teknologi dalam persidangan perkara pidana ......masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu sema...

20
Dr.FEBBY MUTIARA NELSON,,S.H, M.H FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI MASA KAHAR: MANFAAT DAN TANTANGAN

Upload: others

Post on 12-Dec-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

D r . F E B B Y M U T I A R A N E L S O N , , S . H , M . H

F A K U L T A S H U K U M U N I V E R S I T A S I N D O N E S I A

TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI MASA KAHAR:

MANFAAT DAN TANTANGAN

Page 2: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

LATAR BELAKANG

Page 3: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

HUBUNGAN COVID-19 DENGAN PERSIDANGANPERKARA PIDANA

Asas Salus PopuliSuprema LexEsto Sidang

Perkara pidana“KeselamatanRakyat adalah

Hukum Tertinggi”

Masa penahananmempunyai batasan

jangka waktu

SEMA No 1 /2020 danperjanjian kerjasamaantara Kejagung, MA dan Kemenkumhamtentang PelaksanaanPersidangan melalui

teleconference

Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB )

Perjanjian KerjasamaMA , Kejaksaan Dan

Kemenkumhamtentang Pelaksanaanpersidangan melalui

Teleconference

Page 4: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTODAN SEMA NO.1 TAHUN 2020

Persidangan perkarapidana tetap dilakukankhusus untuk Terdakwa

yang ditahan danpenahanannya tidak dapat

diperpanjang lagi

Pengaturan Sistem kerjaWfH tidak mengganggu

kelancaranpenyelenggaraan

peradilan dan pelayananpenahanan dan upaya

hukum

Bagi Terdakwa yang masa penahanannya

masih dapatdiperpanjang danmasih lama masa

penahananya, makasidang dapat di tunda.

Penundaan dapatdilakukan oleh hakim

tunggal

Page 5: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

DALAM HAL TERDAPAT PERKARA-PERKARA YANG TETAP HARUS DISIDANGKAN,MAKA :

Page 6: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

FAKTA PERSIDANGAN YANG TERJADI PASCA KELUARNYA SEMA NO.1 TAHUN 2020 BERDASARKAN PENGALAMAN BEBERAPA

PENGADILAN DI INDONESIA

Persidangan secaraonline dengan

menggunakan platform Zoom, google meet, Vid

Call wa, dll

Belum ada hukum acara yang mengatur Proses persidangandengan acara online, sehingga

masing-masing Pengadilanmembuat hukum acaranyasendiri. Hal ini berdampak

kepada proses mencarikebenaran materil tidak dapat

terlaksana sebagaimanamestinya .

Saat ini fiber optic sudah menjangkau 100 persen provinsi di Indonesia. tetapi jika

diperinci, fiber optic baru sampai 79.5 % dari total 514 kabupaten/kota di tanah Air.

Sedangkan kita tahu Pengadilan adadisetiap kabupaten dan kota di Indonesia.

(www.kominfo.go.id). Akibat jaringaninternet yang bermasalah ditambah listrik

sering mati ini mengakibatkanterganggunya proses persidangan,

khususnya proses pembuktian, padahalsemua bukti harus sungguh-sungguh diuji

kebenarannya.

Page 7: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

FAKTA UNFAIR TRIAL DALAM PERSIDANGANDENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE

Hakim tidak dapatmemeriksa alatbukti denganoptimaldikarenakanjaringan internetyang bermasalah

Disebagian Pengadilankehadiran terdakwa

tidak didampingi kuasahukum, karena posisiterdakwa di lapas danposisi kuasa hukum di Pengadilan.atau posisi

Kuasa hukum di Pengadilan, Terdakwadi lapas atau di Polres.

Tidak Ada HukumAcara Yang

Mengatur proses persidangan

secara Online, sehingga terdapatketidakseragaman

pelaksanaan

Mengabaikanhak terdakwauntuk dapatmemberikanketerangan

dengan bebas

Page 8: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

KENDALA

• Fiber optik di Indonesia saat ini 79.5 % dari total 514 kabupaten/kotadi tanah Air. Sedangkan kita tahu Pengadilan ada disetiap kabupatendan kota di Indonesia. (www.kominfo.go.id)

• Permasalahan terhadap Pasal 154 KUHAP, : Asas kehadiran terdakwa, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan.

• Belum Ada hukum acara yang mengatur tentang pelaksanaansidang perkara pidana dengan sistem online. Seperti bagaimanamenghadirkan alat bukti elektronik, bagaimana sumpah saksi atauahli dalam memberikan keterangan, bagaimana pemaknaankehadiran Terdakwa dalam persidangan. Hal ini berdampak kepadaproses mencari kebenaran materil tidak dapat terlaksanasebagaimana mestinya.

Page 9: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

• Pemeriksaan terdakwa yang dilakukanditempat yang berbeda antara terdakwa danpenasehat hukum ini mengabaikan hakterdakwa untuk dapat berkomunikasi atauberkonsultasi dengan kuasa hukumnya .

• Pemeriksaan barang bukti melalui media online dianggap seolah pemeriksaan formalitasbelaka, hal ini disebabkan karena fasilitas yang tidak memadai dan tidak ada pengaturanhukum acara terkait proses persidangan online ini, Padahal semua alat bukti harus sungguh-sungguh diuji kebenarannya untukmembuktikan unsur yang didakwakan kepadaterdakwa.

Page 10: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN VS FAIR TRIAL

• Mekanisme persidangandengan cara online bertujuanuntuk tercapainya asassederhana, cepat dan biayaringan akan

• Tetapi, jika tidak dilakukandengan dasar hukum acarayang jelas, petunjuk teknis bagipara penegak hukum danpencari keadilan dan tidakdifasilitasi dengan baik olehnegara ini akan menimbulkanpersidangan yang unfair ataumelanggar prinsip fair trial.

Page 11: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

MELIHAT PRAKTIK DI AMERIKA SERIKAT

• Akibat Pandemi Covid, Amerika Serikatmenerbitkan The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES Act).

• CARES ACT adalah salah satu instrument hukumpublik yang menerapkan kebijakan stimulus fiscal dan salah satu yang diatur adalahmemperbolehkan video conference pada perkaratertentu dipengadilan dalam masa pandemiCovid-19.

• Penerapan penggunaan media video conference atau telephone conference digunakan padaperkara pidana tertentu dan perkara pidana anak(juvenile Deliquency).

• Dengan Adanya Cares Act Supreme court menunda semua persidangan yang diadakandipengadilan selama periode darurat covid-19.

Page 12: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

“CARE ACT MARCH 27 “

• “Expands the authority of district courts to use video and telephone conferencing for certain types hearing”

• Initial Appearances

• Detention Hearing

• Arraignments

• Prelimenary Hearings

• Supervised Release

• Certain Misdemeanor Hearings

Page 13: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

PERMASALAHAN CARES ACT

• Kendala yang terjadi terhadap Virtual Courts Amerika Serikat.

• Peraturan mengenai Virtual Courts pada Federal Rules of Criminal Procedure belum sesuai denganSupreme Court Decision dan belumada standarisasi peraturan yang bersifat nasional, melainkan masihdiatur dalam peraturan pengadilan di negara bagian

• “Anthony Garofano” Avoiding Virtual Justice : Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials” Catholic University Law Review, Vol. 56

Page 14: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

COURTROOM TECHNOLOGY HAS RESOLUTIONEZED CRIMINAL COURT CASES ?????

TECHNOLOGY SEBAGAI SUATU KENISCAYAAN DALAMPERSIDANGAN PIDANA

Page 15: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

TEKNOLOGI SEBAGAI PENDUKUNG REFORMASIPENGADILAN

• “Dory Reiling dalam Bukunya “ Technology For Justice” menguraikan Dalam Disertasinyayang meneliti beberapa negaraberkembang :

• Ada 3 Alasan Dasar Pentingnyadigunakannya Tekhnologi dalamPeradilan :• Acces to justice

• Case delay

• Korupsi pada pengadilan danperadilan (administrative corruption)

Page 16: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

MANFAAT TEKNOLOGI DALAM SISTEM PERADILANPIDANA

• Efesiensi waktu

• Untuk ketepatan waktu dan mempercepatproses administrasi

• Akses : Memberikan kesempatan kepadamasyarakat untuk mengetahui informasi hukumdengan mudah, murah dan cepat. Seperti aksesuntuk mengetahui info putusan dan agenda persidangan.

• Menghemat penggunaan kertas sehinggamenjaga lingkungan

• Penyederhanaan dan kontrol proses peradilan

• Mengurangi peran perantara dapat mengurangiperbuatan koruptif di Pengadilan khususnyaadministratif corruptif

Page 17: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

WHAT’S NEXT???

Page 18: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

KESIMPULANCOVID 19 BERDAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

INDONESIA

1

• Keputusan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA no 1 tahun 2020 dimasa pandemi Covidsudah tepat dimasa kahar, tetapi Krn SEMA ini tidak dpat selamanya mengatur tentangpermasalahan ini, karena SEMA tidak bisa mengatur hukum acara

2

• Untuk mengisi kekosongan Hukum Perlu segera diterbitkan pengaturan hukum acara terkaitdengan pelaksanaan sidang pidana secara online. Minimal dalam bentuk PERMA

3

• Pelaksanaan persidangan online di masa Pandemi Covid masih banyak kelemahannya dankekurangannya sehingga akan menimbulkan Misccariage of Justice kalau tidak segeradikeluarkan PERMA nya.

4

• Mahkamah Agung Segera Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur SoftWare dan HardWareUntuk Persidangan dengan Mekanisme Daring

Page 19: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

SARAN

1. Segera Terbitkan Perma

tentang acara pemeriksaan

sidang perkara Pidana secara

Online”

2. Masukkan ketentuan hukum

acara persidangan online

dalam RUU KUHAP untuk lebih

memantapkan dan memastikan

adanya fair trial dan

menghindari Miscarriage of

Justice dalam persidangan

dengan Media Online”

Page 20: TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ......Masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu SEMA No 1 /2020 dan perjanjian kerjasama antara Kejagung, MA dan Kemenkumham tentang

SEKIAN--- TERIMAKASIH --- MARI DISKUSI