teknologi dalam persidangan perkara pidana ......masa penahanan mempunyai batasan jangka waktu sema...
TRANSCRIPT
D r . F E B B Y M U T I A R A N E L S O N , , S . H , M . H
F A K U L T A S H U K U M U N I V E R S I T A S I N D O N E S I A
TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI MASA KAHAR:
MANFAAT DAN TANTANGAN
LATAR BELAKANG
HUBUNGAN COVID-19 DENGAN PERSIDANGANPERKARA PIDANA
Asas Salus PopuliSuprema LexEsto Sidang
Perkara pidana“KeselamatanRakyat adalah
Hukum Tertinggi”
Masa penahananmempunyai batasan
jangka waktu
SEMA No 1 /2020 danperjanjian kerjasamaantara Kejagung, MA dan Kemenkumhamtentang PelaksanaanPersidangan melalui
teleconference
Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB )
Perjanjian KerjasamaMA , Kejaksaan Dan
Kemenkumhamtentang Pelaksanaanpersidangan melalui
Teleconference
ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTODAN SEMA NO.1 TAHUN 2020
Persidangan perkarapidana tetap dilakukankhusus untuk Terdakwa
yang ditahan danpenahanannya tidak dapat
diperpanjang lagi
Pengaturan Sistem kerjaWfH tidak mengganggu
kelancaranpenyelenggaraan
peradilan dan pelayananpenahanan dan upaya
hukum
Bagi Terdakwa yang masa penahanannya
masih dapatdiperpanjang danmasih lama masa
penahananya, makasidang dapat di tunda.
Penundaan dapatdilakukan oleh hakim
tunggal
DALAM HAL TERDAPAT PERKARA-PERKARA YANG TETAP HARUS DISIDANGKAN,MAKA :
FAKTA PERSIDANGAN YANG TERJADI PASCA KELUARNYA SEMA NO.1 TAHUN 2020 BERDASARKAN PENGALAMAN BEBERAPA
PENGADILAN DI INDONESIA
Persidangan secaraonline dengan
menggunakan platform Zoom, google meet, Vid
Call wa, dll
Belum ada hukum acara yang mengatur Proses persidangandengan acara online, sehingga
masing-masing Pengadilanmembuat hukum acaranyasendiri. Hal ini berdampak
kepada proses mencarikebenaran materil tidak dapat
terlaksana sebagaimanamestinya .
Saat ini fiber optic sudah menjangkau 100 persen provinsi di Indonesia. tetapi jika
diperinci, fiber optic baru sampai 79.5 % dari total 514 kabupaten/kota di tanah Air.
Sedangkan kita tahu Pengadilan adadisetiap kabupaten dan kota di Indonesia.
(www.kominfo.go.id). Akibat jaringaninternet yang bermasalah ditambah listrik
sering mati ini mengakibatkanterganggunya proses persidangan,
khususnya proses pembuktian, padahalsemua bukti harus sungguh-sungguh diuji
kebenarannya.
FAKTA UNFAIR TRIAL DALAM PERSIDANGANDENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE
Hakim tidak dapatmemeriksa alatbukti denganoptimaldikarenakanjaringan internetyang bermasalah
Disebagian Pengadilankehadiran terdakwa
tidak didampingi kuasahukum, karena posisiterdakwa di lapas danposisi kuasa hukum di Pengadilan.atau posisi
Kuasa hukum di Pengadilan, Terdakwadi lapas atau di Polres.
Tidak Ada HukumAcara Yang
Mengatur proses persidangan
secara Online, sehingga terdapatketidakseragaman
pelaksanaan
Mengabaikanhak terdakwauntuk dapatmemberikanketerangan
dengan bebas
KENDALA
• Fiber optik di Indonesia saat ini 79.5 % dari total 514 kabupaten/kotadi tanah Air. Sedangkan kita tahu Pengadilan ada disetiap kabupatendan kota di Indonesia. (www.kominfo.go.id)
• Permasalahan terhadap Pasal 154 KUHAP, : Asas kehadiran terdakwa, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan.
• Belum Ada hukum acara yang mengatur tentang pelaksanaansidang perkara pidana dengan sistem online. Seperti bagaimanamenghadirkan alat bukti elektronik, bagaimana sumpah saksi atauahli dalam memberikan keterangan, bagaimana pemaknaankehadiran Terdakwa dalam persidangan. Hal ini berdampak kepadaproses mencari kebenaran materil tidak dapat terlaksanasebagaimana mestinya.
• Pemeriksaan terdakwa yang dilakukanditempat yang berbeda antara terdakwa danpenasehat hukum ini mengabaikan hakterdakwa untuk dapat berkomunikasi atauberkonsultasi dengan kuasa hukumnya .
• Pemeriksaan barang bukti melalui media online dianggap seolah pemeriksaan formalitasbelaka, hal ini disebabkan karena fasilitas yang tidak memadai dan tidak ada pengaturanhukum acara terkait proses persidangan online ini, Padahal semua alat bukti harus sungguh-sungguh diuji kebenarannya untukmembuktikan unsur yang didakwakan kepadaterdakwa.
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN VS FAIR TRIAL
• Mekanisme persidangandengan cara online bertujuanuntuk tercapainya asassederhana, cepat dan biayaringan akan
• Tetapi, jika tidak dilakukandengan dasar hukum acarayang jelas, petunjuk teknis bagipara penegak hukum danpencari keadilan dan tidakdifasilitasi dengan baik olehnegara ini akan menimbulkanpersidangan yang unfair ataumelanggar prinsip fair trial.
MELIHAT PRAKTIK DI AMERIKA SERIKAT
• Akibat Pandemi Covid, Amerika Serikatmenerbitkan The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES Act).
• CARES ACT adalah salah satu instrument hukumpublik yang menerapkan kebijakan stimulus fiscal dan salah satu yang diatur adalahmemperbolehkan video conference pada perkaratertentu dipengadilan dalam masa pandemiCovid-19.
• Penerapan penggunaan media video conference atau telephone conference digunakan padaperkara pidana tertentu dan perkara pidana anak(juvenile Deliquency).
• Dengan Adanya Cares Act Supreme court menunda semua persidangan yang diadakandipengadilan selama periode darurat covid-19.
“CARE ACT MARCH 27 “
• “Expands the authority of district courts to use video and telephone conferencing for certain types hearing”
• Initial Appearances
• Detention Hearing
• Arraignments
• Prelimenary Hearings
• Supervised Release
• Certain Misdemeanor Hearings
PERMASALAHAN CARES ACT
• Kendala yang terjadi terhadap Virtual Courts Amerika Serikat.
• Peraturan mengenai Virtual Courts pada Federal Rules of Criminal Procedure belum sesuai denganSupreme Court Decision dan belumada standarisasi peraturan yang bersifat nasional, melainkan masihdiatur dalam peraturan pengadilan di negara bagian
• “Anthony Garofano” Avoiding Virtual Justice : Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials” Catholic University Law Review, Vol. 56
COURTROOM TECHNOLOGY HAS RESOLUTIONEZED CRIMINAL COURT CASES ?????
TECHNOLOGY SEBAGAI SUATU KENISCAYAAN DALAMPERSIDANGAN PIDANA
TEKNOLOGI SEBAGAI PENDUKUNG REFORMASIPENGADILAN
• “Dory Reiling dalam Bukunya “ Technology For Justice” menguraikan Dalam Disertasinyayang meneliti beberapa negaraberkembang :
• Ada 3 Alasan Dasar Pentingnyadigunakannya Tekhnologi dalamPeradilan :• Acces to justice
• Case delay
• Korupsi pada pengadilan danperadilan (administrative corruption)
MANFAAT TEKNOLOGI DALAM SISTEM PERADILANPIDANA
• Efesiensi waktu
• Untuk ketepatan waktu dan mempercepatproses administrasi
• Akses : Memberikan kesempatan kepadamasyarakat untuk mengetahui informasi hukumdengan mudah, murah dan cepat. Seperti aksesuntuk mengetahui info putusan dan agenda persidangan.
• Menghemat penggunaan kertas sehinggamenjaga lingkungan
• Penyederhanaan dan kontrol proses peradilan
• Mengurangi peran perantara dapat mengurangiperbuatan koruptif di Pengadilan khususnyaadministratif corruptif
WHAT’S NEXT???
KESIMPULANCOVID 19 BERDAMPAK TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA
1
• Keputusan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA no 1 tahun 2020 dimasa pandemi Covidsudah tepat dimasa kahar, tetapi Krn SEMA ini tidak dpat selamanya mengatur tentangpermasalahan ini, karena SEMA tidak bisa mengatur hukum acara
2
• Untuk mengisi kekosongan Hukum Perlu segera diterbitkan pengaturan hukum acara terkaitdengan pelaksanaan sidang pidana secara online. Minimal dalam bentuk PERMA
3
• Pelaksanaan persidangan online di masa Pandemi Covid masih banyak kelemahannya dankekurangannya sehingga akan menimbulkan Misccariage of Justice kalau tidak segeradikeluarkan PERMA nya.
4
• Mahkamah Agung Segera Menyediakan Fasilitas dan Infrastruktur SoftWare dan HardWareUntuk Persidangan dengan Mekanisme Daring
SARAN
1. Segera Terbitkan Perma
tentang acara pemeriksaan
sidang perkara Pidana secara
Online”
2. Masukkan ketentuan hukum
acara persidangan online
dalam RUU KUHAP untuk lebih
memantapkan dan memastikan
adanya fair trial dan
menghindari Miscarriage of
Justice dalam persidangan
dengan Media Online”
SEKIAN--- TERIMAKASIH --- MARI DISKUSI