1

الهلل ب ب الهلل س ب اهللب ب س ب

WAWASAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Muqaddimah

ا ا ع ااع اا ام يشى إنم

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama,” (QS. Al-Fathir[35]:28).

ع عوو أ ع إ م عوتع م ت عقات م ام ت مقعو ا نعو ام ي يأي ها

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam,” (QS. Ali Imran [3]: 102).

ي ا ام ص عو ن ع إذ ي ع ام ذكعرع ت فرمقعو ج ق ع عو ع ام أ ا كع

إ و ا ن ع

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan dan janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara,” (QS. Ali Imran [3]: 103).

2

هوو ا رع و عرع و ا إ ي عوو أع م ة ن ع ا ع أع ا ا عن ر ي ن

ا عف عوو ع ع

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung,” (QS. Ali Imran [3]: 104)

هوو ا رع و عرع و ض أ ايااع عهع ا ع نااع ا ع نعوو ا عن ر ي ن

ليلة ام إوم امع ي ر عهع ع أع ا عوا ع ام يع ي عوو المكا ي ع تعوو اصم يعقي عوو

ي ة

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma‟ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,” (QS At-taubah [9]: 71)

ن ع ر كع هوو ا رع و عرع و ا نماا أع ر أع م ض ي ام ت ع نعوو ا عن ر ت ن

ر ا او ا اا أ ع ا او افا قعوو أك رع ع ع ا ع نعوو ن هع ع ع ي

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang

3

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”, (QS. Ali Imran [3]: 110)

ذا ع ي ع فرم ا ع ت م عو أوم ر طي ع قي ا اتم و ع

ت مقوو ا م ع اكع

“dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa,” (QS. Al-An’am [6]: 153)

ا اا إ م أ ناا ا

“Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam” (QS. Al-Anbiya’ [21]: 107)

ك ا ناكع أع م ا ا عو عو شعه ا ى انماا ي عوو ارم عولع ي ع شهي

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143)

أل ياا ث ا اا

Ulama adalah ahli waris para nabi, (Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

4

I. Iftitah

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.

Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (waratsatul anbiya) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut missi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama zuama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, dan mendatang.

Para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan

5

organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggungjawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain berupa ideologi liberalisme kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan nafsu syahwatiyah yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Lebih dari pada itu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan

6

umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban, seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi pesatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat yang berkualitas khaira ummah yang menekankan nilai-nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al-„adalah), moderat (at-tawasuth), keseimbangan (at-tawazun), dinamis (at-tathowur), dan demokrasi yang Islami (al-syura). II. Visi dan Misi

A. Visi Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakat-an, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt

7

(baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‟alamin).

B. Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;

2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;

3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. Orientasi dan Peran

A. Orientasi

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu : 1. Diniyah

8

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

2. Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3. Istijabiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat).

4. Hurriyah Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

9

5. Ta‟awuniyah Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu’afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).

6. Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7. Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

8. Qudwah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan

10

dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9. Duwaliyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

B. Peran

Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsatu al-anbiyaa maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai :

1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (Waratsat al-anbiya) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai waratsatu al-anbiyaa (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (an-nubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

11

2. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra’iy wa Khadim al ummah) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan

12

demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah).

5. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pemurnian (tashfiyah) dan dinamisasi (tathwir) pemikiran Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan

Umat (Ishlah al Ummah) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (ishlah al-ummah) yang meliputi: a. Sebagai pendamai terhadap perbedaan

pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jam‟u wat taufiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia.

b. Sebagai pelopor perbaikan umat (ishlah al-ummah) dengan cara :

13

1. Membina dan memelihara kehidupan umat (himayah al-ummah), terutama dalam akidah, syariah dan akhlak;

2. Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (taqwiyah al-ummah);

3. Berusaha terus-menerus menyatukan umat (tauhid al ummah);

7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat

(Qiyadah al-ummah) MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (Syirkatu al-Mas‟uliyyah) terutama dalam hal (1) terciptanya kerukunan kehidupan umat Beragama, (2) perbaikan akhlaq bangsa dan (3) pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (Qiyadah al-ummah) secara kelembagaan.

IV. Hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan Pihak Luar

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian ––dalam arti

14

tidak tergantung dan terpengaruh–– kepada pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud untuk menjadi organisasi yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Namun perlu ditegaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

15

V. Khatimah

Wawasan Majelis Ulama Indonesia ini merupakan acuan dan rujukan bagi segenap jajaran Majelis Ulama Indonesia dalam melangsungkan gerakannya. Pengejawantahan dari pelaksanaan wawasan ini memerlukan sikap konsekuen dan konsisten (istiqamah).

Wabillahit-Taufiq Walhidayah

16

PEDOMAN DASAR MAJELIS ULAMA INDONESIA

ارم ي ارم ام

Muqaddimah

إوم أع م ع ع أع م أا ع ا ع و

“Dan sesungguhnya umat-Mu ini adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka mengabdilah kepada-Ku,” (QS. Al-anbiya [21]: 92)

ا يشى ام اا ا ع ااع إنم

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama” (QS. Al-Fathir [35]:28)

ي ا ام ص عو ت فرمقعو ج

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan dan janganlah kamu bercerai berai.” (QS. Ali Imran [3]: 103)

Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (waratsatul anbiya), pelayan umat (khadimul ummah), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui

17

berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridloi Allah SWT.

Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah), tolong menolong (ta‟awun) dan toleransi (tasamuh).

Sebagai waratsatul anbiya‟, Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan terpuji adalah kewajiban bersama (fardlun jama‟iy). Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (ijab al-imamah) dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (khair al-ummah), yang menekankan nilai-nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al-„adalah) dan demokrasi (syura).

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadat, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (khair ummah).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dengan senantiasa memohon hidayah dan inayah Allah SWT

18

serta didorong oleh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara dan dengan dilandasi niat beribadah kepada Allah SWT, maka musyawarah ke-1 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tahun 1395 H/1975 M di Jakarta telah mengesahkan berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.

Piagam pendirian tersebut telah dikukuhkan melalui akte notaris Nomor: 034, Tanggal 15 April 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00085.60.10.2014

Dengan senantiasa mengharap ridla Allah SWT, disusunlah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama, Waktu dan Kedudukan

(1) Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI.

(2) Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.

(3) Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara RI.

19

BAB II ASAS

Pasal 2 Asas

Organisasi ini berasaskan Islam.

BAB III SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 3 Sifat

Majelis Ulama Indonesia bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen.

Pasal 4 Fungsi

Majelis Ulama Indonesia berfungsi : a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama

dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami;

b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah;

c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama;

d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

20

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5 Tujuan

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridlai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).

Pasal 6 Usaha

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha : a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada

umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah).

b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar makruf nahyi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT.

c. Memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakat-an kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan.

d. Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

21

e. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (khaira ummah) yang diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur)

f. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.

g. Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

BAB V

SUSUNAN DAN HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 7 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi : a. MUI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI b. MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. c. MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota

Kabupaten/Kota. d. MUI Kecamatan berkedudukan di Ibukota

Kecamatan.

Pasal 8 Hubungan Organisasi

(1) Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan, bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.

22

(2) Hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.

BAB VI SUSUNAN PENGURUS

Pasal 9 Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari: a. Dewan Pertimbangan b. Dewan Pimpinan Harian; dan c. Anggota Pleno, Komisi dan Lembaga.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 10 Hubungan Kerja

(1) Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama

dalam kebajikan dan takwa dengan pemerintah dan mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik.

(2) Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta

23

mengadakan konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik.

(3) Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga lainnya dalam mencapai tujuan dan usaha MUI.

(4) Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 11

Musyawarah dan rapat-rapat

(1) Majelis Ulama Indonesia Pusat menyeleng-garakan: a. Musyawarah Nasional; b. Musyawarah Nasional Luar Biasa; c. Rapat Kerja Nasional; d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi; e. Rapat Pengurus Paripurna; f. Rapat Dewan Pertimbangan; g. Rapat Pleno Dewan Pimpinan; h. Rapat Dewan Pimpinan Harian; i. Rapat Koordinasi Bidang; dan j. Rapat Komisi/Lembaga/Badan

(2) Majelis Ulama Indonesia Daerah menyeleng-garakan a. Musyawarah Daerah; b. Musyawarah Daerah Luar Biasa c. Rapat Kerja Daerah;

24

d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota;

e. Rapat Pengurus Paripurna; f. Rapat Dewan Pertimbangan; g. Rapat Pleno Dewan Pimpinan; h. Rapat Pimpinan Harian; i. Rapat Koordinasi Bidang; dan j. Rapat Komisi;

BAB IX

SUMBER DANA ORGANISASI

Pasal 12 Sumber Dana

Sumber dana Majelis Ulama Indonesia diperoleh dari : a. Bantuan masyarakat dan pemerintah yang tidak

mengikat. b. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

BAB X PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13 Perubahan dan Pembubaran

(1) Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

(2) Pembubaran Majelis Ulama Indonesia dilakukan oleh sebuah Musyawarah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

25

BAB XI PENUTUP

Pasal 14 Penutup

(1) Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur dalam Pedoman Rumah Tangga dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Indonesia Pusat.

(2) Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-9 MUI pada tanggal 12 Dzulqa’dah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2015 tanggal di Surabaya sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Sya’ban 1431 H bertepatan dengan 28 Juli 2010 di Jakarta sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar hasil Musyawarah Nasional Ke-7 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-6 Majelis Ulama pada tanggal 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Juli 1995 M di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-4 Majelis Ulama Indoneisa pada tanggal 23 Juli 1990 M di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-3 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Dzulqaidah bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-2 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M dan Musyawarah Nasional Ke-1 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975.

26

PEDOMAN RUMAH TANGGA MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I

UMUM

Pasal 1 Kepengurusan

(1) Pembentukan Pengurus Majelis Ulama Indonesia dilakukan :

a. di Pusat oleh Musyawarah Nasional. b. di Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi. c. di Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah

Kabupaten/Kota. d. di Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan.

(2) Pemilihan pengurus Majelis Ulama Indonesia dilaksanakan melalui formatur.

(3) Pengurus Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan

Pimpinan

(4) Pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus Majelis Ulama Indonesia diputuskan oleh Rapat pleno atas usul Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan tingkatannya.

(5) Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota komisi diputuskan oleh Pimpinan Harian atas usul rapat komisi.

27

(6) Pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. beragama Islam yang berfaham ahlus-sunnah

wal-jamaah; b. takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib

menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat

c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;

d. mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam; dan

e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, serta Program Kerja dan Peraturan-peraturan Majelis Ulama Indonesia.

f. Jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal/umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif dan legislatif serta pengurus harian partai politik.

g. Menerima eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

(7) Masa jabatan ketua umum maksimal dua periode

kepengurusan kecuali dibutuhkan dan dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan MUI Pusat atau Pimpinan MUI setingkat di atasnya.

28

Pasal 2 Dewan Pertimbangan

(1) Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun Daerah berfungsi: a. memberikan pertimbangan, nasihat,

bimbingan dan bantuan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan usaha Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

b. membahas isu-isu strategis yang dihadapi umat Islam dan solusinya, serta direkomendasikan ke pimpinan harian.

(2) Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia terdiri dari ketua umum organisasi/ kelembagaan Islam atau yang diberi mandat, unsur ulama, zuama dan cendekiawan muslim.

(3) Susunan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat maupun Daerah terdiri dari : a. Ketua Dewan Pertimbangan; b. Wakil-Wakil Ketua c. Sekretaris Dewan Pertimbangan secara ex.

Officio dijabat oleh Sekretaris Jenderal/Umum yang dilaksanakan oleh Sekretaris Eksekutif.

Pasal 3 Dewan Pimpinan

(1) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus Paripurna dan Keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya dengan memperhatikan pertimbangan,

29

nasihat dan bimbingan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat.

(2) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Munas.

(3) Dewan Pimpinan MUI Pusat berwenang mengukuhkan Susunan Pengurus MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Pengurus MUI Kabupaten/Kota dan seterusnya secara berjenjang.

(4) Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat terdiri atas: a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-

ketua. b. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris

Jenderal. c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. d. Anggota Pleno

(5) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus Paripurna dan Keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Daerah.

(6) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda.

30

(7) Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri atas: a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-

ketua; b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris; c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara;

serta d. Anggota Pleno.

Pasal 4

Pimpinan Harian

(1) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia berfungsi melaksanakan tugas Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan.

(2) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bertugas : a. memimpin dan melaksanakan kegiatan Majelis

Ulama Indonesia sehari-hari; b. memberi pengarahan kepada komisi dan

lembaga/badan serta menerima usul-usul dari komisi dan lembaga/badan;

c. mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program organisasi;

d. menyampaikan laporan secara periodik kepada Rapat Pengurus Paripurna; dan

e. menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia.

(3) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Pusat terdiri dari : a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum , dan Ketua-

ketua;

31

b. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan

c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.

(4) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Daerah terdiri dari : a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-

ketua; b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris;

dan c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.

(5) Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia mengadakan pembagian tugas dalam melaksanakan tujuan dan usaha secara kolegial sebagai berikut: a. Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas

dan fungsi Dewan Pimpinan Mejelis Ulama Indonesia secara keseluruhan;

b. Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program kerja;

c. Ketua-ketua membantu Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan mengkoordinasikan komisi-komisi sesuai dengan pembidangannya;

d. Sekretaris Jenderal membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan para ketua serta memimpin administrasi kesekretariatan Majelis Ulama Indonesia Pusat.

e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal;

d. Bendahara Umum membantu Ketua Umum dan para ketua untuk memimpin administrasi keuangan.

32

e. Bendahara-bendahara membantu Bendahara Umum.

Pasal 5

Pleno

Anggota pleno terdiri atas Pimpinan Harian, Pimpinan Komisi, dan lembaga.

Pasal 6

Perangkat Organisasi

(1) Perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri dari komisi dan lembaga/badan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing.

(3) Komisi yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari: a. Komisi Fatwa; b. Komisi Ukhuwah Islamiyah c. Komisi Dakwah dan Pengembangan

Masyarakat; d. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; e. Komisi Pengkajian dan Penelitian; f. Komisi Hukum dan Perundang-undangan; g. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat; h. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga; i. Komisi Informatika dan Komunikasi; j. Komisi Hubungan Antar Umat Beragama; k. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama

Internasional;

33

l. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam m. dan yang diangap perlu

(4) Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus/ perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan.

(5) Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan,

Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);

b. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI);

d. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA) MUI.

e. Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI);

f. Lembaga Pentashhih Buku dan Konten Keislaman

g. Lembaga Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadakoh. h. dan yang dianggap perlu, dan ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan MUI.

(6) Dalam rangka penelaahan, pembahasan, dan perumusan masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan Pimpinan membentuk forum yang diperlukan.

(7) Susunan personalia Komisi-komisi dan Lembaga/ Badan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.

34

BAB II MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 7 Musyawarah Nasional

(1) Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi yang berwenang menetapkan Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, memilih dan menetapkan pengurus, serta menetapkan kebijaksanaan organisasi dan menyusun Garis-Garis Program Kerja.

(2) Musyawarah Nasional diadakan sekali 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia dan utusan dari Majelis Ulama Indonesia Daerah serta utusan ormas/kelembagaan Islam Tingkat Pusat.

Pasal 8

Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah adalah lembaga permusyaratan tertinggi di tingkat daerah yang berwenang memilih pengurus, menetapkan kebijakan, dan menyusun program kerja sebagai penjabaran dari Garis-Garis Program Kerja ketetapan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Koordinasi Daerah.

(2) Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan utusan-utusan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota serta unsur Ormas Islam tingkat Provinsi.

35

(3) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dan utusan-utusan dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan serta unsur Ormas Islam tingkat Kabupaten/Kota.

(4) Musyawarah Daerah MUI Kecamatan diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Pengurus MUI Kecamatan serta unsur Ulama serta Ormas Islam tingkat Desa/Kelurahan.

(5) Musyawarah Daerah MUI membahas dan menerima laporan kegiatan Dewan Pimpinan MUI dan menetapkan program kerja.

(6) Musyawarah Daerah berwenang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan pada jenjang masing-masing.

Pasal 9 Rapat Kerja Nasional dan Daerah

(1) Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia serta Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi serta pimpinan organisasi/lembaga Islam tingkat pusat untuk menjabarkan program umum hasil Munas dalam bentuk program kerja, mengadakan evaluasi terhadap program kerja sebelumnya dan menetapkan program kerja selanjutnya.

(2) Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota serta dengan

36

mengundang para ulama, zu’ama dan pemuka organisasi/lembaga Islam untuk merumuskan pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi.

(3) Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota dengan mengundang para ulama, zuama, pemuka organisasi/lembaga Islam setempat dan unsur-unsur terkait di wilayah kecamatan untuk merumuskan pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan.

(5) Pada setiap Rapat Kerja Nasional dan Daerah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dapat mengundang instansi atau pribadi yang dipandang perlu.

Pasal 10 Rapat Koordinasi Daerah

(1) Rapat Koordinasi Daerah merupakan suatu rapat bersama antara unsur-unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membahas, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan tertentu di beberapa daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam satu wilayah.

(2) Rapat Koordinasi Daerah diseleng-garakan satu kali dalam setahun.

37

(3) Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota bila dipandang perlu.

Pasal 11

Rapat Pengurus Paripurna

(1) Rapat Pengurus Paripurna dihadiri oleh segenap anggota Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian, dan Anggota Pleno untuk melaporkan kegiatan Dewan Pimpinan dan merumuskan kebijakan dalam menangani masalah-masalah penting yang dihadapi.

(2) Rapat Pengurus Paripurna diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 12

Rapat Dewan Pertimbangan

(1) Rapat Dewan Pertimbangan dihadiri oleh segenap anggota Dewan Pertimbangan untuk memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Dewan Pimpinan dalam melaksanakan usaha Majelis Ulama Indonesia.

(2) Rapat Dewan Pertimbangan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

Pasal 13

Rapat Pleno Dewan Pimpinan

(1) Rapat Pleno Dewan Pimpinan dihadiri oleh segenap anggota Dewan Pimpinan Harian dan Anggota Pleno/Komisi/Lembaga untuk mensahkan kegiatan Pimpinan Harian dan

38

kegiatan Komisi-komisi serta menentukan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional serta merumuskan kebijaksanaan dalam menghadapi suatu masalah.

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.

Pasal 14

Rapat Pimpinan Harian

(1) Rapat Pimpinan Harian dihadiri oleh anggota Pimpinan Harian untuk membicarakan persoalan-persoalan yang timbul sehari-hari, hasil-hasil rapat Lembaga/Badan, Komisi-komisi, Kesekretariatan dan Kebendaharaan.

(2) Rapat Pimpinan Harian diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

Pasal 15

Rapat Koordinasi Bidang

(1) Rapat koordinasi bidang dihadiri oleh unsur dewan pimpinan MUI sesuai bidangnya dan para anggota komisi dan atau badan/lembaga untuk mengkoordinasikan masalah-masalah dalam bidangnya.

(2) Rapat koordinasi bidang diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

39

Pasal 16 Rapat Komisi dan Badan/Lembaga

(1) Rapat komisi dan badan/lembaga dihadiri oleh para pengurus/anggota komisi dan badan/lembaga untuk membicarakan masalah-masalah dalam bidangnya masing-masing

(2) Rapat komisi dan badan/lembaga diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

BAB III

MUSYAWARAH NASIONAL/DAERAH LUAR BIASA

Pasal 17

Musyawarah Nasional Luar Biasa

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.

(2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada.

Pasal 18

Musyawarah Daerah Luar Biasa

(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.

40

(2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang ada.

(3) Penyelenggara Musdalub adalah pengurus MUI setingkat di atasnya.

BAB IV KUORUM MUSYAWARAH/RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

(1) Musyawarah dan Rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir.

(2) Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman Dasar dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir.

(3) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

41

BAB V PERBENDAHARAAN

Pasal 20

Perbendaharaan

(1) Seluruh harta kekayaan Majelis Ulama Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan tujuan Majelis Ulama Indonesia dan wajib dicatat dan dipertang-gungjawabkan oleh Dewan Pimpinan serta dilaporkan dalam Munas/Musyawarah Daerah sesuai dengan tingkatannya.

(2) Apabila Majelis Ulama Indonesia bubar, harta kekayaan Majelis Ulama Indonesia diserahkan kepada badan sosial Islam untuk kepentingan umat Islam.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21 Penutup

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini ditentukan oleh peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

(2) Pedoman Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-9 MUI pada tanggal 27 Agustus 2015 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa’idah 1436 H sebagai penyempurnaan dari PRT yang disahkan Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Sya’ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M

42

di Jakarta sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.