TUGAS SIM – INDIVIDU

NAMA : SITI NURUL FITRIA

NIM : 123091062

ANGKATAN/SMT. : TUJUHBELAS (XVII) / 1/ GENAP/ 2009/2010

I. Gambaran Umum Organisasi

Pemerintah selaku organisasi, memiliki sistem pengawasan yang berfungsi untuk

menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan perangkat daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap semua unsur pelaksanaan tugas, baik yang

bersifat administrasi umum maupun pembangunan.

Pengawasan internal Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan merupakan tanggung

jawab Walikota Bekasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan atau Lembaga

Pengawas Kota Bekasi yang disebut Inspektorat Kota Bekasi. Inspektorat Kota Bekasi

adalah lembaga teknis dan berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah Kota Bekasi di

bidang pengawasan. Inspektorat Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Inspektur yang

merupakan pejabat eselon IIb, yang kedudukannya setingkat dengan Asisten Sekretariat

Daerah, Kepala Dinas dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya (Kepala

Badan). Inspektur bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Secara

umum pengawasan internal Pemerintah Kota Bekasi mencakup:

1. Penyelenggaraan pemerintah daerah,

2. Kinerja aparatur pemerintah Kota Bekasi.

Kegiatan operasional pengawasan pada Pemerintah Kota Bekasi dilakukan oleh

Inspektorat Kota Bekasi sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi Jo. Peraturan Walikota Bekasi Nomor

56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada

Inspektorat Kota Bekasi. Dalam ketentuan dimaksud dijelaskan lebih lanjut dengan

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25 A Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan

Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi bahwa pemeriksaan yang

dilakukan oleh Auditor dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) terdiri dari :

1. Pemeriksaan Reguler, yaitu pemeriksaan didasarkan atas Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT);

2. Pemeriksaan non PKPT, yaitu pemeriksaan yang tidak tercantum dalam PKPT, yaitu

pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan substantif sesuai

dengan program yang ada pada Inspektorat Kota Bekasi.

Beberapa tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan pemeriksaan reguler terhadap obyek pemeriksaan (obrik), yang terdiri

Badan/Dinas/unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

b. Pemeriksaan kasus/khusus.

c. Koordinasi bidang-bidang pengawasan.

d. Pemutakhiran data terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan reguler.

e. Menerima pengaduan langsung dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok,

Lembaga-lembaga Negara, Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah

Daerah, Partai Politik, Badan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya

Masyarakat maupun melalui media masa.

II. Struktur Organisasi

INSPEKTURINSPEKTUR

SEKRETARIATSEKRETARIAT

JAFUNGJAFUNG

SUB BAGIAN

EVLAP

SUB BAGIAN

EVLAP

IRBAN WIL IIIIRBAN WIL III

IRBAN WIL. IVIRBAN WIL. IV

SUB BAGIAN ADM DAN UMUM

SUB BAGIAN ADM DAN UMUMSUB BAGIAN

PERENCANAAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

IRBAN WIL IIRBAN WIL I

IRBAN WIL IIIRBAN WIL II

III. Susunan Kepegawaian

Dalam rangka pendayagunaan aparatur pada Inspektorat dengan tuntutan untuk

mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas pembangunan, Inspektorat

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 64 orang personil

terdiri dari 60 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 4 Orang berstatus sebagai Tenaga

Kontrak. Apabila dilihat dari segi kualitas pendidikan, Pasca Sarjana (S-2) 8 orang (13.3%),

Sarjana (S1) 35 orang (58.3%), Diploma III 5 orang (8.3 %) dan SLTA 12 orang (20 %).

Ini berarti bahwa SDM Aparatur Inspektorat sudah cukup memadai, namun masih

diperlukan beberapa orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan seperti sarjana teknik

sipil, sarjana akuntansi, sarjana planologi, sarjana kesehatan dan sarjana arsitektur.

HASIL PENGAMATAN (INVESTIGASI)

1. Siapa saja pelanggan yang memerlukan produk atau layanan jasa dari instansi anda

Pihak-pihak yang memerlukan layanan jasa Inspektorat Kota Bekasi adalah:

a. Walikota Bekasi

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (Instansi Lain pada Pemerintah Kota Bekasi)

c. Pengawas Eksternal/Partner (Inspektorat Provinsi Jawa Barat/Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat/BPKP), dan

d. Masyarakat Kota Bekasi

2. Siapa saja pesaing yang memiliki kegiatan bisnis sejenis.

Pihak yang menyediakan layanan sejenis dan dikhususkan bagi pihak masyarakat yang

membutuhkan adalah:

a. Kejaksaan Negeri Bekasi

Kejaksaan Negeri Bekasi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang

mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Kejaksaan Negeri Bekasi dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa

Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang

kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Adapun tugas dari Kejaksaan Negeri adalah Melakukan pengawasan atas

pelaksanaan tugas dan pembangunan semua unsur Kejaksaan, agar terlaksana sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, rencana dan program kerja serta kebijaksanaan

yang ditetapkan Jaksa Agung.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pengawasan di lingkungan Kejaksaan.

2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengamatan, penelitian, pengujian,

penilaian, pemberian bimbingan, penertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan

pembangunan semua unsur Kejaksaan terutama mengenai administrasi umum,

administrasi di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, proyek

pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, dan

tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan serta pengadministrasian.

3. Pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan,

penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan

penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela

atau terbukti melakukan tindak pidana;

4. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan di lingkungan Kejaksaan.

5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan serta integritas kepribadian

aparat pengawasan di lingkungan Kejaksaan.

6. Pembinaan kerjasama dan pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan

fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya;

7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang

pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Jaksa Agung.

b. Kepolisian Resort Metro Bekasi

Kepolisian Resort Metro Bekasi merupakan bagian dari Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang bertugas :

1. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;

2. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan

dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-

undangan;

3. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara

lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan

keamanan dan ketertiban masyarakat;

4. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang

terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

dan huruf c;

5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.  Jelaskan keunggulan mereka dibanding perusahaan/instansi anda

a. Kejaksaan Negeri Bekasi

Kejaksaan Negeri Bekasi merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia

yang mengimplementasikan Program Percepatan  (Quick Wins).

Program Percepatan  (Quick Wins) merupakan program yang mengawali proses

reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat pada institusi yang bersangkutan. Hasil akhir dari Program

Quick Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business)

kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Secara khusus Program Quick Wins Kejaksaan bertujuan untuk

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penanganan perkara

pidana umum dan pidana korupsi demi terciptanya penegakan hukum.

2. Meningkatkan profesionalitas Jaksa dalam melaksanakan tugas melalui prosedur

dan mekanisme kerja yang menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas  kerja,

yaitu dengan mengunakan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI).

3. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan sarana

pengaduan masyarakat dan memperkuat sistem data base pengaduan masyarakat

sehingga akutabilitas dari pengawasan terhadap kinerja Jaksa dapat lebih

ditingkatkan

4. Membuka akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat terutama yang berkaitan

kinerja Kejaksaan, terutama dalam penuntutan dan penanganan perkara korupsi dan

Tata Usaha Negara.

Program kejaksaan yang diusulkan menjadi prioritas  utama program Quick Wins

terdiri dari :

1. Percepatan (Optimalisasi) Penanganan Perkara Pidana Umum dan Tindak

Pidana Korupsi

Untuk penanganan perkara Pidana Umum, Kejaksaan telah memperlihatkan

trend peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Dari laporan kinerja

Kejaksaan 2008 terlihat bahwa selama tahun 2008 Kejaksaan berhasil

menyelesaikan 123.241 perkara dari 199.653 SPDP (Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan). Ini berarti berarti setiap bulan Kejaksaan seluruh

Indonesia menyelesaikan lebih dari 10.200 perkara perbulan atau lebih dari 340

perkara perhari.

2. Penerapan Sistem On line Penanganan Perkara Korupsi

Dalam upaya penanganan perkara korupsi, sejak beberapa tahun terakhir

Kejaksaan terus memperbaiki kinerjanya. Sehubungan dengan Kebijakan

Penanganan Perkara Korupsi 5:3:1, yaitu penanganan 5 perkara korupsi di setiap

Kejaksaan Tinggi, 3 perkara di setiap Kejaksaan Negeri dan 1 di setiap Cabang

Kejaksaan Negeri, jumlah kasus korupsi yang berhasil disidik Kejaksaan pada tahun

2008 adalah 1.266 perkara atau meningkat hampir 50 % dibanding tahun

sebelumnya yang hanya  651 perkara (penyidikan).

Keluaran (output) yang diharapkan:

1. Data perkara yang lengkap dan komprehensif dapat tersedia.

2. Proses administrasi perkara dapat dilaksanakan dengan lebih tertib.

3. Mempermudah proses monitoring status perkembangan perkara serta

pengawasan atas penanganan perkara.

4. Transparansi lebih meningkat dan akuntabilitas penanganan perkara lebih

terjamin.

5. Perencanaan kerja dan proses pengambilan keputusan para pimpinan dapat

dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien.

6. Jika diinginkan, masyarakat juga dapat memantau perkembangan perkara

dengan lebih mudah.

Sistem Informasi (on line) penanganan perkara tindak pidana korupsi

memanfaatkan fasilitas SIMKARI yang telah ada

Selain aspek data, optimalisasi yang dilakukan oleh tim quick wins juga

mencakup aspek Infrastruktur, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pidana

Khusus (SIMPIDSUS), dan Sumber Daya Manusia

3. Penerapan Sistem On line Pengaduan Masyarakat

Penerapan sistem online ditetapkan sebagai bagian dari upaya membuat

pelaksanan Penanganan Pengaduan Kejaksaan menjadi lebih transparan dan

akuntabel. Diharapkan, dengan penerapan dan penggunaan sistem informasi

tersebut, semua Pengaduan yang ditangani dapat diketahui statusnya dengan cepat. 

Untuk program ini Kejaksaan membagi program ini dalam dua tahap yaitu:

Dalam jangka pendek: menyediakan fasilitas laporan masyarakat di website

Kejaksaan;

Dalam Jangka Panjang tersedianya data pengaduan masyarakat sehingga

memudahkan tim pengawas dan pimpinan Kejaksaan menindaklanjuti dan

mengawasi langsung penanganan pengaduan masyarakat.

4. Redesign Website Kejaksaan agar lebih mudah diakses dan menyediakan

informasi yang diperlukan masyarakat.

Sebagai salah satu sarana komunikasi antara Kejaksaan dengan publik, website

Kejaksaan harus difungsikan secara maksimal. Saat ini website Kejaksaan dengan

nama www.kejaksaan.go.id belum berfungsi secara maksimal karena beberapa hal

teknis seperti sering down sehingga tidak dapat diakses, isi website tidak lengkap

dan tidak up to date. Optimalisasi fungsi website Kejaksaan sebagai sarana

pembangunan image Kejaksaan merupakan program Quick Wins keempat. Melalui

website baru ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui kinerja kejaksaan dan

informasi perkembangan penanganan perkara.

b. Kepolisian Resort Metro Bekasi

- Memiliki akses langsung ke masyarakat melalui polsek-polsek yang tersebar di

Kota Bekasi

Polres Metro Bekasi memiliki 7 polsek, yakni Polsek Bekasi Kota, Bekasi

Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Pondokgede, dan Bantargebang.

Sementara Polres Kabupaten Bekasi memiliki Polsek Babelan, Tarumajaya,

Tambun, Setu, Cibitung, Cikarang, Cibarusah, Lemahabang, Pebayuran, Sukatani,

Cabangbungin, Serang, Kedungwaringin, Tambelang, Muaragembong, dan Jatiasih.

Pola-pola pengamanan yang dilakukan Polres Bekasi dalam menjaga situasi

kamtibmas wilayah hukumnya merupakan pola pengamanan kota, yang merupakan

salah satu bagian managemen keamanan (security management), yang mencakup

pengamanan rutin, pengamanan khusus maupun keadaaan darurat (emergency

management). Artinya, pengamanan kota yang dilakukan Polres Metro Bekasi dan

jajarannya merupakan tindakan-tindakan kepolisian dalam menangani berbagai

masalah yang terjadi, terutama pada masalah yang dirasakan mengganggu,

menghambat atau mengancam kehidupan sosial masyarakatnya.

- Memiliki model pemolisian reaktif

Model Kerja yang didasarkan kepada profesionalisme dikenal sebagai model

pemolisian reaktif (Reactive Policing) yang di Negara Barat dikenal dengan model

911. Unit Polisi patroli diposisikan agar dapat bereaksi secara cepat dan

keberhasilannya diukur dengan kecepatan waktu tanggapan Polisi ( Police Rapid

Response Time).

Dalam hal ini Polisi hanya bergerak jika ada masyarakat yang memerlukan

bantuan kepolisian, semakin cepat si petugas Polisi ke tempat kejadian perkara

(TKP) semakin terbuka peluang untuk menolong korban dan menangkap

pelakunya.

Model Pemolisian diatas ternyata untuk penerapannya di Indonesia harus

digabungkan dengan model pemolisian yang didasarkan kepada kedekatan dengan

masyarakat yang dikenal dengan Community Policing. Dimana si Petugas Polisi

harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat, berdialog, sambang tatap muka,

pembinaan penyuluhan, memberikan informasi, memberikan arahan tentang

pencegahan kejahatan, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan apapun.

Kedua model pemolisian diatas Reactive Policing dan Community Policing

dikembangkan oleh Bapak KaPolres Metro Bekasi Irjen Pol Drs. R. Makbul

Padmanagara dalam Action Plan KaPolres Metro Bekasi, dengan membangun Call

Control, Command Center 112 bebas pulsa dan Radio Suara Metro serta menebar

kendaraan-kendaraan patroli mulai dari tingkat Polsek – Polres – Polda sebagai pos

polisi bergerak untuk merespons masyarakat yang memerlukan bantuan kepolisian

secara cepat (respons time) dengan limit waktu minimal 15 menit.

Setiap Kendaraan Patroli dilengkapi dengan sistem Global Positioning Sistem

(GPS) dan alat komunikasi berupa Handy Talky Trunking serta memasang Close

Circuit Television (CCTV) pada titik-titik rawan Kamtibmas, dimana pergerakan

kendaraan patroli dapat dimonitor melalui peta GPS dan CCTV di Call Control,

Command Center.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang akan melaporkan setiap

kejadian yang dialaminya dan guna mendapatkan data yang kongkrit dan up to date

maka dibangun juga on line sistem Yanmas dan Reserse dari tingkat Polsek – Polres

dan Polda, dimana semua data laporan kejadian di kumpulkan dalam data base

server (computer based information sistem). Hal ini juga untuk dapat memonitor

perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dari tingkat awal

diterimanya laporan sampai dengan pengajuan berkas perkara ke Penuntut Umum.

Selain sistem dan content aplikasi yang telah ada dan dibangun di Polres Metro

Bekasi seperti : aplikasi Yanmas dan reserse; aplikasi monitoring 911 dengan GPS;

aplikasi call centre 112; dan aplikasi pemantauan CCTV. Polres Metro Bekasi

membangun sistem dan content berupa :

• Aplikasi pengembangan e – police

e-police merupakan sistem informasi kepolisian yang dikembangkan untuk

mendukung kegiatan operasional kepolisian baik untuk kebutuhan internal maupun

kebutuhan ekternal (masyarakat). Kebutuhan internal e – police ditujukan guna

mendukung tugas atau Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) pada masing-masing

Bagian atau Satuan terkait, Polsek, Polres sampai Polda bahkan Mabes Polri.

Sedangkan tujuan kebutuhan ekternal ditujukan untuk memberikan informasi

tentang layanan kepolisian; bimbingan masyarakat; penanganana pengaduan

masyarakat; penanganan komplein masyarakat; pemberian informasi yang benar

dan jujur dsb.

Pengembangan e-police di Polres Metro Bekasi tidak hanya sekedar website

kepolisian yang dapat diakses oleh masyarakat tetapi aplikasi ini juga ditujukan

untuk mensinergikan HTCK pada bagian front room dan back room, sehingga

pimpinan kepolisian dan masyarakat secara transparan dapat mengetahui langkah-

langkah yang sudah diambil serta kemajuan yang telah dicapai.

Untuk penanganan proses internal telah dikembangkan aplikasi intranet yang

meliputi fungsi-fungsi yang ada di kepolisian, seperti :

• Registrasi dan identifikasi tersangka yang mana dapat difungsikan salah

satunya sebagai bahan penerbitan SKCK, dimana saat ini bahan pembanding

tersangka ataupun residivis baru bersifat perpolsek atau perpolres, dengan

aplikasi ini diharapkan bahan pembanding dapat lebih dengan skala global

yaitu antar polsek; antar polres; se polda bahkan dengan Polda Metro jaya.

• Riwayat Hidup Personil Polri, salah satu kegunaannya saat ini jumlah

personil Polri di masing-masing Polsek, bagian dan satuan belum jelas (itu

baru kuantitas belum kualitas) dan Bagmin setiap saat meminta pengisian

Riwayat Hidup dengan aplikasi ini pelayanan oleh Bagmin lebih akurat, cepat

dan benar.

• Pengiriman surat dinas, telegram, atau nota dinas sering terlambat dan

membutuhkan cost yang mahal, dengan intranet setiap pengiriman dan

penerimaan surat akan lebih cepat, tepat dan murah serta penyimpanan

arsipnya bersifat digital.

• Sistem pengamanan Pemilu yang telah dibuat oleh Polda dapat dimasukan

kedalam intranet, demikian juga dengan aplikasi Yanmas dan reserse serta

lalu lintas.

• Broadcast SMS

Polres Metro Bekasi telah mengembangkan salah satu tehnologi informasi

yang sedang ngetrend di dunia dan menurut salah satu operator GSM telah

digunakan oleh 90 % penduduk di kota-kota besar dari mulai anak pelajar sampai

dengan kakek nenek, tehnologi itu bernama Short Message Service (SMS). Dengan

melihat peluang itu maka Polres Metro Bekasi membuka layanan polisi broad cast

SMS berupa :

• Bantuan polisi, setiap masyarakat yang ingin minta bantuan kepolisian di

wilayah hukum Polres Metro Bekasi tinggal mengirimkan pesan singkat ke

3947 (empat digit), dan nanti secara otomatis akan menerima balasan balik dari

operator Control Command Centre (CCC) . Operator CCC akan melihat peta

GPS dan meneruskannya ke mobil patroli terdekat dengan pengirim SMS.

Pengiriman perintah dari operator CCC ke petugas patroli bisa melalui HT

trungking ataupun dengan forward SMS dari pesan masyarakat yang meminta

bantuan kepolisian.

• Alarm Banking, Polres Metro Bekasi telah membuat aplikasi alarm bank yang

ditempatkan pada bank-bank, plaza-plaza, mall – mall dan hotel atau

perkantoran yang memerlukan bantuan kepolisian. Apabila terjadi ancaman

atau gangguan kamtibmas maka security atau petugas di kantor tersebut akan

menekan tombol dan secara otomatis melakukan pemotretan dan mengirim

pesan SOS ke Control Command Centre. Di ruang CCC akan berbunyi alarm

sekaligus dapat dilihat image yang dikirim camera, maka operator CCC segera

melihat peta GPS dan menghubungi petugas patroli terdekat untuk segera ke

TKP. Selain itu sistem alarm bank ini juga sudah menghubungi petugas Polsek

terdekat, reserse bahkan sat gegana dan pemadam kebakaran. Sistem ini

sebagai implementasi dari management security.

• Alarm Penjaga Rumah, bagi rumah-rumah mewah yang ingin mengantisipasi

ancaman dan gangguan kamtibmas dapat memasang alarm penjaga rumah. Alat

yang dikembangkan oleh Polres Metro Bekasi ini bekerja sebagai berikut :

Pemilik rumah harus memasukan kode aktifasi alarm, kemudian apabila ada

ancaman dan gangguan kamtibmas, maka secara otomatis sistem alarm ini

akan menghubungi Control Command Centre Polres Metro Bekasi (juga dapat

diseting menghubungi ponsel pemilik rumah apabila ybs di luar rumah), maka

operator CCC segera melihat peta GPS dan memerintahkan patroli terdekat

untuk mendatangi TKP. Selain ke pemilik dan CCC alarm ini juga dapat

mengirimkan pesan ke ponsel kapolsek atau petugas kring serse dan

Babinkamtibmas, hal ini sebagai implementasi dari pelaksanaan Kring serse

dan Bimmas Stral dalam rangka Community Policing.

• Integrasi dengan Registrasi dan Identifikasi Lalu Lintas, apabila petugas di

lapangan mencurigai atau ingin memastikan keabsahan dokumen (SIM &

STNK) maka petugas dapat mengirim SMS ke operator CCC, kemudian akan

di forward ke operator Regident Lantas yang telah ditunjuk. Dalam hal ini

untuk mempercepat sistem Regident Lantas Polres Metro Bekasi diharapkan

memiliki Broadcast SMS juga.

4.  Apakah Visi, Misi dan Tujuan Organisasi ?

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan dengan landasan keyakinan serta dapat

mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pengawasan merupakan bagian integral

yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen modern, mulai dari perencanaan

sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu Inspektorat Kota Bekasi diharapkan sebagai

pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi

guna mencapai visi kota bekasi cerdas, sehat dan ihsan.

Dengan demikian, maka visi Inspektorat adalah :

Dengan visi tersebut di atas, diharapkan dapat menjadikan Inspektorat Kota Bekasi

sebagai pengawal yang tangguh guna mencapai visi Kota Bekasi.

Sebagai pengawal di dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi, maka terdapat

harapan yang diemban oleh Inspektorat Kota Bekasi dalam menjalankan fungsinya

sebagai berikut :

1) Dapat melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang diindikasikan mengarah pada

penyimpangan atau pelanggaran.

“HANDAL DALAM MENGAWAL PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

MENUJU KOTA BEKASI CERDAS, SEHAT DAN IHSAN”

2) Meluruskan atau memberikan jalan yang terbaik dalam pelaksanaan suatu kegiatan

dengan melakukan cross check and balance.

3) Memperbaiki dan melakukan pembinaan apabila terjadi kesalahan atau

penyimpangan di dalam kegiatan yang telah dilaksanakan.

b. Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi

sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan

berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pengawasan serta

pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan

program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Bekasi, maka

telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang

diharapkan.

Dalam menetapkan misi Inspektorat Kota Bekasi, maka disamping disesuaikan

dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari

Inspektorat itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Inspektorat Kota Bekasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah serta Pemerintahan Otonomi Daerah telah dilaksanakan secara efektif mulai

tahun 2001, maka beban Inspektorat Kota Bekasi menjadi cukup berat ditambah dengan

bergabungnya beberapa instansi vertikal kedalam pemerintah Kota Bekasi. Dengan

demikian, peran Inspektorat Kota Bekasi harus lebih ditingkatkan di dalam melakukan

fungsinya baik berupa pengawasan, pembinaan maupun pemeriksaan.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Kota Bekasi sebagai

berikut :

1. Menciptakan aparatur yang profesional dan handal.

2. Mewujudkan pengawasan secara proporsional.

Dengan misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Inspektorat Kota Bekasi

khususnya yang berkaitan dengan kegiatan baik itu berupa pengawasan, pembinaan

maupun pemeriksaan akan tercipta suatu program secara terpadu bersinergi untuk

mencapai kegiatan yang efektif dan efisien, dengan didukung oleh adanya aparatur

pengawasan yang terampil.

c. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Bekasi melalui pelaksanaan

kegiatannya adalah untuk :

1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur pengawasan.

2. Meningkatkan pembinaan dan tindakan pencegahan penyimpangan.

d. Sasaran

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin

dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Meningkatnya penanganan kasus pengaduan masyarakat.

3. Meningkatkan Pemeriksaan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.

5.  Jelaskan sejauh mana perusahaan anda telah memberdayakan sistem informasi,

untuk keunggulan bisnis dan produk/layanan yang dihasilkan.

Inspektorat Kota Bekasi telah memberdayakan sistem informasi, baik dalam bidang

pertanggungjawaban keuangan maupun dalam bidang pelaksanaan tugas sehari-hari.

Guna pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Inspektorat Kota Bekasi telah

menggunakan SIMDA untuk melaporkan akuntabilitas kinerja Instansi dan SIMBADA

untuk melaporkan mutasi asset/barang daerah.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Kota Bekasi telah menggunakan

Database peraturan perundang-undangan dan Sistem Informasi Manajemen Hasil

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut yang akhirnya berimplikasi pada rekomendasi yang

dikeluarkan (produk pengawasan) tersebut.

Selain itu, Inspektorat Kota Bekasi menggunakan sarana Website Pemerintah Kota

Bekasi untuk menghimpun seluruh pengaduan masyarakat yang ada dan di olah serta

ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya pemeriksaan khusus.

Adapun untuk komunikasi internal maupun eksternal, Inspektorat Kota Bekasi

menggunakan LAN dan WAN serta Perangkat Komunikasi Internal seperti I-Phone dan

Eksternal seperti Telephone.

6.  Identifikasi aset Teknologi Informasi (hardware, software, data dan jaringan

komputer/telekomunikasi)  yang dimiliki oleh perusahaan anda. Apakah aset tersebut

telah dimanfaatkan secara baik (optimal) untuk membantu pencapaian tujuan

perusahaan/organisasi (jelaskan jawaban anda)

a. Personal Computer, Printer & Scanner

Inspektorat Kota Bekasi memiliki Personal Computer sebanyak 22 unit, printer

sebanyak 10 unit dan scanner sebanyak 2 unit. Keseluruhannya telah dipergunakan secara

baik guna menunjang tugas dan kinerja Inspektorat Kota Bekasi sehari-hari diiringi

dengan pemberian tanggung jawab kepada pengguna.

b. Laptop & Projector

Inspektorat Kota Bekasi memiliki Laptop sebanyak 5 unit, dan projector sebanyak 3

unit. Laptop digunakan untuk kegiatan yang bersifat mobile seperti expose pada akhir

masa audit regular, dan projector digunakan sebagai sarana pelengkapnya.

Keseluruhannya telah dipergunakan secara baik guna menunjang tugas dan kinerja

Inspektorat Kota Bekasi diiringi dengan pemberian tanggung jawab kepada pengguna.

Adapun untuk penyimpanan Laptop telah didelegasikan kepada beberapa orang,

sedangkan projector disimpan oleh pejabat pemegang barang.

c. Telephone, Faximille & I-Phone

Inspektorat Kota Bekasi memiliki telephone sebanyak 4 unit, faximile sebanyak 2 unit

dan I-Phone sebanyak 2 unit. I-Phone digunakan untuk komunikasi sesame instansi

pemerintah (internal) sedangkan Telephone digunakan untuk komunikasi dengan pihak

eksternal (di luar pemerintah atau instansi yg tidak memliki I-Phone). Keseluruhannya

telah dipergunakan secara baik terlihat dari efektivitas penggunaannya yang menunjang

kegiatan Inspektorat Kota Bekasi sehari-hari.

d. Local Area Network (LAN)

Inspektorat Kota Bekasi memiliki LAN yang menghubungkan satu computer dengan

computer lainnya. Hal ini memudahkan sharing/transfer data antar computer maupun

sharing printer (mengingat sedikitnya printer yang dimiliki dibandingkan dengan

personal computer maupun laptop yang ada). LAN ini telah dipergunakan secara baik

dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.

e. Wide Area Network (WAN)

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Bekasi, Inspektorat Kota Bekasi telah

menggunakan WAN sebagai sarana komunikasi serta sharing/transfer data antar instansi.

Hal ini sangat menunjang kegiatan Inspektorat Kota Bekasi sehari-hari mengingat

intensitas hubungan dengan pihak eksternal (diluar Inspektorat) cukup tinggi.

f. Internet

Internet yang digunakan oleh Inspektorat Kota Bekasi memiliki pusat server di Bagian

Telematika Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi. Jaringan internet digunakan pula

untuk sharing/transfer data online baik yang menggunakan sistem maupun data manual.

Internet pun digunakan untuk mencari informasi terbaru kondisi yang berkaitan dengan

masalah pengawasan. Selain itu, telah dibuatkan website Kota Bekasi sebagai sarana

untuk berkomunikasi dengan masyarakat baik menanggapi keluhan/pengaduan maupun

saran/masukan.

g. Database Peraturan Perundang-undangan

Database ini menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, baik

peraturan lama yang masih berlaku maupun peraturan yang baru berlaku dan

menggunakan LAN sebagai dasar jaringan. Peraturan ini dibutuhkan oleh auditor pada

saat melakukan pemeriksaan untuk dijadikan criteria di saat menemukan suatu kondisi

yang menyimpang. Database ini mendukung pelaksaan pengawasan Inspektorat Kota

Bekasi.

h. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

SIMDA digunakan untuk pertanggungjawaban keuangan, dimulai pada saat

penyusunan anggaran hingga realisasi penyerapan anggaran tersebut. SIMDA

menggunakan WAN sebagai dasar jaringan pada Pemerintah Kota Bekasi. SIMDA

memiliki server di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

i. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

SIMBADA digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan asset/barang daerah,

Sistem ini menghimpun data mutasi asset/barang daerah sehingga membantu dalam

menginventarisir kekayaan daerah. SIMBADA menggunakan WAN sebagai dasar

jaringan pada Pemerintah Kota Bekasi. SIMBADA memiliki server di Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

j. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (SIM HP-TL)

SIM HP-TL digunakan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi pengawasan pada Inspektorat Kota Bekasi, Sistem ini menghimpun data temuan

dan tindak lanjut sehingga membantu dalam menginventarisir kerugian daerah dan

pengembaliannya. SIM HP-TL menggunakan LAN sebagai dasar jaringan.