tahun 2020 - pn-maumere.go.id

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI MAUMERE KELAS II

PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020

TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN


(SEMESTER II : PERIODE JULIS/D DESEMBER 2020)

Disahkan Di Maumere

Rabu, 4 Januari 2021

Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Sekretaris Tim Survei Ketua Tim Survei

YOHANA F. ITO ANTONIA L. OLA, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. ii

DAFTAR ISI .................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 2

1.3. Landasan Hukum ............................................................................ 2

1.4. Rencana Kerja ................................................................................ 3

BAB II. METODOLOGI .................................................................................... 5

2.1. Metode Penelitian .......................................................................... 5

2.2. Populasi Dan Sampel .................................................................... 5

2.3.Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis ................................................ 5

2.4.Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control ............................. 6

2.5.Teknik Analisis Data ....................................................................... 6

2.6.Tahapan pelaksanaan .................................................................... 7

BAB III. INDEKS PERSEPSI KORUPSI .......................................................... 9

3.1. Profil responden .............................................................................. 9

3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator .............................................. 11

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan ................ 22

3.3 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada

pengadilan ............................................................................................. 28

BAB IV. PENUTUP .......................................................................................... 30

4.1. Kesimpulan .................................................................................... 30

4.2. Rekomendasi ................................................................................. 30

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi KorupsiPengadilanNegeri Maumere | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan

Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan

berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55

Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri

PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi

Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu

wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti

korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih

dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan

penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber

daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi

untukmenjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi

dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari

masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih

melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara

pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap

dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah

ditetapkan.


1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi

Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan

kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei

PersepsiKorupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju

zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih

melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran

negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah

Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah

Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

2019.


1.4. RencanaKerja

1.4.1. Persiapan

Sebelummelaksanakansurveypersepsikorupsibeberapapersiap

an yang perluperhatikanadalahsebagaiberikut.

- PenetapanPelaksana

DilaksanakanSendiri,

surveydapatdilaksanakansecaramandiriolehpenyelenggarap

elayanandengan SDM yang dimilikinya

- PenyiapanBahan

a. Kuesioner.

b. BagiandariKuesioner/Pengantar

c. Kelengkapanperalatan.

- PenetapanResponden, LokasidanWaktuPengumpulan Data

a. JumlahResponden.

b. LokasidanWaktuPengumpulan Data.

- PenyusunanJadwal

Penyusunanrencanadanpelaksanaansurveydilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah

ditetapkan di dalam kuesioner.

- PengisianKuesionerolehrespondenyang mendapatkan

penjelasan terlebih dahulu

daripetugasdanhasilnyadikumpulkan ditempat yang

telahdisediakan.

- Pengujiankualitasdanvaliditas data.

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner

kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis

kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam

analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Surveidilaksanakandalam interval waktu per 6 bulan (dua kali

dalamsatutahun).


BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode

deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel

atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan

dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada

dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan

karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam

penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan

layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel

menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa

saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan

ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. LokasiPenelitianDan Unit Analisis

Lokasipenelitianadalahtempatdimanapenelitimelakukanpenelitianteru

tamadalammenangkapkejadianatauperistiwa yang

sebenarnyaterjadidariobyek yang diteliti agar didapat data-data

penelitian yang akurat, dalamhaliniyaitu Kantor PengadilanNegeri

Maumere Kelas II.

Unitanalisisadalahsesuatu yang berkaitandenganfocusmasalah yang

ditelitidalamhaliniadalah proses pemberianlayanan di pengadilan.


2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang

dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisitanpa

wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada

rentang waktu enambulanatau data minimal 100

responden.Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana

yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua

Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas

pelaksana saat berkomunikasidengan responden,

membagikandanmengumpulkankuesioner, meneliti kuesioner,

sertasekaligus memastikan apakah responden benar-benar

disurveisecaratepat oleh

petugasdanbertanggungjawabterhadaphasilperhitungansurveyIPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik

statistik deskriptif.Data persepsi diukur dengan menggunakan skala

penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi

paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan

mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam

melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut

agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi

masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang

digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata

setiap indikator.


Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian

dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati

nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI

KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa

tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan

sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei

persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel1

Model alurpenyusunansurvei IPK menujuZonaIntegritas


Tabe2

RuanglingkupsurveyIndeksPersepsiKorupsi

No Ruang lingkup

1 Manipulasi Peraturan

2 Penyalahgunaan Jabatan

3 Menjual Pengaruh

4 Transaksi Biaya

5 Biaya Tambahan

6 Hadiah

7 Transparansi Biaya

8 Percaloan

9 Perbuatan Curang

10 Transaksi Rahasia

Tabe3

NilaiPersepsi

Nilai

Persepsi Nilai Interval

Nilai Interval

Konversi IPK Mutu Kinerja

1 1.00 – 1.75 25 - 43.75 1 Tidak bersih

dari korupsi

2 1.76 – 2.50 43.76 – 62.50 2 Kurang bersih

dari korupsi

3 2.51 – 3.25 62.51 – 81.25 3 Cukup bersih

dari korupsi

4 3.26 – 4.00 81.26 – 100.00 4 Bersih dari

korupsi


BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikanresponden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran

bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di

Satuan Kerja pada Pengadilan mayoritas berpendidikan

SMAsebanyak 42 orang dengan persentase 40%.

Tabel 4.

Tingkat Pendidikan Responden

NO Pendidikan FREKUENSI

f %

1. SD 0 0

2. SMP 1 0,95

3. SMA 42 40

4. Diploma (D1,D2,D3,D4) 23 21,90

5. Sarjana (S1) 37 35,23

6. Pascasarjana (S2) 2 1,90

7. Lainnya 22 20,95

Jumlah 105 100

3.1.2. Pekerjaanresponden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran

bahwa dari latar belakang pekerjaan, pengakses layanan di

Satuan Kerja pada Pengadilan mayoritas sebagai

Wiraswasta/Usahawansebanyak 23 orang dengan

persentase 21,90%.


Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

NO Pekerjaan FREKUENSI

f %

1. PNS 9 8,57

2. TNI/POLRI 16 15,23

3. Pegawai Swasta 14 13,33

4. Wiraswasta/Usahawan 23 21,90

5. Petani/Nelayan/Pedagang 12 11,42

6. Pelajar/Mahasiswa 9 8,57

7. Lainnya 22 20,95

Jumlah 105 100

3.1.3. Kelompok usiaresponden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan

Satuan Kerja pada Pengadilan berdasarkan kelompok usia,

menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada

dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18

tahun sampai dengan 30 tahun. Bagi kelompok usia di atas

55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian

pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 6.

Usia responden

No UMUR FREKUENSI %

1. 18-30 49 46,66

2. 31-40 34 32,38

3. 41-50 10 9,52

4. 51-60 12 11,42

Jumlah 105 100


3.2. IndeksPersepsiKorupsi Perindikator

3.2.1. Indikator ManipulasiPeraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada

indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada

index 3.97padakategori A (Sangat Baik) dari 102 responden

menjawab petugas Pengadilan Negeri Maumere Kelas II

selalu memberikan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan

yang kemudian responden tersebut jika dikalikan dengan nilai

4 dan dibagi dengan total responden sebanyak 105

responden maka akan mendapat nilai 3,88 sedangkan

sebanyak 3 responden menjawab petugas Pengadilan Negeri

Maumere Kelas II sering memberikan pelayanan sesuai

prosedur dan ketentuan yang kemudian jumlah responden

tersebut jika dikalikan dengan nilai 3 dan dibagi dengan total

responden sebanyak 105 responden maka akan mendapat

nilai 0,08.

Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada

Pengadilan Negeri Maumere Kelas II bersih dari “Manipulasi

Peraturan”

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Jawaban Responden

1 0

2 0

3 3

4 102

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Per

sen

tase


3.2.2. Indikator PenyalahgunaanJabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi

responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini

menunjukkan hasil pada index3.95padakategori A (Sangat

Baik) dari 101 responden menjawab petugas Pengadilan

Negeri Maumere Kelas II selalu memberikan pelayanan

secara cepat dan mudah dan diberikan tanpa ada penawaran

untuk meminta imbalan yang kemudian responden tersebut

jika dikalikan dengan nilai 4 dan dibagi dengan total


nilai 3,84 sedangkan sebanyak 3 responden menjawab

petugas Pengadilan Negeri Maumere Kelas II sering

memberikan pelayanan secara cepat dan mudah dan

diberikan tanpa ada penawaran untuk meminta imbalan yang

kemudian jumlah responden tersebut jika dikalikan dengan

nilai 3 dan dibagi dengan total responden sebanyak 105


sedangkan sebanyak 1 responden menjawab petugas

Pengadilan Negeri Maumere Kelas II jarang memberikan

pelayanan secara cepat dan mudah dan diberikan tanpa ada

penawaran untuk meminta imbalan yang kemudian jumlah

responden tersebut jika dikalikan dengan nilai 2 dan dibagi

dengan total responden sebanyak 105 responden maka akan

mendapat nilai 0,01.


Pengadilan Negeri Maumere Kelas II bersih dari

“Penyalahgunaan Jabatan”


Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

3.2.3. Indikator MenjualPengaruh


indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index

3.95padakategori A (Sangat Baik) dari 102responden

menjawab petugas Pengadilan Negeri Maumere Kelas II

tidak ada menghubungi untuk membantu dalam pengurusan

surat/berkas perkara yang kemudian responden tersebut jika

dikalikan dengan nilai 4 dan dibagi dengan total responden

sebanyak 105 responden maka akan mendapat nilai 3,88

sedangkan sebanyak 1 responden menjawab petugas

Pengadilan Negeri Maumere Kelas II jarang menghubungi

untuk membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara

yang kemudian jumlah responden tersebut jika dikalikan

dengan nilai 3 dan dibagi dengan total responden sebanyak

105 responden maka akan mendapat nilai 0,02 sedangkan

sebanyak 2 responden menjawab petugas Pengadilan Negeri

Maumere Kelas II sering menghubungi untuk membantu

dalam pengurusan surat/berkas perkara yang kemudian

Jawaban Responden

1 0

2 1

3 3

4 101

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Per

sen

tase


jumlah responden tersebut jika dikalikan dengan nilai 2 dan

dibagi dengan total responden sebanyak 105 responden

maka akan mendapat nilai 0,03.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada

Pengadilan Negeri Maumere Kelas II bersih dari “Menjual

Pengaruh”

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

3.2.4. Indikator TransaksiBiaya


responden pada indikator Transparansi Biaya ini

menunjukkan hasil pada index3.94pada kategori A (Sangat

Baik) dari 100 responden menjawabselalu mudah dalam

mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui

website ataupun petugas layanan yang kemudian responden




sering mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui

website ataupun petugas layanan yang kemudian jumlah



Jawaban Responden

1 0

2 2

3 1

4 102

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Per

sen

tase


mendapat nilai 0,11 dan 1 responden menjawab jarang

mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui

website ataupun petugas layanan yang kemudian jumlah



mendapat nilai 0,01.


Pengadilan Negeri Maumere Kelas IIbersih dari “Transaksi

Biaya”.

Tabel 12.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya

3.2.5. Indikator BiayaTambahan


indikator BiayaTambahan ini menunjukkan hasil pada index

3.93padakategori A (Sangat Baik) dari 100 responden

menjawab dalam menerima pelayanan oleh petugas pada

Pengadilan Negeri Maumere Kelas II selalu membayar

sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan yang kemudian



Jawaban Responden

1 0

2 1

3 4

4 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pe

rse

nta

se


mendapat nilai 3,80 sedangkan sebanyak 4 responden


Pengadilan Negeri Maumere Kelas II sering membayar

sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan yang kemudian



maka akan mendapat nilai 0,11 dan 1 responden menjawab

dalam menerima pelayanan oleh petugas pada Pengadilan

Negeri Maumere Kelas II tidak membayar sesuai tarif resmi

dan ada biaya tambahan yang kemudian jumlah responden



nilai 0,009.



“BiayaTambahan”

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator biayatambahan


3.2.6. Indikator Hadiah


indikator Hadiahini menunjukkan hasil pada index 3.90pada

kategori padakategori A (Sangat Baik) dari 100 responden

menjawab tidak ada/tidak memberikan tanda terima kasih

atas layanan yang diberikan oleh petugas pada Pengadilan

Negeri Maumere Kelas II yang kemudian responden tersebut




jarang memberikan tanda terima kasih atas layanan yang

diberikan oleh petugas pada Pengadilan Negeri Maumere

Kelas II yang kemudian jumlah responden tersebut jika



Jawaban Responden

1 1

2 0

3 4

4 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Per

sen

tase


dan 3 responden menjawab sering memberikan tanda

terima kasih atas layanan yang diberikan oleh petugas pada

Pengadilan Negeri Maumere Kelas II yang kemudian jumlah



mendapat nilai 0,05 serta 1 responden menjawab selalu

memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diberikan

oleh petugas pada Pengadilan Negeri Maumere Kelas II yang

kemudian jumlah responden tersebut jika dikalikan dengan


responden maka akan mendapat nilai 0,009.


Pengadilan Negeri Maumere Kelas II bersih dari “Pemberian

Hadiah”

Tabel 14.

Indeks pada indikator Hadiah


3.2.7. IndikatorTranparasiBiaya


indikator Transparasi Biayaini menunjukkan hasil pada index



Pengadilan Negeri Maumere Kelas II selalu menerima bukti

transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses

pembayaran dilakukan, yang kemudian responden tersebut




dalam menerima pelayanan oleh petugas pada Pengadilan

Negeri Maumere Kelas II sering menerima bukti transaksi

keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran

dilakukan yang kemudian jumlah responden tersebut jika


Jawaban Responden

1 1

2 3

3 1

4 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Per

sen

tase



dan 11 responden menjawab dalam menerima pelayanan

oleh petugas pada Pengadilan Negeri Maumere Kelas II tidak

ada menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang

sah setelah proses pembayaran dilakukan yang kemudian



maka akan mendapat nilai 0,10.


Pengadilan Negeri Maumere Kelas II baik.

Tabel 15.

Indeks pada indikator TransaksiBiaya

Jawaban Responden

1 11

2 0

3 3

4 91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Per

sen

tase


3.2.8. Indikator Percaloan


responden pada indikatorPercaloanmenunjukkan hasil

pada index3.98padakategori A (Sangat Baik) dari 103

responden menjawab tidak ada/tidak mengetahui jika ada

terdapat praktek percaloan dalam pengurusan layanan

Pengadilan, yang kemudian responden tersebut jika dikalikan

dengan nilai 4 dan dibagi dengan total responden sebanyak

105 responden maka akan mendapat nilai 3,92 sedangkan

sebanyak 2 responden menjawab jarang mengetahui jika ada

terdapat praktek percaloan dalam pengurusan layanan

Pengadilan yang kemudian jumlah responden tersebut jika


sebanyak 105 responden maka akan mendapat nilai 0,05.


Pengadilan Negeri Maumere Kelas II bersih dari “Percaloan”

Tabel 16.

Indeks pada indikator Percaloan

Jawaban Responden

0 1

1 0

2 0

3 2

4 103

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Per

sen

tase


3.2.9. IndikatorPerbuatanCurang


indikator perbuatancurangmenunjukkan hasil pada index


menjawab tidak ada/tidak melihat dan atau mendengar masih

terjadi praktek KKN di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II,

yang kemudian responden tersebut jika dikalikan dengan nilai

4 dan dibagi dengan total responden sebanyak 105


sebanyak 5 responden menjawab jarang melihat dan atau

mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Negeri

Maumere Kelas II yang kemudian jumlah responden tersebut



nilai 0,14.



“PerbuatanCurang”

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatancurang

Jawaban Responden

1 0

2 0

3 4

4 96

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pe

rse

nta

se


3.2.10. Indikator TransaksiRahasia


indikator TransaksiRahasia menunjukkan hasil pada index

3.95 padakategori A (Sangat Baik) dari 100 responden

menjawab tidak ada/tidak pernah mengurus perkara melalui

Hakim/Panitera/Staf pada Pengadilan Negeri Maumere Kelas

II yang kemudian responden tersebut jika dikalikan dengan



sebanyak 5 responden menjawab jarang mengurus perkara

melalui Hakim/Panitera/Staf pada Pengadilan Negeri

Maumere Kelas II yang kemudian jumlah responden tersebut



nilai 0,14.



“TransaksiRahasia.

Tabel 18.

Indeks pada indikator transaksirahasia


3.3. IndeksPersepsiKorupsiSatuanKerjapadapengadilan

Dari indeks 10 indikatortersebut di atas,

makadiperolehIndeksPersepsiKorupsiSatuanKerjaPengadilanNegeriMau

meresebesar3.92dengankategorimutu A (Sangat Bersih dari Korupsi)

dengan interval (3,26-4,00). Dengangambaransesuaitabledibawahini;

No RuangLingkup Nilai Kategori

Peringkat

U1 ManipulasiPeraturan 3,97 SangatBaik 2

U2 PenyalahgunaanJabatan 3,95 SangatBaik

3

U3 MenjualPengaruh 3,95 SangatBaik 3

U4 Transaksi Biaya 3,94 SangatBaik

4

U5 BiayaTambahan 3,93 SangatBaik

5

U6 Hadiah 3,90 SangatBaik

6

U7 TransparansiPembayaran 3,66 SangatBaik

7

Jawaban Responden

1 0

2 0

3 5

4 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Per

sen

tase


U8 Percaloan 3,98 SangatBaik

1

U9 PerbuatanCurang 3,95 SangatBaik

3

U10 PengurusanPerkaradiluarper

sidangan/Transaksi Rahasia

3,95

SangatBaik 3

Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada

pengadilanNegeriMaumere

3,97 3,95

3,95

3,943,93

3,90

3,66

3,98 3,95 3,95

-80

20

120

220

320

420

520

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jum

lah

nila

i per

ind

ikat

or

Statistik IPK

Indikator Persepsi Korupsi


Untuk selengkapnya hasil perhitungan survei terdapat dalam tabel sebagai

berikut :


Keterangan : - 1-100 = BanyaknyaResponden - Q1-Q10 = Jawaban Per Indikator - JumlahNilaiPerunsur - NRR = Nilai Rata-Rata - NRR Per Unsur = JumlahNilai Per UnsurdibagibanyaknyA

Responden - NRR Tertimbang Per Unsur = NRR Per Unsur x Penimbang (0,10) - Jumlah NRR Tertimbang

3.4. PersepsiRespondenTerhadapKualitasPelayananSatuanKerjaPad

aPengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei

yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden

berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan

meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan

Negeri Maumere ;

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan

Satuan Kerja pada Pengadilan

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi | 30

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja

PengadilanNegeriMaumerediperoleh informasi bahwa pada

pengadilanNegeriMaumerememiliki Indeks Persepsi Korupsi

3.92atau masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10

indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks3,97

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks3,95

3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks3,95

4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks3,94

5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks3,93

6. Indikator Hadiah, mendapat indeks3,90

7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks3,66

8. Indikator Percaloan, mendapat indeks3,98

9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks3,95

10. Indikator pengurusan perkara diluar persidangan/Transaksi

Rahasia, mendapat indeks3,95

4.2. Saran/Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap

pelayanan di Satuan Kerja pengadilanNegeriMaumeretersebut

diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di

atas 3.26atau masuk pada persepsi BersihdariKorupsiNamun dari

sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator

Transparasi Pembayaranmemiliki indeks paling rendah diantara

indikator lainnya.OlehkarenaituKetuaPengadilanNegeriMaumere

wajibmenyampaikandalamsetiapapelmaupunrapatmengenai

transparai Pembayaran harus diterapkan.


LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT

3 (TIGA) HASIL TERENDAH SURVEI PERSEPSI KORUPSI


PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020

TAHUN 2020


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT

3 (TIGA) HASIL TERENDAH INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI MAUMERE KELAS II

A. DASAR HUKUM

1.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14

Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEY INDEKS

PERSEPSI KORUPSI UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN

PUBLIK di Lingkungan Pengadilan Negeri Maumere Kelas II.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan sebagai penilaian bagi

Pengadilan Negeri Maumere dalam membangun Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM).

2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi tersebut adalah memberikan

koreksi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan

WBBM agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam

waktu yang telah ditentukan.

C. TINDAK LANJUT 3 (TIGA)HASIL TERENDAH SURVEY INDEKS

PERSEPSI KORUPSI

Dari hasil analisis data dan pembahasan, diperoleh nilai survey

Indeks Persepsi Korupsiperiode Juli sampai dengan Desember 2020 di

Pengadilan Negeri Maumere kelas II dengan nilai indeks 3,92 kategori

“Bersih dari Korupsi”.

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup adalah

sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II

mayoritas responden menyatakan tidak adamanipulasi

peraturan dengan nilai indeks pada ruang lingkup Manipulasi

Peraturan sebesar3,88.


2. Penyalahgunaan Jabatan di Pengadilan Negeri Maumere

Kelas II mayoritas responden menyatakan tidak ada

Peyalahgunaan Jabatan dengan nilai indeks pada ruang

lingkup Peyalahgunaan Jabatan sebesar 3,84.

3. Menjual Pengaruh di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II

mayoritas responden menyatakan tidak ada Menjual

Pengaruh dengan nilai indeks pada ruang lingkup Menjual

Pengaruh sebesar 3,88.

4. Transaksi Biaya di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II

mayoritas responden menyatakan selalu mudah dalam

mendapatkan informasi tentang tarif/biaya dengan nilai indeks

pada ruang lingkup Transaksi Biaya sebesar3,80.

5. Biaya Tambahan di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II

mayoritas responden menyatakan tidak ada Biaya Tambahan

dengan nilai indeks pada ruang lingkup Biaya Tambahan

sebesar3,80.

6. Hadiah di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II mayoritas

responden menyatakan tidak ada Hadiah dengan nilai indeks

pada ruang lingkup Hadiah sebesar3,80.

7. Transparansi Pembayaran di Pengadilan Negeri Maumere

Kelas II mayoritas responden menyatakan selalu

Transparansi Pembayaran dengan nilai indeks pada ruang

lingkup Transparansi Pembayaran sebesar 3,46.

8. Percaloan di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II mayoritas

responden menyatakan tidak ada Percaloan dengan nilai

indeks pada ruang lingkup Percaloan 3.92.

9. Perbuatan Curang di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II

mayoritas responden menyatakan tidak ada Perbuatan

Curang dengan nilai indeks pada ruang lingkup Perbuatan

Curang3,80.


10. Transaksi Rahasia di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II

mayoritas responden menyatakan tidak ada Transaksi

Rahasia dengan nilai indeks pada ruang lingkup Transaksi

Rahasia3,80.

Berdasarkan pada kenyataan dari hasil survey Indeks Persepsi

Korupsi di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II terdapat 3 (tiga) unsur

pelayanan terendah yaitu Transparansi Pembayaran, Hadiah dan Biaya

Tambahan. Untuk itu Pengadilan Negeri Maumere Kelas II mengambil

langkah konkrit untuk menindak lanjuti 3 (tiga) hasil terendah Indeks

Persepsi Korupsi tersebut sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Maumere kelas II memberikan

instruksi kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Maumere

kelas II khususnya yang terkait dengan masalah transparasi

biaya bahwa setelah proses pembayaran biaya panjar perkara

perdata atau PNBP agar dibuatkan tanda terima pembayaran

atau bukti pembayaran dan memasang banner tarif biaya PNBP

sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah

Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

2. Pada unsur Hadiah:

Ketua Pengadilan Negeri Maumere selalu memeringatkan agar

para hakim sebelum memulai persidangan wajib menyampaikan

di ruang sidang larangan gratifikasi serta setiap 2 (dua) jam

diumumkan melalui microphone larang gratifikasibagi aparat

pengadilan.

3. Ketua Pengadilan Negeri Maumere kelas II memberikan

instruksi kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Maumere

kelas II khususnya yang terkait dengan masalah biaya agar

dilakukan sosialisasi serta pemberitahuan kepada masyarakat

pencari keadilan melalui brosur ataupun website serta pada tiap

loket pelayanan agar di tempel informasi biaya tersebut agar


masyarakat dapat dengan mudah mengetahui berapa biaya

yang harus dikeluarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Maumere kelas II juga telah memiliki e-skum

dengan itu masyarakat dengan mudah melihat berapa biaya

yang harus di keluarkannya khususnya dalam hal perkara

perdata.

D. Demikian laporan ini dibuat dan disusun dengan sebenar-benarnya.

Maumere, 4 Januari 2021

Ketua pengadilan negeri Maumer Kelas II,

JOHNICOL R. FRANS SINE, S.H


EVIDENCE TINDAK LANJUT

3 (TIGA) HASIL SURVEY TERENDAH

tahun 2020 - pn-maumere.go.id

Documents