1

INISIASI PENDIRIAN

KONSORSIUM PEMBANGUNAN SOSIAL ORANG RIMBA

(KPS-OR)

DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS

PRAKARSA MADANI

The Institutes for Research, Advocacy, Natural

Resources Management, and Community Development

Tahun 2019

2

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Sosial Orang Rimba adalah proses perubahan sosial bagi

masyarakat adat Orang Rimba yang harus direncanakan sedemikian rupa

dimana dalam proses tersebut peranan manusia menjadi pusat dari proses

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang diikuti oleh

proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Dalam hal ini pembangunan

sosial masyarakat adat Orang Rimba lebih menitikberatkan kepada proses

pemberdayaan masyarakat sebagai kuncinya, dan perubahan sosial yang

direncanakan.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, upaya keberlanjutan

pembangunan ekonomi ditempuh melalui strategi: peningkatan pertumbuhan

ekonomi dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan

pendapatan perkapita serta pengurangan kesenjangan antar kelompok,

penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang serta

penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat dan ramah

lingkungan. Sementara itu keberlanjutan pembangunan sosial, ditempuh melalui

beberapa strategi, diantaranya peningkatan keterjangkauan layanan dan akses

pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi

masyarakat.

Merujuk kepada arah kebijakan di atas, strategi yang ditempuh oleh

pemerintah RI masih menyisakan beberapa kelemahan, terutama

keterjangkauan implementasi strategi kepada Orang Rimba (indigenous people).

Kondisi kehidupan Orang Rimba yang seringkali berpindah, minimnya akses

transportasi dan komunikasi serta kehidupan Orang Rimba yang ekslusif

menyebabkan Orang Rimba kurang tersentuh oleh berbagai program

pembangunan yang semestinya mereka dapatkan sebagai bagian dari

masyarakat Indonesia.

Selain kondisi di atas, kehidupan Orang Rimba saat ini telah mengalami

perubahan sosial karena proses interaksi dengan dunia luar dan telah mengenal

3

ekonomi uang. Berbagai persoalan tengah dihadapi oleh komunitas Orang

Rimba, mulai dari persoalan internal dalam kelompok hingga persoalan dengan

pihak-pihak eksternal dimana Orang Rimba saling berinteraksi. Di dalam internal

kelompok Orang Rimba, terlihat adanya kerapuhan struktur sosial dan krisis

kepemimpinan. Temenggung, sebagai pemimpin tertinggi dari kelompok Orang

Rimba tidak lagi dipatuhi dan dianggap sebagai personil yang mengayomi

mereka. Jika perselisihan terjadi antara keluarga Orang Rimba dengan

Temenggung, maka keluarga ini akan memisahkan diri dan dengan mudah

membentuk struktur kepemimpinan baru.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pemahaman Orang Rimba

terhadap adat istiadat mereka relatif lemah. Perilaku-perilaku yang masa dahulu

tidak boleh dilakukan atau tabu, sekarang ini perilaku-perilaku tersebut

sepertinya sudah bukan merupakan hal yang tabu lagi. Kejadian pencurian buah-

buahan warga desa, pencurian brondol kelapa sawit warga dan perusahaan

serta kejadian penuntutan denda terhadap Jenang Air Hitam, merupakan indikasi

bahwa pemahaman terhadap adat kebiasaan Orang Dalam sudah semakin

dangkal. Di satu sisi, kondisi ini ditenggarai karena kurangnya transfer

pemahaman adat dan budaya dari kaum tua dan di sisi lain golongan muda dari

Orang Rimba, telah terpapar dengan dunia luar dengan berbagai kebutuhan

material, sementara sumber-sumber penghidupan mereka relatif terbatas.

Persoalan relasi Orang Rimba dengan pihak-pihak eksternal, juga semakin

kompleks. Kebiasaan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan

hidup dibawah sudung (semacam tenda dari plastik hitam) diantara pepohonan

kelapa sawit, tanpa sumber penghidupan yang pasti, telah menyebabkan Orang

Rimba seringkali diminta pergi ke tempat lain oleh pemilik-pemilik kebun kelapa

sawit. Kondisi ini diperparah lagi oleh adanya stereotip negatif dari sebagian

warga desa terhadap Orang Rimba dengan istilah mereka sebagai “pembohong,

kotor, pencuri”. Munculnya beberapa kasus tuduhan pencurian brondol tandan

buah segar kelapa sawit kepada Orang Rimba, bahkan diikuti oleh tindak

kekerasan oleh keamanan perusahaan kepada mereka, menjadikan relasi Orang

Rimba dengan pihak-pihak eksternal menjadi semakin tidak harmonis.

Sumber-sumber penghidupan yang terbatas, hewan buruan yang semakin

langka sementara kebutuhan material berupa sepeda motor, handphone, bahan

bakar, serta kebutuhan uang untuk menikah bagi keluarga muda ditengarai telah

4

menjadi penyebab proses terjadinya jual beli lahan dalam kawasan Tanam

Nasional Bukit 12 (TNBD) yang di buka oleh Orang Rimba baik berupa kebun

maupun lahan kosong kepada pihak-pihak eksternal. Kondisi ini menjadikan

relasi Orang Rimba dengan pihak TNBD, seolah-olah membentuk hubungan

simbiosis parasitisme. Di satu pihak, secara implisit, pihak TNBD telah memberi

kelonggaran bagi Orang Rimba untuk memanfaatkan ruang TNBD untuk

perbaikan ekonominya, tetapi di sisi lain Orang Rimba telah melakukan transaksi

jual beli secara diam-diam (bawah tangan) kepada pihak-pihak eksternal.

Kondisi lain yang cukup penting menjadi persoalan Orang Rimba dengan

pihak-pihak eksternal adalah kesan seolah-olah Orang Rimba mendapat

perlakuan khusus dengan hak-hak eksklusif. Jika warga desa atau aparat

keamanan perusahaan melakukan kesalahan terhadap Orang Rimba, maka

warga desa atau aparat keamanan perusahaan ini akan ditangkap dan akan

dikenakan sangsi sesuai hukum yang berlaku. Akan tetapi jika Orang Rimba

membuat kesalahan, maka mereka tidak akan ditangkap dan tentunya tidak akan

dijatuhi sangsi hukum. Kesan yang hidup di tengah masyarakat dan Orang

Rimba sendiri, bahwa mereka merupakan komunitas dengan hak-hak eksklusif

dan kebal hukum, telah menjadi kontra-produktif bagi terwujudnya hubungan

simbiosis mutualisme antara Orang Rimba dengan masyarakat. Bahkan kondisi

ini dapat menjadi konflik horizontal yang bersifat laten antara Orang Rimba

dengan pihak-pihak eksternal.

Di bidang pendidikan, anak-anak komunitas Orang Rimba, belum

mendapat sentuhan pendidikan formal sebagaimana program wajib pendidikan

dasar untuk anak-anak umur 7 sampai dengan 12 tahun. Karakteristik mereka

yang berpindah, mempunyai hubungan yang dekat dengan ibu mereka, serta

jarak yang relatif jauh dari fasilitas pendidikan, menjadikan anak-anak komunitas

Orang Rimba, tertinggal di bidang pendidikan. Upaya untuk meningkatkan

pengetahuan anak-anak Orang Rimba telah dilakukan oleh berbagai pihak

seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak Perusahaan dan Jenang selaku

pengayom Orang Rimba. Meskipun dengan jumlah peserta didik yang relatif

kecil, pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait ini adalah dalam

bentuk sekolah informal (sekolah rimba) dengan kemampuan akhir yang

diharapkan bisa membaca, menulis dan berhitung (calistung). Tantangan dalam

penyelenggaraan pendidikan sekolah alam ini juga relatif besar, terutama dari

5

para orang tua ortodok yang berpikiran bahwa sekolah akan merubah adat,

sekolah tidak membuat perut jadi kenyang.

Pada dasarnya, stakeholder telah berupaya melakukan program dan

kegiatan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh komunitas Orang Rimba.

Pemerintah daerah, telah membangun fasilitas rumah bagi Orang Rimba, dengan

harapan Orang Rimba tidak lagi hidup berkelana dan dapat hidup menetap.

Pihak Perusahaan, telah melakukan berbagai program dan kegiatan, mulai dari

program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi produktif bahkan

bantuan beras bagi Orang Rimba. Pihak Jenang, juga menyelenggarakan

kegiatan sekolah alam di rumah singgah. Pihak TNBD, juga telah melakukan

pembinaan agar Orang Rimba dapat melakukan aktivitas usahatani dengan baik

di dalam Kawasan TNBD. Namun demikian, berbagai program stakeholder

tersebut, terkesan tumpang tindih dan belum bersinergi dengan baik.

Pelaksanaan program pembangunan sosial masyarakat adat haruslah lebih

mengedepankan pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat/LSM,

dan dunia usaha. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan komunitas adat di

kawasan TNBD telah ada partisipasi dari pihak LSM dan perusahaan

perkebunan swasta yang berada di sekitar kawasan TNBD dalam melakukan

program pemberdayaan. Namun hal ini belum dapat mencapai hasil yang optimal

dikarenakan masih terbatasnya cakupan program, rendahnya efektifitas

pelaksanaan, program masih bersifat charity, tidak adanya komunikasi yang

efektif antara para pihak yang melakukan program pemberdayaan, dan tidak ada

program pemberdayaan ekonomi bagi komunitas adat Orang Rimba.

Oleh karena itu diperlukan forum kemitraan bagi para pihak yang memiliki

program pemberdayaan bagi komunitas adat Orang Rimba yang dilandasi atas

prinsip saling percaya, keanekaragaman dan keberlanjutan sosial. Forum

kemitraan ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi, saling menukar

informasi, berbagi sumberdaya, merencanakan, dan evaluasi program masing-

masing pihak untuk lebih mendorong keberhasilan dalam pembangunan sosial

bagi masyarakat adat Orang Rimba.

1.2. Tujuan

6

Tujuan Umum yang akan dicapai dalam inisiasi pendirian konsorsium

Pembangunan Sosial Orang Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit 12 adalah

mewujudkan kemandirian sosial, budaya dan ekonomi Orang Rimba.

Tujuan khusus, inisiasi pendirian konsorsium pembangunan Orang Rimba

di kawasan Taman Nasional Bukit 12 sebagai berikut:

a. Membangun kesepahaman semua stakeholder dalam pembangunan sosial

Orang Rimba di kawasan Bukit 12.

b. Menyepakati bentuk dan pendirian organisasi/wadah dalam pembangunan

sosial Orang Rimba di kawasan Bukit 12.

c. Mengembangkan sinergi dan kerjasama program dan kegiatan stakeholder

dalam pembangunan sosial Orang Rimba di kawasan Bukit 12.

d. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi bersama terhadap program

dan kegiatan pembangunan sosial yang dirancang untuk kemandirian Orang

Rimba.

7

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Persiapan dan Membangun Jaringan Sosial

2.1.1. Audiensi di tingkat Kabupaten

Kegiatan audiensi di tingkat Kabupaten pada dasarnya diupayakan

untuk memperoleh dukungan kerjasama dalam melakukan upaya-upaya

pembangunan terhadap Suku Anak Dalam dari pihak Pemerintah Kabupaten

yang dalam hal ini diprioritaskan pada Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten

Merangin. Audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun

dilakukan secara berkala baik melalui kunjungan langsung maupun melalui

komunikasi telpon. Melalui komunikasi yang dilakukan selama proses

audiensi, dibangun kesepakatan untuk melakukan pertemuan yang

melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun, pihak PT. Astra Agro

Lestari, dan pihak Prakarsa Madani. Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel

Harris Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019 dengan agenda pokok

Pembahasan Rencana Pembentukan Wadah Kerjasama Intervensi

Perubahan Sosial Orang Rimba yang dihadiri oleh :

1. Hilal (Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun)

2. Dedi Hendri (Asisten II Bupati Kabupaten Sarolangun)

3. Bandung Sahari (PT. Astra Agro Lestari Tbk.)

4. Joko Subagyo (PT. Astra Agro Lestari Tbk)

5. Nyoman Suyasa (PT. Astra Agro Lestari)

6. Elwamendri (Prakarsa Madani Institut)

7. Budi Setiawan (Prakarsa Madani Institut)

8. Idris Sardi (Prakarsa Madani Institut)

Beberapa hal yang dikemukakan dalam pertemuan dapat dijabarkan

senagai berikut :

1. Pihak Prakarsa Madani menginformasikan bahwa berdasarkan hasil

workshop yang telah dilaksanakan di aula Bappeda Kabupaten

Sarolangun pada tanggal 16 Februari 2019 dimana Prakarsa Madani

diminta untuk memfasilitasi pembentukan wadah kerjasama multi pihak

dalam rangka melakukan intervensi perubahan sosial Orang Rimba, maka

pihak Prakarsa Madani perlu mengkomunikasikan hal tersebut kepada

para Bupati yang di wilayahnya terdapat tempat hunian Orang Rimba.

8

Karena upaya mendorong perubahan sosial Orang Rimba merupakan

bagian dari sasaran pembangunan maka hal ini perlu mendapat

persetujuan dan dukungan dari para Bupati yang merupakan pemegang

otoritas terhadap wilayah yang menjadi hunian Orang Rimba. Dalam hal

ini pihak Prakarsa Madani membutuhkan arahan dan masukan guna

memperkuat gagasan yang telah dibangun.

2. Pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun memberikan apresiasi kepada

para pihak yang sudah mau ikut memikirkan perbaikan nasib Orang Rimba

yang diharapkan Orang Rimba juga bisa menikmati kemerdekaan. Pihak

Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga menginformasikan bahwa

beberapa waktu yang lalu setelah kunjungan Presiden, Orang Rimba akan

dibangunkan fasilitas berupa perumahan. Kementerian sosial akan

mendukung pembangunan perumahan Orang Rimba, Pemkab Sarolangun

menyediakan lahan untuk perumahan, dan didukung juga oleh Pangdam

Sriwijaya. Ini salah satu model yang dilakukan oleh Pemkab Sarolangun

untuk pembinaan Orang Rimba yang melibatkan SKPD terkait. Sasaran

pertama Pemkab Sarolangun adalah mengupayakan Orang Rimba bisa

memiliki identitas (KTP) agar Orang Rimba bisa memperoleh bantuan

pemerintah dan program pembangunan. Tujuan Pemkab Sarolangun ke

9

depan adalah Orang Rimba bisa mendapat penghidupan yang layak,

pendidikan yang layak, dan kesehatan yang layak. Saat ini Pemkab

Sarolangun menanggung biaya hidup 2 kelompok yang akan dipersiapkan

menghuni kawasan Kampung Madani Orang Rimba. Untuk memberikan

motivasi, pihak Kepolisian dan TNI akan memprioritaskan Orang Rimba

menjadi polisi dan tentara. Saat ini masih ada tantangan dimana ada

kelompok kepentingan yang masih mempengaruhi Orang Rimba untuk

keluar dari pembinaan pemerintah dan diprovokasi dengan issue agama.

Harapannya ke depan kawasan pemukiman Orang Rimba bisa menjadi

salah satu kunjungan wisata yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi

Orang Rimba. Mengenai wadah kerjasama yang digagas pada dasarnya

Pemkab Sarolangun menyambut baik dan akan memberikan dukungan.

Memang kalau hanya bertumpu pada pemerintah, tujuan yang akan

dicapai akan menjadi lambat karena anggaran Pemkab Sarolangun juga

sangat terbatas. Jadi keterlibatan berbagai pihak seperti perusahaan,

perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya sangat diharapkan untuk

bersama-sama dengan pihak pemerintah dalam memperbaiki kehidupan

Orang Rimba. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah Orang Rimba

yang hidup terpencar dan pihak Pemkab Sarolangun berupaya

mengarahkan mereka untuk menetap agar mudah dilakukan pembinaan.

Karena kalau masih hidup berpencar mereka sangat sulit sekali untuk

dijangkau dan dibutuhkan anggaran yang besar. Pemkab Sarolangun

sudah memiliki Kepala Seksi Pendidikan Suku Anak Dalam di Dinas

Sosial. Persoalan yang dihadapi Pemkab Sarolangun bahwa masalah

selalu datang secara bersamaan dan pihak Pemkab Sarolangun tidak

cukup kekuatan dalam melakukan penanganan. Kemudian, aktivitas

Pemkab Sarolangun tidak terekspo/terpublikasi sehingga sering Pemkab

Sarolangun dituding tidak peduli. Pemkab Sarolangun sudah membangun

klinik di dalam kawasan yang menjadi hunian Orang Rimba, dan program

pendidikan sudah lama dilakukan. Gagasan perumahan sebenarnya

awalnya digagas di dalam TNBD namun tidak memperoleh persetujuan

dari Kepala Balai TNBD. Oleh Pangdam Sriwijaya diarahkan ke kawasan

APL. Masalah Orang Rimba juga sudah dikomonikasikan kepada

Gubernur Provinsi Jambi namun tidak mendapat respon. Program yang

10

ada sekarang malah mendapat dukungan dari Pangdam Sriwijaya,

dijalankan tanpa dukungan anggaran nasional. Harapannya apa yang

digagas untuk perubahan Orang Rimba bisa menjadi model sebagai

inovasi bentuk pelayananan bagi Orang Rimba. Memang sangat

diperlukan koordinasi dan sinkronisasi aktivitas dan kalau sebelumnya ini

bisa dilakukan mungkin masalahnya tidak serumit yang sekarang. Sudah

banyak yang dilakukan Pemkab Sarolangun termasuk dulu pernah

dibagikan kebun namun kebun tersebut dijual oleh Orang Rimba. Pihak

Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga memandang pentingnya

komunikasi para pihak agar bisa saling tahu. Sebelumnya, di mata

Pemkab Sarolangun, perusahaan selama ini hanya dilihat menjalankan

program CSR-nya hanya dalam bentuk bantuan sosial terutama pada saat

mau lebaran. Padahal perusahaan juga ternyata sudah melakukan banyak

hal dan Pemkab jadi tahu jika dikomunikasikan.

3. Pihak PT. Astra Agro Lestari menginformasikan bahwa saat ini ada sekitar

5 rombong Orang Rimba yang hidup dalam kawasan kebun sawit HGU

PT. SAL 1. Pihak PT. SAL 1 sudah memfasilitasi 3 program yaitu program

kesehatan, program pendidikan, dan pangan untuk pengentasan

kelaparan. Presdir Astra juga menginginkan agar Orang Rimba juga bisa

memperoleh KTP. Pihak Astra juga memiliki pandangan yang sama

bahwa diperlukan kolaborasi dan kerjasama antar pihak yang memiliki

tujuan yang sama. Ternyata setelah mendengar penjelasan dari pihak

Pemkab Sarolangun, pada dasarnya perusahaan dan pemerintah memiliki

tujuan yang sama dan seharusnya hal semacam ini sudah sejak lama

dikomunikasikan dan dipertemukan. Wadah kerjasama mungkin dirancang

dalam bentuk yang kecil dulu baru melangkah ke yang besar. Dimulai dari

keterlibatan Pemkab Sarolangun, Pemkab Merangin, PT. SAL 1, Balai

TNBD, dan Universitas Jambi. Ada beberapa program Astra yang butuh

dukungan dari pihak pemerintah daerah seperti program kesehatan. Pihak

Astra punya dokter, ambulan, dan pemanfaatan fasilitas ini memerlukan

dukungan dari Dinas Kesehatan setempat. PT. SAL juga dulu pernah

memberikan kebun dan kebun itu juga dijual oleh Orang Rimba.

Dari pertemuan tersebut beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan

antara lain :

11

1. Kesamaan pandangan antara pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan

Pihak PT. ASTRA Agro Lestari / PT. SAL 1 mengenai pentingnya kerjasama

dalam mendorong perubahan sosial orang rimba

2. Tindak lanjut pertemuan akan dilakukan pertemuan besar dengan melibatkan

para pihak yang nanti akan difasilitasi Prakarsa Madani.

3. Perlu dilakukan sharing program agar dapat dilakukan koordinasi untuk

meudahkan pencapaian tujuan bersama.

Pelaksanaan audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Merangin

hanya dilakukan melaui pertemuan koordinasi dengan Dinas Sosial

Kabupaten Merangin mengingat sulitnya menjadwalkan pertemuan dengan

Bupati Kabupaten Merangin dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten

Merangin yang terkait dengan implementasi gagasan membangun media

kerjasama multipihak. Kendatipun demikian, melalui Dinas Sosial Kabupaten

Merangin, pihak Pemerintah Kabupaten Merangin juga sangat menyambut

baik dan mendukung upaya membangun kerjasama Multipihak dalam rangka

mendorong pembangunan sosial Orang Rimba.

2.1.2. Audiensi di tingkat Pusat (Dirjend PKAT, Dirjend Konservasi,

Dirjend PUPR)

Pelaksanaan audiensi di tingkat dilakukan melalui kunjungan langsung

untuk menyampaikan gagasan rencana pembentukan wadah kerjasama

multipihak untuk mendukung pembangunan sosial Orang Rimba. Kunjungan

dilakukan pada pada tanggal 8 – 9 April 2019 di tiga Kementerian yaitu :

1. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dirjend

Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Direktorat Kawasan Konservasi Dirjend Konservasi Sumberdaya Alam dan

Ekosistem Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik

Indonesia.

3. Direktorat Rumah Khusus Dirjend Penyediaan Perumahan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Agenda pokok kunjungan meliputi sosialisasi rencana pembentukan

wadah kerjasama multipihak pembangunan sosial Orang Rimba sekaligus

juga meminta kesediaan menjadi peserta dan nara sumber dalam acara

sarasehan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019. Pihak

12

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dirjend Pemberdayaan

Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Direktorat Kawasan

Konservasi Dirjend Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia

menyatakan dukungan dan bersedia memenuhi undangan sarasehan

sedangkan pihak Direktorat Rumah Khusus Dirjend Penyediaan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

belum bisa memenuhi harapan yang dikemukakan pihak Prakarsa Madani

karena pihak yang menerima kunjungan adalah staf biasa tidak dalam

kapasitas yang bisa mengambil keputusan.

2.1.3. Penyusunan Draft Perangkat Wadah Kerjasama Multipihak

Pembentukan wadah kerjasama multipihak harus dilengkapi dengan

beberapa perangkat yang meliputi aturan dasar, tata kerja pelaksanaan

program, dan arahan program yang nantinya akan menjadi pokok bahasan

dalam pertemuan yang melibatkan para pihak yang menjadi bagian dan

mendukung wadah kerjasama multipihak yang dibentuk. Penyusunan draft

sebagimana dimaksud difasilitasi oleh pihak Prakarsa Madani antara lain :

1. Draft Aturan Dasar disusun oleh Ir. Elwamendri, M.Si dan akan menjadi

nara sumber pembahasan dalam pertemuan para pihak.

2. Draft Tata Kerja Pelaksanaan Program disusun oleh Budi Setiawan, SP,

M.Si dan akan menjadi nara sumber pembahasan dalam pertemuan para

pihak.

3. Draft Arahan Program disusun oleh Idris Sardi, SP, M.Si dan akan menjadi

nara sumber pembahasan dalam pertemuan para pihak.

Penyusunan draft perangkat wadah kerjasama multipihak dilakukan

selama bulan Juni 2019 dan adapun naskah draft dimaksud dapat dilihat

pada lampiran laporan.

2.2. Audiensi dan FGD Para Pihak

2.2.1. Audiensi dengan Pemerintah Desa Olak Besar dan Paku Aji

Desa Olak Besar dan Paku Aji merupakan dua desa yang secara

administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Audiensi dilakukan

dalam rangka menjajaki situasi Orang Rimba yang berada di wilayah

13

Kabupaten Batanghari mengingat wadah kerjasama multipihak yang digagas

meliputi ruang lingkup Provinsi Jambi. Di samping itu juga ditujukan untuk

menguatkan jaringan komunikasi dan hubungan kerjasama karena

pemerintah Desa Olak Besar dan Paku Aji juga sudah dilibatkan dalam

workshop yang dilaksanakan di kabupaten Sarolangun.

Kepala Desa Olak Besar dan Kepala Desa Paku Aji, pada prinsipnya

sangat mendukung adanya kerjsasama multi pihak dalam menuju proses

perubahan sosial Orang Rimba di Provinsi Jambi. Orang Rimba di Provinsi

Jambi, terutama yang menempati Taman Nasional Bukit Dua Belas, merupakan

satu kesatuan yang utuh sesuai dengan selokoh adat yang mereka anut : “Tanah

Garo Pangkal Waris, Sungai Serengam Ujung Waris, Air Hitam Tanah

Berjenang”. Dari keterangan Kepala Desa Olak besar, pada waktu dahulu, jika

Orang Rimba melakukan aktivitas melangun (pergi meninggalkan tempat

bermukim untuk sementara menghilangkan kesedihan), wilayah melangun

mereka terfokus kepada tiga tempat tersebut. Jika mereka berasal dari Air Hitam,

kemudian mereka melangun, maka daerah tempat tujuan melangun adalah

Tanah Garo (Pangkal Waris) atau Sungai Serengam (Ujung Waris). Di tempat

tujuan melangun, mereka diterima oleh orang desa yang mereka anggap

saudara dan mereka diizinkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama

kegiatan melangun. Saat ini menurut Kepala Desa Olak Besar dan Paku Aji,

institusi sosial tersebut sudah semakin kabur, karena menyempitnya ruang hidup

Orang Rimba, dan ditengarai pula ada pihak-ihak tertentu yang berupaya

memutus ikatan sosial ini karena dianggap merugikan Orang Rimba. Oleh karena

itu menurut Kepala Desa Olak Besar dan Paku Aji, salah satu upaya kerjasama

multi pihak ini adalah mendorong dan memulihkan kembali institusi sosial ini,

sehingga wilayah tujuan aktivitas melangun sebagai bentuk kebiasaan Orang

Rimba, tidak lagi keluar dari tiga daerah yang dipahami sebagai wilayah yang

dianggap sebagai saudara bagi Orang Rimba.

Selain itu, Kepala Desa Olak Besar dan Paku Aji juga mengharapkan

adanya sinergitas dan kordinasi yang dilakukan oleh para pihak terhadap Orang

Rimba. Salah satu topik yang menarik dibicarakan adalah masalah Rekam Kartu

Tanda Penduduk (KTP) untuk Orang Rimba. Menurut Kepala Desa Olak Besar

dan Paku Aji, Orang Rimba yang berdiam di Kecamatan Bathin XXIV (Kabupaten

Batanghari), agak berbeda dengan Orang Rimba yang berdiam di Air Hitam

14

(Kabupaten Sarolangun). Orang Rimba yang berdiam di Kabupaten Batanghari

(Sungai Serengam), terutama kaum perempuan, sangat tabu diphoto (diambil

gambar untuk KTP). Oleh karena itu perlu jalan keluar yang harus dibicarakan

oleh pihak pemerintah terhadap kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Orang

Rimba yang bermukim di daerah Sungai Serengam.

Hal lain yang juga menarik untuk dicermati, menurut Kepala Desa Olak

Besar dan Paku Aji adalah kordinasi para pihak dalam melakukan aktivitas

pemberdayaan kepada Orang Rimba. Para pihak yang melakukan aktivitas

bersama terhadap Orang Rimba seringkali tidak melibatkan Pemerintah Desa,

baik pemerintah Desa Olak Besar maupun pemerintah Desa Paku Aji, padahal

Pemerintah Desa merupakan orang-orang yang mempunyai kedekatan secara

sosial dengan Orang Rimba. Pemerintah Desa seringkali terlibat dalam

penyelesaian sengketa antar Orang Rimba, maupun antara Orang Rimba

dengan pihak-pihak luar. Keputusan untuk menetapkan denda dan negosiasi

besaran dendapun dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa juga

mengetahui dengan pasti keberadaan harta pusaka seorang Temenggung

(berupa pohon sialang, dan jika Temenggung meninggal, harta pusaka inilah

yang akan diwariskan kepada Temenggung yang baru). Oleh karena itu Kepala

Desa Olak Besar dan Paku Aji sangat mengharapkan bahwa aktivitas-aktivitas

pemberdayaan terhadap Orang Rimba dan identifikasi kebutuhan Orang Rimba

ke depan perlu melibatkan Pemerintah Desa sebagai pihak yang juga harus

melakukan pengayoman kepada Orang Rimba.

Kepala Desa Olak Besar dan Paku Aji juga menjelaskan bahwa ada 4

(empat) Temenggung Orang Rimba yang bermukim di wilayah Kecamatan Bathin

XXIV (Kabupaten Batanghari) yaitu Temenggung Menyurau, Temenggung

Nyenong, Temenggung Ngamal dan Temenggung Ngirang. Temenggung

Menyurau bermukim di wilayah Sungai Terab dan mempunyai 79 Kepala

Keluarga. Temenggung Nyenong bermukim di wilayah Sungai Serengam dan

mempunyai 35 Kepala Keluarga. Temenggung Ngamal bermukim di wilayah

sungai Sakolado dan mempunyai 28 Kepala Keluarga. Temenggung Nggirang

bermukim di wilayah Sungai Kejasung Kecil dan mempunyai 27 Kepala Keluarga.

Menyimak pemahaman Kepala Desa Olak Besar dan Paku Aji berkenaan

dengan kondisi Orang Rimba di wilayah mereka, maka dapat disimpulkan bahwa

Kepala Desa Olak Besar dan Paku Aji sangat memahami kondisi Orang Rimba

15

dan merupakan suatu yang wajar jika ke depan, intervensi yang dilakukan para

pihak terhadap Orang Rimba menuju perubahan sosial Orang Rimba, sangat

perlu melibatkan Pemerintah Desa. Berbagai program atau kegiatan terhadap

Orang Rimba dirasakan memang belum mampu menjawab tuntutan perubahan

ke arah yang relatif lebih baik bagi Orang Rimba. Oleh karenanya sinergitas dan

kordinasi yang baik perlu di jalankan oleh forum kerjasama multi pihak yang

sudah digagas.

2.2.2. Sarasehan di Desa Pematang Kabau

Audiensi dan diskusi para pihak di Kecamatan Air Hitam dilaksanakan

pada tanggal 16 Maret 2019 bertempat di Balai Pertemuan Desa Pematang

Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang dikemas dalam

bentuk kegiatan Sarasehan. Kegiatan sarasehan ini bertujuan untuk

memperkuat pola hubungan komunikasi di tingkat bawah sebagai langkah

awal memperkuat gagasan untuk melakukan kerjasama dalam melakukan

pembangunan sosial Orang Rimba.

Kegiatan sarasehan ini melibatkan dan dihadiri oleh para pihak di

tingkat kecamatan yang meliputi :

1. Camat Kecamatan Air Hitam

16

2. Komandan Rayon Militer Kecamatan Pauh (yang meliputi wilayah Kerja

Kecamatan Air Hitam).

3. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Air Hitam

4. Perwakilan Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas

5. Perwakilan dari PT. Sari Aditya Loka 1

6. Perwakilan dari PT. Jambi Agro Wiyana (Sinar Mas Group)

7. Kepala Desa Pematang kabau

8. Tenaga lapangan PT. Sari Aditya Loka 1.

9. Temenggung dan Perwakilan Temenggung yang ada di Kabupaten

Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

10. Perwakilan Prakarsa Madani

Beberapa pandangan yang dikemukan oleh para pihak dalam kegiatan

sarasehan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pihak Kapolsek pada dasarnya memiliki tugas dalam mengayomi seluruh

masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat Orang Rimba

terkait penegakan hukum. Pihak kepolisian lebih mengedapankan aspek

pembinaan yang artinya, dalam penanganan masalah hukum, pihak

kepolisian membangun kerjasama dengan para tokoh masyarakat dan

pemerintah desa sehingga hal-hal yang bisa diselesaikan secara

kekeluargaan itu yang lebih diprioritaskan. Bagi warga desa dan Orang

Rimba, jika menghadapi masalah pelanggaran hukum, pihak kepolisian

siap memberikan pelayanan, kantor polsek terbuka 24 jam untuk melayani

masyarakat. Proses pembinaan kepolisian dasarnya dari hukum adat.

Jangan mempersepsikan kalau sudah punya KTP hukum adat tidak lagi

berlaku, kalau ada yang mengatakan seperti itu salah. Tapi namanya kita

hidup dalam negara maka ada hukum negara yang disebut hukum pidana

dan itu harus kita patuhi. Narkoba kenapa salah karena salah untuk tubuh

kita, berbahaya bagi tubuh kita. Mohon dipahami bahwa hukum dibuat

untuk melindungi kita. Mohon para temenggung untuk mengingatkan

warga dan anak-anak agar tidak melakukan pelanggaran hukum seperti

menggunakan narkoba, judi dan sebagainya.

2. Pihak Danramil yang saat ini mengkoordinir pembangunan kawasan

pemukiman Orang Rimba pada prinsipnya juga memiliki perhatian yang

besar terhadap upaya mendorong terjadinya perbaikan taraf hidup Orang

17

Rimba. Bagi tentara, posisi masyarakat desa dan Orang Rimba dipandang

sama dan tidak ada yang diistimewakan dan semuanya berhak mendapat

pengayoman terutama dari segi perlindungan kemananan. Saat ini, pihak

tentara melalui Dandim telah dibangun kerjasama bersama pemerintah

Kabupaten untuk coba mendorong Orang Rimba menjalani hidup menetap

yang salah satunya melalui pembangunan kawasan pemukiman Orang

Rimba yang pada akhirnya itu akan menjadi kampung Orang Rimba.

Kendatipun demikian, hal inipun perlu mendapat dukungan para pihak

termasuk pemerintah desa dan masyarakat desa. Adat Orang Rimba agar

tetap dilestarikan dan ditegakan. Adat jangan ditambah-tambahkan lagi,

ikuti apa yang sudah ada.

3. Pihak Balai TNBD pada dasarnya sudah menunjukan komitmen untuk

memberikan ruang penghidupan bagi Orang Rimba melalui pembukaan

akses bagi Orang Rimba untuk mengelola kawasan TNBD sebelumnya

mungkin tidak diperbolehkan. Pihak Balai TNBD telah menyusun

pembagian zonasi TNBD yang diselaraskan dengan adat Orang Rimba

yang kedepannya diharapkan tidak lagi terjadi benturan dan konflik

terutama terkait dengan keberadaan Orang Rimba yang masih bermukim

dalam kawasan TNBD. Kerjasama para mutlak diperlukan terutama terkait

dengan masalah anggaran dan diharapkan dukungan perusahaan dan

pemerintah kabupaten dapat bersama-sama mewujudkan apa yang telah

digagas oleh pihak Balai TNBD. Untuk pemanfaatan kawasan TNBD perlu

disurvey secara bersama sama kemudian dipetakan untuk ditetapkan

wilayah kelola temenggung. Hal ini untuk menghindari terjadinya tumpang-

tindih karena saat penetapan TNBD sudah ada bagian kawasan yang

digarap oleh Suku Anak Dalam dan masyarakat sekitar. Perubahan pola

hidup Suku Anak Dalam yang diharapkan tidak bersifat meninggalkan

kearifan lokal. TNBD sesuai yang diamanatkan untuk sumber

penghidupan Suku Anak Dalam. Soal menetap bisa dimana saja dan

diharapkan keberadaan TNBD bisa menjadi sumber penghidupan Orang

Rimba. Banyak kasus Orang Rimba tidak memelihara sumber

penghidupannya sendiri, ada kebun yang dimiliki sudah berpindah tangan

ke orang lain. Jadi ke depan Suku Anak Dalam bisa mempertahankan dan

memelihara apa yang menjadi sumber penghidupan. Balai TNBD bersama

18

pemerintah daerah (kabupaten) untuk mendorong perubahan pola hidup

Orang Rimba.

4. Pihak Camat menjelaskan bahwa perhatian pemerintah sangat besar

untuk mendorong kemajuan bagi Orang Rimba. Saat ini pihak pemerintah

tengah mengusahakan upaya perekaman data untuk pengurusan KTP

bagi Orang Rimba. Pemerintah berharap Orang Rimba bisa memperoleh

hidup yang layak dan warga desa tidak boleh cemburu jika pemerintah

memberikan perhatian besar kepada masyarakat Orang Rimba. Oranhg

Rimba dan masyarakat harus saling menghormati adat- istiadat masing-

masing dan jika ada permasalahan bisa diselesaikan secara bersama-

sama. Camat dalam kapasitasnya sebagian bagian dari pemerintah ikut

mendorong pelaksanaan program untuk Orang Rimba baik dari pusat,

provinsi, dan kabupaten. Camat menegaskan bahwa jika ada orang yang

tetap menyuruh Orang Rimba hidup di sudung maka itu jangan diikuti

karena Orang Rimba juga harus bisa hidup seperti orang desa. Saat ini

sebagian Orang Rimba sudah memiliki KTP dan camat terus

mengusahakan agar yang belum memiliki KTP ke depan sudah bisa

memiliki KTP. Dan ditegaskan oleh camat bahwa seluruh pengurusan

administrasi (KTP dan surat-menyurat) tidak dipungut biaya. Pesan camat

berkaitan dengan pemilu diharapkan semua yang sudah memiliki hak pilih

gunakanlah hak pilih tersebut dan diberikan kebebasan untuk memilih

siapapun. Hal-hal yang berkenaan dengan SAD merangin mungkin bisa

dibantu pak danramil untuk menyampaikan ke pak dandim karena camat

tidak punya kewenangan. Semoga pemerintah Merangin juga melakukan

hal yang sama seperti di Kabupaten Sarolangun. Pemerintah daerah

bersinergis dengan Balai TNBD karena Orang Rimba bersentuhan dengan

TNBD.

5. Pihak Kades Pematang Kabau menginformasikan bahwa Banyak hal yang

sudah dilakukan berbagai pihak untuk Orang Rimba dan keberhasilan

akan sangat ditentukan oleh komitmen kita bersama. Kita semua berharap

agar apa yang telah dilakukan dan diberikan oleh para pihak untuk

kemajuan Orang Rimba tidak sia-sia. Orang desa transmigran dulu juga

dihadapkan pada kehidupan yang sulit namun semua itu bisa dilalui

karena adanya motivasi yang kuat untuk merubah hidup. Kehadiran

19

transmigran juga sebenarnya untuk mendorong kemajuan masyarakat

desa sekitar. Dalam pandangan kepala desa, belakangan ini kita semua

sangat mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Banyak informasi

yang diterima tidak dicerna sehingga banyak informasi yang salah diterima

begitu saja. Peranan orang tua dan para pimpinan Orang Rimba sangat

penting dan dibutuhkan untuk memberikan pendidikan bagi anak anak dan

anggota kelompok. Sekolah yang sudah difasilitasi oleh perusahaan agar

dimanfaatkan oleh Orang Rimba dan anak-anak dapat didorong untuk

sekolah disana.

Di samping menjaring pandangan para pihak, kegiatan sarasehan ini juga

memberikan kesempatan bagi Orang Rimba dan pihak-pihak yang memiliki

kedekatan sosial dengan Orang Rimba untuk curah pendapat. Berikut beberapa

pendapat dan pandangan Orang Rimba yang dikemukakan dalam kegiatan

sarasehan :

1. Pak Sekampung Depati dari Temenggung Ngepas : Kelompok kami

kurang diperhatiakan pemerintah. Kami mengharapkan anak anak kami bisa

bersekolah agar tidak bodoh seperti orang tuanya. Pemerintah diharapkan

bisa membantu kami untuk memperoleh rumah yang layak. Kami yang

berada di wilayah Merangin kurang perhatian dan kami senang mendengar

perhatian pemerintah di Sarolangun yang sangat besar terutama untuk Suku

Anak Dalam Air Hitam. Saat ini kami masih merasa tidak aman karena hidup

kami sering terusir karena numpang hidup di tanah orang lain.

2. Pak Temenggung Ngepas : Kami selalu pindah-pindah karena orang yang

punya tanah sering melarang Orang Rimba menegakkan sudung. Jadi

tolonglah kami ini dipikirkan agar bisa dapat hidup menetap. PT. SAL sudah

membantu mendidik anak-anak kami tapi belajarnya masih di bawah pohon

dan kami berharap bisa dibantu fasilitas pendidikan.

3. Pak Jang Desa Sungai Olak : Pemerintah jangan hanya memperhatikan

SAD di Air Hitam tapi juga SAD lainnya khusunya di Merangin perlu juga

diperhatikan. Soal Bukit 12 juga bisa dibuka untuk SAD lain dan tidak hanya

untuk SAD Air Hitam, pemerintah jangan pilih kasih. Sekarang kami

mendirikan tenda tenda selalu diusik karena tidak memiliki tanah yang bisa

kami gunakan untuk tempat tinggal. Kami sudah mau diusir orang yang

punya tanah, tidak ada penetapkan tanah untuk kami jadikan temapt tinggal.

20

Sekarang sudah 23 KK sudah ditetapkan rumah untuk tempat tinggal.

Anggota kami masih ada yang berpindah pindah.

4. Pak Sikar : Kami merasakan kehilangan tempat tinggal, kami makan tidak

merasa kenyang dan tidur tidak merasa nyenyak. Kami di Mandelang tidak

melihat adanya satu pohon yang tinggal padahal kami sudah tinggal di hutan

sejak jaman belum merdeka. Kalau di Bukit Dua Belas, SAD masih bisa

bercocok tanam, kami berharap juga diperhatikan oleh pemerintah, kami

berharap dengan pak kades, camat, dan pemerintah dan semua bersatu.

Masyarakat desa juga sering membantu kami, kami juga sering membantu

masyarakat desa. Masalah muncul karena mungkin anggota kami banyak

yang tidak tahu, jadi mohon pemerintah juga membantu kami. Kami

mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan pihak PT. SAL yang

sudah membantu sekolah dan anak-anak kami sudah bisa sekolah sejak

2013.

5. Wakil Temenggungf Meladang : Kami sudah istimewa, kami sudah punya

rumah mewah, sumber penghidupan juga perlu dibantu agar kami tidak lagi

pindah pindah. Kami menyadari bahwa keberadaan kami juga mengganggu

yang punya tanah.

6. Pak Jalaludin (Jenang) : Dari balai TNBD sudah dinformasikan sudah

ditetapkan tanah-tanah yang bisa diakses Orang Rimba, kami berharap

akses bisa dibuka per kelompok.

7. Pak Serenggi (Debalang Batin Temenggung Nggrip) : Dua tahun lalu

kami diberi kartu BBM namun tidak ada pelaksanaan. Tidak semua

temenggung memperoleh bantuan. Bantuan raskin awalnya 20, turun 15,

turun 10, turun 5 kg, mohon dijelaskan kenapa begitu, tolong dijelaskan.

8. Pak Besmen (Tengganai Kedundung Muda) : Apa yang disampaikan oleh

nara sumber saya sangat setuju. Apa yang mau dilakukan jangan terdesak

tapi dilakukan dengan cara pelan. Dorongan peningkatan ekonomi sudah

cukup banyak, dan berharap bantuan perumahan bisa semuanya dapat.

Kami berharap ada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pemasukan

seperti pariwisata yang dikelola Orang Rimba.

9. Pak Bepayung : Kalau ada warga yang ngomong pak camat sekarang

bukan raja kami, saya mohon maaf. Saya harap kawan-kawan Orang Rimba

bisa sabar, tadi kita dengar semua ingin membantu tapi kita juga harus tahu

21

kemampuan raja-raja kami juga terbatas. Jadi mohon kita bisa sabar. Kami

merasa berterima kasih kepada bapak rajo-rajo yang sudah berusaha

membantu Orang Rimba. Orang desa bisa maju karena mengikuti peraturan

desa, kito Orang Rimba sudah tidak patuh dengan aturan temenggung.

10. Pak Tamrin (Babinsa Desa Bukit Suban) : Sudah pernah dicanangkan

program peduli Suku Anak Dalam namun tidak jalan karena ada kendala

komunikasi. Dari banyak pihak yang memperhatikan Suku Anak Dalam

memiliki persepsi yang berbeda. Orang rimba yang merasa putra daerah, ke

depan kalau tidak diperhatikan bisa terjadi konflik sosial. Saat ini gejala akan

muncul konflik sudah mulai kelihatan. Sejak tahun 2005, banyak pihak-pihak

yang memanfaatkan Suku Anak Dalam untuk kepentingan pribadi. Jadi

semoga ke depan tidak terjadi lagi. Mengurus Suku Anak Dalam banyak

rintangan terutama mendapat tudingan dari berbagai pihak, karena Suku

Anak Dalam selalu diprioritaskan. Langkah ke depan yang perlu dilakukan

adalah menguatkan sumber penghidupan, baru kita pengaruhi pola pikirnya.

11. Pak Bahtiar (Debalang Batin)

Adat-adat Suku Anak Dalam sudah banyak perubahan. Saya berharap adat-

istiadat Suku Anak Dalam jangan sampai punah dan harus tetap

dipertahankan. Adat-istiadat yang sudah ditinggalkan harus ditegakkan lagi

dan dipatuhi oleh Suku Anak Dalam. Kami harapkan ada zona perkebunan

dan ada jalan patroli di kawasan TNBD. Kami ingin Suku Anak Dalam

memiliki sumber penghidupan, ada kebun yang dirawat, dan anak-anak bisa

sekolah. Tidak ada gunanya Suku Anak Dalam tinggal di rumah mewah tapi

perutnya lapar. Bagi orang rimba, jika sudah diberi lahan jangan lagi

diperjual-belikan. Pemerintah dan perusahaan sudah berbaik hati membantu

SAD.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan sarasehan antara lain :

1. Pada dasarnya para pihak sudah melakukan banyak hal untuk mendorong

terjadinya perubahan taraf hidup Orang Rimba melalui berbagai macam

program yang dilaksanakan.

2. Beberapa pihak sudah membangun kerjasama dalam melakukan upaya

pembinaan terhadap Orang Rimba dan disadari bahwa kerja para pihak yang

sifatnya lebih luas dipandang sangat diperlukan.

22

3. Orang Rimba sudah menyadari bahwa para pihak sudah berbuat banyak

untuk mendorong Orang Rimba melalukan peningkatan terhadap taraf

hidupnya meskipun dirasakan masih belum memadai dan prinsip keadilan

belum sepenuhnya dirasakan oleh Orang Rimba.

4. Diharapkan ke depan bisa terjalin kerjasama dalam mendorong Suku Anak

Dalam untuk mencapai perubahan. Apapun masalah yang dihadapi penting

untuk dikomunikasikan ke pemegang otoritas dan pihak perusahaan juga

penting untuk diajak kerjasama.

5. Pada intinya, kerjasama antar pihak sudah menjadi keharusan dalam rangka

pembangunan Suku Anak Dalam.

2.3. Sarasehan Jakarta

Kegiatan Sarasehan Jakarta dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019

bertempat di Hotel Santika Jakarta. Sarasehan ini merupakan langkah untuk

membangun kerjasama para pihak dalam melakukan pembangunan sosial

Orang Rimba. Para pihak yang hadir dalam sarasehan tersebut antara lain :

1. Perwakilan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dirjend

Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

23

2. Perwakilan Direktorat Kawasan Konservasi Dirjend Konservasi

Sumberdaya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan dan

Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

3. Perwakilan Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi.

4. Perwakilan Dinas Sosial dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

5. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Saroilangun Provinsi jambi.

6. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

7. Perwakilan PT. Sari Aditya Loka 1.

8. Perwakilan PT. Sinar Mas Agro Resorces dan Technology

9. Perwakilan SSS PUNDI Sumatera Jambi

10. Perwakilan Prakarsa Madani Institute Jambi

Kegiatan Sarasehan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan

kepada seluruh unsur perwakilan untuk mempersentasekan materi terkait

dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam pembangunan sosial Orang

Rimba. Adapun pokok-pokok Materi yang disampaikan masing-masung unsur

perwakilan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prakarsa Madani Institut : Menggagas Pola Intervensi Perubahan Sosial

Orang Rimba di Provinsi Jambi dengan nara sumber Idris Sardi, SP, M.Si

(Koordinator Tim Riset).

24

2. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dirjend

Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia : Kebijakan

dan Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan nara

sumber Dr. Harapan L. Gaol (Direktur).

3. Direktorat Kawasan Konservasi Dirjend Konservasi Sumberdaya Alam dan

Ekosistem Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik

Indonesia : Penataan Ruang Konservasi dan Komunitas Adat dengan nara

sumber Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum (Direktur).

4. Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi : Kebijakan

Pengelolaan Taman Nasional Bukit Dua Belas Untuk Penghidupan Orang

Rimba dengan nara sumber Haidir, S.Hut, M.Si (Kepala).

5. Pemerintah Kabupaten Saroilangun Provinsi Jambi : Pemberdayaan Suku

Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan nara

sumber Ir. Dedy Henry (Asisten II Bupati).

6. Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi : Kebijakan dan Program

Pembangunan Sosial Komunitas Adat Terpencil (SAD) di Kabupaten

Merangin Provinsi Jambi dengan nara sumber Dr. Agus Zainuddin (Ketua

BAPPEDA).

7. PT. Sari Aditya Loka 1 : Program Pemberdayaan Orang Rimba dan

Program CSR PT. Sari Aditya Loka 1 dengan nara sumber M. Hadi

Sugeng (Presiden Direktur) dan Joko Subagyo (Divisi CSR).

8. PT. Sinar Mas Agro Resorces dan Technology : Program CSR dan

Resolusi Konflik PT. Sinar Mas Group dengan nara sumber Aditya

Rahman (Divisi CSR) dan Yuli Rahma (Divisi CSR).

9. SSS PUNDI Sumatera Jambi : Program Sudung – Strategi Mendukung

Kehidupan Suku Anak Dalam di Jalur Lintas Tengah Sumatera dengan

nara sumber M. Sutono (Direktur).

Salah satu poin kesepakatan penting yang dibangun dalam kegiatan

sarasehan Jakarta adalah penggunaan istilah ”Suku Anak Dalam” yang

mengikuti nomenklatur yang telah ditetapkan. Hasil penting dari kegiatan

sarasehan Jakarta adalah ditandatanganinya Piagam Kesepakatan

pembentukan Forum Kerjasama Miltipihak Pembangun Sosial Suku Anak

Dalam di Provinsi Jambi yang dapat dilihat pada lampiran.

25

2.4. Workshop Jambi

Kegiatan workshop Jambi dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Juli 2019

bertempat di V Hotel Jambi. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk membahas dan

menyepakati tiga agenda pokok yang merupakan pedoman dasar bagi Forum

Kerjasama Miltipihak Pembangun Sosial Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

yang meliputi :

1. Aturan Dasar Forum Kerjasama Miltipihak Pembangun Sosial Suku Anak

Dalam di Provinsi Jambi.

2. Tata Kerja Pelaksanaan Program Forum Kerjasama Miltipihak Pembangun

Sosial Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi.

3. Arahan Program Forum Kerjasama Miltipihak Pembangun Sosial Suku

Anak Dalam di Provinsi Jambi.

Kegiatan workshop diawali dengan pemaparan materi dari lima keynote

speaker yang dihadirkan, yaitu :

1. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dirjend

Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia : Kebijakan

Nasional Pembangunan Sosial Komunitas Adat Terpencil keynote speaker

Dr. Harapan L. Gaol (Direktur).

2. Direktorat Kawasan Konservasi Dirjend Konservasi Sumberdaya Alam dan

Ekosistem Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik

Indonesia : Kebijakan KLHK Dalam Mendukung Pembangunan Sosial

26

Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas keynote speaker Ir.

Dyah Murtiningsih, M.Hum (Direktur).

3. Pemerintah Kabupaten Merangin : Kebijakan dan Program Pembangunan

Sosial Komunitas Adat Terpencil (SAD) di Kabupaten Merangin Provinsi

Jambi keynote speaker Dr. Al Harris (Bupati).

4. Dinas Sosial dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi : Program Pemberdayaan Suku

Anak Dalam di Provinsi Jambi keynote speaker Arif Munandar, SE, ME.

5. Pemerintah Kabupaten Sarolangun : Pemberdayaan Suku Anak Dalam di

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi keynote speaker Ir. Dedy Henry

(Asisten II Bupati).

Kegiatan workshop dihadiri oleh berbagai unsur perwakilan yang terdiri

dari Kementerian Sosial RI, Kementerian KLHK RI, Balai Taman Nasional

Bukit Dua Belas, Dinas Sosial Provinsi Jambi, Pemerintah dan SKPD

Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Pemerintah Kecamatan di Kabupaten

Merangin dan Sarolangun, Pemerintah Desa, Lembaga Adat Kecamatan Air

Hitam, Kepolisian Sektor Air Hitam, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi,

Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Profesi secara

keseluruhan berjumlah 86 peserta dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Instansi / Perwakilan

1 Haidir Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas

27

No Nama Instansi / Perwakilan

(TNBD)

2 Saefullah Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas

(TNBD)

3 Supriadi Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas

(TNBD)

4 Zukri Saad PT. Sinar Mas Group

5 M. Hadi Sugeng PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

6 Bandung Sahari PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

7 Joko Subagyo PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

8 Slamet Riadi PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

9 Surya Desa Tanah Garo Kabupaten Tebo

10 Njalo Suku Anak Dalam Air Hitam

11 H. Jailani (Tarip) Suku Anak Dalam Air Hitam

12 Temenggung Afrizal Suku Anak Dalam Air Hitam

13 Jalaludin Jenang Suku Anak Dalam

14 Temenggung Bepayung Suku Anak Dalam Air Hitam

15 Temenggung Nangkus Suku Anak Dalam Air Hitam

16 Temenggung Meladang Suku Anak Dalam Air Hitam

17 Temenggung Melayau

Tua

Suku Anak Dalam Air Hitam

18 Temenggung Nggrip Suku Anak Dalam Air Hitam

19 Juliadi Desa Bukit Suban Kabupaten Sarolangun

20 Fuad Muchlis Fakultas Pertanian Universitas Jambi

21 M. Sutono SSS PUNDI Sumatera

22 Agus Zainuddin BAPPEDA Kabupaten Merangin

23 Rusnal KPH Kabupaten Merangin

24 Thresa Jurenzy PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

25 Wasis Budiono

26 A. Yani BAPPEDA Kabupaten Sarolangun

27 Wawan D. PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

28 Samiaji PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

29 M. Ridwan Fakultas Kesehatan Masyarakat

28

No Nama Instansi / Perwakilan

Universitas Jambi

30 Decha Yudha BAPPEDA Kabupaten Merangin

31 Lydya Gusmalita BAPPEDA Kabupaten Merangin

32 Hasniko S Direktorat Kawasan Konservasi

Kementrial LHK RI

33 Andrie H. KPH Kabupaten Sarolangun

34 Ardi PERHEPI KOMDA Jambi

35 Sukoso Dinas Sosial Kabupaten Merangin

36 Afrizal Kantor Camat Tabir Selatan Kabupaten

Merangin

37 Temenggung Sikar Suku Anak Dalam Kabupaten Merangin

38 Temenggung Pakjang Suku Anak Dalam Kabupaten Merangin

39 Temenggung Ngepas Suku Anak Dalam Kabupaten Merangin

40 Abu Bakar Desa Mentawak Kabupaten Merangin

41 Usup Dinas Sosial Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

42 Rumusdal DTPH Kabupaten Merangin

43 Alvino Ranuwinata DTPH Kabupaten Merangin

44 Sinun PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

45 Azizul Hakim PT. KDA Sinar Mas Group

46 Budi Kus Yulianto KPH VIII Hilir Kabupaten Sarolangun

47 Temenggung Bebayang Suku Anak Dalam Air Hitam

48 Zulkarnain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sarolangun

49 H. Mukhtar B. Lembaga Adat Air Hitam Kabupaten

Sarolangun

50 Mustaem Perkumpulan Walestra Jambi

51 A. Mukti Desa Paku Aji Kabupaten Batanghari

52 M. Atiq Desa Olak Besar Kabupaten Batanghari

53 Heru PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

54 Feby PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

55 Kasnadi PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

29

No Nama Instansi / Perwakilan

56 Haryunus PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

57 Hasrun PT. Sari Aditya Loka (SAL) 1

58 Nur Widiyanto Desa Gading Jaya Kabupaten Merangin

59 Hendri PT. JAW Sinar Mas Group

60 T Jenang Suku Anak Dalam Kabupaten Merangin

61 Mohd. Damay Dinas Perikanan Kabupaten Merangin

62 Riski Dinas Perikanan Kabupaten Merangin

63 Azrul Afandi Dinas Sosial Kabupaten Merangin

64 Tomi Safrial Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Merangin

65 Koprawi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Merangin

66 Agus Salim Kantor Camat Nalo Tantan Kabupaten

Merangin

67 Ronny S. Dinas Kehutanan Povinsi Jambi

68 Wahyu Candra KPHP Kabupaten Sarolangun

69 Muslim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Merangin

70 Fazriyas Fakultas Kehutanan Universitas Jambi

71 Ihsan Nurdin Hartanto Kementerian Sosial RI

72 M. Yusuf PT. Petrochina Jabung Ltd.

73 Alfred Okmillan Dinas Sosial Kabupaten Merangin

74 Nasrul Hadi GAPKI Provinsi Jambi

75 Sep Hurmuddin Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun

76 Ajra BAPPEDA Kabupaten Sarolangun

77 Guldi BAPPEDA Kabupaten Sarolangun

78 Yosserizal BAPPEDA Kabupaten Sarolangun

79 H. Juddin Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun

80 Awe Boyce PT. Sinar Mas Group

81 Perli Zebua BAPPEDA Kabupaten Merangin

82 Asparizal Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Jambi

30

No Nama Instansi / Perwakilan

83 Elwamendri Prakarsa Madani Institute

84 Budi Setiawan Prakarsa Madani Institute

85 Idris Sardi Prakarsa Madani Institute

86 Dodi Perwira Prakarsa Madani Institute

Hasil yang dicapai dalam kegiatan workshop antara lain :

1. Kesepakatan atas dokumen Aturan Dasar Forum Kerjasama Miltipihak

Pembangun Sosial Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, dokumen Tata

Kerja Pelaksanaan Program Forum Kerjasama Miltipihak Pembangun

Sosial Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, dan dokumen Arahan Program

Forum Kerjasama Miltipihak Pembangun Sosial Suku Anak Dalam di

Provinsi Jambi.

2. Peserta workshop juga melahirkan beberapa poin rekomendasi sebagai berikut :

a. Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam dapat

mempedomani rumusan-rumusan gagasan dihasilkan yang mencakup aturan

dasar, tata kerja pelaksanaan program, dan arahan program sebagai gagasan

bersama dari para pihak yang terlibat dalam perumusan dimaksud.

b. Para pihak yang melaksanakan berbagai aktivitas wajib melakukan koordinasi

dengan para pihak pemegang otiritas wilayah tempatan dan pengembaraan

Suku Anak Dalam dan meminta kepada para pihak pemegang otoritas wilayah

untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan yang mengatasnakamakan

pembangunan sosial Suku Anak Dalam yang tidak mempoleh izin.

c. Menunjuk Prakarsa Madani Institute sebagai penyelenggara kesekretariatan

Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam dan memberikan

mandat untuk mengembangkan keterlibatan para pihak yang mencakup

wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten lainnya

dalam wilayah Provinsi Jambi yang juga menjadi wilayah tempatan dan

pengembaraan Suku Anak Dalam.

d. Mendorong proses pengintegrasian para pihak di tingkat bawah yang memiliki

potensi dalam mendukung pelaksanaan program yang meliputi kepala desa

sekitar kawasan TNBD, temenggung, jenang, pangkal waris, dan ujung waris

dalam wadah yang terorganisir.

31

III. REKOMENDASI

Keberadaan Forum Kerjasama multipihak Pembangunan Sosial

Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi perlu mendapat dukungan agar

hal-hal yang direkomendasikan oleh para pihak dapat diwujudkan. Di

samping itu, pihak PT. SAL 1 juga harus tetap memainkan peranan

dalam melakukan pemberdayaan terhada Suku Anak Dalam

khususnya yang berada di sekitar wilayah kerja sebagai bagian dari

bentuk dukungan terhadap keberadaan Forum Kerjasama multipihak

Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi.

Pelaksanaan program CSR PT. SAL 1 di masa yang akan datang

sudah menjadi bagian dari pelaksanaan program forum yang

termaktub dalam Arahan Program Forum Kerjasama multipihak

Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Berbagai

tekanan yang ditujukan terhadap keberadaan PT. SAL 1 dalam

kaitannya dengan pemberdayaan Suku Anak Dalam juga perlu

diantisipasi melalui dukungan terhadap publikasi fakta-fakta lapangan

yang seringkali dipahami keliru oleh berbagai pihak. Selaras dengan

uraian di atas, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan

sebagai bentuk dukungan PT. SAL 1 terhadap keberadaan Forum

Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi antara lain :

1. Forum Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

perlu didukung oleh keberadaan sekretariat yang dapat

menjembatani proses kerjasama para pihak dalam melaksanakan

arahan program dan sebagai pusat pengelolaan informasi dan

publikasi.

2. Penguatan hubungan sosial antara pihak PT. SAL 1 dengan Suku

Anak Dalam direkomendasikan untuk memprioritaskan program

CSR PT. SAL 1 ke arah pengembangan sumber-sumber pangan

bagi Suku Anak Dalam sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

survival.

32

3. Untuk mengantisipasi berbagai pandangan yang keliru terhadap

keberadaan Suku Anak Dalam yang seringkali proses marjinalisasi

yang dihadapi dikaitkan dengan berbagai tekanan yang dituduhkan

bersumber dari keberadaan perusahaan, maka penting digagas

publikasi yang terkait dengan sistem tenurial, livelihood, dan

pembangunan sosial Suku Anak Dalam melalui dukungan

pelaksanaan riset secara komprehensif terkait dengan tiga tema

pokok dimaksud.