tugas plkh 40 kontrak drafting

Download Tugas plkh 40 kontrak drafting

Post on 17-Jul-2015

167 views

Category:

Law

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB VIIICUTI DAN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPAT UPAHpasal 59 PENGAJUAN CUTIpekerjan yang akan mengambil cuti diwajibkan memberitahukan secara tertulis 2 (dua) hari kerja sebelumnyapasal 60 CUTI TAHUNAN1. perusahaan memberikan cuti tahunan sebanyak 12 (duabelas) hari kerja dengan tetap mendapatkan upah pada pekerja yang telah bekerja 12 ( dua belas ) bulan berturut turut.2. dari 12 (dua belas) hari kerja yang menjadi hak kerja tersebut, penggunaannya dibicarakan dengan atasannya.3. kecuali bagi pekerja yang bermaksud menggunakan hak cuti tahunannya dalam keadaan mendesak, pekerja diwajibkan memberitahukan maksudnya kepada perusahaan melalui atasannya pada hari tersebut.4. kesempatan menggunakan cuti tahunan akan gugur jika pekerja dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak cuti tahunannya muncul tidak menggunakan haknya tersebut, kecuali untuk kepentingan perusahaan.5. informasi tentang cuti pekerja akan diberitahukan oleh HRD pada saat hak cuti diperoleh. karyawan tetap : awal tahun karyawan tetap : setelah bekerja 12 bulan secara proporsionalpasal 61CUTI BESAR1. Pekerja yang telah bermasa kerja 5 ( lima ) tahun berturut turut atau kelipatan 5 ( lima ) tahun masa kerja, memperoleh cuti besar 1 ( satu ) bulan dan uang cuti sebesar 1 ( satu ) bulan upah (GP+tunjangan tetap) pada saat bulan jatuh tempo.2. Cuti besar dapat diambil sekaligus 1 ( satu ) bulan kalender atau bertahap ( jumlah keseluruhannya 22 hari kerja ) dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan pekerja, yang pelaksanaannya diatur melalui Pimpinan Kerja masing masing.Pasal 63CUTI HAMIL1. Kepada wanita yang hami diberikan hak cuti 3 ( tiga ) bulan, pelaksanaannya diatur 1 ( satu setengah ) bulan sebelum saatnya menurut perhitungan dokter atau bidan akan melahirkan dan 1 (satu setengah ) bulan setelah melahirkan atau gugur kandungan.2. Cuti hamil ini dapat diperpanjang apabila dokter memandang perlu bahwa pekerja wanita yang bersangkutan masih harus istirahat.3. Jika pekerja sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1 pasal ini, maka segala akibat hukum serta akibat lainnya yang timbul, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pekerja yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis.BAB IX TATA TERTIB KERJA DAN ATURAN KEDISIPLINANPasal 67TATA TERTIB KERJA DAN ATURAN KEDISIPLINANTumbuhnya moral dan etos kerja ditentukan oleh kesadaran seluruh pekerja dan semua golongan, oleh karena itu semua pekerja dituntut untuk memahami dan melaksanakan tata tertib dan kedisiplinan yang ditetapkan sebagai berikut:1. Pekerja wajib hadir di tempat kerja dan meningggalkan lingkungan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan, kecuali seizin pimpinan kerjanya.2. Pekerja diwajibkan melakukan verifikasi kehadirannya pada saat dating dan pulang kerja sesuai dengan prosedur yang ditentukan pada mesin pencatat waktu, atau pada pimpinan kerja bila mesin pencatatat waktu tidak berfungsi 3. Pekerja yang tidak dapat masuk bekerja di wajibkan:a. Memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada pimpinan kerja/bagian personalia sebelum atau pada hari kerja yang bersangkutan dengan menyebutkan alas an.b. bagi yang tidak dapat masuk bekerja karena sakit, wajib menyampaikan surat keterangan istirahat sakit yang dikeluarkan oleh dokter.c. Surat keterangan sakit harus di serahkan 1 (satu) hari kerja setelah berlakungan surat keterangan sakit tersebut pada sampai saat yang bersangkutan kembali bekerja.4. Pekerja yang terpaksa meninggalkan pekerjaan keluar lingkungan Perusahaan, di haruskan memperoleh izin dari pimpinan kerjanya dan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan dengan prosedur yang berlaku.5. Pekerja diwajibkan melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai instruksi kerja yang berlaku dengan ketentuan yang diatur oleh pimpinan kerjanya.6. Pekerja setiap menjalankan tugas harus mengenakan pakaian kerja harian dengan rapih dan perlengkapan keselamatan kerja yang diperlukan, serta tanda-tanda pengenal yang diharuskan oleh perusahaan. Bagi yang menggunakan jilbab akan di atur tersendiri.7. Pekerja diwajibkan mempergunakan perlengkapan atau peralatan kerja atau harta milik perusahaan hanya untuk kepentingan perusahaan. tanpa seizin yang berwenang, dilarang menggunakan atau memindahkan dari lokasi yang telah ditentukan, kecuali pemakaiaan tersebut berkenaan dengan tugas dan kewajibannya di dalam lingkungan perusahaan.8. Pekerja wajib menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja, ruang makan dan ruang istirahat serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.9. Pekerja wajib membuang sampah ditempat yang telah disediakan.10. Pekerja dilarang membawa barang-barang kedalam pabrik dan atau melakukan usaha-usaha bisnis pribadi di dalam perusahaan sehingga mengganggu kegiatan perusahaan.11. Pekerja wajib mengambil tindakan yang dapat dilakukan apabila mengetahui suatu kejadian yang dapat merugikan, membahayakan orang lain atau perusahaan dan segera memberitahukan kepada atasan/pimpinan perusahaan.12. Pekerja wajib melaksanakan perintah dan petunjuk atasannya dengan sebaik-baiknya selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PKB maupun perundang-undangan yang berlaku.13. Pekerja wajib menjaga nama baik perusahaan dalam tingkah lakunya baik di dalam maupun di luar perusahaan.14. Setiap pekerja wajib menjaga kerahasiaan data perusahaan, baik yang tertulis dan maupun yang tidak tertulis yang diketahui bersifat rahasia dan dapat dianggap bersifat rahasia, baik kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain.15. Setiap pekerja diwajibkan menjaga kerahasiaan rencana kegiatan/tindakan perusahaan yang apabila di ketahui orang lain dapat menimbulkan ancaman bahaya/kerugiaan bagi perusahaan.

Pasal 69SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA DAN ATURAN KEDISIPLINAN.perusahaan dan serikat pekerja menyadari bahwa disiplin kerja perlu ditegakkan, maka pelanggaran terhadap tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan dapat di kenakan sanksi. Dalam menentukan sanksi akan di pertimbangkan berat ringannya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kesalah tersebut.Jenis peringatan atau sanksi atas pelanggaran tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan adalah sebagai berikut :a. Teguran b. Surat Teguranc. Surat Peringatan Id. Surat Peringatan IIe. Surat Peringatan IIIf. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Dalam hal masa berlaku suatu sanksi belum habis, masih terjadi pelanggaran terhadap tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan, maka masa berlaku sanksi yang baru dihitung sejak tanggal dikeluarkannya sanksi baru.

Pasal 76PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)Perbuatan yang dapat mengakibatkan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) :a. Mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan secara tertulis yang di lengkapi dengan bukti yang sah dan telah di panggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis.b. Mangkir 1 (satu) hari kerja dalam kurung waktu berlaku SP III (untuk kasus yang sama).c. Melakukan pelanggaran yang dapat di kenakan sanksi surat peringatan pertama, kedua, atau ketiga dalam kurun waktu berlakunya sanksi surat peringatan ke tiga yang sudah di berikan kepada karyawan tersebut.d. Penggelapan, pencurian, penipuan, pemsahalsuan, dan sejenisnya yang merugikan perusahan.e. Melakukan perbutan asusila atau pelecehan seksual yang melanggar kaidah dan norma-norma yang berlaku dilingkungan perusahaan dengan bukti-bukti yang sah secara hukum.f. Melakukan penganiayaan, penghinaan secara kasar, tindak kekerasan, mengancam pengusaha atau pekerja atau tamu perusahaan beserta keluarganyag. Membongkar rahasa perusahaan yang seharusnya di rahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.h. Berjudi, ,minum-minuman keras dan atau mabuk , madat, menyalahgunakan obat-obatan terlarang (narkotika, psikotropIka, dan zat adiktif) d lingkungan perusahaan.i. Menggunakan hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu yang bisa menimbulkan kerugian, mengurangi keuntungan dan atau menambah biaya bagi perusahaan.j. melakukan perbuatan selain yang setelah di sebutkan pada ayat-ayat di atas di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun (lima) tahun atau lebih.

BAB XPUTUSNYA HUBUNGAN KERJAPasal 77UMUM1. Pemutusan HUbungan Kerja adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau pekerja untuk memutuskan /mengakhiri hubungan kerjha sesuai peraturan perundangan yang berlaku.2. Putusnya Hubungan Kerja dapat terjad dalam hal :a. Dalam masa percobaan.b. Mengundurkan diri.c. Berakhirnya jangka waktu yang di perjanjikan.d. sakit berkepanjangan.e. Tidak mampu bekerja (Medcal Unfit)f. Meninggal dunia.g. Mencapai batas usia kerja.h. Pelanggaran tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan.i. Putusan Pengadilan.j. Rasionalsme, merger, akuisisi, perubahan kepemlikan, serta pailit.k. Tidak cakap bekerja.l. Force Majeure.

BAB XIIMASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGANPasal 95Masa Berlaku1. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja bersama ini adalah 2 ( dua ) tahun sejak tanggal ditandatangani bersama oleh pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja, yang penandatangananya maksimal 1 bulan setelah selesai perundingan.2. untuk musyawarah perjanjian kerja bersama berikutnya kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan keinginan tersebut paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa perjanjian kerja bersama ini. Pasal 96PerubahanApabila selama masa berlakunya perjanjian kerja bersama ini ada ketentuan ketentuan yang oleh salah satu pihak diangap perlu untuk diperbaiki atau diubah maka hal tersebut dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.Pasal 97Perpanjangansebelum masa berlakunya perjanjian kerja bersama ini berakhir, serikat pekerja dan perusahaan bersama sama menyusun perjanjian kerja bersama yang baru. Apabila perjanjian kerja yang baru belum selesai pada waktunya, perjanjian kerja bersama yang lama dianggap sebagai telah diperpanjang secara langsung untuk waktu paling lama 1 ( satu ) tahun.