slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

33
DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN Tatap Muka #1 Trias Politica & Rule Making Function SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK MUHAMMADIYAH RAPPANG SIDRAP - 2015 Oleh: Ahmad Mustanir

Upload: ahmad-mustanir

Post on 29-Jan-2016

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN

Tatap Muka #1

Trias Politica & Rule Making Function

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK MUHAMMADIYAH RAPPANG

SIDRAP - 2015

Oleh: Ahmad Mustanir

Page 2: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

TRIAS POLITICAPEMBAGIAN KEKUASAAN

Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Pada taraf itu disebut sebagai pemisahan kekuasaan.

Page 3: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan.Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam istilah baru sering disebut Rule Making Function);Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam istilah baru Rule Application Function);Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam istilah baru Rule Adjudication Function).

............TRIAS POLITICA

Page 4: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin

............TRIAS POLITICA

Page 5: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

Trias Politica di Indonesia

•Undang-Undang Dasar di Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin Trias Politica dianut, tetapi karena undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut Trias Politica dalam arti pembagian kekuasaan

Page 6: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di IndonesiaHal ini jelas dari pembagian Bab dalam Undang Undang Dasar 1945. Misalnya Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain.

Page 7: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di IndonesiaOleh karena sistem pemerintahannya adalah presidensial, maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya, presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana halnya dalam sistem parlementer di India dan Inggris. Para menteri tidak dapat menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi garis besarnya, ciri-ciri Trias Politica dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem kenegaraan Indonesia

Page 8: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di Indonesia

Dalam masa demokrasi terpimpin ada usaha meninggalkan gagasan Trias Politica. Ini terlihat dari ucapan Presiden Soekarno antara lain pada upacara pelantikan menteri kehakiman pada 12 Desember 1963 yang menyatakan bahwa “setelah kita kembali ke Undang Undang Dasar 1945, Trias Politica kita tinggalkan sebab asalnya dari sumber-sumber liberalisme

Page 9: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di Indonesia

Bahkan ini dituangkan dalam Undang Undang No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana penjelasan umumnya berbunyi “Trias Politica tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat melakukan campur tangan dalam pengadilan, yaitu dalam hal-hal tertentu”.

Page 10: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di Indonesia

Penolakan Trias Politica juga terjadi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan MPRS yang diberi kedudukan sebagai menteri. Juga kedudukan Ketua MA diberi status menteri dan ia juga pembantu presiden di samping sebagai bagian yudikatif

Page 11: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di Indonesia

Dalam masa Orde Baru kepincangan ini telah diluruskan kembali dimana Undang Undang No 19 Tahun 1964 telah dicabut dan diganti dengan Undang Undang No 14 Tahun 1970. Dalam undang-undang ini istilah Trias Politica tidak disebut secara eksplisit, tetapi prinsip kebebasan hakim telah dihidupkan kembali. Jadi secara garis besar telah kembali ke asas Trias Politica sebagai pembagian kekuasaan

Page 12: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di Indonesia

Orba menjadi semakin otoriter dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan. Presiden Soeharto tetap membedakan keberadaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hanya saja, yang terjadi pada saat itu adalah executive heavy dimana peran lembaga eksekutif sangat mendominasi, sedangkan peran lembaga legislatif dan yudikatif tidak berkembang semestinya

Page 13: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di Indonesia

Beberapa contoh pelaksanaan executive heavy pada masa orba, Presiden dapat dipilih kembali tanpa batas oleh MPR. Legislatif dan yudikatif tidak dapat melakukan checks and balances terhadap eksekutif.

Page 14: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di Indonesia

Setelah tumbanganya orba pada 1998 telah dilakukan beberapa kali amandemen UUD 1945 yang akhirnya menjadi dasar pengembalian fungsi pembagian kekuasaan Trias Politica. Sayangnya pentaan peran dan fungsi ini berakibat pada terjadinya legislative heavy.

Page 15: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

..........Trias Politica di Indonesia

•DPR yang masa orba hanya memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan pemerintah, pada masa reformasi ini, DPR juga berhak mengajukan RUU dan RUU ini dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

•Selain itu meningkatnya peran lembaga yudikatif ialah dengan didirikannya Mahkamah Konstitusi.

Page 16: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

RULE MAKING FUNCTION

Teori perwakilan politik Alfred de Grazia mengemukakan perwakilan diartikan sebagai hubungan di antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil

Teori Perwakilan Politik

Page 17: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

Hanna Penichel Pitkin: perwakilan politik adalah proses mewakili di mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakil. Walau wakil bertindak secara bebas tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani...wakil bertindak sedemikian rupa sehingga di antara dia dengan terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi penjelasan harus mampu meredakannya.

............Teori Perwakilan Politik

Page 18: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

Dari hubungan wakil dan terwakil dalam perwakilan politik inilah lahir badan perwakilan rakyat atau parlemen untuk merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk suatu aspek lembaga

............Teori Perwakilan Politik

Page 19: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

Diantara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah :

1) Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap RUU yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang anggaran atau budget (fungsi legislasi).

Fungsi Badan Legislatif

Page 20: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

2) Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijkan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus (fungsi kontrol). Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi (meminta keterangan), hak angket (penyelidikan sendiri) dan mosi.

.........Fungsi Badan Legislatif

Page 21: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

Terdapat banyak badan legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain seperti mengesahkan (ratify) perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif. Ada juga yang mempunyai wewenang menuntut (meng-impeach) dan mengadili pejabat tinggi, termasuk presiden.

.........Fungsi Badan Legislatif

Page 22: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

17 badan legislatif di Indonesia yaitu:1) Volksraad: 1918-19422) Komite Nasional Indonesia:

1945-19493) DPR dan Senat RIS: 1949-

19504) DPR sementara: 1950-19565) a. DPR (hasil pemilu 1955):

1956-1959 b. DPR peralihan: 1959-19606) DPR Gotong Royong

Demokrasi Terpimpin: 1960-1966

7) DPR Gotong Royong Demokrasi Pancasila: 1966-1971

Badan Legislatif di Indonesia

8) DPR hasil pemilu 1971

9) DPR hasil pemilu 1977

10)DPR hasil pemilu 1982

11)DPR hasil pemilu 1987

12)DPR hasil pemilu 1992

13)DPR hasil pemilu 1997

14)DPR hasil pemilu 1999

15)DPR hasil pemilu 2004

16)DPR hasil pemilu 2009

17)DPR hasil pemilu 2014

Page 23: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

Bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:a) Single-member Constituency (satu

daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik)

b) Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Sistem Pemilu

Page 24: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

SISTEM DISTRIKKeuntungan:1) Partai-partai terdorong untuk berintegrasi dan

bekerjasama karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama, sekurang-kurangnya menjelang pemilu, antara lain melalui stembus acoord.

2) Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong kearah penyederhanaan partai secara alami tanpa paksaan.

Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Page 25: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

SISTEM DISTRIKKeuntungan:3) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang

terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan distriknya.

4) Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distorsion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen.

.....Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Page 26: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

SISTEM DISTRIKKeuntungan:5) Lebih mudah suatu partai untuk

mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.

6) Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

.....Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Page 27: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

SISTEM DISTRIKKelemahan:1) Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan-

partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golonan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.

2) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan

.....Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Page 28: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

SISTEM DISTRIKKelemahan:3) Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam

masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prsyarat bagi suksesnya sistem ini.

4) Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, dari pada kepentingan nasional

.....Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Page 29: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

SISTEM PROPORSIONALKeuntungan:1) Dianggap representatif, karena jumlah kursi

partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum

2) Dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distrosi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau wasted. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Rasa keadilan masyarakat sedikit banyak terpenuhi

.....Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Page 30: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

SISTEM PROPORSIONALKelemahan:1) Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk

berintegrasi atau bekerjasama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai.

2) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilu. Jadi kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai.

.....Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Page 31: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

SISTEM PROPORSIONALKelemahan:3) Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan

partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon

4) Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar (bisa sebesar provinsi), sehingga sukar untuk dikenal orang banyak. Kedua, karena peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar ketimbang kepribadian seseorang. Dengan demikian si wakil akan lebih terdorong untuk memerhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum ketimbang kepentingan distrik serta warganya.

.....Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Page 32: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

SISTEM PROPORSIONALKelemahan:5) Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi

suatu partai untuk meraih mayoritas (50% + 1) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Partai yang terbesar terpaksa berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas. Koalisi semacam ini jika diselenggarakan dalam sistem parlementer sering tidak lama umurnya, dan hal ini tidak membina stabilitas politik. Dalam sistem presidensial perubahan dalam komposisi di parlemen tidak terlalu mempengaruhi masa jabatan eksekutif. Di Amerika bisa saja Congress mengalami perubahan dalam komposisinya, sehingga misalnya badan itu dikuasai oleh Partai Demokrat, tetapi presiden serta kabinetnya dari Partai Republik tetap bertahan selama empat tahun

.....Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional

Page 33: slide dasar pemerintahan 2015 tatap muka#1.pptx

Terima

kasih

CP : 0812 4163 143 BBM: 542E137D

FB: Ahmad Mustanirtweeter:@ahmadmustanirline id: ahmadmustanirPath: Ahmad Mustanir

email: [email protected] [email protected]