tugas 1 - makalah g2c

19
MAKALAH E-GOVERNMENT MENGENAI GOVERNMENT TO CITIZEN / GOVERMENT TO COSTUMER Oleh : Kholidah Ningrum - 2011420025 Juniar Aliana Sintani 2011420143 Fanani 2011420168 Prodi Teknik Informatika

Upload: juni-tsuki-moon

Post on 18-Dec-2015

123 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Tugas Matkul E-Gov

TRANSCRIPT

  • MAKALAH

    E-GOVERNMENT

    MENGENAI GOVERNMENT TO CITIZEN /

    GOVERMENT TO COSTUMER

    Oleh :

    Kholidah Ningrum - 2011420025

    Juniar Aliana Sintani 2011420143

    Fanani 2011420168

    Prodi Teknik Informatika

  • E-Government

    E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government biasa

    dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-

    Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi

    dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan

    pemerintahan. Dengan adanya E-Government maka diharapkan pemerintah dapat menjalin

    hubungan komunikasi yang baik, serta transparan dengan pihak-pihak lain khususnya pada warga.

    E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik,

    untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses

    kepemerintahan yang demokratis.

    Beberapa manfaat dari penerapan e-government, antara lain :

    1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat diakses di

    mana pun dan disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus secara fisik

    datang ke kantor pemerintahan.

    2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.

    Adanya keterbukaan [transparansi] maka diharapkan hubungan antara berbagai

    pihak dapat menghilangkan rasa saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

    3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya

    informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan

    pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung

    murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan

    digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

    4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi

    pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan video confernce.

    5. E-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan

    pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan

    lancar.

    6. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien,

    dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan

    industri.

    7. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuaat

    oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Selain tampilan

    dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah

    lengkap dan up to date.

    8. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

    Beberapa manfaat dari penerapan e-government, antara lain :

  • 1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang

    terjadinya cyber crime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya

    kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

    2. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen

    dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbataasan

    SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan

    3. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk

    pengembanngan e-government

    4. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah

    faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar

    yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya

    kurang mendapat perhatian

    5. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

    Terdapat tiga model penyampaian E-Government, yakni :

    1. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

    2. Government-to-Business (G2B)

    3. Government-to-Government (G2G)

  • Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

    Government-to-Citizen atau Government-to-Customer adalah penyampaian layanan

    publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, sehingga memungkinkan

    pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

    Beberapa pelayanan publik yang termasuk dalam kategori G2C, antara lain :

    a. Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah)

    b. Layanan imigrasi

    1. Pembuatan Paspor

    **Prosedur Dan Syarat Permohonan Pembuatan Surat Perjalanan / Paspor Ri Baru

    Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI/Paspor) adalah dokumen milik negara yang

    harus dilindungi dan dijaga keberadaannya. Pemegang SPRI bertanggung jawab penuh

    atas SPRI yang dimilikinya. Paspor berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak tanggal

    dikeluarkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dan demi kepentingan anda sendiri,

    perhatikan dan ikutilah petunjuk berikut dibawah ini

    Paspor ri (spri) yang perlu diganti adalah:

    1. Paspor yang masa berlakunya telah mencapai lima tahun sejak tanggal dikeluarkan.

    2. Paspor yang habis halaman. 3. Paspor yang hilang dengan disertai keterangan dari Polisi setempat dan

    photocopy paspor.

  • ** Prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi:

    1. Pembuatan Paspor RI yang baru tidak bisa diwakilkan kepada orang lain atau melalui pos, melainkan harus dilakukan oleh si pemilik/pemegang paspor RI

    itu sendiri dan datang langsung ke Bidang Konsuler KBRI London dengan

    membawa Paspor (SPRI) yang lama.

    2. Untuk paspor hilang, pemohon harus membawa surat keterangan pelaporan kehilangan paspor dari kepolisian setempat.

    3. Pemohon dapat datang langsung ke Bidang Konsuler KBRI London pada setiap hari kerja (kecuali pada hari libur Indonesia dan Inggris) antara jam 10.00 13.00 (Senin-Kamis) dan 10.00-12.00 (Jumat) untuk penyerahan dokumen dan

    14.30 16.00 untuk pengambilan dokumen. 4. Mengisi Formulir Imigrasi RI (Perdim 14) secara lengkap dengan huruf cetak,

    ditempel foto terakhir pemohon, dibubuhi cap jempol jari kanan pada kolom

    yang tersedia dan ditandatangani sendiri oleh pemohon. Tanda tangan harus

    sesuai dengan yang tertera di paspor, dan tidak boleh atas nama atau diwakilkan

    kepada orang lain.

    5. Mengisi Formulir Bidang Konsuler dengan lengkap, jujur dan ditandatangani sendiri oleh pemohon sesuai dengan yang tertera di paspor.

    6. Melampirkan pas-foto sebanyak 4 (empat) lembar ukuran paspor, dengan LATAR BELAKANG MERAH (sesuai Peraturan Dokumen Perjalanan RI).

    7. Pembuatan SPRI baru dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.

    8. Proses pembuatan Paspor RI Baru memakan waktu 1 (satu) hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu, proses pembuatan paspor baru bisa memakan waktu

    lebih lama.

    9. Biaya pembuatan Paspor (SPRI): a. Biaya pembuatan paspor baru: 20.00 per-paspor (satu orang). b. Adapun denda bagi paspor yang hilang atau terlambat: 20.00 per-orang c. Pembayaran hanya dalam bentuk Postal Order atau bank draft saja kepada

    Indonesian Embassy atau dilakukan dengan kartu debit pada saat pengambilan.

    10. Bagi yang menginginkan pengembalian Paspor (SPRI) melalui jasa pos, agar disampaikan kepada KBRI London satu amplop SPECIAL DELIVERY

    dengan alamat kembali yang lengkap (termasuk KODE POS).

    11. PERHATIAN: Apabila terjadi kerusakan / kehilangan / keterlambatan selama dalam proses pengiriman Paspor oleh Pos bukan menjadi tanggung jawab

    Bidang Konsuler KBRI London.

    2. Mengurus KTP Lamongan

    Persyaratan :

    1. Surat Pengantar RT/RW 2. Foto copy Kartu Keluarga 3. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar

  • 4. Selanjutnya ke Kantor Kelurahan/Desa untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan meminta pengantar dari desa/kelurahan ke Kantor Camat

    5. Di kantor Camat, petugas meneliti kelengkapan berkas yang akan diproses kemudian memberi pengantar ke kantor pelayanan KK dan KTP yang telah ditunjuk.

    Perpanjangan KTP :

    1. Surat pengantar RT/RW 2. Foto copy KK 3. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar 4. KTP yang masa berlakunya telah habis dilampirkan dalam permohonan 5. Ke Kantor Kelurahan/desa untuk mengisi formulir yang telah disediakandan meminta

    pengantar dari desa/kelurahan ke kantor Camat

    6. Di kantor Camat petugas meneliti kelengkapan berkas yang akan diproses dan selanjutnya memberi pengantar ke kantor pelayanan KK, KTP dan LAMPID yang

    telah ditunjuk.

    Perbaikan KTP Hilang/Rusak :

    1. Surat pengantar RT/RW 2. Foto copy KK 3. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar 4. Untuk KTP yang rusak harus dilampirkan, sedangkan untuk KTP yang hilang harus

    dilampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

    5. Selanjutnya ke kantor kelurahan /desa untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan meminta pengantar dari camat

    6. Di kantor Camat, petugas meneliti kelengkapan berkas yang akan diproses kemudian memberi pengantar ke kantor pelayanan KK, KTP, LAMPID yang telah ditunjuk.

    3. Pembuatan SIM Baru

    1. Persyaratan

    A. Usia

    - SIM A Pemohon Usia 17 tahun

    - SIM B I dan B II pemohon 20 tahun

    - SIM C dan D pemohon 16 tahun

    - SIM Umum pemohon usia 21 tahun B. Pas Photo

    C. KTP Asli & Foto copy KTP (4 Lembar)

    D. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter

    2. Tata Cara

    A. Mengisi formulir permohonan disertai foto copy KTP dan pas photo

    B. Mengikuti Ujian Teori

  • C. Bila lulus ujian teori, maka berhak untuk mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis

    SIM yang dikehendaki

    D. Bila lulus dalam ujian teori dan praktek, maka pemohon akan dipanggil untuk

    pembuatan SIM

    Persyaratan Perpanjangan SIM A dan SIM C

    1. Mengajukan permohonan tertulis

    2. Memiliki KTP yang sah dan masih berlaku dan Foto Copy 4 Lembar.

    3. Sehat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Surat keterangan dr Dokter)

    4. SIM asli yang dimohon untuk diperpanjang

    5. Biaya Administrasi SIM

    6. Asuransi (Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi)

    Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis

    PNBP: - Untuk biaya pembuatan SIM A Rp. 120.000 Perpanjangan SIM A Rp. 80.000.

    - Untuk biaya pembuatan SIM C Rp. 100.000 Perpanjangan SIM C Rp. 75.000.

    - Biaya Asuransi Rp. 30.000

    Peningkatan Golongan SIM

    Peningkatan Golongan dari SIM A ke SIM B I

    a. Umur minimal 20 tahun. b. Sedikitnya mempunyai SIM A Selama 1 (satu) tahun. c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.. d. Membayar formulir di BII/BRI. e. Mengisi formulir permohonan f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan. g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan. h. Lulus ujian teori dan praktek.

    Peningkatan Golongan dari SIM B I ke SIM B II

    a. Umur minimal 20 tahun. b. Sedikitnya mempunyai SIM B I selama 1 (satu) tahun. c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter. d. Membayar formulir di BII/BRI. e. Mengisi formulir permohonan. f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan. g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan. h. Lulus ujian teori dan praktek.

    Peningkatan Golongan dari SIM A ke SIM A Umum

    a. Umur minimal 20 tahun. b. Sedikitnya mempunyai SIM A selama 1 (satu) tahun.

  • c. Sehat jasmani dan rohani serta lulus ujian Psikologi. d. Membayar formulir di BII/BRI. e. Mengisi formulir permohonan. f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan. g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan. h. Lulus ujian teori dan praktek.

    Peningkatan Golongan dari SIM B I ke SIM B I Umum

    a. Umur minimal 20 tahun. b. Sedikitnya mempunyai SIM B I selama 1 (satu) tahun. c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter. d. Membayar formulir di BII/BRI. e. Mengisi formulir permohonan. f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan. g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan. h. Lulus ujian teori dan praktek.

    Peningkatan Golongan dari SIM B II ke SIM B II Umum

    a. Umur minimal 20 tahun. b. Sedikitnya mempunyai SIM B II selama 1 (satu) tahun. c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.. d. Membayar formulir di BII/BRI. e. Mengisi formulir permohonan. f. Melampirkan KTP dan SIM yang ditingkatkan. g. Memiliki pengetahuan yang cukup masalah kelalu-lintasan. h. Lulus ujian teori dan praktek.

    Tata Cara Mutasi SIM

    Tata cara dan Persyaratan SIM mutasi (keluar daerah) (PS. 224 PP.44/93) :

    a. Mencabut berkas/kartu Induk dari Satuan Lalu-Lintas asal dan pengantar dari Kasubbag SIM.

    b. Melampirkan KTP wilayah yang dituju. c. Melaporkan kepada Kepala Satuan Lantas yang dituju.

    Tata cara dan Persyaratan perpanjangan Pindah masuk (dari daerah) (PSL.224 PP

    44/93) :

    a. Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter. b. Membawa kartu Induk/pengantar dari Satuan Lalu-lintas yang mengeluarkan SIM. c. Membayar formulir di BII/BRI. d. Mengisi formulir permohonan. e. Melampirkan KTP

  • Persyaratan SIM hilang atau rusak (PS. 255 PP.44/93):

    a. Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter. b. Laporan Polisi kehilangan SIM. c. Membayar formulir di BII/BRI. d. Mengisi formulir permohonan. e. Melampirkan KTP.

    *apabila KTP ikut hilang harap diurus terlebih dahulu

    4. Membuat SKCK di Polres Jakarta Barat

    1. Surat pengantar dari kelurahan 2. 1 (satu) fotocopy KTP 3. 1 (satu) fotocopy KK 4. 5 (lima) foto berwarna dengan latar merah berukuran 46 5. Biaya administrasi sebesar Rp 10,000.00 yang akan Anda bayarkan di loket dan Rp.

    10,000.00 untuk pembuatan sidik jari.

    Syarat-Syarat dan Prosedur Pembuatan SKCK yang Terpampang di Depan Loket SKCK :

    Saat Anda datang, di loket yang tersedia, Anda harus meminta formulir. Anda

    akan diberikan dua formulir isian cukup panjang mengenai data diri, riwayat pendidikan,

    riwayat catatan kasus, dan ciri-ciri fisik Anda. Selain itu, Anda juga harus masuk ke ruang

    sidik jari untuk meminta form untuk sidik jari. Jadi secara total ada 3 formulir yang harus

    Anda isi di tempat.

    Setelah mengisi formulir, Anda harus membuat cap sidik jari terlebih dahulu

    untuk kemudian dirumuskan sidik jari Anda. Di ruang sidik jari, Anda akan diminta

    memberikan satu foto berwarna Anda & biaya administrasi sebesar Rp. 10,000.00.

    Selesai dari pembuatan sidik jari, Anda akan diberikan kartu rumus sidik jari yang

    akan Anda bawa ke loket awal beserta sisa berkas Anda lainnya (termasuk 4 foto berwarna

    berukuran 46). Setelah dokumen Anda berikan, Anda harus menunggu 5-10 menit, lalu

    Anda akan dipanggil dan Anda bisa langsung mengambil SKCK Anda serta membayar

    biaya administrasi sebesar Rp. 10,000.00.

  • 5. Layanan kesehatan

    PROSEDUR UMUM

    PROSEDUR PELAYANAN RAWAT JALAN DI FASKES TINGKAT

    PERTAMA

  • PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN DI FASKES RUJUKAN

    TINGKAT LANJUTAN

    PROSEDUR PELAYANAN OBAT

    Faskes tingkat pertama

  • Faskes tingkat lanjutan

    PROSEDUR PELAYANAN ALAT KESEHATAN

  • PROSEDUR UNTUK FASKES, PROSEDUR KERJA SAMA FASKES

    DENGAN BPJS KESEHATAN

    *Kredensialing adalah penilaian kelayakan.

  • PROSEDUR KLAIM PELAYANAN KESEHATAN

    Prosedur umum

    Prosedur klaim faskes tingkat lanjutan

  • Sumber:

    PMK 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Idris, F. Penyiapan pt

    askes menuju bpjs kesehatan dan perluasan kepesertaan jk sjsn. 2013

    6. BPPDN Dosen

    Sesuai dengan tujuannya, beasiswa ini diperuntukan untuk dosen yang telah

    memiliki NIDN. Secara rinci persyaratan calon penerima BPP-DN untuk dosen adalah

    sebagai berikut :

    a) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang

    telah mempunyai NIDN;

    b) Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009. Surat Keputusan Tugas Belajar

    (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal

  • satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan

    oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen

    yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya.

    Bagi calon dosen harus memenuhi:

    Tidak berstatus CPNS/PNS dan tidak memiliki sertifikat pendidik

    Memiliki minat menjadi dosen

    Memiliki skor TOEFL minimal 500 saat dinyatakan diterima sebagai penerima

    beasiswa

    Memiliki ikatan kerja atau bersedia menjalin ikatan kerja dengan PTP atau PTM

    Bersedia menjalani ikatan kerja selama satu kali masa studi normal plus satu tahun

    (n + 1)

  • 7. PeGi (PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA),

    KILASAN SINGKATNYA

    Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) merupakan kegiatan yang

    diadakan oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan

    Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENTERIAN

    KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah

    Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka

    melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) oleh

    lembaga Pemerintah secara nasional. PeGi diharapkan dapat meningkatkan

    pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah

    Indonesia. Dalam pelaksanaannya, KEMENTERIAN KOMINFO bekerjasama

    dengan berbagai kalangan baik dari unsur komunitas TIK, perguruan tinggi

    maupun instansi pemerintah terkait.

    Pada pelaksanaannya, PeGi mempunyai tiga tujuan utama sebagai berikut:

    Menyedakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di

    lingkungan Pemerintah.

    PeGi dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi

    pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia, sehingga diharapkan

    lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat propinsi,

    kabupaten/kota maupun departemen dan lembaga non departemen

    dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.

    Memberkan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di

    lingkungan Pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan

    obyektif.

    PeGi diharapkan meningkatkan motivasi seluruh instansi

    pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani

    masyarakat, pelaku bisnis an lembaga pemerintah.

    Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah

    secara nasional.

    Dengan mengingat PeGi akan melibatkan seluruh instansi

    pemerintah baik pusat maupun daerah, maka diharapkan hasilnya dapat

    menggambarkan status pengembangan TIK secara nasional. Dengan

    demikian, kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan seluruh

    peserta (instansi) yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan

    TIK di masa yang akan datang.

  • Metodologi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

    Dalam pelaksanaan PeGi, tahpan-tahapan yang dilakukan dapat dijelaskan melalui

    diagram air berikut :

    Diagram Alir PeGI

    Sumber: Direktorat e-Government Dirjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo RI

    Penjelasan tahapan dari diagram alir di atas adalah sesuai urutan sebagai berikut:

    1. Calon peserta akan dijelaskan mengenai proses pelaksanaan PeGI dari awal

    sampai akhir berikut penjelasan mengenai semua kebutuhan informasi yang

    akan mendukung proses penilaian. Dengan demikian calon peserta akan

    mendapatkan informasi tentang tatacara pemeringkatan, dimensi dan indikator-

    indikator yang akan dievaluasi serta cara pengisian kuesioner.

    2. Peserta mengisi kuesioner dan melengkapi dengan informasi pendukung.

    Setelah peserta mengerti dan memahami tata-cara pemeringkatan, peserta

    dipersilahkan mengisi kuesioner dan melengkapinya dengan berbagai informasi

    pendukung yang diperlukan.

    3. Setelah kuesioner terisi semua dan dilengkapi dengan informasi pendukung,

    asesor akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan keabsahan hasil

    jawaban dari tiap-tiap peserta.

    4. Bila diperlukan, asesor dapat melakukan klarifikasi/pemeriksaan melalui

    telepon, e-mail atau dengan melihat ke lokasi.

  • 5. Asesor melakukan asesmen dan memberikan rating per peserta. Rating yang

    diberikan meliputi rating per dimensi tiap-tiap peserta dan secara rata-rata

    keseluruhan peserta.

    6. Dari hasil kompilasi di tingkat nasional selanjutnya dilakukan normalisasi.

    7. Penentuan hasil akhir pemeringkatan akan ditentukan melalui sidang asesor.

    8. Hasil pemeringkatan yang telah ditetapkan akan dipublikasikan melalui

    berbagai media, situs web dan juga seminar-seminar agar hasilnya bisa

    diketahui oleh masyarakat umum.

    Adapun pemberian rating pada para peserta dilakukan per dimensi dan secara

    keseluruhan adalah sebagai berikut:

    4 = sangat baik

    3 = baik

    2 = kurang

    1 = sangat kurang