t e s i s - universitas narotama surabayaskripsi.narotama.ac.id/files/12108002 - ferdiansyah...

15
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP) T E S I S Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Studi Magister Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Oleh : FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH. NIM : 12108002 PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2009

Upload: lytruc

Post on 12-Mar-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

i

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP)

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Dalam Studi Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama

Oleh :

FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH.

NIM : 12108002

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2009

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 1 Oktober 2009

Oleh :Pembimbing

SOEMALI, SH., MH.

Mengetahui,Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Narotama

Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.

iii

HALAMAN PANITIA PENGUJI

Telah Diuji Pada

Tanggal 07 Nopember 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Muhadar, SH., MH.

Anggota : 1. Soemali, SH., MH.

2. Tutik Retnowati, SH., MH.

iv

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dalam penulisan tesis ini sehingga

dapat terselesaikan dengan baik, dalam rangka memenuhi persyaratan

untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu

Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama di Surabaya.

Pada kesempatan yang baik ini pula, Penulis menyadari bahwa

penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari

adanya suatu kesalahan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan saran dan

masukan yang berupa nasehat dari semua pihak yang bersifat

membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis mengucapkan banyak terima

kasih kepada :

1. R. Djoko Soemadijo, SH, selaku Rektor Universitas Narotama di

Surabaya.

2. Dr. Maarten L. Souhoka, SH., MS., selaku Ketua Program Studi

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.

3. Soemali, SH., MH., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan

arahan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan hingga

terselesaikannya tesis ini.

4. Ketua dan Para Anggota Panitia Penguji Tesis Universitas Narotama

Surabaya.

v

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Narotama

Surabaya, yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan, dinamika

pemikiran dan analisis teori pada Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum.

6. Rekan-rekan di Lingkungan Pengadilan Agama Sumenep atas

informasi dan data-data selama mengadakan penelitian di lapangan

dan rekan-rekan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang

telah memberikan dorongan moril dan kebijaksanaan dalam proses

studi Program Pascasarjana sampai dengan penyelesaian penulisan

tesis ini.

7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas

Narotama Surabaya yang membantu penulis dalam urusan

administrasi yang berhubungan dengan penulisan tesis.

8. Rekan-rekan satu angkatan Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah mencurahkan

tenaga tanpa pamrih demi kelancaran penulisan tesis ini.

9. Untuk yang terhormat kedua orang tua kami atas do’a dan dorongan

moril yang diberikan selama penulisan tesis ini hingga selesai.

10.Buat istri dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan bantuan

moril dan motivasi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, hingga

tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Sumenep, Oktober 2009

Penulis

vi

RINGKASAN

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak tanggal 3 Januari 1997 mulai berlaku secara efektif satu tahun setelah diundangkan. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka perlu anak diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri, demikian filsafat yang menjadi dasar dari proses Peradilan Anak.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan biasa seperti halnya bermain gitar dan bernyanyi rama-ramai di pinggir jalan sampai tengah malam, mencoret-coret tembok orang, ngebut dengan kendaraan di jalan umum. Sedang kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, perbuatannya diancam dengan hukum pidana, antara lain mencuri ayam tetangga dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Memperkosa teman sekolah lain, dapat dihukum dengan Pasal 285 KUHP. Membawa senjata penikam atau senjata api, diancam dengan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai hukum khusus (Lex Specialis) dan KUHP serta KUHAP sebagai hukum umumnya (Lex Generalis).

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak pada akhirnya tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak saja. Kemudian setelah Undang-Undang tentang Pengadilan Anak ini mulai berlaku, maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 dinyatakan tidak berlaku.

Pertimbangan utama disahkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak yaitu adanya kehendak pemerintah untuk mewujudkan sebuah penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana yang lebih baik dari yang terdahulu dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga tidak merugikan secara fisik, mental maupun sosial anak. Petugas yang menangani perkara tindak pidana anak mulai tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan bahkan sampai tingkat penjatuhan pidana maupun tindakan, diharapkan semuanya mendalami masalah anak supaya anak setelah diputus secara fisik, mental, sosialnya siap menghadapi masa depannya secara lebih baik.

Hukum Pidana Indonesia mengatur dan menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana, yaitu :

Bahwa anak tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kesalahan, karena anak dianggap tidak mampu bertanggung jawab

vii

atas perbuatan pidana yang dilakukan, serta dia tidak mampu menentukan kehendak atau niatnya, dengan demikian anak dianggap tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan tindak pidana karena belum berfungsi sebagaimana mestinya orang dewasa.

Apabila anak dibawah umur melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, tetapi anak tersebut dapat dikenai hukuman pengajaran yang bertujuan untuk mendidik, mengarahkan dan membimbing anak agar kembali menjadi anak yang baik.

viii

ABSTRACT

Since existence of Law Number 3 Year 1997 About Jurisdiction of Child of is 3 January 1997 going into operation effectively one year after invited. Intention of formed its of Law Number 3 Year 1997 is to realize prosperity of child, hence needing child judged by a separate jurisdiction body, that way philosophy becoming base of process Jurisdiction of Child.

Adolescent Mischief represent a conducted by deed is adolescent clan which disagree with regulation going into effect in society. Adolescent mischief can be differentiated to become mischief of mischief and habit representing doing an injustice. Mischief of habit as does play guitar and sing noisy in midnight roadside until, mencoret-coret brick up people, make time with vehicle in public street. Adolescent mischief medium which represent doing an injustice, its deed is menaced with criminal law, for example stealing neighbour chicken can be punished pursuant to Section 362 KUHP. Raping other schoolmate, can be punished with Section 285 KUHP. Bringing stabber weapon or fire arm, menaced with crime which is arranged in Emergency Decree Number 12 Year 1951.

In Criminal Law Indonesia, child conducting doing an injustice arranged in Law Number 3 Year 1997 as special law (Lex Specialis) and KUHP and also KUHAP as law generally (Lex Generalis).

Law about Justice of Child in the end do not express complete jurisdiction to child, but only judging is criminal of just child. Then after Law about Justice of this Child go into operation, hence Section 45, Section 46 and Section 47 expressed is not applicable.

Especial consideration ratifying of and goning into effect of LawAbout Justice of Child that is existence of governmental will;desire to realize a handling of case of child conducting better doing an injustice of antecedent and its handling pay attention importance of child, harmless so that physically, bouncing and also child social. Officer handling case of child doing an injustice start investigation level mount conference even mount crime fallout and also action, expected altogether deepen the problem of child so that child after broken physically, bouncing, its social make provision against its future betterly.

Criminal Law Indonesia arrange and finish case of child conducting doing an injustice, that is :

That child cannot be punished by because don't have mistake, because child assumed unable to be in control of conducted crime, and also he unable to determine will;desire or its intention, thereby child assumed to don't have negligence or intention in conducting doing an injustice because not yet functioned properly adult

ix

If underage child conduct doing an injustice cannot be imposed by responsibility of crime to it, but the child can hit by instruction penalization with aim to to educate, to instructing and guiding child to be again become good child.

Keyword : Jurisdiction of Child

x

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR TANDA PERSETUJUAN................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS ...................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................ iv

RINGKASAN..................................................................................... vi

ABSTRAKSI ..................................................................................... viii

DAFTAR ISI ..................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................ 12

C. Tujuan Penelitian .......................................................... 12

D. Manfaat Penelitian ........................................................ 13

E. Tinjauan Pustaka .......................................................... 14

F. Metode Penelitian ......................................................... 39

G. Sistematika Penulisan ................................................... 41

BAB II TINDAK PIDANA ANAK DAN PEMERIKSAAN SIDANG ANAK

A. Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Indonesia 43

B. Pemeriksaan Sidang Anak ........................................... 53

BAB III PERADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP

Analisa terhadap Peradilan Anak dalam proses penyelesaian

Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sumenep ......... 61

xi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................... 66

B. Saran-Saran .................................................................. 68

DAFTAR BACAAN

xii

T E S I S

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP)

FERDIANSYAH TETRAJAYA, SH.

NIM : 12108002

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2009

xiii

TESIS INI DISETUJUIPADA TANGGAL 2009

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP)

OLEH :PEMBIMBING

SOEMALI, SH., MH.

MENGETAHUI,KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.

xiv

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Jakarta.

Agung Wahyono, SH dan Ny. Siti Rahayu, SH, Tinjauan Tentang

Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, 1999.

Bambang Sunggono dan Haris Hariyanto, Bantuan Hukum dan Hak

Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Gatot Supramono, SH, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan,

Jakarta, 2000.

Hartono Hadisoeprapto, SH, Pengantar Tata Hukum Indonesia,

Liberty, Yogyakarta, 1999.

Irma Setiwati, SH, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara,

Jakarta, 1990.

Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, 1990.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokad.

xv

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Pradnya Jakarta, 1985

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor,

1994.

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Peradilan Anak, Sinar Grafika,

Jakarta, 2000