:a. Majelis Klasis jika Majelis Jemaat tidak berfungsi

dan diumumkan kepada anggota jemaat dua minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat;

b. Majelis Jemaat sesuai dengan kebutuhan serta diumumkan kepada anggota jemaat dua minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat’

(4) Persidangan jemaat istimewa dihadiri oleh Majelis Jemaat, Badan pembantu pelayanan Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat, anggota sidi, Majelis Klasis dan/atau Majelis Sinode.

(5) Persidangan jemaat istimewa dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang berjumlah ganjil, minimal tiga orang dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.

(6) Sekretaris Persidangan Jemaat Istimewa adalah Sekretaris Majelis Jemaat.

(7) Pengambilan keputusan dalam persidangaan jemaat istimewa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(8) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka persidangan mengusulkan permasalahan tersebut ke lingkup Sinode.

(9) Hasil persidangan disampaikan oleh Majelis Jemaat atau Majelis Klasis kepada jemaat dan Majelis Sinode, paling lambat dua bulan setelah persidangan berakhir.

Majelis Jemaat atau Majelis Klasis jika Majelis Jemaat tidak berfungsi.

(3) Tempat, waktu, dan agenda Persidangan Jemaat Istimewa ditetapkan oleh:a. Majelis Jemaat dan diumumkan kepada anggota

Jemaat dua minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat.

b. Majelis Klasis, jika Majelis Jemaat tidak berfungsi, dan diumumkan kepada anggota Jemaat dua minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat;

(4) Persidangan Jemaat Istimewa dihadiri oleh anggota sidi, Majelis Jemaat, Badan Pembantu Pelayanan Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat, perutusan Mata Jemaat bagi jemaat yang bermata jemaat, Majelis Klasis dan/atau Majelis Sinode.

(5) Persidangan Jemaat dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang berjumlah ganjil, minimal 3 orang, termasuk Ketua Majelis Jemaat, atau Ketua Majelis Klasis, jika Majelis Jemaat tidak berfungsi, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.

(6) Sekretaris Persidangan Jemaat Istimewa adalah Sekretaris Majelis Jemaat, atau Sekretaris Majelis Klasis, jika Majelis Jemaat tidak berfungsi.

(7) Pengambilan keputusan dalam Persidangan Jemaat Istimewa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(8) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan, maka Persidangan dapat mengusulkan permasalahan tersebut ke lingkup Sinode.

(9) Hasil keputusan Persidangan Jemaat Istimewa disampaikan oleh Majelis Jemaat atau Majelis Klasis kepada Jemaat melalui warta jemaat paling lambat dua bulan setelah P ersidangan J emaat Istimewa .

21

Pasal 46Persidangan Majelis Jemaat

(1) Persidangan Majelis Jemaat diadakan untuk menjabarkan keputusan persidangan jemaat, keputusan persidangan lingkup klasis dan keputusan persidangan lingkup Sinode.

(2) Persidangan Majelis Jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali satu tahun.

(3) Persidangan Majelis Jemaat diadakan oleh Majelis Jemaat Harian.

(4) Persidangan Majelis Jemaat diadakan dengan tujuan :a. menetapkan strategi pelaksanaan program

pelayanan tahunan dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Jemaat (APBJ);

b. menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi persidangan jemaat;

c. merumuskan kelanjutan program pelayanan Majelis Jemaat tahun berikut.

d. mempersiapkan pertanggungjawaban akhir periode pelayanan kemajelisan, karena itu persidangan Majelis Jemaat tahun keempat dilaksanakan mendahului persidangan jemaat.

Terjadi perubahan reposisi ayat dan perubahan substansi sesuai dinamika Pleno Persidangan dan Sidang Komisi, serta untuk mengakomodir pasal dan ayat lain yang terkait.

Bagian KetigaPersidangan Majelis Jemaat

Pasal 44

(1) Persidangan Majelis Jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, sesuai kebutuhan.

(2) Persidangan Majelis Jemaat diadakan oleh Majelis Jemaat Harian.

(3) Persidangan Majelis Jemaat diadakan dengan tujuan:a. M enindaklanjuti Keputusan Persidangan Jemaat,

Keputusan Persidangan Majelis Klasis, Keputusan Persidangan Klasis, Keputusan Persidangan Majelis Sinode dan Keputusan Persidangan Sinode.

b. Mengevaluasi Program Pelayanan dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Majelis Jemaat (APBMJ) tahunan.

c. M enetapkan Program Pelayanan dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Majelis Jemaat (APBMJ) tahun berikutnya;

d. M empersiapkan pertanggungjawaban akhir periode pelayanan kemajelisan, karena itu Persidangan Majelis Jemaat tahun keempat dilaksanakan mendahului Persidangan Jemaat.

e. Mempersiapkan agenda Persidangan Jemaat pada Persidangan Majelis Jemaat tahun keempat.

Pasal 47Proses Persidangan Majelis Jemaat

(1) Pemanggil persidangan Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat Harian.

(2) Tempat, waktu, dan acara persidangan Majelis Jemaat

Tidak ada perubahan substansi, kecuali menyederhanakan maksud ayat (7) dan (8).

Pasal 45Proses Persidangan Majelis Jemaat

(1) Pemanggil Persidangan Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat Harian.

(2) Tempat, waktu, dan agenda Persidangan Majelis

22

ditetapkan oleh Majelis Jemaat Harian .(3) Persidangan Majelis Jemaat dihadiri oleh anggota

Majelis Jemaat, Badan Pembantu Pelayanan Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat, dan undangan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Persidangan Majelis Jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat Harian.

(5) Sekretaris Persidangan Majelis Jemaat adalah Sekretaris Majelis Jemaat.

(6) Pengambilan keputusan dalam persidangaan Majelis Jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan permohonan doa kepada Tuhan secara bersama.

(8) Hasil persidangan Majelis Jemaat disampaikan ke jemaat oleh Majelis Jemaat Harian selambat-lambatnya dua bulan setelah persidangan berakhir.

Jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat Harian.(3) Persidangan Majelis Jemaat dihadiri oleh anggota

Majelis Jemaat, Badan Pembantu Pelayanan Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat, dan undangan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Persidangan Majelis Jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat Harian.

(5) Sekretaris Persidangan Majelis Jemaat adalah Sekretaris Majelis Jemaat.

(6) Pengambilan keputusan dalam Persidangaan Majelis Jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.

(8) Hasil Persidangan Majelis Jemaat disampaikan kepada Jemaat oleh Majelis Jemaat Harian selambat-lambatnya dua bulan setelah Persidangan Majelis Jemaat.

Pasal 48Rapat Majelis Jemaat Harian

(1) Rapat Majelis Jemaat Harian diadakan untuk:a. menerima usulan jemaat untuk diteruskan ke

persidangan Majelis Jemaat;b. mengadakan persiapan untuk penyelenggaraan

persidangan Majelis Jemaat dan Persidangan Jemaat;

c. mengatur teknis pelaksanaan keputusan Majelis Jemaat;

d. mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan pelayanan rutin Majelis Jemaat dan Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat.

(2) Rapat Majelis Jemaat Harian dihadiri oleh anggota Majelis Jemaat Harian, para ketua Unit Pembantu

Pasal 47 (rumusan PTTG) tentang Rapat Majelis Jemaat Harian akan ditempatkan sesudah seluruh pasal tentang Persidangan Mata Jemaat, agar sesuai dengan pasal 40 tentang Jenis-jenis Persidangan, pada rumusan baru.

Terjadi perubahan urutan nomor pasal.

-

23

Pelayanan Majelis Jemaat, koordinator rayon, dan undangan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Dalam hal kebutuhan mendesak Majelis Jemaat Harian dapat mengadakan rapat untuk menindak-lanjuti usulan jemaat melalui unit-unit pembantu pelayanan terkait.

(4) Rapat Majelis Jemaat Harian diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan satu kali.

Pasal 49Proses Rapat Majelis Jemaat Harian

(1) Pemanggil rapat Majelis Jemaat Harian adalah ketua dan sekretaris Majelis Jemaat.

(2) Rapat Majelis Jemaat Harian dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat.

(3) Pengambilan keputusan dalam rapat Majelis Jemaat Harian dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(4) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan permohonan doa kepada Tuhan secara bersama.

(5) Hasil rapat Majelis Jemaat Harian disampaikan kepada Majelis Jemaat dan jemaat.

-

Pasal 50Persidangan Mata Jemaat

(1) Persidangan mata jemaat adalah wadah pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota mata jemaat.

(2) Persidangan mata jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(3) Persidangan mata jemaat diadakan oleh Majelis Mata Jemaat.

Menyesuaikan dengan Pasal Persidangan Jemaat.

Bagian KeempatPersidangan Mata Jemaat

Pasal 46

(1) Persidangan Mata Jemaat adalah wadah pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota jemaat di Mata Jemaat.

(2) Persidangan Mata Jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun, sesuai

24

(4) Persidangan mata jemaat diadakan dengan tujuan:a. merumuskan dan menetapkan program

pelayanan tahunan;b. mengevaluasi seluruh proses pelayanan lingkup

Mata Jemaat;c. menilai, menerima atau menolak laporan

pertanggungjawaban pelayanan tahunan majelis mata jemaat;

b. persidangan mata jemaat tahun keempat selain bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c dilaksanakan juga untuk pemilihan penatua, diaken, dan pengajar.

kebutuhan.(3) Persidangan Mata Jemaat dilaksanakan oleh Majelis

Mata Jemaat.(4) Persidangan Mata Jemaat diadakan dengan tujuan

untuk:a. merumuskan dan menetapkan Pokok-pokok

Program Pelayanan empat tahunan sesuai Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan GMIT;

b. mengevaluasi seluruh proses pelayanan Mata Jemaat;

c. menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pelayanan Majelis Mata Jemaat;

d. merekomendasikan kepada Majelis Mata Jemaat untuk mengangkat anggota-anggota Badan Pembantu Pelayanan Jemaat.

e. memilih Penatua, Diaken, dan Pengajar.

Pasal 51Proses Persidangan Mata Jemaat

(1) Pemanggil Persidangan Mata Jemaat adalah Majelis Mata Jemaat.

(2) Tempat, waktu, dan acara persidangan mata jemaat ditetapkan oleh Majelis Mata Jemaat dan diumumkan kepada anggota mata jemaat tiga minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat.

(3) Persidangan mata jemaat dihadiri oleh anggota sidi, anggota Majelis Mata Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat, dan anggota Badan-badan Pembantu Pelayanan Jemaat.

(4) Persidangan mata jemaat dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang berjumlah ganjil minimal tiga orang termasuk Ketua Majelis Jemaat dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.

Menyesuaikan dengan Proses Persidangan Jemaat.

Pasal 47Proses Persidangan Mata Jemaat

(1) Pemanggil Persidangan Mata Jemaat adalah Majelis Mata Jemaat.

(2) Tempat, waktu, dan agenda Persidangan Mata Jemaat ditetapkan oleh Majelis Mata Jemaat dan diumumkan kepada anggota jemaat tiga minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat.

(3) Persidangan Mata Jemaat dihadiri oleh anggota sidi, anggota Majelis Mata Jemaat, anggota Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat, dan undangan lainnya.

(4) Persidangan Mata Jemaat dipimpin oleh Majelis Ketua Persidangan yang berjumlah ganjil minimal

25

(5) Sekretaris Persidangan Mata Jemaat adalah Wakil Sekretaris di Mata Jemaat .

(6) Pengambilan keputusan dalam persidangan mata jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan permohonan doa kepada Tuhan secara bersama.

(8) Hasil keputusan persidangan mata jemaat disampaikan oleh majelis mata jemaat kepada anggota mata jemaat melalui warta mimbar paling lambat satu bulan setelah Persidangan Mata Jemaat berakhir .

tiga orang termasuk Ketua Majelis Jemaat dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.

(5) Sekretaris Persidangan Mata Jemaat adalah Wakil Sekretaris Mata Jemaat.

(6) Pengambilan keputusan dalam Persidangan Mata Jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului doa.

(8) Hasil keputusan Persidangan Mata Jemaat disampaikan oleh Majelis Mata Jemaat kepada anggota Jemaat melalui warta jemaat paling lambat satu bulan setelah Persidangan Mata Jemaat .

Pasal 52Persidangan Majelis Mata Jemaat

(1) Persidangan Majelis Mata Jemaat diadakan untuk menjabarkan Keputusan Persidangan Mata Jemaat, Keputusan Persidangan Jemaat dan Keputusan Persidangan Majelis Jemaat.

(2) Persidangan Majelis Mata Jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(3) Persidangan Majelis Mata Jemaat diadakan oleh Majelis Mata Jemaat Harian.

(4) Persidangan Majelis Mata Jemaat diadakan dengan tujuan:a. menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Program

Pelayanan Tahunan dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Mata Jemaat;

b. menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi Persidangan Jemaat , Persidangan Majelis Jemaat, dan Persidangan di Mata Jemaat;

c. merumuskan kelanjutan program pelayanan

Menyesuaikan dengan isi Pasal Persidangan Majelis Jemaat.

Bagian KelimaPersidangan Majelis Mata Jemaat

Pasal 48

(1) Persidangan Majelis Mata Jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(2) Persidangan Majelis Mata Jemaat dilaksanakan oleh Majelis Mata Jemaat Harian.

(3) Persidangan Majelis Mata Jemaat dilaksanakan dengan tujuan:a. Menindaklanjuti Keputusan Persidangan Mata

Jemaat, Keputusan Persidangan Majelis Jemaat, Keputusan Persidangan Majelis Klasis, Keputusan Persidangan Klasis, Keputusan Persidangan Majelis Sinode dan Keputusan Persidangan Sinode.

b. Mengevaluasi Program Pelayanan dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Majelis Mata Jemaat (APBMMJ) tahunan.

c. Menetapkan Program Pelayanan dan Anggaran

26

kemajelisan tahun berikut;b. mempersiapkan pertanggungjawaban akhir

periode pelayanan kemajelisan., karena itu Persidangan Majelis Mata jemaat tahun keempat dilaksanakan mendahului Persidangan Mata Jemaat.

Penerimaan dan Belanja Majelis Mata Jemaat (APBMMJ) tahun berikutnya;

d. Mempersiapkan pertanggungjawaban akhir periode pelayanan kemajelisan, karena itu Persidangan Majelis Mata Jemaat tahun keempat dilaksanakan mendahului Persidangan Mata Jemaat.

e. Mempersiapkan agenda Persidangan Mata Jemaat pada Persidangan Majelis Mata Jemaat tahun keempat.

Pasal 53Proses Persidangan Majelis Mata Jemaat

(1) Pemanggil persidangan majelis mata jemaat adalah Majelis Mata Jemaat Harian

(2) Tempat, waktu, dan acara persidangan Majelis Mata Jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat Harian Mata Jemaat.

(3) Persidangan Majelis Mata Jemaat dihadiri oleh anggota Majelis M ata Jemaat, Badan Pembantu Pelayanan Jemaat di Mata Jemaat, unit pembantu pelayanan Majelis Mata Jemaat, dan undangan sesuai kebutuhan;

(4) Persidangan Majelis Mata Jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat. Apabila Ketua Majelis Jemaat berhalangan pimpinan persidangan didelegasikan kepada Wakil Ketua Majelis Jemaat.

(5) Sekretaris Persidangan Majelis Mata Jemaat adalah Sekretaris Majelis Mata Jemaat.

(6) Pengambilan keputusan dalam persidangan Majelis Mata Jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi

Menyesuaian dengan isi Pasal Proses Persidangan Majelis Jemaat.

Pasal 49Proses Persidangan Majelis Mata Jemaat

(1) Pemanggil Persidangan Majelis Mata Jemaat adalah Majelis Mata Jemaat Harian.

(2) Tempat, waktu, dan agenda Persidangan Majelis Mata Jemaat ditetapkan oleh Majelis Mata Jemaat Harian.

(3) Persidangan Majelis Mata Jemaat dihadiri oleh anggota Majelis Mata Jemaat, Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat, Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat, dan undangan sesuai kebutuhan.

(4) Persidangan Majelis Mata Jemaat dipimpin oleh Majelis Mata J emaat Harian .

(5) Sekretaris Persidangan Majelis Mata Jemaat adalah Wakil Sekretaris Majelis Mata Jemaat .

(6) Pengambilan keputusan dalam Persidangaan Majelis Mata Jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului doa.

(8) Hasil Persidangan Majelis Mata Jemaat disampaikan

27

yang didahului dengan permohonan doa kepada Tuhan secara bersama.

(8) Hasil persidangan Majelis Mata Jemaat disampaikan oleh Majelis Mata Jemaat kepada anggota mata jemaat melalui warta jemaat dan kepada Majelis Jemaat paling lambat satu bulan setelah persidangan berakhir.

kepada Jemaat paling lambat satu bulan setelah Persidangan Majelis Mata Jemaat.

-

- Lihat catatan pertimbangan di atas: Pasal tentang Rapat diletakkan sesudah seluruh Pasal tentang Jenis-jenis Persidangan.

- Reposisi ayat (1) dan ayat (3) (lihat pasal 47) rumusan PTTG.

Pasal 50Rapat Majelis Jemaat Harian

(1) Rapat Majelis Jemaat Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

(2) Rapat Majelis Jemaat Harian dilaksanakan untuk:a. menerima usulan Jemaat untuk diteruskan ke

Persidangan Majelis Jemaat.b. mengadakan persiapan untuk penyelenggaraan

Persidangan Majelis Jemaat dan Persidangan Jemaat;

c. mengatur teknis pelaksanaan Keputusan Majelis Jemaat;

d. mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan pelayanan rutin Majelis Jemaat, dan Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat.

(3) Rapat Majelis Jemaat Harian dihadiri oleh anggota Majelis Jemaat Harian, para Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat, koordinator rayon, dan undangan sesuai kebutuhan.

- Tidak ada perubahan, hanya memindahkan tempat.

Pasal 51Proses Rapat Majelis Jemaat Harian

(1) Pemanggil Rapat Majelis Jemaat Harian adalah Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat.

(2) Rapat Majelis Jemaat Harian dipimpin oleh Ketua

28

Majelis Jemaat.(3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Majelis Jemaat

Harian dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.(4) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka

keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.

(5) Hasil Rapat Majelis Jemaat Harian disampaikan kepada Majelis Jemaat dan Jemaat.

-

- Pasal Baru.- Pasal 53 tentang Rapat Majelis Mata

Jemaat Harian.- Isi pasal dan ayat menyeuaikan dengan isi

pasal dan ayat Rapat Majelis Jemaat Harian.

Pasal 52Rapat Majelis Mata Jemaat Harian

(1) Rapat Majelis Mata Jemaat Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

(2) Rapat Majelis Mata Jemaat Harian dilaksanakan untuk:a. menerima usulan Jemaat untuk diteruskan ke

Persidangan Majelis Mata Jemaat.b. mengadakan persiapan untuk penyelenggaraan

Persidangan Majelis Mata Jemaat dan Persidangan Mata Jemaat;

c. mengatur teknis pelaksanaan Keputusan Majelis Mata Jemaat;

d. mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan pelayanan rutin Majelis Mata Jemaat, dan Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat.

(3) Rapat Majelis Mata Jemaat Harian dihadiri oleh anggota Majelis Mata Jemaat Harian, para Ketua Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat, koordinator rayon, dan undangan sesuai kebutuhan.

(4) Dalam hal kebutuhan mendesak Majelis Jemaat Harian dapat mengadakan rapat untuk menindaklanjuti usulan Majelis Jemaat dan Unit Pembantu Pelayanan terkait.

29

-

- Pasal Baru.- Pasal 54 tentang Proses Rapat Majelis

Mata Jemaat Harian.- Isi pasal dan ayat menyeuaikan dengan isi

pasal dan ayat Proses Rapat Majelis Jemaat Harian.

Pasal 53Proses Rapat Majelis Mata Jemaat Harian

(1) Pemanggil Rapat Majelis Mata Jemaat Harian adalah Ketua Majelis Jemaat dan Wakil Sekretaris Majelis Mata Jemaat.

(2) Rapat Majelis Mata Jemaat Harian dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat.

(3) Sekretaris Rapat Majelis Mata Jemaat Harian adalah Wakil Sekretaris Majelis Mata Jemaat.

(4) Pengambilan keputusan dalam Rapat Majelis Mata Jemaat Harian dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului doa.

(5) Hasil Rapat Majelis Mata Jemaat Harian disampaikan kepada Majelis Mata Jemaat dan Jemaat.

BAB IXMAJELIS JEMAAT

Bagian PertamaUmum

Pasal 54Hakikat

Majelis Jemaat adalah badan pelayanan jemaat yang menjalankan fungsi keorganisasian yang memimpin dan mengoordinasikan pelayanan jemaat.

Tidak ada perubahan.

BAB IXMAJELIS JEMAAT

Bagian PertamaUmum

Pasal 54Hakikat

Majelis Jemaat adalah Badan Pelayanan lingkup Jemaat yang menjalankan fungsi keorganisasian dalam memimpin dan mengoordinasikan pelayanan jemaat.

Pasal 55Pembentukan

(1) Majelis Jemaat terbentuk pada persidangan pertama

Penambahan nama peraturan, secara langsung menyebut Nama Peraturan yang dimaksud.

Pasal 55Pembentukan

(1) Majelis Jemaat terbentuk pada persidangan pertama

30

setelah penatua, diaken, dan pengajar ditahbiskan.(2) Pemilihan penatua, diaken, dan pengajar,

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pokok GMIT.

(3) Syarat-syarat untuk menjadi Penatua, Diaken dan Pengajar adalah:a. anggota sidi;b. memiliki kemampuan untuk bertumbuh dalam

iman, hikmat, pengetahuan, kejujuran, dan kerendahan hati;

c. menjadi teladan;b. mengutamakan kepentingan GMIT di atas

kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok;c. berjiwa mempersatukan;d. mampu berkomunikasi dan memelihara

hubungan manusiawi;e. setia pada Tata GMIT;f. memiliki etos kerja yang berorientasi pada tujuan

dan sasaran pelayanan;g. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang

organisasi dan manajemen.

setelah Penatua, Diaken, dan Pengajar ditahbiskan.(2) Pemilihan Penatua, Diaken, dan Pengajar

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken dan Pengajar.

(3) Syarat-syarat untuk menjadi Penatua, Diaken dan Pengajar adalah:a. anggota sidi;b. memiliki kemampuan untuk bertumbuh dalam

iman, hikmat, pengetahuan, kejujuran, dan kerendahan hati;

c. menjadi teladan;d. mengutamakan kepentingan GMIT di atas

kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok;e. berjiwa mempersatukan;f. mampu berkomunikasi dan memelihara

hubungan manusiawi;g. setia pada Tata GMITh. memiliki etos kerja yang berorientasi pada

tujuan dan sasaran pelayanan;i. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang

organisasi dan manajemen.

Pasal 56Wewenang dan Tugas

(1) Majelis Jemaat memiliki kewenangan untuk :a. memimpin persekutuan jemaat;b. mengoordinasikan pelaksanaan panca pelayanan

di lingkup jemaat;c. mewakili jemaat menurut Tata GMIT.

(2) Majelis Jemaat bertugas untuk :a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi

pelaksanaan pelayanan di bidang persekutuan dalam semangat dan roh pastoral, kesaksian dan pengajaran, pelayanan kasih, ibadah, dan

- Menambah “tanggung jawab” pada Judul.- Menambahkan huruf d, agar sesuai

dengan isi pasal lain yang terkait, yakni Pasal tentang Persidangan Majelis Jemaat (Pasal 46 dan 47) dan pasal tentang Badan Pembantu Pelayanan Jemaat (Pasal 62).

Pasal 56Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

(1) Majelis Jemaat memiliki wewenang untuk:a. memimpin persekutuan jemaat;b. mengoordinasikan pelaksanaan panca pelayanan

di lingkup Jemaat;c. mewakili Jemaat menurut Tata GMIT.d. Mengangkat dan memperlengkapi anggota

Badan Pembantu Pelayanan Jemaat, serta membentuk, mengawasi dan membina Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat.

e. Menetapkan Program Pelayanan Tahunan dan

31

penatalayanan.b. memperlengkapi dan memberdayakan anggota

jemaat untuk mengembangkan karunia-karunia yang dimilikinya dalam mewujudkan jemaat sebagai basis pelayanan;

c. menjalankan pengawasan melekat terhadap Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat.

b. Bersama dan/atau mewakili Majelis Sinode dan Majelis Klasis dalam rangka penjemaatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan sinodal di jemaat.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Majelis Jemaat.

(2) Majelis Jemaat bertugas untuk:a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi

pelaksanaan pelayanan di bidang persekutuan, kesaksian dan pengajaran, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan.

b. memperlengkapi dan memberdayakan anggota Jemaat untuk mengembangkan karunia-karunia yang dimilikinya dalam mewujudkan Jemaat sebagai basis pelayanan;

c. menjalankan pengawasan melekat terhadap Badan Pembantu Pelayanan Jemaat.

d. Bersama dan/atau mewakili Majelis Sinode dan Majelis Klasis dalam rangka penjemaatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan Sinodal di Jemaat.

(3) Majelis Jemaat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Persidangan Jemaat.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :c. pelaksanaan Tata GMIT;d. pelaksanaan Program Pelayanan Jemaat;e. pengelolaan perbendaharaan.

(5) Penilaian terhadap pertanggungjawaban Badan Pelayanan Jemaat mencakup:a. kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan

tugas;b. inovasi, komitmen, dan kreativitas dalam

pelaksanaan tugas;c. ketidakberhasilan dalam pelaksanaan tugas

dengan pemberian rekomendasi, penanggulangan dan/atau pembinaan dengan semangat pastoral.

32

Pasal 57Struktur

Struktur majelis jemaat terdiri atas :a. Majelis Jemaat;b. Majelis Jemaat Harian;c. Majelis Mata Jemaat;d. Majelis Mata Jemaat Harian;e. Badan-badan Pembantu Pelayanan Jemaat;f. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat .

Ada penambahan huruf g dan h untuk menjawab kebutuhan pelayanan Mata Jemaat, dalam kaitan dengan pasal lain tentang Mata Jemaat (Pasal 12 dan 13).

Pasal 57Struktur

Struktur Majelis Jemaat terdiri dari:a. Majelis Jemaat;b. Majelis Jemaat Harian;c. Badan-badan Pembantu Pelayanan Jemaat;d. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat.e. Majelis Mata Jemaat;f. Majelis Mata Jemaat Harian;g. Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaath. Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat.

Bagian KeduaUnsur

Paragraf 1Majelis Jemaat

Pasal 58

(1) Majelis Jemaat terdiri atas pendeta, penatua, diaken, dan pengajar.

(2) Unsur-unsur kemajelisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun berada dalam kedudukan yang setara;.

(3) Periode pelayanan Majelis Jemaat adalah empat tahun.

(4) Anggota Majelis Jemaat dapat dipilih hanya untuk dua periode pelayanan berturut-turut; dengan tetap mempertimbangkan kondisi riil jemaat yaitu adanya calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 ayat (3).

(5) Setelah dua periode pelayanan, anggota Majelis Jemaat tersebut diberikan masa jeda selama satu

Penambahan kata:- “non pendeta” pada ayat (4) dan ayat (5).- Kata “mantan” dan “dicalonkan” pada

ayat (6);Untuk memperjelas isi dan maksud ayat.

 Bagian KeduaUnsur

Paragraf 1Majelis Jemaat

Pasal 58

(1) Majelis Jemaat terdiri atas Pendeta, Penatua, Diaken, dan Pengajar.

(2) Unsur-unsur kemajelisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun berada dalam kedudukan yang setara;.

(3) Periode pelayanan Majelis Jemaat adalah empat tahun.

(4) Anggota Majelis Jemaat non Pendeta dapat dipilih hanya untuk dua periode pelayanan berturut-turut; dengan mempertimbangkan kondisi riil jemaat yaitu adanya calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 ayat (3).

(5) Setelah dua periode pelayanan, anggota Majelis Jemaat non Pendeta diberikan masa jeda selama

33

periode pelayanan.(6) Setelah satu periode masa jeda, anggota majelis

jemaat tersebut dapat dipilih kembali baik untuk jabatan yang sama maupun yang berbeda.

(7) Susunan Majelis Jemaat terdiri atas :a. Ketua merangkap anggota;b. Wakil Ketua merangkap anggotac. Sekretaris merangkap anggota;d. Wakil Sekretaris merangkap anggota,e. Bendahara merangkap anggota;f. Wakil Bendahara merangkap anggotag. Anggota-anggota.

(8) Jumlah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

(9) Ketua Majelis Jemaat adalah seorang pendeta.

sekurang-kurangnya satu periode pelayanan.(6) Setelah satu periode masa jeda, mantan anggota

Majelis Jemaat dapat dicalonkan dan dipilih kembali baik untuk jabatan yang sama maupun yang berbeda.

(7) Susunan Majelis Jemaat terdiri dari:a. Ketua merangkap anggota;b. Wakil Ketua merangkap anggota;c. Sekretaris merangkap anggota;d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;e. Bendahara merangkap anggota;f. Wakil Bendahara merangkap anggota;g. Anggota-anggota.

(8) Jumlah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

(9) Ketua Majelis Jemaat adalah seorang Pendeta.

Paragraf 2Majelis Jemaat Harian

Pasal 59

(1) Majelis Jemaat Harian adalah pelaksana harian tugas Majelis Jemaat.

(2) Susunan Majelis Jemaat Harian terdiri atas:a. Ketua merangkap anggota,b. Wakil Ketua merangkap anggota,c. Sekretaris merangkap anggota,d. Wakil Sekretaris merangkap anggota,e. Bendahara merangkap anggota,f. Wakil Bendahara merangkap anggota

(3) Periode pelayanan Majelis Jemaat Harian adalah empat tahun.

(4) Majelis jemaat harian bertugas untuk:a. melaksanakan tugas-tugas administrasi Majelis

Jemaat;

Catatan: Tim Perumus memperhatikan berdasarkan pembahasan dalam Pleno SS:1. Perlu dimasukkan dalam penjelasan:

- Ayat (1): mandataris artinya yang menerima mandat untuk memimpin jemaat.

- Ayat (3): SK penempatan seorang pendeta di suatu Jemaat berbeda (tidak jatuh sama) dengan SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai Ketua Majelis Jemaat. SK Penempatan adalah empat tahun;

- sedangkan SK pengangkatan sebagai KMJ disesuaikan dengan masa/periode kepemimpinan Majelis Jemaat setempat, dengan konsekuensi dapat terjadi pemilihan KMJ antar waktu bagi Jemaat dengan jumlah Pendeta lebih dari satu orang.

Paragraf 2Majelis Jemaat Harian

Pasal 59

(1) Majelis Jemaat Harian adalah pelaksana harian tugas Majelis Jemaat.

(2) Susunan Majelis Jemaat Harian terdiri dari:a. Ketua merangkap anggota,b. Wakil Ketua merangkap anggota,c. Sekretaris merangkap anggota,d. Wakil Sekretaris merangkap anggota,e. Bendahara merangkap anggota,f. Wakil Bendahara merangkap anggota.g. Anggota-anggota sesuai kebutuhan.

(3) Periode pelayanan Majelis Jemaat Harian adalah empat tahun.

(4) Majelis Jemaat Harian memiliki wewenang untuk:a. Memimpin pelaksanaan pelayanan Majelis

34

b. memimpin dan mengawasi pelaksanaan program pelayanan jemaat yang ditetapkan oleh Majelis Jemaat;

c. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat;

d. menyusun konsep rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaat;

e. mengelola dan mengawasi keuangan dan perbendaharaan GMIT yang ada dalam jemaat;

f. merencanakan dan melaksanakan persidangan majelis jemaat dan persidangan jemaat.

(5) Majelis Jemaat Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat dalam Persidangan Majelis Jemaat.

2. Penambahan ayat (4) tentang wewenang Majelis Jemaat Harian untuk melengkapi maksud pasal yang meliputi wewenang, tugas dan tanggung jawab.

Jemaat sehari-hari;b. Mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan

yang ditetapkan oleh Persidangan Majelis Jemaat;

c. Mengoordinasi dan membina Unit-unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat;

d. Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Majelis Jemaat (RAPBMJ);

e. Mengelola perbendaharaan GMIT di Jemaat;f. Merencanakan dan melaksanakan Persidangan

Majelis Jemaat dan Persidangan Jemaat.(5) Majelis Jemaat Harian bertugas untuk:

a. memperlancar pelaksanaan tugas kepemimpinan Majelis Jemaat;

b. mengadministrasikan notulen persidangan lingkup Jemaat yang disusun oleh Sekretaris Majelis Jemaat;

c. memanggil dan menyelenggarakan Persidangan Majelis Jemaat;

d. merencanakan dan mempersiapkan materi Persidangan Majelis Jemaat.

(6) Majelis Jemaat Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui Persidangan Majelis Jemaat.

Paragraf 3Majelis Mata Jemaat

Pasal 60

(1) Majelis Mata Jemaat terdiri atas pendeta, penatua, diaken, dan pengajar.

(2) Unsur-unsur kemajelisan tersebut berada dalam kedudukan yang setara.

(3) Periode pelayanan Majelis Mata Jemaat adalah empat

-

35

tahun.(4) Anggota Majelis Mata Jemaat dapat dipilih hanya

untuk dua kali periode pelayanan berturut-turut; dengan tetap mempertimbangkan kondisi riil jemaat yaitu adanya calon yang memenuhi syarat sebagaimana disebut Pasal 55 ayat (3).

(5) Setelah dua periode pelayanan, anggota Majelis Mata Jemaat tersebut diberikan masa jeda selama satu periode pelayanan.

(6) Setelah satu periode masa jeda, anggota majelis mata jemaat tersebut dapat dipilih kembali baik untuk jabatan yang sama mau pun yang berbeda.

(7) Susunan Majelis Mata Jemaat terdiri atas :a. Ketua merangkap anggota;b. Wakil Ketua merangkap anggota;c. Wakil Sekretaris merangkap anggota;d. Wakil Bendahara merangkap anggota;e. Anggota-anggota.

(8) Ketua Majelis Jemaat, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara yang berdomisili di mata jemaat karena jabatan adalah Majelis Jemaat Harian.

(9) Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara di Majelis Mata Jemaat adalah presbiter dan khusus Wakil Ketua adalah penatua.

Paragraf 4Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat

Pasal 61

(1) Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat adalah unit-unit kategorial, fungsional dan profesional yang membantu Majelis Jemaat Harian dalam menjalankan panca pelayanan.

(2) Unit-unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat dapat

-

36

terdiri atas:a. unit pelayanan anak/remaja;b. unit pelayanan pemuda;c. unit pelayanan kaum bapak;d. unit Pelayanan kaum perempuan;e. unit Pelayanan lanjut usia;f. unit Pelayanan persekutuan doa;g. unit Pelayanan paduan suara;h. unit Pelayanan vokal group;i. unit pelayanan tata usaha;j. unit pelayanan perbendaharan;k. unit Pelayanan profesional;l. unit Pelayanan bantuan hukum.

(3) Pelayanan masing-masing Unit Pembantu Pelayanan mencakup persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan.

(4) Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Jemaat Harian.

(5) Pembagian dan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat Harian.

(6) Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat Harian.

Paragraf 3Badan Pembantu Pelayanan Jemaat

Pasal 62

(1) Badan-badan Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat dibentuk berdasarkan rekomendasi persidangan jemaat dan anggota-anggotanya diangkat oleh Majelis Jemaat sesuai dengan kebutuhan pelayanan jemaat;

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan-badan Pembantu

Catatan tentang BPPJ:1. Sidang Komisi D (Menggelama)

mengusulkan: perlu dimuat pada bagian penjelasan bahwa Persidangan Jemaat dapat merumuskan kriteria Presbiter yang akan diangkat menjadi anggota BPPJ.

2. Sidang Komisi D mengusulkan agar Sinode memberikan rekomendasi kepada MS untuk segera merumuskan Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok tentang

Paragraf 3Badan Pembantu Pelayanan Jemaat

Pasal 60

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Pelayanan, Majelis Jemaat dibantu oleh Badan Pembantu Pelayanan Jemaat (BPPJ).

(2) Badan Pembantu Pelayanan Jemaat ditetapkan oleh Persidangan Jemaat demi efektivitas dan efisiensi

37

Pelayanan Jemaat ini berkoordinasi dengan Majelis Jemaat Harian.

(3) Badan-badan Pembantu Pelayanan jemaat dapat terdiri atas Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat, Panitia-panitia, Yayasan, Perseroan Terbatas (PT), serta badan hukum lainnya.

(4) Badan-badan Pembantu Pelayanan Jemaat bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan-badan Pembantu Pelayanan Jemaat akan diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok Jemaat.

Pembentukan BPPJ dan UPPMJ, dalam PMS terdekat.

3. PMS perlu membahas status Badan Pembantu Pelayanan (BPP) dalam struktur Organisasi Majelis Jemaat. Bedasarkan pengertian ayat (1) yang dipindahkan dari pasal 18 ayat (5) :a. BPP disebut sebagai Badan yang

membantu Badan Pelayanan, yaitu Majelis Jemaat, dalam melaksanakan tugas-tugasnya,

b. Itu berarti Badan Pembantu Pelayanan tersebut berstatus “Badan Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat” atau BPPMJ.

c. Selanjutnya pengertian ini perlu dirumuskan juga dalam Tata Dasar, Perpok Klasis dan Sinode.

4. Ayat (5) mengalami perubahan sesuai pembahasan Sidang Komisi, yakni Panitia Pembangunan, Panitia Hari Raya Gerejawi menjadi Badan Pembantu Pelayanan Pembangunan, Badan Pembantu Pelayanan Hari Raya Gerejawi, dan disertai penjelasan bahwa BPP bersifat periodik (sesuai periode Kemajelisan, 4 tahun) dan bukan situasional.

pelaksanaan pelayanan khusus.(3) Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dibentuk

berdasarkan rekomendasi Persidangan Jemaat dan anggota-anggotanya diangkat oleh Majelis Jemaat.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pembantu Pelayanan Jemaat berkoordinasi dengan Majelis Jemaat Harian.

(5) Badan Pembantu Pelayanan Jemaat dapat terdiri dari Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat (BPPPJ); Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Jemaat (BPPPPJ); Badan Diakon at; Pan i tia, P erseroan T erbatas , Yayasan dan Badan Hukum lainnya.

(6) Badan Pembantu Pelayanan Jemaat bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat dalam Persidangan Majelis Jemaat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pembantu Pelayanan Jemaat akan diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok.

- Catatan tentang UPPMJ:Tim Perumus memperhatikan hal-hal berikut untuk dikaji:1. Berdasarkan pengertian ayat (1), (4), (5)

dan (6) di atas, bahwa UPP membantu

Paragraf 4Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat

Pasal 61

38

Majelis Jemaat Harian (MJH) dalam melaksanakan Panca Pelayanan GMIT, diangkat dan diberhentikan oleh MJH serta bertanggung jawab kepada MJH, maka status UPP mestinya adalah Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat Harian atau disingkat UPPMJH.

2. Ayat (1) dan ayat (3) huruf j: perlu Penjelasan tentang yang dimaksudkan dengan Profesional.

3. Selanjutnya di ayat (3) huruf d. Unit Pelayanan Kaum Perempuan, hendaknya menjadi Unit Pelayanan Kaum Ibu, berdasarkan PPE –bagian Siapa itu GMIT, pokok 3 tentang Metafora Keluarga Allah dan pokok 9 tentang Keluarga Kristen, kategori ditetapkan menurut peran dalam keluarga dan bukan berdasarkan jenis kelamin.

Ayat 3 ditambahkan kata “dapat” sehingga bersifat lebih fleksibel bagi jemaat, sesuai kondisi masing-masing jemaat.

(1) Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat adalah unit-unit kategorial, fungsional dan profesional yang membantu Majelis Jemaat Harian dalam melaksanakan panca pelayanan GMIT.

(2) Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat dibentuk berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Panca Pelayanan GMIT, yaitu Persekutuan, Kesaksian, Pelayanan Kasih, Ibadah dan Penatalayanan.

(3) Unit-unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat dapat terdiri dari :a. unit pelayanan Anak & Remaja;b. unit pelayanan Pemuda;c. unit pelayanan Kaum Bapak;d. unit pelayanan Kaum Perempuan;e. unit pelayanan Lanjut Usia;f. unit pelayanan Persekutuan Doa;g. unit pelayanan Musik Gerejawi;h. unit pelayanan Tata Usaha;i. unit pelayanan Perbendaharan;j. unit pelayanan Profesional;k. unit pelayanan Bantuan Hukum.

(4) Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Jemaat Harian.

(5) Pembagian dan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Pembantu Pelayanan ditetapkan oleh Majelis Jemaat Harian.

(6) Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat Harian.

- Menyesuaikan dengan Pasal tentang Majelis Jemaat.

Paragraf 5Majelis Mata Jemaat

Pasal 62

(1) Majelis Mata Jemaat terdiri atas Pendeta, Penatua,

39

Diaken, dan Pengajar.(2) Unsur-unsur kemajelisan tersebut memiliki fungsi

yang berbeda namun berada dalam kedudukan yang setara;

(3) Periode pelayanan Majelis Mata Jemaat adalah empat tahun.

(4) Anggota Majelis Mata Jemaat non Pendeta dapat dipilih hanya untuk dua periode pelayanan berturut-turut; dengan mempertimbangkan kondisi riil mata jemaat yaitu adanya calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 ayat (3).

(5) Setelah dua periode pelayanan, anggota Majelis Mata Jemaat non Pendeta diberikan masa jeda selama sekurang-kurangnya satu periode pelayanan.

(6) Setelah satu periode masa jeda, mantan anggota Majelis Mata Jemaat dapat dicalonkan dan dipilih kembali baik untuk jabatan yang sama maupun yang berbeda.

(7) Susunan Majelis Mata Jemaat terdiri dari:f. Ketua merangkap anggota;g. Wakil Ketua merangkap anggota;c. Wakil Sekretaris merangkap anggota;d. Wakil Bendahara merangkap anggota;e. Anggota-anggota.

(8) Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara adalah Majelis Mata Jemaat Harian.

(9) Ketua Majelis Jemaat di Mata Jemaat adalah seorang Pendeta di Jemaat induk.

(10) Wakil Ketua Majelis Mata Jemaat adalah seorang Penatua.

- Pasal Baru; Pasal 64Isi pasal dan ayat menyesuaikan dengan Pasal tentang Majelis Jemaat Harian.

Paragraf 6Majelis Mata Jemaat Harian

Pasal 63

40

(1) Majelis Mata Jemaat Harian adalah pelaksana harian tugas Majelis Mata Jemaat.

(2) Susunan Majelis Mata Jemaat Harian terdiri dari:a. Ketua merangkap anggota,b. Wakil Ketua merangkap anggota,c. Wakil Sekretaris merangkap anggota,d. Wakil Bendahara merangkap anggota.e. Anggota-anggota sesuai kebutuhan.

(3) Majelis Mata Jemaat Harian memiliki wewenang untuk:a. Memimpin pelaksanaan pelayanan Majelis Mata

Jemaat sehari-hari;b. Mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan

yang ditetapkan oleh Persidangan Majelis Mata Jemaat;

c. Mengoordinasi dan membina Unit-unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat;

d. Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Majelis Mata Jemaat (RAPBMMJ);

e. Mengelola perbendaharaan GMIT di Mata Jemaat;

f. Merencanakan dan melaksanakan Persidangan Majelis Mata Jemaat dan Persidangan Mata Jemaat.

(4) Majelis Mata Jemaat Harian bertugas untuk:a. memperlancar pelaksanaan tugas kepemimpinan

Majelis Mata Jemaat;b. mengadministrasikan notulen persidangan

lingkup Mata Jemaat yang disusun oleh Wakil Sekretaris Majelis Mata Jemaat;

c. memanggil dan menyelenggarakan Persidangan Majelis Mata Jemaat;

d. merencanakan dan mempersiapkan materi Persidangan Majelis Mata Jemaat.

41

(5) Majelis Mata Jemaat Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Majelis Mata Jemaat melalui Persidangan Majelis Mata Jemaat.

Belum ada pasal tentang Badan Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat.

Paragraf Baru: Paragraf 7: Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat.

Pasal Baru: Pasal 65.Isi menyesuaikan dengan Pasal tentang Badan Pembantu Pelayanan Jemaat.

Paragraf 7Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat

Pasal 64

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Pelayanan, Majelis Mata Jemaat dibantu oleh Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat (BPPMJ).

(2) Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat ditetapkan oleh Persidangan Mata Jemaat demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan khusus.

(3) Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat dibentuk berdasarkan rekomendasi Persidangan Mata Jemaat dan anggota-anggotanya diangkat oleh Majelis Mata Jemaat.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat berkoordinasi dengan Majelis Mata Jemaat Harian.

(5) Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat dapat terdiri dari Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Mata Jemaat (BPPPMJ); Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Mata Jemaat (BPPPPMJ); Badan Diakon at; Pan i tia, P erseroan T erbatas , Yayasan dan Badan Hukum lainnya.

(6) Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat bertanggung jawab kepada Majelis Mata Jemaat dalam Persidangan Majelis Mata Jemaat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat akan diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok.

42

Belum ada pasal tentang Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat.

Paragraf Baru: Paragraf 8 tentang Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat.

Pasal Baru: Pasal 66Isi menyesuaikan dengan Pasal tentang Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat.

Paragraf 8Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat

Pasal 65

(1) Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat adalah unit-unit kategorial, fungsional dan profesional yang membantu Majelis Mata Jemaat Harian dalam melaksanakan panca pelayanan GMIT.

(2) Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat dibentuk berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Panca Pelayanan GMIT, yaitu Persekutuan, Kesaksian, Pelayanan Kasih, Ibadah dan Penatalayanan.

(3) Unit-unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat dapat terdiri dari:a. unit pelayanan Anak & Remaja;b. unit pelayanan Pemuda;c. unit pelayanan Kaum Bapak;d. unit pelayanan Kaum Perempuan;e. unit pelayanan Lanjut Usia;f. unit pelayanan Persekutuan Doa;g. unit pelayanan Musik Gerejawi;h. unit pelayanan Tata Usaha;i. unit pelayanan Perbendaharan;j. unit pelayanan Profesional;k. unit pelayanan Bantuan Hukum.

(4) Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Mata Jemaat Harian.

(5) Pembagian dan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Pembantu Pelayanan ditetapkan oleh Majelis Mata Jemaat Harian.

(6) Pimpinan Unit Pembantu Pelayanan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat Harian.

43

BAB XPENYELESAIAN MASALAH

Pasal 63

(1) Penyelesaian masalah adalah mekanisme keorganisasian GMIT yang bertujuan untuk mewujudkan ketaatan kepada Tata GMIT sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.

(2) Standar dan prosedur penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok.

BAB XPENYELESAIAN MASALAH

Pasal 66

(3) Penyelesaian masalah adalah mekanisme keorganisasian GMIT yang bertujuan untuk mewujudkan ketaatan kepada Tata GMIT sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.

(4) Standar dan prosedur penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok.

BAB XIPERTANGGUNGANJAWAB

Pasal 64

(1) Pada hakikatnya pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan adalah kepada Tuhan yang dilaksanakan dalam Persidangan Jemaat.

(2) Pertanggungjawaban adalah laporan pelaksanaan tugas kepemimpinan dan pelayanan berdasarkan program pelayanan sesuai dengan periode pelayanan.

(3) Standar dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok.

Tidak ada perubahan.

BAB XIPERTANGGUNGANJAWAB

Pasal 67

(1) Pada hakikatnya pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan adalah kepada Tuhan yang dilaksanakan dalam Persidangan Jemaat.

(2) Pertanggungjawaban adalah laporan pelaksanaan tugas kepemimpinan dan pelayanan berdasarkan program pelayanan sesuai dengan periode pelayanan.

(3) Standar dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok.

BAB XIIPERWAKILAN HUKUM

Pasal 65Pelaksanaan Perwakilan Hukum

Berdasarkan Pasal 47 ayat (6) Tata Dasar GMIT, Ketua

Tidak ada perubahan. BAB XIIPERWAKILAN HUKUM

Pasal 68Pelaksanaan Perwakilan Hukum

Berdasarkan Pasal 47 ayat (6) Tata Dasar GMIT, Ketua

44

dan Sekretaris Majelis Jemaat mewakili Jemaat dan Majelis Jemaat dalam segala urusan yang bersangkut-paut dengan hukum.

dan Sekretaris Majelis Jemaat mewakili Jemaat dan Majelis Jemaat dalam segala urusan yang bersangkut-paut dengan hukum.

BAB XIIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pokok Jemaat ini, dapat diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan pelayanan sebatas aspek pelaksanaan.

(2) Peraturan Pokok Jemaat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tidak ada perubahan.

BAB XIIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Pokok Jemaat ini, dapat diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan pelayanan sebatas aspek pelaksanaan.

(2) Peraturan Pokok Jemaat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

45