tim penyusun laporan - trp.or.id akhir ran 2018.pdf · laporan akhir kegiatan koordinasi strategis...

| i Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

TIM PENYUSUN LAPORAN

1. Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D

2. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP

3. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc

4. Ir. Rinella Tambunan, MPA

5. Santi Yulianti, S.IP, MM

6. Ir. Nana Apriyana, MT

7. Awan Setiawan, SE, MM, ME

8. Hernydawaty, SE, ME

9. Elmy Yasinta Ciptadi, ST, MT

10. Khairul Rizal, ST, MPP

11. Zulfakar, S.Kom, ME

12. Sapto Mulyono, SAP

13. Tarina Iqlima, ST

14. Idham Khalik, SP, M.Si

15. Gita Nurrahmi, ST

16. Fadiah Adlina Ulfah, S.Si

17. Edi Setiawan, S.Si

18. Sylvia Krisnawati

19. Cecep Saryanto

20. Ujang Supriatna

21. Pratiwi Khoiriyah

22. Meddy Chandra Himawan

23. Widodo

24. Maman Hadiyanto

| iii Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


KATA PENGANTAR

Laporan ini memuat capaian pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma

Agraria Nasional pada Tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis ini pertama

kali diinisiasi pada tahun 2013, sebagai upaya koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah

dalam perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional sesuai dengan dokumen White

Paper Pengelolaan Pertanahan Nasional yang diterbitkan oleh Menteri PPN/Kepala

Bappenas pada tahun 2013. Selanjutnya, koordinasi strategis ini menjadi prakondisi

pengenalan isu yang kemudian menjadi kebijakan dalam RPJMN 2015-2019; dan dengan

terbitnya RPJMN 2015-2019 menjadi awal pembaharuan kebijakan bidang pertanahan, serta

untuk memantau dan memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan RPJMN bidang

pertanahan hingga tahun 2019.

Pada tahun 2018, kegiatan ini dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Menteri

PPN/Bappenas Nomor KEP.9/M.PPN/HK/02/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi

Strategis Reforma Agraria Nasional, dan beranggotakan perwakilan Kementerian/Lembaga

yang menjadi pelaksana kebijakan bidang pertanahan yaitu Kementerian PPN/Bappenas;

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN); Kementerian Dalam Negeri; Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan

Perikanan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Sebagaimana tertuang dalam White Paper Kebijakan Pengelolaan Pertanahan

Nasional, kebijakan-kebijakan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh kegiatan

koordinasi strategis ini adalah: (1) Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif, (2)

Kebijakan Asset Reform dan Access Reform, (3) Kebijakan Penyediaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan (4) Kebijakan Sumberdaya Manusia Bidang

Pertanahan. Capaian pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2018 secara umum telah sesuai

dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, walaupun tentunya masih terdapat beberapa

kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

iv | Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional hanya dapat

berjalan dengan adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak antara lain Badan

Informasi Geospasial (BIG), Kementerian PAN-RB, Kanwil BPN provinsi, Bappeda provinsi,

Kantor Pertanahan kabupaten/kota serta berbagai pihak lainnya. Untuk itu pada

kesempatan ini disampaikan terima kasih dan apresiasi atas segala partisipasi dan bantuan

yang diberikan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan

pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertanahan nasional. Dengan demikian sektor-sektor

terkait dapat memperhatikan capaian pelaksanaan yang tertuang, terutama dalam

menyusun kebijakan operasional terkait bidang pertanahan di masing-masing sektor.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam bidang pertanahan.

Jakarta, Desember 2018

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP

| v Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN LAPORAN ........................................................................................................ i

KATA PENGANTAR.................................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

BAB II TUJUAN DAN SASARAN KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL . 3

BAB III RUANG LINGKUP KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL ............ 5

BAB IV CAPAIAN KERJA KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL TAHUN

2018 ........................................................................................................................... 9

4.1 INTERVENSI KEBIJAKAN ......................................................................................... 9

4.1.1 Kebijakan Pendaftaran Tanah Stelsel Positif ............................................... 9

4.1.2 Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform ..................................... 39

4.1.3 Kebijakan Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum ... 56

4.1.4 Kebijakan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan .............................. 61

4.2 Koordinasi Pelayanan Pertanahan ...................................................................... 62

4.3 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI ............................................................................... 64

4.3.1 Media CD .................................................................................................... 64

4.3.2 Media Daring .............................................................................................. 65

BAB 5 PENUTUP .................................................................................................................. 67

LAMPIRAN .............................................................................................................................. 69

| 1 Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


BAB I PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

mengamanatkan beberapa arah kebijakan pengelolaan pertanahan nasional. Kebijakan

pengelolaan pertanahan nasional tersebut diperlukan untuk memberikan arah yang lebih

baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kasus

pertanahan. Kebijakan pertama adalah membangun sistem pendaftaran tanah publikasi

positif (stelsel positif) yang bertujuan menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Kedua

adalah reforma agraria melalui redistribusi tanah yang disertai bantuan pemberdayaan

masyarakat untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Ketiga adalah pencadangan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum. Kebijakan terakhir adalah pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal

bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan.

Perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional tersebut memerlukan koordinasi

lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Salah

satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian PPN/Bappenas adalah fungsi koordinasi.

Dengan memperhatikan tupoksi tersebut maka pada tahun 2018 telah dilakukan kegiatan

Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Kegiatan tersebut ditetapkan melalui Surat

Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.9/M.PPN/HK/02/2018 tanggal 9 Februari

2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Tim

Koordinasi Strategis tersebut beranggotakan perwakilan dari beberapa

Kementerian/Lembaga yang menjadi pelaksana kebijakan bidang pertanahan yaitu

Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional (BPN); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pertanian;

Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah. Tim koordinasi strategis ini bersinergi dengan Kelompok Kerja Reforma

Agraria yang berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dibentuk pada

pertengahan tahun 2017, yang berfokus pada Asset Reform dan Access Reform (arah

2 | Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


kebijakan ii) sesuai dengan penugasan Presiden. Secara umum tujuan kegiatan tersebut

adalah melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi

yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan organisasi non

pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang pertanahan yang telah

dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019.

Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dilakukan selama 1 (satu)

tahun dalam bentuk rapat anggota tim, focus group discussion (FGD), kunjungan lapangan,

dan lokakarya yang melibatkan berbagai pihak (stakeholders) bidang pertanahan. Fokus

substansi kegiatan dari Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional adalah untuk

mendukung implementasi kebijakan yang diamantkan dalam RPJMN 2015-2019. Kegiatan

tersebut adalah pembaruan (update) cakupan peta dasar pertanahan, cakupan bidang tanah

bersertipikat yang memiliki titik koordinat (georeferensi) baik, koordinasi dan pemantauan

pelaksanaan kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan, serta harmonisasi peraturan

perundangan terkait tanah adat/ulayat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung

kebijakan membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif (stelsel positif). Kegiatan

lain adalah koordinasi dan sinergi antar sektor terkait dalam menyiapkan Tanah Obyek

Reforma Agraria (TORA) dan program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung

kebijakan reforma agraria, koordinasi penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

tentang Bank Tanah untuk mewujudkan kebijakan pencadangan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum. Kemudian untuk mendukung kebijakan pencapaian proporsi

kompetensi SDM ideal bidang pertanahan khususnya juru ukur pertanahan maka dilakukan

koordinasi pemantauan dan evaluasi penerimaan juru ukur di Kementerian ATR/BPN.

Untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria

Nasional Tahun 2018, maka disusun laporan akhir (Final Report) pelaksanaan kegiatan oleh

Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Penyusunan laporan akhir dilakukan

melalui rangkaian serangkaian rapat anggota tim, focus group discussion (FGD), dan diakhiri

lokakarya yang melibatkan berbagai pihak (stakeholders) bidang pertanahan. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan tentang capaian kegiatan yang

dilakukan dalam upaya perbaikan sistem pengelolaan pertanahan. Laporan akhir ini memuat

tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan, rencana kebijakan, dan capaian kerja

Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional.



BAB II TUJUAN DAN SASARAN KOORDINASI STRATEGIS

REFORMA AGRARIA NASIONAL

Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional bertujuan untuk melakukan

koordinasi dalam pelaksanaan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan

pertanahan nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, serta

penyusunan rencana program dan kegiatan. Sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Melaksanakan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan pertanahan

nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agraria;

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan (RPK) terkait

reforma agraria nasional serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RPK tersebut;

c. Melaksanakan diseminasi dan sosialisasi kebijakan pertanahan, membangun

konsensus, dan mendapatkan dukungan komitmen dari institusi dan pelaku terkait

pelaksanaan reforma agraria nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran rencana strategis Perencanaan

Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Indikator kinerja (outcome)

yang digunakan berupa (a) persentase K/L/D yang melaksanakan penugasan lingkup bidang

tata ruang dan pertanahan yang sesuai dengan rencana, dan (b) Persentase penyelesaian

penugasan tertentu. Kedua Indikator kinerja tersebut dihasilkan berupa penugasan

(tertentu/khusus) berupa segala bentuk kebijakan/program/kegiatan yang berasal dari

arahan Presiden/arahan Menteri PPN serta jumlah K/L/D yang melaksanakan penugasan

tersebut.



BAB III RUANG LINGKUP KOORDINASI STRATEGIS

REFORMA AGRARIA NASIONAL

Berikut adalah ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma

Agraria Nasional berdasarkan subjek pelaksana kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN)

Tim Koordinasi Strategis beranggotakan perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Perwakilan Kementerian atau

Lembaga (K/L) terkait program prioritas reforma agraria, yang pembentukannya

ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan memiliki lingkup kerja (i)

Merencanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan reforma agraria nasional; (ii) Melaksanakan pengkajian, perumusan dan

pengembangan kebijakan pertanahan nasional yang mendukung pelaksanaan reforma

agraria nasional; (iii) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan

kegiatan (RPK) terkait reforma agraria nasional serta pemantauan dan evaluasi atas

pelaksanaan RPK tersebut; (iv) Melaksanakan sosialisasi dan publikasi kebijakan dan

perkembangan pelaksanaan kegiatan reforma agraria nasional. Secara lebih rinci,

kegiatan yang akan dilaksanakan baik melalui Kajian dan Studi Kebijakan Pertanahan

Nasional, maupun upaya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang

sebelumnya telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kajian dan studi kebijakan. Pelaksanaan kegiatan kajian dan studi kebijakan

dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan dalam pengelolaan pertanahan di

Indonesia. Adapun studi kebijakan yang akan dilakukan pada tahun anggaran

2018 adalah sebagai berikut:

a) Koordinasi pelaksanaan dan pemantauan publikasi tata batas kawasan hutan

Kegiatan bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan publikasi

tata batas kawasan hutan, yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan



sebelumnya di tahun 2017 yaitu pelaksanaan pilot tata batas kawasan hutan.

Publikasi tata batas (delineasi batas) kawasan hutan dilakukan pada skala

yang sama dengan skala kadastral. Pelaksanaan publikasi tata batas kawasan

hutan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui

kesepakatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan

Badan Informasi Geospasial (BIG). Kementerian PPN/Bappenas

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan

pelaksanaan kegiatan tersebut.

b) Persiapan pelaksanan sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah

adat/ulayat

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun penyepakatan konsep sosialisasi

terkait peraturan pengukuhan tanah adat/ulayat, sehingga K/L dan pemda

memiliki informasi dan arahan yang jelas dalam menyusun program terkait

tanah adat/ulayat. Pada tahun 2018 kegiatan difokuskan pada upaya

pencabutan Permen ATR No 10 Tahun 2016 dan masukan dalam penyusunan

bentuk hukum hak adat ulayat.

c) Sosialisasi pelaksanaan reforma agraria nasional

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan

kegiatan Reforma Agraria (akses dan aset reform) kepada seluruh stakeholder

reforma agraria di daerah. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan agar

stakeholder terkait dapat memiliki pemahaman yang sama terkait

pelaksanaan kegiatan reforma agraria di daerah.

d) Koordinasi penyusunan NSPK terkait Lembaga Penyediaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan Peraturan Presiden

terkait pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah di lingkungan Kementerian

ATR/BPN, sehingga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan

umum dapat berjalan secara optimal.



e) Pemantauan pelaksanaan reforma agraria nasional

Reforma Agraria (aset dan akses reform) sebesar 9 Juta Ha merupakan salah

satu amanat Nawacita. Pemantauan pada beberapa provinsi terpilih

diperlukan untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut

f) Pemantauan dan Koordinasi Penerimaan CPNS Juru Ukur Kementerian

Agraria dan Tata Ruang

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawal pelaksanaan penerimaan CPNS

Kementerian ATR/BPN khususnya juru ukur yang mendukung pelaksanaan

program prioritas reforma agraria dan mendukung terwujudnya nawacita

reforma agraria 9 juta Ha. Pada saat ini, teridentifikasi bahwa keberadaan

juru ukur pertanahan masih sangat kurang

2. Identifikasi dan pengolahan data capaian pembuatan peta dasar pertanahan.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan perubahan kebijakan

pendaftaran pertanahan publikasi positif. Kegiatan ini juga merupakan

kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi capaian peta

dasar pertanahan. Pada akhir tahun 2017, capaian cakupan Peta Dasar

Pertanahan adalah sebesar 45,93%. Prakondisi untuk mewujudkan pendaftaran

pertanahan publikasi positif adalah sebesar 80%.

3. Identifikasi dan pengolahan data cakupan sertipikasi tanah. Kegiatan ini juga

dilakukan dalam rangka mewujudkan perubahan kebijakan pendaftaran tanah

nasional juga meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.

Pada akhir tahun 2017, capaian cakupan sertipikat tanah yang terdigitasi pada

Geo-KKP adalah sebesar 13,22%. Prakondisi untuk mewujudkan pendaftaran

pertanahan publikasi positif adalah sebesar 80%.

b. Sekretariat Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN)

Sekretariat Reforma Agraria (RAN) dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas dari Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria. Sekretariat tersebut akan

mendukung secara teknis pelaksanaan koordinasi reforma agraria dari aspek (i)

penyusunan dan perumusan kebijakan Reforma Agraria Nasional (RAN); (ii) koordinasi

pelaksanaan RAN lintas sektor (K/L); (iii) koordinasi penyelesaian permasalahan



pertanahan lainnya; dan (iv) pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan di

sekretariat juga dapat memberikan informasi perkembangan yang aktual kepada Tim

Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN).

Diperlukan juga studi kebijakan untuk merumuskan dan mengidentikasi jenis

kebijakan yang harus diambil dalam rangka menyelesaikan konflik pertanahan sebagai

salah satu bentuk kegiatan reforma agraria. Adapun untuk Tahun Anggaran 2018

perumusan kebijakan yang dilakukan adalah terkait publikasi tata batas kawasan

hutan dan harmonisasi peraturan terkait adat/ulayat.

Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan juga membutuhkan media publikasi dan

pengenalan program terhadap stakeholder sehingga dapat memberikan informasi

mengenai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Strategis dan

Sekretariat Reforma Agraria. Disamping yang berkaitan dengan kegiatan publikasi dan

sosialisasi diperlukan juga kegiatan penyusunan database program mengingat

banyaknya pelaku program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018.



BAB IV CAPAIAN KERJA KOORDINASI STRATEGIS

REFORMA AGRARIA NASIONAL TAHUN 2018

Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Tahun Anggaran 2018 secara umum

meliputi 3 kegiatan utama , yaitu :

1) Intervensi Kebijakan;

2) Koordinasi Pelayanan Pertanahan;

3) Publikasi dan Sosialisasi Reforma Agraria.

4.1. INTERVENSI KEBIJAKAN

Intervensi kebijakan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun

2018 merupakan tindaklanjut dari arah kebijakan pengelolaan pertanahan nasional yang

tertuang dalam White Paper Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional (2013) dan selaras

juga dengan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan. Beberapa intervensi

kebijakan yang menjadi fokus pada tahun 2018 adalah: (i) Kebijakan Sistem Pendaftaran

Tanah Publikasi Positif; (ii) Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform; (iii) Kebijakan

Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah; dan (iv) Kebijakan Sumber Daya Manusia Bidang

Pertanahan. Berikut penjelasan lebih lanjut capaian masing-masing kebijakan tersebut.

4.1.1 Kebijakan Pendaftaran Tanah Stelsel Positif

Indonesia saat ini menganut Sistem pendaftaran tanah publikasi negatif atau dikenal

juga dengan sistem stelsel negatif, yang berarti negara tidak menjamin kebenaran informasi

yang tercantum di dalam sertipikat hak atas tanah. Informasi yang tercantum tersebut

dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Sehingga, untuk meningkatkan jaminan

kepastian hukum diperlukan perubahan sistem pendaftaran tanah nasional menjadi sistem

publikasi positif. Pada sistem publikasi positif, setiap informasi yang tertera dalam lembar

sertifikat dijamin kebenarannya oleh negara. Apabila terjadi kesalahan informasi yang

dilakukan oleh negara, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban, negara wajib mengganti

kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Arah kebijakan bidang pertanahan dalam RPJMN



2015-2019 adalah perubahan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Perubahan sistem

pendaftaran tanah publikasi positif membutuhkan kesiapan baik dari aspek teknis maupun

yuridis. Untuk melakukan perubahan menjadi sistem pendaftaran tanah publikasi positif,

dibutuhkan beberapa prasyarat antara lain; (i) percepatan penyediaan cakupan peta dasar

pertanahan, (ii) percepatan cakupan bidang tanah bersertipikat, (iii) publikasi tata batas

kawasan hutan pada skala pendaftaran tanah (Kadastral 1:5000) yang terintegrasi dalam

sistem pendaftaran tanah di BPN, dan (iv) penetapan dan registrasi tanah adat/ulayat.

Pada tahun 2017 telah dilakukan upaya pemenuhan kondisi prasayarat tersebut

meliputi:

a. Disusunnya peta dasar pertanahan oleh Direktorat Pemetaan Dasar, Kementerian

ATR/BPN dengan cakupan seluas 29.546.883,77 Ha atau 45,93%.

b. Dilakukannya proses digitasi bidang tanah sersertipikat dengan total cakupan pada

tahun 2017 sebesar 8,62 Juta Ha (13,22 Juta Ha bila dibandingkan luas budidaya

ditambah enclave).

c. Pelaksanaan perapatan batas kawasan hutan (publikasi tata batas kawasan hutan)

meliputi Kawasan Hutan Yeh-Ayah, Kawasan Hutan Pantai Rebo, Kawasan Hutan

Gunung Mangkol, dan Kawasan Hutan Ciburial.

A. Rencana

Untuk mewujudkan perubahan sistem pendaftaran tanah dari publikasi negatif

menjadi publikasi positif, Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria pada tahun anggaran

2018 telah menetapkan beberapa target kegiatan sebagai berikut:



B. Capaian

Pelaksanaan kegiatan koordinasi yang telah dilakukan selama satu tahun

menghasilkan beberapa pencapaian sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya informasi cakupan peta dasar pertanahan dan cakupan bidang tanah yang telah bersertipikat

a. Cakupan Peta Dasar Pertanahan

Salah satu prasyarat dalam aspek teknis adalah ketersediaan peta dasar pertanahan

sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat tanah. Peta dasar pertanahan dengan skala besar

yang semakin luas dapat memberikan dasar informasi yang lebih akurat dalam proses

pembuatan sertifikat tanah. Dengan akurasi dan cakupan peta dasar pertanah yang semakin

baik maka akan memberikan jaminan informasi atas informasi bidang tanah yang telah

bersertifikat sehingga diharapkan akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik

pertanahan.

Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2014 menerbitkan luas wilayah

Indonesia secara spasial. Luas wilayah Indonesia ini terdiri dari kawasan hutan dan wilayah

Terindentifikasinya Informasi cakupan

Peta Dasar Pertanahan dan

wilayah Bersertipikat Tahun

2018

Terlaksananya monitoring dan

evaluasi capaian

pelaksanaan kegiatan

publikasi tata batas kawasan

hutan

Tersedianya usulan pencabutan Permen

ATR/Ka. BPN 10/2016 kepada

instansi yang terkait

Tersusunnya pedoman tata batas kawasan

hutan



non hutan. BIG dalam melakukan perhitungan luas wilayah nasional menggunakan metode

proyeksi Lambert Cylindrical Equal-area Projection. Sejak tahun 2014 variabel luas wilayah

Indonesia yang diterbitkan oleh BIG menjadi salah satu variabel dalam perhitungan luas

cakupan peta dasar pertanahan. Berdasarkan data dari BIG luas wilayah Nasional diluar

kawasan hutan adalah 64.324.754 Ha. Pada tahun 2014 teridentifikasi luas wilayah yang

telah memiliki peta dasar pertanahan adalah seluas 14.962.428,14 Ha dari luas wilayah

nasional diluar kawasan hutan sebesar 64.324.754 Ha. Sampai dengan tahun 2017 wilayah

nasional yang memiliki peta dasar pertanahan dengan berbagai skala dan metode

perekaman baik CSRT maupun Foto Udara adalah 29,54 juta Ha atau sekitar 45,93%.

Pembuatan peta dasar pertanahan dapat menggunakan citra satelit resolusi tinggi

(CSRT) maupun dengan foto udara. Peta dasar yang menggunakan CSRT memiliki

keunggulan dalam aspek cakupan pekerjaan dengan biaya yang relatif tidak terlalu mahal.

Penggunaan CSRT ini oleh Kementerian ATR/BPN dimulai sejak tahun 2016. Pada tahun

2016 peta dasar yang dihasilkan dengan CSRT cukup luas. Skala yang digunakan adalah skala

1:1.000 dan 1:2.500, sehingga pada tahun 2016 luas cakupan peta dasar pertanahan seluas

29,37 Juta Ha. Metode foto udara juga lazim digunakan dalam pembuatan peta dasar

pertanahan yang dimulai sejak tahun 2017. Peta Dasar yang berasal dari Foto Udara

memiliki keunggulan dalam aspek akurasi yang lebih detail dan memiliki tutupan awan yang

sedikit, namun memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal serta

cakupan luas yang dihasilkan lebih kecil. Beberapa lokasi yang dilakukan pembuatan peta

dasar dengan foto udara pada tahun 2017 antara lain di Kabupaten Kampar, Sumbawa, Deli

Serdang dan Kota Waringing Barat. Penyusunan peta hanya dilakukan pada wilayah-wilayah

yang cakupannya tidak terlalu luas.

Pada tahun 2018 pembuatan peta dasar pertanahan juga menggunakan CSRT maupun

Foto Udara. Beberapa lokasi yang menggunakan CSRT antara lain adalah Provinsi Jawa

Barat, Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Selatan dan Maluku Utara. Sedangkan metode foto

udara dilakukan di Kab. Bengkulu Selatan. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan data

AoI (Area of Interest) dari Kementerian ATR/BPN pada tahun 2018 luas cakupan peta dasar

pertanahan seluas 30.423.185 Ha atau sekitar 47,30% berbanding luas wilayah non hutan

Indonesia.



Berdasarkan hasil perhitungan peta dasar pertanahan sampai dengan tahun 2018,

terdapat beberapa provinsi yang memiliki cakupan peta dasar pertanahan sangat tinggi

(diatas 80%) yaitu Provinsi Aceh, Bali, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan

Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Sebaliknya beberapa provinsi masih

memiliki cakupan peta dasar pertanahan dengan kategori sangat rendah (kurang dari 20%)

antara lain, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat, dan Riau. Cakupan peta

dasar untuk Provinsi DKI Jakarta masih di bawah 10% namun bila dibandingkan cakupan

bidang tanah yang telah bersertifikat sudah cukup besar. Anomali ini perlu mendapat

perhatian semua pihak agar cakupan peta dasar pertanahan dapat menjadi lebih baik.

Dengan capaian cakupan Peta Dasar Pertanahan tersebut diharapkan dapat menghasilkan

data sertipikasi bidang tanah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekapitulasi

cakupan peta dasar pertanahan Tahun 2015 s.d 2018 disajikan pada Tabel 4.1, sedangkan

cakupan peta dasar pertanahan tahun 2018 berdasarkan provinsi disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Cakupan Peta Dasar Pertanahan Tahun 2015 s.d 2018

Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Luas Wilayah Nasional

189,07 juta Ha 189,07 juta Ha 189,07 juta Ha 189,07 juta Ha

Luas Kawasan Budidaya Nasional

64,32 juta Ha 64,32 juta Ha 64,32 juta Ha 64,32 juta Ha

Cakupan Peta Dasar Pertanahan di Kawasan Budidaya

26,9 Juta Ha (41,83%)

29,37 Juta Ha (45,67)

29,54 Juta Ha (45,93)

30,42 Juta Ha (47,30)

Sumber: Badan Informasi Geospasial (2014); Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar– Kementerian ATR/BPN (2014-2018)

Berdasarkan uraian di atas, secara umum capaian cakupan peta dasar pertanahan

sampai dengan tahun 2018 dapat disajikan pada Gambar 4.1 berikut



Gambar 4.1 Luas Wilayah Nasional dan Capaian Cakupan Peta Dasar Pertanahan di Luar Kawasan

Hutan Tahun 2018

Perhitungan cakupan peta dasar pertanahan dilakukan dengan memperhatikan

beberapa aspek teknis berikut: (1) Data spasial cakupan peta dasar pertanahan Kementerian

ATR/BPN perlu diolah agar tidak terdapat area yang bertampalan; (2) Pada wilayah yang

saling bertampalan, dilakukan penggabungan menjadi satu area gabungan, sehingga tidak

terjadi double counting daerah cakupan pada area yang sama; (3) Wilayah laut dan wilayah

kawasan hutan yang masuk dalam lembar peta dasar pertanahan, tidak dimasukkan dalam

perhitungan cakupan peta dasar pertanahan; (4) Sesuai arahan BIG, perhitungan luas

menggunakan proyeksi Lambert Cylindrical Equal-area Projection.

Tabel 4.2

Capaian Cakupan Peta Dasar Pertanahan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2018 Berdasarkan Provinsi

PROVINSI Luas Wilayah di Luar Kawasan Hutan (Ha)

Cakupan Peta Dasar di Luar Kawasan

Hutan (Ha) Persentase (%)

Aceh 2.293.894,50 2.063.641,48 89,96 Bali 430.782,66 429.446,49 99,69 Banten 732.307,14 674.710,62 92,13 Bengkulu 1.081.984,64 359.640,83 33,24 DI Yogyakarta 298.332,38 298.283,28 99,98

LUAS WILAYAH NASIONAL 189.073.900 Ha

TERPETAKAN MENJADI PETA DASAR PERTANAHAN 41.205.378 Ha

LUAS WILAYAH NON HUTAN 64.324.754 Ha

Terpetakan menjadi Peta Dasar Pertanahan

30.423.185 Ha

LUAS WILAYAH HUTAN 124.749.146 Ha

Terpetakan menjadi Peta Dasar Pertanahan

10.782.193 Ha



PROVINSI Luas Wilayah di Luar Kawasan Hutan (Ha)

Cakupan Peta Dasar di Luar Kawasan

Hutan (Ha) Persentase (%)

DKI Jakarta 64.623,82 6.020,78 9,32 Gorontalo 420.247,38 387.613,71 92,23 Jambi 2.769.107,17 647.355,18 23,38 Jawa Barat 2.875.796,22 1.705.556,81 59,31 Jawa Tengah 2.788.249,39 2.595.281,78 93,08 Jawa Timur 3.439.007,49 738.480,14 21,47 Kalimantan Barat 6.420.377,40 1.759.603,67 27,41 Kalimantan Selatan 1.965.240,50 1.705.717,84 86,79 Kalimantan Tengah 2.602.813,50 710.412,23 27,29 Kalimantan Timur 4.258.575,96 844.009,84 19,82 Kalimantan Utara 1.326.458,49 481.278,50 36,28 Kep. Bangka Belitung 1.008.077,41 336.507,08 33,38 Kep. Riau 229.819,83 130.887,69 56,95 Lampung 2.417.687,64 1.793.422,41 74,18 Maluku 720.481,21 366.297,97 50,84 Maluku utara 629.517,46 265.694,43 42,21 Nusa Tenggara Barat 928.105,55 691.839,51 74,54 Nusa Tenggara Timur 3.030.839,11 2.870.008,33 94,69 Papua 1.746.190,12 94.027,58 5,38 Papua Barat 521.870,51 58.681,93 11,24 Riau 1.805.133,04 110.019,12 6,09 Sulawesi Barat 570.776,65 348.803,57 61,11 Sulawesi Selatan 2.375.862,88 1.002.286,08 42,19 Sulawesi Tengah 2.078.666,53 678.831,82 32,66 Sulawesi Tenggara 1.273.329,97 940.751,47 73,88 Sulawesi Utara 750.253,17 617.578,58 82,32 Sumatera Barat 1.848.089,33 1.421.821,43 76,93 Sumatera Selatan 5.195.630,61 1.884.607,97 36,27 Sumatera Utara 3.426.624,65 1.404.065,66 40,98 INDONESIA 64.324.754,31 30.423.185,81 47,30

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Pengolahan Data oleh Kementerian PPN/Bappenas, (2018)



b. Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat yang Terdigitasi

Cakupan bidang bersertifikat yang terdigitasi merupakan salah satu prasyarat dalam

arah kebijakan pendaftaran tanah stelsel positif sesuai dalam RPJMN Bidang Pertanahan

2015-2019. Perhitungan cakupan bidang bersertifikat secara nasional diperlukan untuk

melihat kesiapan secara aspek teknis dalam rencana perubahan sistem pendaftaran stelsel

positif. Semakin besar cakupan bidang tanah bersertifikat diaskumsikan semakin banyak

tanah yang sudah bersertifikat dan memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Perhitungan cakupan luas bidang bersertifikat diperlukan untuk melakukan analisis

cakupan luas secara absolut. Data spasial bidang tanah diperoleh dari Pusat Data dan

Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-Kementerian

ATR/BPN sampai dengan Bulan Agustus 2018. Berdasarkan data dari Pusdatin Tata Ruang

dan LP2B sampai dengan bulan agustus 2018 jumlah bidang tanah bersertifikat sebanyak

54.415.918 Bidang. Dari jumlah bidang tanah tersebut, jumlah bidang tanah bersertifikat

terdigitasi sebanyak 38.530.951 Bidang. Jumlah bidang tanah tersebut yang memiliki

kualitas baik dan kemudian dilakukan perhitungan sebanyak 38.200.672 Bidang, sedangkan

sisanya memiliki kualitas kurang baik sehingga dikeluarkan dari perhitungan. Secara umum,

terdapat beberapa temuan dalam proses pengolahan data, antara lain: (i) kesalahan sistem

proyeksi; (ii) bidang tanah masuk dalam kawasan hutan; (iii) bidang tanah berpotongan

dengan batas administrasi; dan (iv) terdapat bidang tanah yang muncul pada tahun 2017

namun hilang pada tahun 2018.

Perhitungan persentase cakupan bidang tanah bersertifikat terdigitasi dilakukan

dengan membandingkan luas cakupan bidang tanah bersertifikat yang telah diolah dengan

luas kawasan budidaya Indonesia ditambah luas enclave. Wilayah enclave adalah wilayah

yang masuk dalam kawasan hutan namun sudah diterbitkan sertipikath ha katas tanah.

Berdasarkan SK. BIG No.20 Tahun 2013 luas kawasan budidaya Indonesia adalah 64.324.754

Ha, sedangkan pada tahun 2018 luas enclave sebesar 1.578.431 Ha. Perkembangan jumlah

bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi dengan kualitas baik dari tahun 2016 sampai

tahun 2018 terus meningkat. Pada tahun jumlah bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi

dengan kualitas baik sebanyak 22,9 Juta Ha atau setara dengan 7,8 Juta Ha, pada tahun

2017 jumlah bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi dengan kualitas baik sebanyak 23,3



Juta Ha atau setara dengan 8,6 Juta Ha dan pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan

baik dari jumlah bidang sertifikat degnan kualitas baik dan luas cakupan. Tahun 2018 jumlah

bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi dengan kualitas baik sebanyak 38,2 Juta Ha atau

setara dengan 13,7 Juta Ha. Rekapitulasi cakupan bidang tanah bersertifikat tahun 2016 s/d

2018 disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Perbandingan Rekapitulasi Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat Tahun 2016 s/d 2018

Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Luas Wilayah Nasional 189,07 juta Ha 189,07 juta Ha 189,07 juta Ha Luas Kawasan Budidaya Nasional (dengan Luas Enclave)

64.324.754 Ha (65.210.543 Ha)

64.324.754 Ha (65.216.843 Ha)

64.324.754,31 (65.903.185,64)

Jumlah Bidang Tanah yang Diolah 22,9 juta bidang 23,3 juta bidang 38,2 juta bidang Luas Bidang Tanah Bersertifikat yang Terdigitasi

7.896.944 Ha (12,11%)

8.623.982 Ha (13,22%)

13.777.508 Ha (20,91%)

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B-Kementerian ATR/BPN (2016 s/d 2018), Pengolahan data oleh Kementerian PPN/Bappenas (2016 s/d 2018)

Cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi dengan kualitas baik pada tahun

2018 meningkat bila dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah bidang tanah

bersertifikat yang terdigitasi dengan kualitas baik sebanyak 38,2 Juta Ha dengan luas

sebesar 13,77 Juta Ha. Berdasarkan hasil perhitungan masih banyak provinsi yang memiliki

cakupan bidang tanah dibawah 20%, yaitu sebanyak 17 Provinsi. Provinsi yang memiliki

cakupan antara 20-40% berjumlah 13 provinsi yaitu, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta,

Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,

Kalimantan Utara, Lampung, Papua, dan Sumatera Utara. Sedangkan provinsi yang memiliki

persentase cakupan diatas 40% yaitu Provinsi Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan

Riau. Pada perhitungan luas cakupan untuk Provinsi Jawa Timur, terdapat satu kabupaten

yang dikeluarkan dari perhitungan yaitu Kabupaten Ponorogo, hal ini dikarenakan

teridentifikasi bidang tanah rusak. Bidang tanah di kabupaten tersebut teridentifikasi saling

tumpang tindih dan tersebar dengan pola tidak teratur yang tidak identik dengan bidang-

bidang tanah pada umumnya. Selengkapnya tabulasi persentase cakupan bidang tanah

bersertifikat yang terdigitasi setiap provinsi (Tabel 4.4).



Tabel 4.4 Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat yang telah Terdigitasi Tahun 2018

Provinsi Luas budidaya (Ha)

Luas budidaya (Ha) + enclave

Luas sertifikat terdigitasi (Ha) Persentase

Aceh 2.293.894,50 2.304.681,30 308.155,09 13,37% Bali 430.782,66 432.965,34 199.793,41 46,15% Banten 732.307,14 736.882,19 211.942,91 28,76% Bengkulu 1.081.984,64 1.085.264,63 317.929,56 29,30% DI Yogyakarta 298.332,38 298.627,08 88.211,36 29,54% DKI Jakarta 64.623,82 64.778,42 37.511,31 57,91% Gorontalo 420.247,38 430.056,76 109.141,40 25,38% Jambi 2.769.107,17 2.778.762,21 453.779,70 16,33% Jawa Barat 2.875.796,22 2.901.663,36 564.264,95 19,45% Jawa Tengah 2.788.249,39 2.801.434,94 626.443,51 22,36% Jawa Timur 3.439.007,49 3.465.280,97 662.918,01 19,13% Kalimantan Barat 6.420.377,40 6.456.785,56 1.681.643,45 26,04% Kalimantan Selatan 1.965.240,50 1.998.522,48 486.144,49 24,33% Kalimantan Tengah 2.602.813,50 3.136.210,43 1.408.182,09 44,90% Kalimantan Timur 4.258.575,96 4.272.625,21 918.739,69 21,50% Kalimantan Utara 1.326.458,49 1.335.785,27 271.729,15 20,34% Kep. Bangka Belitung 1.008.077,41 1.019.006,57 147.670,24 14,49% Kep. Riau 229.819,83 260.927,43 82.366,05 31,57% Lampung 2.417.687,64 2.423.623,27 516.531,16 21,31% Maluku 720.481,21 723.363,10 21.206,20 2,93% Maluku Utara 629.517,46 637.109,57 71.773,13 11,27% Nusa Tenggara Barat 928.105,55 936.753,78 147.585,56 15,75% Nusa Tenggara Timur 3.030.839,11 3.058.579,83 184.117,88 6,02% Papua 1.746.190,12 1.859.020,39 382.571,76 20,58% Papua Barat 521.870,51 561.604,28 100.514,24 17,90% Riau 1.805.133,04 2.088.991,62 972.565,94 46,56% Sulawesi Barat 570.776,65 577.690,22 82.035,28 14,20% Sulawesi Selatan 2.375.862,88 2.474.027,03 307.101,19 12,41% Sulawesi Tengah 2.078.666,53 2.087.878,45 186.912,10 8,95% Sulawesi Tenggara 1.273.329,97 1.288.867,29 156.190,40 12,12% Sulawesi Utara 750.253,17 751.263,66 33.004,04 4,39% Sumatera Barat 1.848.089,33 1.866.842,40 332.563,02 17,81% Sumatera Selatan 5.195.630,61 5.255.864,48 883.609,65 16,81% Sumatera Utara 3.426.624,65 3.531.446,12 822.660,11 23,30% INDONESIA 64.324.754,31 65.903.185,64 13.777.508,01 20,91%

Sumber: Pusdatin Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B-Kemen. ATR/BPN, Pengolahan data oleh Kementerian PPN/Bappenas (2018).



2. Koordinasi Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tanah Adat/Ulayat

Koordinasi harmonisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat dilakukan

sebagai upaya untuk menyiapkan peraturan perundangan yang dapat diacu bagi

stakeholders dalam penetapan tanah adat/ulayat. Pada tahun 2018, Tim Koordinasi

Strategis Reforma Agraria Nasional mengikuti kegiatan konsultasi publik dalam rangka

penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan yang mengatur tanah adat/ulayat. Hal ini

juga dilakukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan bentuk hukum hak adat

ulayat dan upaya pencabutan Permen ATR No 10 Tahun 2016. Pelaksanaan konsultasi publik

dihadiri oleh stakeholders terkait, antara lain: Kementerian ATR/BPN (Biro Hukum dan

Humas, Kanwil BPN Provinsi, Kantor Pertanahan), Pakar/Akademisi (Prof. Maria SW

Soemardjono, Prof. Wayan P. Windia), Kemendagri, Bappenas, Bupati, Bappeda Provinsi.

Berikut beberapa hal penting terkait dengan konsultasi publik yang dilakukan di Bali dan

Sulawesi Selatan.

a. Provinsi Bali

1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Hukum tanah nasional masih

mengakui adanya hukum adat dengan mengacu pada UUPA. Bentuk konkrit

pengakuan tanah adat/ulayat ditandai adanya bukti fisik dan formal masyarakat

serta adanya historis yang mengakar dalam sistem genologi dan teritorial. Konsep

hukum adat mengenai tanah menganut prinsip (magis) komunalistik religius.

2. Peletak dasar konsep hak ulayat, yaitu: (1) Van Vollen Hoven (19 lingkaran Hukum

Adat): masyarakat genelogi dan teritorial yang pada akhirnya memunculkan

wilayah adat dan wilayah administrasi negara; (2) Ter Haar: Obyek dan Subyek hak

ulayat dapat berakhir jika tidak terpenuhi 3 unsur (Masyarakat hukum adat,

wilayah adat, aturan yang ditaati secara terus menerus baik lisan maupun praktek

di dalam kehidupan.

3. Beberapa permasalahan pendaftaran tanah adat/ulayat, antara lain: tidak

akuratnya informasi mengenai riwayat tanah dan riwayat pemilikan dan/atau

penguasaan tanah oleh masyarakat adat, banyaknya terjadi kasus penyerobotan



dan klaim kepemilikan atas tanah, dan masih terdapat perbedaan pandangan

terkait wilayah adat dan wilayah administrasi.

4. Perlunya koordinasi lintas K/L di pusat untuk menyamakan persepsi peraturan dan

kebijakan ayng terkait dengan pengaturan tanah adat/ulayat sehingga pemda

mendapat acuan yang jelas dalam penetapan tanah adat/ulayat.

5. UU 23/2014 belum secara jelas mengamanatkan kepada OPD tertentu untuk

menangani terkait tanah adat/ulayat. Saat ini, masyarakat adat hanya dalam

konteks pemberdayaan masyarakat tetapi tidak terkait dengan pengakuan

kepemilikan tanah adat/ulayat. Kemendagri sudah menerbitkan Permendagri No.

52/2014 agar pemda dapat mengidentifikasi masyarakat adat.

6. Permen Agraria no. 5/1999 mengatur tanah adat/ulayat hanya dipetakan dan

tidak diterbitkan sertipikat. Keberadaan tanah adat/ulayat mirip dengan tanah

negara. Sedangkan untuk tanah komunal tidak diperlukan adanya pengakuan

tetapi dapat langsung didaftarkan dengan daftar nama.

7. Beberapa hal yang perlu diatur dalam peraturan terkait dengan tanah adat/ulayat,

antara lain:

- Perlu membedakan adanya asas kewenangan publik dan privat;

- Pada setiap lembar sertipikat hak atas tanah dapat ditulis atas nama

masyarakat dan ditulis tidak dapat diperjual-belikan;

- Dalam penentuan keberadaan masyakat adat, yang melakukan identifikasi

seharusnya masyarakat sendiri;

- Penetapan tidak harus Perda bisa berupa Pergub karena penyusunan Perda

terlalu mahal;

- Pelaksanaan pengukuhan tanah adat/ulayat dilakukan setelah penetapan

batas;

- Semua bidang tanah dipetakan tetapi tidak harus diterbitkan sertipikat hak

atas tanah;

- Tanah adat diberikan hak milik bersama tetapi tidak bisa diterbitkan hak

pengelolaan karena subyeknya berbeda. Hak pengelolaan merupakan hak

publik berupa hak menguasai negara berbeda dengan hak ulayat.

- Di atas tanah ulayat dengan perjnajian dapat diberi HGU dan Hak Pakai;



- Hak milik bersama bukan diberi tetapi sudah dimiliki sehingga perlu

pengakuan untuk menghormati hak adat.

8. Di Bali dikenal dengan dua desa yakni desa adat (desa pakraman) dan desa dinas

(desa administratif). Desa adat atau desa pakraman adalah kesatuan masyarakat

hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama

pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan

Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan

harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri (Pasal 1

nomor urut 4, Perda Provinsi Bali Nomor 3/2001 tentang Desa Pakraman). Jumlah

Desa Pakraman di Bali pada tahun 2016 mencapai 1.488 desa pakraman.

9. Unsur-unsur desa pakraman, yaitu: unsur parahyangan (tempat suci umat Hindu);

unsur pawongan (umat Hindu); unsur palemahan (tanah desa dan tanah pribadi).

Adapun tugas dan wewenang desa adat, antara lain:

- Melaksanakan pembangunan terutama dibidang keagamaan, kebudayaan;

- Mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya,

melestarikan, kebudayaan nasional (Pasal 5, Perda Provinsi Bali Nomor

3/2001 tentang Desa Pakraman)

- Sedangkan tugas dan wewenang desa dinas adalah menyelenggarakan

administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam konteks kehidupan

berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI. Berdasarkan data 2016,

Provinsi Bali terdiri atas 8 Kabupaten 1 Kota, 57 Kecamatan, 716

Desa/Kelurahan (desa dinas).

- Sebagai masyarakat hukum adat, desa adat atau desa pakraman memiliki:

wilayah (wewengkon), organisasi (prajuru), tata kelola (awig-awig), harta

kekayaan (duwe atau druwe desa), dan anggota yang terikat secara skala

(berdasarkan awig-awig) dan niskala (keyakinan Hindu/Pura Kayangan Tiga).

- Salah satu harta kekayaan desa adat di Bali berupa tanah desa, yang terdiri

atas: tanah pekarangan desa (PKD), tanah ayahan desa (AYDS), tanah laba

(laba desa dan laba pura), tanah lainnya, seperti: tanah lapang desa, pasar

desa, setra desa, telajakan desa, telajakan pura, telajakan setra, dll).



- Pendukung utama budaya Bali adalah desa adat atau desa pakraman, subak

(organisasi pengairan), dan dadya (organisasi kekerabatan).

- Melestarikan pendukung utama budaya Bali: desa adat dan tanah adat

(regulasi, pemberdayaan, dan pendampingan).

- Pelaksanaan PTSL agar diprioritaskan tanah ayahan desa (AYDS), tanah pura,

tanah laba (laba desa dan laba pura), tanah desa yang lainnya, seperti: tanah

lapang desa, pasar desa, setra desa, telajakan desa, telajakan pura, telajakan

setra, dll).

- PTSL terhadap tanah PKD (tegak desa), cukup atas nama desa adat setempat,

sedangkan penguasaan tanah PKD oleh krama desa, wajib menyesuaikan

dengan adat-istiadat (dresta atau awig-awig) desa adat setempat.

- Ciri-ciri desa Pakraman: satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup

masyarakat umat Hindu, wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, berhak

menguru rumah tangganya sendiri.

- Tanah milik desa pakraman terdiri atas: tanah milik/duwe pura, tanah desa

pakraman (komunal), dan desa pekarangan desa/ayahan desa (PKD/AYDS).

- Pendaftaran tanah desa pakraman:

o Tanah milik/duwe pura: disertipikatkan dengan pemegang haknya adalah

pura (berdasarkan SK Mendagri No. SK. 556/DJA/1986.

o Tanah milik desa pakraman (komunal): disertipikatkan atas nama Desa

Pakraman (berdasarkan SK Menteri Menteri ATR/Ka. BPN No. 276/Kep-

19.2/X/2017 tgl 23-10-2017).

o Tanah pekarangan desa ayahan desa (PKD/AYDS): disertipikatkan atas

nama Desa Pakraman (berdasarkan SK Menteri Menteri ATR/Ka. BPN No.

276/Kep-19.2/X/2017 tgl 23-10-2017). Sampai dengan Juli 2018 telah

diterbitkan sertipikat a.n Desa Pakraman sebanyak 65.247 bidang. Pada

kelompok subyek hak dicatat nama dan tempat kedudukan Desa

Pakraman. Pada kolom penunjuk dicatat nama warga Desa Pakraman

yang menempati/menguasai/menggarap tanah dimaksud serta

pembatasan peralihan dan pembebanan.



- Pemanfaatan tanah PKD/AYDS: Pemanfaatan Tanah Desa Pakraman dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan sistem bagi hasil atau sewa;

pemberian HGB atau Hak Pakai di atas hak milik Desa Pakraman keada pihak

ketiga; pembebanan terhadap HGB atau HP di atas Hak Milik Desa Pakraman

untuk akses permodalan.

10. Beberapa sistem kepemimpinan adat di Papua, yaitu:

- Sistem Kerajaan: pemimpin disebut raja (Fun/Kalana/Rat menurut bahasa

daerah di Raja Ampat dan Semenanjung Onin), contoh Kepulauan Raja

Ampat, Fak-Fak, dan Kaimana.

- Sistem Kepemimpinan Pria Berwibawa (Big man): kepemimpinan diperoleh

melalui pencapaian (achievment) berdasarkan kemampuan individual,

contoh: Suku Maybrat, Suku Imian, Suku Sawiat, Suku Muyu, Suku Naglum,

Suku Asmat, dan Suku Dani, Suku Mee.

- Sistem kepemimpinan keondoafian (Kepala Suku): kepemimpinan diperoleh

melalui pewarisan, contoh: Suku-suku di Sentani, Genyem, Yakari-Skouw, dan

Arso-Waris.

- Sistem Campuran: Kepemimpinan diperoleh melalui pewarisan maupun

pencapaian, contoh: Suku-suku di Yapen, Waropen, biak, Wandamen, dan

Maya.

11. Kondisi tanah adat/ulayat di Papua terdapat dua bentuk penguasaan:

- Tanah adat perorangan: dikuasai oleh perorangan dan/atau keluarga/marga;

haknya bersifat privat sehingga dapat didaftarkan dalam bentuk hak atas

tanah menurut UUPA (konversi); hubungan hukum antara subyek dan obyek

dapat terputus melalui perbuatan hukum atau peristiwa hukum; pada

umumnya bernilai ekonomis; penggunaan tanahnya sudah maju berbentuk

permukiman maupun kebun/ladang budidaya.

- Tanah ulayat: dikuasai secara komunal oleh suku/masyarakat hukum adat;

haknya bersifat publik sehingga tidak dapat didaftarkan dalam bentuk hak

atas tanah menurut UUPA (konversi); hubungan hukum antara subyek dan

obyek tidak dapat terputus seperti hubungan anak dan ibunya (konsep tanah



adalah ibu); pada umumnya belum bernilai ekonomis; penggunaan tanahnya

masih bersifat tradisional, tempat orang berburu dan mengambil hasil hutan.

12. Di provinsi Papua Barat terdapat dua wilayah adat, yaitu:

- Wilayah adat Domberai, meliputi: Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama,

Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawatan, Ayamru, Aifat, Aitinyo.

- Wilayah adat Bomberai: Fakfak, Kaimana, Kokonao.

- Hak wilayah adat Suku Arfak terdiri atas: Suku Arfak Meyah; Suku Arfak

Hatam; Suku Arfak Moile; Suku Arfak Sougb.

- Hukum waris adat suku Arfak:

o Sistem pewarisan yaitu secara individual artinya ahli waris memperoleh

hak atas warisan orang tuanya. Ada juga secara kolektif berarti seluruh

ahli waris mempunyai hak bersama-sama atas aset yang diwariskan.

o Proses pewarisan, ada dua yaitu: ketika pewaris masih hidup dengan

memberikan janji/pesan langsung, atau ketika sudah meninggal dan

dibagikan oleh anak tertua.

- Hukum tanah adat Suku Arfak:

o Hak ulayat: Hak yang diperoleh secara turun-temurun melalui pewarisan

pada keret/marga asli menurut ketentuan adat.

o Hak perseorangan yaitu hak peralihan dari hak ulayat menjadi hak milik

perseorangan dengan syarat harus diketahui oleh kepala keret/marga

dan harus membayar sejumlah uang disertai surat pelepasan atas hak

tanah dari kepala suku/kampong.

- Peradilan adat Suku Arfak:

o Sistem: ditunjuknya hakim adat berdasarkan pihak korban atas dasar

kualitas dan kewibawaan, lalu penentuan jumlah hakim yang bisa sampai

10 orang harus mampu menguasai Bahasa Suku Arfak dengan baik.

o Kewenangan: Mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dan

mencari solusi, hakim adat lalu memerintahkan pelaku membayar denda,

mendatangi pihak keluarga dari orang yang diduga pelaku dan

mendengar keterangan, menentukan tempat yang dipandang baik dalam

melaksanakan pembuktian.



o Alat bukti: alat yang dijadikan sebagai pembuktian suatu

delik/pelanggaran misalnya perselingkuhan menggunakan timah panas

yang ditempelkan di salah satu anggota badan dan pelanggaran

pembunuhan dengan cara menggunakan daun bayam yang dimasukan ke

dalam kayu yang berlubang kemudian tangan pelaku akan mengambil

daun tersebut. Jika terputus (daun atau tangannya) maka orang

tersebutlah pelakunya.

13. Kanwil BPN Papua Barat telah melakukan pemetaan hak komunal untuk kawasan

industri di Teluk Bintuni. Pendataan hak komunal dalam rangka pengembangan

investasi pada lokasi kawasan industri seluas 2.112 ha, yang terletak di Kampung

Onar Lama dan Onar Baru, Distrik Sumuri. Pengelolaan tanah ulayat di Papua

Barat erat kaitannya dengan sisi religi masyarakat.

14. Perlu ada kebijakan pengaturan hak masyarakat adat atas wilayah laut yang

selama ini belum ada pengaturannya.

15. Di Papua banyak kasus tanah pemerintah yang diklaim kembali oleh masyarakat

perlu ada upaya proteksinya.

b. Provinsi Sulawesi Selatan

1. Agenda pemerintah saat ini terkait dengan tanah adat/ulayat adalah menyusun

data base pemetaan tanah adat secara nasional dan menyusun kebijakan

manajemen tanah ulayat.

2. Tanah ulayat harus dikelola dengan baik agar menjadi living asset dan

menguraikan konflik tanah ulayat dengan pendekatan ekonomi dan pemerdayaan

masyarakat.

3. Saat ini sebagian besar tanah ulayat belum dimanfaatkan dengan optimal.

Pengelolaan tanah ulayat banyak diatur oleh UU sektoral dan pengaturan dalam

beberapa peraturan perundangan tersebut justru berbeda-beda.

4. Terdapat 26 UU yang mengatur mengenai tanah adat/ulayat, namun istilah dan

syarat pengakuan tanah adat/ulayat berbeda-beda. Tanah adat merupakan tanah

bekas hak milik adat yang administrasinya belum tuntas. Sedangkan tanah ulayat

merupakan tanah yang berada dalam wilayah masyarakat adat.



5. UUPA ayat 1 merupakan dasar tanah dapat diberikannya/dipunyai baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama orang lain. Saat ini ada sedang trend istilah tanah

komunal namun istilah tersebut tidak ada konsep dan dasar yang kuat. Pasal 2

UUPA dan penjelasannya yang menyatakan Negara menguasai bumi, air dan

ruang angkasa dapat diberikan kepada individu, badan hukum. Kekuasan Negara

berhenti untuk tanah hak dan tanah ulayat.

6. Permen 5/1999 yang menyatakan pengaturan hak ulayat berdimensi publik dan

perdata, sehingga didaftarkan dan dipetakan tetapi tidak diterbitkan sertipikat.

Sedangkan untuk yang berdimensi privat (farm dan keluarga) dapat diterbitkan

sertipikat. Hak ulayat bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam jangka

waktu tertentu, setelah jangka waktu habis harus dikembalikan kepada

masyarakat hukum adat.

7. Dalam penyusunan peraturan perlu adanya asas kewenangan publik dan privat.

Selain itu, penyusunan peraturan perundangan perlu disusun naskah akademis.

8. Hak milik bersama bukan diberi tetapi sudah dimiliki sehingga perlu pengakuan

untuk menghormati hak adat.

9. Pemda Kab. Bulu Kumba sudah menetapkan Perda tentang masyarakat adat

Kajang pada tahun 2006. Namun terdapat tanah yang sudah diterbitkan HGU yang

masuk dalam wilayah adat Kajang sehingga banyak masyarakat hukum Kajang

yang mengklaim agar tanah yang dikuasai HGU dikembalikan kepada masyarakat

Kajang.

10. Tanah adat tidak sama dengan tanah negara sehingga perlu dipisahkan. Untuk itu,

perlu pengukuran ulang tanah masyarakat hukum adat Suku Kajang. Tanah suku

Kajang bukan termasuk tanah Negara.

11. Perpanjangan HGU pada harus sesuai dengan persetujuan batas adat.

12. Perlu penetapan subyek dan obyek serta pemetaan wilayah adat penting

dilakukan.

13. Penetapan tanah adat/ulayat dilakukan untuk wilayah sebagai preservasi karena

selamanya akan ditetapkan sebagai tanah adat/ulayat sebagaimana tanah adat

Badui. Sedangkan untuk wilayah yang tidak sebagai preservasi dapat ditetapkan

sebagai tanah komunal (bersama).



14. Tanah adat/ulayat tidak diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

15. Penetapan tanah adat perlu dilakukan batas terluar yang kemudian didaftarkan ke

BPN.

16. Perlu menyiapkan rancangan Peraturan Menteri ATR/BPN ruang di atas tanah,

ruang bawah tanah dan ruang di atas air. Dasar pengaturannya Pasal 4 UUPA yang

menyatakan sekedar diperlukan dan berhubungan dengan di atas tanah. Hal ini

diperlukan untuk pengaturan ruang di bawah tanah dan di atas tanah yang sudah

banyak terjadi seperti di lapangan Karebosi.

Terkait dengan usulan perubahan peraturan perundangan tanah adat/ulayat, pada

tahun 2018, Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional memberikan beberapa hal,

antara lain:

• Perlu mencabut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.9/2015 tentang Tata Cara

Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang

Berada Dalam Kawasan Tertentu yang sudah direvisi dengan Peraturan Menteri

ATR/Kepala BPN No.10/2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

karena menyebabkan ketidakjelasan mengenai pengertian Hak Ulayat, unsur-unsur

adanya Hak Ulayat, dan penentuan masih ada atau tidaknya Hak Ulayat, serta

ketentuan pengaturan tanah adat/ulayat.

• Beberapa peraturan perundangan yang terkait tanah adat/ulayat, secara umum mirip

dengan Permen Agraria 5/1999 (yang dicabut dengan Permen ATR/BPN No. 9/2015),

mengenai syarat pengakuan keberadaan tanah adat/ulayat sebagai berikut: (i)

Masyarakat hukum adat/ulayat, terdapat sekelompok orang yang masih merasa

terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan

hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan

tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; (ii) Tanah adat/ulayat, terdapat tanah

ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum

tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; (iii) Aturan

hukum adat/ulayat, terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan



dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan

hukum tersebut.

• Perlu membedakan pengertian Hak Ulayat dengan Hak Komunal. Hak komunal tidak

dapat menggantikan hak ulayat, karena terdapat perbedaan makna dan konsep yang

mendasar. Hak komunal sebagai hak milik bersama merupakan hak keperdataan yang

bersifat privat. Sedangkan hak ulayat adalah bentuk hak publik yang merupakan hak

kesatuan masyarakat hukum adat. Jika hak komunal dipersamakan sebagai hak

bersama masyarakat hukum adat yang seluas definisi hak ulayat, dan dapat

dikeluarkan sertifikatnya, maka pemberian hak tersebut merupakan bentuk

‘privatisasi’ hak publik yang dapat membahayakan eksistensi masyarakat adat

bersangkutan.

• Hak komunal perlu diatur dalam peraturan perundangan setingkat undang-undang

karena menyangkut hak keperdataan.

3. Terlaksananya sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan

Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan dilaksanakan melalui rekonstruksi dan

perapatan batas kawasan hutan yang sudah memiliki SK penetapan oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memberikan kepastian hukum terutama pada

wilayah yang berbatasan pada kawasan hutan. Kegiatan tersebut akan dipetakan pada skala

kadastral (skala 1:5.000) dan diintegrasikan kedalam sistem Geo-KKP Kementerian ATR/BPN.

Hal ini dilakukan agar skalanya sama dengan peta pendaftaran tanah.

Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian

hukum hak atas tanah sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik kepada berbagai

stakeholder terkait. Bagi BPN dapat lebih jelas batas kawasan hutan dan non hutan sehingga

dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah dapat lebih terjamin. Bagi KLHK dapat

merekonstruksi kembali wilayah hutan yang sudah ditetapkan batasnya sehingga dapat

memetakan potensi perambahan kawasan hutan. mengurangi deforestasi hutan. Bagi

pemerintah daerah (Pemda) akan lebih pasti dalam penetapan rencana tata ruang wilayah.

Serta bagi masyarakat akan mendapatkan jaminan kepastian hukum atas sertipikat hak

tanah yang dimiliki.



Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan mulai dilakukan tahun 2017 oleh

Kementerian ATR/BPN dengan melibatkan Kementerian LHK, BIG dan Kementerian

PPN/Bappenas, namun banyak stakeholder yang belum memahami konsep dan tujuan

kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan yang menjadi salah satu kondisi prasyarat

dalam kebijakan RPJMN 2015-2019 bidang pertanahan. Oleh sebab itu dilaksanakan juga

kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder

mengenai kegiatan rekonstruksi dan perapatan batas kawasan hutan pada skala kadastral

serta upaya-upaya koordinasi agar pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan sosialisasi idealnya dilakukan pada semua provinsi dan kabupaten/kota

sehingga semua pihak memahami peran masing-masing, namun mengingat keterbatasan

alokasi anggaran maka pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan di Provinsi Jawa Tengah

pada tanggal 24 Mei 2018 dan Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Mei 2018.

Sosialisasi di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam forum Rapat Koordinasi

Pelaksanaan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan Daerah Jawa Tengah yang diselenggarakan

oleh Kementerian ATR/BPN. Beberapa SKPD yang hadir pada kegiatan sosialisasi di Provinsi

Jawa Tengah antara lain: BPN Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani, BPKH Wilayah XI,

Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian LHK. Beberapa hal yang menjadi catatan

dalam pelaksanaan sosialisasi di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kementerian ATR/BPN sebagai

instansi yang melakukan penerbitan sertifikat saat ini mengalami masalah yaitu terdapat

banyak kasus terbitnya sertifikat dalam kawasan hutan yang bertentangan dengan

peraturan bidang kehutanan yang diakibatkan oleh belum jelasnya batas kawasan hutan.

Peran serta masyarakat dalam proses perapatan batas kawasan hutan sangat diperlukan

untuk memberikan tambahan informasi mengenai batas kawasan dan mempercepat proses

pendaftaran tanah. Rencana pelaksanaan perapatan batas kawasan hutan di Provinsi Jawa

Tengah dilakukan pada 6 (enam) lokasi kawasan hutan yang sudah ditetapkan melalui SK

Menteri LHK, yaitu Ambarawa, Magelang, Semarang Timur, Wonogiri, Tahura Ngargoyoso,

dan Tuder.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penerbitan sertifikat

dalam kawasan hutan, yaitu: (i) Kementerian ATR/BPN dapat meminta pendampingan dari

Perum Perhutani terkait detail batas kawasan hutan karena BPKH belum tentu mengetahui



update yang terjadi di lapangan dan (ii) KLHK dapat melakukan sosialisasi batas kawasan

hutan kepada perangkat desa di lokasi kawasan hutan tersebut, sehingga dalam proses

sertifikasi perangkat desa dapat membantu menjelaskan batas hutan di lapangan.

a. Provinsi Jawa Tengah

Sosialisasi di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam forum Rapat Koordinasi

Pelaksanaan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan Daerah Jawa Tengah yang diselenggarakan

oleh Kementerian ATR/BPN. Beberapa SKPD yang hadir pada kegiatan sosialisasi di Provinsi

Jawa Tengah antara lain: BPN Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani, BPKH Wilayah XI,

Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian LHK. Beberapa hal yang menjadi catatan

dalam pelaksanaan sosialisasi di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kementerian ATR/BPN sebagai

instansi yang melakukan penerbitan sertifikat saat ini mengalami masalah yaitu terdapat

banyak kasus terbitnya sertifikat dalam kawasan hutan yang bertentangan dengan

peraturan bidang kehutanan yang diakibatkan oleh belum jelasnya batas kawasan hutan.

Peran serta masyarakat dalam proses perapatan batas kawasan hutan sangat diperlukan

untuk memberikan tambahan informasi mengenai batas kawasan dan mempercepat proses

pendaftaran tanah. Rencana pelaksanaan perapatan batas kawasan hutan di Provinsi Jawa

Tengah dilakukan pada 6 (enam) lokasi kawasan hutan yang sudah ditetapkan melalui SK

Menteri LHK, yaitu Ambarawa, Magelang, Semarang Timur, Wonogiri, Tahura Ngargoyoso,

dan Tuder.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penerbitan sertifikat

dalam kawasan hutan, yaitu: (i) Kementerian ATR/BPN dapat meminta pendampingan dari

Perum Perhutani terkait detail batas kawasan hutan karena BPKH belum tentu mengetahui

update yang terjadi di lapangan dan (ii) KLHK dapat melakukan sosialisasi batas kawasan

hutan kepada perangkat desa di lokasi kawasan hutan tersebut, sehingga dalam proses

sertifikasi perangkat desa dapat membantu menjelaskan batas hutan di lapangan.

b. Provinsi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan publikasi tata batas kawasan hutan salah satunya di

Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan sosialisasi di kalimantan Selatan dilakukan pada

tanggal 31 Mei 2018 dengan turut mengundang beberapa perwakilan Kantor Pertanahan di

Provinsi Kalimantan Selatan antara lain, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Kantah



Kota Banjarmasin, Kantah Kota Banjarbaru, Kantah Kabupaten Banjar, Kantah Kabupaten

Tanah Laut, Kantah Kabupaten Barito Kuala. Instansi pusat yang hadir adalah Direktorat

Pengukuran dan Pemetaan Dasar – Kementerian ATR/BPN, dan Direktorat Tata Ruang dan

Pertanahan Bappenas. Salah satu isu strategis dalam RPJMN 2015-2019 bidang pertanahan

adalah jaminan kepastian hukum hak atas tanah, dengan arah kebijakan membangun sistem

pendaftaran tanah publikasi positif. Salah satu strategi dari arah kebijakan system

pendaftaran tanah publikasi positif adalah kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan pada

skala pendaftaran tanah (kadastral 1:5.000) yang terintegrasi dalam sistem pendaftaran

tanah di Kementerian ATR/BPN. Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan hanya

dilakukan pada wilayah yang sudah memiliki SK Menteri Kehutanan. Tujuan hanya pada

wilayah yang sudah memiliki SK Menteri Kehutanan adalah agar ada kepastian lokasi

wilayah hutan. Pada tahun 2018 akan dilakukan revisi batas kawasan hutan untuk TORA

sebagai salah satu implikasi dari Perpres 88 tahun 2017, Kanwil BPN Kalimantan Selatan

disarankan untuk menunggu terlebih dahulu SK penetapan baru dari KLHK, baru

mengusulkan perubahan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan perapatan batas kawasan

hutan Kanwil BPN Kalimantan Selatan mengusulkan untuk menggunakan peralatan dan

standar yang sama dengan KLHK ketika akan melakukan kegiatan tata batas kawasan hutan

yang dilakukan secara bersama dengan Kementerian ATR/BPN maupun ketika proses

penetapan kawasan hutan secara mandiri oleh KLHK. Kegiatan Perapatan Batas Kawasan

Hutan tahun 2018 tidak lagi menggunakan buffer sepanjang 100 Meter yang digunakan

pada tahun 2017, hal ini bertujuan untuk dapat melihat kondisi batas kawasan hutan (obyek

yang teridentifikasi) apabila berada lebih dari 100 M, sehingga apabila ada permasalahan

yang muncul namun jaraknya lebih dari 100 Meter masih dapat dicatat oleh tim. Kegiatan

Perapatan Batas Kawasan Hutan dilakukan tidak untuk menyelesaikan permasalahan yang

muncul dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun hanya untuk melakukan inventarisasi

kondisi permasalahan tersebut. Penyelesaian permasalahan tersebut menjadi kewenangan

dari Kemenerian LHK.

c. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lokasi pelaksanaan pilot project publikasi

tata batas kawasan hutan pada Tahun Anggaran 2018. Publikasi tata batas kawasan hutan di



Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di kawasan hutan Sedayulawas, Kabupaten Lamongan dan

dikerjakan oleh pihak ketiga. Data awal pemetaan batas hutan mengacu pada Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3090/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 seluas

13.013,52 Ha dan terletak di antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten

Lamongan, dan Kabupaten Gresik. Konsultan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan tata

batas menyampaikan bahwa kegiatan tata batas Hutan Sedayulawas telah selesai pada

tanggal 27 Oktober 2018.

Pada tanggal 6-9 November 2018, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi

Geospasial (BIG), dan KPH Kabupaten Tuban melakukan kegiatan supervisi batas kawasan

Hutan Sedayulawas untuk melihat hasil pelaksanaan hingga kendala di lapangan. Hasil

supervisi menemukan bahwa terdapat perbedaan luas kawasan hutan antara SK Menhut

dengan hasil pengukuran di lapangan, yaitu 13.800 Ha (SK Menhut seluas 13.013,52 Ha).

Di samping hal tersebut, terdapat catatan lain dalam kegiatan supervisi, antara lain 1)

Jumlah tugu perapatan batas pada lokasi ada sebanyak 984 titik TBK dan 676 titik STK; dan

2) Di dalam kawasan hutan ditemukan tugu batas hak pengelolaan oleh PT Pertamina dan

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Meskipun demikian, secara umum, masyarakat sekitar

kawasan hutan sudah menyadari dan mengakui batas hutan maupun kewenangan dalam

pemanfaatan dan penggunaan hutan. Sementara itu, secara umum tidak ditemukan adanya

kendala, baik teknis maupun faktor alam. Adapun kendala hanya saat pemasangan tugu

batas ke dalam tanah karena terhalang oleh batuan keras dan memanjang di bawah lapisan

tanah pada beberapa titik.

Berdasarkan hasil supervisi kegiatan publikasi tata batas kawasan Hutan Sedayulawas,

Kabupaten Lamongan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas

memberikan beberapa saran dan tindak lanjut ke depannya. Saran dan tindak lanjut

tersebut, antara lain 1) Direktorat Kehutanan Bappenas perlu melakukan koordinasi dengan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merevisi lokasi batas kawasan Hutan

Sedayulawas yang berada dalam SK Menhut sesuai dengan hasil pengukuran; dan 2)

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian ATR/BPN perlu menyampaikan



seluruh hasil pelaksanaan kegiatan perapatan batas kawasan hutan TA. 2018 untuk 14 lokasi

lainnya kepada Bappenas.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan pada beberapa lokasi kawasan hutan di beberapa

provinsi yang telah diterbitkan SK Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK. Pada tahun

2017 telah dilakukan kegiatan Pilot Project Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan yang

dilakukan di 3 (tiga) provinsi (dengan 4 kawasan hutan) meliputi Provinsi Jawa Barat

(kawasan hutan Gunung Ciburial), Provinsi Bangka Belitung (kawasan hutan Pantai Rebo dan

Gunung Mangkol), dan Provinsi Bali (kawasan hutan Yeh Ayah). Pengukuran batas kawasan

hutan dalam skala kadastral mencapai 1,303 km.

Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Bukit Rebo (Provinsi

Kawasan Hutan Lindung Yeh Ayeh

Kawasan Hutan Gunung Ciburial (Provinsi Jawa Barat)



Pada tahun 2018 kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan dilakukan pada

beberapa lokasi kawasan hutan yaitu (i) Kawasan Hutan Tangkuban Perahu terletak di

Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat seluas 1.548,79

Hektar; (ii) Kawasan Tahura Banten dengan luas sebesar 1.595,90; (iii) Kawasan Hutan

“Bantul” yang berlokasi di Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta seluas 1.023,36 Hektar dengan

panjang keliling 67 km; (iv) Kawasan Hutan Kulon Progo seluas 858,40 Hektar yang terletak

di Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DI Yogyakarta dengan panjang keliling 48 km; (v)

Kawasan Hutan Ambarawa Provinsi Jawa Tengah seluas 5.921,22 hektar; (vi) Kawasan Hutan

Tahura Bunder seluas 615,90 Hektar yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DI

Yogyakarta; (vii) Kawasan Hutan di Ngargoyoso seluas 231,30 Hektar yang terletak di

Provinsi Jawa Tengah; (viii) Kawasan Hutan Magelang seluas 3.705,40 Hektar (1126 Tugu),

terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; (ix) Kawasan Hutan Cibereum

Provinsi Jawa Barat; (x) Kawasan Hutan Wonogiri seluas 20.023,84 Hektar, terletak di

Provinsi Jawa Tengah; (xi) Kawasan Hutan Gunung Kidul seluas 3.360 Hektar yang terletak di

Provinsi DI Yogyakarta; (xii) Kawasan Hutan Karang Bolong seluas 4.018,35 Hektar yang

terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; (xiii) Kawasan Hutan Tahura Djuanda

seluas 528,393 Hektar terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat; (xiv)

Kawasan Hutan di Tahura R. Soeryo seluas 27.868,30 Hektar terletak di Provinsi Jawa Timur;

(xv) Kawasan Hutan Sedayulawas seluas 13.013,52 Hektar yang terletak di Kabupaten

Lamongan Provinsi Jawa Timur.

Kawasan Hutan Tangkuban Perahu (Provinsi Jawa Barat)

Kawasan Hutan Magelang (Provinsi Jawa Tengah)



Tindaklanjut yang harus dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan tata batas kawasan

hutan yaitu integrasi dalam sistem Geo-KKP dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan

publikasi tata batas kawasan hutan. Integrasi hasil kegiatan tata batas kawasan hutan dalam

sistem Geo-KKP saat ini belum dapat dilakukan karena masih menunggu

legalisasi/penetapan hasil pengukuran batas kawasan hutan oleh Kementerian LHK.

Pedoman teknis pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan nantinya akan disepakati

bersama untuk dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tata batas kawasan hutan

pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018 telah disusun konsep awal pedoman teknis

pelaksanaan publikasi tata batas kawasn hutan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5

Pedoman Penyelesaian Tipologi Permasalahan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan dalam Skala Pendaftaran Tanah (1:5.000)

TIPOLOGI PERMASALAHAN

PENJELASAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Perbedaan titik antara SK Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri

Kegiatan perapatan batas dilakukan pada kawasan hutan yang telah memiliki SK Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK. Kementerian ATR/BPN menggunakan

Pembaharuan/revisi SK Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK sesuai

Kawasan Hutan Bantul (Provinsi D.I.Yogyakarta)

Kawasan Hutan Cibereum (Provinsi Jawa Barat)





LHK dengan lokasi di lapangan yang disetujui oleh BPKH

data lampiran SK Penetapan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perapatan batas, namun saat pelaksanaan (bersama KLHK) kondisi di lapangan berbeda dengan data pada lampiran SK Penetapan

kondisi lapangan

Penolakan dari DPRD dan masyarakat terhadap kegiatan perapatan batas kawasan hutan

Batas kawasan hutan masih belum jelas saat sebelum kegiatan perapatan, sehingga DPRP dan masyarakat menuntut penyelesaian batas hutan yang jelas sebelum dilakukan kegiatan perapatan

Menjelaskan/mensosialisasikan batas kawasan hutan kepada DPRD dan masyarakat sekitar sehingga kegiatan perapatan dapat berjalan

Hasil perapatan batas kawasan hutan belum masuk dalam sistem Geo-KKP Kementerian ATR/BPN

Hasil kegiatan perapatan batas kawasan hutan seharusnya di input dalam sistem Geo-KKP sehingga dalam proses sertifikasi pegawai BPN mengetahui batas kawasan hutan dalam skala pendaftaran tanah (1:5.000) untuk meminimalisir terjadinya penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam kawasan hutan

- Revisi SK Penetapan Kawasan Hutan menyesuaikan dengan hasil kegiatan perapatan batas pada skala pendaftaran tanah (1:5.000) yang dilakukan bersama antara Kementerian LHK dengan Kementerian ATR/BPN

- Melakukan input dalam sistem Geo-KKP batas kawasan hutan berdasarkan SK Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK yang telah diperbaharui

Terdapat kawasan permukiman dalam kawasan hutan

Pada saat pelaksanaan perapatan batas di lapangan terdapat permukiman dalam kawasan hutan, dengan kondisi masyarakat yang sudah menyadari batas hutan maupun kewenangan dalam pemanfaatan

Penyelesaian oleh Kementerian LHK terkait status kawasan permukiman untuk





penggunaan hutan memperjelas batas kawasan hutan

Kesulitan memasang patok tugu batas

Patok tugu batas sulit ditanam akibat lapisan batuan di bawah permukaan tanah

…

Akses sulit dan terbatas menuju titik batas kawasan hutan

Beberapa titik batas kawasan hutan berada pada topografi yang relatif terjal seperti tebing galian pasir yang sulit dijangkau, sehingga menghambat proses pembuatan tugu perapatan batas kawasan hutan

…

4.1.2 Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform

Reforma agraria merupakan salah satu kebijakan yang diamanatkan dalam nawacita

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pelaksanaan reforma agraria

dilakukan sebagai salah satu upaya dalam penataan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan

dan penggunaan tanah untuk menghadapi isu pengelolaan pertanahan yaitu ketimpangan

pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah.

Dalam arti sempit, reforma agraria dilakukan melalui redistribusi tanah dan sertipikasi

tanah serta program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat penerima

aset tanah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa peraturan

perundangan yang mengamanatkan pelaksanaan reforma agraria antara lain UUD 1945

Pasal 33 ayat 3, UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), TAP

MPR No. IX/2001 yang menyatakan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk

kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah

antara lain: pasca redistribusi tanah belum disertai dengan pemberian akses sumber daya

yang cukup kepada masyarakat, data rencana pelepasan kawasan hutan sebagai tanah

obyek reforma agraria (TORA) belum tersedia dengan baik, pelaksanaan reforma agraria

belum dipahami secara baik oleh semua sektor terkait baik di pusat maupun di daerah.

Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi antar sektor terkait dalam menyiapkan TORA

dan menyiapkan access reform (program pemberdayaan masyarakat).

Beberapa stakeholder terkait reforma agraria yang tergabung dalam Tim Koordinasi

Strategis Reforma Agraria antara lain: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan



Pertanahan Nasional; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah; Pemerintah Daerah (provinsi/kab/kota); beberapa unit kerja di

lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas.

A. Rencana

Dalam Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform, Tim Koordinasi Strategis

Reforma Agraria pada tahun anggaran 2018 telah menetapkan beberapa target kegiatan

sebagai berikut:

1. Terselenggaranya sosialisasi pelaksanaan reforma agraria.

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria.

3. Koordinasi sertipikasi tanah transmigrasi

4. Koordinasi Penyelesaian Perpres Reforma Agraria

B. Capaian

Pelaksanaan kegiatan koordinasi yang telah dilakukan pada tahun 2018 menghasilkan

beberapa pencapaian sebagai berikut:

1. Sosialisasi Reforma Agraria

Reforma Agraria merupakan salah satu janji presiden dalam Nawacita dan RPJMN

2015-2019 dengan target sebesar 9 Juta Ha. Pelaksanaan reforma agraria meliputi asset

reform dan access reform. Asset reform dilakukan melalui kegiatan redistribusi tanah dan

legalisasi (sertipikasi) aset tanah. Pelaksanaan access reform dilakukan oleh K/L terkait dan

pemerintah daerah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan reforma

agraria diharapkan masyarakat yang mendapatkan bantuan sertifikat ha katas tanah dapat

meningkat kesejahteraannya dengan bantuan dari K/L dan memiliki tanah yang sudah

bersertifkat. Dalam RKP 2019 sebagian besar kegiatan bidang pertanahan berada di

Kegiatan Prioritas (KP) Pelaksanaan Reforma Agraria, yang termasuk dalam Prioritas

Nasional (PN) Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan

Pelayanan Dasar dan termasuk dalam Program Prioritas (PP) Percepatan Pengurangan

Kemiskinan.



Sebagai salah satu janji presiden dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019, maka

Reforma Agraria perlu disosialisasikan kepada stakeholder terkait, baik pusat dan daerah

Sosialisasi dilakukan karena selama ini masih banyak stakeholder baik pusat dan daerah

belum memahami dengan benar mengenai maksud kegiatan reforma agraria. Beberapa hal

yang masuk dalam bahan sosialisasi tersebut antara lain adalah: program prioritas dan

masing-masing kegiatan prioritasnya; konsep reforma agraria; skema pembagian target

reforma agraria; skema koordinasi lokasi pelaksanaan reforma agraria (aset mengikuti akses

dan akses mengikuti aset); tabel kendali skema pelaksanaan kegiatan; pembagian peran

masing-masing pihak dalam pelaksanaan reforma agraria; tabel kendali capaian pelaksanaan

kegiatan. Pada tahun 2018 Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah

melaksanakan kegiatan sosialisasi reforma agraria di beberapa daerah meliputi:

a. Sosialiasi Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Barat

Pelaksanaan Sosialisasi Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan

pada tanggal 18 April 2018. OPD yang hadir dalam acara tersebut antara lain

adalah Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas

Kehutanan, Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat,

Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan dari Pemerintah Pusat yang

hadir adalah Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN, Direktorat

Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Kementerian Dalam Negeri, dan

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Pelaksanaan reforma agraria

di Provinsi Sulawesi Barat secara ideal belum berjalan dengan baik, salah satu

penyebabnya adalah kurang baiknya koordinasi antara Kanwil BPN dengan Dinas

di daerah. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkan

sertifikat yang didapatkan dari program pemerintah dengan baik, terutama

untuk menambah modal usaha. Fase pemberdayaan masyarakat menjadi

masalah dan kendala yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah,

setelah dilakukan sertifikasi oleh BPN. Harus dilakukan koordinasi antara

pemerintah daerah dan pengusaha untuk memotong rantai distribusi. Selain itu

pemerintah daerah harus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk fase

produksi maupun pasca produksi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah



produk tersebut. Masyarakat, baik petani maupun nelayan dapat membentuk

koperasi atau gapoktan sehingga memberikan kemudahan untuk mendapatkan

bantuan perbankan.

b. Sosialisasi Reforma Agraria di Provinsi Riau

Sosialisasi di Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2018, beberapa SKPD

yang hadir pada kegiatan sosialisasi antara lain: BPN Provinsi Riau, Bappeda,

BPKH, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian

ATR/BPN. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan sosialisasi di

Provinsi Riau yaitu pola pikir masyarakat menjadi salah satu kunci dalam

keberhasilan pelaksanaan reforma agraria, faktanya di Riau saat ini banyak

masyarakat yang tidak ingin melakukan sertifikasi terhadap tanah yang dimiliki.

Legalisasi tanah transmigrasi banyak terkendala dalam penerbitan SK HPL yang

merupakan kelalaian masa lalu, Kementerian Desa PDTT diharapkan dapat

melakukan fasilitasi dalam penyelesaian kendala tersebut. SKPD di Provinsi Riau

belum melakukan upaya optimal dalam membantu pelaksanaan reforma agraria

yang terkendala akibat RPJMD saat ini belum mengakomodir 9 sub-urusan

pertanahan di daerah (turunan UU 23/2014), sehingga kegiatan pertanahan

sangat minim yang dapat dilakukan daerah termasuk membantu koordinasi

asset dan akses reform. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat

dalam mensukseskan reforma agraria yang merupakan salah satu janji presiden

saat ini yaitu dengan membentuk gugus tugas pada level pusat, provinsi dan

kabupaten/kota. Gugus tugas dibentuk dengan tujuan untuk membantu

penanganan dan strategi yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan reforma

agraria yang memiliki tujuan utama yaitu mengurangi ketimpangan dan

kemiskinan di Indonesia. Pembentukan gugus tugas pada level provinsi

dilakukan tahun 2018 dan status saat ini gugus tugas pada Provinsi Riau sudah

terbentuk. Pembentukan gugus tugas reforma agraria level kabupaten/kota

direncanakan akan dibentuk pada tahun 2019. Dengan terbentuknya gugus

tugas reforma agraria pada level provinsi dan kabupaten/kota diharapkan



masalah/kendala dalam perlaksanaan reforma agraria di Provinsi Riau dapat

segera terselesaikan.

c. Sosialisasi Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan sosialisasi reforma agraria di provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada

tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di Kanwil Provinsi Jawa Barat dengan

dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Bappeda

Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman dan Pangan Jawa Barat, Dinas Kelautan

Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian, Dinas KUKM, dan Jajaran Kanwil BPN

Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat Reforma agraria telah di

koordinasikan dengan dibentuknya gugus tugas melalui Surat Keputusan

Gubernur nomor 590.05/KEP360/2018. Pembentukan gugus tugas tersebut juga

telah di koordinasikan dengan pertemuan seluruh anggota tim pada bulan mei

2018. Tim gugus tugas yang telah dibentuk di Provinsi Jawa Barat diharapkan

dapat melakukan sosial mapping untuk pemberdayaan bersinergi dengan

kegiatan IP4T. Selain itu pelaksanaan reforma agraria dapat disinergikan dengan

program keluarga harapan dan LP2B. Dalam pelaksanaan reforma agrarian

diperlukan keterbukaan dan pertukaran data dan informasi antar sektor, karena

reforma agraria merupakan kegiatan lintas sektor sehingga keterbukaan data

dan informasi menjadi penting, terutama data spasial 1:5000 sehingga dapat

terinformasi wilayah mana saja yang telah mendapatkan program RA. Beberapa

hal penting yang didapatkan dari sosialisasi Reforma Agraria di Provinsi Jawa

Barat meliputi:

1. Tahun 2019 Kanwil Jawa Barat mentargetkan untuk membentuk beberapa

gugus tugas di kabupaten kota sehingga pelaksanaan reforma agraria bisa

dilaksanakan dengan lebih baik.

2. Sebagian tanah di jawa barat sudah dikuasai masyarakat walaupun belum

bersertipikat, sehingga memudahkan dalam penentuan subjek dan objek

reforma agraria.

3. Jawa barat memiliki banyak potensi untuk pelaksanaan reforma agraria

karena banyak memiliki sentra industri kerajinan maupun peternakan.



Potensi tersebut sangat baik apabila dikoordinasikan untuk masuk dalam

bagian program gugus tugas.

4. Kanwil Jawa Barat berharap agar data sensus penduduk dapat disinkronkan

dengan basis data refroma agraria sehingga dapat terpetakan dengan baik.

5. Di daerah terdapat pokja PTSL, sebaiknya gugus tugas dan pokja PTSL

disatukan karena memiliki tugas dan fungsi yang relatif sama.

6. Tahun 2018 terdapat 10 lokasi program pasca legalisasi asset, namun

terdapat hambatan dalam pelaksanaan gugus tugas karena ketua pokjanya

adalah Sekda. Sedangkan tidak memungkinkan SK ditandatangani kanwil

karena merupakan pekerjaan lintas sektor.

7. Telah dilakukan sosial mapping di garut tepatnya desa Cibunar, namun

setelah dilakukan masyarakat ternyata tidak membutuhkan modal, namun

membutuhkan sarana prasarana berupa pembangunan embung. Tanah

masyarakat telah ditetapkan sebagai LP2B namun kondisi tanah

memprihatinkan karena kering saat kemarau, sehingga tanah kurang

produktif.

8. Sampai dengan tahun 2017 untuk sektor KUKM telah tercapai sertipikasi

tanah 21000 bidang, dan target 2018 yaitu 5000 bidang dengan lokasi yang

sporadis. Namun terdapat permasalahan dimana tanah yang sudah

disertipikatkan dijual kepada perusahaan dan warga memilih untuk menjadi

buruh di tanah mereka sendiri.

9. Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat menyampaikan permohonan

perhatian oleh Kanwil BPN untuk sertipikasi tanah nelayan. Hasil dari

pelayanan sertipikasi pada 671 bidang nelayan, tanahnya telah diagunkan

untuk penambahan modal sebesar 16 M.

10. Pelaksanaan reforma agraria di Jawa Barat diharapkan bias meningkatkan

EODB mengingat saat ini peringkat EODB Indonesia tertinggal jauh dari

Negara lain.



REFORMA AGRARIA (9 Juta Ha)

LEGALISASI ASET (4,5 Juta Ha)

REDISTRIBUSI TANAH (4,5 Juta Ha)

HGU Habis dan Tanah Terlantar

(0,4 Juta Ha)

Pelepasan Kawasan Hutan

(4,1 Juta Ha)

Tanah Transmigrasi

yg Belum Bersertipikat (0,6

Juta Ha)

Sertipikasi tanah (PRONA, Lintas

sektor) (3,9 Juta Ha)

2. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Reforma Agraria Nasional Tahun 2018

Reforma Agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskin (terutama petani). Reforma agraria dilaksanakan melalui pemberian Asset Reform

dan Access Reform. Secara nasional dalam RPJMN 2015-2019, reforma agraria ditargetkan

sebesar 9 juta hektar yang terdiri atas: (i) legalisasi aset sebesar 4,5 juta hektar dan (ii)

redistribusi tanah sebesar 4,5 juta hektar. Tanah-tanah tersebut diredistribusikan kepada

masyarakat miskin terutama petani yang tidak memiliki tanah (landless). Secara umum

skema reforma agraria dapat digambarkan sebagai berikut.

Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 4.5 Target Reforma Agraria dalam RPJMN 2015-2019

Hingga tahun 2018 pelaksanaan reforma agraria melalui kegiatan legalisasi aset dan

redistribusi tanah (tidak termasuk pelepasan kawasan hutan) telah mencapai sekitar

3.571.281 Ha Dengan data detail sebagai berikut:

Tabel 4.6 Capaian Legalisasi Aset dan Redistribusi Aset

No Indikator Capaian Jumlah (Ha) Persentase (%)

I Legalisasi Aset 1 Tanah Transmigrasi 32.859 Ha 5% 2 PRONA, Lintor 2.273.474 Ha 58%

II Redistribusi Tanah



1 HGU Habis dan Tanah Terlantar 270.237 Ha 67% 2 Pelepasan Kawasan Hutan 994.761** 23.4%

Total Capaian 3.571.281 Ha Rata-rata Persentase Capaian 39.68%

Sumber: Kementerian ATR/BPN, Oktober 2018

** Tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan tersebut hingga saat ini baru dalam proses inventarisasi dan diharapkan dapat segera ditetapkan melalui SK Menteri LHK sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah.

Dengan demikian, target kegiatan reforma agraria 9 juta hektar nampaknya akan sulit

terselesaikan pada akhir tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh terlalu besarnya beban target

pemerintah 2019 untuk menyelesaikan target reforma agraria, yaitu sekitar 5.428.719 Ha

pada 2019 dari total target RPJMN 2015-2019 sebesar 9 Juta Ha. Terdapat beberapa kendala

yang dihadapi dalam realisasi pelaksanaan kegiatan reforma agraria, antara lain:

• Beberapa Kanwil/Kantah BPN masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) juru

ukur pertanahan untuk melaksanakan target sertipikasi tanah yang cukup besar (9 juta

Ha).

• Koordinasi antar K/L dalam pelaksanaan reforma agraria terkait penyediaan data

obyek maupun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat belum berjalan

dengan baik

• Sumber TORA dari pelepasan kawasan hutan belum serta merta dapat menjadi obyek

redistribusi tanah.

Selain itu beberapa catatan atas pelaksanaan reforma agraria hingga saat ini adalah:

• Capaian pelaksanaan reforma agraria belum dapat disajikan secara spasial, sebab

lokasi kegiatan belum terdefinisi secara pasti. Dengan demikian, data dan informasi

capaian pelaksanaan RA masih dalam bentuk tabular.

• Belum ada data capaian persandingan bidang-bidang tanah yang telah dilegalisasi (asset reform) dengan data program pemberdayaan masyarakat (access reform).

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria selain dilakukan secara

terpusat di Kementerian ATR/BPN juga dilakukan di beberapa Kanwil/Kantah di tingkat

provinsi dan kabupaten. Pada tahun 2018 terdapat beberapa daerah yang menjadi subjek

pemantauan oleh Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria sebagai berikut:



a. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemantauan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dalam rangka

mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan kegiatan

perhutanan sosial. Pemantauan dilakukan pada tanggal 7 September 2018 di

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang kemudian dilanjutkan dengan

kunjungan lapangan di hutan mangunan. Beberapa hal penting terkait

pelaksanaan pemantauan di DIY adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bantul memiliki basis kegiatan pemberdayaan masyarakat

diantaranya adalah kerajian rajut dengan produk akhir tas, dan kegiatan

peternakan ikan di kali (kalen edukasi) yang diinisiasi oleh universitas yang

ada di diy, namun kegiatan tersebut belum diintegrasikan dengan

pemberian sertipikat tanah sehingga belum dapat dikategorikan sebagai

kegiatan reforma agraria.

2. Bappeda Kabupaten Bantul akan segera mengkoordinasikan pemberdayaan

masyarakat untuk kalen edukasi, terutama dalam penentuan lokasi karena

sementara ini lokasi pemberdayaan masih menggunakan sungai irigasi

sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan aliran air untuk lahan

pertanian.

3. Dalam pertemuan tersebut dilakukan kunjungan ke hutan pinus mangunan.

Hutan pinus mangunan merupakan salah satu kawasan hutan yang sebagian

lahannya dijadikan objek perhutanan sosial yang kemudian dijadikan tempat

wisata dan dikelola oleh masyarakat melalui koperasi.

4. Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul untuk

kegiatan perhutanan sosial menggunakan skema kemitraan 25:75.

Pengembangan kegiatan perhutanan tidak hanya dilakukan di dalam hutan

tetapi juga pada desa wisata “sahabat rimba”. Di Kabupaten Bantul terdapat

5 kelompok masyarakat yang belum berkembang dari 9 kelompok

masyarakat yang mendapatkan program perhutanan sosial.

5. Adapun bentuk kegiatan perhutanan sosial yang dilakukan di hutan pinus

mangunan adalah hanya pemeberian ijin pengelolaan kawasan hutan

kepada kelompok masyarakat. Untuk pengembangan tempat wisata di



kawasan hutan mangunan, kelompok masyarakat mendapatkan bantuan

dari Kementerian Pariwisata sebanyak 500 juta untuk pengembangan desa

wisata kaki langit.

6. Dalam rangka mengintegrasikan program perhutanan sosial dengan reforma

agraria, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan bersama dengan Diro

Perencanaan Kementerian ATR/BPN mengarahkan pelaksanaaan sertipikasi

tanah pekarangan/pertanian di luar kawasan hutan milik anggota kelompok

masyarakat yang mendapatkan program perhutanan sosial.

7. Kantah BPN Kabupaten Bantul pada tahun 2018 tidak memiliki target PTSL

di kecamatan mangunan, sehingga untuk integrasi program perhutanan

sosial dengan reforma agraria baru dapat dilakukan di tahun 2019. Pada

tahun 2019 Kantah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengarahkan

kegiatan PTSL kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari

kegiatan perhutanan sosial.

b. Provinsi Sumatera Selatan

Rapat pemantauan di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 14

November 2018 di Hotel Aryaduta Palembang dengan melibatkan Biro

Perencanaan Kementerian ATR/BPN, Direktorat Pemberdayaan Kementerian

ATR/BPN, Direktorat SUPD 1 Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera

Selatan, dan Kanwil BPN Sumatera Selatan. Beberapa hal penting yang menjadi

pembahasan dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. Tanah yang telah diredistribusi di Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun

2018 adalah seluas 7942,2812 Ha dengan jumlah 7.051 Bidang. Legalisasi

aset di provinsi sumatera selatan hingga tahun 2018 mencapai luas

6314,0394 Ha dengan jumlah 6.036 Bidang.

2. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan reforma agraria di

Provinsi Sumatera Selatan meliputi : 1. Data subjek dan objek yang tidak

sesuai, 2. Batas tanah (TOL) yang kurang jelas, 3. Kondisi medan yang berat

serta lokasi yang jauh, 4. Masyarakat belum memiliki e-KTP.



3. Kegiatan akses reform di provinsi sumatera selatan khususnya di Kabupaten

Musi Banyuasin dilakukan terhadap tanah yang menjadi objek redistribusi

dan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah di kabupaten Banyuasin telah

dilakukan pada tahun 2016 pada 1.924,94 Ha ( 1000 bidang) yang meliputi 6

desa. Konsolidasi tanah dilakukan dalam rangka peremajaan kebun sawit

rakyat musi banyu asin.

4. Kegiatan konsolidsi tanah di Kabupaten Musi Banyuasin dilengkapi dengan

sumbangan tanah untuk pembangunan jalan selauas 84 Ha untuk

mempermudah akses keluar masuk perkebunan. Selain itu dilakukan

pemberian dana bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa

Sawit (BPDP KS) untuk peremajaan sebesar 25.000.000/Ha.

5. Beberapa bantuan tambahan yang diberikan (akses reform) diantaranya

adalah pemberian bantuan pinjaman dari perbankan untuk kebutuhan

peremajaan tanaman, pemberian pendidikan tentang perkebunan kelapa

sawit, pemberian bibit dalam penerapan pola tanam tumpang sari padi,

jagung, kedelai dan sapi, serta pendampingan dari dinas perkebunan untuk

menjamin kualitas bibit dan tanaman.

c. Provinsi Kalimantan Barat

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Kalimantan

Barat dilaksanakan pada tanggal 22 November 2018 dengan melibatkan

beberapa SKPD, antara lain: BPN Provinsi Kalimantan Barat, Bappeda, dan

Kementerian ATR/BPN. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Provinsi Kalimantan

Barat terdiri kawasan non hutan seluas 6.333.028 Ha atau 43,58% dari total luas

wilayah provinsi. Sampai saat ini luas wilayah non hutan yang telah terdaftar

(tersertifikasi) di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 2.342.238 Ha atau

sebanyak 1.470.888 bidang dan tanah yang telah diredistribusikan sejak tahun

2015-2018 sebanyak 79.770 bidang atau seluas 74.946 Ha. Tantangan yang

dihadapi dalam proses pelaksanaan reforma agraria yaitu terkait kendala dalam

penentuan lokasi aset dan kendala dalam pemberian akses kepada masyarakat.



Sejak tahun 2015-2018 masyarakat yang diberikan kegiatan pemberdayaan

sebanyak 2.068 orang yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat

dengan bentuk pemberdayaan beragam. Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat

saat ini memiliki pegawai juru ukur sebanyak 61 orang, namun jumlah ideal yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan pertanahan yaitu sebanyak

250 orang.

Cerita sukses pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Barat salah

satunya yaitu budidaya aloevera di Kota Pontianak. Dengan adanya kegiatan

sertifikasi petani budidaya lidah buaya dapat mengagunkan sertifikatnya untuk

menambah modal di Bank BRI dengan bantuan BPN. Saat ini hasil budidaya lidah

buaya di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak

dapat di ekspor ke luar negri.

Cerita sukses lainnya yaitu usaha kain tenun sambas di Kelurahan Batu Layang,

Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Awalnya pengrajin kain tenun

hanya memiliki modal usaha sebesar Rp.500.000, setelah adanya kegiatan

sertifikasi pengrajin memiliki sertifikat yang dapat diagunkan di Bank BRI dengan

bantuan BPN sehingga modal usaha kain tenun bertambah menjadi Rp.

50.000.000 sehingga pendapatan pengrajin awalnya Rp. 2.000.000/bulan

menjadi Rp. 40.000.000/bulan.

Beberapa upaya percepatan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Kalimantan

Barat dilakukan dengan beberapa hal berikut:

- Koordinasi intensif dengan BPKH terkait dengan pelepasan kawasan hutan;

- Dukungan penuh Kementerian ATR/BPN pada kegiatan Inventarisasi dan

Verifikasi PPTKH;

- Inventarisasi Perusahaan-perusahaan yang hampir habis masa berlaku HGU

dan mediasi terus menerus terkait sengketa dengan masyarakat;

- Sosialisasi, pendekatan dan dukungan kepada/dari Pemerintah Daerah

terkait Reforma Agraria;

- Strategi penjadwalan kegiatan disesuaikan dengan budaya lokal serta

kondisi geografis dan iklim;



- Beberapa kelonggaran pelaksanaan Reforma Agraria sudah diakomodir

dalam Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria;

- Kepastian ketersediaan obyek dan subyek; dan

- Penambahan Sarana dan Prasarana

d. Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Madiun)

Kegiatan pemantauan dan evaluasi Reforma Agraria dilaksanakan dalam rangka

integrasi data sertipikasi tanah dalam informasi spasial. Pemantauan di

Kabupaten Madiun dilaksanakan pada tanggal 27 November 2018 dengan

dihadiri oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Biro Perencanaan

Kementerian ATR/BPN, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kementerian

ATR/BPN, Kanwil BPN Jawa Timur, dan jajaran Kantah BPN Madiun.

Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan monitoring

Reforma Agraria di Kabupaten Madiun adalah:

1. Realisasi pelaksanaan redistribusi tanah provinsi Jawa Timur tahun 2018

adalah 9500 bidang namun realisasi tersebut belum 100% dikarenakan

terdapat alih fungsi pada lahan yang akan diredistribusikan. Pelaksanaan

redistribusi tanah sudah dilakukan melalui mekanisme by name by address

2. Terkait dengan kisah sukses pelaksanaan reforma agraria, telah dilakukan

reforma agraria akses reform di Kabupaten Malang dengan nama “go green

akses reform” dapat dijadikan bahan untuk pelaksanaan monitoring reforma

agraria di tahun 2019.

3. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan reforma agraria terutama akses

reform, yaitu terkait dengan dana pelaksanaan koordinasi dan

pemberdayaan yang tidak ada di BPN melainkan di Pemda dan K/, sehingga

seringkali terdapat benturan dengan pemda terkait masalah pendanaan,

dan jadwal pelksanaan kegiatan.

4. Kabupaten Madiun dan KabupatenPonorogo tahun 2017 dilaporkan telah

terpetakan sebanyak 92% namun dari data tersebut yang valid hanya 2.5%.

Dengan melakukan pemetaan partisipatif untuk memperbaiki data peta

bidang saat ini validitas peta yang ada telah meningkat menjadi 45%.



5. Validasi data dan peta bidang di Kabupaten Madiun juga disertai dengan

kegiatan IP4T, termasuk didalamnya pendataan harga tanah berdasarkan

harga pasar. Kegiatan IP4T tersebut diminta oleh Bapak Menteri ATR/BPN

untuk ditindaklanjuti dengan sertipikat sehingga kab. Madiun diberikan

anggaran tambahan untuk sertipikasi. Namun, perbaikan data yang

dilakukan di Kabupaten Madiun lebih banyak dilakukan terhadap bidang

tanah yang telah bersertipikat (64%) sehingga terdapat kemungkinan

anggaran tambahan tidak dapat terserap.

6. Perbaikan data peta dan IP4T yang di Kab. Madiun dilakukan dengan

menggunakan drone. Namun terdapat kendala apabila dilakukan dalam

skala besar (lebih dari 1 desa) dalam hal manajemen dan penggabungan

hasil data citra dr drone yang sulit untuk diolah.

7. Terdapat potensi TORA di Kabupaten Madiun yang dapat digabungkan juga

dengan kegiatan LP2B yaitu redistribusi sawah mbawon seluas 2000 Ha,

namun posisi sawah tersebut ada di dalam kawasan hutan sehingga

membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk pelepasan.

8. Pelaksanaan akses reform di kabupaten madiun adalah berupa pemberian

Hak Tanggungan untuk modal masyarakat dalam menggerakan sektor

usaha. Untuk hasil PTSL 2017 telah diberikan Hak Tanggungan kepada

kelompok usaha brem di kaliabu, melalui program tersebut masyarakat

mengalami kenaikan pendapatan (data akan dikirimkan menyusul)

9. Terkait dengan perbaikan data peta di Kabupaten Madiun mengalami

kendala dalam hal ketersediaan CSRT 0.3 meter yang terbentur aturan

Lapan. Tingkat ketelitian citra yang dihasilkan LAPAN adala 0.5 meter

sehingga tidak bisa dipakai untuk pemetaan bidang di area pemukiman,

sehingga dibutuhkan CSRT dengan tingkat ketelitian peta yang lebih tinggi.

Menteri ATR/BPN telah bersurat ke LAPAN untuk pengadaan CSRT 0.3

Meter dan telah disetujui oleh LAPAN, namun hingga saat ini belum ada

informasi lanjutan dari direktorat Pemetaan Dasar.

10. Pelaksanaan pengumpulan data IP4T di Kabupaten Madiun masih

menggunakan sistem manual (offline). Hal ini terkendala kebijakan pusdatin



ATR yang tidak mau meneriman data IP4T / menambahkan atau

menampilkan data baru yang belum bersertipikat dalam sistem geoKKP

karena belum bersertipikan dan belum memiliki NIB.

11. Di Kabupaten Madiun dan sekitarnya terdapat transaksi jual beli tanah

dengan pihak asing (cina) dengan nilai yang tinggi. Transaksi dilakukan

dengan menggunakan identitas WNI pinjaman (KTP Pinjaman), adapun

tanah-tanah yang dikuasai asing tersebut sekarang diterlantarkan.

3. Koordinasi Sertipikasi Tanah Transmigrasi

Reforma Agraria memiliki salah satu tujuan yaitu mengurangi dan menyelesaikan

konflik pertanahan, selain tentunya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah

satu permasalahan yang coba diselesaikan dalam skema reforma agraria adalah sertifikasi

tanah transmigrasi khususnya untuk penempatan sebelum tahun 1998. Dalam mencoba

menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik antara Kementerian

Desa dan PDTT, Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN. Permasalahan tanah

transmigrasi sudah sangat pelik, hal ini karena rata-rata masyarakat yang menempati lokasi

transmigrasi sudah berusia cukup lanjut, sudah ada perubahan dan perbedaan subyek dan

obyek tanah. Selain itu ketersediaan data pendukung juga diperlukan. Karena waktu

penempatan yang sudah lama data pendukung ini sangat sulit didapatkan, Kementerian

Desa dan PDTT tidak memiliki data spasial lokasi penempatan masyarakat transmigran.

Sebagian besar lahan transmigrasi masih masuk dalam kawasan hutan, meskipun sudah

berupa desa definitif dengan berbagai fasilitas sosial dan umum. Permasalahan lainnya

adalah sebagian lahan transmigrasi belum ditetapkan dalam RTRW sebagai cadangan untuk

kegiatan transmigrasi. Selain itu terdapat peraturan-perundangan yang ada tidak

memungkinkan untuk dilakukan sertipikasi pada tanah kawasan transmigrasi. Hal-hal

tersebut akan menyulitkan bagi Kementerian Desa dan PDTT serta Kementerian ATR/BPN

untuk melakukan program sertifikasi lahan-lahan transmigrasi yang sudah lebih dari 20

tahun ditempati masyarakat. Hal ini menyebabkan capaian sertipikasi lahan transmigrasi

tidak mencapai target yang ditetapkan, dibandingkan dengan kegiatan sertipikasi lintas K/L

lainnya. Koordinasi telah dilakukan dalam rangka percepatan target sertifikasi lahan untuk

transmigrasi dengan melibatkan beberapa stakeholder yaitu Kementerian PPN/Bappenas;



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Desa, PDTT; Kementerian

ATR/BPN; dan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa dan PDTT pada tahun 2015 target sertifikasi

tanah transmigrasi sebesar 10.900 bidang, tahun 2016 sebesar 8.059 bidang, dan tahun

2017 sebesar 9.119 bidang. Pada tahun 2018 direktorat teknis di Kementerian Desa dan

PDTT sudah mengusulkan target sertifikat tanah transmigrasi sebesar 100.076 Bidang,

namun karena keterbatasan alokasi anggaran usulan tersebut oleh Biro Perencanaan baru

dialokasikan sekitar 54.877 Bidang. Berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN melalui

dashboard PTSL sampai dengan bulan Oktober 2018 realisasi fisik sertifikat untuk

transmigrasi sekitar 48.000 bidang, yang berada di 12 Provinsi. Pada tahun 2018 telah

diterbitkan SK Sertifikasi untuk transmigrasi di beberapa provinsi, namun masih terdapat

beberapa kendala antara lain, terjadi okupasi oleh masyarakat dan ada wilayah yang masuk

dalam kawasan hutan.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah transmigrasi tahun 2018

antara lain adalah, berkas usulan dari dinas daerah tidak dapat diproses oleh Kantah dan

Kanwil karena dinas terkait terlambat mengumpulkan berkas. Kantah BPN mengusulkan

untuk usulan sertifikasi transmigrasi berkas dapat disetorkan pada T-1, sedangkan usulan

berkas dari Dinas Transmigrasi Kab/Kota biasanya pada tahun berjalan sehingga

menyulitkan Kanwil dan Kantah BPN untuk memproses usulan tersebut. bahwa banyak

berkas usulan dari daerah belum dilengkapi dengan surat keterangan bebas kawasan hutan

dari BPKH, sehingga berkas harus dikembalikan untuk dilengkapi. Selain itu juga

permasalahan koordinasi, pasca refromasi dinas yang mengurusi bidang transmigrasi di

daerah bukan merupakan instansi vertikal sehingga koordinasi dan rekapitulasi data menjadi

permasalahan baru. Kementerian ATR/BPN membuka seluas-luasnya usulan sertifikasi untuk

tanah transmigrasi dengan syarat semua persyaratan berkas dapat dipenuhi.

4. Koordinasi Penyelesaian Perpres Reforma Agraria

Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait pada tahun 2018, telah diterbitkan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria. Perpres ini

merupakan salah satu landasan pelaksanaan reforma agraria. Beberapa pokok-pokok

pengaturan dalam Perpres reforma agraria, antara lain:



i) Tujuan reforma agraria, antara lain:

- Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka

menciptakan keadilan;

- Menangani sengketa dan koflik agraria;

- Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis

agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah;

- Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;

- Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;

- Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan

- Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

ii) Penyelenggaraan reforma agraria, meliputi:

- Perencanaan reforma agraria; dan

- Pelaksanaan reforma agraria, meliputi: penataan asset dan penataan akses.

- Penataan asset meliputi: redistribusi tanah; atau legaliasi asset.

- Objek redistribusi tanah meliputi: redistribusi tanah untuk pertanian; dan

redistribusi tanah untuk non-pertanian.

- Subyek reforma agraria, terdiri atas: orang perseorangan; kelompok masyarakat

dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau badan hukum.

- Penataan akses dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka meningkatkan skala

ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan subjek reforma

agraria.

- Penataan akses meliputi: pemetaan social, peningkatan kapasitas kelembagaan,

pendamping usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepta guna,

diversifikasi usaha, fasilitasi akses permodala, fasilitasi akses pemasaran

(offtaker), penguatan basis data dan informasi komoditas, dan/atau penyediaan

infrastruktur pendukung.

iii) Penanganan sengketa dan konflik dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum

dan keadilan sosial terhadap, terhadap para pihak yang melibatkan:

- antara orang perorangan,

- perorangan/kelompok dengan badan hukum,



- perorangan/kelompok dengan lembaga,

- badan hukum dengan lembaga, dan

- lembaga dengan lembaga.

iv) Kelembagaan reforma agraria.

- Dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria dibentuk Tim Reforma Agraria

Nasional.

- Tugas Tim Reforma Agraria Nasional, sebagai berikut: menetapkan kebijakan dan

rencana reforma agraria, melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam

penyelenggaraan reforma agraria, dan melakukan pengawasan serta pelaporan

pelaksanaan reforma agraria.

- Dalam rangka membantu pelaksnaaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional

dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

v) Kewajiban dan larangan penerima tanah objek reforma agraria.

vi) Peran serta masyarakat.

4.1.3 Kebijakan Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum

Tanah merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan. Seiring

semakin tingginya intensitas kebutuhan pembangunan serta semakin terbatasnya

ketersediaan tanah secara simultan, berakibat pada semakin sulitnya optimalisasi

pemanfaatan penggunaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum.

Pemerintah pun mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembebasan lahan,

terutama terkait eksekusi pembebasan penguasaan lahan dan pembiayaannya yang

menjadi sangat mahal. Itu semua terlihat melalui banyaknya kasus yang terjadi disebabkan

proses pembebasan lahan yang berlarut-larut. Di sisi lain, hak penduduk lain yang lebih

membutuhkan dan mampu memanfaatkan bidang tanah tersebut tidak terpenuhi sehingga

potensi kesejahteraan yang akan didapat tidak terwujud.

Melihat kondisi tersebut, dengan memperhatikan Pasal 9, ayat (3), dan Pasal 15, ayat

(i) PP No. 11 Tahun2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, terlihat

bahwa negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyediaan tanah. Berbeda dengan



badan usaha swasta, negara dalam melakukan penyediaan tanah dan memanfaatkan tanah

yang dikuasainya tidak terikat waktu karena pada akhirnya setiap bidang tanah yang

dikuasai negara akandigunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana

tercantum dalam Pasal 33, UUD 1945.

Praktik penyediaan tanah secara umum dikenal dengan terminologi Bank Tanah, dan

di Indonesia secara luas dilakukan baik oleh badan usaha swasta, BUMD, maupun BUMN.

Entitas badan hukum yang mewakili negara secara khusus untuk melakukan penyediaan

tanah, atau Bank Tanah itu sendiri, justru belum dimiliki oleh Indonesia. Pembentukan

Lembaga Penyediaan Tanah (Bank Tanah) merupakan salah satu agenda dalam Quickwins

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai salah satu upaya

mempercepat pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan Lembaga Penyediaan Tanah

(Bank Tanah) dapat segera terbentuk.

Pada tahun 2017 berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kemenko Bidang

Perekonomian disepakati beberapa hal antara lain: bentuk payung hukum pengaturan

direncanakan adalah melalui Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengelola dan Penyedia

Tanah Nasional (BATANAS) karena pertimbangan utama karena ruang lingkup pengaturan

yang diatur dalam BATANAS cukup besar dan luas mulai dari tahap perencanaan,

pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan aset tanah; Badan tersebut bertujuan untuk

menjamin tersedianya tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum, pemerataan

ekonomi, sebagai instrumen pengendali harga tanah, menjaga keseimbangan penguasaan

tanah, serta mengelola tanah cadangan umum Negara; Diusulkan agar nama dari badan ini

spesifik saja yaitu Bank Tanah seperti praktik di negara lain, dilengkapi dengan definisi yang

baik dan jelas; BATANAS yang melaksanakan kegiatan pengelolaan tanah yang terpadu yang

meliputi antara lain perencanaan, perolehan, pengembangan, penggunaan, pemanfaatan,

serta pengamanan dan pemeliharaan.

A. Rencana

Pada tahun 2018, terkait dengan Kebijakan Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan

Kepentingan Umum adalah lanjutan koordinasi penyusunan Peraturan Presiden terkait

Lembaga Penyediaan Tanah (Bank Tanah).



B. Capaian

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengelola dan Penyedia Tanah

Nasional (BATANAS). Pada tahun 2018, telah dilakukan koordinasi pembahasan rancangan

peraturan pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang

melibatkan K/L antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian

PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan

HAM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN. Berikut beberapa hal penting

terkait dengan pokok-pokok pengaturan Badan Pengelola dan Penyedia Tanah Nasional,

antara lain:

1. Dalam pasal 33 UUD 1945 telah diamanatkan bahwa “Bumi,air dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa tanah

merupakan urusan yang vital dan harus dikuasai oleh negara untuk pembangunan bagi

kemakmuran rakyat. Selain itu, UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai landasan regulasi

bahwa Negara hadir untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan tanah bagi

rakyat dan tata kelola pengaturan alas hak serta asetnya;

2. Pembentukan Badan Pengelola dan Penyediaan Tanah Nasional (BATANAS)

diharapkan sebagai wadah untuk memastikan penyediaan tanah dalam rangka

pembangunan bagi kepentingan umum, pemerataan ekonomi, dan pembangunan

ekonomi nasional;

3. Beberapa masalah pertanahan di Indonesia saat ini masih menjadi penghambat

pembangunan, seperti harga tanah yang tinggi, ketersediaan tanah pemerintah yang

terbatas, terjadinya urban sprawl berakibat pada tak terkendalinya alih fungsi lahan

dan perkembangan kota yang tidak efisien.

4. Pemerintah memiliki sumberdaya tanah yang cukup besar yang disebut Tanah

Cadangan Umum Negara (TCUN) yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara

optimal. Potensi luas TCUN sebagian besar berasal dari pelepasan kawasan hutan dan

tanah terlantar. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN tahun 2017, terdapat

potensi tanah terlantar seluas 400.000 Ha dimana saat ini sekitar 23.000 Ha sudah

berstatus clear and clean dan siap untuk dikelola.



5. RPP BATANAS sudah cukup urgent untuk segera dipercepat penetapannya sehingga

diharapkan dengan adanya BATANAS ini, Pemerintah dapat memaksimalkan peran

pengendalian tanah dari aspek regulasi, administrasi, dan operasional dengan

membentuk Bank Tanah yang dapat menampung potensi tanah untuk pembangunan

maupun kepentingan lain.

6. Sumber tanah yang diperoleh dan kemudian dicadangkan oleh BATANAS berasal dari

1) Tanah Cadangan Umum Negara; 2) Tanah aset pemerintah yang belum

dimanfaatkan; 3) Tanah timbul (reklamasi) maupun bekas pertambangan; 4) Tanah

yang terkena kebijakan perubahan tata ruang dan konsolidasi tanah; 5) Tanah

pelepasan kawasan hutan; 6) Tanah proses pengadaan langsung; dan 7) Sumber obyek

tanah lainnya yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

7. Negara memberikan kuasa kepada BATANAS dalam bentuk Hak Pengelolaan dan

selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Pemerintah, swasta dan

masyarakat) dalam bentuk HGU, HGB dan Hak Pakai.

8. Kelembagaan BATANAS dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) Khusus yang

berfungsi sebagai pengelola dan penyedia tanah utama di Indonesia. Didalam

kelembagaan BATANAS terdiri dari Komite (Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan,

Menteri PUPR, dll), Dewan Pengawas, dan Dewan Pelaksana (Kepala BATANAS, dan

para Deputi).

9. Pada pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan mengamatkan bahwa “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi

untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Namun setelah ditelaah

oleh Kementerian Hukum dan HAM, disimpulkan bahwa tidak ada amanat langsung

untuk menyusun RPP terkait BATANAS. Dasar aturan yang dijadikan landasan

pembentuk RPP ini adalah beberapa amanat tidak langsung dalam pasal 4 dan pasal 6

UUPA No.5 Tahun 1960 serta ketentuan umum dalam UU No.2 Tahun 2012. Sesuai

amanat pasal 12 UU No.12 Tahun 2012 yang perlu digaris bawahi adalah tidak ada

ketentuan mengikat bahwa setiap penyusunan RPP harus berdasarkan amanat

langsung dalam UU diatasnya. Dalam pasal tersebut, hanya disebutkan bahwa RPP

berisi materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Penyusunan RPP



dilakukan karena pertimbangan dapat lebih fleksibel dengan pertimbangan urgensi

penyusunannya.

10. Perlu pengaturan agar tugas dan fungsi BATANAS tidak tumpang tindih dengan

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Oleh sebab itu, sebaiknya BATANAS lebih

menekankan pada sisi supply dan distribusi aset non PSN. Sedangkan disisi supply dan

distribusi aset PSN, tetap menjadi tanggung jawab LMAN. Peran kedua lembaga

tersebut berbeda, yaitu (i) LMAN berperan dalam pengadaan lahan terhadap proyek

infrastruktur nasional (PSN) yang telah direncanakan oleh pemerintah (dengan

tahapan: merencanakan lokasi proyek terlebih dahulu, baru kemudian pengadaan

lahan); dan (ii) BATANAS berperan untuk mengumpulkan tanah-tanah dari 7 (tujuh)

sumber yang sah dan kemudian dapat digunakan untuk rencana pembangunan dimasa

yang akan datang (dengan tahapan: pengadaan lahan terlebih dahulu, baru kemudian

merencakan proyek pembangunan).

11. Perlu adanya penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam tata kelola

BATANAS. Hal ini mengingat besarnya tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan

tanah yang dibebankan kepada BATANAS, sehingga berpotensi terjadinya abuse of

power seperti yang terjadi di Filipina dan India sebagaimana hasil kajian dari Bappenas

tahun 2015 s.d 2016. Kekhawatiran terjadinya abuse of power BATANAS (kasus di

India dan Filipina), dapat diminimalisir dengan skema organisasi yang memudahkan

pengawasan baik secara internal (Dewan Pengawas) maupun eksternal (Kepolisian,

Kejaksaan dan KPK).

12. Sebagaimana amanat PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN dan BMD,

dijelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang diperoleh

atau dibeli atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Untuk itu,

diusulkan agar aset tanah yang diperoleh oleh Batanas dikategorikan sebagai BMN.

13. Tugas dan fungsi BATANAS: Untuk menghimpun dan mendistribusikan tanah, dengan

fungsi utama sebagai fungsi intermediasi tanah dimana tanah-tanah tidak produktif

menjadi produktif kembali. Fungsi ini diperlebar, tidak hanya berfungsi untuk

kepentingan umum, dengan pertimbangan tanah-tanah yang tidak produktif sangat

banyak sedangkan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum sangat kecil. Selain itu,

BATANAS juga berhak dalam proses pematangan tanah seperti pemberikan jalan



maupun infrastruktur dasar meskipun terbatas. Hal ini membuka peluang untuk bisa

bekerjasama dengan Kementerian PUPR.

4.1.4 Kebijakan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan

Kementerian Agrara dan Tata Ruang/BPN pada periode RPJMN 2015-2019 memiliki

tugas dalam mewujudkan pelaksanaan reforma agraria 9 Juta Ha serta beberapa arah

kebijakan yang menyebabkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang pertanahan perlu

ditambah. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan menjadi salah satu

kunci keberhasilan dalam perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional, sehingga

dapat mempermudah dalam mengakomodasi dan implementasi kebijakan yang telah

disusun sebelumnya. Tugas dan fungsi pokok Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

dalam melakukan penataan dan pengelolaan bidang pertanahan, dan melaksanakan seluruh

program/kebijakan pertanahan, baik di tingkat pusat, kantah maupun kanwil, memerlukan

dukungan SDM yang berkualitas dan kuantitas yang seimbang. Namun, faktanya saat ini

hanya tersedia 13% dari total pegawai BPN di seluruh Indonesia. Idealnya, untuk

melaksanakan tugas bidang pertanahan (pengukuran atas tanah), komposisi perbandingan

antara SDM Juru Ukur dan Non-Juru Ukur yaitu sebesar 40:60, dan harus ditempatkan

secara merata di tiap-tiap kantor pertanahan dan kantor wilayah BPN Kab/Kota, sehingga

setiap pekerjaan pengukuruan tanah dapat terselesaikan tepat waktu.

A. Rencana

Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahun 2018 terkait dengan Kebijakan Sumber

Daya Manusia di Kementerian ATR/BPN adalah:

i) Terlaksananya pemantauan penerimaan SDM juru ukur Kementerian ATR/BPN

ii) Teridentifikasinya ketersediaan SDM juru ukur

B. Capaian

Pada tahun 2018 terdapat Instruksi Presiden Nomor 2 tentang Percepatan

Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga saat

ini petugas ukur di Kementerian ATR/BPN dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu petugas

ukur PTSL dengan kemampuan pengukuran sebanyak 10 bidang/hari dan pertugas ukur

kegiatan reguler dengan kemampuan pengukuran sebanyak 2-3 bidang/hari. Tim pelaksana



PTSL terdiri dari tenaga pengumpul data fisik (juru ukur) dan tenaga pengumpul data yuridis

(analis permohonan hak). Beban kerja kegiatan PTSL akan bertambah setiap tahunnya yang

harus diimbangi dengan penambahan juru ukur dan analis permohonan hak. Hasil kegiatan

PTSL akan di-input pada sistem pertanahan sehingga tenaga komputerisasi juga dibutuhkan.

Beban kerja yang terus meningkat (hingga 10 jt bidang/tahun) saat ini Analis Permohonan

Hak harus melakukan pemeriksaan berkas sebanyak 58 berkas/hari, namun beban kerja

ideal Analis Permohonan Hak maksimal hanya dapat memeriksa sebanyak 15 berkas/hari.

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsi

Kementerian ATR/BPN dibutuhkan sebanyak 32.606 orang, dengan kondisi eksisting

pegawai saat ini sebanyak 19.212 orang. Status sampai dengan Januari 2018 jumlah PNS

petugas ukur di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 2.025 orang. Pada penerimaan petugas

ukur tahun 2017 formasi yang dibuka untuk 800 orang, namun yang lolos seleksi hanya

sebanyak 509 orang karena passing grade yang terlalu tinggi untuk standar juru ukur. Pata

tahun 2018 Kementerian ATR/BPN mengajukan usulan penerimaan CPNS kepada

Kementerian PAN-RB sebanyak 6.000 orang dengan rincian alokasi formasi sebanyak 2.000

orang untuk analis permohonan hak (khusus untuk kegiatan PTSL di daerah), 1.500 orang

untuk juru ukur, dan 2.500 orang untuk formasi lain-lain.

4.2. Koordinasi Pelayanan Pertanahan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) sebagai salah satu tim koordinasi

strategis pelaksanaan reforma agraria nasional perlu didukung oleh ketersediaan sumber

daya manusia dan infrastruktur yang memadai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi hal yang perlu untuk

memudahkan kinerja Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan kegiatan bidang

pertanahan. Beberapa sarana dan prasarana yang perlu tersedia, antara lain ketersediaan

gedung perkantoran yang layak, kondisi arsip yang baik dan lengkap, ketersediaan

perangkat IT, jumlah mobile cabinet yang mencukupi, dan sebagainya.

Namun, fakta saat ini menunjukkan bahwa masih banyak sarana dan prasarana di

daerah yang kurang memadai, baik kondisi fisik maupun jumlahnya. Oleh sebab itu,

Kementerian ATR/BPN perlu melakukan koordinasi dengan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil)



BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) dalam rangka menginventarisasi jumlah dan kondisi

eksisting serta kebutuhan sarana dan prasarana di tiap daerah.

A. Rencana

Pada tahun 2018 Tim Koordinasi Reforma Agraria merancang target terkait dengan

koordinasi pelayanan pertanahan, yaitu terlaksananya koordinasi kebutuhan sarana dan

prasarana Kanwil dan Kantah BPN.

B. Capaian Tahun 2018

Sampai dengan tahun 2018 Kementerian ATR/BPN memiliki 501 satuan kerja (satker)

di pusat dan daerah, dan akan bertambah pada tahun 2019. Puslitbang-Kementerian

ATR/BPN memiliki penelitian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan,

berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa waktu pelayanan pertanahan masih rendah

dan kondisi sarpras juga kurang baik (kondisi loket dll). Komputer, printer, dan alat ukur

merupakan sarpras yang mempengaruhi kecepatan pelayanan pertanahan yang perlu

mendapatkan perhatian. Sehingga Kementerian ATR/BPN perlu memiliki rencana perbaikan

sarpras untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih baik.

Hasil rapat terbatas tahun 2017 terdapat arahan Wakil Presiden untuk melakukan

moratorium pembangunan gedung. Namun untuk hal yang bersifat strategis seperti

pelayanan pertanahan dimungkinkan untuk dikecualikan dari moratorium yang harus

diperkuat dengan kajian akademis penjelasan evaluasi kondisi sarpras Kementerian

ATR/BPN. Bappenas berharap evaluasi dan perbaikan kondisi sarpras Kementerian ATR/BPN

dapat menjadi salah satu rancangan arah kebijakan RPJMN 2020–2024 bidang pertanahan

untuk meningkatkan pelayanan pertanahan. Kajian akademis evaluasi dan perbaikan kondisi

sarpras Kementerian ATR/BPN perlu mencantumkan tipologi pengadaan yang didasarkan

pada beban kerja satker serta skala prioritas pemenuhan sarpras. Identifikasi dan

perencanaan pemenuhan sarpras merupakan suatu rencana jangka panjang, sehingga

berdasarkan hasil identifikasi akan dibagi perencanaan pemenuhan pada beberapa tahun

anggaran. Kementerian ATR/BPN mungkin dapat berkoordinasi dan mencontoh instansi lain

yang memiliki satker daerah dengan kondisi sarpras yang baik dan cenderung seragam

seperti BPS dan Ditjen Pajak-Kementerian Keuangan untuk dapat mengetahui kajian

evaluasi, design, dan strategi.



Secara konseptual Biro Perencanaan dan Kerjasama-Kementerian ATR/BPN sudah

mulai menyusun kajian akademis evaluasi kondisi sarpras, namun saat ini baru melakukan

analisis dan perhitungan perencanaan perbaikan gedung pada satker Kementerian ATR/BPN

belum pada sarpras lainnya. Selain pembangunan gedung perkantoran pada satker terdapat

rencana perbaikan sarpras lainnya di Kementerian ATR/BPN seperti pembangunan rumah

dinas, pengadaan kendaraan dinas, dan perbaikan arsip sebagaimana arahan kebijakan e-

office oleh Sekjen ATR/BPN. Saat ini banyak permintaan kebutuhan sarpras oleh satker di

daerah yang belum dapat terpenuhi karena keterbatasan anggaran. Kajian akademis

pengadaan sarpras akan dikoordinasikan Biro Perencanaan dan Kerjasama bersama

Pulitbang dan Biro Hukum Kementerian ATR/BPN.

4.3. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis reforma agraria

nasional dibutuhkan media publikasi dan sosialisasi baik untuk anggota tim koordinasi

strategis reforma agraria nasional, stakeholder terkait maupun kepada masyarakat secara

umum. Pada tahun 2018 terdapat beberapa media publikasi dan sosialisasi terkait

pelaksanaan Reforma Agraria Indonesia yang meliputi media CD dan media daring. Pada

tahun 2018 terdapat kegiatan publikasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan Reforma Agraria

Indonesia yang meliputi:

4.3.1 Media CD

Pelaksanaan publikasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang

pertanahan dilakukan pula melalui media CD (compact disc). Adapun kebijakan dan

peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang telah dicetak dan disebarluaskan

pada Tahun 2014 adalah: (i) White Paper Kebijakan Pertanahan; dan (ii) Peraturan

Perundangan di Bidang Pertanahan, dan pada tahun 2015-2016 adalah pembaruan data dan

informasi pertanahan. Pada Tahun 2018 dilaksanakan pembaruan data dan informasi

terutama mengenai peraturan perundang-undangan di Bidang Pertanahan. CD peraturan

perundangan pertanahan ini disusun agar stakeholder terkait dapat mengetahui peraturan

terbaru di bidang pertanahan sehingga memudahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pertanahan.



Gambar 4.6 CD Publikasi terkait Kebijakan dan Peraturan Perundangan di Bidang Pertanahan

4.3.2 Media Daring

Publikasi kegiatan sekretariat reforma agraria nasioanal dalam bentuk berita daring

menginduk pada situs Direktorat Tata Ruang Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas

http://trp.or.id pada sub bagian RAN (Reforma Agraria Nasional). Adapun substansi

publikasi dalam media daring adalah kegiatan-kegiatan koordinasi strategis reforma agraria

yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2018 dan berita-berita yang terkait dengan

bidang pertanahan.

Gambar 4.7 Tampilan Media Online terkait kegiatan RAN 2018



BAB 5 PENUTUP

Koordinasi lintas K/L dan Pemda dalam perbaikan sistem pengelolaan pertanahan

nasional sesuai dokumen White Paper Pengelolaan Pertanahan Nasional dan arahan RPJMN

2015-2019 Bidang Pertanahan yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Strategis Reforma

Agraria Nasional Tahun 2018 telah tercapai sesuai dengan rencana kegiatan yang telah

ditetapkan. Secara umum, capaian dari masing-masing pokok kegiatan yang ditetapkan pada

tahun 2018, yaitu:

1. Kebijakan sistem pendaftaran tanah publikasi positif:

a. Percepatan peningkatan cakupan peta dasar pertanahan mencapai 30,4 juta Ha

(47,30%) dari luas wilayah Indonesia di luar kawasan hutan seluas 64.324.754,31

Ha, meningkat dari 29.5 juta Ha (45,93%) pada tahun 2017;

b. Percepatan peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi

seluas 13,8 juta Ha (20,91%) dari total luas wilayah budidaya (ditambah dengan

wilayah enclave) seluas 65.337.208,87 Ha, meningkat dari 8.1 juta Ha (12,46%)

pada tahun 2017;

c. Rekonstruksi dan perapatan batas kawasan hutan di 5 provinsi, yaitu Provinsi

Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Banten (dengan 15 kawasan

hutan) melanjutkan tahun 2017 yaitu pilot project publikasi tata batas kawasan

hutan di 3 (tiga) provinsi (dengan 4 kawasan hutan).

2. Kebijakan redistribusi tanah dan access reform:

a. Sosialisasi kebijakan Reforma Agraria kepada Pemerintah Daerah di 3 (tiga)

provinsi yaitu Sulawesi Barat, Riau, dan Jawa Barat;

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria di 4 (empat) provinsi

yaitu DIY, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur (Madiun);

c. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan capaian kegiatan

Reforma Agraria, dengan capaian: redistribusi tanah yang berasal dari HGU

habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya sebesar 270.237 Ha, legalisasi



aset dari tanah transmigrasi sebesar 32.859 Ha dan dari PRONA dan Lintor

sebesar 2.273.424 Ha, dan pelepasan kawasan hutan untuk TORA sebesar

994.761 Ha (namun belum ada capaian redistribusi tanah dari pelepasan

kawasan hutan tersebut);

d. Koordinasi penetapan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

3. Kebijakan pembentukan lembaga penyediaan tanah: payung hukum pembentukan

lembaga tersebut disepakati berupa Peraturan Pemerintah (PP), dengan Badan berupa

Badan Layanan Umum (BLU) tentang Badan Pengelola dan Penyedia Tanah Nasional.

4. Kebijakan sumberdaya manusia bidang pertanahan:

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pertanahan khususnya terkait petugas

ukur, Kementerian ATR/BPN telah melakukan rekrutmen CPNS juru ukur pertanahan

pada tahun 2018 dengan formasi sebanyak 369 orang, melanjutkan rekrutmen CPNS

pada tahun 2017 yaitu petugas ukur sebanyak 510 orang dan surveyor pemetaan

sebanyak 208 orang.

LAMPIRAN

PETA DASAR

| A Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


B | Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

| C Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


D | Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

| E Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


F | Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

PETA SERTIFIKAT

| I Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


J | Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

| K Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


L | Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

| M Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional


N | Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

tim penyusun laporan - trp.or.id akhir ran 2018.pdf · laporan akhir kegiatan koordinasi strategis...

Documents