sosialisasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2016

Sosialisasi Pelaksanaan

Pengabdian kepada

Masyarakat 2016

Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pengabdian kepada

Masyarakat didanai 2016

1. Kemenristekdikti (simlitabmas) - IbM (Ipteks bagi Masyarakat) - KKN 2. Kemenristekdikti (BOPTN) - TTG - ESD - Desa Binaan

Sosialisasi Pelaksanaan PkM 2016

Jumlah judul dan pendanaan


No Skema Jumlah Judul Pendanaan

1 IbM (Ipteks bagi Masyarakat)

9 398.800.000

2 KKN 4 330.000.000

3 TTG 30 750.000.000

4 ESD 20 500.000.000

5 Desa Binaan 24 1.000.000.000

Temuan BPK dan Audit Internal

1. Pemberian honorarium pada pelaksanaan hibah PkM yang sudah menjadi tupoksi dosen

2. Kelengkapan administrasi laporan keuangan, antara lain:

- Presensi pelatihan - SPPD perjalanan - Surat tugas tim pelaksana - Berita acara serah terima peralatan/aset - Pajak pembelian dan honorarium - Honorarium melebihi pagu 30%


Waktu Pelaksanaan


No

Skema Mulai Batas akhir kemajuan

Batas akhir Lap. akhir

1 Kemenristekdikti (simlitabmas)

1 Maret 2016

30 Juni 2016

14 Oktober 2016

2 Kemenristekdikti (BOPTN)

1 April 2016

1 Agustus 2016

31 Oktober 2016

Panduan Pelaksanaan


No Skema Format


Panduan IX (simlitabmas)

2 Kemenristekdikti (BOPTN) Format DitPkM (diemailkan ke PIC)

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan

(denda dan sanksi)


No

Skema Sanksi


- Sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan pelaporan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo

- Peneliti/Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Peneliti tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%.

- Pihak Kedua harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara

2 Kemenristekdikti (BOPTN)

- Keterlambatan, tidak ada upaya untuk memenuhi perjanjian - Black list 3 tahun

Pajak


Pajak yang harus disetor: 1.pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%; 2.belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan: a.5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP; b.untuk golongan IV sebesar 15%; dan 3.pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

Prosedur Penggunaan NPWP Universitas (e-billing)

Pajak

• Pelaksana membuat daftar rincian pajak yang akan disetor Pelaksana

• Daftar pajak yang akan disetor diserahkan ke Direktorat Pengabdian tiap tanggal 1 - 5 pada bulan berikutnya

Penyetoran

• Pelaksana mengambil formulir setor pajak ke Direktorat Pengabdian, untuk dibayarkan

Pengambilan bukti setor pajak dan pembayaran

Keuangan

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016

• NPWP yang digunakan adalah NPWP Institusi (Universitas/Fakultas) bukan NPWP pribadi

Aset

• Hasil Pengabdian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan Pengabdian adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah dengan Berita Acara Serah Terima Barang

Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat No: 1459/E5.1/LT/2015, Tanggal 16 Juni 2015

Perihal : Penjelasan Honorarium Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Honorarium Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Permenkeu Nomor: 53/PMK.02 tentang SBM, yaitu:

a)Seorang dosen yang telah disertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi mempunyai tugaskan pokok dan fungsi (tusi) melaksanakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

b)Tugas utama bidang pendidikan dan penelitian sebanyak 9 SKS dan Pengabdian kepada Masyarakat dan tugas pokok lainnya 3 SKS.

2. Honorarium pelaksanaan penelitian Ditlitabmas masih mengacu atau

berpedoman pada buku Panduan Penelitian Edisi IX, dengan catatan

pelaksanaanya harus mengacu kepada Surat Itjen Depdikbud tersebut di

atas.


3. Jika seorang dosen telah memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada nomor 1 butir a dan b, khususnya dalam memenuhi kewajiban utama bidang penelitian dengan melaksanakan 2 judul penelitian misalnya 1 judul penelitian mandiri yang mempunyai bobot 4 SKS, maka pelaksanaan 1 judul penelitian lain yang dananya bersumber dari Ditjen Pendidikan Tinggi dapat menggunakan honorarium yang diatur dalam Panduan Penelitian Edisi IX.

4. Namun apabila seorang dosen HANYA melaksanakan 1 judul penelitian yang dananya bersumber dari Ditjen Dikti dan penelitian tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban tugas utama dosen di bidang penelitian, maka honorarium sebagaimana diatur dalam Panduan Penelitian Edisi IX tidak dapat digunakan, selanjutnya honorarium yang tidak dapat digunakan dapat dialihkan penggunaannya untuk keperluan penelitian di luar komponen biaya honorarium peneliti setelah dilakukan revisi Rencana Anggaran Biaya Penelitian yang tertuang dalam proposal yang diketahui dan disyahkan oleh Ketua LP/LPPM.


5. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan melakukan revisi buku panduan penelitian Edisi IX yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi Kemristek Dikti yang baru dan peraturan pengunaan keuangan negara yang ada.

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

ttd

Agus Subekti

Pengumuman

• Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2017 April – 4 Mei 2016

• Panduan X, simlitabmas

• simlitabmas.dikti.go.id

THANK YOU

sosialisasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2016

Documents