[sosiologi dan politik] - zainly.files.wordpress.com · [sosiologi dan politik] bahan belajar...

63
0 “Sebaiknya jaga dirimu selalu bersih dan cemerlang; kamu adalah jendela melalui mana kamu melihat dunia”. George Bernard Shaw Sumber: “7 Habits of Highly Effective Teens (Sean Covey)” 2011 UNIVERSITAS SERANG RAYA Zainal Muttaqin, S.IP [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 UNIVERSITAS SERANG RAYA

Upload: others

Post on 25-Nov-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

0

“Sebaiknya jaga dirimu selalu bersih dan

cemerlang; kamu adalah jendela melalui mana kamu melihat dunia”. George Bernard Shaw Sumber: “7 Habits of Highly Effective Teens (Sean Covey)”

2011

UNIVERSITAS SERANG

RAYA

Zainal Muttaqin, S.IP

[SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan

Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

UNIVERSITAS SERANG RAYA

Page 2: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

1

MENU BACA

Prologue

Bagian I Sosiologi Ilmu Pengetahuan dan Sosiologi

Proses sosial

Kelompok-kelompok Sosial

Kebudayaan dan Masyarakat

Pelapisan sosial (Stratifikasi sosial)

Bagian II Politik Makna Politik dan Ilmu Politik

Sistem Politik dan Pemerintahan

Sistem Politik Pemerintahan di Indonesia

Paham-Paham Besar di Dunia

Demokrasi

Bibliografi

Page 3: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

2

PROLOGUE

Sebagai seorang alumni dari sekolah sosial dan politik, saya merasakan benar bahwa kebutuhan akan

warga negara yang mampu mengamati secara analitik serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik

sungguh sangat besar, teristimewa sekali di Indonesia. Namun, nampaknya budaya berdiskusi dan

bercengkerama seputar isu-isu politik baru sampai tahap ‘teman selingan ngopi’ yang acapkali lebih

sering disela dengan obrolan ‘dangdut’. Sebagian mengemukaan alasan budaya, bahwa ‘Dangdut is the

music of my country’ sehingga sungguh berlebihan menuduh dangdut sebagai biang ‘kepandiran’ politik

masyarakat kita.

Sebagian teman yang lain menyampaikan pandangan yang berbeda. Kultur tersebut merupakan produk

dari kebijakan struktural yang ‘sengaja’ membodohi atau membiarkan kebodohan langgeng di tengah

masyarakat kita. Inilah, ujarnya, politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan

mencegah menguatnya kapasitas intelektual dan politik masyarakat.

Dari pendapat-pendapat itu, saya meng-iya-kan keduanya. Bahkan termasuk pandangan yang

mengatakan bahwa 1-2 kasus yang saya temui di jalan, tidak bisa men-generalisir masyarakat semuanya.

Kasus-kasus tersebut masing-masing berdiri sendiri dan belum tentu ada kaitannya.

Nah, barangkali tulisan pembuka ini tidak cukup menarik untuk menerbitkan selera anda meminati

bacaan sosial dan poltik, apalagi anda tidak berada dalam fakultas yang saya sebutkan tadi. Yang ingin

saya sampaikan, sedikitnya, adalah kita menghadapi kompleksitas persoalan kehidupan sosial, poltik,

bahkan berbangsa-bernegara yang jika diuraikan akan seperti mengurai benang kusut yang belum

diketahui ujungnya. Tanpa petunjuk apapun, tentu nyaris mustahil memecahkan persoalan tersebut.

Satu-dua bacaan ringkas yang amat tidak memadai, hasil dari kompilasi sebagai bahan belajar, mengisi

waktu luang, menghadapi ujian, atau saking tidak ada kerjaan adalah tabungan untuk menambah ikhtiar

dalam mengurai benang kusut bangsa kita.

Saya tidak berharap ada pujian dengan hadirnya kompilasi bahan belajar untuk mata kuliah Sosiologi

dan Politik ini (jujur, saya agak sedikit tidak nyaman dengannya, mengingat dua subjek ini merupakan

subjek penting yang sama luasnya dan sayang jika disatukan ‘hanya’ dalam satu mata kuliah di sebuah

semester). Saya hanya meminta pada Allah—setelah saya mengucap syukur Alhamdulillah atas kekuatan

yang Allah karuniakan sehingga memudahkan saya menamatkan kompilasi ini, serta uluran cintanya

melalui ‘tangan-tangan mungil’ jajaran pimpinan di UNSERA, FISIP UNSERA, FE UNSERA, PSS FISP

UNSERA, dan manusia-manusia rendah hati yang niscaya marah jika saya haturkan salut atas jasa-

jasanya di sini—bahwasanya tersebarlah virus-virus yang membangkitkan kesadaran kita sebagai bagian

dari umat, khalifah di muka bumi, dan penjaga amanah antara satu dengan yang lain. Dengan demikian,

semoga kesadaran akan perlahan lahir dan menjadi tunas kebangkitan ‘jamaah’ Indonesia menuju masa

depan yang lebih baik. Memaknai kehidupan sosial secara lebih baik. Hidup dalam atmosfer budaya

politik dan berpemerintahan yang partisipatif.

Terlalu jauh? Berlebihan? Semoga saja tidak.

Dan salah satu tandanya, saya percaya, ialah datangnya kritik dan masukan dari sidang pembaca

sekalian untuk proses perbaikan kekurangan naskah sederhana ini ke depan. Anda akan

mengirimkannya bukan?

Tabik.

Carenang-Senayan, 2011

Zainalmuttaqin.blog.com

Page 4: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

3

Bagian I Dari Mata Kuliah Sosiologi &Politik

SOSIOLOGI Ilmu Pengetahuan dan Sosiologi

Proses sosial

Kelompok-kelompok Sosial

Kebudayaan dan Masyarakat

Pelapisan sosial (Stratifikasi sosial)

Page 5: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

4

ILMU PENGETAHUAN DAN SOSIOLOGI

Ilmu Pengetahuan

Ilmu (atau ilmu pengetahuan) adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan

meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini

dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi

lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekedar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan

berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan

seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu

terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu

pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

Kata ilmu dalam bahasa Arab "ilm" yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan

penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial

dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pengetahuan,

ilmu merupakan pengetahuan khusus dimana seseorang mengetahui apa penyebab sesuatu dan

mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan

ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu.

1. Objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama

sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat

ada, atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang

dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, dan karenanya disebut

kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang

penelitian.

2. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya

penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensi dari upaya ini adalah harus terdapat

cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari kata Yunani

“Metodos” yang berarti: cara, jalan. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang

digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah.

3. Sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu

harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk

suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu , mampu menjelaskan rangkaian

sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam

rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga.

4. Universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum

(tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga bersudut 180º. Karenanya universal

merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar ke-

umum-an (universal) yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam mengingat

objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas dalam

ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan tertentu pula.

Contoh klasifikasi Ilmu Pengetahuan yang sederhana yaitu:

1. Ilmu dasar (Basic Science) misalnya biologi yang bertujuan mendalami teori dan isi alam yang

hidup.

Page 6: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

5

2. Ilmu terapan (Applied Sciences) yang bertujuan untuk memanfaatkan ilmu guna memecahkan

masalah praktis misalnya mekanisme dan teknologi pertanian.

Sosiologi

Dilihat dari sudut pandang etimologi, kata sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan

atau teman, dan kata Yunani logos yang berarti pengetahuan. Dengan demikian sosiologi berarti

pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Secara lebih luas maka sosiologi berarti

pengetahuan tentang hidup bermasyarakat. Yang lebih penting adalah bahwa kata sosial mengandung

pemahaman adanya sifat berjiwa pertemanan, terbuka untuk orang lain dan tidak bersifat individual

atau egoistik atau tertutup terhadap orang lain (Hendropuspito (1989).

Para ahli kemudian mencoba memberikan definisi yang lain tentang sosiologi, walaupun ada intinya

definisi yang mereka kemukakan tidak beda jauh dengan arti kata secara etimologis. Dari berbagai

pendapat para ahli tersebut terlihat bahwa pada umumnya mereka sepakat bahwa sosiologi merupakan

ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai interaksi manusia didalam kehidupan sosialnya. Sosiologi

memisatkan kajiannya pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Adat

istiadat, tradisi, nilai-nilai hidup, suatu kelompok, proses interaksi diantara kelompok dan

perkembangan lembaga-lembaga sosial merupakan perhatian sosiologi.

Sosiologi membatasi diri pada sistem penilaian yang terjadi dewasa ini (berupa petunjuk-petunjuk dan

gambaran), bukan apa yang seharusnya terjadi, juga tidak menentukan ke arah mana harusnya suatu

kebijakan melangkah.

Sosiologi merupakan ilmu murni (pure sciene) bukan ilmu terapan (applied science), ilmu murni

berfungsi meningkatkan secara abstrak kualitas dan mutunya, sedangkan terapan adalah ilmu yang

langsung digunakan dan diterapkan agar berguna bagi masyarakat.

Manusia memiliki naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan yang lainnya. Semenjak lahirpun

manusia memiliki naluri untuk berkawan sehingga diistilahkan Social Animal dan memiliki naluri

Gregariousness, suatu keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas, dalam pergaulannya

tersebut kadang manusia membutuhkan suatu pengakuan kebaradaan diri, dengan menunjukkan

kelebihan atau kasukaannya manusia dapat berinteraksi dan mendapatkan reaksi baik positif ataupun

negative yang berakibat pula semakin memperluas pergaulan dan sikap tindakannya.

Dengan melihat perbandingan munculnya ilmu-ilmu lain (seperti filsafat, ekonomi, hukum, dan lain-lain)

maka sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang masih muda. Auguste Comte (1798 - 1853)

merupakan orang pertama yang menggunakan istitah sosiologi yang secara tegas membedakan cakupan

dan isi sosiologi dengan cakupan dan obyek ilmu -ilmu yang lain.

Walaupun sosiologi merupakan ilmu yang masih muda namun secara tidak langsung, manusia sudah

sejak lahir telah menggeluti sosiologi terutama lewat pergaulan dengan kelompok-kelompok anggota

keluarga intinya (terutama ibu), kelompok manusia di sekitar keluarganya sampai kelompok pergaulan

internasional. Permasalahannya apakah sosiologi itu? Dari sini, mulailah orang mencoba mendefinisikan

sosiologi.

Roucek dan Warren (1962), menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan

antar manusia daiam kelompok -kelompok. Van Doorn dan Lammers (1964) menyebutkan bahwa

sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang

bersifat stabil. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1974) mendefinisikan bahwa sosiologi

adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial.

Page 7: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

6

Hendropuspito (1989) mendefinisikan sosiologi adalah ilmu pergetahuan yang mempelajari masyarakat

secara empiris untuk mencapai hukum kemasyarakatan yang seluas mungkin.

Banyak definisi (seperti terurai diatas) yang satu sama lain saiing melengkapi dan mempunyai

persamaan pandangan. Persoalannya adalah apakah hakekat terdalam dari sosiologi? dan untuk apakah

sosiologi itu kita pelajari?

Hakekat Sosiologi

Kalau kita mempelajari kehidupan seseorang atau sekelompok orang tertentu sejak dia masih muda

sampai dia (mereka) dewasa maka kita lebih banyak memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang

berkaitan dengan sejarah. Kalau kita mempelajari pola tingkah laku seseorang atau sekelompok

(mengapa mereka mempunyai sifat dan tindakan yang faktanya seperti kita amati) maka kita sedang

merambah aspek kemasyarakatan yang lebih berkaitan dengan psikologi. Kalau kita mempelajari

(mengamati atau meneliti) seseorang atau sekelompok orang dalam berhubungan dengan orang lain

atau kelompok lain (dalam istilah sosiologi dikenal sebagai interaksi), maka kita memang sedang

merambah aspek kemasyarakatan yang lebih berkaiatan dengan ranah sosiologi.

Di ranah sosiologi inilah kita dapat mempelajari: teori-teori sosiologi; tindakan dan interaksi sosial;

keteraturan dan konflik sosial; stratifikasi dan diferensiasi sosial; mobilitas sosial; pranata dan

kelembagaan sosial; perubahan sosial; masyarakat tradisional dan modern; modernisasi dan globalisasi;

masalah-masalah sosial; dan metodologi penelitian sosial (semuanya akan dibahas tersendiri); analisa

sosial; dan penerapan sosial (sosiologi pembangunan).

Berdasar definisi dan pemahaman tentang sosiologi maka pada dasamya dapat dikemukakan ciri-ciri dan

sifat-sifat dari sosiologi yang merupakan hakekat dan sosiologi itu sendiri (Soekanto, 1997).

(1) Sosiologi adalah ilmu sosial yang berisi tentang gejala-gejala kemasyarakatan.

(2) Sosiologi adalah ilmu yang tidak bersifat normatif.

(3) Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni dan bukan ilmu terapan (walaupun sosioiogi

dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat).

(4) Sosiologi adalah ilmu yang merupakan abstraksi dan hal-hal kongkrit (empirik).

(5) Sosiologi melihat (mencari) pola-pola yang bersifat umum dari gejala sosial yang ada di

masyarakat.

(6) Sosiologi merupakan ilmu yang didasarkan kepada fakta empirik dan bersifat rational.

Dengan demikian maka hakekat sosiologi adalah suatu pencarian gejala umum yang terpola (umum)

yang ada dalam kenyataan di lapangan (empirik) dari setiap interaksi antar manusia atau antar

kelompok manusia.

Perkembangan Sosiologi

Zaman Keemasan Filsafat Yunani

Pada masa ini sosiologi dipandang sebagai bagian tentang kehidupan bersama secara filsafati. Pada

masa itu Plato (429-347 SM) seorang filasof terkenal dari Yunani, dalam pencariannya tentang makna

negara dia berhasil merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencakup kehidupan sosial dan

ekonomi. Plato menganggap bahwa institusi-institusi dalam masyarakat saling bergantung secara

fungsional. Kalau ada satu institusi yang tidak jalan maka secara keseluruhan kehidupan masyarakat

akan terganggu.

Seperti halnya Plato maka Aristoteles (384-322 SM) juga menganggap bawa masyarakat adalah suatu

organisma hidup (seperti pandangan kaum biologiwan) dengan basis kehidupannya adalah moral (yang

Page 8: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

7

baik). Pada masa ini kaum agamawan yang berkuasa sehingga kehidupan sosial lebih diwarnai oleh

keputusan-keputusan kaum agamawan yang berkuasa.

Zaman Renaissance (1200-1600)

Machiavelii adalah orang pertama yang memisahkan antara politik dan moral sehingga terjadi suatu

pendekatan yang mekanis terhadap masyarakat. Di sini muncul ajaran bahwa teori-teori politik dan

sosial memusatkan perhatian pada mekanisme pemerintahan. Sejak masa ini maka pengaruh kaum

agamawan mulai memperoleh tantangan.

Abad Pencerahan (abad ke 16 dan 17)

Pada masa ini muncul Thomas Hobbes (1588-1679) yang mengarang buku yang dikena! sebagai The

Leviathan. Inti ajarannya diilhami oteh hukum alam, fisika dan matematika. Pada masa ini pengaruh

keagamaan mulai ditinggalkan dan digantikan oleh pandangan- pandangan yang bersifat hukum sebagai

kodrat keduniawiannya. Berdasar pandangan kelompok inilah kemudian muncul suatu kesepakatan

antar manusia (kelompok) yang dikenal sebagai kontrak sosial. Pada mulanya interaksi antar manusia

berada dalam kondisi chaos karena saling mencurigai dan saling bersaing untuk memperebutkan sumber

daya alam dan manusia yang ada. Kondisi yang bersifat kodrati (sesuai dengan hukum alam) ini

kemudian dipandang akan selalu menyengsarakan kehidupan manusia. Oleh sebab itu dibuatlah

kesepakatan-kesepakatan pengaturan antar kelompok yang dapat saling berterima dan saling

menguntungkan, yang kemudian dikenal sebagai kontrak sosial.

Abad Ke 18

Pada masa ini munculah John Locke (1632-1704) yang dianggap sebagai bapak Hak Asasi Manusia

(HAM). Dia berpandangan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang sangat

pribadi yang tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara (seperti hak hidup, hak berpikir

dan berbicara, berserikat, dan lain-lain). Tokoh lain yang muncul adalah J.J. Rousseau (1712-1778) yang

masih berpegang pada ide kontrak sosialnya Hobbes. Dia berpandangan bahwa kontrak antara

pemerintah (negara?) dengan yang diperintah (rakyat?) menyebabkan munculnya suatu kolektifitas

yang mempunyai keinginan -keinginan tersendiri yang kemudian menjadi keinginan umum. Keinginan

umum inilah yang harusnya menjadi dasar penyusunan kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya.

Abad ke 19

Abad ke 19 dapat dianggap sebagai abad mulai berkembangnya sosiologi, terutama sesudah Auguste

Comte (1798-1853) memperkenalkan istilah sosiologi, sebagai usaha untuk menjawab adanya

perkembangan interaksi sosial dalam masa industrialisasi.

Pada masa ini sosiologi dianggap mulai dapat mandiri. Kondisi yang baru dalam taraf mulai mandiri ini

disebabkan walaupun sosiologi sudah dapat menunjukkan adanya obyek yang dijadikan fokus

pembahasan (interaksi manusia), namun di dalam pengembangan ilmunya masih menggunakan

metode-metode ilmu-ilmu yang lain (ilmu ekonomi misalnya).

Abad ke 20

Baru pada abad ke 20 inilah sosiologi dapat benar-benar dianggap mandiri karena:

• Mempunyai obyek khusus yaitu interaksi antar manusia,

• Mampu mengembangkan teori-teori sosiologi,

• Mampu mengembangkan metode khusus sosiologi untuk pengembangan sosiologi,

• Sosiologi menjadi sangat relevan dengan semakin banyaknya kegagalan pembangunan

karena tidak mendasarkan dan memperhatikan masukan dari sosiologi.

Page 9: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

8

Pada akhir abad ke 20 ini, maka salah satu kelemahan (masih dianggap ketinggalan) dari sosiologi,

namun yang pada saat ini juga sudah mulai dapat dipecahkan, yaitu dalam kaitannya dengan

perkembangan dan permasalahan global. Di sini interaksi antar manusia yang dapat diamati adalah

adalah interaksi tidak langsung lewat telepon, internet, dan lain-lain yang menghubungkan manusia

yang saling berjauhan letaknya.

Perspektif Sosiologi

Sosiolog bukanlah pembaca pikiran orang atau peramal tetapi dia bisa dengan sangat meyakinkan

mengatakan tentang kehidupan seorang (sekelompok orang) yang belum dikenalnya bahkan dapat

meramalkannya dengan tepat. Sosiolog dapat dengan secara tepat menggambarkan anda berasal dari

lingkungan mana, latar belakang pendidikan anda, pendapatan keluarga anda, dan bahkan

kemungkinan- kemungkinan yang akan menimpa anda (yang anda akan lakukan).

Manusia mempunyai kesempatan yang tidak terbatas untuk mencari kesempatan secara terbuka baik

dalam pemikiran maupun tindakan. Namun demikian di dalam pengambilan keputusan penting yang

terjadi setiap hari seorang individu akan tetap berada dalam arena (yang terbatas) yang dikenal sebagai

masyarakat (society), seperti keluarga, lingkungan RT/RW, kampus, suku, bangsa, bahkan lingkungan

dunia.

Makna kebijakan penting dari sosiologi adalah bahwa dunia sosial akan menuntun (guides) aktivitas dan

pilihan-pilihan hidup kita, seperti kokok ayam jantan yang menentukan kapan kita harus bangun pagi.

Demikian pula munculnya suara garengpung yang menuntun petani untuk menanam jenis tanaman

tertentu. Mengingat sosiolog adalah orang (kelompok orang) yang mempunyai pemahaman yang kuat

tentang bagaimana bekerjanya masyarakat (society works), maka mereka itu dapat menganalisa dan

meramal dengan ukuran yang baik dan akurat bagaimana seharusnya kita bertingkah laku.

Beberapa manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh apabila kita menggunakan perspektif sosiologi

dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah:

(1) Perspektif sosiologi telah menantang (mendorong) untuk meninjau kembali pemahaman

kita dan orang lain tentang pemahaman yang familiar. Dari sini kita bisa mengkritik

pemahaman yang dianggap secara umum memang begitu(established) yang pada dasarnya

sudah perlu dirubah.

(2) Perspektif sosiologi memungkinkan kita untuk mengetahui dan memperoleh kesempatan

atau (dan) kendala dalam kehidupan kita.

(3) Perspektif sosiologi memberdayakan kita untuk menjadi aktif berpartisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat menuju kebaikan bersama.

(4) Perspektif sosiologi menolong kita untuk mengenali perbedaan (pluralitas) manusia dan

menghadap tantangan kehidupan dalam dunia yang bervariasi (diverse).

Penerapan Sosiologi

C. Wrigt Mills (1916-1962), pernah mengatakan bahwa sosiologi adalah jalan untuk keluar bagi kita dari

jebakan kehidupan kita karena masyarakat bertanggungjawab terhadap permasalahan kita. Apa yang

kita butuhkan adalah kualitas pikiran kita untuk menolong dan melihat apa yang terjadi di dunia dan apa

yang akan menimpa kita. lnilah yang disebutnya sebagai Sociological Imagination.

Di pihak lain adapula yang mengatakan bahwa sosiologi dapat menoiong kita untuk memperoleh

pekerjaan di banyak bidang (sebagai peneliti, pekerja sosial, pengembang masyarakat, bankir, jurnalis,

dll). Durkheim mengatakan bahwa pada jamannya tidak ada seorang ahli sosialpun yang mendekati

masyarakat dari sudut pandangan sosiologi. Pada mulanya orang hanya melihat dan menekankan

Page 10: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

9

bagaimana caranya agar masyarakat dapat hidup lebih baik dan hanya melihat bagaimana kenyataan

kehidupan sosial masyarakat.

Munculnya era industrialisasi tidak hanya merubah pola dan tatanan ekonomi namun sekaligus juga

merubah pola dan tatanan sosial. Munculnya kota yang menjadi pusat pertumbuhan industri membawa

pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pola interaksi antar manusia di wilayah perkotaan padat yang

dekat dengan pusat industri menjadi berubah, hubungan antar individu menjadi spesifik dan terbatas.

Dengan demikian maka terjadilah suatu perubahan sosial di masyarakat Eropa pada waktu itu.

Demikian pula muncuknya era globalisasi pada akhir abad 20 atau awal abad 21 tidak hanya membawa

perubahan ekonomi dan politik global namun juga terjadi perubahan sosial. Semakin tipisnya batas-

batas negara dan semakin “dekatnya” jarak (lewat transportasi dan komunikasi canggih) memungkinkan

pola dan tatanan sosial masyarakat juga menjadi berkembang. Di sini sosiologi menjadi semakin penting

dan relevan untuk menjawab tantangan perubahan jaman untuk kebaikan bersama.

Page 11: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

10

PROSES SOSIAL

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompok-

kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentu-bentuk hubungan tersebut atau

apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola

kehidupan yang terlah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara pelbagai

segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh-mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan

ekonomi, ekonomi dengan hukum, dst.

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interkasi sosial tak akan

mungkin ada kehidupan bersama. Dengan kata lain, interaksi Sosial sebagai Faktor Utama dalam

Kehidupan Sosial.

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi social (yang juga dapat dinamakan sebagai proses sosial)

karena interasi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial

merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok

manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi anatara kelompok tersebut sebagai

suatu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya.

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut

lebih mencolok ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok.

Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak.

Interaksi sosial tak akan mungkin teradi apabila manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan

sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem syarafnya, sebagai akibat hubungan

termaksud.

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor :

a. Imitasi: Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk

mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku.

b. Sugesti: Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu sikap

yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.

c. Identifikasi: Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri

seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada

imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.

d. Simpati: Sebenarnya merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain.

Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama

pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara

kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Dua Syarat terjadinya interaksi sosial :

a. Adanya kontak sosial (social contact), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk.Yaitu

antarindividu, antarindividu dengan kelompok, antarelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula

bersifat langsung maupun tidak langsung.

b. Adanya Komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perassaan

apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi

terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

Page 12: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

11

Kata kontak berasal dari bahasa Latin con atau cum (artinya bersama-sama) dan tango (yang artinya

menyentuh). Arti secara hanafiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi

apabila terjadinya hubungan badaniah. Sebagai gejala seosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan

badaniah, karena dewasa ini dengan adanya perkembangan teknologi, orang dapat menyentuh berbagai

pihak tanpa menyentuhnya. Dapat dikatakan bahwa hubungan badaniah bukanlah syarat untuk

terjadinya suatu kontak.

Kontak sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk :

1. Adanya orang perorangan

Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebuasaan dalam keluarganya. Proses

demikian terjadi melalui sosialisasi, yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru

mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota.

2. Ada orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya

kontak sosial ini misalnya adalah seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan

dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai politik memkasa anggota-anggotanya

menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya.

3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan kerja sama untuk mengalahkan parpol yang

ketiga di pemilihan umum.

Terjadinya suatu kontak tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tanggapan terhadap

tindakan tersebut. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada suatu kerja sama, sengangkan yang

bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama seali tidak menghasilkan suatu

interaksi sosial.

Suatu kontak dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak perimer terjadi apabila yang mengadakan

hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. Kontak sekunder memerlukan suatu perantara.

Sekunder dapat dilakukan secara langsung. Hubungan-hubungan yang sekunder tersebut dapat

dilakukan melalui alat-alat telepon, telegraf, radio, dst.

Arti terpenting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang

berwujud pembicaraan, gera-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin

disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap

perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.

Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan suatu kelompok manusia atau

perseorangan dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan

bahan untuk menentukan reaksi apa yang dilakukannya.

Kehidupan yang Terasing

Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial dapat diuji terhadap suatu

kehidupan yang terasing (isolation). Kehiduapan terasing yang sempurna ditandai dengan

ketidakmampuan untuk mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak lain. Kehidupan terasing dapat

disebaban karena secara badaniah seseorang sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang-orang

lainnua. Padahal perkembangan jiwa seseorag banyak ditentuan oleh pergaulannya dengan orang lain.

Terasingnya seseorang dapat pula disebabkan oleh karena cacat pada salat satu indrany. Dari beberapa

hasil penelitian, ternyata bahwa kepribadian orang-orang mengalami banyak penderitaan akibat

kehidupan yang terasing karena cacat indra itu. Orang-orang cacat tersebut akan mengalami perasaan

Page 13: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

12

rendah diri, karena kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan kepribadiannya seolah-olah

terhalang dan bahkan sering kali tertutup sama sekali.

Pada masyarakat berkasta, dimana gerak sosial vertikal hampir tak terjadi, terasingnya seseorang dari

kasta tertentu (biasanya warga kasta rendahan), apabila berada di kalangan kasta lainnya (kasta yang

tertinggi), dapat pula terjadi.

Bentuk-bentu Interaksi Sosial

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation), persaingan (competition), dan

bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Pertikaian mungkin akan

mendapatkan suatu penyelesaian, namun penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk

sementara waktu, yang dinamakan akomodasi.

Ini berarti kedua belah pihak belum tentu puas sepenunya. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai

bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat bentuk poko dari interaksi sosial tersebut tidak perlu

merupakan suatu kontinuitas, di dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan kerja sama yang

kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada

akomodasi.

Gillin dan Gillin mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi. Menurut mereka, ada dua macam

proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial :

Proses-proses yang Asosiatif

1. Kerja Sama (Cooperation)

Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu

atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat

digerakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut

di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang menyenangkan

dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. Dalam perkembangan selanjutnya,

keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja sama supaya rencana kerja

samanya dapat terlaksana dengan baik.

Kerja sama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap kelompoknya (yaitu in-group-nya)

dan kelompok lainya (yang merupakan out-group-nya). Kerja sama akan bertambah kuat jika ada

hal-hal yang menyinggung anggota/perorangan lainnya.

Fungsi Kerjasama digambarkan oleh Charles H.Cooley ”kerjasama timbul apabila orang menyadari

bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan

mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi

kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama

dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerjasama yang berguna”

Dalam teori-teori sosiologi dapat dijumpai beberapa bentuk kerjasama yang biasa diberi nama

kerja sama (cooperation). Kerjasama tersebut lebih lanjut dibedakan lagi dengan :

• Kerjasama Spontan (Spontaneous Cooperation) : Kerjasama yang sertamerta

• Kerjasama Langsung (Directed Cooperation) : Kerjasama yang merupakan hasil perintah

atasan atau penguasa

• Kerjasama Kontrak (Contractual Cooperation) : Kerjasama atas dasar tertentu

• Kerjasama Tradisional (Traditional Cooperation) : Kerjasama sebagai bagian atau unsur

dari sistem sosial.

Page 14: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

13

Ada 5 bentuk kerjasama :

• Kerukunan; yang mencakup gotong-royong dan tolong menolong

• Bargaining; yaitu pelaksana perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa

antara 2 organisasi atau lebih

• Kooptasi (cooptation); yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam

kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara

untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan

• Koalisi (coalition); yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai

tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk

sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai

struktut yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama

adalah untuk mencapat satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnnya adalah

kooperatif.

• Joint venture; yaitu erjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya

pengeboran minyak, pertambangan batubara, perfilman, perhotelan, dst.

2. Akomodasi (Accomodation)

Istilah Akomodasi dipergunakan dalam dua arti : menujukk pada suatu keadaan dan yntuk

menujuk pada suatu proses. Akomodasi menunjuk pada keadaan, adanya suatu keseimbangan

dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya

dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai suatu

proses akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan

yaitu usaha-usaha manusia untuk mencapai kestabilan.

Menurut Gillin dan Gillin, akomodasi adalah suatu perngertian yang digunakan oleh para sosiolog

untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan

adaptasi dalam biologi. Maksudnya, sebagai suatu proses dimana orang atau kelompok manusia

yang mulanya saling bertentangan, mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-

ketegangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa

menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.

Tujuan Akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu :

• Untuk mengurangi pertentangan antara orang atau kelompok manusia sebagai akibat

perbedaan paham

• Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer

• Memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial yang hidupnya terpisah

akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada

masyarakat yang mengenal sistem berkasta.

• Mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah.

Bentuk-bentuk Akomodasi

• Corecion, suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan

• Compromise, bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi

tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

• Arbitration, Suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-pihak yang

berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri

Page 15: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

14

• Conciliation, suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak

yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

• Toleration, merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya.

• Stalemate, suatu akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai

kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan

pertentangannya.

• Adjudication, Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan

Hasil-hasil Akomodasi

• Akomodasi dan Intergrasi Masyarakat

Akomodasi dan intergrasi masyarakat telah berbuat banyak untuk menghindarkan

masyarakat dari benih-benih pertentangan laten yang akan melahirkan pertentangan

baru.

• Menekankan Oposisi

Sering kali suatu persaingan dilaksanakan demi keuntungan suatu kelompok tertentu dan

kerugian bagi pihak lain

• Koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda

• Perubahan lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau keadaan yang

berubah

• Perubahan-perubahan dalam kedudukan

Akomodasi membuka jalan ke arah asimilasi. Dengan adanya proses asimilasi, para pihak lebih

saling mengenal dan dengan timbulnya benih-benih toleransi mereka lebih mudah untuk saling

mendekati.

3. Asimilasi (Assimilation)

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha

mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-

kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap,

dan proses-proses mental dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama.

Proses Asimilasi timbul bila ada :

• Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya

• orang-perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif

untuk waktu yang lama sehingga

• kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing

berubah dan saling menyesuaikan diri

Beberapa bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi (interaksi yang

asimilatif) bila memiliki syarat-syarat berikut ini:

• Interaksi sosial tersebut bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, dimana pihak yang

lain tadi juga berlaku sama

• interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan-halangan atau pembatasan-pembatasan

Interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer

• Frekuaensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola

tersebut. Artinya, stimulan dan tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak yang mengadakan

asimilasi harus sering dilakukan dan suatu keseimbangan tertentu harus dicapai dan

dikembangankan.

Page 16: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

15

Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah :

• Toleransi

• Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi

• Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya

• Sikap tebuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat

• Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan

• Perkawinan campuran (amalgamation)

• Adanya musuh bersama dari luar

Faktor umum penghalangan terjadinya asimilasi

• Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat

• Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi dan sehubungan dengan itu

seringkali menimbulkan faktor ketiga

• Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi

• Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada

kebudayaan golongan atau kelompok lainnya.

• Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badaniah dapat

pula menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi

• In-group-feeling yang kuat menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi. In group feeling

berarti adanya suatu perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok dan

kebudayaan kelompok yang bersangkutan.

• Gangguan dari golongan yang berkuasa terhadap minoritas lain apabila golongan minoritas

lain mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa

• Faktor perbedaan kepentingan yang kemudian ditambah dengan pertentangan-

pertentangan pribadi.

Asimilasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial dan dalam pola adat

istiadat serta interaksi sosial. Proses yang disebut terakhir biasa dinamakan akulturasi. Perubahan-

perubahan dalam pola adat istiadat dan interaksi sosial kadangkala tidak terlalu penting dan

menonjol.

Proses Disosiatif

Proses disosiatif sering disebut sebagai oppositional proccesses, yang persis halnya dengan kerjasama,

dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan

dan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Oposisi dapat diartikan sebagai cara berjuang melawan

seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Pola-pola oposisi tersebut

dinamakan juga sebagai perjuangan untuk tetap hidup (struggle for existence). Untuk kepentingan

analisis ilmu pengetahan, oposisi proses-proses yang disosiatif dibedkan dalam tiga bentuk, yaitu :

1. Persaingan (Competition)

Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau

kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang

pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok

manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah

ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunya dua tipe umum :

Page 17: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

16

1. Bersifat Pribadi : Individu, perorangan, bersaing dalam memperoleh kedudukan. Tipe ini

dinamakan rivalry.

2. Bersifat Tidak Pribadi : Misalnya terjadi antara dua perusahaan besar yang bersaing

untuk mendapatkan monopoli di suatu wilayah tertentu.

Bentuk-bentuk persaingan :

1. Persaingan ekonomi : timbul karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah

konsumen

2. Persaingan kebudayaan : dapat menyangkut persaingan bidang keagamaan, pendidikan,

dst.

3. Persaingan kedudukan dan peranan : di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok

terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai

kedudukan serta peranan terpandang.

4. Persaingan ras : merupakan persaingan di bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan krn ciri-

ciri badaniyah terlihat dibanding unsur-unsur kebudayaan lainnya.

Persaingan dalam batas-batas tertentu dapat mempunyai beberapa fungsi :

• Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif

Sebagai jalan dimana keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa

medapat pusat perhatian, tersalurkan dengan baik oleh mereka yang bersaing.

• Sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar seks dan sosial. Persaingan berfungsi

untuk mendudukan individu pada kedudukan serta peranan yang sesuai dengan

kemampuannya.

Sebagai alat menyaring para warga golongan karya (”fungsional”)

2. Kontraversi (Contravertion)

Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara

persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontraversi menurut Leo von Wiese dan

Howard Becker ada 5 :

• Yang umum meliputi perbuatan seperti penolakan, keenganan, perlawanan, perbuatan

menghalang-halangi, protes, gangguang-gangguan, kekerasan, pengacauan rencana

• Yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki

melalui surat selebaran, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian pada

pihak lain, dst.

• Yang intensif, penghasutan, menyebarkan desas desus yang mengecewakan pihak lain

• Yang rahasia, mengumumkan rahasian orang, berkhianat.

• Yang taktis, mengejutkan lawan, mengganggu dan membingungkan pihak lain. Contoh lain

adalah memaksa pihak lain menyesuaikan diri dengan kekerasan, provokasi, intimidasi,

dst.

Menurut Leo von Wiese dan Howard Becker ada 3 tipe umum kontravensi :

• Kontraversi generasi masyarakat : lazim terjadi terutama pada zaman yang sudah

mengalami perubahan yang sangat cepat

• Kontraversi seks : menyangkut hubungan suami dengan istri dalam keluarga.

• Kontraversi Parlementer : hubungan antara golongan mayoritas dengan golongan

minoritas dalam masyarakat.baik yang menyangkut hubungan mereka di dalam lembaga

legislatif, keagamaan, pendidikan, dst.

Page 18: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

17

Tipe Kontravensi :

1. Kontravensi antarmasyarakat setempat, mempunyai dua bentuk :

1) Kontavensi antarmasyarakat setempat yang berlainan (intracommunity struggle)

2) Kontravensi antar golongan-golongan dalam satu masyarakat setempat

(intercommunity struggle)

2. Antagonisme keagamaan

3. Kontravensi Intelektual : sikap meninggikan diri dari mereka yang mempunyai latar

belakang pendidikan yang tinggi atau sebaliknya

4. Oposisi moral : erat hubungannya dengan kebudayaan.

3. Pertentangan (Pertikaian atau conflict)

Pribadi maupun kelompok menydari adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri

badaniyah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain.

Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau

pertikaian.

Sebab musabab pertentangan adalah perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan,

perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Pertentangan dapat pula menjadi sarana untuk

mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Timbulnya pertentangan

merupakan pertanda bahwa akomodasi yang sebelumnya telah tercapai.

Pertentangan mempunyai beberapa bentuk khusus:

• Pertentangan pribadi

• Pertentangan Rasial : dalam hal ini para pihak akan menyadari betapa adanya perbedaan

antara mereka yang menimbulkan pertentangan

• Pertentangan antara kelas-kelas sosial : disebabkan karena adanya perbedaan

kepentingan

• Pertentangan politik : menyangkut baik antara golongan-golongan dalam satu masyarakat,

maupun antara negara-negara yang berdaulat

• Pertentangan yang bersifat internasional : disebabkan perbedaan-perbedaan kepentingan

yang kemudian merembes ke kedaulatan negara

Akibat-akibat bentuk pertentangan:

• Tambahnya solidaritas in-group

• Apabila pertentangan antara golongan-golongan terjadi dalam satu kelompok tertentu,

akibatnya adalah sebaliknya, yaitu goyah dan retaknya persatuan kelompok tersebut.

• Perubahan kepribadian para individu

• Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

• Akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak

Baik persaingan maupun pertentangan merupakan bentuk-bentuk proses sosial disosiatif yang

terdapat pada setiap masyarakat.

Page 19: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

18

KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL

Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling

berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi

perilaku para anggotanya.

Menurut Sorjono Soekanto kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan yang hidup

bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.

Sedangkan menurut Hendro Puspito kelompok sosial adalah suatu kumpulan nyata, teratur dan tetap

dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan

bersama. Jika merujuk Paul B. Horton & Chaster L. Hunt, kelompok sosial adalah suatu kumpulan

manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi.

Menurut Robert Bierstedt, kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya

organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi

kelompok menjadi empat macam:

(1) Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial

dan kesadaran jenis di antaranya. Contoh: Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di

sebuahkecamatan.

(2) Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak

mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya.

(3) Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan

berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terukat dalam ikatan organisasi. Contoh:

Kelompok pertemuan, kerabat.

(4) Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada

persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para

anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan

organisasi formal. Contoh: Negara, sekolah.

Ciri-ciri Kelompok Sosial

1. Merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain

2. Memiliki struktur sosial, yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu

3. Memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya

4. Memiliki kepentingan bersama

5. Adanya interaksi dan komunikasi diantara para anggotanya

Dasar Pembentukan Kelompok Sosial adalah:

1. Faktor kepentingan yang sama (Common Interest)

2. Faktor darah / keturunan yang sama (common in cestry)

3. Faktor geografis

4. Factor daerah asal yang sama

Klasifikasi Kelompok Sosial

1. Klasifikasi menurut cara terbentuknya

1) Kelompok semu, terbentuk secara spontan. Contohnya Crowd (kerumunan), Publik, dan

Massa. Ciri-ciri kelompok semu:

Page 20: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

19

a. Tidak direncanakan

b. Tidak terorganisir

c. Tidak ada interaksi secara terus menerus

d. Tidak ada kesadaran berkelompok

e. Kehadirannya tidak konstan

2) Kelompok Nyata, mempunyai beberapa ciri khusus sekalipun mempunyai berbagai

macam bentuk, kelompok nyata mempunyai 1 ciri yang sama, yaitu kehadirannya selalu

konstan.

Ciri-ciri Kelompok Nyata yaitu (1) Kelompok Statistical Group (dijadikan sasaran penelitian

oleh ahli-ahli ststistik untuk kepentingan penelitian), (2) Societal Group / Kelompok

Kemasyarakatan (yang memiliki kesadaran akan kesamaan jenis, seperti jenis kelamin,

warna kulit, kesatuan tempat tinggal, tetapi belum ada kontak dan komunikasi di antara

anggota dan tidak terlihat dalam organisasi), (3) Kelompok sosial / social groups

(masyarakat dalam arti khusus yang terbentuk karena adanya unsur-unsur yang sama

seperti tempat tinggal, pekerjaan, kedudukan, atau kegemaran yang sama. Kelompok

sosial memiliki anggota-anggota yang berinteraksi dan berkomunikasi secara terus

menerus. Contoh : ketetanggaan, teman sepermainan, teman seperjuangan, kenalan, dan

sebagainya), serta (4) Kelompok asosiasi / associational group (kelompok yang

terorganisir dan memiliki struktur formal).

2. Klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota

a. Gemeinschaft / paguyuban

Merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni,

bersifat alamiah dan kekal.

Ferdinand Thonies membagi menjadi 3 bagian :

1. Gemeinschaff by blood (Paguyuban karena adanya ikatan darah). Contohnya :

trah, kerabat, klien

2. Gemeinschaft of place (Paguyuban karena tempat tinggal berdekatan). Contoh :

RT, RW, Pedukuhan, Pedesaan

3. Gameinschaft of mind (Paguyuban karena jiwa dan pikiran yang sama). Contoh:

kelompok pengajian, kelompok mahzab (Sekte)

b. Gesselschaft / patembangan

Merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh untuk waktu yang pendek, strukturnya

bersifat mekanis dan sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka.

Contoh : ikatan antar pedagang, organisasi dalam sebuah pabrik.

Page 21: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

20

Pembentukan Norma Kelompok

Perilaku kelompok, sebagaimana semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang

berlaku dalam kelompok itu. Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, kegiatan dalam kelompok

tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang

dianggap pantas untuk dijalankan para anggotanya, dan norma-norma ini mengarahkan interaksi

kelompok.

Norma muncul melalui proses interaksi yang perlahan-lahan di antara anggota kelompok. Pada saat

seseorang berprilaku tertentu pihak lain menilai kepantasasn atau ketidakpantasan perilaku tersebut,

atau menyarankan perilaku alternatif (langsung atau tidak langsung). Norma terbetnuk dari proses

akumulatif interaksi kelompok. Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, perlahan-lahan

akan terbentuk norma, yaitu norma kelompok.

Dinamika Kelompok Sosial

Yaitu suatu proses perkembangan dan perubahan akibat adanya interaksi dan interdependensi baik

antar anggota kelompok maupun antara suatu kelompok dengan kelompok lain.

Faktor-faktor pendorong dinamika sosial :

A. Faktor dari luar (Extern)

1. Perubahan Sirkulasi Sosial

Disebabkan dari kemerdekaan wilayah, masuknya industrialisasi ke pertanian dan adanya

temuan-temuan baru.

2. Perubahan Situasi Ekonomi

Dapat menyebabkan suatu kelompok sosial berkembang, misalnya masyarakat perkotaan.

Kelompok kekerabatan akan bergeser menjadi hubungan sosial berdasarkan kepentingan

sehingga kelompok kekerabatan yang termasuk klasifikasi ke kelompok primer berubah menjadi

kelompok kepentingan yang termasuk klasifikasi kelompok sekunder.

3. Perubahan Situasi Politik

Seperti perubahan elit kekuasaan, perubahan kebijakan dan sebagainya. Menyebabkan

perkembangan pada kelompok-kelompok sosial.

B. B. Faktor dari dalam (Intern)

1. Adanya konflik antar anggota kelompok

2. Adanya perbedaan kepentingan

3. Adanya perbedaan paham

Kelompok kekerabatan berasal dari kelompok / satuan keluarga inti, kemudian berkembang menjadi

keluarga luas, yang dikenal dengan nama kerabat / kekerabat.

Keluarga inti (nuclear family), keluarga luas (extended family).

Masyarakat Kota dan Desa

Masyarakat desa merupakan kelompok primer, memiliki struktur sosial yang tradisional sehingga

perkembangan dan perubahannya relatif lambat / statis.

Page 22: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

21

KARAKTERISTIK MASYARAKAT PERDESAAN

Warga memiliki hubungan yang lebih erat

Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan

Umumnya hidup dari pertanian atau nelayan

Golongan orangtua memegang peranan penting

Dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal

Perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan

Kehidupan keagamaan lebih kental

Banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik dari kota

Sedangkan Masyarakat kota memiliki tatanan yang heterogen sehingga kelompoknya lebih dinamis.

Masyarakat kota mempunyai daya tarik bagi masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi.

KARAKTERISTIK MASYARAKAT PERKOTAAN

Jumlah penduduknya tidak tentu

Bersifat individualistis

Pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasannya dan lebih sulit mencari pekerjaan

Perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antara golongan muda

dengan golongan orangtua

Interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi

Perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah

prestise

Kehidupan keagamaan lebih longgar

Banyak migran yang berasal dari daerah dan berakibat negatif di kota, yaitu

pengangguran, kriminalitas, lahan, dll.

Page 23: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

22

Faktor Pendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota (Urbanisasi):

1. Sempitnya lapangan kerja di desa

2. Adanya generasi muda yang ingin memperbaiki kehidupan dan membebaskan diri dari interaksi

3. Kesempatan menambah ilmu, di desa sangat terbatas

Faktor Penarik Urbanisasi:

1. Kota merupakan pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan.

2. Kota membuka peluang lapangan kerja yang lebih banyak

3. Kota memberi peluang yang tidak terbatas untuk mengembangkan jiwa dan potensi manusia, dll.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kota bersifat dinamis dan selalu berkembang,

dibandingkan dengan masyarakat desa. Factor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Pendidikan

Merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan masyarakat kota. Melalui pendidikan baik

formal maupun nonformal menjadikan masyarakat kota lebih siap melakukan persaingan. Pada

masyarakat kota stratifikasi sosial lebih didasarkan pada keahlian dan pendidikan.

2. Urbanisasi perpindahan dari desa ke kota

Urbanisasi yang terlampau pesat dan tkidak teratur menyebabkan penduduk kota semakin padat. Warga

desa yang melakukan urbanisasi juga berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat kota.

Nilai-nilai gotong royong dan nilai-nilai tradisional mulai ditinggalkan dan mengikuti arus perubahan.

3. Komunikasi

Faktor informasidan komunikasi yang serba cepat melalui berbagai media, baik media massa maupun

media elektronik memberikan berbagai informasi yang dapat mendorong perkembangan perubahan

masyarakat kota di antaranya dalam hal penampilan.

4. Industrialisasi dan Mekanisme

Adanya industrialiasasi dan mekanisme menyebabkan masyarakat kota semakin bergantung kepada

mesin-mesin yang telah meringankan pekerjaan. Adanya ketergantungan pada mesin-mesin

menyebabkan masyarakat manja.

Page 24: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

23

KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT

Manusia adalah mahluk budaya. Sementara masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang

menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan

dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat, sebagai wadah pendukungnya.

Kata Kebudayaan berasal dari kata Sansekerta BUDDHAYA yang merupakan bentuk jamak kata BUDDHI

yang berarti budi atau akal. Istilah asing –nya Culture yang berasal dari kata Latin Colere yang berarti

mengolah atau mengerjakan yaitu mengolah tanah atau bertani.

Menurut E.B.Tylor Kebudayaan adalah komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian,

moral, hukum, adat-istiadat dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh

manusia sebagai anggota masyarakat. kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-

pola perikelakuan yg normatif, yaitu mencakup segala cara-cara atau pola pola berpikir, merasakan dan

bertindak.

Definisi Kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi Yaitu semua hasil karya,

rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan

(material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan

serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan

segala kaedah-kaedah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah

kemasyarakatan dalm arti luas. (agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dll). Cipta merupakan

kemampuan mental, kemampuan berpikir, dari orang –orang yang hidup bermasyarakat antara lain

Filsafat, serta Ilmu Pengetahuan. Rasa dan Cipta dinamakan kebudayaan rohaniah (spiritual atau

immaterial culture).

Titik fokus perhatian sosiolog pada perikelakuan social, yaitu pola-pola perikelakuan yang membentuk

stuktur sosial dari masyarakat. Perikelakuan manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang

dihasilkannya serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Wujud-wujud Kebudayaan

Berdasarkan pemikiran budayawan Koentjoroningrat, wujud kebudayaan dapat dibagi menjadi:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-

peraturan dsb (wujud ideal dan sifatnya abstrak)

2. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan yg berpola dari manusia dan masyarakat

(bersifat kongkrit)

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.Bersifat kongkrit/nyata) (Pabrik,

Komputer,Kapal,Candi, yg kecil Kain batik,, kancing baju)

Unsur-unsur Kebudayaan

Menurut Melville J Herskovits ada 4 unsur kebudayaan yaitu:

(1) Alat-alat teknologi

(2) Sistem ekonomi

(3) Keluarga

(4) Kekuasaan politik

Sedangkan, menurut Bronislaw Malinowski unsur-unsur pokok kebudayaan yaitu :

Page 25: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

24

(1) Sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar

menguasai alam sekelilingnya.

(2) Organisasi ekonomi

(3) Alat-alat dan lembaga-lembaga pendidikan, dan pendidikan informal (pendidikan keluarga)

(4) Organisasi kekuatan

Menurut C Kluckhohn ada 7 unsur kebudayaan yg dianggap sebagai cultural universal :

(1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga,

senjata, alat-alat produksi, transpot dsb)

(2) Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi (petania, peternakan, sistem produksi,

sistem distribusi, dsb)

(3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem

perkawinan)

(4) Bahasa (lisan maupun tulis)

(5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dsb)

(6) Sistem pengetahuan

(7) Religi (sistem kepercayaan)

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga :

A. Gagasan ( Wujud Ideal )

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai,

norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh.

B . Aktifitas ( Tindakan )

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat

itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial.

C . Artefak ( Karya )

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua

manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan

didokumentasikan.

Komponen Utama dalam Kebudayaan antara lain:

1. Kebudayaan Material; Mengacu pada semua ciptaan manusia yang konkret.

2. Kebudayaan Nonmaterial; Ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perikelakuan manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu

daripada lahirnya generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang

bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.

Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, dan larangan-larangan dan

tindakan yg diizinkan.

Sifat dan hakekat tersebut di atas menjadi ciri-ciri setiap kebudayaan. Kebudayaan bersifat Universal

tetapi perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus sesuai dg situasi dan lokasinya. Contoh:

Bangsa Indonesia, Malaysia, Amerika mempunyai kebudayaan akan tetapi memunyai ciri-ciri khusus yg

berbeda-beda dg yg lain.

Page 26: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

Fungsi kebudayaan bagi masyarakat

materiil serta hasil karya masyarakat menimbulkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang

mempunyai kegunaan utama untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya.

Tidak ada kebudayaan yg statis,

kebudayaan tersebut terjadi oleh sebab gerak dari manusia yg hidup dalam masyaraka

wadah dari kebudayaan.

Mempelajari kebudayaan tidak terbatas pada apa yang selama ini kita pahami sebagai wujudnya.

Perumpamaan belajar kebudayaan dikemukakan oleh seorang pakar.

bagaimana secara umum budaya dipahami sebagai permukaan saja, mirip dengan fenomena gunung es.

Padahal, budaya jauh lebih luas dan dalam dari yang kita kenal selama ini.

Masyarakat yang dinamis berasal dari interaksi social

komunikasi dan kontak social yang berkualitas. Keduanya tidak mungkin ada jika manusia sebagai

elemen individual dalam masyarakat tidak terbebas dari penyakit

diantaranya kemajuan teknologi (TV, Komputer, HP) dan membuatnya tidak hanya gagap dalam

bersosialisasi/bermasyarakat, namun juga kehilangan kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya di

tengah lingkungan. Oleh karena itu, perhatian pada tingkat individual untuk men

yang dinamis adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Hal ini harus mulai disadari pemerintah

ataupun seluruh anggota masyarakat.

Fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu untuk kepuasan manusia baik bidang spiritual maupun

asil karya masyarakat menimbulkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang

mempunyai kegunaan utama untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya.

Tidak ada kebudayaan yg statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak.

terjadi oleh sebab gerak dari manusia yg hidup dalam masyaraka

Mempelajari kebudayaan tidak terbatas pada apa yang selama ini kita pahami sebagai wujudnya.

Perumpamaan belajar kebudayaan dikemukakan oleh seorang pakar. Gary Weaver

bagaimana secara umum budaya dipahami sebagai permukaan saja, mirip dengan fenomena gunung es.

Padahal, budaya jauh lebih luas dan dalam dari yang kita kenal selama ini.

Masyarakat yang dinamis berasal dari interaksi social yang baik. Interaksi social yang baik didukung oleh

komunikasi dan kontak social yang berkualitas. Keduanya tidak mungkin ada jika manusia sebagai

elemen individual dalam masyarakat tidak terbebas dari penyakit-penyakit social yang timbul karena

a kemajuan teknologi (TV, Komputer, HP) dan membuatnya tidak hanya gagap dalam

bersosialisasi/bermasyarakat, namun juga kehilangan kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya di

tengah lingkungan. Oleh karena itu, perhatian pada tingkat individual untuk mendorong masyarakat

yang dinamis adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Hal ini harus mulai disadari pemerintah

ataupun seluruh anggota masyarakat.

25

ntuk kepuasan manusia baik bidang spiritual maupun

asil karya masyarakat menimbulkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang

mempunyai kegunaan utama untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya.

tau gerak. Gerak dari

terjadi oleh sebab gerak dari manusia yg hidup dalam masyarakat yg memjadi

Mempelajari kebudayaan tidak terbatas pada apa yang selama ini kita pahami sebagai wujudnya.

menggambarklan

bagaimana secara umum budaya dipahami sebagai permukaan saja, mirip dengan fenomena gunung es.

yang baik. Interaksi social yang baik didukung oleh

komunikasi dan kontak social yang berkualitas. Keduanya tidak mungkin ada jika manusia sebagai

penyakit social yang timbul karena

a kemajuan teknologi (TV, Komputer, HP) dan membuatnya tidak hanya gagap dalam

bersosialisasi/bermasyarakat, namun juga kehilangan kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya di

dorong masyarakat

yang dinamis adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Hal ini harus mulai disadari pemerintah

Page 27: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

26

STRATIFIKASI SOSIAL

Dalam masyarakat yang paling sederhana tidak dijumpai adanya stratifikasi sosial. Semua orang yang

memiliki kategori usia dan jenis kelamin yang sama melakukan jenis pekerjaan yang kurang lebih sama.

Walaupun dalam masyarakat itu ada beberapa orang yang dihormati dan memiliki pengaruh dibanding

orang lain, namun mereka tidak memperoleh jabatan atau kedudukan yang memiliki prestise atau hak-

hak istimewa daripada kelompok masyarakat yang lain.

Dalam masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks, maka perbedaan status mulai muncul, ini

disebabkan karena pekerjaan dibagi menjadi beberapa jenis pekerjaan yang semakin terspesialisasi.

Akibatnya jenis pekerjaan-pun menjadi lebih dihargai dan diberi imbalan yang lebih tinggi atau lebih

rendah daripada jenis pekerjaan lainnya. Demikian halnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup ada

masyarakat yang memproduksi lebih banyak daripada kebutuhannya, sehingga beberapa orang

menemukan cara-cara untuk mengklaim bagian yang lebih besar bagi dirinya dan anak-anaknya. Orang-

orang yang memiliki prestise yang lebih tinggi dan barang yang lebih banyak, cenderung berkelompok

sesamanya.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat memang tidak jelas batas- batasnya, namun tampak bahwa setiap

lapisan terdiri dari individu -individu dalam masyarakat yang mempunyai tingkatan atau strata sosial

yang secara relatif adalah sama. Pelapisan sosial dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, tetapi dapat pula pelapisan

social/stratifikasi sosial itu dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan-tujuan atau kepentingan-

kepentingan bersama. Stratifikasi yang sengaja disusun umumnya berkaitan sengan pembagian

kekuasaan dan wewenang dalam suatu organisasi formal, misalnya birokrasi pemerintah, universitas,

sekolah, partai politik, perusahaan, perkumpulan, dan lain-lain.

Kapankah stratifikasi sosial itu ada ? Hal ini tentu sulit untuk dijawab, Selo Sumardjan dan Soelaiman

Soemardimenyatakan bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai maka dengan

sendirinya stratifikasi sosial akan terjadi.

Stratifikasi social/pelapisan sosial merupakan gejala yang sifatnya umum dan telah ada sejak lama pada

setiap masyarakat. Beberapa abad yang lalu Aristoteles (384 - 322 SM), mengemukakan bahwa

penduduk dapat dibagi dalam tiga golongan:

1) golongan sangat kaya,

2) golongan sangat miskin, dan

3) golongan yang berada diantara keduanya.

Menurut Karl Marx, kelas sosial utama terdiri atas: 1)golongan proletariat, 2) golongan kapitalis

(borjuis), dan 3)golongan menengah (borjuis rendah) yang ditakdirkan untuk diubah menjadi golongan

proletariat.

Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (social stratification) adalah pembedaan atau pengelompokan

para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat). Stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin

adalah perbedaan penduduk / masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat (hirarkis).

Pitirim A. Sorokin dalam karangannya yang berjudul “Social Stratification” mengatakan bahwa sistem

lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup

teratur. Menurut Drs. Robert M.Z. Lawang pelapisan social adalah penggolongan orang-orang yang

Page 28: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

27

termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi

kekuasaan, privilese dan prestise.

Dasar-Dasar Pembentukan Pelapisan Sosial

Talcott Persons, menyebutkan ada lima menentukan tinggi rendahnya status seseorang, yaitu:

1. Kriteria kelahiran (ras, kebangsawanan, jenis kelamin)

2. Kualitas atau mutu pribadi (umur, kearifan atau kebijaksanaan)

3. Prestasi (kesuksesan usaha, pangkat)

4. Pemilikan atau kekayaan (kekayaan harta benda)

5. Otoritas (kekuasaan dan wewenang: kemampuan-untuk menguasai/ mempengaruhi orang lain

sehingga orang itu mau bertindak sesuai dengan yang diinginkan tanpa perlawanan)

Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah

sebagai berikut.

1. Ukuran kekayaan

Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke

dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan

termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, pa tidak

mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat

dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara

berpakaiannya, maupun kebiasaannya dalam berbelanja.

2. Ukuran kekuasaan dan wewenang

Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan

teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan

sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat

menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat

mendatangkan kekayaan.

3. Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang

yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial

masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya

mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang

tua ataupun orang-orang yang berprilaku dan berbudi luhur.

4. Ukuran ilmu pengetahuan

Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu

pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi

dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini

biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh

seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti

profesor.

Page 29: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

28

Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut

lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan

cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan membeli

skripsi, menyuap, ijazah palsu dan seterusnya.

Makna kelas social adalah: (1) Menentukan kesempatan hidup, (2) Menentukan kebahagiaan, (3)

Menanamkan etnosentrisme kelas social, (4) Menentukan Moralitas Konvensional, (5) Menjelaskan

banyak perbedaan kelompok lainnya, (6) Membentuk sikap poiitik dan gaya hidup, (7) Menyelesaikan

“Pekerjaan Kotor”, dan (8) Menyiapkan anggota demi status yang lebih baik.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal, setiap kelas sosial merupakan suatu sub-kultur yang

mencakup sistem perilaku, seperangkat nilai, dan cara hidup. Sub-kultur ini berperan dalam membantu

orang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ditempuhnya dan membantu dalam

mempersiapkan anak-anak untuk menerima status kelas sosial orong tua mereka. Meskipun dalam

beberapa hal terdapat terdapat persamaan dan pengecualian, namun merupakan suatu realita bahwa

sosialisasi rata-rata anak kelas sosial menengah berbeda dengan sosialisasi rata-rata anak kelas sosial

rendah.

Namun demikian jurang perbedaan sosialisasi antar kelas sosial dapat diperkecil oleh adanya dua faktor;

(1) adanya kenalan di luar lingkungan kelas sosial, dan

(2) adanya pengaruh Televisi dan alat komunikasi lain.

Dengan adanya kedua faktor tersebut maka mereka memiliki lebih banyak kesamaan pengalaman

daripada para pemuda generasi sebelumnya.

Sifat-Sifat Stratifikasi

1.BERSIFAT TERTUTUP (CLOSED STRATIFICATION)

Yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak ke

atas maupun gerak kebawah, bila akan menjadi anggota biasanya berdasarkan kelahiran (contoh : Kasta

dalam agama Hindu, Sistem Feodal, Sistem Rasial)

2. BERSIFAT TERBUKA (OPEN STRATIFICATION)

Yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri

untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jaatuh dari lapisan atas ke lapisan

bawahnya.

Contoh stratifikasi pada masyarakat Bali, misalnya, menurut garis keturunan laki-laki dapat kita lihal

pada gelar nama yang dipakai :

- Kasta Brahmana Ida Bagus

- Kasta Satria Tjokorda, Dewa,Ngahan

- Kasta Vesia Bagus, Ida Gusti,Gusti

- Kasta Sudra Pande.Kban,Pasek

Unsur –Unsur Stratifikasi

1.Kedudukan (Status), yaitu kedudukan sebagai tempat/posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial

2.Peranan (Role), yaitu Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan.

Macam-Macam Status

Page 30: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

29

A. ASCRIBED STATUS;

yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan

rohaniah dan kemampuan. Contoh : Kedudukan berdasarkan kasta/feodalis

B. ACCHIEVED STATUS;

yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan sengaja. Contoh : Pendidikan

C. ASSIGNED STATUS;

yaitu kedudukan yang diberikan kepada tokoh masyarakat/ orang yang berjasa.

F.MOBILITAS SOSIAL;

yaitu Pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial

Tipe-Tipe Gerak Sosial

1. Gerak Sosial yang Horizontal; Yaitu suatu perihal individu/ objek sosial lainnya dari suatu kelompok

sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat.

2. Gerak Sosial yang Vertikal; Yaitu perpindahan individu/ objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke

kedudukan lainnya yang tidak sederajat.

Meneliti gerak sosial dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Yaitu untuk mendapatkan keterangan-

keterangan perihal kelanggengan dan keluwesan struktur sosial suatu masyarakat tertentu .

Pada prinsipnya, hampir tak ada masyarakat yang sifat stratifikasinya, secara mutlak tertutup.

Betapapun terbukannya sistem berlapis-lapis dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial yang

vertikal dilakukan dengan sebab-sebabnya, dengan kata lain banyak hambatannya. Setiap masyarakat

mempunyai ciri-cirinya yang khas bagi gerak sosialnya yang vertical. Laju gerak sosial yang vertikal yang

disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik serta pekerjaan adalah berbeda. Gerak sosial vertikal

yang disebabkan faktor ekonomi, politik dan pekerjaan, tak ada kecenderungan yang kontiniu, perihal

bertambah/berkurangnya laju gerak social.

Page 31: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

30

Bagian II Dari Mata Kuliah Sosiologi &Politik

POLITIK Makna Politik dan Ilmu Politik

Sistem Politik dan Pemerintahan

Sistem Politik Pemerintahan di Indonesia

Paham-Paham Besar di Dunia

Demokrasi

Page 32: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

31

MAKNA POLITIK DAN ILMU POLITIK

Sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering

menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar

semua warga merasa bahagia dan puas. Bagaimana caranya mencapai tujuan dengan berbagai cara,

yang kadang-kadang bertentangan dengan satu sama lainnya. Ikhtiar manusia tersebut adalah politik.

Itulah mengapa politik dalam arti ini begitu penting.

Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles

menamakannya sebagai en dam onia atau the good life. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah

loh jinawi. Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik

berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar

pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan

masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan

organisasi kemasyarakatan.

Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk

menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Akan tetapi

semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah

tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai

kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada.

Secara umum ilmu politik mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut

soal kekuasaan. Ia mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga

Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya

untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut

dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan.

Beberapa definisi ilmu politik dari para ilmuwan dan tokoh politik, diantaranya :

Prof. Moh. Yamin: Ilmu Politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari

masalah kekuasaan dalam masyarakat : sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses

kelangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. (dalam karangan “Ilmu Politik di

Indonesia” yang dimuat dalam “Research di Indonesia 1945-1965″ jilid VI, 1965, hal. 314)

Prof. Mr. Dr. J. Barents: Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari penghidupan negara dan Ilmu

politik diserahi tugas untuk menyelidiki negara-negara itu sebagaimana negara-negara itu

melakukan tugasnya. (dalam “Pengantar Ilmu Politik, 1978. hal. 17)

H.D. Lasswell dan A.Kaplan: “Political science is concerned with power in general, with all the

forms in which it occurs.” (dalam “Power and Society ” A Framework for Political” 1950, hal. 85)

Rod Hague et al.” Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok

mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk

mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

M. Hutauruk SH.: Ilmu politik itu menyelidiki dan mempelajari proses-proses dalam pemerintahan

dan masyarakat yang berintikan aktivitas, kompetisi, dan kerjasama dalam memupuk dan

menggunakan kekuasaan.

Page 33: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

32

Sukarna: Ilmu politik ialah yang mempelajari tentang rakyat yang berdaulat yang mendiami suatu

wilayah tertentu secara geopolitik serta mampu mengurus negaranya itu, karena mempunyai

pemerintahan yang didukung oleh rakyatnya sehingga mampu melaksanakan hubungan internal

dan eksternal serta mempunyai fungsi dan pengaruh di dalam dunia internasional. (dalam

“Pengantar Ilmu Politik”, Drs. Sukarna, 1994. CV.Mandar Maju, Bandung)

David Easton: Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum (public

policy).

Ossip K. Flechtheim: Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari

negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala

kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara (dalam buku Fundamentals of

Political Science)

Konsep – Konsep Dasar Ilmu Politik

Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong

hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukannya sebagai konsep pokok yang akan

dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain.

Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (2010) mengemukakan konsep-konsep pokok ilmu

politik itu adalah:

1. Negara (state)

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi

yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

2. Kekuasaan (power)

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi

tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya.

3. Pengambilan Keputusan (decision making)

Pengambilan keputusan diartikan membuat pilihan diantara beberapa alternative

sedangkan istilah pngambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai

keputusan itu tercapai.

4. Kebijakan (policy, beleid)

Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau

kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai

tujuan-tujuan itu.

5. Pembagian (distribution/allocation)

Pembagian yaitu pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang

ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik.

Sasaran dan Tujuan Ilmu Politik

Dalam dunia keilmuan telah diterima bahwa sesuatu ilmu selalu membahas suatu sasaran tertentu.

Sasaran itu bisa berupa benda mati dalam alam semesta ini seperti misalnya benda mati seperti batu

atau berupa sesuatu gejala dalam masyarakat.

Ilmu politik harus memiliki sasaran tertentu telah pula ditegaskan oleh Eisenmann yang menyatakan :

“When mention is made of the matter of the political sciences, what is, or should be, primarily meant is

Page 34: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

33

the facts, the data, the phenomena, on which those sciences seek to acquire knowledge; and which are

thus in some sort their ‘raw material’ or ‘matter’. There we have the first at least of the elements

essential to any definition of a science by its object.”

Sasaran pokok ilmu politik itu dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu :

1. Negara

2. Pemerintahan

3. Kekuasaan

5. Fakta Politik

6. Organisasi masyarakat

7. Kegiatan politik

Sedangkan Ilmu politik bertujuan untuk :

• Memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung

didalamnya.

• Memahami ilmu politik agar dapat mencapai kecerdasan politik. Rumusnya dari Kecerdasan

Politik, yaitu: PQ = A + B + C

Ket: Political Quetiont = A : Political Thinking (kemampuan berfikir politis dengan mengikuti

peristiwa, kemampuan menganalisis) B : Political Attitude (kemampuan bersikap, politik

kecerdasan [inter-intra] dalam mewujudkan pemikiran politik) C : Political Skills

(kemampuan bertindak politik) • Ilmu politik bertujuan untuk mensejahterakan bangsa,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia.

Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Lain

Secara ringkas, menurut Miriam Budiardjo (2010) relasi ilmu politik dengan disiplin ilmu atau kajian

lainnya adalah:

Sejarah

Sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat

yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa

lampau, untuk diolah lebih lanjut dan berguna untuk mengembangkan politik selanjutnya. Sarjana

politik memakai sejarah untuk menemukan pola-pola ulangan (recurrent patterns) yang dapat

membantunya untuk menentukan suatu proyeksi (gambar bayangan) untuk masa depan.

Filsafat

Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah

usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan

yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia. Ilmu politik terutama sangat erat

hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik

terutama mengenai sifat hakiki, asal – mula dan nilai (values) dari Negara. Dan membahas persoalan-

persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai (value sistem) dan norma-norma tertentu.

Sosiologi

Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi-lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu

sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari

berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan

teori-teori sosiologi , sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi

sosial mempengaruhi atau pun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijaksanaan (policy decisions),

Page 35: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

34

corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sources of

political authority), pengendalian sosial (social control), dan perubahan sosial (social change).

Antropologi

Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis

terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antrophologi menyumbang pengertian

dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana.

Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik.

Ilmu Ekonomi

Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai

ekonomi politik (political economy), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan

untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingannya seperti

Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman, pada abad ke-18 dan ke-19.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri

menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap tingkah laku manusia yang berbeda-

beda : ilmu politik dan ilmu ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern,

khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan

untuk menganalisa siasat-siasat pembangunan nasional.

Psikologi Sosial

Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia

dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan

kelompok sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan.

Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi (informal leadership) turut

menentukan suatu hasil putusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan.

Ilmu Bumi

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah

pengaruh mempengaruhi politik. Montesquie, seorang sarjana Perancis, untuk pertama kali membahas

bagaimana faktor-faktor ilmu bumi mempengaruhi konstelasi politik suatu Negara.

Dalam masa sebelum Perang Dunia II suatu cabang ilmu bumi mendapat perhatian besar, yaitu

Geopolitik atau Geopolitics, yang biasa dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kiellen

(1864-1933). Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologis ilmu bumi

mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan

dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Dengan kekalahan Nazi Jerman yang banyak

memakai argumentasi berdasarkan geopolitik (seperti faktor ras, Lebensraum, faktor ekonomi dan

sosial) untuk politik exspansinya, Geopolitik kurang mengalami perkembangan.

Ilmu Hukum

Terutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu

politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara

yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara

(dan ilmu negara).

Page 36: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Untuk memahami bagaimana sebenarnya politik, kita dapat memahami dinamika politik dengan

kacamata sistem sebagaimana kajian dan fenomena sosial lainnya

keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.

kesatuan utuh yang terdiri dari bagian dan masing

bagian bersifat saling berhubungan (inter

bagian yang mengalami gangguan, maka secara keseluruhn,

Menurut Drs. Sukarna, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu

kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan

mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau

dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Rusadi Kartaprawira mengemukakan bahwa

seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan

menunjukkan suatu proses yang lang

David Easton menggambarkan sistem

Easton, sistem politik terdiri dari input, proses, dan output. Keseluruhan aktivitas yang siklis ini dikelilingi

(tidak terlepas dari) dan dipengaruhi oleh lingkungan atau

- INPUT dalam sistem poli

berupa: tuntutan, dukungan, maupun sikap apatis.

- PROSES dalam sistem

oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif dalam

menolak aspirasi/kehendak masyarakat.

- OUTPUT dalam sistem

mendukung/memenuhi aspirasi masyarakat ataupun ketidakbersediaan lembaga

politik untuk mengakomodasi aspirasi ters

kembali input (feedback), demikian seterusnya

Untuk lebih memahami secara mendetail, kita dapat merujuk

ilmuwan politik lainnya, Gabriel D. Almond

digambarkan Easton secara umum melalui gambar berikut.

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

ahami bagaimana sebenarnya politik, kita dapat memahami dinamika politik dengan

sebagaimana kajian dan fenomena sosial lainnya. Sistem adalah suatu kebulatan atau

keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sudut pandang ini mengandaikan politik

kesatuan utuh yang terdiri dari bagian dan masing-masing memiliki peran dan fungsi.

hubungan (inter-relasi) dan saling bergantung (inter-dependensi). Jika ada

bagian yang mengalami gangguan, maka secara keseluruhn, sistem akan mengalami hambatan.

, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu

kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan

mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau

dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

mengemukakan bahwa sistem politik adalah Mekanisme atau cara kerja

seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan

unjukkan suatu proses yang langgeng.

sistem politik dengan ilustrasi di bawah ini. Secara ringkas, menurut

politik terdiri dari input, proses, dan output. Keseluruhan aktivitas yang siklis ini dikelilingi

(tidak terlepas dari) dan dipengaruhi oleh lingkungan atau sistem lainnya.

politik berupa aspirasi atau kehendak masyarakat. Bentuknya dapat

berupa: tuntutan, dukungan, maupun sikap apatis.

politik mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan baik

oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka memenuhi atau

menolak aspirasi/kehendak masyarakat.

sistem politik adalah kebijakan public yang dimaksudkan untuk

mendukung/memenuhi aspirasi masyarakat ataupun ketidakbersediaan lembaga

politik untuk mengakomodasi aspirasi tersebut. Output tersebut akan menjadi bahan

kembali input (feedback), demikian seterusnya sistem politik berjalan.

Untuk lebih memahami secara mendetail, kita dapat merujuk sistem politik yang digambarkan oleh

Gabriel D. Almond. Almond memperinci proses dalam sistem

digambarkan Easton secara umum melalui gambar berikut.

35

ahami bagaimana sebenarnya politik, kita dapat memahami dinamika politik dengan

Sistem adalah suatu kebulatan atau

Sudut pandang ini mengandaikan politik sebagai sebuah

masing memiliki peran dan fungsi. Keseluruhan

dependensi). Jika ada

akan mengalami hambatan.

, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu

kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan

mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau

adalah Mekanisme atau cara kerja

seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan

trasi di bawah ini. Secara ringkas, menurut

politik terdiri dari input, proses, dan output. Keseluruhan aktivitas yang siklis ini dikelilingi

tik berupa aspirasi atau kehendak masyarakat. Bentuknya dapat

politik mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan baik

rangka memenuhi atau

politik adalah kebijakan public yang dimaksudkan untuk

mendukung/memenuhi aspirasi masyarakat ataupun ketidakbersediaan lembaga-lembaga

Output tersebut akan menjadi bahan

politik yang digambarkan oleh

politik yang sudah

Page 37: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

36

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu

kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan.

Dengan melihat keenam struktur dalam setiap sistem politik, kita dapat membandingkan suatu sistem

politik dengan sistem politik yang lain. Hanya saja, perbandingan keenam struktur tersebut tidak terlalu

membantu kita apabila tidak disertai dengan penelusuran dan pemahaman yang lebih jauh dari

bekerjanya sistem politik tersebut.

Suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem

pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir dan secara

formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana

lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan

melaksanakan suatu kebijakan.

Input yang masuk dalam sistem politik disalurkan oleh lembaga politik, kemudian akan menghasilkan

output, berupa keputusan yang sah dan mengikat yang sebelumnya melalui proses konversi. Dalam

konversi terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu, kelompok ataupun

organisasi. Fungsi input, meliputi sosialisasi politik dan rekruitmen politik, artikulasi kepentingan,

agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output, antara lain pembuatan

kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan.

Ciri sistem politk menurut Gabriel A. Almond:

1. Semua sistem politik mempunyai struktur politik

2. Semua sistem politik, baik yang modern maupun primitif, menjalankan fungsi yang sama

walaupun frekuensinya berbeda yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Kemudian sistem

politik ini strukturnya dapat diperbandingkan, bagaimana fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik

itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya.

3. Semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional, betapapun terspesialisasinya sistem

itu.

4. Semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang dari pengertian

kebudayaan.

Page 38: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

Menurut Almond ada tiga konsep dalam menganalisa berbagai siste

fungsi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi

yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sistem

politik merupakan organisasi yang di dalamnya masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai

tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan bersama.

Melalui pendekatan sistem, kita dapat

sistem politik, demokratis atau

bagaimana bentuk input, proses, dan output politik dari

analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas antara sistem politik denga

sosial yang lebih besar, yang mana sistem politik adalah sub

Struktur Politik

Dalam sistem politik, terdapat lembaga

badan peradilan, dan partai politik yang menjalankan fung

memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan

kebijaksanaannya.

Untuk dapat memahami secara sederhana,

fungsi-fungsi politik. Struktur politik adalah keseluruhan bagian atau komponen dalam suatu

politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Struktur politik diibaratkan mesin. Sedangkan

komponennya disebut fungsi. Struktur politik dibagi dua: supra struktur dan infra

masing memiliki fungsi yang berbeda. Suprastruktur berfungsi membuat kebijakan (legislative),

melaksanakan kebijakan (eksekutif), dan mengawasi/menghakimi kebijakan (yudikatif).

Infrastruktur lebih banyak berfungsi pada tataran input, ya

kepentingan (political articulation), dan mengagregasi/memadukan kepentingan (

Jika suprastruktur berbentuk lembaga

masyarakat. Mereka terkumpul dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, media massa,

lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

seperti struktur politik formal (suprastruktur) dan informal (infrastruktur). Jika diil

terlihat sebagai berikut:

Menurut Almond ada tiga konsep dalam menganalisa berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan

Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi

yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sistem

anisasi yang di dalamnya masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai

tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan bersama.

, kita dapat menganalisis dan membuat perbandingan

sistem politik, demokratis atau otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya

bagaimana bentuk input, proses, dan output politik dari.sebuah sistem politik/Negara).

analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas antara sistem politik denga

sosial yang lebih besar, yang mana sistem politik adalah sub-sistemnya.

Dalam sistem politik, terdapat lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi,

badan peradilan, dan partai politik yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya

memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan

Untuk dapat memahami secara sederhana, sistem politik merupakan kesatuan antara struktur dan

Struktur politik adalah keseluruhan bagian atau komponen dalam suatu

politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Struktur politik diibaratkan mesin. Sedangkan

komponennya disebut fungsi. Struktur politik dibagi dua: supra struktur dan infra

masing memiliki fungsi yang berbeda. Suprastruktur berfungsi membuat kebijakan (legislative),

melaksanakan kebijakan (eksekutif), dan mengawasi/menghakimi kebijakan (yudikatif).

Infrastruktur lebih banyak berfungsi pada tataran input, yakni perumusan dan penyampaian

), dan mengagregasi/memadukan kepentingan (political aggregation

Jika suprastruktur berbentuk lembaga-lembaga Negara, infrastruktur merupakan representasi dari

dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, media massa,

lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Pembagian tersebut juga menggunakan istilah lain,

seperti struktur politik formal (suprastruktur) dan informal (infrastruktur). Jika diiliustrasikan, maka akan

37

sistem, struktur, dan

Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi

yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sistem

anisasi yang di dalamnya masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai

dan membuat perbandingan berbagai macam

otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya (tergantung

politik/Negara). Dalam membuat

analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas antara sistem politik dengan sistem

struktur, seperti parlemen, birokrasi,

fungsi tertentu, yang selanjutnya

memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-

merupakan kesatuan antara struktur dan

Struktur politik adalah keseluruhan bagian atau komponen dalam suatu sistem

politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Struktur politik diibaratkan mesin. Sedangkan

komponennya disebut fungsi. Struktur politik dibagi dua: supra struktur dan infrastruktur. Masing-

masing memiliki fungsi yang berbeda. Suprastruktur berfungsi membuat kebijakan (legislative),

melaksanakan kebijakan (eksekutif), dan mengawasi/menghakimi kebijakan (yudikatif).

kni perumusan dan penyampaian

political aggregation).

lembaga Negara, infrastruktur merupakan representasi dari

dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, media massa,

Pembagian tersebut juga menggunakan istilah lain,

iustrasikan, maka akan

Page 39: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

Kultur Politik

Pada dasarnya, sistem politik tidak hanya terdiri dari struktur politik. Dalam sebuah

budaya atau kultur politik turut menentukan wajah sebuah

institusi atau lembaga apa saja yang terlibat dalam proses

menerangkan bagaimana institusi atau lembaga tersebut dijalankan oleh para aktornya.

Kelompok behavioralis (pengkaji perilaku) percaya bahwa pada prinsipnya yang menentukan bagaimana

bentuk sebuah sistem politik adalah para pelakunya. Institusi atau lembaga tersebut hanya wadah,

sementara yang menjalankan adalah operatornya (manusia) yang memiliki banyak karakter dan tidak

selalu taat pada asas dan aturan. Dapat saja sebuah aturan dibentuk dalam sebuah lembaga,

bagaimana aturan tersebut digulirkan sangat tergantung pada kehendak (

dalamnya.

Singkatnya, jika struktur menggambarkan aspek statis dari

mengungkapkan sisi dinamisnya. Beri

politik.

Macam-macam budaya/kultur politik yang mengindikasikan

Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell

• Budaya Politik Parokial

Yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu

masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekwensi orientasi mereka terhadap empat

dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memi

terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada

masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak

ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepal

biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau

religius.

• Budaya Politik Kaula (Subjek)

politik tidak hanya terdiri dari struktur politik. Dalam sebuah

budaya atau kultur politik turut menentukan wajah sebuah sistem politik. Jika struktur menggambarkan

institusi atau lembaga apa saja yang terlibat dalam proses-proses dalam sistem politik, kultur politik

menerangkan bagaimana institusi atau lembaga tersebut dijalankan oleh para aktornya.

Kelompok behavioralis (pengkaji perilaku) percaya bahwa pada prinsipnya yang menentukan bagaimana

k adalah para pelakunya. Institusi atau lembaga tersebut hanya wadah,

sementara yang menjalankan adalah operatornya (manusia) yang memiliki banyak karakter dan tidak

selalu taat pada asas dan aturan. Dapat saja sebuah aturan dibentuk dalam sebuah lembaga,

bagaimana aturan tersebut digulirkan sangat tergantung pada kehendak (will) dari manusia yang ada di

Singkatnya, jika struktur menggambarkan aspek statis dari sistem politik (Negara), maka kultur politik

mengungkapkan sisi dinamisnya. Berikut gambar untuk mengilustrasikan elemen dalam sebuah

macam budaya/kultur politik yang mengindikasikan ciri dari sebuah sistem

Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell berdasarkan orientasi poltiknya adalah:

aitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu

masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekwensi orientasi mereka terhadap empat

dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali

terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada

masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak

ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang

biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau

Budaya Politik Kaula (Subjek)

38

politik tidak hanya terdiri dari struktur politik. Dalam sebuah sistem politik,

politik. Jika struktur menggambarkan

politik, kultur politik

menerangkan bagaimana institusi atau lembaga tersebut dijalankan oleh para aktornya.

Kelompok behavioralis (pengkaji perilaku) percaya bahwa pada prinsipnya yang menentukan bagaimana

k adalah para pelakunya. Institusi atau lembaga tersebut hanya wadah,

sementara yang menjalankan adalah operatornya (manusia) yang memiliki banyak karakter dan tidak

selalu taat pada asas dan aturan. Dapat saja sebuah aturan dibentuk dalam sebuah lembaga, namun

) dari manusia yang ada di

politik (Negara), maka kultur politik

kut gambar untuk mengilustrasikan elemen dalam sebuah sistem

sistem politik menurut

aitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu

masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekwensi orientasi mereka terhadap empat

liki perhatian sama sekali

terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada

masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak

a kampung, kyai, atau dukun,yang

biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau

Page 40: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

39

Yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun

ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek

jika terdapat frekwensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum

dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh

pemerintah. Namun frekwensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan

kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan

otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap

masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa

tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai

tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh

pemerintah.

• Budaya Politik Partisipatif

Yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat

mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu

bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik

mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai

mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan

beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat

cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun

perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau

menolak.

Page 41: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

40

SISTEM POLITIK PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Setiap negara di dunia pastinya memiliki bentuk-bentuk pemerintahan tertentu. Bentuk pemerintahan

itu sendiri ada banyak. Namun terlebih dahulu, kita pahami apa itu bentuk pemerintahan.

Bentuk pemerintahan dapat diartikan sebagai rangkaian lembaga politik yang berfungsi untuk

mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas masyarakatnya. Di bawah ini

adalah beberapa bentuk pemerintahan dari era klasik hingga era modern.

Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan Klasik

Menurut Plato: Aristokrasi, Temokrasi, Oligarkhi, demokrasi, Tirani

• Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di sekelompok orang

yang dapat mencerminkan rasa keadilan.

• Temokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok orang

yang berlimpah harta (hartawan)

• Oligarkhi artinya Suatu bentuk pemerintahan yang kekuasannya dipegang oleh golongan orang

yang dipengaruhi kemewahan atau harta kekayaan.

• Demokrasi tidak lain Suatu bentuk pemerintahan yang menyerahkan seluruh kekuasannya kepada

rakyat

• Tirani adalah Suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang tiran yang jauh dari rasa

keadilan

Menurut Aristoteles: Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi, Plutokrasi, Politeia, Demokrasi

• Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan seorang raja

atau kaisar untuk kepentingan umum.

• Tirani adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan satu orang (raja atau

kaisar) untuk kepentingan pribadi.

• Aristokrasi bermakna bentuk pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya berada di tangan

kaum yang dianggap paling baik. Dalam hal ini biasanya adalah kaum bangsawan atau

cendekiawan.

• Oligarki menggambarkan bentuk pemerintahan suatu negara yang kekuasaan politiknya dipegang

oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau

militer. Istilah oligarki diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu oligon yang berarti sedikit

dan arkho yang artinya memerintah

• Plutokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar

kekayaan yang dimiliki seseorang. Dalam plutokrasi, kekuasaan hanya bergilir dari satu orang kaya

ke orang kaya lainnya. Plutokrasi diambil dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu ploutos yang

berarti & kekayaan ; dan kratos yang berarti & kekuasaan. Riwayat keterlibatan kaum hartawan

dalam politik kekuasaan memang berawal di Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova,

Italia.

• Politeia artinya bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh banyak orang demi

kepentingan umum.

• Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan, di mana kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat

Page 42: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

41

Berbagai istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan masing-masing situasi yang dicermati oleh

filsuf-filsuf politik. Kini, umumnya pada ilmuwan menggambarkan bentuk pemerintahan klasik tersebut

dalam sebuah bagan siklus yang diberi istilah POLYBIOS seperti dalam gambar berikut.

Istilah Okhlokrasi dikemukakan untuk mengantarkan transisi dari kondisi pemerintahan yang mulanya

dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (demokrasi) menjadi kemudian tidak terkendali karena

hokum tidak dapat mengelola kebebasan dan kepentingan individual supaya tidak bertabrakan dan

merugikan satu sama lain. Istilah lain untuk Okhlokrasi adalah Mobokrasi (mob=kerumunan) yang

maknanya pemerintahan dijalankan atas kehendak sekelompok manusia yang tidak terikat satu sama

lain oleh aturan dan tempat (dengan kata lain, tidak ada aturan yang disepakati bersama).

Kondisi ini akan berakhir ketika muncul satu orang kuat yang akan memimpin semuanya dan

menjalankan sistem kepemimpinan individual (monarki) yang berkembang menjadi tirani dan

seterusnya mengikuti gambar siklus di atas.

Bentuk Pemerintahan Modern

1. MONARKI

Monarki absolute

Bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang (raja, ratu, kaisar, syah). Dalam

monarki absolut, kekuasaan pemimpin tidak terbatas. Bentuk pemerintahan ini pernah

dijalankan oleh Raja Louis XIV di Perancis. Beberapa negara lainnya yang pernah menganut

monarki absolut adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Swaziland (Sebuah negara kecil di

selatan Afrika).

Monarki konstitusional

Bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja, namun kekuasaan raja

dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi). Contoh negara yang pernah menganut monarki

konstitusional adalah Jepang, Denmark, Belanda, Inggris, Thailand, Spayol, dan lain-lain.

Monarki Parlementer

Page 43: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

42

Bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja, namun kekuasaan yang

tertinggi berada di tangan parlemen (DPR). Contoh negara yang pernah menganut monarki

parlementer adalah Belanda, Inggris, dan Malaysia.

2. REPUBLIK

Republik Absolut

sebuah bentuk pemerintahan otokratis (kekuasaan dipegang satu orang) yang dipimpin oleh

seorang diktator. Tidak ada batasan bagi kekuasaan bagi pemimpin negara. Pemerintahan seperti

ini pernah dijalankan oleh negara Italia dan Jerman pada masa perang dunia II.

Republik Konstitusional

Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden.Kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD

atau konstitusi. Contoh negara yang menganut republik konstitusional adalah Indonesia dan

Amerika Serikat

Republik Parlementer

Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terbagi, kepala negara dipegang oleh presiden,

sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri Contoh negara yang

menganut republik parlementer adalah India, Pakistan, Israel, Perancis

3. EMIRAT

Istilah emirat diambil dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya adalah imarat. Emirat merupakan

suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang emir. Dalam bahasa Arab, istilah emirat dapat merujuk

pada provinsi apa pun dari sebuah negara yang diperintah oleh anggota kelompok pemerintah.

Penggunaan emirat ini terlihat pada emirat nama negara Uni Emirat Arab, di mana Negara ini

dibagi menjadi tujuh emirat federal yang masing-masing diperintah oleh seorang emir.

4. FEDERAL ATAU FEDERASI

Federasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa

negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara

bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan

yang dianggap nasional. Contoh negara yang pernah menganut bentuk federasi adalah Amerika

Serikat, Australia, Kanada, India, dan sebagainya.

5. NEGARA KOTA

Merupakan istilah untuk menyebuat sebuah negara yang berbentuk kota dan mempunyai wilayah

kekuasaan, memiliki rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat penuh. Salah satu contoh negara

kota adalah Singapura.

Variasi dari bentuk pemerintahan pada era modern juga ditentukan dari berbagai kombinasi bentuk

dengan sistem pemerintahan. Pada saat ini ada banyak bentuk pemerintahan. Bahkan ada

pemerintahan yang dikategorikan di luar istilah yang ada karena tidak masuk dalam criteria yang

ditentukan.

Page 44: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

Dalam pembahasan terkini, bentuk Negara umumnya dibagi ke dalam tiga kategori: Kesatuan, Federasi,

dan Konfederasi:

1. Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan

daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik

ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat

dijalankan secara langsung. Dalam negara kesa

dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah

pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara

kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh

sedangkan daerah hanya menjalankan perintah

pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan

tangganya sendiri.

2. Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing

masing tidak berdaulat. Kendati negara

sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dala

negara-negara bagian yang disebut negara federal.

pembahasan terkini, bentuk Negara umumnya dibagi ke dalam tiga kategori: Kesatuan, Federasi,

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh

daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik

ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat

dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu

dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah

pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara

dalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu Sentralisasi dan

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,

sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah

pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah

erikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing

masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara

sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan

negara bagian yang disebut negara federal.

43

pembahasan terkini, bentuk Negara umumnya dibagi ke dalam tiga kategori: Kesatuan, Federasi,

untuk mengatur seluruh

daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik

ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat

tuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu

dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah

pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara

badan lain yang berdaulat.

Sentralisasi dan Desentralisasi.

pemerintah pusat,

peraturan dari pemerintah

peraturan sendiri dan atau mengurus rumah

erikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-

negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara

m negara serikat adalah gabungan

Page 45: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

44

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi

federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah

federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi

kepentingan negara bagian;

2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan

konstitusi negara serikat;

3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian,

kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada

pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut

gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian

ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan

selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya:

masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;

2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang

dan damai;

3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum

maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya:

mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;

4. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya:

hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);

5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos,

telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:

1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;

2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah

federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:

a. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan

kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara

serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);

b. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian,

sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;

c. negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam

menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Contoh: Amerika Serikat dan Australia;

d. negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan

perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Page 46: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

45

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah pusat

sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada

negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu

diperoleh dari pemerintah pusat.

3. Konfederasi (Perserikatan Negara)

Selain negara serikat, ada pula yang disebut serikat negara (konfederasi). Tiap negara yang menjadi

anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula yang tidak. Perserikatan pada umumnya

timbul karena adanya perjanjian berdasarkan kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan dan

keamanan atau kepentingan bersama lainnya.

Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang

beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara

para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari

negara anggota.

Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada misalnya Perserikatan Amerika Utara (1776-1787); Negara

Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866). Contoh saat ini adalah Uni Eropa.

Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara

Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya

mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Seluruhnya

diatur dalam konstitusi karena Indonesia penganut Negara hukum.

Suprastruktur politik Indonesia adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di

Indonesia diatur dalam Konstitusi Negara, yakni UUD 1945. UUD 1945 yang telah empat kali

diamandemen menyebutkan beberapa lembaga suprastruktur poltik/pemerintahan Indonesia: MPR,

DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.

Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan

umum.

Badan yang ada di masyarakat atau infrastruktur politik seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok

kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik,

Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik,

melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai

input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan

yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat, struktur kelembagaan poltik-pemerintahan di

Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Page 47: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

46

Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power)

kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan (Amandemen) UUD 1945:

• Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan

kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi

manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.

• Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.

• Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap

kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.

• Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.

• Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga

negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.

• Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara

disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

KEKUASAAN EKSEKUTIF KEKUASAAN LEGISLATIF KEKUASAAN YUDIKATIF

Page 48: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

47

MPR

• Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti

Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.

• Menghilangkan supremasi kewenangannya.

• Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.

• Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung

melalui pemilu).

• Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.

• Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

DPR

• Posisi dan kewenangannya diperkuat.

• Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR

hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.

• Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.

• Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

DPD

• Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam

badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan

yang diangkat sebagai anggota MPR.

• Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.

• Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

• Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

BPK

• Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

• Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah

(APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh

aparat penegak hukum.

• Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

• Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan

ke dalam BPK.

PRESIDEN

• Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan

pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan

presidensial.

• Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.

Page 49: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

48

• Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.

• Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.

• Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.

• Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi

dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan

presiden dalam masa jabatannya.

MAHKAMAH AGUNG

• Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].

• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah

Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.

MAHKAMAH AGUNG

• Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan

Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

(PTUN).

• Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

MAHKAMAH KONSTITUSI

• Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the

constitution).

• Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar

lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau

wakil presiden menurut UUD.

• Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR

dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3

cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Page 50: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

49

PAHAM-PAHAM BESAR DI DUNIA

Tulisan ini hanya akan menjadi pengantar singkat untuk mulai memahami secara lebih luas beberapa

(tidak semua) paham (isme) yang mewujud pada pola pikir dan cara pandang seseorang dalam

kehidupan sosial.

Adapun pendalaman dapat dipelajari lebih jauh melalui minat pribadi atau mengikuti kelas-kelas formal

maupun informal, agar kita terbiasa memperluas cara pandang dan memahami bahwa dalam kehidupan

bermasyarakat tidak dapat dilakukan pukul-rata antara satu-individu dengan individu lainnya, atau satu

masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau satu bangsa dengan bangsa lainnya.

Beberapa hal yang didiskusikan pada kesempatan kali ini bukan bermaksud menjadi klaimatas tafsir

satu-satunya dari setiap paham. Namun, justru mencerminkan cara pandang penyusun terhadap paham

itu sendiri. Adapun perbedaan pengertian tentu akan menjadi kekayaan kita bersama dalam diskusi-

diskusi mendatang.

Nasionalisme

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara

(dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok

manusia.

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political

legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang

menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi

saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu,

naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan

negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang

notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman

pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari

serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang

berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para

ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti

nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.

Beberapa bentuk nasionalisme

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara)

yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori

tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau

semua elemen tersebut.

Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara

memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik".

Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara

tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia

"Mengenai Kontrak Sosial").

Page 51: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

50

Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari

budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang

memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk "rakyat").

Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari

nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi ("organik") hasil

dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada

perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk

konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder merupakan

koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.

Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari

budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang

terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras

telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai

rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa

membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka

nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT

berpaham komunisme.

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan

nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak

universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip

masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah 'national state' adalah suatu argumen yang ulung,

seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta

nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di

Spanyol, serta sikap 'Jacobin' terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga

nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan

(equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara

sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada

kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya

terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Sepanyol dan

Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari

persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan

nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan

agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP

bersumber dari agama Hindu.

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya

motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh

mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk

memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut

paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu,

nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.

Anarkisme

Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara,

pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan

Page 52: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

51

terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus

dihilangkan/dihancurkan.

Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan

pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam

wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun privat).

Fasisme

Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi.

Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.

Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, fascio, sendirinya dari bahasa Latin, fascis, yang berarti seikat

tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi

dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simbol daripada kekuasaan pejabat pemerintah.

Pada abad ke-20, fasisme muncul di Italia dalam bentuk Benito Mussolini. Sementara itu di Jerman, juga

muncul sebuah paham yang masih bisa dihubungkan dengan fasisme, yaitu Nazisme pimpinan Adolf

Hitler. Nazisme berbeda dengan fasisme Italia karena yang ditekankan tidak hanya nasionalisme saja,

tetapi bahkan rasialisme dan rasisme yang sangat sangat kuat. Saking kuatnya nasionalisme sampai

mereka membantai bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah.

Komunisme

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir

sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu

pemilik dan mengesampingkan buruh.

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang

digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga

dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya,

perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian

Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai.

Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa

berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak

lagi diminati.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana

kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh

negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada

rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.

Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap

candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional

dan nyata.

Komunisme di Dunia

Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7

November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke

negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam,

Korea Utara, Kuba dan Laos.

Page 53: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

52

Maoisme

Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas

Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang

kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan

komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani

daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai

bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.

Liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada

pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan

berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah

dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang

mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang

transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham

liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan

keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan Oxford Manifesto dari Liberal

International: "Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi

sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan

sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan

melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan

kaum minoritas.".

Kapitalisme

Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan

usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak

dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan

secara besar-besaran untung kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme

sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas.

Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad

ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana

sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat

memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah

dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-

modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai

operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan

oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini,

kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan

belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme

lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

Page 54: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

53

Kaum klasik kapitalis

Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad namun kemudian malah

memunculkan ketimpangan ekonomi. Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para borjuis, yang

pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi perdagangan yang didominasi

negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme, seharusnya mulai melakukan perdagangan dan

produksi guna menunjang pola kehidupan masyarakat.

Sosialisme

Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau

kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19.

Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada

tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832

yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie Nouvelle.

Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh

berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh

industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan

memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani

masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

Page 55: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

54

DEMOKRASI

Dalam pengertian umum seperti yang termuat di situs ensiklopedi bebas, Wikipedia.com, Demokrasi

adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling

sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari

rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari

kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul

pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul

revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau

lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang

dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama

demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut

menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki,

menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-

hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang

demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan

di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak

anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur,

landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti

juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan

apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk

menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan

kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia,

yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan

gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk

lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; dan

2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk

melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-Ciri Pemerintahan Demokratis

Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu

suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat).

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir

seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun

tidak langsung (perwakilan).

• Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

• Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

Page 56: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

55

• Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Demokrasi Pancasila

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam

suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari

pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi." Menurutnya, prinsip-prinsip

demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat;

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

3. Kekuasaan mayoritas;

4. Hak-hak minoritas;

5. Jaminan hak asasi manusia;

6. Pemilihan yang bebas dan jujur;

7. Persamaan di depan hukum;

8. Proses hukum yang wajar;

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat

Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf

perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.

Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup

jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut

secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai

Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka

(Machstaat).

2. Sistem Konstitusionil

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme

(kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka

jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi

konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai

khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup.

Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang

Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia (demokrasi pancasila).

Page 57: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

56

Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika

Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari – oleh untuk rakyat. Menurut

konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta

warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun

praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi

populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak

preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau

menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris Israil,

2005:51)

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

• Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang

ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius,

berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan

berkesinambungan.

• Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau

dengan persetujuan rakyat.

• Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan

dengan tanggung jawab sosial.

• Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup

bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi

mayoritas atau minoritas.

Implementasi Demokrasi di Indonesia dari Perspektif Hak-Hak Sipil

Menurut Johannes Johny Koynja, SH.,MH (2010), terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan

dalam implementasi demokrasi di Indonesia. Hal-hal tersebut sangat erat dicermati dari sudut pandang

hak-hak sipil. Karena inti dan esensi demokrasi adalah melindungi hak-hak sipil.

1. Implementasi hak-hak sipil di Indonesia

Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak - hak

Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Kovenan ini mengukuhkan pokok-

pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of

Human Rights sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut

terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Hak-hak sipil (Civil Rights) dalam pengertian yang luas, mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan

kebudayaan, merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalam hubungannya dengan warga negara

yang lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, salah satu

jabatan dan kegiatannya (Subhi, 1993 : 236)

Hak - hak sipil (kebebasan-kebebasan fundamental) meliputi hak-hak berikut :

1) hak hidup;

2) hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau

merendahkan martabat;

3) hak bebas dari perbudakan;

4) hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang;

Page 58: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

57

5) hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara

sendiri;

6) hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan;

7) hak atas praduga tak bersalah.

8) hak kebebasan berpikir;

9) hak berkeyakinan (consciense) dan beragama;

10) hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain;

11) hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;

12) hak atas perkawinan/membentuk keluarga;

13) hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur,

keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai

nama, dan hak anak atas kewarganegaraan;

14) hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum; dan

14) hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Masuknya pasal-pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, tidak lepas dari perdebatan yang

mendahuluinya antara kelompok yang keberatan (terutama Ir.Soekarno dan Mr.Soepomo) dan

kelompok yang menghendaki dimasukkanya konsep hak asasi manusia (terutama Moh. Hatta).

Munculnya dua pendapat yang berbeda tersebut, sebagaimana dituturkan Mr. Muhammad Yamin

dalam bukunya, Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid I, antara lain sebagai berikut.

Bung Karno menjelaskan bahwa telah ditentukan sidang pertama bahwa “kita menyetujui keadilan

sosial. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat terhadap dasar individualisme. Kita

menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet (Undang - Undang Dasar) menuliskan bahwa manusia

bukan saja mempunyai hak kemerdekaan memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau

misalnya tidak ada sociale rechvaardigheid (keadilan sosial) yang demikian itu? Buat apa kita membikin

grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan.

Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham

kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong - royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tipe-

tipe pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya. Kita rancangkan UUD dengan

kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut paham Panitia Perancang UUD satu-

satunya jaminan, bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari.” Demikianlah

pendapat Bung Karno, yang kemudian didukung oleh Soepomo.

Sedangkan pendapat Drs.Mohammad Hatta, antara lain menyatakan :

“…Mendirikan negara yang baru, hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara

yang kita bikin jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara

Pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong-royong, usaha

bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat.Tetapi disebelah itu janganlah kita

memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara

baru itu suatu Negara Kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal yang

mengenai warga negara disebutkan juga sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya

tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap - tiap warga negara jangan takut

mengeluarkan suara”.

Demikianlah pendapat Bung Hatta, yang pendapatnya kemudian didukung oleh Muhammad Yamin.

Dari kedua pendapat di atas, maka memahami pokok-pokok hak asasi manusia dalam UUD 1945,

rujukannya (referensinya) yang akurat adalah pendapat Drs.Mohammad Hatta, yang esensinya

Page 59: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

58

mencegah berkembangnya Negara Kekuasaan. Bung Hatta melihat dalam kenyataan bahwa pelanggaran

hak asasi manusia terutama dilakukan oleh penguasa.

Sedangkan pemikiran Bung Karno yang memandang hak asasi manusia bersifat individualisme dan

dipertentangkan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, sampai saat ini masih dianut terutama

oleh penguasa.

Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta terbukti sudah. Hal itu dapat dicermati bahwa pada abad ke-20

masih tampak perjuangan hak asasi manusia terutama dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan

sendiri yang otoriter.

Sampai memasuki abad ke-21, persoalan pada abad ke-20 masih belum berakhir. Hanya saja persoalan

hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan telah menjadi isue global, sehingga negara-negara yang

otoriter semakin terdesak untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari tuntutan

masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional.

Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional dan telah dibentuk lembaga yang

berkomitmen melindungi hak asasi manusia, tetapi belum menjamin bahwa perlindungan hak asasi

manusia telah dilaksanakan.

Lukman Soetrisno seorang sosiolog, mengajukan indikator bahwa suatu pembangunan telah

melaksanakan hak-hak asasi manusia apabila telah menunjukkan adanya indikator-indikator, sebagai

berikut :

• Pertama, dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui

pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat;

• kedua, dalam bidang sosial berupa : (1) perlakuan yang sama oleh hukum antara wong cilik dan

priyayi; (2) toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras

warga negara Indonesia; serta

• Ketiga, dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi yang

berlaku (Paul S.Baut, 1989 : 227)

Ketiga indikator tersebut, jika dipakai untuk melihat pelaksanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini

di bidang politik, sosial dan ekonomi, masih jauh dari yang diharapkan.

Kehidupan politik masih cenderung didominasi konflik antar elit politik sering berimbas pada konflik

dalam masyarakat (konflik horizontal) dan elit politik lebih memperhatikan kepentingan diri atau

kelompoknya, sementara kepentingan masyarakat sebagai konstiuennya diabaikan. Ingat

berkecamuknya konflik di Ambon, Poso, konflik prokontra pemekaran provinsi di Papua, dan konflik

antar simpatisan partai politik (akhir Oktober 2003) di Bali.

Di bidang hukum, masih terlihat lemahnya penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan

pelanggaran hukum sulit dijamah oleh hukum, sementara ketika pelanggaran itu dilakukan oleh wong

cilik hukum tampak begitu kuat cengkeramannya. Dalam masyarakat juga masih tampak kurang adanya

toleransi terhadap perbedaan agama, ras konflik. Berbagai konflik dalam masyarakat paling tidak

dipermukaan masih sering terdapat nuansa SARA.

Sedangkan di bidang ekonomi masih tampak dikuasai oleh segelintir orang (konglomerat) yang

menunjukkan belum adanya kesempatan yang sama untuk berusaha. Kondisi tersebut merupakan salah

satu faktor mengapa Indonesia begitu sulit untuk keluar dari krisis politik, ekonomi dan sosial. Ini berarti

harus diakui bahwa dalam pelaksanaan hak-hak sipil masih banyak terjadi pelanggaran dalam berbagai

bidang kehidupan.

Page 60: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

59

Banyaknya pelanggaran hak-hak sipil di Indonesia, baik dilakukan oleh Pemerintah, aparat keamanan

maupun oleh masyarakat. Namun ada kecenderungan pihak Pemerintah lebih dominan, karena sebagai

pemegang kekuasaan dapat secara leluasa untuk memenuhi kepentingan yang seringkali dilakukan

dengan cara-cara manipulasi sehingga mengorbankan hak-hak pihak lain. Seperti kebijakan pemerintah

mengenai impor beras, dirasakan sangat merugikan para petani.

Masih terbenam dalam ingatan, kasus Marsinah. Kasus yang berawal dari unjuk rasa dan pemogokan

yang dilakukan buruh PT.CPS pada tanggal 3-4 Mei 1993 yang berbuntut di PHK-nya 13 buruh. Marsinah

menuntut dicabutnya PHK yang menimpa rekan-rekannya. Pada 5 Mei 1993, Marsinah ‘menghilang’,

yang kemudian ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan pada 9 Mei 1993 di hutan

Wilangan, Nganjuk. Perkembangan pengusutan kasus ini membuktikan adanya keterlibatan 6 anggota

TNI-AD dari kesatuan Danintel Kodam, Kopasus, 20 anggota Polri dan 1 orang dari Kejaksaan.

Namun perlakuan Kodim tidak berhenti pada PHK 13 orang dan tewasnya Marsinah, karena pada

tanggal 7 Mei 1993masih ada 8 orang buruh PT.CPS yang juga di PHK oleh pihak Kodim di Markas Kodim

(Prisma, 4 April 1994 : 71-73, Saurip Kadi, 2000 : 24)

Peristiwa berdarah di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung Pandang pada tanggal 26 April 1996

juga menyisakan kenangan yang memilukan. Kasus yang berawal dari aksi unjuk rasa mahasiswa

Universitas Muslim Indonesia terhadap kenaikan tarif angkutan kota (pete-pete) bagi kalangan pelajar

dan mahasiswayang dikenai aturan lebih dari yang ditetapkan Menteri Perhubungan yaitu sebesar

Rp.100,-. Dalam kasus tersebut, aparat keamanan bersikap berlebihan dan represif dalam menghadapi

pengunjuk rasa dengan menyerbu kampus UMI dan menembak dengan peluru tajam sehingga pecah

insiden berdarah yang menimbulkan korban jiwa di pihak mahasiswa (Surip Kadi, 2000 : 27)

Pelanggaran hak-hak sipil yang dilakukan oleh masyarakat, terutama tampak pada kasus konflik

horizontal di berbagai daerah, seperti konflik berdarah di Palangkaraya, Sambas, kasus Sanggauledo,

Tasikmalaya, Maluku dan Ambon.

Salah satu kebiasaan yang sudah membudaya, yaitu pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri

(eigenrichting) dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik sudah sangat kuat mempengaruhi kalangan

pelajar dan mahasiswa, serta pembakaran sampai tewas terhadap orang yang dituduh atau tertangkap

tangan melakukan pencurian.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran hak-hak sipil di Indonesia

Mengapa pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil sering terjadi di Indonesia, meskipun

seperti telah dikemukakan di atas telah dijamin secara konstitusional dan telah dibentuknya lembaga

penegakan hak asasi manusia?

Menurut Johannes Johny Koynja, SH.,MH (2010), Apabila dicermati secara seksama ternyata faktor

penyebabnya sangat kompleks. Faktor - faktor penyebabnya antara lain:

A. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak-hak sipil antara paham yang

memandang hak asasi manusia bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang

setiap bangsa memiliki paham hak asasi manusia tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain

terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme).

Di Indonesia, ada kecenderungan Pemerintah menganut partikularisme dengan alasan bahwa hak-

hak sipil harus dipandang dari beragam perspektif, karena pada umumnya masyarakat dunia ketiga

sangat beragam.

Page 61: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

60

Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa konsep hak asasi manusia sebagiamana konsep Pancasila

adalah hasil galian terhadap sejarah kehidupan bangsa. Menurut aliran pemikiran partikularisme,

hak-hak sipil sudah dijamin pelaksanaannya, tidak saja secara konstitusional namun juga dalam

kenyataan struktural. Aliran ini dianut oleh Pemerintah Orde Baru.

Departemen Luar Negeri RI dalam rangka membela Indonesia di berbagai forum internasional,

mengajukan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu : universalitas, pembangunan nasional,

kesatuan hak asasi manusia, obyektivitas atau non selektivitas, keseimbangan, kompetensi nasional,

dan negara hukum (Bahar, 1994 : 93)

Pernyataan Departemen Luar Negeri RI di atas, mencerminkan sikap ambivalensi. Dikatakan

demikian, karena mengakui prinsip hak asasi manusia adalah universal, tetapi dalam

implementasinya partikularistik. Pemahaman yang demikian dianut oleh kelompok yang

mengatasnamakan Forum Eksponen’ 98 (FE 98) yang menuntut dibubarkannya Komisi Pemeriksa

Pelanggaran (KPP) HAM Trisakti, Semanggi I dan II.

Selain alasan legalitas, juga dinilai Komnas HAM khususnya KPP HAM lebih loyal kepada kepentingan

asing daripada kedaulatan Indonesia (Kompas, 25 Maret 2002). Sikap ini menunjukkan pandangan

bahwa masalah hak asasi manusia adalah masalah urusan dalam negeri.

Munculnya sikap tersebut tidak lepas karena alasan untuk melindungi kepentingan negara dan

pembangunan. Namun dalam kenyataannya cenderung dimanipulasi untuk kepentingan sendiri atau

kelompoknya. Meski dengan alasan kepentingan negara, tetapi bukankah eksistensi negara untuk

memenuhi kepentingan manusia sebagai warganya.

Agar perbedaan antara aliran universalisme dan partikularisme tidak menjadi kendala bagi

penegakan hak asasi manusia, maka perlu bersikap arif bijaksana dengan cara melihat kekurangan

selama ini dalam pelaksanaan hak asasi manusia dengan belajar keberhasilan pelaksanaan hak asasi

manusia di dunia internasional.

Memang harus diakui, bahwa manusia hidup dalam pelbagai masyarakat yang berlainan nilai-nilai

sosial dan budaya. Tetapi harus diingat bahwa manusia memiliki semua hak manusiawi dasar yang

melekat padanya karena kemanusiaannya. Sehingga, tentunya tidak dapat dibenarkan karena alasan

perbedaan sosial budaya kemudian dalam implementasi hak asasi manusia, justru secara substansi

merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

B. Adanya dikhotomi Individualisme dan Kolektivisme yang seharusnya tidak dipandang secara

kontradiktif karena hal itu merupakan fakta sosial dan masing-masing memiliki tempatnya, bahkan

ada hak-hak yang memiliki dimensi individual dan kolektif.

Selama ini, pandangan yang muncul dan disosialisasikan di Indonesia, kepentingan umum harus

dikedepankan dibandingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ketika seseorang berusaha

memperjuangkan hak-haknya sering dinilai individualistik. Pandangan yang demikian tentunya tidak

menguntungkan bagi upaya penegakan hak asasi manusia. Sebab yang terjadi, dengan alasan demi

kepentingan umum, maka kepentingan individu menjadi korban yang berarti hak-haknya sebagai

individu tidak dapat diwujudkan.

Oleh karena itu, yang diperlukan adalah bagaimana kepentingan tersebut terakomodasi. Misalnya,

ketika hak milik pribadi diperlukan oleh negara untuk kepentingan pembangunan, maka orang yang

bersangkutan tetap harus dijamin hidup secara layak misalnya dengan pemberian ganti rugi dengan

pertimbangan rasional dan bijaksana.

Atau memperhatikan kenyataan yang ada, ketika hak-hak kebebasan individu di kedepankan, maka

potensinya sebagai manusia akan berkembang secara optimal dan hal itu akan berimbas kepada

kemajuan masyarakatnya, karena dalam kebebasan individu, bukankah masih ada tanggung jawab

Page 62: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

61

sosial? Oleh karena itu, pandangan yang mengkontradiksikan antara individualisme dan kolektivisme

dinilai kurang tepat karena hal itu merupakan kenyataan sosial dan manusiawi.

C. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa dan Pengadilan.

Ketua Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Sjahrir pernah berpendapat tentang korupsi yang

merajalela. Ia menyatakan, “Rakyat sadar bahwa penangkapan pembesar politik dan pengusaha

kakap itu sekedar tawar-menawar bisnis diantara politisi dan pembuat hukum, pengacara dan

penuntut umum, polisi dan keluarga terdakwa” (Kompas, 23 Maret 2002)

Dalam kondisi yang demikian, ada kecenderungan kepercayaan masyarakat terhadap berfungsinya

lembaga penegak hukum menurun. Jika kondisi kurang percaya masyarakat terhadap lembaga

penegak hukum semakin menguat, maka dapat dipastikan masyarakat akan menggunakan cara-cara

lain di luar prosedur hukum dalam mengatasi berbagai masalah konflik atau bentuk pelanggaran

hukum. Hal ini tentunya akan mempersulit upaya penegakan hak asasi manusia.

D. Pemahaman yang belum merata baik di kalangan sipil maupun militer.

Kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan militer, terlihat dari sikapanya yang

bertindak tidak proporsional, represif, bahkan nyaris seperti menghadapi musuh dengan

menggunakan peluru tajam yang mematikan ketika berhadapan dengan para demonstran yang

sedang menyuarakan pendapatnya.

Upaya untuk menempatkan militer hanya pada fungsi pertahanan dan Polri pada fungsi keamanan

merupakan bukti bahwa militer sering terjebak pada pelanggaran hak asasi manusia. Demikian

halnya dengan Polri yang telah lama dididik dengan pola militer, maka masih terlihat dengan jelas

perilaku Polri yang tidak banyak berbeda dengan perilaku militer dalam menangani masalah-

masalah ketertiban masyarakat, yaitu represif dan mengedepankan kekerasan fisik. Mestinya

perilaku Polri dalam upaya menertibkan masyarakat lebih mengedepankan fungsi penegakan

hukum.

Page 63: [SOSIOLOGI DAN POLITIK] - zainly.files.wordpress.com · [SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

62

BIBLIOGRAFI

BUKU DAN ARTIKEL

Abdul Syani, 1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Pustaka Jaya, Jakarta.

Afan Gaffar (editor). 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Politik. CV. Rajawali : Jakarta.

Burke, Peter, 2003. Sejarah dan Teori Sosial. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Budihardjo, Miriam. 1993. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

David Osborne dan Ted Gaebler. 1999. Mewirausakan Birokrasi : Mentransformasi

Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik. PPM : Jakarta

Gie, The Liang. 1990. Ilmu Politik. Yogyakarta : Yayasan Studi dan Ilmu Teknologi.

Isjwara. 1999. Pengantar Ilmu Politik. Putra A. Bardin : Bandung.

Koentjaraningrat. 1974. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit PT

Gramedia

Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews. 2000. Perbandingan Sistem Politik. Gajah Mada

University Press : Yogyakarta.

Ramlan Surbakti. 1999. Memahami Ilmu Politik. PT. Gramedia : Jakarta.

Ranjabar, Jacobus. 2006. Sistem Sosial Budaya (Suatu Pengantar). Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sukarna. 1994. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : CV. Mandar Maju.

Sunarto, Kemanto, 2000. Pengantar Sosiologi. LPFE-UI, Jakarta

Van Peursen: Filsafat Sebagai Seni Untuk Bertanya. Dikutip dari buku B. Arief Sidharta.

Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung 2008. Hal 7-11.

WEBSITE:

http://id.wikipedia.org

http://roykesiahainenia.i8.com

http://tasarkarsum.blogspot.com