Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah salah satu tokoh ulama besar Aceh. Bersama ulama lain pada zamannya, beliau berjuang mengibarkan dan menegakkan panji-panji Islam di bumi Aceh. Sebagaimana yang pernah dituturkannya kepada Boyd R. Compton dalam sebuah wawancara, "Anda harus tahu, kami di Aceh ini punya sebuah impian. Kami mendambakan masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, pada masa Aceh menjadi Negara Islam. Di zaman itu, pemerintahan memiliki dua cabang, sipil dan militer. Keduanya didirikan dan dijalankan menurut ajaran agama Islam. Pemerintahan semacam itu mampu memenuhi semua kebutuhan zaman moderen. Sekarang ini kami ingin kembali ke sistem pemerintahan semacam itu". (Boyd R. Compton, Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton, Jakarta: LP3ES, 1995)

Siapakah Dia?

Teungku M. Daud Beureueh dilahirkan pada 15 September 1899 di sebuah kampung bernama "Beureueh", daerah Keumangan, Kabupaten Aceh Pidie. Kampung Beureueh adalah sebuah kampung heroik Islam, sama seperti kampung Tiro. Ayahnya seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya dan mendapat gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan "Imeuem (imam) Beureueh". Teungku Daud Beureueh tumbuh dan besar di lingkungan religius yang sangat ketat. Ia tumbuh dalam suatu formative age yang sarat dengan nilai-nilai Islam di mana hampir saban magrib Hikayat Perang Sabil dikumandangkan di setiap meunasah (masjid kampung). Ia juga memasuki masa dewasa di bawah bayang-bayang keulamaan ayahnya yang sangat kuat mengilhami langkah hidupnya kemudian.

Orang tuanya memberi nama Muhammad Daud (dua nama Nabiyullah yang diberikan kitab Alquran dan Zabur). Dari penamaan ini sudah terlihat, sesungguhnya yang diinginkan orang tuanya adalah bila besar nanti ia mampu mengganti posisi dirinya sebagai ulama sekaligus mujahid yang siap membela Islam. Karena itu, pada masa-masa usia sekolah, ayahnya tidak memasukkan beliau ke lembaga pendidikan resmi yang dibuat Belanda seperti: Volkschool, Goverment Indlandsche School, atau HIS. Namun lebih mempercayakan kepada lembaga pendidikan yang telah lama dibangun ketika masa kerajaan Islam dahulu semodel dayah/zawiyah. Yang menjiwai ayahnya adalah semangat anti-Belanda/penjajah yang masih sangat kuat. Apalagi ketika itu Aceh masih dalam suasana perang di mana gema Hikayat Perang Sabil masih nyaring di telinga masyarakat Aceh.

Dalam pusat pendidikan semacam ini, Daud ditempa dan dididik dalam mempelajari tulis-baca huruf Arab, pengetahuan agama Islam (seperti fikih, hadis, tafsir, tasawuf, mantik, dsb), pengetahuan tentang sejarah Islam, termasuk sejarah tatanegara dalam dunia Islam di masa lalu, serta ilmu-ilmu lainnya. Dari latar belakang pendidikan yang diperolehnya ini, tidak disangsikan lagi, merupakan modal bagi keulamaannya kelak.

Sekalipun tidak mendapatkan pendidikan Belanda, namun dengan kecerdasan dan kecepatannya berpikir, beliau mampu menyerap segala ilmu yang diberikan kepadanya itu, termasuk bahasa Belanda. Kebiasaannya mengkonsumsi ikan, yang merupakan

kebiasaan masyarakat Aceh, telah membuatnya menjadi quick-learner (mampu belajar cepat).

Kemampuan yang luar biasa ini, sebagian besar karena ia merasa menuntut ilmu adalah wajib. Maka belajar tentang segala sesuatu, dipersepsikannya hampir sama dengan "mendirikan shalat". Dalam usia yang sangat muda, 15 tahun, ia sudah menguasai ilmu-ilmu Islam secara mendalam dan mempraktekkannya secara konsisten. Dengan segera pula ia menjadi orator ulung, sebagai "singa podium." Ia mencapai popularitas yang cukup luas sebagai salah seorang ulama di Aceh. Karena itu, beliau mendapat gelar "Teungku di Beureueh" yang kemudian orang tidak sering lagi menyebut nama asli beliau, tetapi nama kampungnya saja. Ketenaran seorang tokoh di Aceh senantiasa melekat pada kharisma kampungnya. Kampung adalah sebuah entitas politik yang pengaruhnya ditandai dengan tokoh-tokoh perlawanan. Dari kenyataan ini, seorang yang terlahir dari sebuah entitas resisten, tidak akan pernah berhenti melawan sebelum cita-cita tercapai. Kendatipun pihak lawan menggunakan segala daya dan upaya untuk membungkam perlawanan tersebut.

Dari PUSA Menuju Darul Islam

Untuk membungkam dan memadamkan perlawanan Muslim Aceh, Belanda, atas saran Snouk Hourgronje, melakukan pengaburan konsep tauhid dan jihad. Belanda membuat aturan pelarangan berdirinya organisasi-organisasi politik Islam. Restriksi ini membuat para ulama di Aceh berang dan ingin mengadakan pembaruan perjuangan melawan penjajah Belanda. Maka atas inisiatif beberapa ulama yang dipelopori oleh Teungku Abdurrahman, dibentuk sebuah organisasi yang bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) di Matang Glumpang Dua. Dalam kongres pembentukannya, dipilihlah Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai ketua. Aceh adalah negeri sejuta ulama, dan mengetuai organisasi politik ulama berarti juga secara de facto menjadi "Bapak Orang-Orang Aceh".

Semenjak itu, Daud Beureuh memegang peranan sangat penting di dalam pergolakan-pergolakan di Aceh, dalam mengejar cita-citanya menegakkan keadilan di bumi Allah dengan dilandasi ajaran syariat Islam. Sehingga, umat Islam dapat hidup rukun, damai dan sentosa sebagaimana yang dulu pernah diperbuat oleh raja-raja Islam sebelum mereka. Menurut catatan Compton, "M Daud Beureueh berbicara tentang sebuah Negara Islam untuk seluruh Indonesia, dan bukan cuma untuk Aceh yang merdeka. Ia meyakinkan, kemerdekaan beragama akan dijamin di negara semacam itu, dengan menekankan contoh mengenai toleransi besar bagi penganut Kristen dalam negara-negara Islam di Timur Dekat. Kaum Kristen akan diberi kebebasan dan dilindungi dalam negara Islam Indonesia, sedangkan umat Islam tidak dapat merasakan kemerdekaan sejati kalau mereka tidak hidup dalam sebuah negara yang didasarkan atas ajaran-ajaran Alquran."

Langkah awal dalam upaya itu adalah mengusir segala jenis penjajahan yang pernah dipraktekkan Belanda, Jepang, dan zaman revolusi fisik (1945-1949) pada awal kemerdekaan, maupun ketika Aceh berada di bawah kekuasaan Orde Lama Soekarno dan

Orde Baru Soeharto. Sejak saat itulah, Teungku Daud Beureueh diyakini oleh orang-orang sebagai "Bapak Darul Islam".

Daud Beureueh dikenal luas sebagai Gubernur Militer Aceh selama tahun-tahun revolusi. Tetapi ketika jabatannya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dicabut oleh PM Mohammad Natsir, ia hidup tenang-tenang di desanya --tampaknya seperti pensiun.

Setelah Aceh masuk ke dalam Republik Indonesia Komunis (RIK) di bawah panji Pancasila, Daud Beureueh diberi jabatan Gubernur Kehormatan dan diminta menetap di Jakarta sebagai penasihat di Kementerian Dalam Negeri. Ia tidak menerima penghormatan ini. Satu-satunya tindakan pentingnya yang diketahui umum adalah pada saat ia mengetuai Musyawarah Ulama Medan, April 1951. Setelah musyawarah itu, Daud Beureueh melakukan tur singkat keliling Aceh, memberikan ceramah-ceramah provokatif bernada mendukung ide Negara Islam. Ia kemudian kembali ke desanya, dan --membuat takjub penduduk Medan yang sudah maju-- membangun sebuah tembok besar dan masjid sungguhan dengan tangannya sendiri. Daud Beureueh lebih tampak sebagai pensiunan perwira militer ketimbang sebagai ahli agama, meskipun ia menyandang gelar teungku.

Teungku Daud Beureueh adalah "Bapak Orang-Orang Aceh" yang tetap tegar meski dikecewakan oleh kaum fasiqun di Jakarta. Dengan postur tubuhnya yang kurus tapi kuat, ia adalah tipe manusia ideal. Sebagaimana dicatat oleh Compton, dari bawah pecinya, rambut kelabunya yang dipangkas pendek kontras dengan wajahnya yang muda dan coklat kemerahan. Bicaranya lugas, bahkan pernyataannya banyak yang blak-blakan. Misal: "Saya tanya, apakah pemerintahan seperti itu mampu mengatasi masalah-masalah Aceh sekarang ini? Ya, ambillah pengairan sebagai contoh. Pada zaman Iskandar Muda, dibuat saluran dari sungai yang jauhnya sebelas kilometer dari sini menuju laut. Daerah Pidie menjadi sangat makmur. Dibuat pula saluran lain tak jauh dari yang pertama, keduanya dikerjakan oleh ulama. Beda dengan ulama zaman sekarang, pemimpin-pemimpin di masa itu tak takut sarung mereka kena lumpur. Sekarang saluran-saluran itu sudah rusak, dan hasil panen padi merosot. Sebelum terjadi perang, Aceh biasa mengekspor beras untuk kebutuhan seluruh wilayah Mardhatillah Sumatera Timur. Sekarang kita mengimpor beras dari Burma".

Dalam impiannya, ia melihat sebuah Aceh yang sejahtera di bawah pimpinan kelompok ulama yang ditampilkan kembali. Di masa keemasan itu, hanya orang-orang yang benar-benar berpengetahuan yang dapat menjadi ulama. Sedangkan di zaman modern ini, hampir setiap orang dengan bermodalkan "taplak meja dililitkan di leher" bisa mengaku berhak untuk disebut ulama.

Daud Beureueh bicara dengan gelora dan kesungguhan tentang perlunya pembaruan. Setelah semua kemungkinan terbentuknya sistem politik Islam sirna dan janji-janji Soekarno akan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam tidak pernah ditepati, maka jiwa jihad Teungku Daud Beureueh pun bergolak. Ia kemudian menjadikan Aceh sebagai "Negara Bagian Aceh-Negara Islam Indonesia" (NBA-NII) dan berjuang hingga tahun 1964 di gunung-gemunung Tanah Rencong. Soekarno, meskipun terkenal hebat di mata

orang-orang Aceh, namun karena penipuannya terhadap orang Aceh, nama Soekarno identik dengan berhala yang harus ditumbangkan.

Compton bisa memahami mengapa orang-orang membandingkan Daud Beureueh dengan Soekarno yang cemerlang sebagai orator massa. Seandainya keduanya berpidato di sebuah acara yang sama, konon Soekarno akan menjadi juara kedua jika pendengarnya orang Aceh, terutama kalau sang "Singa Aceh" sudah mulai gusar dan marah.

Sementara ia terus bicara tentang pemerintahan Islam di Aceh, Compton merasa bahwa aneka kasak-kusuk yang ia bawa dari Medan menjelang Pemilu 1955 telah sangat menyesatkannya. Ketika Compton menanyakan apakah sikap ini tak mengandung semacam kontradiksi, Teungku Daud Beureueh menandaskan, sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia harus tunduk pada kehendak-kehendak mayoritas Muslim. Ia yakin partai-partai Islam akan menang besar dalam sebuah pemilihan umum.

Daud Beureueh melihat ada tiga kelompok di Indonesia dewasa ini: kaum komunis yang menginginkan negara Marxis-ateistik, umat Islam yang menghendaki Negara Islam, dan golongan nasionalis tertentu yang mau menghidupkan kembali Hinduisme-Jawa (Negara Pancasila). Ia cemas bahwa golongan Hindu dan Marxis sedang mengakar, tapi mereka sendiri khawatir kalau pemilihan umum diadakan, sebab mereka pasti kalah. Karena alasan ini, menurut Daud Beureueh, mereka akan berusaha habis-habisan untuk menunda-nunda pelaksanaan pemilu. Ketika itu Teungku Daud Beureueh masih berharap dengan Pemilu, namun setelah ia sendiri terjungkal oleh seorang Perdana Menteri yang merupakan output dari sistem pemilu, ia kemudian melabuhkan harapan hanya pada perjuangan fisik. Islam telah dikalahkan secara diplomatis oleh kemenangan-kemenangan Partai Islam yang tidak memberi manfaat apapun bagi asersi politik Islam.

Akibat sikapnya ini, Teungku Abu Daud Beureueh kemudian dilumpuhkan secara sistematis oleh Pemerintah Orde Baru. Ia kemudian meninggal pada tahun 1987 dalam keadaan buta --buta yang disengaja oleh Orde Baru-- dan dalam suatu prosesi pemakaman yang sangat sederhana, tanpa penghormatan yang layak dari orang-orang Aceh yang sudah terkontaminasi oleh ide-ide sekuler. R William Liddle yang sempat menghadiri upacara pemakaman Teungku Daud Beureueh menggambarkan bagaimana mengenaskannya saat-saat terakhir dan pemakaman pemimpin Aceh yang terbesar di paruh kedua abad keduapuluh. "Saya hadir di situ, antara lain, sebagai ilmuwan sosial dan politik untuk mengamati sebuah kejadian yang bersejarah, yang mungkin akan melambangkan sesuatu yang lebih besar dan penting dari upacara pemakaman biasa. Namun, --menurut penglihatan Liddle sebagai pengamat asing-- dalam kenyataannya, meninggalnya Teungku Abu Daud Beureueh adalah "meninggalnya seorang suami dan ayah yang dicintai, seorang alim yang disegani, dan seorang pemimpin masyarakat sekitar yang dihormati." Tidak lebih dari itu. Seakan-akan dan memang inilah kesimpulan Liddle waktu itu bahwa zaman kepahlawanan Teungku Abu Daud Beureueh telah berlalu, hampir tanpa bekas. Bersamaan berpulangnya "Bapak Orang-Orang Aceh", maka Aceh kemudian memasuki babak baru pembangunan dan modernisasi yang gempita di mana kemaksiatan dan sekulerisme adalah agama baru yang disambut kalangan terpelajar perkotaannya secara sangat antusias.

Al Chaidar

SEDIKIT MENGUPAS NII-TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH DAN GAM-TEUNGKU HASAN MUHAMMAD DI TIRO SERTA HUBUNGANNYA DENGAN NII-SM KARTOSOEWIRJO.

”Pak Ustadz Ahmad Sudirman, saya telah membaca beberapa artikel dan jawaban2 yang diberikan Pak Ustadz namun saya masih bingung mengenai sejarah Aceh, yaitu mengenai : Teungkeu Daud Beureueh pernah memaklumatkan Negara Islam Indonesia (NII / TII) di Aceh pada tahun 1953 yang dalam sejarah DI/TII disebut2 bahwa Aceh merupakan wilayah NII (DI/TII) Kartosuwiryo sejak 1953, apakah teungku Daud Beureueh memaklumatkan Aceh sebagai bagian dari NII (DI/TII) Kartosuwiryo di JaBar, hal ini juga dijelaskan oleh bapak bahwa Abdul Fatah Wirananggapati (Pejabat DI/TII) tertangkap di Jakarta setelah kembali dari Aceh (membaiat teungku Daud Beureueh menjadi Panglima TII di Aceh). Lalu yang menjadi pertanyaan saya . 1. Apakah perjuangan GAM merupakan kelanjutan perjuangan dari Teungku Daud Beureueh. 2. Bagaimana hubungan antara GAM dan NII (Kartosuwiryo) yang pada saat ini masih terus berjuang membebaskan wilayahnya yang dikuasai RI” (Ibnu Oemar, [EMAIL PROTECTED] , Fri, 28 Jul 2006 23:05:25 -0700 (PDT))

Terimakasih saudara Ibnu Oemar di Doha, Ad Dawhah, Qatar.

Sebenarnya tentang masalah berdirinya NII di Acheh yang dimaklumatkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 September 1953 dan hubungan antara GAM dan NII-Teungku Muhammad Daud Beureueh telah sering dikupas di mimbar bebas ini. Adapun hubungan antara GAM dan NII-Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memang tidak banyak disinggung di mimbar bebas ini.

Walaupun memang sering dikupas tentang masalah NII- Teungku Muhammad Daud Beureueh hubungannya dengan GAM-Teungku Hasan Muhammad di Tiro, tetapi sekarang ini sebagai suatu gambaran singkat akan dikupas secara singkat saja.

Dimana salah satu yang menjadi akar utama timbulnya maklumat Negara Islam Indonesia di Acheh oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 September 1953 adalah ketika Soekarno dengan Republik Indonesia Serikat (RIS)-nya menetapkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi pada tanggal 14 Agustus 1950 dan pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang memasukkan wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3.

Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Kemudian disusul dengan ketika Kabinet Ali-Wongso yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Wakil PM Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) yang duduk didalamnya juga wakil dari NU (Nahdlatul Ulama), sedangkan dari Masyumi tidak ada wakilnya, dilantik pada tanggal 1 Agustus 1953, dan menjalankan program Kabinetnya untuk melakukan serangan besar-besaran, salah satunya kepada pihak NII Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Nah, pada saat itulah muncul pada tanggal 20 September 1953 Maklumat Negara Islam Indonesia oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh di Acheh yang berada dibawah NII Imam SM Kartosuwirjo. Yang sebagian isi maklumat itu berbunyi: ”Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.”

Jadi, dengan dimaklumatkannya NII di Acheh oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh bukan menunjukkan sebagai tindakan pemberontakan terhadap RI atau melakukan gerakan separatis dari RI, melainkan melakukan penentuan nasib sendiri di Acheh, dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila RI atau NKRI. Karena Negeri Acheh yang tiga tahun sebelumnya telah dianeksasi oleh Soekarno melalui RIS dan NKRI-nya hasil leburan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 15 Agustus 1950.

Seterusnya, langkah yang ditempuh oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah pada tanggal 8 Februari 1960 diputuskan untuk membentuk Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang berbentuk federasi yang anggota Negaranya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan M. Natsir Cs, NII Teungku Muhammad Daud Beureueh, Perjuangan Semesta (Permesta). Dimana RPI ini dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Disini kelihatan hubungan antara pihak NII- Teungku Muhammad Daud Beureueh dan NII-Imam SM Kartosuwirjo tidak nampak. Sehingga akibatnya terlihat pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh ikut bersama dalam Republik Persatuan Indonesia (RPI).

Nah, tujuan membangun Negara yang berbentuk federasi RPI ini yang didalamnya terdiri dari berbagai aliran yang terdapat dalam setiap Negara bagian Federasi, yang disponsori oleh M.Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara adalah

untuk menampung sebanyak mungkin Daerah-Daerah lainnya yang menginginkan berdiri sendiri dan bergabung dalam RPI, guna menghadapi pihak RI dibawah Soekarno.

Dimana penggalangan RPI ini berjalan sampai tanggal 17 Agustus 1961, hal ini disebabkan pihak pimpinan RPI menyerah kepada Soekarno, tetapi Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan NII-nya, sebelum RPI menyerah pada Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1961, maka NII keluar dari RPI, dan membentuk Republik Islam Aceh (RIA) pada tanggal 15 Agustus 1961. Hanya pada bulan Desember tahun 1962, Teungku Muhammad Daud Beureueh dapat dijerat dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh yang diselenggarakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.

Adapun proses timbulnya Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh adalah ketika Soekarno memberikan abolisi kepada mereka yang dianggap memberontak kepada NKRI dengan batas akhir 5 Oktober 1961.

Diawali pada tanggal 4 Oktober 1961 datang 28 orang delegasi dari wakil-wakil lapisan masyarakat, para ulama, pemuda, pedagang, tokoh-tokoh adat, termasuk wakil pemerintah resmi sipil dan militer menjumpai Teungku Muhammad Daud Beureueh di Markasnya dengan misi meminta kepada Teungku Muhamad Daud Beureueh demi untuk kepentingan masyarakat Acheh seluruhnya agar sudi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memimpin mereka. Batas waktu tanggal 5 Oktober berakhir, dengan mempertimbangkan harapan rakyat Acheh yang tulus dan jaminan-jaminan kebebasan beliau untuk melanjutkan perjuangan telah membuka pintu untuk perundingan.

Dimana perundingan-perundingan ini berlangsung sampai sepuluh bulan. Dan pada 9 Mei 1962 Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama stafnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Dan pada bulan Desember tahun 1962 Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh.

Nah, dengan ikutnya Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh yang diadakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin, maka secara de-jure dan de-facto Republik Islam Acheh lenyap dari muka bumi ditelan mbah Soekarno dari RI.

Sekarang, mengapa dengan ikutnya Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh yang diadakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin, secara de-jure dan de-facto Republik Islam Acheh lenyap dari muka bumi ?

Karena, ketika dalam dialog yang dilakukan pada 4 Oktober 1961 antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan 28 orang delegasi dari wakil-wakil lapisan masyarakat, para ulama, pemuda, pedagang, tokoh-tokoh adat, termasuk

wakil pemerintah resmi sipil dan militer, dan dalam dialog selanjutnya antara pihak RIA dengan pihak Soekarno, tidak dicapai kesepakatan politik dalam hal kelangsungan hidup Republik Islam Acheh ini. Melainkan hanya didasarkan kepada janji demi untuk kepentingan masyarakat Acheh seluruhnya agar sudi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memimpin mereka.

Nah, apa yang disepakati itu bukan merupakan hasil kesepakatan politis yang mengikat dan menjamin kelangsungan hidup RIA, melainkan merupakan janji diberi abolisi kemudian bebas dan bisa bersama-sama lagi dengan masyarakat lainnya di Acheh.

Dan memang benar, setelah Teungku Muhammad Daud Beureueh kembali dan mengikuti Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh, maka habislah riwayat RIA dan Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak bisa lagi bergerak. Semuanya sudah dikurung oleh Soekarno dengan TNI-nya.

Berbeda dengan perjuangan Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

Dimana14 tahun kemudian ketika Teungku Hasan Muhammad di Tiro pertama kalinya, setelah 25 tahun di exil di Amerika, menginjakkan kakinya di bumi Acheh pada tanggal 30 Oktober 1976 mulailah perjuangan rakyat Acheh kembali menggelora, sebagai penerus perjuangan para nenek moyangnya dulu yang telah menentang penjajah Belanda, dan pada waktu itu menghadapi pihak penjajah RI di bawah Jenderal Soeharto penerus Soekarno yang digulingkannya.

Keadaan politik itulah yang terlihat oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro, sehingga Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan ulang Negara Acheh sebagai lanjutan dari Negara Acheh yang telah dinyatakan lenyap kedaulatannya karena telah dijajah Belanda, Jepang dan RI. Artinya Deklarasi Negara Acheh Sumatera pada tanggal 4 Desember 1976 adalah deklarasi ulangan Negara Acheh Sumatera yang secara de-facto telah diduduki dan dijajah oleh Belanda, Jepang dan diteruskan oleh pihak RI.

Deklarasi ulangan Negara Acheh Sumatera pada 4 Desember 1976 ini adalah sebagai penerus dan pelanjut Negara Acheh Sumatera yang pada waktu itu dipimpin oleh Panglima Perang Teungku Tjheh Maat yang meninggal dalam perang Alue Bhot, Tangse tanggal 3 Desember 1911. Dimana Teungku Tjheh Maat ini adalah cucu dari Teungku Tjhik di Tiro atau paman dari Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Sejak gugurnya Panglima Perang Teungku Tjheh Maat ditembak serdadu Belanda pada tanggal 3 Desember 1911, berakhirlah secara de-jure dan

de-facto kekuasaan Panglima Perang Teungku Tjheh Maat yang memimpin Negara Acheh Sumatera dan jatuh secara de-facto dan de-jure ke tangan Belanda.

Sebagai pelanjut dari Negara Acheh Sumatera yang telah hilang secara de-facto dan de-jure pada tanggal 3 Desember 1911 dari tangan Panglima Perang Teungku Tjheh Maat inilah, Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 meneruskan dan menghidupkan kembali Negara Acheh Sumatera melalui deklarasi ulangan Negara Acheh Sumatera yang bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau RI yang telah menduduki dan menjajah Negeri Acheh dari sejak tanggal 14 Agustus 1950 melalui tangan Presiden RIS Soekarno dengan menggunakan dasar hukum PP RIS No. 21/1950 dan PERPPU No.5/1950.

Nah, dari uraian diatas tergambar bahwa adanya perbedaan dasar hukum lahirnya NII yang dimaklumatkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Deklarasi ulang-nya Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

NII-Teungku Muhammad Daud Beureueh lahir pada 20 September 1953 karena usaha penentuan nasib sendiri akibat pihak Soekarno dengan RIS dan NKRI-nya menganeksasi Acheh dengan cara ilegal melalui PP RIS No. 21/1950 dan PERPPU No.5/1950. Sedangkan Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan ulang berdirinya Acheh pada tanggal 4 Desember 1976 sebagai kelanjutan dari Negara Acheh Sumatera yang diduduki Belanda sejak 3 Desember 1911 ketika Panglima Perang Teungku Tjheh Maat menghadapi syahidnya.

Kemudian sejak 15 Agustus 2005 telah ditandatangani kesepakatan politik perdamaian antara pihak Negara Acheh Sumatra melalui ASNLF (Acheh Sumatera National Liberation Front) atau GAM dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia. Dimana kesepakatan politik yang tertuang dalam MoU ini bukan merupakan satu penyerahan kedaulatan dari pihak ASNLF atau GAM kepada pihak Pemerintah RI, melainkan suatu kesepakatan politik yang menjamin kesamaan martabat kedua belah pihak. Dimana hak-hak politik, keamanan, ekonomi, sosial pihak bangsa Acheh yang ada dibawah Pemerintah Sendiri Acheh atau Self-Government dijamin penuh oleh pihak RI.

Disini kelihatan bahwa keberhasilan dari perjuangan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang berbeda dengan apa yang telah dijalankan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan RIA-nya ketika menghadapi Soekarno.

Jadi, kalau Teungku Muhammad Daud Beureueh dijerat abolisi oleh Soekarno sehingga RIA-nya lenyap, sedangkan Teungku Hasan Muhammad di Tiro menjerat Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla dengan tali Self-Government. Adapun tentang hubungan antara GAM dan NII-Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sampai detik sekarang ini memang tidak ada.

Friday, August 1, 2008

MAKLUMAT NII-DAUD BEUREUEH DAN DEKLARASI NLFAS-HASAN TIRO

Stockholm, 9 Mei 2000

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum wr wbr.

MAKLUMAT NII-DAUD BEUREUEH DAN DEKLARASI NLFAS-HASAN TIRO Ahmad Sudirman XaarJet Stockholm - SWEDIA.

TERNYATA KEDUANYA BERAKHIR DALAM PELUKAN NEGARA PANCASILA

A. AKHIR DARI MAKLUMAT NII-DAUD BEUREUEH

Ketika Kabinet Ali-Wongso yang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1953 dibawah Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil PM Mr. Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya, PIR) dimana Masyumi tidak turut serta, tetapi NU (Nahdlatul Ulama) dapat jatah kursi untuk ikut duduk dalam Kabinet, melancarkan kebijaksanaan program politik Kabinetnya, maka Daud Beureueh yang pernah memegang jabatan Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947 dan 3 tahun setelah RIS (Republik Indonesia Serikat) bubar dan kembali menjadi RI dengan semangat yang membara pada bulan September 1953 memaklumatkan Negara Islam Indonesia di Aceh di bawah NII-Imam SM Kartosoewirjo. Dimana bunyi Maklumat NII di Aceh itu sebagai berikut,

MAKLUMAT Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam. Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh Rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 Agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja.

1. Djangan menghalang2i gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan Negara. 2. Pegawai2 Negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa, bekerdjalah dengan sungguh2 supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar. 3. Para saudagar haruslah membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan tuan2. 4. Rakjat seluruhnja djangan mengadakan Sabotage, merusakkan harta vitaal, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, inviltratie propakasi dan sebagainja jang dapat mengganggu keselamatan Negara. Siapa sadja jang melakukan kedjahatan2 tsb akan dihukum dengan hukuman Militer. 5. Kepada tuan2 bangsa Asing hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewadjiban tuan2 seperti biasa keamanan dan keselamatan tuan2 didjamin. 6. Kepada tuan2 yang beragama selain Islam djangan ragu2 dan sjak wasangka, jakinlah bahwa Pemerintah N.I.I. mendjamin keselamatan tuan2 dan agama jang tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap2 Umat dan agamanja seperti melindungi Umat dan Islam sendiri. Achirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing2 seperti biasa.

Negara Islam Indonesia Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan Daerah sekitarnja.

MUHARRAM 1373 Atjeh Darussalam September 1953

Dari sejak Aceh dimaklumatkan sebagai Negara Islam Indonesia yang berpusat di Aceh, ternyata Soekarno memerlukan waktu 9 tahun untuk memeluk kembali Daud Beureueh dengan NII-nya. Yaitu setelah Sekarmadji Maridjan

Kartosuwirjo Imam NII di Jawa Barat tertangkap (4 Juni 1962) di atas Gunung Geber di daerah Majalaya oleh kesatuan-kesatuan Siliwangi dalam rangka Operasi Bratayudha. Pada bulan Desember 1962, Kolonel M.Jasin, Panglima Kodam I/Iskandar Muda, menjalankan prakarsa yang dinamakan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" dengan tujuan untuk menarik Daud Beureueh (foto) kedalam meja musyawarah yang sebenarnya merupakan perangkap dengan menggunakan label Kerukunan Rakyat Aceh agar bisa menarik hati Daud Beureueh. Tanpa disadari konsekuensi jangka panjang dari musyawarah itu, Daud Beureueh mengulurkan tangan dan menerima hidup rukun dengan Soekarno. Ternyata musyawarah itu adalah merupakan akhir dari perjalanan hidup perjuanagn Daud Beureueh dengan NII-di-Aceh-nya. (Sekretariat NRI, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, hal. 72-75, 1986).

B. AKHIR DARI DEKLARASI NATIONAL LIBERATION FRONT OF ACHEH SUMATRA HASAN TIRO 14 tahun setelah Daud Beureueh menyerah kepada Penguasa Negara Pancasila, Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra. Dimana bunyi deklarasi kemerdekaan Negara Aceh Sumatra yang dikutif dari buku "The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro" (National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984) yang menyangkut " Declaration of Independence of Acheh Sumatra" (hal: 15-17) sebagai berikut,

"To the people of the world: We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java....In the name of sovereign people of Acheh, Sumatra. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Chairman, National Liberation Front of Acheh Sumatra and Head of State Acheh, Sumatra, December 4, 1976". ("Kepada rakyat di seluruh dunia: Kami, rakyat Aceh, Sumatra melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara kami, dengan ini mendeklarasikan bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa....Atas nama rakyat Aceh, Sumatra yang berdaulat. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Ketua National Liberation Front of Acheh Sumatra dan Presiden Aceh Sumatra, 4 Desember 1976") (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra,hal : 15, 17, 1984).

Ternyata setelah menelan ratusan ribu korban rakyat Aceh, menurut rencana pada tanggal 12 Mei 2000 minggu ini akan dilakukan penandatanganan gencatan senjata selama 3 bulan antara NLFAS yang diwakili Zaini Abdullah, yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan NLFAS dengan Pemerintah RI yang diwakili oleh Noer Hassan Wirajuda, Duta Besar Indonesia untuk Switzerland di Genewa dan disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue.

Penandatanganan ini merupakan hasil dari beberapa usaha dialog tertutup antara pihak GAM dengan Pihak Pemerintah Gus Dur yang diwakili oleh Noer Hassan Wirajuda, Duta Besar Indonesia di Genewa yang disaksikan oleh pihak ketiga dari Henry Dunant

Center for Humanitarian Dialogue pada akhir bulan Januari 2000 yang lalu. Juga dialog tertutup dan tidak resmi antara Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Hasballah M Saad dan pihak GAM di Stockholm pada akhir bulan Februari 2000. Kemudian disusul dialog antara utusan Gus Dur Bondan Gunawan sebagai Sekretaris Negara & Sekretaris Pengendalian Pemerintah RI dengan pihak GAM yang diwakili oleh Teungku Abdullah Syafi`i sebagai Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka AGAM di Kabupaten Aceh Pidie pada tanggal 16 Maret 2000 yang lalu.

C. REKOMENDASI DAN PERNYATAAN DARI MUSYAWARAH ULAMA DAYAH SE-ACEH TANGGAL 13-14 SEPTEMBER 1999 DI KOMPLEK MAKAM SYIAH KUALA BANDA ACEH. Musyawarah Ulama Dayah se-Aceh yang diadakan tanggal 3-4 Jumadil Akhir 1420 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13-14 September 1999 di Banda Aceh. Setelah membaca firman Allah SWT QS Assyura ayat 38 yang artinya: "Dan orang-orang yang mengijabah seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat, mereka selalu bermusyawarah dalam urusan mereka, dan berinfaq dari rezeki yang diberikan kepada mereka". Setelah menerima berbagai macam masukan, serta mempertimbangkan situasi dan keadaan masyarakat Aceh akhir-akhir ini, maka seluruh peserta musyawarah sepakat dan merasa berkewajiban mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

BIDANG REKOMENDASI DAN PERNYATAAN 1. Setelah mengamati dan memperhatikan aspirasi seluruh masyarakat Aceh yang berkembang dewasa ini dimana ada yang menghendaki otonomi dan ada yang menghendaki merdeka maka Musyawarah Ulama Dayah se- Aceh mendesak pemerintah pusat untuk segera melaksanakan Referendum/Jajak Pendapat di bawah pengawasan masyarakat internasional sesuai dengan permintaan mahasiswa/thaliban dan masyarakat Aceh lainnya. 2. Apabila pemerintah pusat tidak menanggapi suara rakyat Aceh dimaksud maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak berkelanjutan yang jauh lebih besar dari gejolak yang terjadi saat ini. 3. Menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan menghentikan segala bentuk kekerasan sehingga tercipta perasaan aman di kalangan masyarakat Aceh.

Banda Aceh, 14 September 1999

Presidium Sidang: 1. Tgk H Nuruzzahri H Yahya (ketua) 2. Tgk H Syamaun Risyad LC (sekretaris) 3. Drs Tgk HM Daud (anggota) 4. Tgk H Saifuddin Ilyas (anggota) 5. Tgk H Abdul Manan (anggota) ( http://www.dataphone.se/~ahmad/990917.htm , http://www.indomedia.com/serambi/image/990916.htm ).

D. LANGKAH GUS DUR APABILA GENCATAN SENJATA 3 BULAN INI BERHASIL

Dari sekian langkah kebijaksanaan politik Aceh-nya Gus Dur yang akan diterapkan di Aceh adalah seperti yang sudah dikenal umum yaitu menerapkan undang-undang nomer 22 tentang otonomi daerah, UU nomer 25 tentang perimbangan keuangan dan UU nomer 44 tentang pelaksanaan syariat Islam.

E. PELAJARAN YANG BISA DIAMBIL DARI DUA KEJADIAN DIATAS Dari apa yang dimaklumatkan Daud Beureueh tentang NII-di Aceh-nya dan apa yang telah di deklarasikan Hasan Tiro tentang National Liberation Front of Acheh Sumatra-nya yang sekular, ternyata keduanya mengalami jalan buntu. Karena itu apapun yang akan diusahakan kaum muslimin dimanapun berada dalam rangka usaha membangun kembali Daulah Islam Rasulullah (DIR) harus mencontoh Rasulullah, yaitu dengan membangun persatuan dengan berlandaskan keadilan, amanah dan perdamaian yang bertujuan untuk beribadah, bertaqwa dan mengharap ridha Allah SWT, dengan misi membangun kembali satu masyarakat muslim dan non muslim didalam satu kekuasaan pemerintahan dimana Allah yang berdaulat, yang menerapkan musyawarah dan menjalankan hukum-hukum Allah dengan adil, berdasarkan akidah Islam dengan menghormati agama lain, dengan konstitusi yang bersumberkan dari Al Quran dan Sunnah, yang tidak mengenal nasionalitas, kebangsaan, kesukuan dan ras.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin*.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad

Sejarah Islam Nusantara

 Serambi Makkah Jantung Indonesia  Sejarah perlawanan terhadap berbagai bentuk penjajahan di daerah yang mendapat julukan “Serambi Makkah” itu adalah sekeping dari cerita perjalanan anak bangsa Oleh Natsir Djamil“Udep sare mate syahid.” Itulah slogan yang pernah hidup dalam sanubari rakyat yang hidup di Aceh. Sejarah perlawanan terhadap berbagai bentuk penjajahan di daerah yang mendapat julukan “Serambi Makkah” itu adalah sekeping dari cerita perjalanan anak

bangsa muslim yang bernama Indonesia. Islam yang menggelora di dada tercermin dari sikap patriotik yang mereka tampilkan. Perlawanan demi perlawanan senantiasa ditampakkan guna mengusung sebuah misi suci yaitu hidup mulia atau mati syahid. Dalam sejarah perjalanan bangsa, Aceh menjadi kawasan dalam lingkungan besar Nusantara yang mampu memelihara identitas. Aceh juga memiliki sejarah kepribadian kolektifnya yang relatif jauh lebih tinggi, lebih kuat, serta paling sedikit “ter-Belanda-kan” daripada daerah-daerah lain. Dan itulah sebabnya, mengapa orang Belanda sekelas Van de Vier menyebutkan bahwa “orang Aceh dapat dibunuh, tetapi tak dapat ditaklukkan” (Aceh Orloog/Perang Aceh).

Kilas balik perlawanan orang Aceh dapat ditelusuri dalam buku-buku sejarah, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, maupun Perancis. Sejarah mencatat bahwa peperangan melawan kolonialisme dan imperialisme (1873-1942) telah memaksa Aceh melakukan perlawanan sengit. Bahkan mendongkrak semangat kaum wanitanya untuk tampil ke garda terdepan. Dengan perkasa membela kehormatan sekaligus menggencarkan penyerangan terhadap musuh yang datang pada saat bersamaan. Semangat juang tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa semua itu pilihan perang sabilillah. Berperang demi kehormatan bangsa dan agama. Menampik setiap tawaran kompromi dan hanya mengenal pilihan membunuh atau dibunuh ketika berhadapan dengan para penjajah.

Babak baru sejarah Aceh dimulai sejak Islam singgah di bumi ujung Barat Sumatera. Saat itu dikenal adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Peureulak (840 M/225 H), Kerajaan Islam Samudera Pasai (560 H/1166 M), Kerajaan Tamiang, Pedir dan Meureuhom Daya. Kemudian, oleh Sultan Alauddin Johansyah Berdaulat (601 H/1205 M) Aceh disatukan menjadi Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibukota Bandar Aceh Darussalam yang bergelar Kutaraja.

Kerajaan Aceh Darussalam inilah yang memperluas penaklukannya ke negeri-negeri Melayu sampai ke Semenanjung Malaka yang pada abad kelima, Aceh menjadi Kerajaan Islam terbesar di Nusantara dan kelima terbesar di dunia. Sang penakluk itu bernama Sultan Alauddin al Kahhar dan dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Penaklukan yang dilakukan Aceh bukan untuk menjajah suku bangsa lain, tetapi untuk melindungi mereka dari penjajahan Portugis (A Hasjmy; Hikayat Perang Sabil Menjiwai Perang Aceh Melawan Belanda. Jakarta: Bulan Bintang 1997).

Pada masa jayanya, Aceh sudah menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan negara-negara tetangga, Timur Tengah dan Eropa. Antara lain dengan Kerajaan Demak, Kerajaan Pattani, Kerajaan Brunei Darussalam, Turki Utsmani, Inggris, Belanda dan Amerika. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki hukum sendiri, yakni “Kaneun Meukuta Alam” yang berdasarkan Syariah Islam. Dengan hukum tersebut rakyat yang bernaung dalam Kerajaan Aceh Darussalam mendapat keadilan hukum. Karena itulah, banyak wilayah penaklukan yang merasa senang bergabung dengan Aceh. Seandainya tidak ada hasutan dari pihak kolonial, boleh jadi daerah taklukan tidak melepaskan diri dari Kerajaan Aceh Darussalam.

Ketika kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sudah ditaklukkan kolonial Barat, Aceh masih berdaulat sampai akhir abad ke-18. Bangsa kolonial, baik Portugis, Inggris, maupun Belanda bukannya tidak berambisi menaklukkan Aceh, tetapi mereka gentar kepada keunggulan Angkatan Laut Aceh yang menguasai perairan Selat Malaka dan Lautan Hindia. Saat itu Angkatan Laut Aceh memiliki armada yang tangguh berkat bantuan senjata dan kapal perang dari Turki Utsmani. Salah satu yang terkenal itu adalah Laksamana Malahayati.

Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Muetia, dan Pocut Meurah Intan merupakan deretan nama yang menjadi simbol perjuangan kaum perempuan (inong) di Aceh. Mereka terdiri dari kalangan muda, tua maupun janda juga terlibat dalam kancah perjuangan. Begitupun mereka berusaha sekuat mungkin agar perjuangan tidak menghilangkan kodrat kewanitaan. Sebagai wanita yang harus mengandung dan melahirkan tetap dijalani dalam sebuah peperangan. Terkadang harus melaluinya dalam kondisi antara dua peperangan. Kebanyakan berjuang bersama-sama suaminya. Dengan tangan yang kecil mungil lincah memainkan kelewang dan rencong menjadi senjata dahsyat di hadapan lawan, di samping terus menimang bayinya seraya bersenandung semangat perjuangan. Memompakan semangat jihad dengan syair yang indah:

Allah hai do kudaidang Seulayang blang kaputoh taloe Beu rayek sinyak rijang-rijang Jak meuprang bela nanggroe

timang anakku timanglayang-layang sawah putus benangcepat besar anakku sayangpergi berperang bela negara

Tidaklah berlebihan apabila H.C. Zentgraaff, seorang penulis dan wartawan Belanda yang terkenal dan banyak menulis tentang sejarah perang melawan Belanda di Aceh mengatakan bahwa para wanitalah yang merupakan “de leidster van het verzet” (pemimpin perlawanan) terhadap Belanda dalam perang yang terkenal tersebut. Bahkan sejarah Aceh mengenal “Grandes Dames” (wanita-wanita agung) yang memegang peranan penting dalam politik maupun peperangan baik dalam posisinya menjadi sultaniah atau sebagai istri orang-orang yang terkemuka dan berpengaruh. (Sabili)Pengkhianatan Atas Islam

 oleh Hussein Umar  Perjalanan panjang bangsa ini merebut kemerdekaan sesungguhnya adalah tapak sejarah perjalanan dakwah. Kekuatan yang tumbuh melakukakn perlawanan terhadap kolonialisme berabad-abad lamanya, bersumber dari wahyu Risalah: Dinul Islam sumber kekuatan utama mayoritas bangsa, dan mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan yang kita raih: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” (Mukaddimah UUD ’45)

Tidak kurang dari tokoh seperti Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah kolonial Belanda menyampaikan sarannya kepada pemerintah kolonial Belanda (Dutch Islamic Policy) dengan tujuan mematahkan perlawanan ummat Islam. Antara lain Snouck Hurgronje menyarankan. “Yang harus ditakuti pemerintah (maksudnya pemerintah Belanda, pen) bukanlah Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik. Biasanya dipimpin small-minority yang fanatik, yakni ulama yang membaktikan hidupnya terhadap cita-cita Pan Islamisme. Golongan ulama ini lebih berbahaya kalau pengaruhnya meluas kepada petani di desa-desa. Karena itu disarankan supaya pemerintah bertindak netral terhadap Islam sebagai agama dan sebaliknya bertindak tegas terhadap Islam sebagai doktrin politik.”

 

Pemerintah Belanda harus menyempitkan ruang gerak dan pengaruh Islam. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama kebudayaan Indonesia Belanda. Ini dapat dimulai dengan memperalat golongan priyayi yang selalu berdekatan dengan pemerintah, karena kebanyakan menjabat sebagai PAMONG PRAIA. Untuk memperlancar usaha tersebut dengan mendidik golongan priyayi dengan pendidikan barat (lihat. J. Benda: The Crescent and the Rising Sun).

Pemerintah harus membantu menghidupkan golongan pemangku adat. Karena mereka ini akan menentang Islam. Pertentangan ini disebabkan lembaga adat dibentuk oleh tradisi lokal, sedangkan Islam bersifat universal. Kondisi ini memudahkan pemerintah kerjasama dengan Golongan Pemangku Adat.

Dalam menghadapi Perang Aceh, Snouck menasihatkan supaya dijalankan Operasi Militer ke daerah pedalaman dan “menindak secara keras para ulama-ulama yang berada di kampung-kampung serta jangan diberi kesempatan para ulama menyusun kekuatannya dengan membentuk santrinya sebagai pasukan sukarela”. Terhadap “orang Islam yang awam” pemerintah harus meyakinkan bahwa “pemerintah melindungi agama Islam”. Usaha ini harus dijalankan dengan bantuan dari kepala-kepala adat.

Pemerintah harus selalu memisahkan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai doktrin politik. Makin jauh jarak kedua hal tersebut akan mempercepat proses kehancuran Islam.” Alam pikiran Snouck Hurgronje ini menghunjam dalam menjadi dasar bagi strategi melumpuhkan dan memarginalkan kekuatan Islam yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik anti Islam. Sikap ini terus

menerus mereka lakukan sejak awal kemerdekaan (18 Agustus 1945) yakni dicoretnya 7 kata (syariat Islam dari UUD ’45) hingga reaksi keras mereka menolak RUU Sisdiknas (2003) dengan tujuan menggusur pendidikan agama dari sistem pendidikan nasional. Konsistensi sikap mereka ini mengalir sepanjang sejarah dengan satu tujuan, menjegal aspirasi ummat Islam. Tulisan ini berusaha menelusuri kembali sebagian dari hal tersebut.

Ketika para pendiri Republik ini berhasil merumuskan satu gentlement agreement yang sangat luhur dan disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Sesungguhnya Piagam Jakarta inilah mukaddimah UUD ’45 yang pertama.

Selanjutnya tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jum’at dan bulan Ramadhan, Indonesia lahir sebagai negara dan bangsa yang merdeka. Hendaknya disadari oleh setiap muslim bahwa Republik yang lahir itu adalah sebuah negara yang “berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari ‘at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Subhanallah, Allahu Akbar!

Namun keesokan harinya tanggal 18 Agustus rangkaian kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, itu dihapus, diganti dengan kalimat: yang maha esa. Inilah awal malapetaka. Inilah awal pengkhianatan terhadap Islam dan ummat Islam. Tentang hal ini berbagai peristiwa dan wacana terjadi mendahului sebelum apa yang kemudian dikenal dengan “tujuh kata” itu dihapus. Terkait di dalamnya antara lain tokoh-tokoh seperti Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Qahhar Muzakkir, Kasman Singodimejo, Teuku Moh. Hasan, Soekarno. Meskipun usianya hanya sehari, republik yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah Republik yang berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Syariat Islam melekat dalam konstitusinya walaupun hanya sehari! Hal ini tertanam di lubuk hati yang paling dalam bagi setiap aktivis dakwah. Masih terngiang ucapan Kasman Singodimejo dalam sebuah perbincangan bahwa beliau merasa turut bersalah karena dengan bahasa Jawa yang halus Beliau menyampaikan kepada Ki Bagus Hadikusumo tokoh Muhammadiyah yang teguh pendiriannya itu untuk sementara menerima usulan dihapusnya 7 kata itu. Kasman terpengaruh oleh janji Soekarno dalam ucapannya, “Bahwa ini adalah UUD sementara, UUD darurat, Undang-undang Kilat. Nanti 6 bulan lagi MPR terbentuk. Apa yang tuan-tuan dari golongan Islam inginkan silahkan perjuangkan disitu.”

Kasman berpikir, yang penting merdeka dulu. Lalu meminta Ki Bagus Hadikusumo bersabar menanti enam bulan lagi. Hatta juga menjelaskan bahwa Yang Maha Esa itu adalah tauhid. Maka tentramlah hati Ki Bagus. Dalam pandangan Ki Bagus hanya Islam-lah agama tauhid. Dalam biografinya Teuku Moh. Hasan pun menulis tentang makna Yang Maha Esa ini sebagai Tauhid.

Namun enam bulan kemudian Soekarno tidak menepati janji. Majelis

Permusyawaratan Rakyat tidak pernah terbentuk. Pemilu yang pertama baru dilaksanakan 10 tahun sesudah proklamasi (1955). Konstituante sebagai lembaga konstitusi baru bekerja pada 1957-1959 (hingga Dekrit 5 Juli 1959). Sementara Ki Bagus Hadikusumo yang diminta oleh Kasman Singodimejo meninggal dalam penantian.

Tentang hilangnya tujuh kata ini Mr. Moh Roem mengutip ungkapan dalam bahasa Belanda: Menangisi susu yang sudah tumpah !?

Sedang M. Natsir menulis: Tanggal 17 Agustus 1945 kita mengucapkan hamdalah; alhamdulillah menyambut lahirnya Republik sebagai anugerah Allah! Tanggal 18 Agustus kita istighfar mengucapkan astaghfirullah (mohon ampun kepada Allah) karena hilangnya tujuh kata!”

Sesudah Proklamasi kita memasuki (1945-1950) masa kemerdekaan, pasca revolusi, PDRI, penyerahan kedaulatan selanjutnya terbentuknya NKRI melalui mosi integral Mohd. Natsir pada 1950. Selanjutnya kita menerapkan demokrasi parlementer diselingi Pemilu I pada tahun 1955 di bawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap (Masyumi), pemilu yang dinilai paling bersih dan paling demokratis.

Sementara itu di luar Jawa di Aceh yang dijuluki “daerah modal” merasa tidak memperoleh keadilan. Lebih dari itu merasa dikhianati oleh Bung Karno Presiden Republik Indonesia.

Ketika Bung Karno berkunjung ke Aceh di awal kemerdekaan bertemu dengan Tgk. Mohammad Daud Beureueh. Kepada Abu Beureueh, Soekarno menyatakan komitmennya untuk menegakkan Islam dan memberlakukan syariat Islam. Namun kenyataannya, Bung Karno mengkhianati janjinya. Inilah penyebab utama pemberontakan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tgk. Mohammad Daud Beureueh menelan waktu bertahun-tahun dan menorehkan luka yang dalam di hati rakyat Aceh.

Dalam sidang Konstituante (1957-1959). Baik dalam Panitia Persiapan Konstitusi maupun dalam perdebatan tentang Dasar Negara kalangan Kristen dengan gigih menolak Islam dijadikan dasar ideologi negara, didukung oleh kekuatan nasionalis, sekuler, sosialis, Partai Komunis Indonesia dan lain-lain. Indonesia sesungguhnya merupakan ajang pertarungan ideologi.

Dalam Sidang IV MPRS 1966. Golongan Kristen dengan tegas menolak penafsiran Ketetapan No. XX/MPRS/1966 sebagai ketetapan yang menegaskan bahwa Piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 itu identik dengan Pembukaan, maka merupakan bagian dari UUD dan berkekuatan hukum. Menurut mereka Piagam Jakarta hanya ditempatkan dalam konsiderans Dekrit 5 Juli 1959, bukan dalam diktum atau keputusan Dekrit itu. Jadi (menurut mereka) Piagam Jakarta itu sama sekali tidak berkekuatan hukum.

Dalam Sidang Istimewa MPRS 1967. Sebelum sidang dimulai ke dalam Badan Pekerja MPRS dimasukkan suatu usul tertulis yang antara lain mengajukan agar kewajiban melakukan ibadat diwajibkan bagi setiap pemeluk agama dan agama resmi adalah agama Islam. Presiden dan Wakil Presiden harus beragama Islam. Usul ini dengan gigih ditolak terutama oleh kalangan Kristen (Surat kabar Suluh Marhaen, 3 Maret 1967).

Dalam Sidang V MPRS 1968. Golongan Kristen dibantu oleh golongan nasionalis atau non Muslim lainnya menolak rumusan Pembukaan dari Rancangan GBHN yang berisi: “Isi tujuan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dituangkan dalam UUD 1945 yang terdiri dari batang tubuh dilandasi oleh Pancasila serta dijiwai oleh Piagam Jakarta.” Mereka menolak rumusan tersebut dengan beralasan bahwa kata “dijiwai” menimbulkan arti seolah-olah Piagam Jakarta adalah jiwa sedangkan UUD 1945 itu tubuhnya. “Secara objektif perkataan ‘menjiwai’ dalam Dekrit itu harus diartikan sebagian besar dari Piagam Jakarta - kecuali tujuh kata - dimasukkan dalam Pembukaan yang diterima pada tanggal 18-8-1945, dan Pembukaan itu adalah jiwa UUD 1945. Tidak ada jiwa yang lain. Kalau dikatakan oleh sementara pihak, bahwa Piagam Jakarta ‘menjiwai’ UUD dan bukan Pembukaan yang menjiwainya, itu dapat menimbulkan arti, bahwa justru tujuh kata yang telah dicoret itulah yang ‘menjiwai’ UUD ’45. Jadi hal itu haras ditolak.” Demikian antara lain alasan-alasan kalangan Kristen/Katolik.

Sesudah kembali ke UUD ’45 melalui Dekrit 5 Juli ’59 Bung Karno menindaklanjuti dengan langkah-langkah politik; Membubarkan Konstituante, membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur pembentukan kabinet. Lalu terbentuklah Kabinet Gotong Royong dan melibatkan PKI dalam Kabinet. Kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) disusul berbagai langkah politik yang repressif. Berakhirlah peran DPR pilihan rakyat (Pemilu 1955) dan berakhir pula demokrasi parlementer. Bung Karno berubah dari seorang demokrat menjadi diktatur. Pancasila diperas menjadi Tri Sila, dari Tri Sila diperas menjadi Eka Sila: Gotong Royong dan Poros Nasakom. Lalu digelorakanlah jargon: Nasakom jiwaku, hancurkan kepala batu!

Terjadilah proses Nasakomisasi di seluruh bidang di bawah Panji-panji Revolusi “yang belum selesai”. PKI mendapatkan ruang bergerak yang sangat terbuka untuk memainkan peran menentukan di panggung politik nasional. Situasi ini baru berakhir dengan terjadinya Peristiwa 30 September 1965 dengan segala akibat-akibatnya.

Jika di masa 1959-1965 Orde Lama Soekarno memaksakan Nasakom, Demokrasi Terpimpin, Paradigma Revolusi, U.U. Subversi, dll, sebaliknya Soeharto meneruskan dengan kemasan baru: Demokrasi Pancasila, P4, Asas Tunggal, PMP, Aliran Kepercayaan, memperkokoh Dwifungsi ABRI (militerisasi di segala

bidang kehidupan) plus U.U. Subversi, selama 32 tahun pemerintahannya. Empat pilar Orde Baru : ABRI, Golkar, Birokrasi (Korpri), Konglomerat, menopang pemerintahannya yang repressif. Pemilu yang penuh rekayasa melanggengkan kekuasaannya.

Umat Islam dimarginalkan melalui tahapan: de-ideologisasi (pemaksaan asas tunggal Pancasila); de-politisasi (konsep massa mengambang/floating mass); sekularisasi (antara lain berbagai kebijakan dan konsep RUU yang sangat mengabaikan agama); akhirnya bermuara pada: de-Islamisasi.

Sosok Ali Murtopo, Sudjono Humardani, Bakin pada 1970-an memainkan peran utama di panggung pertarungan politik nasional. Bersaing dengan perwira-perwira tinggi lainnya Ali Murtopo menjadi “bintang” di dukung oleh institusi strategis sebagai think-tank yakni CSIS yang pada masa itu di dominasi oleh intelektual Katolik dari ordo Jesuit yang sangat anti Islam.

Berbagai jebakan sebagai bagian dari skenario (operasi-operasi) intelijen digelar untuk kemudiannya mereka yang dilibatkan dikorbankan. Komando Jihad, Woyla, Cicendo, Lampung, Haur Koneng, Tanjung Priok dan lain-lain tidak terlepas dari rekayasa intelijen. Beberapa tokoh ex D.I. (Darul Islam) Jawa Barat dirangkul dan diberi berbagai fasilitas. Ada yang diberi pom bensin, perkebunan teh, ada yang diangkat sebagai deputi kerohanian Bakin. Namun sesudah itu satu persatu diringkus dijebloskan kedalam penjara dengan berbagai tuduhan. Semua tuduhan itu fitnah. Kalangan intelijen mempunyai permanent issue antara lain: ekstrim kanan. Untuk menunjukkan kebenaran adanya kelompok ekstrim kanan, direkayasa berbagai peristiwa. Padahal semua itu bagaikan “hujan buatan” (rekayasa intelijen).

Di akhir periode pemerintahannya ada indikasi Soeharto ingin memperbaiki hubungan dengan ummat Islam dimulai dari berdirinya ICMI pada 1990, U.U. Peradilan Agama, U.U. Sistem Pendidikan Nasional (1989), Bank Muamalat dan kebijakan politik lainnya.

Namun prahara Krisis moneter menjadi awal malapetaka, berkembang menjadi krisis ekonomi, menyusul krisis politik dan berakhir dengan krisis kepemimpinan nasional. Akhirnya tekanan dahsyat demonstrasi mahasiswa yang menginginkan reformasi menumbangkan pemerintahan Soeharto sebagaimana tumbangnya pemerintahan Soekarno. Selanjutnya berturut-turut tampil Habibie, Gus Dur dan Megawati.

Dari perjalanan panjang bangsa ini mampukah kita mengambil hikmah dari sejarah? Menempatkan Islam dan Ummat Islam dalam posisi yang bermartabat? Ataukah kita akan terperosok di lubang yang sama berkali-kali? Wallahu a’lam.n

 

ABDUL GAFFAR ISMAIL : Menempuh Jalan Uzlah

Catatan tentang Allahu yarham Abdul Gaffar Ismail ini disalin sepenuhnya, tidak

diubah ejaan maupun tulisannya, dari majalah tengah bulanan Daulah Islamyah pada edisi Agustus 1957. Majalah ini dipimpin oleh KH. Isa Anshary, sedangkan tulisan tentang KH. A. Gaffar Ismail ditulis oleh Tamar Djaya, salah seorang karibnya. Redaksi majalah ini terbilang tokoh-tokoh terkemuka Muslim Indonesia. A. Hassan masuk dalam jajaran redaktur, begitu juga nama-nama lain seperti Moenawar Chalil, Rusjad Nurdin, Gaffar Ismail sendiri dan juga Rahmah el Yunusiyah.  Berikut salinannya:  Siapa yang tak mengenal A. Gaffar Ismail dalam perdjuangan Is lam? Salah seorang tokoh politik dalam barisan kita yang telah berdjuang sedjak puluhan tahun lampau, tidak pernah berhenti dari tugasnya memimpin ummat. Setelah seperempat abad ia berdjuang dimedan politik, achirnja karena merasa ketjewa dengan djalannja partai jang dianutnja, mengambil djalan sendiri diluar kepartaian. Sekarang Gaffar Ismail aktif memberikan kulijah agama, merupakan tjeramah-tjeramah tasauf dan kerohanian jang mendalam dibeberapa tempat penting di Indonesia, jang diikuti oleh puluhan ribu ummat Islam. Lapangan ini merupakan langan tersendiri yang ditjiptakannja, dan dengan mengambil djalan ini, ia merasa dirinja lebih berhasil membentuk djiwa ummat daripada aktif dalam partai jang dianggapnja tidak murni lagi.

Ia sekarang bertempat tinggal di Pekalongan. Setiap malam tertentu ia memberikan tjeramah agama dibeberapa tempat dikota ini, terutama di Pekadjangan jang terkenal perkembangan kaum muslimin jang thaat. Berpuluh ribu kaum muslimin menjadi pengikut kulijahnja. Makin lama, makin ramai dan makin menarik. Sekali seminggu ia ke Surabaja memberikan kulijah agama dalam bentuk jang sama, jang didukung oleh puluhan ribu kaum muslimin, terutama dari kalangan intelek Islam. Sekali seminggu pula ia pergi ke Makassar dalam bentuk jang sama, jang djuga didukung oleh puluhan ribu kaum muslimin.

Lapangan ini merupakan satu hal jang baru dalam dunia Islam di Indonesia jang belum pernah terdjadi sebelumnja. Kalaupun pernah diadakan oleh organisasi-organisasi Islam berbentuk tabligh atau lainnja, tapi belum pernah mendapat sambutan seperti adanja Gaffar Ismail ini.

Luar biasa dan sangat menarik perhatian. Kaum terpeladjar Islam yang merasa dirinja masih kurang dalam keagamaan apalagi dalam ibadat serta tuntunan rohani ke-Tuhanan, sangat gembira dengan langkah jang diambil Gaffar Ismail ini. Mereka berdujun-duj,un mendatangi tjeramah2 agama jang diadakan’Gaffar.

Pada waktu jang achir2 ini, nama Gaffar Ismail terutama di Djawa Tengah, Djawa Timur dan Sulawesi sangat populer, mendjadi buah bibir orang ramai.

Saja rasa buat ketiga daerah itu sekarang, nama Gaffar Ismail terletak dibaris depan sekali diantara sekian banjak nama pemimpin dan ulama jang dipudja mereka.

Mengapa demikian? Memang harusnja demikian. Karena Gaffar Ismail adalah

seorang pemimpin jang tahu benar djiwa masjarakat. Sedjak dahulu adalah seorang orator (ahli pidato) jang mahir dan bidjak. Terlalu pandai menjusun kata2 jang indah dan menarik. Disamping itu, ia adalah seorang ulama jang mendalam, ahli pengetahuan Islam dan diwaktu jang achir2 ini lebih mengutamakan soal-soal tasawuf dan kerohanian. Dia juga seorang pedjuang jang ulet jang tidak pernah melupakan arti “djihad” dalam djiwanja.

berikan kulijah agama dalam bentuk jang sama, jang didukung oleh puluhan ribu kaum muslimin, terutama dari kalangan intelek Islam. Sekali seminggu pula ia pergi ke Makassar dalam bentuk jang sama, jang djuga didukung oleh puluhan ribu kaum muslimin.

Lapangan ini merupakan satu hal jang baru dalam dunia Islam di Indonesia jang belum pernah terdjadi sebelumnja. Kalaupun pernah diadakan oleh organisasi-organisasi Islam berbentuk tabligh atau lainnja, tapi belum pernah mendapat sambutan seperti adanja Gaffar Ismail ini.

Luar biasa dan sangat menarik perhatian. Kaum terpeladjar Islam yang merasa dirinja masih kurang dalam keagamaan apalagi dalam ibadat serta tuntunan rohani ke-Tuhanan, sangat gembira dengan langkah jang diambil Gaffar Ismail ini. Mereka berdujun-duj,un mendatangi tjeramah2 agama jang diadakan’Gaffar.

Pada waktu jang achir2 ini, nama Gaffar Ismail terutama di Djawa Tengah, Djawa Timur dan Sulawesi sangat populer, mendjadi buah bibir orang ramai.

Saja rasa buat ketiga daerah itu sekarang, nama Gaffar Ismail terletak dibaris depan sekali diantara sekian banjak nama pemimpin dan ulama jang dipudja mereka.

Mengapa demikian? Memang harusnja demikian. Karena Gaffar Ismail adalah seorang pemimpin jang tahu benar djiwa masjarakat. Sedjak dahulu adalah seorang orator (ahli pidato) jang mahir dan bidjak. Terlalu pandai menjusun kata2 jang indah dan menarik. Disamping itu, ia adalah seorang ulama jang mendalam, ahli pengetahuan Islam dan diwaktu jang achir2 ini lebih mengutamakan soal-soal tasawuf dan kerohanian. Dia juga seorang pedjuang jang ulet jang tidak pernah melupakan arti “djihad” dalam djiwanja.

Karena itu, djika ia mengambil djalan bertjeramah dimuka pengikutnja, tidaklah mengherankan kalao semua orang terpesona dan tertekun mendengarkan uraian2nja. Seperti dikatakan diatas, kaum inteleklah jang paling banjak mendjadi pengikutnja sekarang ini, jaitu orang2 jang berilmu dan tjerdas berfikir. Orang2 inilah mendjadi ‘kadernja jang sedang dibentuknja dengan giat. Dan insja Allah usahanja ini berhasil memuaskan sekali.

Riwajatnja:Saja dapat mentjeritakan sedikit riwajat hidupnja dalam pergerakan politik sedjak

dahulu sampai sekarang. Dizaman pendjadjahan sebelum proklamasi, orang mengenal PERMI sebagai salah satu partai politik Islam jang radikal jang terpusat di Minangkabau. Empat partai politik jang dianggap berbahaja oleh pemerintah kolonial Belanda ialah dua dari partai Islam, dan dua dari partai Nasional. Jaitu PSII dan PERMI, Partindo dan PNI.

Pemimpin2 keempat partai politik ini kemudian dibuang. Jaitu Sukarno dari Partindo ke Endeh, Hatta dkk dari PNI ke Digul, H. Djalaluddin Thaib dkk ke Digul dari Permi, dan Sabilal Rasjad dkk dari PSII ke Digul djuga. PERMI jang begitu besar pengaruhnja terutama di Sumatera, adalah buah tjip-taan sdr. Gaffar Ismail bersama Ali Imran Djamil almarhum Jaitu buah dari rnuktamar Sumatera Thawalib tahun 1930 jang mendjelma mendjadi partai PERMI. Disamping tokoh2 PERMI jang lain, A, Gaffar Ismail termasuk tokoh utama dalam Permi. Ketjakapannja terutama ialah mendjadi propagandis partai. Keliantjahan dan ketjakapan berpidato adalah mendjadi miliknja jang asasi. Waktu itu dalam berpidato, ia sedjadjar dengan Muchtar Luthfi. Berapi-api dan menjala-njala.

Kemudian, ia dikirim ke Djawa mendjadi propagandis PERMI, dan disini ia mendjalankan pengaruhnja jang besar, sehingga namanja dalam waktu jang singkat mendjadi populer sekali.

Seketika partai2 politik tersebut tidak mendapat djalan lagi berhiibung adanja -Vergader verbod dari pemerintah kolonial, Gaffar tampil dalam partai baru jang didirikan oleh Dr. Sukiman Partai Islam Indonesia. la ikut mendjadi salah seorang tokoh penting dalam partai ini.

Kemudjan setelah proklamasi, Gaffar ikut dalam Masjumi di Djokja Dalam babak pertama, nama Gaffar tetap menduduki tempat penting dalam partai ini. Memang buat dia sebagai seorang pergerakan dan pedjuang Islam, dirinja sendiri tidaklah begitu dipentingkannja. la hidup selalu sederhana dan memadakan apa jang ada. la tidak ingin mewah, bahkan seolah-olah lebih suka hidup menderita, menurut jang ditjontohkan Nabi dalam perdjuangan fi Sabilillah ini.

Ia mengabdi partai setjara bersungguh2. Ketjakapannja berpidato sangat besar gunanja bagi suatu partai jang menghendaki pembangunan massa. Berdjuang baginja-bukanlah barang sambilan. Itu, saja ketahui benar selama kita bergaul rapat semendjak Permi 1930 dahulu dan sampai waktu jang achir didalam Masjumi.

Tapi dengan adil, saja dapat menilai Gaffar ini, bahwa dia bukanlah seorang organisator. Memimpin partai setjara administratif ia tidak bisa, dan bukanlah tempatnja djika pekerdjaan itu diberikan padanja.

Dia dapat dikemukakan mendjadi propagandas dan penggugah semangat rakjat atau pembentuk kader. Kalau ini diberikan kepadanja, insja Allah akan berhasil sebaik-baiknja.

Patah HatiSuatu kali pada tahun 1953 kami (saja dan Gaffar) berkundjung kerumah sdr Natsir di Djalan Djawa. Sdr. Gaffar mengemukakan pendapat2nja mengenai Masjumi. Banjak kritik dilantjarkannja kepada ketua urnum Masjumi itu, berdasarkan fakta2 jang djelas. Dia melihat Masjumi “belum merupakan suatu partai perdjuangan jang radikal. Diketjamnja sdr. Natsir jg (karena telah) mentjiptakan Tafsir Asas Masjumi, dimana didalamnja sepatahpun tidak disebut2 kata2 Djihad.

Ia ingin Masjumi itu betu!2 partai Islam jg. kuat dan radikal menentang ideologie jg. hendak menghantjurkan Islam. Ia ingin Masjumi mendjadi pelopor “Negara Islam” di Indonesia. la mengemukakan konsepsinja didalam rangka memperhebat tekad perdjuangan. Apabila Masjumi diteruskan dalam tradisinja jang sudah2, dia pertjaja Masjumi akan mengalami kekalahan dan tjita2 jang dikandung tidak akan tertjapai. Berdjam-djam sdr. Gaffar mengada-kan koreksi dimuka Natsir dan saja memperhatikan kedua tokoh itu. Gaffar berkata dengan djiwa jang sebenar-benarnja penuh kelihatan. Bahkan achlr pembitjaraannja menjatakan kepada Natsir kira2 begini, “Saja bersedia untuk apapun djuga dipergunakan dalam djihad fi sabilillah ini. Tugas apapun jang diberikan kepada saja, akan saja kerdjakan.” Gaffar menjerahkan dirinja bulat2 kepada Imam Masjumi Moh. Natsir.

Natsir mendengarkan semua butir2 kata Gaffar dengan termenung. Natsir tidak memberikan djawab apa-apa. Hanja memutar2 rambutaja jang melambai dikening. Djawab tidak ada

la achirnja mengambil keputusan sendiri. Meninggalkan Bogor (tempat tinggalnja waktu itu) dan pergi ke Pekalongan. Disana, telah banjak menanti orang2 jang haus pimpinannja.

Dia mengambil djalan menjendiri (uzlah), dengan tidak melupakan kewadjiban berdjuang. Kalau dengan partai ia tidak bisa dipakai maka ia akan mempergunakan tenaga dan ketjakapannja didalam bidang perdjuangan Islam dalam tempat tertentu. Lebih baik ia menjusun suatu barisan dan membentuk kader dalam lapangan ketjil tapi dapat member hasil, daripada mentjampuri lapangan besar tapi sama sekali tidak produktif.

Setelah Pekalongan, mengikut pula Surabaja dan kemudian Makassar seperti saja katakan diatas. Gaffar merasa puas dengan basil usahanja ini, karena dengan tjara jang dilakukannja ini, ia lebih banjak mendapat hasil. Gaffar menghilang dari permukaan Masjumi, dan Masjumi sendiri seakan-akan tak hendak mau ‘tahu lagi padanja”.

Inilah akibatnja briliant jang disia-siakan. Dan dia sekarang seolah-olah atjuh tak atjuh sadja lagi dengan Masjumi. Benar usaha Gaffar ini tidak merugikan Masjumi setjara langsung, akan tetapi djika usahanja ini disalurkan didalam

rangka perdjuangan Masjumi, tentulah akan lebih menguntungkan.

Salah satu tenaga kuat jang dianggap sepi. Dan bukan Gaffar sadja jang telah uzlah (menjendiri) ini, tetapi banjak tenaga2 briliant lain jang sudah mengambil sikap jang sama dengan Gaffar. Waktu almarhum H.Agus Salim hidup, saja pernah datang ke rumahnya dan menanjakan, kenapa beliau memilih djalan tidak “berpartai” diachir hidupnya, padahal beliau terkenal seorang pedjuang Islam sedjak dahulu?

Dengan Sangat terharu beliau mendjawab, “Waktu Masjumi mula2 didirikan, saja adalah Masjumi. Kemudian Masjumi petjah, dengan keluarnja PSII saja mau ditarik mendjadi PSII. Sedianja kedua partai itu, bagi saja sama sadja, sebab sama2 berdasar Islam. Akan tetapi praktik2 belakangan ini baik Masjumi maupun PSII, sama sekali tidak dapat saja ikuti lagi. Karena itu saja menjatakan diri tidak berpartai sadja. Apa boleh buat.”

Alangkah sedihnja utjapan ini. Tokoh pemimpin Islam jang utama, setjara terus terang mengatakan “ketjewa” dengan praktik2 Masjumi dan PSII. Kemudian Jihat pula sikap jang diambil oleh sdr. Wali Al Fatah, bekas Wakil Ketua Masjumi Pusat Djokja, dan bekas anggota Pimpinan Partai Masjumi 1952. Karena merasa ketjewa dengan sikap dan djalannja perdjuangan Masjumi, achirnja menjendiri dan membentuk gerakan baru sendiri jang kini terkenal dengaa nama “Hidzbullah”.

Al-Ustaz H.S.S. Djamaan Djamil, seorang ulama dan ahli flkir kita jang djuga tidak asing lagi, pun termasuk seorang jang hidup menjendiri, dengan hanja menghadapi murid2nja. Dahulu ia pernah mendjadi pemuka dari Muhammadijah, termasuk ulama jang zuhud dan intelek.

Karena praktik2 partai jang dilihatnja sekarang sudah terlalu djauh njeleweng, achirnja ia mendirikan perguruan sendiri jang, dinamainja perguruan “Da’wah Is-lamijah” di Tanah Tinggi Djakarta. Satu2nja sekojah Islam jang tetap mempertahankan sistem suraunja, dan mendapat pengaruh jang besar dikalangan ummat Islam Djakarta.

Mungkin para pemuka2 Masjumi jang sekarang menganggap kedjadian2 diatas, sama sekali tidak penting untuk diperhatikan. Pergilah mana jang akan pergi. Tapi satu hal harus kita pikirkan, bahwa djika sehari demi sehari, tokoh2 penting kita apalagi ulama2 kita jang berpengaruh pergi satu persatu, akan bagaimanakah djadinja ini nanti?

Apakah masih dapat dijakinkain sekarang partai2 Islam itu benar akan memperdjuangkan Islam, padahal ulama2 jang mengerti Islam- dikesampingkan, dan intelek jang hidjau (masih muda, red) dalam adjaran Islam diimamkan?

Dapatkah ummat Islam ber-IMAM kepada orang2 jang tak mengerti agama?

Terserah kepada penganut2 partai jang sekarang.

Menurut jang wadjar, kalau hendak memperdjuangkan Islam, mestilah dipimpin oleh orang2 jang mengerti Islam, bukan sebaliknja. Tjontoh jang diperlihatkan oleh Gaffar Ismail, Wali al Fatah, H.Agus Salim dan S.S. Djamaan saja kira masih banjak lagi dan akan masih terus terdjadi djika partai kita tidak lekas-lekas menjadari kebenaran ini. Pada umumnja dimana partai Islam dipimpin oleh tenaga2 intelek kaum Ulama dikesampingkan, karena dianggap tak mengerti politik. Maka kembalitah Ulama kesuraunja menghadapi murid2nja, dan madjulah partai tanpa; pengaruh dikalangan umat jang banjak, mendjadi partai jang tidak berkaki.

 

KH.ISA ANSHARI : Khutbah Perlawanan Menjelang Ajal

Ia bergelar Singa Podium. Dijuluki demikian karena kefasihan kemampuan berorasi mampu mengobarkan semangat setiap orang yang mendengarnya. Pemuda yang bertubuh pendek, gemuk dengan bahu yang agak bungkuk ini lahir di Maninjau, Sumatera Barat, 1 Juli 1916. Di usianya yang masih remaja, Isa Anshari telah terjun ke dunia politik. Di kota kelahirannya itu ia sudah menjadi kader PSII dan aktif sebagai mubaligh Muhammadiyah. Seperti halnya para pemuda lainnya, Isa Anshari merantau ke pulau Jawa dan menetap di kota Bandung. Di kota Kembang inilah ia bertemu dengan Soekarno.

Selain dikenal sebagai pemuda yang taat beragama, aktivitas politiknya makin menggebu-gebu. Di usianya yang muda, ia telah memimpin beberapa organisasi, yaitu Ketua Persatuan Muslimin Indonesia Bandung, Pemimpin Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia Bandung, Sekretaris Partai Islam Indonesia Bandung serta ikut mendirikan Muhammadiyah cabang Bandung. Dalam pergerakan itu, ia bergabung dengan kelompok pemuda yang disebut-sebut radikal, seperti M. Natsir. Aktivitasnya di Persis yang sempat dipimpinnya beberapa periode seakan-akan semakin tersemai subur. Ia juga menjadi anggota Indonesia Berparlemen, Sekretaris Umum Komite Pembela Islam dan pemimpin redaksi majalah Daulah Islamyah.

Satu hal yang mencolok dari tokoh yang pernah menjadi pembantu tetap Pelita Andalas dan Perbincangan ini adalah sikapnya yang tegas. Ia sering dinilai tidak bersikap kompromistis. Tidak mengherankan kalau Herbert Feith menyebutnya dengan figur politisi fundamentalis yang memiliki keyakinan teguh.

Oleh karena itu, pada zaman Jepang, ia telah mengomandoi gerakan Anti Fasis (Geraf), Biro Penerangan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Priangan, memimpin Angkatan Muda Indonesia dan mengorganisasi Majelis Islam yang membentuk kader-kader Islam.

KH. Isa Anshari adalah salah satu pilar yang membangun Persis. Pada tahun 1935-1960 ia sempat menjadi ketua umumnya. Selama memimpin Persis, perannya sangat menonjol. Ia selalu memberikan arahan dan warna bagi

organisasi itu. Pidatonya selalu bergelora membuat pandangan yang mendengarkan selalu tertuju kepadanya. Bukan sekali dua kali ia ditegur oleh aparat keamanan karena “garangnya” pidato yang ia sampaikan.

Dalam hal tulis menulis analisisnya cukup tajam. Di antaranya hasil karyanya adalah Bahaya Merah Indonesia (1956), Barat dan Timur (1948), Islam Menentang Komunisme (1956), Tuntunan Puasa (1940), Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum (1953), dan lain-lain.

Dalam kancah politik, Masyumi menjadi ladangnya. Bagi para ulama kritis , berpolitik merupakan bagian tuntutan agama. Mereka selalu meneriakkan kebenaran walaupun pahit dirasakan. Bagi mereka, berpolitik adalah alat untuk mencapai cita-cita umat Islam. Di bawah bendera Masyumi, ia semakin memperkuat posisinya sebagai politisi. Tahun 1949, ia memimpin sebuah kongres Gerakan Muslimin Indonesia.

Keterlibatan KH. Isa Anshari dalam pentas politik membuat dia harus menghadapi risiko yang tidak kecil. Ketika terjadi razia terhadap orang-orang yang diisukan ingin membunuh presiden dan wakil presiden pada bulan Agustus 1951 oleh PM Sukiman Wirdjosandjoyo, KH. Isa Anshari ditangkap. Namun beberapa saat kemudian ia dilepaskan dan dinyatakan tidak bersalah.

Sepak terjangnya di bidang politik sempat menyedot perhatian massa. Di mana ia memberikan pidato, pasti dipenuhi massa yang ingin mendengarkan suaranya. Biasanya massa yang hadir bukan hanya partisipan Masyumi, tapi juga masyarakat umum.

Pada masa Soekarno, Masyumi menjadi salah satu lawan politik pemerintah yang terus digencet. Saat tragedi Permesta meledak (1958), banyak tokoh-tokoh yang diciduk. Termasuk KH. Isa Anshariyang saat itu berada di Madiun bersama Prawotomangkusasmito, M. Roem, M. Yunan Nasution dan EZ. Muttaqien serta beberapa tokoh lainnya.

Pada masa demokrasi parlementer, muncul beberapa konflik antar kelompok. Ada yang menginginkan Indonesia berideologi sekuler-nasionalis dengan dasar negara Pancasila. Di sisi lain ada yang menginginkan terbentuknya negara Islam, atau paling tidak negara yang berideologikan hukum-hukum Islam. Di tubuh Masyumi, cita-cita untuk membangun Negara Islam sangat subur. KH. Isa Anshari tetap menjadi juru bicara yang ulet bagi Masyumi. Namun sayang, keinginan mereka untuk mewujudkan Negara Islam gagal. Ketidakberhasilan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya munculnya polarisasi mengenai bentuk dan konsep negara Islam itu sendiri.

Ada yang berpendapat bahwa aturan dan ajaran Islam harus terwujud lebih dahulu yang nantinya dengan sendiri akan terbentuk negara Islam. KH. Isa Anshari termasuk dalam kelompok ini. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa negara

Islam harus di bentuk dahulu, baru kemudian diberi corak dan warna Islam. Di Luar itu, muncul kelompok yang lebih keras lagi. Maka meledaklah peristiwa DII/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh serta gerakan Ibnu Hajar di Kalimantan. Gerakan-gerakan itu dapat dipadamkan oleh Soekarno.

Pada era berikutnya, KH. Isa Anshari terus berkecimpung dalam membangun umat. Di usianya yang kian lanjut, ia lebih banyak mengkader generasi muda. Ia tidak lagi menjadi pemimpin di organisasi yang membesarkannya, tapi cukup sebagai penasehat. Begitulah contoh seorang pemimpin yang mengetahui keadaannya. Kendati demikian ia tetap saja mendapat halangan. Ia sempat dijebloskan ke dalam penjara oleh Soekarno. Dari balik terali besi ia masih sempat mengirimkan tulisan-tulisan ke para sahabatnya.

KH. Isa Anshari tidak mengenal lelah. Menjelang akhir akhir hayatnya ia tetap bekerja untuk umatnya. Pada 11 Desember 1969 atau sehari setelah Hari Raya Idul Fitri 1369 H ia meninggal dunia, di RS Muhammadiyah Bandung. Sehari sebelumnya ia menyatakan bersedia memberikan khutbah Idul Fitri, namun takdir berkehendak lain. Naskah khutbah itu sempat diketiknya dua halaman, dan tak sempat terbacakan

 

MOHAMMAD NATSIR : Kiai Perdana Menteri

Negarawan Muslim, ulama intelektual, tokoh pembaruan dan politikus kenamaan, itulah predikat yang bisa disematkan pada tokoh Muslim yang satu ini. Lahir pada 17 Juli 1908, di Alahanpanjang, daerah subur di Sumatera Barat yang kaya dengan aneka pergolakan pemikiran dan gagasan.

Ketika baru berusia 8 tahun, Mohammad Natsir belajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) Adabiyah, Padang dan tinggal bersama makciknya. Kemudian Natsir, dipindahkan o-rang tuanya ke HIS pemerintah di Solok dan tinggal di rumah Haji Musa, seorang saudagar. Di sini ia menerima cukup banyak ilmu. Pada malam hari ia belajar al-Qur’an, sedang paginya belajar di HIS. Tiga tahun kemudian ia dipindahkan ke HIS dan tinggal bersama kakaknya, Rabi’ah.

Pada 1923, ia meneruskan sekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs/setingkat SMP sekarang) di Padang. Di situ ia menjadi anggota JIB (Johg Islamieten Bond) Padang dan bersentuhan langsung dengan gerakan perjuangan. Pada 1927, ia melanjutkan ke AMS (Algemene Middelbare School/ setingkat SMA sekarang) di Bandung. Ketika di MULO dan AMS itulah, la mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda. Selama di AMS, ia sangat tertarik pada ilmu agama. Waktu luangnya digunakan untuk belajar agama di Persatuan Islam (Persis) dengan bimbingan pendiri dan pemimpinnya, Ustadz A. Hassan. Lulus AMS pada 1930. Prestasi yang diperolehnya memungkinkannya mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Sejak di MULO, ia sudah mulai mengenal semangat perjuangan. la masuk menjadi anggota kepanduan JIB. Ia pernah menjabat ketua (1928-1932) di JIB cabang Bandung. Minatnya terhadap politik, perhatiannya atas nasib bangsa dan tekadnya untuk meluruskan kesalah pahaman umat akan ajaran agama, telah melibatkan dirinya dalam bidang politik dan dakwah. Hal itu pula yang membuat Natsir muda menolak setiap tawaran beasiswa dari pemerintah Belanda untuk meneruskan pendidikan Fakultas Hukum Jakarta, Fakultas Ekonomi Rotterdam Belanda atau menjadi pegawai pemerintah. Kegiatan politiknya terus berkembang setelah lebih jauh berkenalan dengan tokoh-tokoh gerakan politik seperti H.Agus Salim dan yang lainnya.

Karena kejujurannya dalam perjuangan, pada masa kemerdekaan ia di percaya menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Republik Indonesia. Kejujuran itu pula yang mengundang seorang seorang Indonesianis, George Mcturnan Kahin berkomentar untuk Natsir. “Dia (Natsir) tidak bakal berpakaian seperti seorang menteri, namun demikian, dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh kejujuran; jadi kalau Anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam republik, Anda sudah seharusnya berbicara dengannya.”

Ya, Natsir tak pernah berpenampilan seperti seorang menteri dalam pengertian modern. Ia selalu tampil dalam balutan busana sederhana, lengkap dengan peci dan sorban putih yang selalu ia lilitkan di lehernya.

Sejak 1932 sampai 1942, M. Natsir diangkat sabagai direktur Pendidikan Islam di Bandung sebagai Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung (Bandung Syiakusyo). Dari 1945 sampai 1946 sebagai anggota badan pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan kemudian menjadi wakil ketua badan ini. Pada 1946 (Kabinet Sjahrir ke-2 dan ke-3) dan 1949 (Kebinet Hatta-1) ia menjadi Menteri Penerangan Rl. Dari 1949 sampai 1958 ia diangkat menjadi ketua umum Masyumi. Dalam Pemilu 1956 ia terpilih menjadi anggota DPR. Dari 1956 hingga 1958 ia menjadi anggota Konstituante Rl.

Pada 1950-1951 tokoh kita ini mendapat amanah menjadi Perdana Menteri. Hubungannya dengan Presiden Soekamo sempat merenggang selama penyelesaian Irian Barat. Puncaknya terjadi tetelah peristiwa Cikini, November 1957. Waktu itu sebuah granat diledakkan untuk membunuh Soekarno, namun tidak berhasil, dan menewaskan anak-anak sekolah, Meski Natsir tidak ada kaitan sama sekali dengan rencana itu, Soekarno menuduhnya berada di belakang aksi tersebut. Dalam situasi negara yang tidak menentu, Ketua Dewan Banteng Achmad Husein mengultimatum pemerintah, Djuanda agar mengundurkan diri. Pemerintah justru memecat Husein, Simbolon,dan beberapa perwira AD lainnya. Tak lama kemudian Kolonel Acmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), dengan M. Natsir sebagai Perdana Menteri.

Setelah peristiwa Cikini, Natsir memang tidak hanya diisolasi, tapi juga terus

diganggu, bersama koleganya yang lain, Sjafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap. Akhirnya mereka hengkang ke Sumatera Barat. Ketika operasi Angkatan Darat terhadap PRRI pada 25 September 1961, Natsir ditangkap dan dipenjara, dengan tuduhan ikut terlibat PRRI. Sejak 1962 sampai 1966 ia ditahan di Rumah Tahanan Miter (RTM) Keagungan Jakarta.

Di awal rezim Orde Baru, Natsir dibebaskan, tapi ia tetap dilarang berpolitik. Walau demikian, aktifitasnya tidak terhenti, Natsir kemudian aktif pada organisasi Islam Internasional. Seperti pada Kongres Muslim Sedunia (World Moslem Congress) pada 1967 yang bermarkas di Karachi, sebagai wakil presiden. Pada 1969 ia menjadi anggota Rabitah af-Alam al-lslami (World Moslem League) di Mekah. Pada 1976 ia masuk anggota Dewan Masjid Sedunia (al-Majlis al-A’la al-’Alami li al-Masajid) yang bermarkas di Mekah. Sedangkan di Indonesia sejak 1967 sampai dengan masa tuanya, ia dipercaya menjadi ketua DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia).

 

BUYA HAMKA : Menolak Takluk

Nama panjangnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tapi ia lebih dikenal dengan HAMKA. Seorang ulama yang pernah dilahirkan oleh bangsa Indonesia, yang berpengaruh hingga di kawasan Asia Tenggara. Hamka lahir di Maninjau, Sumatera Barat, 16 Februari 1908, Putra H. Abdul Karim Amrullah. Seorang tokoh pelopor gerakan Islam “Kaum Muda” di daerahnya.

Hamka hanya sempat masuk sekolah desa selama 3 tahun dan sekolah-sekolah agama di Padangpanjang dan Parabek (dekat Bukittinggi) sekitar 3 tahun. Tapi ia berbakat dalam bidang bahasa dan segera menguasai bahasa Arab; yang membuat ia mampu membaca secara luas literatur Arab, termasuk terjemahan dari tulisan-tulisan Barat. Sebagai putra tokoh pergerakan, sejak kecil Hamka menyaksikan dan mendengar langsung pembicaraan tentang pembaruan dan gerakannya melalui ayah dan rekan-rekan ayahnya.

Hamka dikenal sebagai seorang petualang. Ayahnya bahkan menyebutnya “Si Bujang Jauh”. Pada 1924, dalam usia 16 tahun, ia pergi ke Jawa untuk mempelajari seluk-beluk gerakan Islam modern dari H. Oemar Said Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo (ketua Muhammadiyah 1944-1952), RM. Soerjopranoto (1871-1959), dan KH. Fakhfuddin (ayah KH. Abdur Rozzaq Fakhruddin). Kursus-kursus pergerakan itu diadakan di Gedung Abdi Dharmo, Pakualaman, Yogyakarta. Setelah beberapa lama di sana, ia berangkat ke Pekalongan dan menemui kakak ipamya, AR. Sutan Mansur, yang waktu itu menjadi ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan. Di kota ini ia berkenalan dengan tokoh-tokoh ulama setempat.Pada bulan Juli 1925, ia kembali ke rumah ayahnya di Gatangan, Padangpanjang. Sejak itulah ia mulai berkiprah dalam organisasi Muhammadiyah.

Pada Februari 1927, Hamka berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim lebih kurang 6 bulan. Selama di Makkah, ia bekerja di sebuah percetakan. Pada bulan Juli, Hamka kembali ke tanah air dengan tujuan Medan. Di Medan ia menjadi guru agama pada sebuah perkebunan selama beberapa bulan. Pada akhir 1927, ia kembali ke kampung halamannya.

Pada 1928, Hamka menjadi peserta Muktamar Muhammadiyah di Solo, dan sejak itu hampir tidak pernah absen dalam Muktamar Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Sepulang dari Solo, ia mulai memangku beberapa jabatan, mulai dari ketua bagian Taman Pustaka, ketua Tabligh, sampai menjadi ketua Muhammadiyah Cabang Padangpanjang. Pada 1930, ia diutus oleh Pengurus Cabang Padangpanjang untuk mendirikan Muhammadiyah di Bengkalis. Pada 1931, ia diutus oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah ke Ujungpandang untuk menjadi mubaligh Muhammadiyah dalam rangka menggerakkan semangat menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-21 (Mei 1932) di Ujungpandang.

Hamka pindah ke Jakarta pada tahun 1950, dan memulai karirnya sebagai pegawai negeri golongan F di Kementerian Agama yang dipimpin KH. Abdul Wahid Hasyim.

Tahun 1950 itu juga HAMKA mengadakan lawatan ke beberapa negara Arab sesudah menunnaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Sepulang dari lawatan ini ia mengarang apa buku roman, yaitu Mandi Cahaya di Tanah Suci, Di Lembah Sungai Nil, dan Di Tepi Sungai Dajah. Sebelumnya Hamka menulis Di Bawah Naungan Ka’bah (1938), Tenggelamrrya Kapal van der Wljk (1939), Merantau ke Deli (1940), Di Dalam Lembah Kehidupan (1940), dan biografi orang tuanya berjudul Ayahku (1949).

Ia pernah mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Tentang pengaruhnya, Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia berkata, “ Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara.”

Dalam bidang politik, Hamka menjadi anggota konstituante hasil pemilu pertama 1955. la dicalonkan oleh Muhammadiyah untuk mewakili daerah pemilihan Masyumi di JawaTengah. Muhammadiyah waktu itu adalah anggota istimewa Masyumi. Dalam sidang konstituante di Bandung, ia menyampaikan pidato penolakan gagasan Soekarno untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin.

Setelah Konstituante dibubarkan pada bulan Juli 1959 dan Masyumi dibubarkan setahun kemudian. Hamka pun memusatkan kegiatannya dalam dakwah. Sebelum Masyumi di bubarkan, ia mendirikan majalah tengah bulanan bernama Panji Masyarakat yang menitikberatkan soal-soal kebudayaan dan pengetahuan agama Islam. Majalah ini kemudian dibreidel pada 17 Agustus 1960 dengan alasan memuat karangan Dr. Muhammad Hatta berjudul Demokrasi Kita yang mengritik

konsepsi Demokrasi Terpimpin. Majalah ini baru terbit kembali setelah Orde Lama tumbang, pada 1967, dan HAMKA menjadi pemlmpin umumnya hingga akhir hayatnya.

Sebelumnya, pada tanggal 27 Januari 1964, ulama dengan jasa yang besar pada negara ini ditangkap negaranya sendiri. Ia dijebloskan ke dalam penjara selama Orde Lama. Dalam tahan ini pula ia melahirkan karyanya yang monumental, yakni tafsir Al Azhar.

Hamka pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Pada masanya pula, MUI pernah mengeluarkan fatwa yang luar biasa, melarang perayaan Natal bersama. MUI didesak untuk mencabut kembali fatwa tersebut, namun Hamka menolakya. Ia lebih memilih mengundurkan diri dari jabatannya ketimbang harus mengorbankan akidah. Allah SWT memanggilnya pada 24 Juli 1981. Ulama pejuang yang istiqomah ini dimakamkan di Tanah Kusir, diiringi doa segenap umat Islam yang mencintainya.n

       

Bila pihak pemegang copyright keberatan atas publikasi ini, materi pada halaman ini akan segera ihapus.

Copyright © swaramuslim Hak cipta dilindungi oleh Allohu Subhanahu wa Ta'ala

Piagam Jakarta

Jangan Ingkari Piagam Jakarta

Ahmad Sumargono : Ketua Pelaksana Harian KISDITanggal 22 Juni 1945, merupakan saat yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena saat itu atau 62 tahun yang lalu telah lahir Piagam Jakarta yang merupakan ruh dalam meletakkan landasan hukum pembangunan bangsa ini. Piagam Jakarta adalah naskah otentik Pembukaan UUD 45. Naskah tersebut disusun oleh Panitia Sembilan bentukan BPUPKI yang terdiri dari Ir Soekarno, Mohammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Dalam alinea keempat naskah itu tercatat kalimat: ".... kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja....’’

Pada 9 Juli 1945, Soekarno menyebut Piagam Jakarta sebagai gentlemen’s agreement antara kelompok nasionalis-sekuler dan nasionalis-Muslim. Tapi pada 18 Agustus 1945, tujuh kata vital tadi akhirnya didrop. Alasannya, umat Kristen di Indonesia Timur tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan bila tujuh kata itu tetap dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 sebagai Dasar Negara.

Mengomentari ultimatum itu, Dr M Natsir mengatakan, “Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmied. Menyambut hari besoknya, 18 Agustus, kita beristighfar. Insya Allah umat Islam tidak akan lupa.” Upaya kekuatan Islam untuk merehabilitasi Piagam Jakarta pada Sidang Majelis Konstituante 1959 disabotase oleh Presiden Soekarno dengan menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Gagal lah usaha tersebut hingga sekarang.

Meskipun demikian, tokoh Masyumi Prof Kasman Singodimedjo dalam biografinya mengingatkan, “Piagam Jakarta sebenarnya merupakan gentlemen’s agreement dari bangsa ini. Sayang, kalau generasi selanjutnya justru mengingkari sejarah.” memasuki era reformasi, UUD 45 memang mengalami amandemen. Hingga ini telah diamandemen sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999 hingga yang terakhir tahun 2002.

Amandemen itu menimbulkan kontroversi. Ada yang menginginkan kembali ke UUD 45 yang asli (versi Dekrit). Sebagian lagi ingin mempertahankan UUD yang sudah diamandemen yaitu UUD 2002, dan ada yang menginginkan UUD yang sudah diamandemen ini diamandemen kembali untuk kelima kalinya. Untuk yang terakhir ini, sebagian mengusulkan amandemen terbatas, dan sebagian lagi amandemen overwhole atau keseluruhan. Tapi dalam kenyataannya jangankan merehabilitasi Piagam Jakarta, pembahasan amandemen UUD 45 malah sempat menggugat eksistensi Pasal 29 yang menegaskan landasan ketuhanan bangsa.

Makin liarAmandemen berikutnya cenderung semakin liar. UUD Amandemen 2002 adalah kran awal dari intervensi asing dalam perundang-undangan. Secara umum modus operandi imperialisme lewat jalur UU dapat dikategorikan dalam beberapa cara (Al Wa'ie No70 Tahun VI, 1-30 Juni 2006).

Pertama, intervensi G2G (government to government), yakni pemerintah asing secara langsung menekan pemerintah suatu negara agar memasukkan suatu klausul atau agenda dalam perundangannya dan model G2G seperti ini. Contohnya pernyataan bahwa Indonesia sarang teroris, baik yang dilontarkan AS, Australia, maupun Singapura bertujuan untuk mendesak agar Indonesia menerapkan UU antiteroris yang lebih ketat.

Kedua, intervensi W2G (world to government), yakni lembaga internasional (seperti PBB, WTO, IMF) yang mengambil peran penekan. Contohnya agenda UU yang terkait globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan (UU perbankan, UU migas, UU tenaga listrik, UU sumber daya air).

Ketiga, intervensi B2G (bussines to government). Para pengusaha dan investor menekan pemerintah agar meluluskan berbagai kepentingan mereka dalam undang-undang. Contohnya agenda UU yang terkait dengan investasi, perpajakan, dan perburuhan.

Keempat, intervensi N2G (non government organization to government). Pihak non government organization ini dapat berupa orang asing atau lokal murni tapi disponsori asing. Mereka bisa mendatangi para penyusun UU (teror mental) hingga demo besar-besaran. Contoh pada UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga(UU KDART) dan penolakan RUU antipornogarfi dan pornoaksi.

Kelima, intervensi I2G (intellectual to government). Kaum intelektual, para ilmuwan, bahkan tokoh agama dapat dipakai untuk menekan pemerintah agar meloloskan suatu agenda dalam perundangannya. Jenis ini merupakan intervensi paling rapi dan paling sulit dideteksi. Contohnya terlihat pada agenda penyusunan UU Otonomi Daerah

LSM asing yang terlibat aktif dalam penyusunan UU adalah National Democration Institute (NDI) yang dalam operasionalnya didukung CETRO. Mereka mempunyai program constitutional reform. Ditengarai ada dana 4,4 miliar dolar AS dari Amerika Serikat (AS) untuk membiayai proyek tersebut. Bahkan NDI dan CETRO mendapat fasilitas di Badan Pekerja (BP) MPR hingga dengan mudah mengikuti rapat-rapat di MPR.

Sebagai konsekuensinya, undang-undang yang berada di bawah UUD 45 Amandemen itu pun bersifat liberal. Hasilnya, lahirlah UU Migas, UU Listrik (meski kemudian dibatalkan oleh MK), UU Sumber Daya Air (SDA), dan UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU KDRT).

Pakar minyak, Qurtubi dalam diskusi bertema 'UUD 1945 vs UUD 2002' di kantor Institute for Policy Studies Jakarta membenarkan masuknya paham liberalisme dalam UU Migas dan UU Sumber Daya Air. Belakangan juga disahkan UU Penanaman Modal yang memberikan karpet merah bagi kekuatan asing untuk menguasai 100 persen kekayaan Indonesia untuk kemudian melakukan repatriasi.

Dampaknya mulai terasaDampak nyata dari UU tersebut sudah terasa. Melalui UU Migas, Pertamina, yang notabene perusahaan milik rakyat, saat ini bukan lagi pemain tunggal. Pertamina harus bersaing dengan perusahaan minyak asing seperti Shell, Exxon Mobil, Mobil Oil, dan sebagainya. Dalam kasus pengelolaan ladang minyak Blok Cepu Jateng, Pertamina harus kalah melawan Exxon Mobil.

Semua ini adalah merupakan musibah nasional, karena elite politik dan para pemimpin bangsa ini telah kehilangan rasa kebangsaan dan religiusitas. Mereka terlalu mudah menggadaikan kepentingan bangsa untuk kepentingan kelompok dan golongan melalui pendekatan pragmatis. Rasa idealisme dan keagamaan telah tenggelam disapu oleh badai

liberealisme, kapitalisme, dan hindonisme yang materialistis, sehingga tidak ada satu kekuatan pun di negeri ini yang akan mampu membendung gelombang korupsi dan manipulasi.

Piagam Jakarta seperti yang termaktub dalam Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 , dengan keputusan Presiden No150 tahun 1959, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara No75/1959 mengakui hak tersebut. Keputusan Presiden ini sah berlaku, dan tak dapat dibatalkan melainkan harus bertanya dahulu kepada rakyat lewat referendum (Ridwan Saidi, Piagam Jakarta ,Tinjauan Hukum dan Sejarah, 2007/RioL).

 

Piagam Jakarta Hak Umat Islam

Syariat Islam kedudukannya sudah sah secara hukum.JAKARTA -- Piagam Jakarta yang terhapus dari Pembukaan UUD 1945 merupakan hak umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bila umat Islam mengabaikan Piagam Jakarta sebagai suatu kenyataan sejarah, sama saja dengan mengabaikan haknya.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Malam Sabat Kaban, dalam diskusi peluncuran buku Piagam Jakarta menurut Tinjauan Hukum dan Sejarah, karya budayawan Ridwan Saidi, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (21/6). Kaban pun mengingatkan, Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli tahun 1959, juga memuat kata-kata ''kembali ke UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta''.

''Ini bukan ingin membuka luka lama, tapi menyangkut hak umat Islam,'' kata Kaban. Dia pun menegaskan, pendapat yang menyatakan arti tujuh kata 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya' sebagai aturan yang hanya mengatur kewajiban individu, adalah keliru. ''Piagam Jakarta bukan hak individu, tapi ini peran pemerintah yang mengatur salah satunya ajaran Islam ditegakkan. Kewajiban ini dibebankan pada negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum Islam tanpa mengorbankan non-Muslim,'' kata Menteri Kehutanan itu.

Kaban mengingatkan, Piagam Jakarta berbeda dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah kekuatan operasional di Madinah oleh Nabi Muhammad SAW sehingga non-Muslim terjamin hak-haknya. Sementara Piagam Jakarta adalah hukum yang mengatur supaya umat Islam mempunyai hak-hak untuk melaksanakan syariat. ''Tak perlu takut, malu, atau minder perjuangkan syariat Islam karena peluangnya terbuka,'' kata Kaban.

Produk hukumRidwan Saidi mengatakan, tujuh kata Piagam Jakarta sudah tercantum dalam Keppres Nomor 150/1959 dan Lembaran Negara Nomor 75/1959 sebagai konsideran pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena itu, dia menganggap Piagam Jakarta sudah menjadi produk

hukum.

''Piagam Jakarta adalah produk hukum, bukan produk sejarah saja. Ini masih berlaku sampai sekarang. Artinya syariat Islam kedudukannya sudah sah secara hukum,'' kata Ridwan. Konsekuensinya, segala produk hukum seharusnya mengacu pada Piagam Jakarta.

Ketika Soekarno mendekritkan berlakunya UUD 1959 dengan merehabilitasi kedudukan Piagam Jakarta dalam sistem hukum nasional, menurut Ridwan, itu adalah pengakuan Presiden Pertama RI itu bahwa telah terjadi kesalahan dasar UUD karena terjadi pencoretan tujuh kata tersebut. Dia pun mengeritik Pancasila yang menurutnya tak pernah tercantum secara verbal dalam konstitusi.

Pancasila, lanjut Ridwan, adalah opini orang saja yang dikaitkan dengan pembukaan UUD 1945. ''UUD tak pernah menyebut kata Pancasila,'' tegasnya.

Praktisi hukum, Mahendradatta, menambahkan, Pancasila hanyalah produk penafsiran yang muncul dalam bentuk Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4). Padahal sebenarnya aplikasi konstitusi nasional adalah Piagam Jakarta, bukan Pancasila.

''Piagam Jakarta itu konstitusi kita, kita tak pernah punya konstitusi bernama Pancasila. Karena salah kaprah ini kita punya konstitusi banci,'' kata Mahendradatta.

Munarman, mantan ketua Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyatakan, saat ini yang harus dilakukan adalah mengaplikasikan Piagam Jakarta dalam produk hukum, tata pemerintahan, dan tata ekonomi. Sementara Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, menyarankan perjuangan menegakkan syariat Islam sebaiknya ditempuh melalui jalan politik. ''Kita perkuat lembaga politik untuk masuk parlemen. Sehingga kita akan lebih mudah mentransformasikan syariat Islam dalam hukum positif,'' kata Fatwa.

Dukungan non-MuslimKetua Majelis Ulama Indonesia, KH Kholil Ridwan, mengungkapkan, betapa banyak usaha berbagai pihak yang ingin menghadang laju penerapan syariat Islam di Indonesia. Namun ternyata syariat Islam terus berkembang setahap demi setahap. Hingga akhirnya di Aceh dapat diterapkan syariat Islam menyusul beberapa daerah dengan perda-perda antimaksiatnya.

Syariat Islam pun ternyata didukung warga non-Muslim. Kholil bercerita bahwa Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, sewaktu dipenjara di LP Cipinang, pernah didatangi sekelompok Bhikku dari Kelantan, Malaysia. ''Mereka meminta Ba'asyir terus berjuang menegakkan syariat Islam karena penerapan syariat Islam di Kelantan berhasil menekan tingkat kejahatan,'' kata Kholil.

Di Aceh, sambung Kholil, para perempuan Tiong Hoa di depan MUI menyatakan rasa

syukur. Sebab, penerapan syariat Islam membuat suami mereka tak lagi pulang malam dalam kondisi mabuk dan kehabisan uang karena kalah judi.

Kholil juga bercerita bahwa Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sewaktu di penjara di LP Cipinang, pernah didatangi sekelompok biksu dari Kelantan, Malaysia. " Mereka meminta Ba'asyir terus berjuang menegakkan syariat Islam karena di Kelantan berhasil menekan tingkat kejahatan (rto/RioL)

 

Menjaga Spirit Piagam Jakarta

M Fuad Nasar Anggota Badan Amil Zakat NasionalTanggal 22 Juni mempunyai arti istimewa bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada tanggal itu dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tercapai sebuah konsensus nasional dan gentlemen agreement tentang dasar negara Republik Indonesia. Konsensus nasional yang mendasari dan menjiwai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dituangkan dalam suatu naskah yang oleh Mr Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta.

Titik kompromi dimaksud terutama tercermin dalam kalimat, 'negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya'. Kalimat ini merupakan rumusan pertama lima prinsip falsafah negara yang oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 dinamakan Pancasila.

Dokumen politik tanggal 22 Juni 1945 itu disusun dan ditandatangani oleh panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Anggotanya adalah Ir Soekarno, Drs Mohammad Hatta, Mr AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, HA Salim, Mr Achmad Soebardjo, Wachid Hasjim, dan Mr Mohammad Yamin. Waktu itu, Ir Soekarno selaku pimpinan rapat dengan segenap kegigihannya mempertahankan Piagam Jakarta sebagaimana dapat dibaca dalam risalah sidang BPUPKI.

Prawoto Mangkusasmito dalam bukunya Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi (1970), menulis, "Timbul sekarang satu historische vraag, satu pertanyaan sejarah, apa sebab rumus Piagam Jakarta yang diperdapat dengan susah payah, dengan memeras otak dan tenaga berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa kita, kemudian di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam beberapa menit saja dapat diubah."

Dalam buku Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (diterbitkan 1969), Bung Hatta menceritakan apa yang dialaminya pada sore hari 17 Agustus 1945 sebagai berikut. “Pada sore harinya saya menerima telepon dari tuan Nisyijima, pembantu Admiral Mayeda menanyakan, dapatkah saya menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut), karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nisyijima sendiri akan menjadi juru bahasanya. Saya persilakan mereka datang. Opsir itu yang saya lupa namanya datang sebagai utusan Kaigun untuk

memberitahukan dengan sungguh-sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'. Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Bung Hatta yang menerima kabar penting itu, masih punya waktu semalam untuk berpikir. “Karena opsir Angkatan Laut Jepang itu sungguh-sungguh menyukai Indonesia Merdeka yang bersatu sambil mengingatkan pula semboyan yang selama ini didengung-dengungkan 'bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh', perkataannya itu berpengaruh juga atas pandangan saya. Tergambar di muka saya perjuangan saya yang lebih dari 25 tahun lamanya, dengan melalui bui dan pembuangan, untuk mencapai Indonesia Merdeka bersatu dan tidak terbagi-bagi. Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang panitia Persiapan bermula, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr Kasman Singodimedjo, dan Mr Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.” ungkap Hatta.

Tetap hidupPerjanjian luhur pun disepakati antara golongan Islam dan golongan kebangsaan serta golongan lainnya yang telah dicapai melalui Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pada 18 Agustus 1945 para pemimpin Islam bersedia mencoret kata-kata, 'dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya', setelah kata 'ke-Tuhanan'. Ini merupakan cermin sikap kenegarawanan dan komitmen pada persatuan bangsa yang tiada bandingnya sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Dalam perkembangan di kemudian hari, sehubungan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dalam konsiderans dekrit, Presiden Soekarno atas nama rakyat Indonesia menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar. Pertanyaan yang mendasar diajukan oleh dua orang anggota DPR yaitu Anwar Harjono (Masyumi) dan HA Sjaichu (NU) kepada pemerintah yang diwakili Perdana Menteri Juanda menyangkut rencana kembali ke UUD 1945 serta maksud dari pengakuan Piagam Jakarta dan pengaruhnya dalam UUD 1945. Jawaban resmi pemerintah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Juanda adalah bahwa pengaruh Piagam Jakarta tersebut tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian perkataan 'Ketuhanan' dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diberikan arti 'Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syari’atnya sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam, yang dapat disesuaikan

dengan syari’at Islam'.

Tidak dapat dipungkiri bahwa spirit Piagam Jakarta sebagai dokumen ideologis dan historis tetap terpatri dalam konstitusi negara kita. Meski telah 4 kali diamandemen UUD 1945 di masa reformasi dan saat ini kembali bergulir usulan amandemen kelima, diharapkan spirit Piagam Jakarta tetap hidup dalam hati sanubari para pemimpin dan segenap warga bangsa yang majemuk ini. (RioL)

 

Piagam Jakarta

Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Panitia Sembilan merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI.

Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preamble). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.

 

 Naskah Piagam Jakarta  Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan

luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indnesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Djakarta, 22 Juni 1945

Ir. SoekarnoMohammad HattaA.A. MaramisAbikusno TjokrosujosoAbdulkahar MuzakirH.A. SalimAchmad SubardjoWachid HasjimMuhammad Yamin