UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970

TENTANG KESELAMATAN KERJA

KEDUDUKAN HUKUM

UU NO. 1 TAHUN 1970

UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930) UU KK No.1 Th.1970

UU Petasan (Stbl. No.143 Th.1932)

UU Rel Industri (Stbl. No.593 Th.1938) PERATURAN

UU Timah Putih Kering (Stbl. No 509 Th.1932) PELAKSANAAN

Hukum Perdata Hukum

Ketenagakerjaan

Hukum

Pidana

Lex Specialist Lex Generalist

PENGERTIAN / ISTILAH

Tempat Kerja

Pengurus

Pengusaha

Direktur Kepmenakertrans

No: Kep.79/MEN/1977

Dirjen PPK

Pegawai Pengawas Kepmenakertrans No:03/MEN/1978

Permenaker No.3/MEN/1984

Ahli K3 Permenaker No.02/MEN/1992

TUJUAN UNDANG-UNDANG

KESELAMATAN KERJA

Melindungi setiap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.

Komitmen Nasional ( UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 )

Produktivitas individu naik produktivitas nasional naikGNP naik Income per kapita naik Tingkat

kesejahteraan naik.

Melindungi setiap orang lain yang berada ditempat kerja.

Melindungi sumber produksi agar dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.

DASAR HUKUM UNDANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 5,20,27(2) UUD 1945

Pasal 3,9 dan10 UU No. 14 Th 1969

Dicabut

Diganti oleh UU No.13 Th. 2003

Pasal 86,87

UU. No. 1 Tahun 1970

Peraturan Pelaksanaan

PP, Kepres, Permen, SEPeraturan Khusus

PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Undang-Undang No.1 Th.1951 tentang pernyataan berlakunya UU kerja

Th.1948 No.12 (dicabut UU No.13 Th.2003)

Pekerjaan :

* Anak * Waktu kerja

* Orang tua * Waktu Istirahat

* Wanita * Tempat kerja

Undang-Undang Uap 1930 (Stbl. No. 225 Th. 1930)

Undang-Undang Timah Putih Kering (Stbl. No. 509 Th.1931)

Undang-Undang Petasan

(Stbl. No. 143 Th. 1932 jo Stbl. No. 9 Th. 1930)

Undang-Undang Rel Industri (Stbl. No. 593 Th. 1938)

Undang-Undang No.3 Th. 1969 tentang Persetujuan konversi ILO No. 120

mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.

Undang-Undang No. 3 Th 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

RUANG LINGKUP UNDANG – UNDANG

KESELAMATAN KERJA

Disegala tempat kerja :

* Didarat * Didalam air

* Didalam tanah * Diudara

* Dipermukaan air

Terdapat bahaya kerja yang berhubungan dengan :

Keadaan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dsb

Lingkungan kerja

Sifat pekerjaan

Cara kerja

Proses

Pasal 2 ( 3 ) Escape Clausul dalam menetapkan ruang

lingkup tambahan.

SYARAT-SYARAT K3

Pasal 3 (1) ditetapkan syarat-syarat K3. Berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai.

Pasal 3 (2) Escape Clausul. Rincian pada pasal 3 (1) dapat dirubah.

Pasal 4 (1) syarat-syarat K3 ditetapkan sejak :

* Perencanaan * Pemasangan

* Pembuatan * Pemakaian

* Pengangkutan * Penggunaan

* Peredaran * Pemeliharaan

* Perdagangan * Penyimpanan :

> Bahan > Produk teknis

> Barang > Aparat produksi

Bahaya Kecelakaan

Pasal 4 (2) Mengatur kodifikasi persyaratan teknis K3.

PEMBINAAN K3 UU No.1 Tahun 1970 mengatur tentang kewajiban Pengurus meliputi: *

* Memeriksa kesehatan awal :

- Tenaga kerja baru

- Tenga kerja yang mau dipindah

* Memeriksa kesehatan berkala

* Pemeriksaan kesehatan tenga kerja oleh dokter pemeriksa sesuai

Permenakertrans No. 02/Men/180.

* Memberikan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja sesuai

Permenakertrans No. 03/Men/1982.

* Menunjukkan dan menjelaskan pada tenaga kerja baru tentang:

- Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya di tempat kerja.

- Alat pengaman dan perlindungan.

- APD

- Cara dan Sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan

* Mengerjakan Tenaga kerja setelah yakin bahwa tenga kerja memenuhi

syarat - syarat K3

* Menyelenggarakan pembinaan K3 bagi semua tenaga kerja tentang:

- Pencegahan kecelakaan

- P3K

- Pemberantasan kebakaran

- Peningkatan K3

PEMBINAAN K3

* Memenuhi dan mentaati semua syarat K3.

* Membentuk P2K3 sesuai dengan Permenaker No.04/Men/1987.

* Melaporkan kecelakaan sesuai Permenaker No.03/Men/1998.

* Menempatkan syarat-syarat K3 ditempat kerja.

* Memasang sehelai uu no.1 Th. 1970.

* Memsang gambar-gambar K3 dan bahan pembinaan lainnya.

* Menyediakan APD cuma-cuma.

Hak dan Kewajiban tenaga kerja:

* Memberikan keterangan yang benar kepada Pegawai Pengawas dan

atau Ahli K3.

* Memakai APD.

* Mentaati syarat-syarat K3.

* Meminta kepada pengurus agar melaksanakan syarat-syarat K3 yang

diwajibkan.

* Menyatakan keberatan kerja dimana syarat-syarat K3 dan APD

diragukan.

Kewajiban Pengusaha :

* Membayar retribusi K3.

PENGAWASAN K3

Direktur Melakukan pelaksanaan umum terhadap UU KK

Pegawai pengawas

Ahli K3 Pengawasan Langsung

Wewenang dan kewajiban :

- Direktur Kepmenaker No.Kep 79/Men/1977

- Pegawai Pengawas Permenaker No. 03/Men/1978

- Ahli K3 Permenaker No. 02/Men/1992

Lembaga Banding Panitia Banding

Perbedaan Pegawai Pengawas dan Ahli K3 Penyidikan

UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 Th. 1970

PENGAWASAN BAB IV PASAL 5

MENAKERTRANS

DIREKTUR

Pegawai

Pengawas

Ahli

K3Panitia

Banding

Dokter

PerusahaanP2K3

DEP / DINAS Luar

Depnakertrans

SwastaPemerintahIndustri

Jasa - PJIT

- Poli Perusahaan

- Jasa Kesehatan

Perusahaan

KETENTUAN PELANGGARAN

Pelanggaran Pidana pelanggaran

Pelanggaran ketentuan Undang-Undang Keselamatan Kerja

Hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda

100.000 rupiah

Proses Pro Justitia sesuai UU No. 8 Th. 1981 tentang

KUHAP.

PERATURAN PELAKSANAAN UU No.1 Th.1970

. MGT

Faktor

penyebab

Analisis

Kecelakaan

Aman

Sehat Produksi

Peralatan

SDM

Sifat

PekerjaanCara

Kerja

Proses

Produksi

Bahan

Lingkungan

TEMPATKERJA