soal tes cpns luar negeri

CPNS ONLINE

PUSAT PEMBELAJARAN SOAL CPNS DAN TRYOUT CAT CPNS

MODUL PEMBELAJARAN SOAL CPNS INI MILIK CPNSONLINE

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG!

Dilarang keras menerjemahkan, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi

modul pembelajaran ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta. Sanksi Pelanggaran Pasal 44: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6

Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Website: http://www.cpnsonline.com/?id=aswel13

http://www.cpnsonline.com/?id=aswel13


TKB LUAR NEGERI (Soal 1 s/d 45)

1. Ciri-ciri masyarakat internasional berdasarkan pada perjanjian perdamaian Westphalia

adalah, kecuali….

A. Negara-negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Setiap negara di dalam

batas-batas wilayahnya mempunyai kekuasaan tertinggi yang eksklusif

B. Hubungan nasional satu dengan lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan

derajat

C. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang

kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai kepala negara

D. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil oper

pengertian lembaga hukum perdata hukum Athena

JAWABAN

D. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak

mengambil oper pengertian lembaga hukum perdata hukum Athena.

karena Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil

oper pengertian lembaga hukum perdata hukum Athena bukan merupakan salah satu Ciriciri

masyarakat internasional berdasarkan pada perjanjian perdamaian Westphalia.

Adapun:

Jawaban A Salah, karena Negara-negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.

Setiap negara di dalam batas-batas wilayahnya mempunyai kekuasaan tertinggi yang

eksklusif merupakan salah satu Ciri-ciri masyarakat internasional berdasarkan pada

perjanjian perdamaian Westphalia.

Jawaban B Salah, karena Hubungan nasional satu dengan lainnya didasarkan atas

kemerdekaan dan persamaan derajat merupakan salah satu Ciri-ciri masyarakat

internasional berdasarkan pada perjanjian perdamaian Westphalia.

Jawaban C Salah, karena Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas

mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai kepala

negara merupakan salah satu Ciri-ciri masyarakat internasional berdasarkan pada

perjanjian perdamaian Westphalia.

TKB LUAR NEGERI Page 1

2. Hukum internasional masih mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan,

sehingga tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi, secara tegas telah

memisahkan antara hukum

A. Fr. Suarez

B. Fr. de Vitoria

C. Alberico Gentili

D. Grotius

JAWABAN:

C. Alberico Gentili

dengan etika dan teologi, merupakan pandangan dari….

bahwa Alberico Gentili (Gentilis), Berbeda dengan penulis-penulis di muka, yang

menulis karyanya mengenai hukum internasional masih mendasarkan ajaran mereka atas

falsafah keagamaan, sehingga tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi, maka

Gentilis secara tegas telah memisahkan antara hukum dengan etika dan teologi.

Adapun:

Jawaban A Salah, karena Fr. Suarez Menurutnya, hidup dan berkembangnya tertib

hukum internasional didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat yang lazim, yaitu adanya

kehidupan bangsa-bangsa dalam satuan-satuan politik yang berbentuk negara dengan

memenuhi syarat-syarat kenegaraan atas dasar kebangsaan; dan adanya hubungan antara

negara-negara itu, yang satu sama lain dalam kedudukan saling ketergantungan.

Jawaban B Salah, karena Fr. de Vitoria (Spanyol) Ia menulis sebuah buku yang diberi

judul: Relectio des Indis.. Di dalam buku ini ia mengungkapkan bagaimana hubungan

antara orang-orang Spanyol dan Portugis dengan orang-orang Indian di Amerika. Isi yang

terpenting dari buku ini adalah negara-negara di dalam tingkah lakunya tidak dapat

bertindak sekehendak hatinya.

Jawaban D Salah, karena Grotius (Hugo de Groot), Ia dikenal sebagai seorang ahli

hukum dan sekaligus seorang diplomat. Buku karyanya yang terkenal berjudul De Jure

Belli ac Pacis (tentang Hukum Perang dan Damai), yang diterbitkan pertama kali tahun

1625. Menurutnya, cara tanggap dan pembinaaan hukum internasional atas dasar

pertimbangan sifat bawaan hukum itu sendiri, yang harus memiliki sifat yang universal

dan dapat diterima oleh siapa pun, terlepas dari pandangan etis atau agama.


3. Dalam konferensi ini terdapat sejumlah deklarasi yang berhasil disetujui, antara lain (I)

deklarasi yang melarang dilancarkannya proyektil dan bahan peledak dari ballon-ballon,

(2) deklarasi yang melarang dipergunakannya proyektil yang melulu dipakai untuk

menyebarkan gas-gas tertentu. Konferensi semacam ini disepakati akan diselenggarakan

setiap delapan tahun sekali, merupakan konferensi…..

A. Konferensi Perdamaian (Peace Conference) I 1899 di Den Haag

B. Konferensi Perdamaian II 1907 di Den Haag

C. Konferensi Paris

D. Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional 1930

JAWABAN:

A. Konferensi Perdamaian (Peace Conference) I 1899 di Den Haag

Dalam konferensi ini terdapat sejumlah deklarasi yang berhasil disetujui, antara lain (I)

deklarasi yang melarang dilancarkannya proyektil dan bahan peledak dari ballon-ballon,

(2) deklarasi yang melarang dipergunakannya proyektil yang melulu dipakai untuk

menyebarkan gas-gas tertentu. Konferensi semacam ini disepakati akan diselenggarakan

setiap delapan tahun sekali.

JAWABAN B Salah, karena Konferensi Perdamaian II 1907 di Den Haag, konferensi ini

dihadiri oleh 44 negara, dan menghasilkan tidak kurang dari 13 konvensi. Konvensi-

konvensi tersebut antara lain (1) Konvensi mengenai penghormatan Hukum dan

Kebiasaan dalam perang di darat, (2) Konvensi tentang penghormatan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban negara atau orang-orang yang netral dalam perang di darat, (3)

Konvensi yang berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan peperangan di laut,

yang jumlahnya tidak kurang dari enam konvensi.

JAWABAN C Salah, karena Konferensi Paris Konferensi ini diselenggarakan di Paris

pada tahun 1928. Konferensi menghasilkan sebuah pakta dengan nama Briand-Kellog

Pact. Dinamakan demikian sebab pakta ini terbentuk di kota Paris dan didasarkan atas

usul bersama antara Briand (Wakil Perancis) dan Kellog (Wakil Inggris).

JAWABAN D Salah, karena Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional

1930Konferensi ini diselenggarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Ada tiga hal pokok yang

dibicarakan dalam konferensi ini, yaitu Hukum tentang kebangsaan (Nationality), Hukum

tentang Wilayah Laut (Territorial Waters), dan Hukum tentang pertanggungjawaban suatu


negara atas kerugian yang diderita oleh orang asing yang ada dalam wilayah negara

tersebut.

4. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan teori dualism, kecuali….

A. Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing

merupakan dua sistem hukum yang berbeda satu sama lain

B. Lahirnya pandangan dualisme ini karena dua faktor penyebab, yaitu (1) karena

doktrin-doktrin filosofis yang menandaskan kedaulatan kehendak negara dan (2) karena

tumbuhnya kedaulatan negara intern yang sempurna

C. Ada dua tokoh utama dari teori dualisme ini, yaitu Triepel dan Anzilotti. Menurut

Triepel, ada dua perbedaan pokok antara hukum internasional dengan hukum nasional,

yaitu pada subjek dan pada sumbernya

D. memandang semua hukum sebagai satu kesatuan tunggal dari peraturan hukum yang

mengikat negara-negara, individu ataupun kesatuan bukan negara. Menurut pandangan

mereka, ilmu hukum adalah lapangan pengetahuan yang disatukan dan karena itu masalah

yang menentukan adalah, apakah hukum internasional benar-benar merupakan hukum

atau tidak

JAWABAN:

D. memandang semua hukum sebagai satu kesatuan tunggal dari peraturan hukum yang

mengikat negara-negara, individu ataupun kesatuan bukan negara. Menurut pandangan

mereka, ilmu hukum adalah lapangan pengetahuan yang disatukan dan karena itu masalah

yang menentukan adalah, apakah hukum internasional benar-benar merupakan hukum

atau tidak.

Karena memandang semua hukum sebagai satu kesatuan tunggal dari peraturan hukum

yang mengikat negara-negara, individu ataupun kesatuan bukan negara. Menurut

pandangan mereka, ilmu hukum adalah lapangan pengetahuan yang disatukan dan karena itu

masalah yang menentukan adalah, apakah hukum internasional benar-benar

merupakan hukum atau tidak.

Adapun:

Jawaban A Salah, karena Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum

nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda satu sama lain. +

TKB LUAR NEGERI Page 4 WWW.CPNSONLINE.COM

http://www.cpnsonline.com/

Jawaban B Salah, karena Lahirnya pandangan dualisme ini karena dua faktor penyebab,

yaitu (1) karena doktrin-doktrin filosofis yang menandaskan kedaulatan kehendak negara

dan (2) karena tumbuhnya kedaulatan negara intern yang sempurna.

Jawaban C Salah, karena Ada dua tokoh utama dari teori dualisme ini, yaitu Triepel dan

Anzilotti. Menurut Triepel, ada dua perbedaan pokok antara hukum internasional dengan

hukum nasional, yaitu pada subjek dan pada sumbernya.

5. Menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ayat 1), dalam mengadili perkara

yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan, kecuali….

A. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum atau khusus, yang mengandung

ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa

B. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima

sebagai hukum

C. prinsip-prinsip hukum umum yang hanya diakui oleh Negara-negara yang mempunyai

hak veto

D. keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai

negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hokum.

JAWABAN

C. prinsip-prinsip hukum umum yang hanya diakui oleh Negara-negara yang mempunyai

hak veto.

karena prinsip-prinsip hukum umum yang hanya diakui oleh Negara-negara yang

mempunyai hak veto bukan merupakan sumber Hukum Internasional yang digunakan oleh

Mahkamah Internasional.

Adapun:

Jawaban A Salah, karena perjanjian internasional, baik yang bersifat umum atau khusus,

yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang

bersengketa merupakan sumber Hukum Internasional yang digunakan oleh Mahkamah

Internasional.

Jawaban B Salah, karena kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan

umum yang telah diterima sebagai hukum merupakan sumber Hukum Internasional yang

digunakan oleh Mahkamah Internasional.


Jawaban D Salah, karena keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling

terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah

hukum merupakan sumber Hukum Internasional yang digunakan oleh Mahkamah

Internasional.

6. Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969, bahwa sebuah dokumen yang diberikan

oleh pihak yang berwenang dari suatu negara yang menunjukkan seseorang atau beberapa

utusan untuk mewakili negara tersebut dalam berunding, menerima atau

mengitensifikasikan naskah suatu perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk diikat

oleh suatu perjanjian, atau melakukan perbuatan lain yang berhubungan dengan suatu

perjanjian, dinamakan ….

A. Ratification, acceptance, approval, accession

B. Full Powers (surat kuasa)

C. Reservation (persyaratan)

D. Negotiating State

JAWABAN:

B. Full Powers (surat kuasa)

karena Full Powers (surat kuasa) adalah Sebuah dokumen yang diberikan oleh pihak yang

berwenang dari suatu negara yang menunjukkan seseorang atau beberapa utusan untuk

mewakili negara tersebut dalam berunding, menerima atau mengitensifikasikan naskah

suatu perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, atau

melakukan perbuatan lain yang berhubungan dengan suatu perjanjian.

Adapun:

Jawaban A Salah, karena Ratification, acceptance, approval, accession adalah Suatu

perbuatan dimana suatu negara memberikan persetujuannya di bidang internasional untuk

mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

Jawaban C Salah, karena Reservation (persyaratan) adalah Suatu pernyataan sepihak yang

dibuat suatu negara waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau

aksesi dalam suatu perjanjian dengan tujuan untuk tidak memberlakukan atau merubah

akibat-akibat hukum dari klausula-klausula tertentu dalam pelaksanaan perjanjian tersebut

oleh negara yang bersangkutan.


Jawaban D Salah, karena Negotiating State adalah Suatu negara yang mengambil bagian

dalam penyusunan dan penerimaan naskah dari suatu perjanjian.

7. Dalam perjanjian Inernasional, dilihat dari objeknya, traktat dapat dikelompokkan ke

dalam dua kelompok, yaitu….

A. Traktat yang berisi soal-soal politik dan traktat yang berisi soal-soal ekonomi

B. Traktat bilateral dan traktat multilateral.

C. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract) dan perjanjian yang bersifat umum

(Law making treaties)

D. Traktat yang dibuat lewat dua tahap dan traktat yang dibuat lewat tiga tahap

JAWABAN

A. Traktat yang berisi soal-soal politik dan traktat yang berisi soal-soal ekonomi

bahwa traktat yang berisi soal-soal politik dan traktat yang berisi soal-soal ekonomi

merupakan traktat yang dilihat dari objeknya.

Adapun:

Jawaban B Salah, karena Dilihat dari sudut pandang ini, ada dua macam perjanjian

internasional, yaitu (1) traktat bilateral dan (2) traktat multilateral.

Jawaban C Salah, karena Dilihat dari akibat hukum yang diciptakan Ada dua macam

traktat, yaitu perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract) dan perjanjian yang bersifat

umum (Law making treaties).

Jawaban D Salah, karena Dilihat dari tahap-tahap penyusunannya Dilihat dari sudut

pandang ini, ada dua macam traktat, yaitu traktat yang dibuat lewat dua tahap dan traktat

yang dibuat lewat tiga tahap.

8. Peraturan-peraturan hukum internasional adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati

oleh negara-negara, dan traktat-traktat meletakkan kewajiban-kewajiban yang hanya

mengikat negara-negara yang menandatanganinya. Jika ada perjanjian internasional

(misalnya Konvensi Palang Merah Internasional/Konvensi Jenewa 1949) memberikan

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu-individu, maka hak-hak dan

kewajiban-kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada individu

melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itum, merupakan pandangan bahwa yang

menjadi subjek hokum internasional adalah…..


A. Individu

B. Tahta Suci

C. Palang Merah Internasional

D. Negara

JAWABAN

D. Negara

Peraturan-peraturan hukum internasional adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati

oleh negara-negara, dan traktat-traktat meletakkan kewajiban-kewajiban yang hanya

mengikat negara-negara yang menandatanganinya. Jika ada perjanjian internasional

(misalnya Konvensi Palang Merah Internasional/Konvensi Jenewa 1949) memberikan

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu-individu, maka hak-hak dan

kewajiban-kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada individu

melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itum, merupakan pandangan bahwa yang

menjadi subjek hokum internasional adalah Negara.

Adapun:

Jawaban A Salah, karena Individulah yang menjadi subjek hukum internasional, teori ini

menyatakan bahwa yang dinamakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara

sebenarnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia-manusia yang merupakan

anggota masyarakat yang mengorganisasi dirinya dalam negara itu.

Jawaban B Salah, karena Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional

berdasarkan atas alasan sejarahnya. Tahta Suci yang berkedudukan di Roma memang

sudah ada sejak zaman dahulu kala. Semula diakui bahwa Tahta Suci di samping

mempunyai kewenangan di dalam bidang kerohanian atau keagamaan, juga dalam bidang

keduniawian/kekuasaan duniawi. Akan tetapi saat sekarang ini kekuasaannya dibatasi

hanya pada bidang keagamaan/kerohanian saja.

Jawaban C Salah, karena Palang Merah Internasional merupakan salah satu organisasi

internasional non- pemerintah, yang secara umum organisasi jenis ini bukan merupakan

subjek hukum internasional. Akan tetapi, karena faktor sejarah, maka posisi Palang

Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik, di

samping juga strategis.


9. Landasan kerja Palang Merah Internasional dimana didirikannya Palang Merah

Internasional didasarkan atas keinginan untuk menolong yang terluka dalam sengketa

bersenjaata dan berusaha mencegah penderitaan manusia dimanapun ditemukan.

Meningkatkan kerja sama dan penghormatan terhadap sesama manusia untuk turut

menciptakan perdamaian yang abadi, merupakan landasan kerja, yaitu…

A. Humanity (Kemanusiaan)

B. Inpartiality (tidak membedakan)

C. Neutrality (tidak memihak)

D. Independence

JAWABAN

A. Humanity (Kemanusiaan)

bahwa Humanity (Kemanusiaan), didirikannya Palang Merah Internasional didasarkan

atas keinginan untuk menolong yang terluka dalam sengketa bersenjaata dan berusaha

mencegah penderitaan manusia dimanapun ditemukan. Meningkatkan kerja sama dan

penghormatan terhadap sesama manusia untuk turut menciptakan perdamaian yang abadi.

Jawaban B Salah, karena Inpartiality (tidak membedakan), Palang Merah Internasional

tidak membedakan kebangsaan, suku, agama, kepercayaan, kedudukan, golongan dan

lain-lain.

Jawaban C Salah, karena Neutrality (tidak memihak), Palang Merah Internasional tidak

melibatkan diri dalam permusuhan/pertentangan yang bersifat politik, agama, kesukuan,

dan lain-lain.

Jawaban D Salah, karena Independence, Meskipun Palang Merah harus membantu dan

dibantu oleh negaranya masing-masing, tetapi dia adalah otonom.

10. Berikut ini merupakan pernyataan tentang wilayah Negara yang berkaitan dengan Daratan

dan Tanah di Bawah, kecuali…..

A. Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman dari

warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan

B. Di wilayah daratan itulah pemerintah negaranya melaksanakan dan mengendalikan

segala kegiatan pemerintahannya

C. Antara wilayah daratan negara yang satu dengan negara yang lainnya harus

mempunyai batas-batas yang tegas. Pada umumnya batas-batas wilayah daratan itu


ditetapkan oleh negara yang berbatasan berdasarkan perjanjian garis batas wilayah

Negara

D. Laut teritorial adalah bagian laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal (base

line) dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar. Yang dimaksud dengan garis

pangkal adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air surut

JAWABAN

D. Laut teritorial adalah bagian laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal (base

line) dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar. Yang dimaksud dengan

garis pangkal adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air surut.

karena Laut teritorial adalah bagian laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal

(base line) dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar. Yang dimaksud

dengan garis pangkal adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air surut bukan

merupakan pernyataan tentang wilayah Negara yang berkaitan dengan Daratan dan Tanah

di Bawah.

Adapun:

Jawaban A Salah, karena Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan

tempat pemukiman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan

merupakan pernyataan tentang wilayah Negara yang berkaitan dengan Daratan dan Tanah

di Bawah.

Jawaban B Salah, karena di wilayah daratan itulah pemerintah negaranya melaksanakan

dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahannya merupakan pernyataan tentang

wilayah Negara yang berkaitan dengan Daratan dan Tanah di Bawah.

Jawaban C Salah, karena Antara wilayah daratan negara yang satu dengan negara yang

lainnya harus mempunyai batas-batas yang tegas. Pada umumnya batas-batas wilayah

daratan itu ditetapkan oleh negara yang berbatasan berdasarkan perjanjian garis batas

wilayah Negara merupakan pernyataan tentang wilayah Negara yang berkaitan dengan

Daratan dan Tanah di Bawah.

Untuk Soal Nomor 11 s/d 45 tersedia di situs

CPNSONLINE


Klik di SINI untuk Melakukan Pendaftaran Menjadi

Member cpnsonline dan Dapatkan soal di atas Secara

Utuh.

Dengan Menjadi Member, Maka Anda

Berhak untuk Mengakses Seluruh Ebook

Soal-Jawab CPNS ter-UpDate dan Seluruh

Software Simulasi CAT yang Dimiliki oleh

Komunitas Cpnsonline.


Tampilan Ebook-ebook Tes CPNS yang

Dimiliki cpnsonline

soal tes cpns luar negeri

Education