upaya pemerintah desa dalam meningkatkan …

1

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AIR

BERSIH DI DESA MENDALO DARAT KABUPATEN MUARO JAMBI

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Syariah

Oleh:

RIDHO AGUNG IBADI

SIP. 152059

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Bahrul Ulum, S. Ag., MA

2. Mustiah RH, S.Ag., M. Sy

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2019

v

MOTTO

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan

kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,

menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu

menyembah. (QS. Al-Anbiyaa’: 21 ayat 73) 1

1 Al-Anbiyaa’ (21): 73

vi

ABSTRAK

Nama Ridho Agung Ibadi, NIM: SIP. 152059. Skripsi ini berjudul Upaya

Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih di Desa Mendalo

Darat Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai tujuan antaranya untuk mengetahui

kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih, kendala

pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih dan upaya pemerintah

desa dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat. Skripsi ini

menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif yuridis

empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan

kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat tiga kinerja pemerintah desa dalam

meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat, melakukan pengecekan

berkala, dimana pegawai Desa Mendalo Darat melakukan pengecekan pipa dan

perawatan terhadap perputaran air ke masyarakat, melakukan uji kelayakan air,

dimana air yang dihasilkan dan disalurkan ke masyarakat diuji untuk mengetahui

kualitas dan kelayakan air tersebut dan memeriksa sistem penyaringan air, dimana

sistem penyaringan yang terdapat pada mesin dilakukan pembersihan agar

kualitas air membaik. (2) Terdapat dua kendala pemerintah desa dalam

meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat, diantaranya rendahnya

masyarakat berpartisipasi, dimana masyarakat masih rendah untuk menjaga pipa

yang disalurkan ke rumah-rumah dan saat melakukan perbaikan masyarakat

banyak tidak terlibat bergotong-royong dan kemampuan sdm yang terbatas,

dimana keterbatasan sumber daya manusia dan kelihaian dalam melakukan

perawatan terhadap Desa Mendalo Darat (3) Terdapat tiga upaya pemerintah desa

dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih di Desa Mendalo Darat diantaranya:

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, dimana pemerintah desa mengajak

partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong merawat dan menjaga pipa agar

tidak bocor, menanamkan kesadaran dan kedisiplinan dalam bekerja, dimana

peningkatan disiplin dalam kerja terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan

yang baikpada masyarakat dan pengawasan, dimana pemerintah desa selalu

mengawasi sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Kualitas Air Bersih, PDAM

vii

PERSEMBAHAN

Alhamdulilllah….

Kupanjatkan rasa syukurku kehadirat-MU ya Allah

Berkat ridho-MU aku telah berhasil menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan semua ini sebagai tanda cinta

Dan baktiku atas segala curahan kasih sayang

Serta doa yang kuterima dari ibunda Amanah dan ayahanda M. Nasron (alm)

Serta Kakakku (Rahmi Fitri Wahyuni, Suci Adelsa)

Terima kasih….

Ya Allah…..

Diriku berserah semua atas kehendak-MU

Diriku ingin berguna dalam hidup

Semoga hidayah dan rahmat-MU selalu menyertaiku

Aku berharap masa depanku akan lebih baik

Dengan membaca bismillahirrohmaanirrohim

Aku akan meneruskan langkahku menuju masa depan yang lebih cerah

Amin……….

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

karena atas berkat rahmat, hidayahNya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini

penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap terlimpah

kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya

ke jalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam

dan amal nyata yang shalih likulli zaman wa makan. Skripsi ini diberi judul

“Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih di Desa

Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi” merupakan suatu kajian terhadap

Komunikasi Kepemimpinan yang diperuntukkan untuk komunikasi

kepemimpinan terhadap sebagai abdi masyarakat. Dan inilah yang diketengahkan

dalam skripsi ini. Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan

dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah

kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi

ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik

dan Pengembangan Pendidikan, Bapak Dr. H. Hidayat, M. Pd selaku Wakil

Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu

Dr. Hj. Fadillah, M. Pd, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

ix

3. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

4. Bapak H. Hermanto Harun, M. HI., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Bidang

Akademik, Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S. Ag., M. HI, selaku Wakil Dekan II,

Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Yuliatin, S.

Ag., M. HI, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Ibu Mustiah RH, S. Ag., M. Sy selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di

Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

6. Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S. IP., M. IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S. Ag., MA selaku Pembimbing I dan Ibu Mustiah

RH, S.Ag., M. Sy selaku Pembimbing II Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

10. Sahabat-sahabatku Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015.

11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT

x

kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon

kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 2019

Penulis,

Ridho Agung Ibadi

SIP. 152059

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................................. iv

MOTTO ....................................................................................................... v

ABSTRAK ................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ........................................................................................ vii

KATA PENGANTAR ................................................................................. viii

DAFTAR ISI ................................................................................................ xi

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah....................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................ 4

C. Batasan Masalah .................................................................. 4

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ........................ 5

E. Kerangka Teori .................................................................... 6

F. Tinjauan Pustaka .................................................................. 16

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitan ............................................... 20

B. Pendekatan Penelitian .......................................................... 20

C. Jenis dan Sumber Data ......................................................... 21

D. Unit Analisis ........................................................................ 21

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 23

F. Teknik Analisis Data ............................................................ 24

G. Sistematika Penulisan .......................................................... 26

H. Jadwal Penelitian ................................................................. 27

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mnedalo Darat ................................................ 28

xii

B. Visi dan Misi Desa Mnedalo Darat ...................................... 30

C. Struktur Organisasi Desa Mnedalo Darat ............................. 37

D. Sarana dan Prasarana Desa Mnedalo Darat .......................... 38

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas

Air Bersih di PDAM Desa Mendalo Darat .......................... 41

B. Kendala Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas

air bersih di PDAM Desa Mendalo Darat ............................ 47

C. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Air

Bersih di PDAM Desa Mendalo Darat ................................ 55

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan .......................................................................... 62

B. Saran-Saran .......................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………..

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xiii

DAFTAR SINGKATAN

ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

ATM : Automatic Teller Machine

BKD : Badan Kepegawaiaan Daerah

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

CSR : Corporate Social Responsibility

CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil

FCGI : Forum for Good Governance in Indonesia

GG : Good Governance

KNKG : Komite Nasional Kebijakan Governance

KK : Kepala Keluarga

PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini

RT : Rukun Tetangga

STS : Sulthan Thaha Saifuddin

SWT : Subhanahu Wata’ala

SAW : Shallallahu Alaihi Wasallam

UIN : Universitas Islam Negeri

UUD : Undang-Undang Dasar

SDM : Sumber Daya Manusia

UPT : Unit Pemukiman Transmigrasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang

mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa)

atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan.

Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi

tegak dan eksisnya bangsa. 2 Dengan demikian, keberadaan desa perlu

diberdayakan dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya. Desa

adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal

atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi,

dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum

berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing

warganya. 3

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang desa

menjelaskan, bahwa pemerintah desa adalah “penyelenggaran urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

negara kesatuan republik Indonesia”, sedangkan penyelenggaranya adalah

pemerintah desa, yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang

dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam

penyelenggaran pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas : kepastian hukum,

2Djuni Pristianto, Panduan Penyususnan RPJM Desa, (Jakarta: Yayasan Penabulu,

2015), hlm. 12 3Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, (Jakarta: Kementerian desa,

pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 27

2

tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan

lokal, keberagaman, dan partisipatif. 4

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah desa

memiliki fungsi salah satunya: melaksanakan meningkatkan kualitas air bersih di

Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi dan

pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian desa.5

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; pertama adalah

potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak,

dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat

dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan

organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.6

Berdasarkan penjelasan tersebut, potensi fisik yang ada di Desa Mendalo

Darat Kecamatan Jambi Luar Kota adalah: yang pertama adalah tanah mencakup

berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya

kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral. Kesuburan tanah di Desa Mendalo

Darat dapat dikatakan baik, namun pengelolaannya belum maksimal, masih

banyak lahan yang dibiarkan kosong tanpa ditanami pohon-pohon baik buah,

holtikultura, tanaman tahunan, dan lain-lain. Kedua, air meliputi sumber air dan

fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia.

Air sangat dibutuhkan oleh setiap mahluk hidup untuk bertahan hidup dan

juga beraktivitas sehari-hari, di Desa Mendalo Darat terdapat prasarana air bersih.

4 Marwin, “Peran BPD (BPD ) Dalam Pembangunan Didesa Wawondula kabupaten

Luwu Timur”, Skripsi: Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 34 5Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Ayat 2 6 Silahuddin, Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa, (Jakarta: Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 32

3

Dimana sumber air bersih yang debit airnya cukup untuk memenui kebutuhan

warga desa Mendalo Darat, pemerintah desa telah melakukan pengelolaan air

bersih dengan membuat saluran-saluran ait bersih dibeberapa titik yang dapat

digunakan oleh masyarakat, begitu pula dengan peraturan yang melandasi

pelaksanaan ait bersih melalui peraturan Desa Mendalo Darat Nomor 03 Tahun

2011 tentang pengelolaan dan besarnya pungutan sarana air bersih desa Mendalo

Darat.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Mendalo Darat ditemukan

bahwa potensi air bersih ini belum sepenuhnya dikembangakan dan dikelola oleh

pemerintah dsesa dengan baik, dimana dalam pelaksanaannya belum sesuai

harapan masyarakat, hal ini dapat dibukrikan dengan belum secara menyeluruh

yang merasakan pelayanan air bersih desa. Selain itu, infrastruktur air bersih yang

ada di Desa Mendalo Darat sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaannya,

tidak tidak ada upaya perawatan, hal ini dapat dilihat dari saluran-saluran yang

bocor bahkan membuat air terbuang secara percuma.7

Pengelola air bersih yang bertanggungjawab tidak lagi berperan aktif

untuk melaksanakan tugas pengelolaan air bersih, dari pemerintah desa belum

melakukan upaya perbaikan pergantian pengurus, sehingga ini mengakibatkan

kurang maksimalnya pengelolaan air bersih yang berdampak pada kualitas air,

seperti air seringkali menjadi keruh dan berbau, terkadang sedikit berminyak,

sedangkan warga harus membayar iuran wajib selama sebulan sekali sebesar Rp.

10.000. Meskipun struktur birokrasi terdapat pembagian, dalam pelaksanaanya

pengurus air bersih Desa Mendalo Darat masih tumpang tindih dan saling

7 Observasi penulis di desa Mendalo Darat, tentang potensi air bersih, pada 19 Juli 2019

4

mengandalkan satu sama lain dalam penangan saluran pipa yang bocor, hingga

berdampak pada tidak dilakukannya penambalan terhadap saluran yang bocor.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik

untuk menyusun skripsi dengan judul: “Upaya Pemerintah desa dalam

Meningkatkan Kualitas Air Bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten

Muaro Jambi ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan

sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih di

Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi?

2. Apa saja kendala pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih di

Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi?

3. Apa saja upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih di

Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang

menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang

telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini

hanya membahas upaya Pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih

di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi dari

tahun 2016-2018.

5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya

suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang

ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Ingin mengetahui kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air

bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro

Jambi.

b. Ingin mengetahui kendala pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air


Jambi.

c. Ingin menegathui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air


Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan desa perspektif Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Mendalo Darat Kecamatan

Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, ini diharapkan dapat memberikan

manfaat, sebagai berikut:

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Desa Mendalo Darat

Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan

wawasan bagi penulis sendiri terhadap upaya pemerintah desa dalam

meningkatkan kualitas air bersih Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro

Jambi.

b. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.

6

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu

(S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin

Jambi.

d. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari’ah khususnya

jurusan Ilmu Pemerintahan, dan dosen-dosen Fakultas Syari’ah lainnya.

e. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan

praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan

bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah capaian dapat

mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Dedy Mulyadi mengatakan bahwa

untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah

yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program

atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. 8

Kebijakan public dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah

jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering

diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung

dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan

Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas.9

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan,

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

8Dedy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, (Bandung: ALFABETA,

2018), hlm. 24 9 Litan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan

Implementasi, (Jakarta: PT Bumi Kasara, 2017), hlm. 24

7

pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian. 10 Pengertian implementasi di atas apabila

dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya

dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan

kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah

kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak

atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam

urutan waktu tertentu.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana

telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan

publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun

implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang

harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu : 11

a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan

adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan

hukum yang tidak tertulis atau kebiasaanyang berlaku dalam masyarakat.

10Herman, “Kebijakan Pemerintah Kota Bitung Dalam Meningkatkan Sarana Dan

Prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara”, Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan

FISIP-Unsrat, 2011, hlm. 5 11Agus Hipunudin, Kebijakan, Birokrasi dan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Calpulus,

2017), hlm. 36

8

b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas

hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya

harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan(menerapkan) suatu

peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang

sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan

dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan

hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan

baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak

menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam

pelaksanaannya.

d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran

hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti

yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Wewenang dalam konsep hukum publik merupakan konsep inti dari

hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pemerintah baru dapat

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya

keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka badan atau

pejabat tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan

pemerintah, ada dua fungsi berkaitan dengan kewenangan yaitu: fungsi

pembuatan kebijakan (policy marking) yaitu kekuasaan yang menentukan tugas

(taakstelling) dari alat pemerintahan atau kekuasaan yang menentukan politik

negara dan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy exsecuting) yaitu kekuasaan

9

yang bertugas untuk merealisasikan politik Negara yang telah ditentukan

(verwezeblikking van de taak).12

Sukasmanto dan Dina Mariana menerangkan kewenangan adalah apa yang

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan

oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel”

(bagian) tertentu saja dari kewenangan.13 Wewenang terdiri atas sekurang-

kurangnya mempunya 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan

komformitas hukum. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang

dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subjek hukum; dasar hukum

dimaksudkan, bahwa wewenang itu haruslah mempunyi dasar hukum; sedangkan

komponen komformitas, bahwa wewenang haruslah mempunyai standar.14

Bahasan mengenai keabsahan itu sendiri setara jika berbicara mengenai

keberadaan hukum, sebagaimana pendapat Silahuddin bahwa hukum ada karena

kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya

bukanlah hukum, jadi hukum berdasar kekuasaan yang sah. Secara teoritas,

kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut

diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan yang

sumbernya dari peraturan perundang-undangan disebut dengan kewenangan

konstitusionalisme yang merupakan sejumlah ketentuan hukum yang tersusun

12Lutfiah Hanim, “Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan

Dalam Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (Studi Di Kelurahan Gadang Kota Malang)”,

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 3 13Sukasmanto dan Dina Mariana, Modul Panduan Menyususn Kewenangan dan

Perencanaan Desa, (Yogyakart: IRE Yogyakarta – CCES, 2015), hlm. 13 14Syamsi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Tehadap Kepuasan Konsumen Pada

Siswa Bimbingan Dan Konsultasi Belajar Al Qolam Bandarlampung”, Jurnal Ekonomi dan

Pendidikan, Volume 5 Nomor 1, April, 2008, hlm. 25

10

secara sistematis untuk menata dan mengatur sturtur dan fungsi lembaga-lembaga

negara.

a. Atribusi adalah kewenangan yang diperoleh oleh organ pemerintah secara

langsung dari peraturan perundang-undangan.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada

organ pemerintahan lainnya.

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan

dijalankan oleh organ lain atas namanya.15

Pada atribusi terjadi pemberian yang baru oleh suatu ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang

pemerintah baru. Dapat diberi uraian bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar

dikeluarkanya keputusan yang disengketakan itu mungkin menyebutkan dengan

jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang pemerintah, jadi

dasar wewenang tersebut dinamakan bersifat atributif. Delegasi yaitu terjadinya

pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha

negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif

kepada badan tata usaha negara lainnya.16 Dengan demikian, suatu delegasi selalu

didahului oleh adanya atribusi wewenang, adalah sangat penting untuk

mengetahui apakah suatu badan atau jabatan tata usaha negara itu pada waktu

mengeluarkan suatu keputusan yang berisi suatu pendelegasian wewenang

berdasarkan suatu wewenang pemerintah atributif yang sah atau tidak. Dalam hal

mandat, maka tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai distribusi wewenang

yang telah ada, yang ada hanya suatu hubungan intern, pemberi mandat

15Badan Ramdan dkk, ABCD Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan

dan Masyarakat Miskin, (Jakarta: Inisiatif, 2014), hlm. 6. 16Basseng, Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), hllm. 27.

11

menugaskan penerima mandat untuk atas nama mandans melakukan suatu

tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan tata

usaha negara tertentu. Jadi pada mandat, wewenang pemerintah tersebut

dilakukan oleh mandataris atas nama dan tanggung jawab mandans.17

3. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik

Di setiap pemerintahan harus memastikan bahwa prinsip Pemerintahan

yang baik diterapkan pada setiap birokrat(pejabat) dan di semua jajaran. Komite

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip

Pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja

yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan masyarakat.18 Sesuai

dengan Pasal 2 Surat KEPMEN BUMN No. PER-01 /MBU/2011 tentang

penerapan Pemerintahan yang baik pada BUMN yang menyatakan, berikut adalah

penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut;

a. Keterbukaan (Transparency)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia, transparansi diartikan sebagai : (1) sifat yang

tembus cahaya; (2) nyata; (3) jelas, atau secara umum memberikan arti tembus

17Ihsanuddin, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan

Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal Universitas Negeri Padang, 2011,

hlm. 7 18Bediono, Pedoman Umun Good Governance Indonesia, (Jakarta: Mentri Koordinator

Bidang Perekonomian, 2016), hlm. 5. 19Rista Dewi Anggraini, “Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan

Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya”, jurnal

Kebijakan dan Manajemen Publik, 2011, hlm. 7.

12

pandang.20. Bediono menambahkan bahwa langkah-langkah sebagai pedoman

pokok dalam pemerintahan dalam pelaksanaan prinsip transparansi ini adalah

sebagai berikut :

1) Pemerintah harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh

masyarakat(masyarakat) sesuai dengan haknya.

2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi,

misi, sasaran usaha dan strategi pemerintah, kondisi keuangan, susunan dan

kompensasi pengurus, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan

pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Pemerintahan yang baik serta

tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi

pemerintahan.

3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pemerintahan tidak mengurangi

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan pemerintahan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

4) Kebijakan pemerintahan harus tertulis dan secara proporsional

dikomunikasikan kepada masyarakat.21

b. Akuntabilitas (Accountability)

pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara

transparan dan wajar. Untuk itu pemerintahan harus dikelola secara benar, terukur

dan sesuai dengan kepentingan pemerintahan dengan tetap memperhitungkan

kepentingan masyarakat. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

20Dedi Harianto, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perpustakaan (Ruu

Perpustakaan)”, http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital_Docs/homepage_folders/activities/hig

hlight/ruu_perpustakaan/naskah_akademis.htm, diakses pada 01 Januari 2019. 21Bediono, Pedoman Umun Good Governance Indonesia, hlm. 9.

13

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.22 Pedoman pokok dalam

pelaksanaan prinsip Akuntabilitas ini adalah sebagai berikut :

1) pemerintahan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-

masing organ pemerintahan dan semua karyawan secara jelas dan selaras

dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi pemerintahan.

2) pemerintahan harus meyakini bahwa semua organ pemerintahan dan semua

karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan

perannya dalam pelaksanaan Good Governance.

3) pemerintahan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang

efektif dalam pengelolaan pemerintahan.

4) pemerintahan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran pemerintahan

yang konsisten dengan nilai-nilai pemerintahan, sasaran utama dan strategi

pemerintahan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and

punishment system).

5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ pemerintahan

dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku

(code of conduct) yang telah disepakati.

c. Responsibilitas (Responsibility)

Pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

22Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamu, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good

Governance Pada Pemerintahan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan”, Jurnal

AGORA, Program Manajemen Bisnis, Program Studimanajemen, Universitas Kristen Petra, 2013,

hlm. 3.

14

pengakuan sebagai good corporate citizen.23 Pedoman pokok dalam pelaksanaan

prinsip Responsibilitas ini adalah sebagai berikut :

1) Organ pemerintahan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran

dasar dan peraturan pemerintahan (by-laws).

2) Pemerintahan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain

peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar

pemerintahan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas good governance, pemerintahan harus

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ pemerintahan tidak

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok

dalam pelaksanaan prinsip Independensi ini adalah sebagai berikut: 24

1) Masing-masing organ pemerintahan harus menghindari terjadinya dominasi

oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari

benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

2) Masing-masing organ pemerintahan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya

sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling

mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain

sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

23Bediono, Pedoman Umun Good Governance Indonesia, hlm. 6. 24Bediono, Pedoman Umun Good Governance Indonesia, hlm. 9.

15

e. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintahan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan

kewajaran.25 Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Kesetaraan dan

Kewajaran ini adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan

bersama(pemerintah dan masyarakat) serta membuka akses terhadap informasi

sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

2) Pemerintahan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada

masuarakat sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada

pemerintahan.

3) Pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan hak,

berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan

suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik

Dari penjelasan di atas bahwa, dengan menerapkan prinsip-prinsip

Pemerintahan yang baik yang ada diharapkan pemerintahan bisa berjalan secar

efektif dan efisien, sehingga kinerjanya menjadi optimal. Dalam hal ini penulis

hanya menfokuspan pada upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air

bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang

peneliti lakukan, yaitu;

25Bediono, Pedoman Umun Good Governance Indonesia, hlm. 5.

16

Penelitian yang dilakukan oleh Jawoto Sih pada tahun 2012, dengan judul

Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Air Bersih Di Desa Gatak, Kawasan

Perkotaan Delanggu. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro. Penelitian

ini bertujuan untuk megnetahui peran pemerintah dalam penyediaan air bersih di

Desa Gatak, Kawasan Perkotaan Delanggu. Metode yang digunakan adalah

metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan

dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang masih bersifat

memusat mempengaruhi pada penyediaan infrastruktur di kota kecil. Infrastruktur

termasuk ke dalam barang publik dimana pemerintah yang harus bertanggung

jawab untuk menyediakannya, pada tahun 2001-2015 sejumlah 300.000 jiwa/hari

harus mendapatkan pelayanan air bersih, yang kemudian meningkat sesuai dengan

hasil konfrensi internasional air minum dan sanitasi yaitu menjadi 370.000

jiwa/hari. MDG tersebut juga diterapkan di Indonesia dimana pada tahun 2015

pelayanan air bersih mencapai 80% di perkotaan dan 60% di pedesaan. 26

Penelitian yang dilakukan oleh Harjono pada tahun 2016, dengan judul

Model Pengelolaan Air Bersih Desa Di Bantul Yogyakarta, skripsi Universitas

negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan

air minum desa dan permasalah yang dihadapinya. Penelitian dilakukan di

wilayah Pucung Desa Wukirsari Bantul Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji

adalah bagaimana pengelolaan ditinjau dari aspek kelembagaan, ketersediaan air,

jumlah pengguna, kebutuhan air bersih, pedoman yang mengatur dan manajemen

keuangannya. Jenis penelitian survai dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian Pengelolaan Air Bersih (PAB) Pucung dikelola berbasis

26Jawoto Sih, Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Air Bersih Di Desa Gatak, Kawasan

Perkotaan Delanggu, Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 3

17

masyarakat (tipe C), namun belum melibatkan pelanggan dalam pengelolaannya.

Ketersediaan air sangat cukup, tetapi kebutuhan pelanggan belum terpenuhi secara

maksimal. Apabila PAB Pucung dapat beroperasi secara efektif dan efisien

masyarakat Pucung tidak akan kekurangan air bersih karena dalam satu bulan

masih tersedia 13.445 m3, yang setara dengan pemenuhan kebutuhan air bersih

rata–rata 259 jiwa/bulan.27

Penelitian yang dilakukan oleh Chika Chaerunnissa pada tahun 2016,

dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus

Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung), Jurnal

POLITIKA, Vol. 5, No.2, Oktober 2014. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis bentuk dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

partisipasi masyarakat dalam Program PAMSIMAS serta manfaat lingkungan

wilayah yang mendapatkan Program PAMSIMAS di Desa Legok dan Desa

Tambakserang Kabupaten Brebes. Penelitian menggunakan analisis deskriptif

kualitatif. Perencanaan partisipasi masyarakat dalam Program PAMSIMAS Desa

Legok dan Desa Tambakserang Kabupaten Brebes dilakukan dengan

menggunakan analisis SWOT yang menggambarkan kondisi internal dan

eksternal kegiatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk

partisipasi masyarakat pada perencanaan di Desa Legok dan Desa Tambakserang

berupa sumbangan pikiran dalam bentuk usulan, saran dan kritik, saat pelaksanaan

berupa tenaga dan uang dan keberlanjutan program berupa uang. Faktor-faktor

yang mempengaruhi Desa Legok dan Desa Tambakserang adalah faktor internal

27Harjono, Model Pengelolaan Air Bersih Desa Di Bantul Yogyakarta, skripsi:

Universitas negeri Yogyakarta, 2016, hlm. 7

18

dan eksternal. Faktor internal Desa Legok meliputi usia, jenis kelamin, tingkat

pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan pengetahuan. Sedangkan

faktor internal yang mempengaruhi Desa Tambakserang meliputi usia, jenis

kelamin, jenis pekerjaan dan pengetahuan. Peran kader kesehatan desa, tokoh

masyarakat, Pemda dan konsultan/TFM sebagai faktor ekternal kedua desa yang

mempengaruhi seluruh partisipasi masyarakat. Manfaat lingkungan yang

diperoleh oleh wilayah yang mendapatkan Program PAMSIMAS masuk kedalam

aspek keberlanjutan sarana air minum dan sanitasi yang terlihat melalui perubahan

perilaku hidup bersih dan sehat.28

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan

beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan proposal ini dengan hasil-hasil

penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam

membahas pokok permasalahan, yaitu variabel Pelaksanaan Kewenangan Desa

dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan, perbedaan antara proposal ini dengan

hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada pelaksanaan Undang-Undang dan

adat setempat. Pada proposal ini kajian lebih difokuskan untuk menjelaskan

secara deskriptif mengenai berdasarkan Undang-Undang UU NO. 6 Tahun 2014

yang digunakna untuk menemukan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan

kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi.

28Chika Chaerunnissa, Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum

Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Legok

dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung), POLITIKA, Vol. 5, No.2, Oktober 2014,

hlm. 5

19

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas

air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Jambi

Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi ini berdasarkan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat tentunya diperuntukkan membangun desa agar lebih baik

dengan pelaksanaan kewenangan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang desa di Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota

Kabupaten Muaro Jambi.

2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai

keterangan yang diperlukan untuk menyusun proposal skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris

yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang

diteliti. 29 Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif

dalam rangka mengetahui penelitian ini tentang pelaksanaan kewenangan desa

perspektif undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Mendalo

Darat Kecamatan Jambi Luar Kota. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen)

29Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2011), hlm. 22.

20

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 30 Itu artinya kualitatif adalah

suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi

objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis ambil dari informasi di lapangan melalui observasi dan

wawancara di lokasi penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia,

situasi/ peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan

orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang

berbentuk suasana/ peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan,

meliputi ruangan, suasana, dan proses. Adapun sumber data dalam penelitian ini

adalah peristiwa atau kejadian, dimana dalam penelitian ini peristiwa dijadikan

sumber data adalah penelitian ini tentang pelaksanaan kewenangan desa

perspektif undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Mendalo

Darat Kecamatan Jambi Luar Kota.

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian

tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.

Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun

organisasi swasta atau sekelompok orang. 31 Unit analisis juga menjelaskan kapan

waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian

30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,

2019), hlm. 9. 31Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS

Jambi, (2012), hlm. 62.

21

tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam

penelitian ini, unit analisisnya adalah pelaksanaan kewenangan desa perspektif

undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Mendalo Darat

Kecamatan Jambi Luar Kota. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian

yang dilakukan tidak menggunakan popupasi dan sampel, namun hanya

menggunakan dokumen-dokumen dari Desa Mendalo Darat.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan

informasi. 32 Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai

pada taraf kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya

boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru. 33 Informan adalah

orang yang memberi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian

(narasumber). Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh

peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan

memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian. Informan dalam

penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan

penelitian ini, mereka diantaranya:

1. Bapak Bambang Santoso selaku Kepala Desa

2. Bapak Nana Supena Selaku Kepala Dusun

3. Bapak M. Fauzi Selaku ketua RT

4. Masyarakat Desa Mendalo Darat (Lima Orang)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

32Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan

Kuantitatif, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), hlm. 79. 33 Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm.85.

22

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam

penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi

partisipan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung

terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi

Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. 34

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi

terstruktur (semistructure interview) dimana pelaksanaannya lebih bebas bila

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Alat-alat yang digunakan penulis

dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan camera karena penulis

menggunakan wawancara catatan lapangan. Dalam proposal skripsi ini, penulis

menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subyek dengan

menggunakan dokumntasi catatan lapangan. 35

3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber

dari arsip dan dokumen baik yang berada di Desa Mendalo Darat Kecamatan

Jambi Luar Kota Kabpaten Muaro Jambi, yang ada hubungannya dengan

penelitian tersebut. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-

34 Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm.85. 35 Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm.86.

23

dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti. Adapun di dalam proposal

skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta

bukti-bukti pelaksanaan kewenangan desa perspektif undang-undang nomor 6


Kabpaten Muaro Jambi. 36

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas analisis

data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu

diverifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. 37 Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi

yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan

dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan

memberikan gambaran yang jelas kepada penulis. 38

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi

data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah

36 Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm.86 37Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.

143. 38 Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm.84.

24

dipahami. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian

data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-

masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan

maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks

yang bersifat naratif. 39

3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam

penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.40

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa,

ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan

penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan

lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik

kesimpulan pelaksanaan kewenangan desa perspektif undang-undang nomor 6


Kabpaten Muaro Jambi.

39 Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm.88 40 Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm.89

25

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam

penulisan proposal skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya

menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran

tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,

Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan

Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analsis dan

Alat Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah

Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang

pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang

terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan

Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

G. Jadwal Penelitian

Penelitiam imi dilakukan empat bulan. Jadwal penelitian ini meliputi dari

penyusunan proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, pengesahan izin

riset, riset, pengumpulan data, analisis data serta penulisan skripsi dan

konsultasi dengan dosen pembimbing, adapun jadwal kegiatan penelitian

skripsi ini dapat dilihat pada table

26

Table 1:

Jadwal Penelitian Penulisan

No Kegiatan

Bulan dan Tahun (2018-2019)

November

–Desember

2018

Januari-

Maret 2019

Juli-

Agustus

2019

September

2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Penyusunan proposal x X

2. Seminar proposal x x

3. Perbaikan proposal x

4. Pengesahan izin riset x

5. Riset x

6. Pengumpulan data x x

X X

7. Analisis data x X X x X

8. Penulisan skripsi x X X x X

9. Konsultasi

pembimbing

x X X x X x x x X

10. Ujian skripsi x

27

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mendalo Darat

Desa Mendalo Darat adalah salah satu desa dalam kecematan Jambi Luar

Kota Kabupaten Muaro Jambi, merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa

Mendalo Laut sejak tahun 1979 yang pemerintahannya disebut kepala kampong.

Dan sejak memisahkan diri dari Desa Mendalo Darat Laut tahun 1979 Desa

Mendalo Darat Telah Mengalami Pergantian Kepala Desa dengan Desa Induk

tetap Deşa Mendalo Darat, Desa Pematang Gajah dan,, Desa Mendalo Indah41

Ismail Idris, menjabat Kepala Desa terlama sejak tahun 1979-1999.

Dimana Periode cukup banyak kegiatan pembangunan dilakukan, karena beliau

cukup lama menjabat yaitu 30 tahun. Meskipun tidak terlalu banyak yang dapat

diungkapkan secara rinci, namun banyak bukti-bukti pembangunan yang telah

dilakukan seperti Pembangunan Kantor Desa, Pembanguan Gedung Sekolah

Dasar Pembangunan Gedung SMP, Pembanguan Puskesmas Pembantu,

Pembangunan Gedung PKK yang sekarang dimanfaatkan utuk Pendidikan Taman

Kanak-Kanak Yayasan Kasih Ibu, Pembanguan Gedung MTs Nurul Huda dan

masih banyak lagi yang Iainnya.

Dan pada Pemilihan Umum tahun 1999 Bapak H. Ismail Idris mengambil

cuti dan mencalonkan diri menjadi anggotn DPRD ( waktu itu masih Kabupaten

Batanghari) dan beliau terpilih dan akhirnya mengundurkan diri dari Jabatannya

sebagai Kepala Desa Mendalo Darat dan Jabatan Kepala Desa Koson. Untuk

41 Dokumentasi Profil Desa Mnedalo Darat, tentang Sejarah Desa Mndalo Darat, di

Kantor Desa Mnedalo Darat, pada 17 September 2019

28

mengisi jabatan Kepala Desa yang kosong Supathan Sugito selaku Sekretaris

Desa diangkat menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Mendalo Darat tahun

1999 sampai dengan tahun 2001. 42

Kemudian pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2001 Supathan Sugito

terpilih dan telah dilantik menjadi Kepala Desa Mendalo Darat yang Definitif

hingga berakhir pada tanggal 08 Agustus 2011. Masa kekosongan jabatan diisi

oleh Pjs. Muhamad Rais selaku Sekretaris Deşa yang diusulkan oleh BPD

Mendalo Darat, kemudian dilantik menjadi PJs. Kepala Desa Mendalo Darat pada

tanggal 08 Agustus 2011, dan pada masa ini lah Desa Mendalo Darat dimekarkan

menjadi 3 ( tiga ) Desa sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2011 yakni :

Pada Bulan April 2012 diadakan Pemilihan Kepala Desa yang defenitif

dan terpilih kembali Bapak Supathan Sugito. SH Tahun 2012-2018, kemudian

berjalan beberapa waktu beliau mengundurkan diri sebagai Kepala Desa karena

mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Pada Bulan Juli 2013 diusulkan oleh BPD Deşa

Mendalo Darat, Bapak - Kasirin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun

Rejo Mulyo untuk menjadi Pjs. Kepala Desa Mendalo Darat hingga 2014. Pada

Bulan Maret 2015 diusulkan oleh BPD Desa Mendalo Darat, Muhammad Rais, S.

Kom. yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa untuk menjadi Pjs. Desa

Mendalo Darat şampai 2 April 2016 Pada Tangal 30 Maret 2016 dilaksanakan

Pilkades serentak dan terpilihlah Kepala Desa yang defenitif yaitu Bambang

Santoso periode 2016.



29

B. Visi dan Misi Desa Mendalo Darat

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan misi di

desa TKP.Indah ini dilakukan dengan pendekatan paisipatif, melibatkan pihak-

pihak yang berkepentingan di Desa Mendalo Darat seperti pemerintah Desa, BPD,

Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa

pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan keja

wilayah pembangunan di Kecamatan Mendalo Darat mempunyai titik berat

sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Mendalo

Darat adalah: “Terwujudnya Pembangunan Adil Dan Merata Serta Pembangunan

Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Guna Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat, Menjadikan Desa TKP, Indah Desa Yang Mandiri Dan Berpegang

Teguh Pada Adat Istiadat” 43

2. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat

sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa

tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam

misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi.

Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Mendalo Darat sebagaimana proses

yang dilakukan maka misi Desa Mendalo Darat adalah:



30

1. Membangun Desa Mendalo Darat yang adil dan merata enam tahun ke depan

minimal setara dengan Desa yang maju di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Meningkatkan Pendapatan Warga Desa Mendalo Darat Melalui Bidang

Pertanian dan Perkebunan.

3. Membangun Sarana dan Prasarana Desa.

4. Mempertahankan Adat Istiadat Desa Mendalo Darat

5. Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama. 44

C. Kedaulatan Politik Masyarakat

1. Politik masyarakat

a. Jumlah Penduduk memiliki hak pilih dalam Pemilu Gubernur Wakil Gubernur

tahun 2015 : 8.522 orang

b. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : 5.207 orang

c. Jumlah penduduk yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur

Wakil Gubernur tahun 2015 : 3.479 orang

2. Partisipasi Masyarakat dalam mengambil keputusan public

a. Jumlah Musyawarah Desa Tahun 2015 : 27 kali

b. Jumlah BPD Melaksanakan Musyawarah : 6 kali

c. Jumlah Peraturan Desa : 8 Peraturan

d. Jumlah Peraturan Kepala Desa : 3 Perkades

e. Jumlah Keputusan Kepala Desa : 64 Keputusan45

3. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : 3.718 SPPT

a. Jumlah Wajib Pajak Tahun 2015 : Rp.


Kantor Desa Mnedalo Darat, pada 17 September 2019 45 Dokumentasi Profil Desa Mnedalo Darat, tentang Sejarah Desa Mndalo Darat, di


31

b. Target Penerimaan : 190.049.035

c. Realisasi : RP. 69.869.463

4. Pendapatan Desa

a. Jumlah Pendapatan Desa : Rp.663.796.354

b. Pendapatan Asli Desa : Rp. 900.000

c. Swadaya Masyarakat : Rp. 5.500.000

d. Bantuan Pemerintah Pusat dan Kabupaten

1) DD Tahun Anggaran 2015 : Rp. 305.076.354

2) ADD Tahun Anggaran 2015 : Rp. 331.620.000

3) Pegawai Syara Tahun 2015 : Rp. 18.000.00046

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya profil desa adalah dalam rangka

menertibkan administrasi matingkatkan kinerja kepala deşa dan perangkatnya

serta memberdayakan elemen masyarakat desa Mendalo Darat. 47

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3903) bagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran




32

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Imnbaran

Negara Republik Indonesia 3969) ; 48

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih daa Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (l.ernbaron

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 38511;

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambaban Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

4. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nornor 53. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nornor 4389).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844) ;



33

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 4438); 49

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

Tekhnis Peraturan di Desa ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa ;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nornor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kew enangan Lokal Berskala.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jnrnbi Nornor 6 Tahun 2007 tentang

Kewenangan Desa ;



34

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Keuangan Desa lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

Nomor 7); 50

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2014 tentang

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014

Nomor 21);

18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun

Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 61);

19. Peraturan Desa Mendalo Darat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) ( Berita Desa Mendalo

Darat Tahun 2016 Nornor );

a. Jumlah Penduduk 735 KK dengan jumlah jiwa :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk 735 KK dengan jumlah jiwa51

Laki-Laki Perempuan Jumlah

2.850 5.672 8.522 Dengan jumlah KK sebanyak 735 yang tersebar di lima Dusun dan lima belas RT dengan

pertumbuhan penduduk rata-rata 3-5% pertahun dengan suku yang berbeda-beda

diantaranya :

- Melayu : 65%

- Jawa : 25%

- Campuran : 10% (Minang, Batak, Palembang, Lampung) 52




35

b. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: (dalam KK/Jiwa)

Tabel 3.2

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat53

Kaya Sedang Kurang Mampu

3621 Jiwa 4732 Jiwa 1845 Jiwa

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan 54

Tidak Tamat SD SD SMP SLTA Sarjana

200 284 84 60 30





36

F. Struktur Organisasi Desa Mendalo Darat

STRUKTUR OGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA MENDALO DARAT

KEPALA DESA

Bambang Santoso

KASI

PEMERINTAHAN

Yuni Kurniasih, S.Pd

KADUS I

KADUS II

KADUS III

KADUS IV

KASI KASRA

Mardiono

KASI PELAYANAN

UMUM

Ridwan

KAUR UMUM

Siti Rokayah

KAUR

KEUANGAN

Dedy K

SEKRETARIS DESA

Agus Susanto S.Pd.I

KETUA BPD

Drs Bakhtiar Nasurion

LPM

Drs Panji

LEMBAGA ADAT

M. Yusuf A.S.

37

G. Sarana dan Prasarana Desa Mendalo Darat

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Mendalo Darat secara garis

besar sebagai berikut :

1. Pendidikan

Di desa teluk Kepayang ddi pulai indah terdapat beberapa gedung dan

fasilitas pendidikan :

- PAUD dan TK 2 unit status swasta

- SD 2 unit status negeri (1.PL.Indah II 2. Dusun Tl.Cempako)

- Madrasah 2 unit status swasta 55

2. Kesehatan

- Puskesmas Pembantu 1 unit

- Rumah Bidan Desa 2 unit di Pl.Indah I dan Tlk. Cempako

- Posyandu 2 unit

- 3 orang bidan. 56

3. Olahraga

Dari hasil swadaya masyarakat Desa Mendalo Darat menambah 1 unit

lapangan bola kaki yang terletak di dusun pl.indah I dengan luas 1, 5 Ha dan

lapangan bola kaki ada 2 unit, lapangan voli 3 unit, badminton 2 unit.




38

4. Agama

Penduduk Desa Mendalo Darat terdiri dri mayoritas islam. bagi yang

islam terdapat tiga masjid, dan 8 unit mushola tempat beribadah. Dan memiliki 2

tempat pengajian madrasah. 57

5. Ekonomi

Karena Desa Mendalo Darat merupakan Desa Pertanian maka sebagian

besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usia produktif 1975 jiwa

usia non produktif 110 jiwa. 58




39

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Pemerintah desa dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih di

Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa terus berupaya yang

terbaik dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten

Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi, tentu masih dapat ditemui beberapa

kendala karena dalam mewujudkan meningkatkan Kualitas Air Bersih di Desa

Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi dan tentunya

untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. Dari hasil

observasi dan wawancara penulis menemukan data terkait kinerja pemerintah desa

dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro

Jambi Kabupaten Muaro Jambi, diantaranya:

1. Melakukan Pengecekan Berkala

Kinerja yang dilakuakn pemerintah desa agar kualitas air bersih dapat

dihasilkan dana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maka dengan

melakukan pengecekan rutin. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama

Bapak Bambang selaku kepala Desa Mendalo Darat sebagai berikut:

Kita melakukan perencanaan untuk melakukan pengecekan pipa, kita

harus memastikan kalau pipa itu tidak rusak dan tidak bocor sehingga air

tidak tercemar, dengan cara pengecekan pipa air secara berkala dapat

meminimalisir terjadinya kebocoran yang dapat membuat air menjadi

keruh dan juga tercemar, maka dari itu kami harus merencanakan setiap

langkahnya agar dapat menyalurkan air bersih bagi seluruh masyarakat

Mendalo Darat.59

59Wawancara dengan Bapak Bambang selaku kepala Desa Mendalo Darat, 04 September

2019.

40

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam rangka

meningkatkan kualitas air bersih di PDAM di Desa Mendalo Darat, pemerintah desa

melakukan pemiriksaan secara bekala untuk memastikan tidak ada kebocoran pipa yang

bisa mengakibatkan tercemarnya air bagi masyarakat Desa Mendalo Darat. Sebagaimana

dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Sakti selaku pekerja di PDAM Desa

Mendalo Darat sebagai berikut:

Yang namanya pipa itu kadang ada saja yang harus diperhatikan karena

bersentuhan langsung dengan tanah dan udara kalau lengah sedikit saja

makan akan banyak yang harus diperbaiki makannya kami selalu melihat

dan memastikan kadaan pipa agar selalu dalam keadaan baik.60

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pipa yang bersentuhan

langsung dengan tanah da.n udara membuat pipa rentan mengalami kerusakan maka dari

itu pemerintah Desa Mendalo Darat beruipaya untuk selalu melakukan pemerisakan pada

keruskan pipa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Zulkarnain

selaku Staf administrasi PDAM Desa Mendalo Darat sebagai berikut:

Ibarat kata pepatah itu lama-lama bisa menjadi bukit, hal ini juga bisa

terjadi pada kerusakan pipa kalau kita biarkan terus-menerus maka

keruskan kecil itu tanpa diperbaiki dengan alasan tidak terlau

berpengarugh dengan kebersihan air maka tentu saja yang kecil itu lama-

lama menjadi besar, jadi jangan tunggu kerusakan yang fatal baru

diperbaiki tapi kami disini selalu membenahi setiap bagian terkecil dari

pipa yang rusak agar tidak terjadi kerusakan yang besar dari pipa yang

dapat menyebabkan tersendatnya penyaluran air bersih bagi masyarakat

Desa Mendalo Darat.61

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pemeriksaan pipa secara

terus menerus dilakukan agar bisa memantau kerusakan kecil pada pipa agar dapat segera

diperbaiki untuk menghindari keruskan yang besar yang dapat menyebabkan tersendatnya

aliran air bersih bagi masyarakat Desa Mendalo Darat.

60Wawancara dengan Bapak Sakti selaku pekerja di PDAM Desa Mendalo Darat, 04

September 2019. 61Wawancara dengan Zulkarnain selaku Staf administrasi PDAM Desa Mendalo Darat,

01 September 2019.

41

2. Melakukan Uji Kelayakan Air

Uji kelayakan air dilakukan dengan mengambil sampel, dengan

memeriksanya dibawa ke PDAM Tirta Mayang untuk mendapatkan saran.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Sakti selaku pekerja di

PDAM Desa Mendalo Darat sebagai berikut:

Kita melakukan uji laboraturium, bekerjasama dengan PDAM kecamatan,

nanti tim dari PDAM memeriksa kualitas air di sini, apa yang tidak bagus,

apakah ada faktor dari kebocoran atau hal lain yang dapat mencemarkan

air bagi masyarakat Desa Mendalo Darat, hal ini kami lakukan untuk

mengetahui kelayakan air sebelum di konsumsi oleh masyarakat luas

khusunya masyarakat Desa Mendalo Darat yang menggunakan PDAM

ini.62

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pemerintah melakukan

uji kelyakan air PDAM di Desa Mendalo Darat dengan tujuan agar dapat menyalurkan air

yang bersih dan juga sehat kepada masyarakat yang menggunakan PDAM. Sebagaimana

dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Bambang selaku kepala Desa Mendalo

Darat sebagai berikut:

Mengingat air adah unsur terpinting didalam kehidupan manusia, maka iji

kelayakan air sangat diwajibkan di Desa Mendalo Darat, karena

kebanyakan masyarakat di sini sudah menggunakan air ledeng PDAM

sebagi saran pemenuhan kebutuhan air untuk kehidupan sehari-harinya. 63

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, masyarakat Desa

Mendalo Darat menggunakan air PDAM sebagai sarana pemenuhan kebutuhan air untuk

kehidupan seharri-hari untuk itu sangat diperlukan untuk ujikelyakan air agar masyarakat

Desa Mendalo Darat dapat menerima air yang bersih dan juga sehat. Sebagaimana dapat

dilihat dari wawancara bersama Bapak Zulkarnain selaku Staf administrasi PDAM Desa



September 2019. 63Wawancara dengan Bapak Bambang selaku kepala Desa Mendalo Darat, 04 September

2019.

42

Tidak hanya untuk kbutujan seperti mandi, mencuci pakaian tapi lebih dari

itu, air PDAM ini juga digunakan masyarakat Desa Mendalo Darat sebagai

air yang digunakan dalam bentuk konsumsi pangan sebagian ada yang

digunakan sebagai air minum yang di masak terlebih dahulu dan ada juga

yang digunakan untuk memasak, mencuci makanan maka snagat

diperlukan untuk pengecekan kelyakan air oleh ahli dalam bidangnya, agar

dapat mengetahui kandungan-kandungan yang ada dalam air apakah air

PDAM menggandung zat yang berbahaya bagi masyarakat atau tidak

maka diperlukan informasi tentang ahal itu dari hali yang kompeten dari

itu bekerja sma dengan pihak PDAM dan kecamatan kami mengambil

sampel air guna diperiksa di laboraturium terkait kandungan air yang ada

di PDAM mendalo Darat64

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, air sebagai unsur penting

masyrakat yanmg digunakan sebagai pemenuhan konsumsi air, pemerintah desa

melakukan penggujian kelayakan air, bekerjasma dengan pihak PDAM kecamatan untuk

menfgambil smaple untuk diuji di laboraturium.

3. Memeriksa Sistem Penyaringan Air

Pemeriksaan dilakuakn dengan menginventalisir asset yang dimiliki

PDAM Desa Mendalo Darat, dari mulai penyaringan dan juga perputaran air yang

dihasilkan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Bambang

selaku kepala Desa Mendalo Darat sebagai berikut:

Kami memeriksa mesin yang ada di sini, dalam penyaringan itu sudah

betul apa tidak, atau alat penyaringannya sudah rusak, maka kami

melakukan pengecekan dan perawatan masin di sini agar mesinnya

beropersi dengan semestinya dan tidak terjdii kerusakan yang dapat

mengakibatkan air PDAM menjadi bermasalah. 65

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pemeriksan mesin

penyaring air bersih dilakukan pemerintah desa adar dapat memberikan perencanaan dan

pelayannan yang baik bagi pengguna PDAM di Desa mendalo Darat, perawatan ini

diklakukan dengan cara melakukan pengecekan mesin penyaring air PDAM.

64Wawancara dengan Zulkarnain selaku Staf administrasi PDAM Desa Mendalo Darat,

01 September 2019. 65Wawancara dengan Bapak Bambang selaku kepala Desa Mendalo Darat, 04 September

2019.

43

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara bersama Bapak Sakti selaku pekerja di PDAM

Desa Mendalo Darat sebagai berikut:

Pengecekan saringan air sangat perlu dilakuakan agar dapat melihat

bagaimana kelayakan air untyk para masyarakat di Desa Mendalo Darat,

jika saringannya rusak maka air akan menjadi keruh dan bisa jadi airnya

tidak layak untuk di konsumsi publik maka dari itu pemerintah desa

bersama masyarakat desa agar dapat melkukan pemerikasaan saringan air

guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.66

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, mesin penyaring perlu

dibenahi sesering mungkin agar terhindar dari tercemarnya air bagi masyarakat desa

Mebdalo darat, penyaring yang rusak dapat mengakibatkan air PDAM menjadi keruh dan

tidak sehat jika dikonsumsi oleh masyarakat Desa Mendalo Darat. Sebagaimana dapat

dilihat dari wawancara bersama Bapak Zulkarnain selaku Staf administrasi PDAM Desa


Jika ada kebocoran dari pipa yang menyalurkan air dari rumah kerumah

maka biasanya air akan menjadi keruh dan berbau, kami datang untuk

melihat apakah ada keruskan pada PDAM terutama pada bagian mesin

penyaring agar air yang disalurkan dapat tersaring dengan baik dan air

yang dihasilkanpun menjadi jernih untuk dikonsumsi publik khususnya

bagi masyarakt di Desa Mendalo Darat yang menggunakan jasa PDAM..67

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pemeriksan mesin

penyaring air bersih dilakukan pemerintah Desa, hal ini dilakukan mengingat mesin

penyaring sangat penting didalam PDAM, pemerintah desa Berusaha untuk memeriksa

saringan air agar air yang dihasilkan menjadi jernih.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kinerja pemerintah

desa dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro

Jambi Kabupaten Muaro Jambi, Melakukan Pengecekan Berkala, dimana pegawai

PDAM Desa Mendalo Darat melakukan pengecekan pipa dan perawatan terhadap


September 2019. 67Wawancara dengan Zulkarnain selaku Staf administrasi PDAM Desa Mendalo Darat,

01 September 2019.

44

perputaran air ke masyarakat, Melakukan Uji kelayakan air, dimana air yang dihasilkan

dan disalurkan ke masyarakat diuji untuk mengetahui kualitas dan kelayakan air tersebut

dan Memeriksa Sistem penyaringan air, dimana sistem penyaringan yang terdapat pada

mesin dilakukan pembersihan agar kualitas air membaik.

B. Kendala Pemerintah desa dalam Meningkatkan Kualitas air bersih di


1. Rendahnya Masyarakat Berpartisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa

Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi, baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat

menyalurkan aspirasinya. Bila suatu masyarakat tidak begitu terlibat dalam

perkembangan suatu desa maka akan terjadi ketidakselerasian antara perangkat

desa dan masyarakat. Rendahnya Masyarakat Berpartisipasi di Desa Mendalo

Darat yang ikut serta dalam meningkatkan kualitas air bersih di merupakan

kendala perangkat Desa Mendalo Darat, setempat seperti keadaan pipa, dan

mesin penyaring yanga da dilapangan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara

bersama Bapak Bambang selaku kepala Desa Mendalo Darat sebagai berikut:

Dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat

Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi yang kita lakukan bagi

masyarakat desa, tentu kami bekerja sama dengan pihak PDAM, selain itu

pula kami juga melakukan koordinasi dengan ketua RT yang ada. Namun

dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten

Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi masih ada beberapa kepala

keluarga yang tidak mau ikut membantu. Sebenarnya kita berupaya

mengajak keterlibatan masyarakat dalam hal meningkatkan kualitas air


Jambi dan pemberdayaan desa. Demi harapan agar ada kerjasama antara

masyarakat dan pegawai pemerintahan dalam meningkatkan kualitas air

45

PDAM desa ini lebih baik lagi, namun mereka terkadang memiliki

kegiatan masing-masing untuk mencari nafkah keluarganya. 68

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk

keterlibatan masyarakat di Desa Mendalo Darat masih tergolong rendah, namun

dilain hal perangkat desa terus berupaya merangkul masyarakat dalam bentuk

meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa


Kabupaten Muaro Jambi desa terutama dalam hal pengecekan pipa dan mesin

penyaring air merupakan alat yang penting dalam hal meningkatkan kualitas air

bersih desa, sehingga pemerintah desa mengajak keterlibatan masyarakat dalam


Kabupaten Muaro Jambi nya dan juga perawatannya. Meskipun masih ditemui

hanya beberpa masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan kualitas air bersih

di PDAM, karena masih terdapat beberapa penyebab yang menjadi penghalang

dalam menciptakan kualitas air bersih. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara

penulis bersama Bapak Amri selaku bendahara Desa Mendalo Darat, sebagai

berikut:

Sejauh ini yang telah kita alami dari tahun ke tahun dan sekarang masih

saja ada beberapa masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan

meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten

Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi. Kalaulah ada dukungan dari

semua masyarakat di desa ini, tentu semuanya akan cepat dalam hal


Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi. Makanya kami terus berupaya

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas

air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten

Muaro Jambi, agar upaya peningkatan air bersih berjalan dengan baik.

Terlepas dari peran serta masyarakat kami juga merangkul mahasiswa

68Wawancara dengan Bapak Bambang selaku kepala Desa Mendalo Darat, 04 September

2019.

46

untuk bisa diajak menjaga dan memberikan pengertian yang baik kepada

masyarakat terkait uapaya meningkatkan air bersih PDAM, karena dengan

adanya mereka dapat memberikan masukan yang positif untuk kemajuan

PDAM ini.69

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, perlu adanya

dukungan dari masyarakat dalam mencapai meningkatkan kualitas air bersih di

Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi yang

baik, perangkat desa juga bekerja sama dengan mahasiswa untuk memberikan

masukan. Maka diperlukan dukungan yang tinggi dari masyarakat serta

keterlibatan dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat

Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi desa. Penulis menemukan

bahwa dalam proses perawatan dan oenjagaan pipa PDAM, dan bentuk


Kabupaten Muaro Jambi lainnya yang dilaksanakan di daerah sekitar Desa

Mendalo Darat masih mengandalkan beberapa orang saja, minimnya partisipasi

masyarakat dalam melaksanakan meningkatkan kualitas air bersih di Desa

Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi, terutama

dalam hal perawatan pipa aliran air PDAM, sedangkan ini merupakan hal yang

penting dalam kelancaran air bersih bagi masyarakat Desa Mendalo Darat. Karena

tanpa adanya bantuan dan partisipasi langsung dari masyarakat, meningkatkan

kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten

Muaro Jambi tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai dengan

harapan dari masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis

bersama Bapak Zulkarnain selaku Staf administrasi PDAM Desa Mendalo Darat,

sebagai berikut:

69Wawancara dengan Bapak Amri selaku bendahara Desa Mendalo Darat, di Kantor

Desa Mendalo Darat, 01 September 2019.

47

Sejauh ini keterlibatan masyarakat yang ada itu hanya dalam bentuk

laporan tentang masalah-masalah yang ada tanpa mau memperbaiki dan

merawat peralatan PDAM yang ada. Untuk itu partisipasi masyarakat yang

ada mereka lakukan hanya pelaporan dan keluhan saja, kalau disuruh

untuk membenahi kerusakan yand ada pada PDAM dan bergotong-royong

mereka terkadang tidak ikut. 70

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, keterlibatan

masyarakat terhadap proses meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo

Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan

perangkat dalam hal ini hanya sebatas pengaduan dan sebagian yang terlibat

dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro

Jambi Kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain masyarakat terlibat ketika

proses meningkatkan kualitas air bersih di PDAM tersebut sudah berjalan bahkan

sudah rampung, namun pada tahap proses pengawasan berjalannya meningkatkan

kualitas air bersih di PDAM, masyarakat tidak banyak yang turut ikut terlibat

sehingga bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat bisa dikategorikan

terlambat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara besama Bapak Bambang

selaku kepala Desa Mendalo Darat sebagai berikut:

Kadang saya heran juga dengan masyarakat ini, mereka kadang selalu

protes dan marah jika air PDAM kurang bagus kualitasnya, tapi kalau

untuk bekerjasama membenahi kerusakan yang ada mereka kadang tidak

ikut. Hanya sebagian saja itu yang ikut serta bekerja, sedangkan banyak

masyarakat di sini sibuk dengan pekerjaanya masing-masing, contohnya

kalau gotong-royong mereka ada sebagian yang tidak terlibat, sangsi yang

kita lakukan hanya peneguran dan paling ketika nanti akan ada mengurus

apa-apa kita tegaskan di sana. 71

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, sebagian besar

bentuk meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro

Jambi Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh perangkat desa tidak sesuai



2019.

48

harapan masyarakat dikarenakan yang terlibat dari mulai proses perencanaan

hingga rampungnya suatu meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo

Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi, masyarakat tidak ikut

dalam meningkatkan kualitas air. Seharusnya tahap partisipasi di sini masyarakat

ikut andil dalam proses meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat

Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi sudah dilakukan dari tahap

perencanaan hingga selesainya proses meningkatkan kualitas air bersih di PDAM.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Ibu Ratih selaku

Masyarakat Mendalo Darat, sebagai berikut:

Rendahnya keterlibatan orang-orang dalam hal ini seperti gotong royong

Orang-orang lebih memilih urusan mereka masing-masing dan

mengabaikan masalah gotong royong yang diadakan di desa. Ada juga

yang memilih bekerja pas hari gotong royong mereka tidak malu jika

lewat didepan orang-orang yang sedang melakukan kerja bakti tanpa ikut

serta dan berpartisipasi dalam gotong royong yang di adakan di desa untuk

membenahi dan membersihkan alat-alat PDAM demi kelancaran adan

terciptanya kualitas air bersih.72

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa rendahnya partisipasi

masyarakat dalam mengikuti kegiatan membenahi alat-alat di PDAM, rendahnya

kesadaran dalam diri masyarakat dalam hal melakukan gotong royong dan

memilih pekerjaan lain yang hanya untuk kepentingan diri masing-masing.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Ibu Ratih selaku

Masyarakat Mendalo Darat, sebagai berikut:

Kurangnya keterlibatan dalam hal-hal perbaikan keruskan pipa. Mereka

juga enggan jika harus melakukan kerja bakti. hal ini tentu saja sangat

berpengaruh dalam peningkatan kualitas air bersih di PDAM.73

72Wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Masyarakat Desa Mendalo Darat, 04 September

2019. 73Wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Masyarakat Desa Mendalo Darat, 04 September

2019.

49

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa rendahnya partisipasi

masyarakat dalam memperbaiki merawat pipa PDAM, hal ini juga sangat

berpengaruh dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat

Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi hal ini dikarenakan tidak

adanya dukungan dari masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara

penulis bersama Bapak Santoso, Yoga dan Suherman selaku Masyarakat

Mendalo Darat, sebagai berikut:

Masyarakat juga kurang dalam menjaga fasilitas PDAM74 mereka

membiarkan kerusakan yang ada di pipa tanpa ada tindakan perbaikan. 75Bukan hanya itu kadang di sekitar pipa penyaluaran air bersih banyak

ditumbuhi rumput-rumput liar, tentu lah hal ini bisa merusak pipa, kalo

sudah begini akibatnya masyarakat lainnya juga kena dampak dari

kuarangnya kualitas air PDAM76

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya kurangnya rasa

kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam menjaga fasilitas PDAM, Mereka

membiarkan kerusakan pada pipa tanpa ada upaya dalam memperbaiki keruskan

ditambah dengan membiarkan rumput liar tumbuh disekitar aliran air PDAM yang

dapat berdampak pada kualitas air PDAM.

2. Kemampuan SDM yang Terbatas

Terselenggaranya kegiatan pemerintah desa dengan menggunakan sumber

daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab maka akan mencapai

target yang telah dicanangkan, namun bila sebaliknya justru akan menjadi

kendala yang berkepanjangan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara

74Wawancara dengan Bapak Santoso, selaku Masyarakat Desa Mendalo Darat, 04

September 2019. 75Wawancara dengan Bapak Yoga, selaku Masyarakat Desa Mendalo Darat, 04

September 2019. 76Wawancara dengan Bapak Suherman, selaku Masyarakat Desa Mendalo Darat, 04

September 2019.

50

penulis bersama Bapak Zulkarnain selaku Staf administrasi PDAM Desa


Kemampuan SDM yang ada di kantor desa itu masih belum berjalan

efektif dan juga belum mampu menjawab keinginan masyarakat, ini

disebabkan kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengatur

pengelolaan air bersih.77

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, kinerja perangkat

Desa Mendalo Darat masih belum berjalan dengan baik, ini dikarenakan

terbatasnya SDM yang memahami pengelolaan air bersih. Sebagian besar dari

mereka adalah pegawai lama yang masih butuh ilmu dalam bidang pengelolaan

air bersih, sehingga terjadi limpahan pekerjaan pada segelintir orang saja di kantor

Desa Mendalo Darat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama

Bapak Bambang selaku kepala Desa Mendalo Darat, sebagai berikut:

Untuk saat ini kita memang mengalami permasalahan dalam hal SDM di

sini, sebagian ada yang sudah mau pensiun yang mengakibatkan

kuarangnya pengawasan terhadap PDAM.. Itu yang menjadi kendala di

sini, hingga terkadang perencanaan meningkatkan kualitas air bersih di


itu tidak sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga berdampak pada

kualitas air di PDAM Desa Mendalo Darat yang tidak berjalan dengan

baik. 78

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, SDM sangat

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas air, karena dalam


Kabupaten Muaro Jambi desa saat SDM nya terbatas maka akan berdampak

kepada meningkatkan kualitas air bersih di PDAM itu sendiri. Ini yang mendasari

belum efektif dan efisien kinerja dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa

Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Desa Mendalo



2019.

51

Darat. Berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa kendala SDM sangat

mempengaruhi perkembangan desa Desa Mendalo Daratkarena karakter

perangkat desa yang mana setiap perangkat mempunyai karakter-karekter yang

berbeda, terkadang ketika diberikan pengarahan-pengarahan, memang bisa

mereka dengarkan namun mungkin karena keterbatasan perangkat yang terkadang

tidak bisa menerapkannya atau mengimplementasikannya. Sebagaimana dapat

dilihat dari wawancara penulis bersama Ibu Sari selaku masyarakat Desa Mendalo

Darat, sebagai berikut:

Memang para stafnya kurang memahami masalah pemgelolan air bersih itu

seperti apa, mereka sangat kesusahan dalam dal pembenahan kerusakan alat

PDAM dan cara menaganinya jadi pekerjaan yang mereka lakukan

menggunakan mejadi lambat, karena mereka bingung hal apa yang akan

mereka lakukan Iya terkadang mereka meminta bantuan orang lain dalam

mengatasi masalah. Perangkat desa yang juga merangkap dalam pengelolaan

air bersih menjadi tidak efektif. 79

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, Staf-staf yang di

Desa Mendalo Darat kurang memahami masalah pengelolaan air bersih, sehingga

menghambat dalam peningkatan kualiatas air bersih.. Masalah lainnya juga

muncul yaitu tentang perangkat desa yang merangkap menjadi pengelola air

bersih PDAM. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Ibu

Sari selaku masyarakat Desa Mendalo Darat, sebagai berikut:

Karakter masyarakat dan perangkat desa, mereka selalu cuek dalam masalah

pengaturan air bersih. Iya betuk mereka kurang paham dalam hal

penanganan air bersih itu seperti apa, pernah waktu itu air PDAM berbau

tapi mereka merasa bingung dengan apa yang mereka lakukan untuk

mengatasi masalah yang dikeluhkan.80 Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwasannya, para perangkat desa

yang tidak paham dalam pengelolaan untuk mengatur air bersih pada saat mengatasi

79Wawancara dengan Ibu Sari selaku Masyarakat di Desa Mendalo Darat, 01 September

2019. 80Wawancara dengan Ibu Sari selaku Masyarakat di Desa Mendalo Darat, 01 September

2019.

52

keluhan dari pengguna PDAM yang meengakibatkan tak terlaksananya kualitas air bersih

di PDAM Memdalo Darat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kendala pemerintah

desa dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro

Jambi Kabupaten Muaro Jambi, diantarnaya Rendahnya Masyarakat Berpartisipasi,

dimana masyarakat masih rendah untuk menjaga pipa yang disalurkan ke rumah-rumah

dan saat melakukan perbaikan masyarakat banyak tidak terlibat bergotong-royong dan

Kemampuan SDM yang Terbatas, dimana keterbatasan sumberdaya manusia dan

kelihaian dalam melakukan perawatan terhadapt PDAM Desa Mendalo Darat.

C. Upaya Pemerintah desa dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih di


Dalam upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih di


diperlukan peras serta masyarakat di Desa Mndalao Darat, berdasarkan hasil

observasi dan wawancara ditemukan hasil sebagai beirkut:

1. Mengajak Masyarakat untuk Berpartisipasi

Keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan air bersih merupakan

bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku

dalam pemberdayaan dan meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat

Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi desa, dalam meningkatkan

kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten

Muaro Jambi yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Sebagaimana dapat dilihat

dari wawancara besama Bapak Sakti selaku pekerja di PDAM Desa Mendalo

Darat sebagai berikut:

53

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan


Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi yaitu melalui pengusulan

kegiatan-kegiatan dan sampai kepada swadaya masyarakat dalam

pelaksanaan program-program pemberdayaan dan juga meningkatkan

kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi di desa ini, semunaya bekerja dengan baik,

memang disatu sisi masih ada beberapa catatan yang harus terus kita

perbaiki. Sejauh ini keterlibatan masyarakat Desa Mendalo Darat terus kita

upayakan agar semakin meningkat.81

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum program-

program meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten

Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi direalisasikan atau dilaksanakan dari

pemerintah desa Mendalo Daratsenantiasa mengundang seluruh lapisan

masyarakat yang ada di Desa Mendalo Daratini untuk bersama-sama melakukan

musyawarah rencana meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat

Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi atau musrenbang. Dimana

dalam musyawarah tersebut selaku pemerintah desa memberikan kesempatan

kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan-

kebutuhan yang nantinya akan menjadi program meningkatkan kualitas air bersih

di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi di

Desa Mendalo Dara tyang akan direalisasikan. Sebagaimana dapat dilihat dari

wawancara penulis bersama Ibu Siti Rokayah selaku Kaur Umum Desa Mendalo


Selaku pemerintah Desa Mendalo Darat telah Mengajak Masyarakat untuk

Berpartisipasi dalam kegiatan- kegiatan meningkatkan kualitas air bersih

di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro

Jambi. Namun tidak semua masyarakat dapat terlibat langsung dalam

pelaksanaan kegiatan-kegiatan meningkatkan kualitas air bersih karena

ketidaktahuan mereka mengenai program-program meningkatkan kualitas


September 2019.

54

air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten

Muaro Jambi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.82

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa memang masyarakat

Desa Mendalo Daratsudah ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana

desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai

program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk program


Kabupaten Muaro Jambi infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya.

Sebenarnya masyarakat mengetahui dilaksanakannya musyawarah rencana


Kabupaten Muaro Jambi atau musrenbang. Namun, masyarakat cenderung lebih

memilih untuk menjalankan pekerjaan mereka masing-masing dibanding ikut

langsung dalam musyawarah dan juga masyarakat cenderung mempercayakannya

kepada tokoh masyarakat dan para kepala dusun untuk menyampaikan aspirasi,

keluhan dan kebutuhan mereka.

2. Menanamkan Kesadaran dan Kedisiplinan dalam Bekerja

Melalui pembinaan disiplin, hal ini dimaksudkan agar masyarakat menjaga

dan mengelola pengaturan air bersig di Desa Mendalo darat. Sebagaimana dapat

dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Bambang selaku kepala Desa


Ada beberapa upaya dan juga pendukung dalam meningkatkan kualitas air,

tentu harus dimulai dari dalam dulu. Langkah yang diambil tentu harus dari

perbaikan di dalam dulu. Dengan cara menerapkan disiplin yang tinggi,

tentu disiplin tanpa konsekuensi hukuman bagi pelanggarnya tidak ada

artinya. Untuk itu saya akan melalui beberapa tahap dalam penerapannya,

82Wawancara dengan Ibu Siti Rokayah, selaku Kaur Umum di Kantor Desa Mendalo

Darat, 04 September 2019.

55

yang teguran, peringatan dan pelaporan. Itu telah berjalan dan telah ada

yang kena teguran.83

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, memberikan

hukuman bagi pelanggarnya atau bagi pengrusak fasilitas PDAM pun telah

diterapkan di pemerintahan Desa Mendalo Darat. Sebagaimana dapat dilihat dari

wawancara penulis bersama Ibu Siti Rokayah selaku Kaur Umum Desa Mendalo


Berhubung peraturan sudah dijalankan, jadi kami harus mengikutinya.

Apabila tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapatkan teguran dan

sampai pelaporan kepada polisi. Memang tidak mudah mengubah prilaku

untuk sadar dalam pebjagaan fasilitas PDAM. Namun karena ada

konsekuensinya dari pelanggaran jika meerusak fasilitas dan melakukan

kecurangan atau mencuri air PDAM, sebagian besar telah merubah prilaku

di sini. Kepala desa pun sudah memberikan contoh baik dalam hal menjaga

fasilitas PDAM, sehingga kami selaku bawahan tentu harus mengikuti

pemimpin di sini.84

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, konsekuensi

hubuman telah memberikan efek jera pada masyarakat Desa Mendalo Darat,

sehingga sebagian besar masyarakat desa telah merubah prilakunya masing-

masing untuk menjaga dan merawat fasilitas PDAM. dalam diri mereka masing-

masing. Terlebih lagi, kepala desa tela memberikan contoh yang positif pada

masyarakat. Penulis menemukan bahwa dari hasil observasi pemeliharaan

hubungan yang baik dan kerjasama antara masyarakat dan para pegawai desa

dapat meningkatkan kualitas air bersi di PDAM Desa Mendalo Darat. Untuk itu

setiap

83Wawancara dengan Bapak Bambang selaku kepala Desa Mendalo Darat di Kantor

Desa Mendalo Darat, 1 Mei 2018. 84Wawancara dengan Ibu Siti Rokayah, selaku Kaur Umum di Kantor Desa Mendalo

Darat, 04 September 2019.

56

3. Pengawasan

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara besama Bapak Sakti selaku

pekerja di PDAM Desa Mendalo Darat sebagai berikut:

Kami melakukan pengawasan dengan memeriksa pipa dan juga kualitas air

agar selalu terjaga kebersihannya, kami selau melakukan pengawasan

langsung kelapangan untuk melihat dan memreiksakan keadaan PDAM

yang ada, dan bisa memberikan tindaklan lanjutan yang perlu dilakukan

untuk langkah kedepannya, agar PDAM yang ada di Desa Mendalo Darat

setiap hari semakin baik kedepannya85

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pemerintah

melakukan pengawasan dalam bentuk survei langsung ke lapangan untuk melihat

keadaan PDAM untuk bisa dibenahi kedepannya agar dapat tercipta PDAM yang

bisa menjadi sumber kebutuhan air yang baik bagi masyarakat di Desa Mendalo

Darat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara besama Bapak Sakti selaku

pekerja di PDAM Desa Mendalo Darat sebagai berikut:

Pengawasan juga kami lakukan bagi masyarakat yang culas yang

memblokade jalur air PDAM untuk di konsumsi secara pribadi yang dapat

merugikan pihak PDAM itu sendiri, hal ini perlu di waspadai agar

penyaluran air dapat merata dengan baik dan bisa merata ke seluruh

masyarakat di Desa Mendalo Darat ini86

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pengawasan

dilakuakn oleh pemerintah Desa Mendalo Darat guna mencegah kecurangan yang

dilakukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air denfgan cara yang salah

yang dapat merugikan pihak PDAM. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara

besama Bapak Sakti selaku pekerja di PDAM Desa Mendalo Darat sebagai

berikut:

Kalau secara langsung pengawasannya kita bisa tahu dan jelas tentang

keadaan yang sebenarnya, kadang kalu hanya mengutuskan masyarakat


September 2019. 86Wawancara dengan Bapak Sakti selaku pekerja di PDAM Desa Mendalo Darat, 04

September 2019.

57

untuk mengecek dan melaporkan keadaan di PDAM takut ada yang

terkurang dan yang terlebih dari kenyataan sebenarnya, dengan pengawasan

yang kami lakukan secara langsung sangat berdapak baik bagi kelangsungan

PDAM itu sendiri, karena jika terus diawasi maka masyarakat Desa

Mendalo Darat juga bisa lebih waspada dan selau menjaga PDAM yang

mereka gunakan sehar-hari, mereka merasa diawasi dan takut untuk

melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak PDAM87

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, pengawasan yang

dilakuan secara langsung dapat berdapak positif, masyarakat desa lebih bisa

menjada fasililtas PDAM karena itu mereka akan takut untuk melakukan

perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan

PDAM.

Berdasarlkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tiga upaya

pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat

Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi diantaranya: mengajak

masyarakat untuk berpartisipasi, dimana pemerintah desa mengajak partisipasi

masyarakat untuk bergotong-royong merawat dan menjaga pipa PDAM agar tidak

bocor, menanamkan kesadaran dan kedisiplinan dalam bekerja, dimana

peningkatan disiplin dalam kerja terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan

yang baikpada masyarakat dan pengawasan, dimana pemerintah desa selalu

mengawasi sarana dan prasarana PDAM agar tetap terjaga dengan baik.

87Wawancara dengan Bapak Subagus Saktiono, selaku Kaur Perencanaan Desa Mendalo

Darat di, 04 September 2019.

58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya pemerintah

desa dalam meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten

Muaro Jambi dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih

di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi,

melakukan pengecekan berkala, dimana pegawai PDAM Desa Mendalo Darat

melakukan pengecekan pipa dan perawatan terhadap perputaran air ke

masyarakat, melakukan uji kelayakan air, dimana air yang dihasilkan dan

disalurkan ke masyarakat diuji untuk mengetahui kualitas dan kelayakan air

tersebut dan memeriksa sistem penyaringan air, dimana sistem penyaringan

yang terdapat pada mesin dilakukan pembersihan agar kualitas air membaik.

2. Terdapat dua kendala pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih

di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi,

yaitu rendahnya masyarakat berpartisipasi, dimana masyarakat masih rendah

untuk menjaga pipa yang disalurkan ke rumah-rumah dan saat melakukan

perbaikan masyarakat banyak tidak terlibat bergotong-royong dan kemampuan

SDM yang terbatas, dimana keterbatasan sumberdaya manusia dan kelihaian

dalam melakukan perawatan terhadapt PDAM Desa Mendalo Darat.

3. Terdapat tiga upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih

di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi

diantaranya: mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, dimana pemerintah

59

desa mengajak partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong merawat dan

menjaga pipa PDAM agar tidak bocor, menanamkan kesadaran dan

kedisiplinan dalam bekerja, dimana peningkatan disiplin dalam kerja terus

ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang baikpada masyarakat dan

pengawasan, dimana pemerintah desa selalu mengawasi sarana dan prasarana

PDAM agar tetap terjaga dengan baik.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti

adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para perangkat Desa Mendalo Darat diberikan pemahaman

pentinggnya menambah ilmu pengetahun tentang sistem perawatan dan

penjagaan yang baik terhadap PDAM Desa.

2. Hendaknya semua perangkat Desa Mendalo Darat terus diberikan pelatihan

agar kinerja perangkat desa semakin membaik.

3. Hendaknya perangkat Desa Mendalo Darat bekerjasama dengan masyarakat

dalam hal perawatan PDAM, pembangunan dan memberikan sistem

transparansi yang berkesinambungan.

60

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

Ahmad Hidayat, Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia,

Jakarta: Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945.

Badan Ramdan dkk, ABCD Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum

Perempuan dan Masyarakat Miskin, Jakarta: Inisiatif, 2014.

Basseng, Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil, Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015.

Chika Chaerunnissa, Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air

Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten

Brebes (Studi Kasus Desa Legok dan Desa Tambakserang Kecamatan

Bantarkawung), POLITIKA, Vol. 5, No.2, Oktober 2014.

Djuni Pristianto, Panduan Penyususnan RPJM Desa, Jakarta: Yayasan Penabulu,

2015.

Dipo Lukmanul Akbar, “Peran pemerintahan desa Dalam Penyusunan Apbdes

Perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Studi Di

desa Kedungkelor kecamatan Warureja kabupaten Tegal”, Skripsi:

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang, 2014.

Harjono, Model Pengelolaan Air Bersih Desa Di Bantul Yogyakarta, skripsi:

Universitas negeri Yogyakarta, 2016.

Ihsanuddin, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman

Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir”,

Jurnal Universitas Negeri Padang, 2011.

Jawoto Sih, Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Air Bersih Di Desa Gatak,

Kawasan Perkotaan Delanggu, Universitas Diponegoro, 2012.

Iles Sinta Lestari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatkan kualitas air

bersih di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten

Muaro Jambi Infrastruktur (Jalan Dan Jembatan) di Kecamatan Kampar

Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2013”, Skripsi: Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamu, “Penerapan Prinsip-Prinsip

Good Governance Pada Pemerintahan Keluarga : Studi Deskriptif Pada

Distributor Makanan”, Jurnal AGORA, Program Manajemen Bisnis,

Program Studimanajemen, Universitas Kristen Petra, 2013.

61

Marwin, “Peran BPD (BPD ) Dalam Meningkatkan kualitas air bersih di Desa

Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi

Didesa Wawondula kabupaten Luwu Timur”, Skripsi: Program Studi Ilmu

pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin Makassar, 2015.

Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan

Kuantitatif, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009.

Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Rista Dewi Anggraini, “Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan

Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII

Surabaya”, jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2011.

Regina Veranty Damopolii, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu

Selatan Kota Kotamobagu)”, Skripsi: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

UNSRAT Manado, 2011.

Sukasmanto dan Dina Mariana, Modul Panduan Menyususn Kewenangan dan

Perencanaan Desa, (Yogyakart: IRE Yogyakarta – CCES, 2015.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:

Alfabeta, 2009.

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS

Jambi, 2012.

Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2011.

Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Wahyudin Kessa, Perencanaan Meningkatkan kualitas air bersih di Desa

Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Desa,

Jakarta: Menteri Desa, Meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo

Darat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi RI, 2015.

Yuni Ilmi Kurniati, “Analisis Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah

Pada Kantor Camat Labuhan Badas kecamatan Labuhan Badas

kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat”, Skripsi: Program

Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, 2012.

62

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

C. Lain-Lain

Dedi Harianto, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perpustakaan

(Ruu Perpustakaan)”, http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital_Docs/ho

mepage_folders/activities/hig

hlight/ruu_perpustakaan/naskah_akademis.ht m, diakses pada 01 Januari

2019

http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital_Docs/ho%20mepage_folders/activities/hig%20hlight/ruu_perpustakaan/



63

Lampiran II

DAFTAR INFORMAN

No Nama Jabatan

1 Bapak Bambang kepala Desa Mendalo Darat

2 Bapak Sakti PDAM Desa Mendalo Darat

3 Bapak Zulkarnain Staf administrasi Desa Mendalo Darat

4 Bapak Amri bendahara Desa Mendalo Darat

5 Bapak Subagus Saktiono Kaur Perencanaan

6 Ibu Siti Rokayah Kaur Umum

7 Ibu Ratih Masyarakat Desa Mendalo Darat

8 Bapak Santoso Masyarakat Desa Mendalo Darat

9 Bapak Suherman Masyarakat Desa Mendalo Darat

10 Ibu Sari Masyarakat Desa Mendalo Darat

11 Bapak Yoga Masyarakat Desa Mendalo Darat

64

Lampiran I

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya

memperoleh informasi dan data yang obyektif. Peneliti melakukan wawancara

kepada pemerintah Desa Mendalo Darat

Adapun Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara

sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Mendalo Darat?

2. Bagaimana perkembangan yang dicapai Desa Mendalo Darat?

3. Apa Visi dan Misi Desa Mendalo Darat?

4. Bagaimana keadaan struktur organisasi Desa Mendalo Darat?

5. Bagaimana keadaan prangkat desa/pekerja Desa Mendalo Darat?

a. Latar belakang pendidikan

b. Alamat

c. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan profesionalisme

6. Bagaimana keadaan penduduk Desa Mendalo Darat?

a. Jumlah

b. Keadaan

7. Bagaimana kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air

bersih di PDAM Desa Mendalo Darat?

8. Apa saja kendala pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas air

bersih?

9. Apa saja upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air bersih

di Desa Mendalo Darat?

10. Apa saja harapan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas air

bersih di Desa Mendalo Darat?

11. Apa saja harapan masyarakat kepada pemerintah desa dalam

meningkatkan kualitas air bersih di Desa Mendalo Darat?

65

Lampiran III

DOKUMENTASI

72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Informasi Diri

Nama : Ridho Agung Ibadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat & Tgl. Lahir : Sungai Bahar 06 Juli 1996

NIM : SIP. 152059

Alamat : Mendalo

No. Telp/HP : 082188188942

Email : [email protected]

Nama Ayah : M. Nasron (alm)

Nama Ibu : Amanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD N 152 Sungai Bahar : Tahun 2009

b. SMP 7 Muaro Jambi : Tahun 2012

c. SMK 2 Pertanian Sungai Bahar : Tahun 2015

d. UIN STS Jambi : Tahun 2019

2. Pendidikan Non-Formal

a. Kursus Komputer di Jambi

upaya pemerintah desa dalam meningkatkan …

Documents