pontianak.bpk.go.idsurat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat spp adalah ... surat...

6

Upload: others

Post on 24-Feb-2020

36 views

Category:

Documents

1 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan

Page 2: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan

Page 3: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan

Page 4: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan

Page 5: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan

Page 6: pontianak.bpk.go.idSurat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah ... Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan

63 - portal.batangkab.go.idportal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201363.pdf · Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan

pontianak.bpk.go.id · Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa. 17. ... 2. penyertaan modal desa;

peraturan.bpk.go.id · 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya BÀGII. 14. an wakil dari penduduk

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tuberkulosis parurepository.unimus.ac.id/3083/3/BAB II.pdfBAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tuberkulosis paru Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah

jdih.pemkomedan.go.id NO 14 TAHUN 201… · 40. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

jdih.bps.go.id · selanjutnya disingkat DP3 adalah suatu daftar yang ... oleh pejabat penilai. ... diberhentikan sebagai Pegawai dengan kewajiban

PEMKAB NATUNAjdih.natunakab.go.id/peraturan/data_lampiran/PERBUP_2013...12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

jdih.grobogan.go.id...Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; Kuasa Pengguna Anggaran

kbmalmuthmainnah.files.wordpress.com · 3. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi

Karawang · 2020. 9. 28. · Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang ... 17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN

bulelengkab.go.id · Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau

kupang.bpk.go.id · Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara

· disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara. Surat Berharga Negara yang selanjutnya

bidansmart.files.wordpress.com · Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi

Sijunjung · Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,

repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/peraturan/2018/04/9c68b... · Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat

DAFTAR ISI - karantina.pertanian.go.idkarantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/Informasi... · Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah

banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/Perwali-No.-60... · Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan seeara

jdih.manadokota.go.idjdih.manadokota.go.id/file_pdf/perwali-28-2014.pdf · Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri

openstorage.gunadarma.ac.idopenstorage.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1...BANTUAN KHUSUS MAHASISWA PERGURUAN TINGGI ... Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat

ppid.bengkaliskab.go.id...waris dan kafarat sesuai dengãñ syariat Islam. 18. Letnbaga Ami) Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqoh, hibah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat · 2019. 11. 4. · Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran

SALINAN - ppid.usn.ac.idppid.usn.ac.id/upload/file/SALINAN_PEDOMAN... · keputusan biro AKPK atas nama rektor 33. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian

jdih.jabarprov.go.idjdih.jabarprov.go.id/home/downloadfile/6062/2015/Pergub 48 Tahun... · selanjutnya disebut disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

jdih.purbalinggakab.go.id...20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

peraturan.bpk.go.id · Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negerj Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan

gowakab.go.idgowakab.go.id/wp-content/uploads/Perbup.-Gowa-No.-14...17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kemhan.go.id · 42. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah surat yang diterbitkan oleh Kapusku Kemhan yang berisi nilai uang muka

SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN … · Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ... Surat Perjanjian atau Perjanjian Penggunaan Lahan yang selanjutnya disingkat

Kemenkumhamditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/Kabupaten... · Surat Pendaftaran Objek Retribusi selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang ... keringanan dan pembebasan retribusi

RANCANGAN PERATURAN BADAN KOORDINASI ......yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari

SKRIPSI PROBLEMATIKA TANAH WAKAF YANG TIDAK …repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2216/1/Zelania - 13102003.pdf · Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti

jdih.kominfo.go.id...Surat Pemberitahuan Pembayaran Permohonan Baru yang selanjutnya disingkat SPP Permohonan Baru adalah surat pemberitahuan pernbayaran yang merupakan alat bukti

jdih.solokkota.go.idjdih.solokkota.go.id/files/2019-07/perwako-thn... · 29. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPF adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan