undang-undang no.21 tentang perbankan syariah

1

UNDANG-UNDANG NO.21

TENTANG PERBANKAN SYARIAH

ANSYORI ABDULLAHDIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH

Email: [email protected]; http://www.bi.go.id

2

Merupakan usulan dari Komisi XI DPR RI (hak inisiatif)

Proses penyusunan sudah dimulai sejak: Tahun 2002 yaitu BI melakukan kajian

dan hasilnya berupa Naskah Akademis; Tahun 2003 Naskah Akademis

disampaikan kepada DPR RI & Pemerintah untuk dijadikan pertimbangan penyusunan RUU;

Penyusunan Draft RUU oleh DPR RI dimulai sejak tahun 2005;

Pembahasan Draft RUU oleh Pemerintah (Depkeu, Depag, Depkumham) dimulai sejak Februari 2007 s/d Juni 2008.

PROSES PENYUSUNAN UU PERBANKAN SYARIAH

3

STRUKTUR UU

Terdiri dari:13 Bab dan 70 Pasal, meliputi:

Bab 1 Ketentuan UmumBab 2 Asas, Tujuan dan FungsiBab 3 Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan KepemilikanBab 4 Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah

dan UUSBab 5 Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan

Tenaga Kerja AsingBab 6 Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan SyariahBab 7 Rahasia BankBab 8 Pembinaan dan PengawasanBab 9 Penyelesaian SengketaBab 10 Sanksi Administratif

Bab 11 Ketentuan Denda

Bab 12 Ketentuan Peralihan

Bab 13 Ketentuan Penutup

4

ISU-ISU BARU DALAM UU PERBANKAN SYARIAH

5

DEFINISI

Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 9 BPRS = Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 25Definisi Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli (ijarah

muntahiya bittamlik);c. transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam dan istishna’;d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh;e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasaberdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BS/UUS dan pihak lain yang dibiayai/menerima fasilitas dana dan wajib dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

6

ASAS PERBANKAN SYARIAH

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.(Pasal 2)

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zalim.Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

TUJUAN PERBANKAN SYARIAH

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.(Pasal 3)

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah).

8

FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH

Pasal 4, ayat (1) dan (2)

Bank Syariah & UUS dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga Baitul Mal yaitu menerima zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (a.l. denda terhadap nasabah/ta’zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Bank Syariah & UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

9

PERIZINAN BANK SYARIAHUU No.10 Th 1998, Pasal 16 UU Perbankan Syariah, Pasal 5

Setiap pihak yg melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat berupa simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BU/BPR dari BI.

Setiap pihak yg akan melakukan kegiatan usaha BS/UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BS/UUS dari BI.

Pasal 22Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin terlebih dahulu dari BI, kecuali diatur dalam UU lain.

10

SPIN OFF

Pasal 16, ayat (1)UUS dapat menjadi BUS tersendiri setelah mendapat izin dari BI.

Pasal 17, ayat (2)Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan BS dengan Bank lainnya,Bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut wajib menjadi BS.

11

KEGIATAN USAHA BPRSUU No. 7/1992 dan

UU No.10/1998, Pasal 13UU Perbankan Syariah, Pasal 21

Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yg dipersamakan dengan itu.

Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk: simpanan berupa tabungan atau yg dipersamakan dg itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yg tdk bertentangan dengan prinsip syariah; dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yg dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yg tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Memberikan kredit. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: pembiayaan bagi hasil (mudharabah/musyarakah), pembiayaan transaksi jual beli (murabahah, salam, istishna’), pinjaman (qardh), pembiayaan sewa menyewa (ijarah) atau sewa beli (Ijarah MBT), dan pengambilalihan utang (hawalah).

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yg ditetapkan BI.

Menempatkan dana pada BS lain dalam bentuk: titipan (akad wadi’ah) atau investasi (akad mudharabah) dan/atau akad lain yg tdk bertentangan dg prinsip syariah.

Menempatkan dana dalam SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yg ada di BUS/BUK/UUS.

Menyediakan produk/melakukan kegiatan usaha BS lainnya sesuai prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.

12

KEGIATAN USAHA BPRS YANG DILARANG

UU No. 7/1992, Pasal 14 UU Perbankan Syariah, Pasal 25Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah

Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin BI.

Melakukan penyertaan modal.

Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.

Melakukan usaha perasuransian.

Melakukan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

13

KOMITE PERBANKAN SYARIAH


Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia (PBI), BI membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS).Penjelasan:Komite Perbankan Syariah beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen Agama dan unsur masyarakat dengan komposisi berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan PBI.

14

DEWAN PENGAWAS SYARIAHPasal 32, ayat (1), (2), (3) dan (4) Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di BS

dan BUK yang memiliki UUS; DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI; DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada

direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS diatur dengan PBI, yang sekurang-kurangnya meliputi:Ruang lingkup, tugas dan fungsi DPSJumlah anggota DPSMasa kerjaKomposisi keahlianMaksimal jabatan rangkapPelaporan DPS

15

TAMBAHAN WEWENANG DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52, ayat (3)

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, BI berwenang: Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap

tempat yang terkait dengan Bank; Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan

keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh terhadap Bank; dan

Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.

16

PENYELESAIAN SENGKETA


Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Penjelasan Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: Musyawarah; mediasi perbankan; Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga

arbitrase lain; Melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

17

KETENTUAN PERALIHANJANGKA WAKTU PENYESUAIAN


Bank Syariah/UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat UU ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan UU ini.

Bank Syariah/UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini paling lama 1 tahun sejak mulai berlakunya UU ini.

18

KETENTUAN PERALIHANSPIN OFF WAJIB


Dalam hal BUK memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi BUK yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PBI.

InternEkstern & Intern

HIRARKI KETENTUAN BANK INDONESIA

UUD 1945

UU Bank Indonesia UU Perbankan Syariah

PBI PDG

SE Ektern SE Intern

DSN dan KPS

Regulasi Perbankan Syariah

I. Kelembagaan Bank SyariahII. Prinsip kehati-hatian

(Prudential)III. Sistem Pembayaran/Pasar

Keuangan & MoneterIV. Standar Akuntansi / Pelaporan





• PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH• PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN

RAKYAT SYARIAH• PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK

UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM SYARIAH (KONVERSI)

• PEMBUKAAN UNI T USAHA SYARIAH





• PENILAIAN KUALITAS ASSET DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA

• KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

• AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA

• BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)





• GIRO WAJIB MINIMUM SYARIAH• KLIRING• FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA

PENDEK SYARIAH• SBI SYARIAH• PUAS





• LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH DAN BPRS

• LAPORAN HARIAN BANK UMUM (LHBU)

• LAPORAN BERKALA BANK UMUM SYARIAH (LHBUS)

• STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH & PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH.

25

TERIMA KASIHDirektorat Perbankan SyariahJl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10110Tel. 021-3817513 Fax. 021-3501989Email: [email protected]; atau [email protected]://www.bi.go.id

mailto:[email protected]

undang-undang no.21 tentang perbankan syariah

Documents