undang-undang peradilan umum dalam satu naskah

Post on 10-Apr-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    1/34

    UNDANG-UNDANG PERADILAN UMUM

    DALAM SATU NASKAH

    (UU Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 8

    Tahun 2004 Jo UU Nomor 2 Tahun 1986)

    Oleh :

    Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

    UNDANG-UNDANG PERADILAN UMUM DALAM SATU NASKAH

    (UU Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

    UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo UU Nomor 2 Tahun 1986)

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang :a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

    peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembagaperadilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

    b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

    diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

    Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangankebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar

    Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumembentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

    1986 tentang Peradilan Umum;

    Mengingat :

    1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

    Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    3316) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

    Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

    3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang

    PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4379);

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    2/34

    4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5076);

    Penjelasan umum Undang-Undang ini berbunyi sebagai berikut:

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal24 ayat (1)menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakankekuasaan yang merdeka untuk

    menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

    Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 menentukanbahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

    di bawahnya dalam lingkunganperadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

    militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

    Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus2006, di mana dalam putusannya tersebut

    telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan ketentuan pasal-

    pasal yangmenyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22Tahun 2004

    tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi

    logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14

    Tahun 2004 tentangMahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009tentang

    Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, selainUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap

    beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

    Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumsebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2

    Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan salah satu undang-undang yang

    mengaturlingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu puladilakukanperubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

    tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

    dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah

    meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, pengawasan tertinggi

    baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi,

    danfinansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untukmenjaga danmenegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakuhakim, pengawasan ekstenal dilakukan

    oleh Komisi Yudisial. PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

    Peradilan Umum dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraankekuasaankehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsipkebebasan hakim dapat berjalan

    pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

    Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

    sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan

    Umum antara lain sebagai berikut:

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    3/34

    1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh MahkamahAgung maupun

    pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga

    dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan negeri maupun

    hakim pada pengadilan tinggi, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara

    transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.

    4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;

    5. kesejahteraan hakim;6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;

    7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan danpertanggung jawaban biaya

    perkara;

    8. bantuan hukum;9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman

    Perilaku Hakim.

    Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umumsebagaimana yang telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan

    Umum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdekadanperadilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataansistem peradilan yang

    terpadu (integrated justice system), terlebih peradilanumum secara konstitusional merupakan salah

    satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa,

    mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana.

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdan

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-

    UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM.

    Pasal I

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

    Nomor 8 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

    tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), diubah sebagai berikut:

    BAB IKETENTUAN UMUM

    Bagian Pertama

    Pengertian

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    4/34

    Pasal 1

    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

    1. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.2. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi.

    3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

    Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan

    badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang undang.

    6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di

    bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannyadiatur dalam undang-undang.

    Penjelasan Pasal 1 berbunyi Cukup jelas .

    Bagian Kedua

    Kedudukan

    Pasal 2

    Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

    pada umumnya.Penjelasan Pasal 2 berbunyi :

    Di samping peradilan yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara

    perdata dan pidana, ada pelaksana Kekuasaan Kehakiman lain yangmerupakan peradilan khususbagi golongan rakyat tertentu atau perkara tertentu yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan

    Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan ialah setiap orang,

    warga negara Indonesia atau bukan, yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia.

    Pasal 3

    (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :a. Pengadilan Negeri;

    b. Pengadilan Tinggi.

    (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung

    sebagai Pengadilan NegaraTertinggi.Penjelasan Pasal 3 berbunyi Cukup jelas .

    Bagian KetigaTempat Kedudukan

    Pasal 4

    (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya

    meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    5/34

    (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi

    wilayah Provinsi.

    Penjelasan Pasal 4 ayat (2) berbunyi Cukup jelas , sedangkan penjelasan Pasal 4 ayat (1)

    berbunyi :

    Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Negeri ada di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten,dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya/Kabupaten, akan tetapi tidak tertutup

    kemungkinan adanya pengecualian.

    Bagian Keempat

    Pembinaan

    Pasal 5

    (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan

    oleh Mahkamah Agung.

    (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakimdalam memeriksa dan memutus perkara.

    Penjelasan Pasal 5 berbunyi Cukup Jelas .

    BAB II

    SUSUNAN PENGADILAN

    Bagian PertamaUmum

    Pasal 6

    Pengadilan terdiri dari :

    a. Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;b. Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

    Penjelasan Pasal 6 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 7

    Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden.

    Penjelasan Pasal 7 subtansi tetap, penjelasannya dihapussebagaimaa tercantum dalam Pasal demiPasal angka 4.

    Pasal 8

    (1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

    (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan

    memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan

    dalam jangka waktu tertentu.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    6/34

    (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta

    tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Penjelasan Pasal 8 ayat (3) berbunyi Cukup jelas,sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat(2) berbunyi sebagai berikut :

    Ayat (1) :

    Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasidi lingkungan peradilan umum di mana dapat dibentukpengadilan khusus, misalnya pengadilan

    anak,pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia,pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan

    hubunganindustrial, pengadilan perikanan yang berada dilingkungan peradilan umum, sedangkanyang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan

    hukum acaranya.

    Ayat (2) :

    Yang dimaksud "dalam jangka waktu tertentu" adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

    Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untukmembantu penyelesaian perkara yang

    membutuhkankeahlian khusus misalnya kejahatan perbankan,kejahatan pajak, korupsi,

    anak, perselisihan hubunganindustrial, telematika (cyber crime).

    Pasa l 9

    Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang.

    Penjelasan Pasal 9 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 10

    (1) Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakirn Anggota, Panitera, Sekretaris, danJurusita.

    (2) Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dariPimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

    Penjelasan Pasal 10 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 11

    (1) Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

    (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

    (3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi adalah Hakim Tinggi.

    Penjelasan Pasal 11 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 12

    (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

    (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakimditetapkan dalam Undang-Undang ini.

    Penjelasan Pasal 12 berbunyi Cukup jelas.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    7/34

    Pasal 13

    (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh

    mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

    Penjelasan Pasal 13 ayat (2 berbunyi Cukup jelas , sedangkan penjelasan Pasal 13 ayat (1)berbunyi :

    Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

    tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu Ketua Mahkamah Agungwajib melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna

    sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri.

    Pasal 13A

    (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

    (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan

    kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilakuhakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

    Penjelasan Pasal 13A ayat (2) berbunyi Cukup jelas ,sedangkan Pasal 13A ayat(1) berbunyi sebagai berikut :

    Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan

    eksternalyang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal inidimaksudkan agar pengawasan lebih

    komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

    Pasal 13B

    (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa

    dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.(2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

    Penjelasan Pasal 13B berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 13C

    (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Komisi Yudisial

    melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh

    Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial,

    pemeriksaan bersama dilakukanoleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.Penjelasan Pasal 13C ayat (2) berbunyi Cukup jelas ,sedangkan Pasal 13C ayat

    (1) berbunyi sebagai berikut :

    Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badanperadilan di bawah Mahkamah Agung.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    8/34

    Pasal 13D

    (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat(2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukanpengawasan terhadap perilaku hakim

    berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

    (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial berwenang :a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan

    pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

    b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;

    d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan

    di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

    Hakim;e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;

    f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;

    g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode

    Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atauh. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

    Penjelasan Pasal 13D berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 13E

    (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Komisi Yudisialdan/atau Mahkamah Agung wajib:

    a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;

    b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; danc. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

    (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

    Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan

    hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

    (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalamundang-undang.

    Penjelasan Pasal 13E ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi Cukup jelas, sedangkan Penjelasan

    Pasal 13E ayat (2)berbunyi sebagai berikut :

    Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuatkewajiban dan larangan yang harus dipatuhi olehhakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

    hakim.

    Pasal 13F

    Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

    tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

    Penjelasan Pasal 13F berbunyi sebagai berikut :

    Yang dimaksud dengan "mutasi" hakim dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    9/34

    Pasal 14

    (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai

    berikut:a. warga negara Indonesia;

    b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

    c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;d. sarjana hukum;

    e. lulus pendidikan hakim;

    f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

    g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;

    dan

    i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan

    putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, hakim harus

    berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan negeri.Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d ,f, g, h, i dan ayat (2) berbunyi Cukup jelas,

    sedangkan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf e berbunyi sebagai berikut :

    Pendidikan hakIm diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan

    tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan danmelalui proses seleksi yang ketat.

    Pasal 14A

    (1) Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan,

    akuntabel, dan partisipatif.(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah

    Agung dan Komisi Yudisial.

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung danKomisi Yudisial.

    Penjelasan Pasal 14A berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 14B

    (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana

    dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h.(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada (1) untuk dapat diangkat sebagai hakim ad

    hoc, seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

    ayat (1) huruf c kecuali undang-undang menentukan lain.(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

    peraturan perundang-undangan.

    Penjelasan Pasal 14B berbunyi Cukup jelas .

    Menurut penyusun, bunyi Pasal 14B ayat (2) seharusnya :

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    10/34

    Selain persyaratan sebagaimana pada ayat (1)....

    Pasal 15

    (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi, seorang hakim harus memenuhi syarat

    sebagai berikut:a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

    huruf f, huruf g, dan huruf i.

    b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan

    negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri;

    d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan

    e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaranKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

    (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi harus berpengalaman paling singkat 5

    (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi

    yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri.(3). Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi harus berpengalaman paling

    singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 2 (dua) tahun bagi hakimpengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri.

    Penjelasan Pasal 15 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 16

    (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

    (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atauKomisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.

    (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar KodeEtik danPedoman Perilaku Hakim.

    (3) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

    Penjelasan Pasal 16 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 17

    (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilanwajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

    (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

    Sumpah :Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-

    baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

    berbakti kepada nusa dan bangsa.

    Janji:

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    11/34

    Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim

    dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara

    RepublikIndonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangandengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

    1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

    (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh KetuaPengadilan Negeri.

    (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah atau

    janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.(5) Ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

    Penjelasan Pasal 17 ayat (2) s.d. ayat (5) berbunyi Cukupjelas , sedangkan Penjelasan Pasal 17

    ayat (1) berbunyi :

    Pada waktu pengambilansumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan Agama masing-masing,misalnya untuk penganut Agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpahdan untuk

    Agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolongsaya" sesudah lafal sumpah.

    Pasal 18

    (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak bolehmerangkap menjadi:

    a. pelaksana putusan pengadilan;

    b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; c.

    pengusaha.(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.

    (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada

    ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Penjelasan Pasal 18 berbunyi Cukup jelas.

    Pasal 19

    (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

    a. atas permintaan sendiri secara tertulis;b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;

    c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan

    negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi;

    ataud. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

    (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya

    diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.Penjelasan Pasal 19 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 20

    (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya

    dengan alasan:

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    12/34

    a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

    memperoleh kekuatan hukum tetap;

    b. melakukan perbuatan tercela;c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga)

    bulan;

    d. melanggar sumpah atau janji jabatan;e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/atau

    f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

    (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh KetuaMahkamah Agung kepada Presiden.

    (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh

    Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

    (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, danhuruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.

    (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh

    Komisi Yudisial.

    (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentiankarena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan

    mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan

    ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penjelasan Pasal 20 ayat (1) s.d ayat (6) berbunyi Cukup jelas , sedangkan Pasal 20

    ayat (7) berbunyi sebagai berikut :Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang Nomor 22

    Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

    Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

    Pasal 21

    Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena

    atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, tidak

    dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.Penjelasan Pasal 21 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 22

    (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f,

    dapat diberhentikansementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi

    Yudisial.

    (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jugaketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

    (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam)

    bulan.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    13/34

    Penjelasan Pasal 22 ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi Cukup jelas , sedangkan Penjelasa

    Pasal 22 ayat (1)berbunyi sebagai berikut :

    Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalahhukuman jabatan yang

    dikenakan kepada seorang hakimuntuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu

    tertentu. Pasal 23

    (1) Apabila terhadap seorang Hakim adaperintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan,dengan sendirinya Hakimtersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

    (2) Apabila seorang Hakim dituntut di mukaPengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum

    dalam Pasal 21 ayat (4)Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tanpa ditahan, maka ia dapat

    diberhentikansementara dari jabatannya.Penjelasan Pasal 23 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 24

    Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak

    dengan hormat, danpemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakanpemberhentian,diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Penjelasan Pasal 24 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 25

    (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

    (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok,tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya.

    (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

    a. tunjangan jabatan; danb. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

    a. rumah jabatan milik negara;b. jaminan kesehatan; dan

    c. sarana transportasi milik negara.

    (5) Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan

    perundang-undangan.

    Penjelasan Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf b dan ayat (6) berbunyi : Cukupjelas , sedangkan Pasal 25 ayat (4) huruf c serta ayat 5 masing-masing berbunyisebagai berikut :

    Ayat (4) Huruf c : Yang dimaksud dengan "sarana transportasi" adalah kendaraan bermotor roda

    empat besertapengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankantugas-tugasnya.

    Ayat (5) : Yang dimaksud dengan "jaminan keamanan dalammelaksanakan tugasnya" adalah hakim

    diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus

    diberikan perlindungankeamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    14/34

    memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau

    intervensi dari pihak mana pun.

    Pasal 26

    Ketua, WakilKetua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkapatau ditahan hanya atas perintah JaksaAgung setelah mendapat persetujuan KetuaMahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, kecuali

    dalam hal :

    a. tertangkap tangan melakukan tindakpidana kejahatan, ataub. disangka telah melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau

    c. disangka telah melakukan tindak pidanakejahatan terhadap keamanan negara.

    Penjelasan Pasal 26 berbunyi Cukup jelas .

    Paragraf 2

    Panitera

    Pasal 27

    (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanyaKepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.(2) Dalam melaksanakan tugasnya PaniteraPengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera,

    beberapa orang PaniteraMuda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita.

    (3) Dalam melaksanakan tugasnya PaniteraPengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera,

    beberapa orang PanfteraMuda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.Penjelasan Pasal 27 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 28

    Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat

    sebagai berikut:a. warga negara Indonesia;

    b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

    c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;d. berijazah sarjana hukum;

    e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai

    panitera muda pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi; dan

    f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.Penjelasan Pasal 28 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 29

    Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat

    sebagai berikut:a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;

    b. dihapus.

    c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai

    panitera muda pengadilan tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan negeri.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    15/34

    Penjelasan Pasal 29 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 30

    Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harusmemenuhi syarat sebagai berikut:

    a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

    b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat)tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

    Penjelasan Pasal 30 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 31

    Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi

    syarat sebagai berikut:

    a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f;b. dihapus.

    c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagaipanitera pengganti pengadilan tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan negeri,

    atau menjabat sebagaipanitera pengadilan negeri.

    Penjelasan Pasal 31 berbunyi Cukup jelas.

    Pasal 32

    Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harusmemenuhi syarat sebagai berikut:

    a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

    b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti PengadilanNegeri.

    Penjelasan Pasal 32 berbunyi Cukup jelas .

    Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhisyarat sebagai berikut:

    a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f;

    b. dihapus.

    c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagaipanitera pengganti pengadilan tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan negeri,

    atau menjabat sebagaipanitera pengadilan negeri.

    Penjelasan Pasal 32 berbunyi Cukup jelas.

    Pasal 33

    Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi, seorang calon harus

    memenuhi syarat sebagai berikut:

    a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    16/34

    b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

    Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti

    Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri.Penjelasan Pasal 33 berbunyi Cukup jelas.

    Pasal 34

    Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus

    memenuhi syarat sebagai berikut:a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan

    b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada

    Pengadilan Negeri.

    Penjelasan Pasal 34 berbunyi Cukup jelas.

    Pasal 35

    Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, seorang calon harusmemenuhi syarat sebagai berikut:

    a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

    Negeri atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi.

    Penjelasan Pasal 35 berbunyi Cukup jelas.

    Pasal 36

    Panitera tidak boleh merangkap menjadi:a. wali;

    b. pengampu;

    c. advokat; dan/ataud. pejabat peradilan yang lain.

    Penjelasan Pasal 36 huruf a s.d. huruf c berbunyi Cukup jelas , sedangkan Pasal 36 huruf d

    berbunyi sebagai berikut :Yang dimaksud dengan "pejabat peradilan yang lain"adalah sekretaris pengadilan, wakil sekretaris

    pengadilan,wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, juru sita pengganti, dan

    pejabat struktural lainnya.

    Pasal 36A

    Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan denganhormat dengan alasan:

    a. meninggal dunia;

    b. atas permintaan sendiri secara tertulis;c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;

    d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera

    pengganti pengadilan negeri;

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    17/34

    e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan

    panitera pengganti pengadilan tinggi; dan/atau

    f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.Penjelasan Pasal 36A berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 36B

    Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak

    dengan hormat dengan alasan:a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang

    telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

    b. melakukan perbuatan tercela;

    c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga)bulan;

    d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

    e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau

    f. melanggar kode etik panitera.Penjelasan Pasal 36B berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 37

    Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat

    dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.Penjelasan Pasal 37 berbunyi :

    Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti

    dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan yangbersangkutan.

    Pasal 38

    (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera

    Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang

    bersangkutan.(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

    Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan

    saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga,

    tidakmemberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

    dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa

    pun juga sesuatu janji atau pemberian.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan

    dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar

    Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan

    jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam

    melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    18/34

    Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam

    menegakkan hukum dan keadilan.

    Penjelasan Pasal 38 ayat (1) berbunyi sama dengan Penjelasan Pasal 17 ayat (1).

    Pasal 39

    Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti.Penjelasan Pasal 39 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 40

    (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:a. warga negara Indonesia;

    b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

    c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    d. berijazah pendidikan menengah;e. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan

    f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.(2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat

    sebagai berikut:

    a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;

    danb. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri.

    Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf a s.d huruf c, huruf e dan huruf f serta ayat (2) berbunyi CukupJelas, sedangkan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d berbunyi sebagai berikut :

    Yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah

    aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), ataubentuk lainnya yang sederajat.

    Pasal 41

    (1) Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua

    Pengadilan yang bersangkutan.

    (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.Penjelasan Pasal 41 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 42

    (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau

    janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Saya

    bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini,

    langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga,

    tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    19/34

    Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

    jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun

    jugasesuatu janji atau pemberian.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan

    dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara

    RepublikIndonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan

    jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalammelaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang

    Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan

    keadilan.

    Penjelasan Pasal 42 sama dengan Penjelasan Pasal 17 ayat (1).

    Pasal 43

    (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap

    menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya iasendiri berkepentingan.

    (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagai mana dimaksud dalam

    ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oteh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan

    Ketua Mahkamah Agung.

    Penjelasan Pasal 43 tidak ada.

    Bagian Ketiga

    Sekretaris

    Pasal 44

    Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan

    dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

    Penjelasan Pasal 44 berbunyi Cukup jelas.

    Pasal 45

    Ketentuan Pasal 45 dihapus.

    Pasal 46

    Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi

    syarat sebagai berikut:a. warga negara Indonesia;

    b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

    c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;d. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi;

    e. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan

    f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

    Penjelasan Pasal 46 berbunyi Cukup jelas .

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    20/34

    Pasal 47

    Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi

    syarat-syarat sebagai berikut:

    a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruff; dan

    b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

    Penjelasan Pasal 47 berbunyi Cukup jelas .Pasal 48

    Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

    Menurut penyusun, Penjelasan Pasal 48 disesuaikan sehingga berbunyi Pengangkatan ataupemberhentian Wakil Sekretaris dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan yang

    bersangkutan.

    Pasal 49

    (1) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanyaoleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

    (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Saya

    bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi

    WakilSekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.

    Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang

    berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuhpengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

    Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,

    pemerintah, martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingannegara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

    Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut

    sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan

    bersemangat untuk kepentingan negara.

    Penjelasan Pasal 49 sama dengan Penjelasan Pasal 17 ayat (1).

    BAB III

    KEKUASAAN PENGADILAN

    Pasal 50

    Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

    pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

    Penjelasan Pasal 50 berbunyi Cukup jelas .

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    21/34

    Pasal 51

    (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenangmengadili perkara pidana dan perkara perdata ditingkat banding.

    (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas danberwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir

    sengketa kewenanganmengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.Penjelasan Pasal 51 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 52

    (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan,pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada

    instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta.(2) Selain tugas dan kewenangan tersebutdalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi

    tugas dan kewenanganlain oleh atau berdasarkan undang-undang.

    Penjelasan Pasal 52 ayat (2) berbunyi Cukup jelas , sedangkan Pasal 52 ayat (1) berbunyi

    sebagai berikut :Pemberian keterangan,pertimbangan, dan nasihat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal

    yangberhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.Pasal 52A

    (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi

    yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

    (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

    (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

    ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Penjelasan Pasal 52A ayat (1) dan ayat (2) berbunyi Cukup jelas ,sedangkan Penjelasan Pasal

    52A ayat (3) berbunyi sebagai berikut :Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketuapengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi

    administratif berupa teguran tertulis dari KetuaMahkamah Agung.

    Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Pasal 53

    (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.

    (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, danjuru sita didaerah hukumnya.

    (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua

    pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan

    sewajarnya.

    (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ketua

    pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    22/34

    (5) Ketentuan mengenai tata cara penindakan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada

    ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Penjelasan Pasal 53 berbunyi Cukup jelas.

    Pasal 54

    (1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya,

    dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah

    Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.(2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang tugas dan

    tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris dapat melakukan penindakan terhadap notaris yang

    melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan, setelah

    mendengar pendapat organisasi profesi yang bersangkutan.(3) Sebelum Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penindakan sebagaimana

    dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan

    pembelaan diri.

    (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh MahkamahAgung.

    (5) Ketentuan mengenai tata cara penindakan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Penjelasan Pasal 54 berbunyi Cukup jelas .

    BAB IVKETENTUAN-KETENTUAN LAIN

    Pasal 55Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

    Penjelasan Pasal 55 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 56

    Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk

    diselesaikan.

    Penjelasan Pasal 56 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 57

    Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecualiterhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:

    a. korupsi;

    b. terorisme;c. narkotika/psikotropika;

    d. pencucian uang; atau

    e. perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang

    terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    23/34

    Penjelasan Pasal 57 tidak ada, tetapi menurut penyusun pasal dariUndang-Undang No. 2 Tahun

    1986 yang berbunyi :

    Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum adalah KetuaPengadilan.

    tidak berarti dihapuskan.

    Pasal 57A

    (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara.(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti

    pembayaran yang sah.

    (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya

    proses penyelesaian perkara.(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan

    pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

    (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak

    atau para pihak yang berpekara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penjelasan Pasal 57A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan (6) berbunyi Cukup

    jelas, sedangkan Penjelasan Pasal 57A ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

    Biaya yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

    Pasal 57B

    (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 57A ayat (3).(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

    pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 36B.

    Penjelasan Pasal 57B berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 58

    Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas WakilPanitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

    Penjelasan Pasal 58 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 59

    Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakimdengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

    Penjelasan Pasal 59 berbunyi :

    Berdasarkan catatan Panitera disusun berita acara persidangan.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    24/34

    Pasal 60

    Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

    Penjelasan Pasal 60 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 61

    (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di

    Kepaniteraan.

    (2) Dalam daftar perkara tersebut, tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkattentang isinya.

    Penjelasan Pasal 61 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 62Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

    Penjelasan Pasal 62 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 63

    (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, bukudaftar, biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, Surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-

    surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

    (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar dari

    ruang Kepaniteraan,kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.(3) Tata cara pengeluaran surat asli,salinan putusan, risalah, berita acara, dan akta serta surat-surat

    lainnya diatur oleh Mahkamah Agung.

    Penjelasan Pasal 63 ayat (1) berbunyi Cukup jelas , sedangkan Penjelasan Pasal 63 ayat (2)berbunyi sebagai berikut :

    Yang dimaksud dengan"dibawa keluar" meliputi segala bentuk dan cara apapun juga yang

    memindahkan isi daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara, agar tidak jatuh ketanganpihak yang tidak berhak.

    Pasal 64

    Tugas dan tanggung jawab serta tataketa Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh

    Mahkamah Agung.

    Penjelasan Pasal 64 tidak ada.

    Pasal 65

    (1) Jurusita bertugas :a. melaksanakansemua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang ;

    b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes, dan

    pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;

    d. membuatberita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang

    berkepentingan.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    25/34

    (2) Jurusita berwenang melakukan tugasya didaerah hukum Pengadilan yangbersangkutan.

    Penjelasan Pasal 65 tidak ada.

    Pasal 66

    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Jurusita diatur oleh Mahkamah Agung.Penjelasan Pasal 66 tidak ada.

    Pasal 67

    (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

    (2) Tugas serta tanggung jawab, susunanorganisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut

    oleh Menteri Kehakiman.Penjelasan Pasal 67 tidak ada.

    Pasal 68

    Ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum diatur denganundang-undang tersendiri.

    Penjelasan Pasal 68 tidak ada.

    Pasal 68A

    (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan

    putusan yang dibuatnya.(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan

    hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

    Penjelasan Pasal 68A berbunyi Cukup jelas .

    Pasal 68B

    (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

    (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat

    keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.Penjelasan Pasal 68B ayat (1) dan ayat (2) berbunyi Cukup jelas ,sedangkan Penjelasan Pasal

    68B ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

    Yang dimaksud dengan "kelurahan" dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, nagari, dan

    gampong.

    Pasal 68C

    (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidakmampu dalam memperoleh bantuan hukum.

    (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada

    semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukumtetap.

    (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

    dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    26/34

    Penjelasan Pasal 68C ayat (1) dan ayat (3) berbunyi Cukup jelas , sedangkan Pasal 68C ayat (2)

    berbunyi sebagai berikut :

    Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi.

    BAB V

    KETENTUAN PERALIHANPasal 69

    Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan Pelaksanaan yang telah ada

    mengenai Peradilan Umum dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang-

    undang ini.

    Penjelasan Pasal 69 tidak ada .

    Pasal 69A

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-

    Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum masih tetap berlaku sepanjang

    tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.Penjelasan Pasal 69A berbunyi Penjelasan Umum yang menyebut Pemerintah dan Departemen

    Kehakiman digantimenjadi Ketua Mahkamah Agung.

    BAB VI

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 70Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965

    tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak

    berlaku.Penjelasan Pasal 70 berbunyi Cukup jelas .

    Pasal IIUndang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan

    penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Penjelasan Pasal II berbunyi Cukup jelas .

    Menurut penyusun, bunyi Pasal II UU No. 49 Tahun 2009 sama dengan bunyi Pasal 71 UU No.

    2 Tahun 1986. Oleh karena itu, Pasal II ini merupakan pengganti dari Pasal 71 UU No. 2 Tahun

    1986.

    Disahkan di Jakarta

    pada tanggal 29 Oktober 2009PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakarta

    pada tanggal 29 Oktober 2009

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    27/34

    ttd.

    PATRIALIS AKBAR

    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 158.

    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 5077.

    PENJELASAN

    ATAS

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 49 TAHUN 2009

    TENTANG

    PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986

    TENTANG PERADILAN UMUM

    I. UMUMUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1)

    menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

    menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

    Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukanbahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

    dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

    militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah

    Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut

    telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

    2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagaikonsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan

    perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

    telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

    Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang

    Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu

    sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat.

    Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumsebagaimana telah diubah

    dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan salah satu undang-undang yang

    mengaturlingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu puladilakukan

    perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    28/34

    tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

    dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

    Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telahmeletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, pengawasan tertinggi

    baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi,

    danfinansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untukmenjaga danmenegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakuhakim, pengawasan ekstenal dilakukan

    oleh Komisi Yudisial. PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

    Peradilan Umum dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraankekuasaankehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan

    pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

    Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

    sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum antara lain sebagai berikut:

    1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun

    pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga

    dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan negeri maupun

    hakim pada pengadilan tinggi, antara lainmelalui proses seleksi hakim yang dilakukan secaratransparan,akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau luluspendidikan hakim;

    3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.

    4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;

    5. kesejahteraan hakim;6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;

    7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya

    perkara;8. bantuan hukum;

    9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati KodeEtik dan Pedoman

    Perilaku Hakim.

    Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

    sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang PeradilanUmum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka

    dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang

    terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan umum secara konstitusional merupakan salah

    satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana.

    II. PASAL DEMI PASAL Pasal IAngka 1

    Pasal 1

    Cukup jelas.Angka 2

    Pasal 8

    Ayat (1)

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    29/34

    Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/ spesialisasi

    di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentukpengadilan khusus, misalnya pengadilan

    anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi,pengadilan hubunganindustrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum,

    sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan,

    kekuasaan, dan hukum acaranya.Ayat (2)

    Yang dimaksud "dalam jangka waktu tertentu" adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan.Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang

    membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak,

    perselisihan hubungan industrial, telematika (cyber crime).

    Ayat (3)Cukup jelas.

    Angka 3

    Pasal 13A

    Ayat (1)Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan

    eksternalyang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal inidimaksudkan agar pengawasan lebihkomprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-

    betul dapat terjaga.

    Ayat (2)

    Cukup jelas.Pasal 13B

    Cukup jelas.

    Pasal 13CAyat (1)

    Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuanini meliputi pula koordinasi dengan badan

    peradilan di bawah Mahkamah Agung.Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Pasal 13DCukup jelas.

    Pasal 13E

    Ayat (1)

    Cukup jelas.Ayat (2)

    Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh

    hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakuhakim.

    Ayat (3)

    Cukup jelas.Ayat (4)

    Cukup jelas.

    Pasal 13F

    Yang dimaksud dengan "mutasi" hakim dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim.

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    30/34

    Angka 4

    Pasal 14

    Ayat (1)Huruf a

    Cukup jelas.

    Huruf bCukup jelas.

    Huruf c

    Cukup jelas.Huruf d

    Cukup jelas. Huruf e

    PendIdIkan hakIm dIselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tInggI negerI

    atau swasta yang terakredItasI A dalam jangka waktu yang dItentukan dan melaluI proses seleksIyang ketat.

    Huruf f

    Cukup jelas. Huruf g

    Cukup jelas. Huruf hCukup jelas. Huruf I

    Cukup jelas. Ayat (2)Cukup jelas.

    Angka 5

    Pasal 14A

    Cukup jelas. Pasal 14BCukup jelas.

    Angka 6

    Pasal 15Cukup jelas.

    Angka 7

    Pasal 16Cukup jelas.

    Angka 8

    Pasal 19Cukup jelas.

    Angka 9

    Pasal 20

    Ayat (1)Cukup jelas. Ayat (2)

    Cukup jelas. Ayat (3)

    Cukup jelas. Ayat (4)Cukup jelas.

    Ayat (5)

    Cukup jelas.Ayat (6)

    Cukup jelas.

    Ayat (7)

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    31/34

    Yang dimaksud dengan "peraturan perundangundangan" adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun

    2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

    Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.Angka 10

    Pasal 21

    Cukup jelas.Angka 11

    Pasal 22

    Ayat (1)Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selainyang dimaksud dalam Undang-Undang

    Nomor 43 Tahun1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalah hukuman jabatan yang

    dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka

    waktu tertentu.Ayat (1a)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)

    Cukup jelas.Ayat (3)

    Cukup jelas.Angka 12

    Pasal 25

    Ayat (1)

    Cukup jelas.Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Ayat (3)Cukup jelas.

    Ayat (4)

    Huruf aCukup jelas.

    Huruf b

    Cukup jelas.Huruf c

    Yang dimaksud dengan "sarana transportasi" adalah kendaraan bermotor roda empat

    bersertapengemudinya atau sarana lain yangmemungkinkan seorang hakim menjalankan tugas

    tugasnya.Ayat (5)

    Yang dimaksud dengan "jaminan keamanan dalammelaksanakan tugasnya" adalah hakim

    diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungankeamanan oleh aparat terkait yakni aparat

    kepolisianagar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar

    tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.Ayat (6)

    Cukup jelas.

    Angka 13

    Pasal 28

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    32/34

    Cukup jelas.

    Angka 14

    Pasal 29Cukup jelas.

    Angka 15

    Pasal 31Cukup jelas.

    Angka 16

    Pasal 36Huruf a

    Cukup jelas.

    Huruf b

    Cukup jelas.Huruf c

    Cukup jelas.

    Huruf d

    Yang dimaksud dengan "pejabat peradilan yang lain"adalah sekretaris pengadilan, wakil sekretarispengadilan, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan

    pejabat struktural lainnya.Angka 17

    Pasal 36A

    Cukup jelas.

    Pasal 36BCukup jelas.

    Angka 18

    Pasal 40Ayat (1)

    Huruf a

    Cukup jelas.Huruf b

    Cukup jelas.

    Huruf cCukup jelas.

    Huruf d

    Yang dimaksud dengan pendidikan menengahadalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah

    aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), ataubentuk lainnya yang sederajat.

    Huruf e

    Cukup jelas.Huruf f

    Cukup jelas.

    Ayat (2)Cukup jelas.

    Angka 19

    Cukup jelas.

    Angka 20

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    33/34

    Pasal 46

    Cukup jelas.

    Angka 21Pasal 47

    Cukup jelas.

    Angka 22Pasal 52A

    Ayat (1)

    Cukup jelas.Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Ayat (3)

    Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketuapengadilan yang bersangkutan dikenai sanksiadministratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

    Yang dimaksud dengan "peraturan perundangundangan" adalah Undang-Undang Nomor 14

    Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Angka 23Pasal 53

    Cukup jelas.Angka 24

    Pasal 57A

    Ayat (1)

    Cukup jelas.Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Ayat (3)Cukup jelas.

    Ayat (4)

    Biaya yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

    Ayat (5)

    Cukup jelas.Ayat (6)

    Cukup jelas.

    Pasal 57B

    Cukup jelas.Angka 25

    Pasal 68A

    Cukup jelas.Pasal 68B

    Ayat (1)

    Cukup jelas.Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Ayat (3)

  • 8/8/2019 Undang-Undang Peradilan Umum Dalam Satu Naskah

    34/34

    Yang dimaksud dengan "kelurahan" dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, nagari, dan

    gampong.

    Pasal 68CAyat (1)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi.

    Ayat (3)

    Cukup jelas.Pasal II

    Cukup jelas.

    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 158TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5077

    =============

    Editor By1. Drs. H. Asadurrahman, SH.MH.

    2. Timur Abimanyu, SH.MH.

    Sumber data :========== Republik Indonesia UNDANG-UNDANG NO. 49 TAHUN 2009.

    ========== UUD 1945

    ========== Republik Indonesia Undang-Undang No. 2 Tahun 1986.========== Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004.

    http://www.yahoo.com

    http://www.goole.com