sistem perencanaan kepariwisataan

98
SISTEM PERENCANAAN KEPARIWISATAAN Oleh : Ir. Fitri Indra Wardhono Sebuah Gagasan 1

Upload: fitri-indra-wardhono

Post on 17-Jul-2015

170 views

Category:

Real Estate


1 download

TRANSCRIPT

SISTEM PERENCANAAN KEPARIWISATAAN

Oleh : Ir. Fitri Indra Wardhono

Sebuah Gagasan

1

Sistematika

Kedudukan Sistem Perencanaan Kepariwisataan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kedudukan Pedoman Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Kepariwisataan

Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Provinsi, Kabupaten dan Kota Kawasan Strategis

Jenis Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Pedoman Perencanaan KSPN, KSPP, & KSP Kab./Kota Sistematika Pedoman Penyusunan Rencana Induk KSPN, KSPP, KSP Kab., & Kota Sistematika Pedoman Penyusunan Rencana Detail KSPN, KSPP, KSP Kab., & Kota

Rekomendasi

2

Kedudukan Sistem Perencanaan Kepariwisataan dalam

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3

Kedudukan RTRW Kabupaten(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)

4

Kedudukan Rencana Induk KSPN dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5

RPJP Nasional RTRW Nasional

RIPPARNAS

RPJM Nasional

RPJP Provinsi RTRW Provinsi

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

ProvinsiRPJM Provinsi

RPJP Kabupaten/ Kota

RTRW Kabupaten/

Kota

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Kabupaten/ KotaRPJM Kabupaten/ Kota

Rencana Induk, Rencana Detail dan RTBL DPN

dan KSPN

Rencana Induk, Rencana Detail dan RTBL

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Rencana Induk, Rencana Detail dan RTBL

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/

Kota

(UU 10/2009, Pasal 8, Ayat 1 & 2)

Kedudukan Pedoman Perencanaandalam Sistem Perencanaan Kepariwisataan

6

7

Kedudukan Pedoman(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)

Menjadi masukan bagiMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan kotaMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten dan kotaMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupatenMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW kotaMemberi masukan bagi penyusunan RDTR kabupaten dan kota, serta RTR kawasan strategis provinsi, kabupaten dan kotaMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan kota

Kedudukan Pedoman(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)

8

Menjadi masukan bagiMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan kotaMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten dan kotaMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupatenMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW kotaMemberi masukan bagi penyusunan RDTR kabupaten dan kota, serta RTR kawasan strategis provinsi, kabupaten dan kotaMenjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten dan kota

Aneka Pedoman Terkait

Kedudukan Pedoman(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)

9

Kedudukan Pedoman(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)

10

Kedudukan Pedoman(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)

11

Kedudukan Pedoman(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)

12

Kedudukan Pedoman TerhadapPeraturan Perundang-Undangan

UU 10/2009 tentang Kepariwisataan

PP __/20__ tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kepariwisataan

UU Terkait Lainnya

PP LainnyaPP 50/2011 tentang RIPPARNAS

Pedoman Penyusunan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Provinsi

Pedoman Penyusunan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Kota

Pedoman Penyusunan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Kabupaten

Aneka Pedoman Terkait Termasuk Pedoman Perencanaan

Kawasan Strategis Pariwisata

Aspek-Aspek DalamPerencanaan Pengembangan

Kepariwisataan

14

Aspek-Aspek Dalam Perencanaan PengembanganKepariwisataan

15

Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan

Destinasi Pariwisata Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata1. Daya Tarik Wisata e. Penguatan Kemitraan Rantai Nilai Antar Usaha Di 1. Pasar Wisatawan

a. Daya Tarik Wisata Alam Bidang Kepariwisataan; 2. Citra Pariwisatab Daya Tarik Wisata Budaya f. Perluasan Akses Pasar Terhadap Produk Industri 3. Promosi Pariwisatac. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia Kecil dan Menengah dan Usaha Pariwisata Skala 4. Kemitraan Pemasaran Pariwisata

2. Aksesibilitas Pariwisata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yanga. Sarana Transportasi Dikembangkan Masyarakat Lokal Industri Pariwisatab. Prasarana Transportasi g. Peningkatan Akses dan Dukungan Permodalan 1. Penguatan Struktur Industric. Sistem Transportasi Dalam Upaya Mengembangkan Produk Industri 2. Peningkatan Daya Saing Produk

3. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Kecil dan Menengah dan Usaha Pariwisata Skala a. Daya Saing Daya Tarik WisataPariwisata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang b. Daya Saing Fasilitas Pariwisataa. Prasarana Umum Dikembangkan Masyarakat Lokal c. Daya Saing Aksesibilitas.b. Fasilitas Umum h. Peningkatan Kesadaran dan Peran Masyarakat 3. Pengembangan Kemitraan Usahac. Fasilitas Pariwisata Serta Pemangku Kepentingan Terkait Dalam 4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis

4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kepariwisataan Mewujudkan Sapta Pesona 5. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadapa. Pengembangan Potensi, Kapasitas dan Partisipasi i. Peningkatan Motivasi dan Kemampuan Lingkungan

Masyarakat Masyarakat Melalui Perjalanan Wisata Nusantarab. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender 5. Investasi di Bidang Pariwisata Kelembagaanc. Peningkatan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya a. Peningkatan Pemberian Insentif Investasi 1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Lokal b. Peningkatan Kemudahan Investasi 2. Pembangunan SDM Pariwisatad. Penyusunan Regulasi dan Pemberian Insentif c. Peningkatan Promosi Investasi a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah

Untuk Mendorong Perkembangan Industri Kecil b. SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakatdan Menengah dan Usaha Pariwisata Skala Usaha 3. Penyelenggaraan Penelitian Dan PengembanganMikro, Kecil dan Menengah Yang Dikembangkan a. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi padaMasyarakat Lokal Pengembangan Destinasi Pariwisata

b. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi padaPengembangan Pemasaran Pariwisata

c. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi padaPengembangan Industri Pariwisata

d. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi padaPengembangan Kelembagaan dan SDMPariwisata

Pedoman PenyusunanRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Provinsi, Kabupaten dan Kota

16

Kondisi Yang Dihadapi

Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, kabupaten dan kota dahulu dikenal sebagai RIPPDA.

Terdapat berbagai versi mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah ini.

Sudah pernah terdapat pedoman penyusunan RIPPDA. Penerbitan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, kabupaten dan

kota diatur sebagai berikut (UU 10/2009, Pasal 9) : Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional diatur dengan Peraturan

Pemerintah Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi diatur dengan Peraturan Daerah

provinsi. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan

Peraturan Daerah kabupaten/kota. Diperlukan adanya pedoman penyusunan Rencana induk pembangunan

kepariwisataan provinsi, kabupaten dan kota

17

Penyusunan RIPPDA dan Master Plan 2007

18

Sistematika Pedoman PenyusunanRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Provinsi/Kabupaten/Kota

19

Sistematika Pedoman Secara Umum

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Ruang Lingkup 1.4. Istilah dan Definisi 1.5. Acuan Normatif 1.6. Kedudukan Pedoman1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman 1.8. Pengguna PedomanBAB II KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

2.1. Kedudukan Rencana Induk2.2 Fungsi dan Manfaat Rencana Induk2.3 Isu Strategis Kepariwisataan2.4 Ketentuan Umum Penentuan Muatan Rencana IndukBAB III KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

3.1. Delineasi3.2. Fokus Penanganan3.3. Skala Peta

3.4. Muatan Rencana Pembangunan3.4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan

Ruang3.4.2. Konsep Pengembangan3.4.3. Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata3.4.4. Rencana Pengembangan Pemasaran Pariwisata3.4.5. Rencana Pengembangan Industri Pariwisata3.4.6. Rencana Pengembangan Kelembagaan

Pariwisata3.5. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat3.6. Format Penyajian3.7. Masa BerlakuBAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

4.1. Proses Penyusunan 4.1.1. Persiapan Penyusunan 4.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi 4.1.3. Pengolahan dan Analisis Data 4.1.4. Perumusan Konsepsi Rencana Induk4.1.5. Penyusunan Naskah Rapergub

4.2. Pelibatan Pemangku Kepentingan 4.3. Pembahasan BAB V PENUTUP

20

Lampiran Dari Pedoman

Lampiran I Sistematika Penyajian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi/Kabupaten/Kota

Lampiran II Sistematika Penyajian Album Peta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi/Kabupaten/Kota

Lampiran III Contoh Peta Rencana Rencana Pengembangan DestinasiLampiran IV Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi/Kabupaten/KotaLampiran V Keterkaitan Substansi, Tahapan, Dan Keterlibatan Pihak-pihak Dalam

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi/Kabupaten/Kota

21

Kawasan Strategis

22

Jenis Kawasan Strategis Pariwisata

23

Pertumbuhan Ekonomi

Sosial dan Budaya

Pemberdayaan Sumber Daya Alam

Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

(PP 50/2011, Pasal 1, Ayat 6)

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata

24

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

diatur oleh Pemerintah

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

diatur oleh Pemerintah Daerah

provinsi

Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota

diatur oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota

(UU 10/2009, Pasal 9, Ayat 3)

Jenis Rencana PengembanganKawasan Strategis Pariwisata

25

Jenis Rencana PengembanganKawasan Strategis Pariwisata

26

Rencana Induk

Rencana Detail

Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL)

(PP 50/2011, Pasal 13, Ayat 1)

Struktur Rencana Kawasan Strategis Pariwisata

27

Rencana Induk KSP Nasional

Rencana Detail KSP Nasional

RTBL KSP Nasional

Rencana Induk KSP Provinsi

Rencana Detail KSP Provinsi RTBL KSP Provinsi

Rencana Induk KSP Kabupaten/ Kota

Rencana Detail KSP Kabupaten/ Kota

RTBL KSP Kabupaten/ Kota

Rencana Induk

Rencana Detail RTBL

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Kawasan Strategis Pariwisata

Provinsi

Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota

(UU 10/2009, Pasal 13, Ayat 1, & PP 50/2011, Pasal 13, Ayat 1)

Struktur Rencana Kawasan Strategis Pariwisata

28

Rencana Induk Rencana Detail RTBL

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Kawasan Strategis

Pariwisata Provinsi

Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata

Industri Pariwisata

Kelembagaan Pariwisata

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata

Industri Pariwisata

Kelembagaan Pariwisata

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata

Industri Pariwisata

Kelembagaan Pariwisata

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata

Industri Pariwisata

Kelembagaan Pariwisata

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata

Industri Pariwisata

Kelembagaan Pariwisata

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata

Industri Pariwisata

Kelembagaan Pariwisata

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata

Industri Pariwisata

Kelembagaan Pariwisata

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata

Industri Pariwisata

Kelembagaan Pariwisata

Destinasi Pariwisata

Pemasaran Pariwisata

Industri Pariwisata

Kelembagaan Pariwisata

Pedoman PerencanaanKSPN, KSPP, & KSP Kab./Kota

29

Struktur Rencana Kawasan Strategis Pariwisata

30

Diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana Induk KSP Nasional

Diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana Detail KSP Nasional

Tidak Diperlukan Pedoman Penyusunan

RTBL KSP Nasional

Diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana

Induk KSP Provinsi

Diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana

Detail KSP Provinsi

Tidak Diperlukan Pedoman Penyusunan

RTBL KSP Provinsi

Diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana

Induk KSP Kabupaten/ Kota

Diperlukan Pedoman Penyusunan Rencana

Detail KSP Kabupaten/ Kota

Tidak Diperlukan Pedoman Penyusunan RTBL KSP Kabupaten/

Kota

Rencana Induk

Rencana Detail RTBL

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Kawasan Strategis Pariwisata

Provinsi

Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota

Sistematika Pedoman PenyusunanRencana Induk

KSPN, KSPP, & KSP Kab./Kota

31

Sistematika Pedoman Secara Umum

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Ruang Lingkup 1.4. Istilah dan Definisi 1.5. Acuan Normatif 1.6. Kedudukan Pedoman1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman 1.8. Pengguna PedomanBAB II KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA INDUK2.1. Kedudukan Rencana Induk2.2 Fungsi dan Manfaat Rencana Induk2.3 Isu Strategis Kepariwisataan2.4 Ketentuan Umum Penentuan Muatan Rencana IndukBAB III KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA INDUK3.1. Delineasi3.2. Fokus Penanganan3.3. Skala Peta

3.4. Muatan Rencana Pembangunan3.4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan

Ruang3.4.2. Konsep Pengembangan3.4.3. Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata3.4.4. Rencana Pengembangan Pemasaran Pariwisata3.4.5. Rencana Pengembangan Industri Pariwisata3.4.6. Rencana Pengembangan Kelembagaan

Pariwisata3.5. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat3.6. Format Penyajian3.7. Masa BerlakuBAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA INDUK4.1. Proses Penyusunan

4.1.1. Persiapan Penyusunan 4.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi 4.1.3. Pengolahan dan Analisis Data 4.1.4. Perumusan Konsepsi Rencana Induk4.1.5. Penyusunan Naskah Rapergub

4.2. Pelibatan Pemangku Kepentingan 4.3. Pembahasan BAB V PENUTUP

32

Lampiran Dari Pedoman

Lampiran I Sistematika Penyajian Rencana Induk KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Lampiran II Sistematika Penyajian Album Peta Rencana Induk KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Lampiran III Contoh Peta Rencana Rencana Pengembangan DestinasiLampiran IV Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan Rencana

Induk KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Lampiran V Keterkaitan Substansi, Tahapan, Dan Keterlibatan Pihak-pihak Dalam Penyusunan Rencana Induk KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

33

Sistematika Pedoman PenyusunanRencana Detail

KSPN, KSPP, & KSP Kab./Kota

34

Sistematika Pedoman Secara Umum

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Ruang Lingkup 1.4. Istilah dan Definisi 1.5. Acuan Normatif 1.6. Kedudukan Pedoman1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman 1.8. Pengguna PedomanBAB II KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA DETAIL2.1. Kedudukan Rencana Detail2.2 Fungsi dan Manfaat Rencana Detail2.3 Isu Strategis Kepariwisataan2.4 Ketentuan Umum Penentuan Muatan Rencana DetailBAB III KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA DETAIL3.1. Delineasi3.2. Fokus Penanganan3.3. Skala Peta

3.4. Muatan Rencana Pembangunan3.4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan

Ruang3.4.2. Konsep Pengembangan3.4.3. Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata3.4.4. Rencana Pengembangan Pemasaran Pariwisata3.4.5. Rencana Pengembangan Industri Pariwisata3.4.6. Rencana Pengembangan Kelembagaan

Pariwisata3.5. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat3.6. Format Penyajian3.7. Masa BerlakuBAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA DETAIL4.1. Proses Penyusunan

4.1.1. Persiapan Penyusunan 4.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi 4.1.3. Pengolahan dan Analisis Data 4.1.4. Perumusan Konsepsi Rencana Detail4.1.5. Penyusunan Naskah Rapergub

4.2. Pelibatan Pemangku Kepentingan 4.3. Pembahasan BAB V PENUTUP

35

Lampiran Dari Pedoman

Lampiran I Sistematika Penyajian Rencana Detail KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Lampiran II Sistematika Penyajian Album Peta Rencana Detail KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Lampiran III Contoh Peta Rencana Rencana Pengembangan DestinasiLampiran IV Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan Rencana

Detail KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Lampiran V Keterkaitan Substansi, Tahapan, Dan Keterlibatan Pihak-pihak Dalam Penyusunan Rencana Detail KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

36

Pendekatan‘Bantuan Teknis’ (Technical Assistance)

37

Kebijakan Bantuan Teknis Di Lingkungan Departemen PU(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)

38

BANTEK

TUJUAN :membantu daerah dalam melaksanakan kegiatan penataan ruang

sebagai salah satu TUPOKSI Ditjen Penataan Ruang untuk meningkatkan kemampuan daerah dan peran masyarakat serta pelaku lainnya dalam

penyelenggaraan penataan ruang

PRINSIP-PRINSIPPRINSIP-PRINSIP OBJEKOBJEK MEKANISMEMEKANISME CAKUPAN KEGIATANCAKUPAN KEGIATAN

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Prinsip-prinsip Bantuan Teknis(Versi Perencanaan Tata Ruang, Sebagai Contoh)

Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan penataan ruang di daerah sebagai amanat Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah bahwa daerah bertanggung jawab terhadap kegiatan penataan ruang di daerahnya

Pemerintah pusat bertugas meningkatkan kemampuan daerah dan peran masyarakat dalam penataan ruang

Bantek diberikan sesuai dengan kondisi (sumberdaya manusia, keuangan, alam, adat, budaya dan agama) dan kebutuhan daerah (tenaga ahli teknis penataan ruang, manajemen proyek, atau pendanaan)

39

OBJEK BANTUAN TEKNISOBJEK BANTUAN TEKNIS

1.Pemerintah Propinsi2.Pemerintah Kabupaten3.Pemerintah Kota

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang

MEKANISME BANTUAN TEKNISMEKANISME BANTUAN TEKNIS

Pemerintah Kabupaten/

Kota

Pemerintah Provinsi

PemerintahPusat

PemerintahPusat

Pengajuan Usulan

Pengajuan Usulan

Pemberian Bantek

Pemberian Bantek

Pengajuan Usulan

Pemberian Bantek

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang

1. Penasehatan• Mengirimkan tenaga ahli dalam proses penataan ruang daerah• Dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki dana memadai untuk

menyerahkan pekerjaan ke mitra kerja (konsultan, Perguruan Tinggi, LSM, dll)

2. Pendampingan• Mengirimkan tenaga ahli teknis penataan ruang yang secara menerus dan

teratur mendampingi Pemerintah Daerah • Dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan pendanaan dan SDM

3. Kerjasama Pendanaan• Dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan pendanaan namun

memiliki SDM yang cukup di bidang penataan ruang• Bentuk Bantek dapat dilakukan tergantung pada kesepakatan

4. Penyusunan Oleh Pusat• Penyiapan dana dan tenaga ahli oleh Pemerintah Pusat dan dalam

pelaksanaannya dilakukan melalui keterlibatan intensif Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya.

CAKUPAN KEGIATAN BANTEKCAKUPAN KEGIATAN BANTEKSumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PEMAHAMAN PELAKSANAAN BANTEK DI DAERAH

SASARANSASARANSASARANSASARAN

OUTPUT OUTPUT (INTERMEDIATE)(INTERMEDIATE)

OUTPUT OUTPUT (INTERMEDIATE)(INTERMEDIATE)

TOLOK UKUR TOLOK UKUR BANTEKBANTEK

TOLOK UKUR TOLOK UKUR BANTEKBANTEK

MEDIA PENCAPAIAN

MEDIA PENCAPAIAN

VARIABELPENCAPAIAN

VARIABELPENCAPAIAN

NORMATIF MEKANISME

SASARANSASARAN

• Teridentifikasinya potensi dan masalah penataan ruang

• Keterpaduan dan sinergi struktur dan pola tata ruang

• Terakomodasinya aspirasi seluruh stakeholders• Tersusunnya produk rencana tata ruang bersama

Pemda• Transfer pengetahuan pada aparat Pemerintah

Daerah• Penguatan peran Pemerintah Propinsi

OUTPUT (OUTPUT (INTERMEDIATEINTERMEDIATE))

1. Terbentuknya fokus group2. Validasi kebijakan3. Validasi data dan sumber data4. Perumusan potensi dan permasalahan5. Alternatif rencana6. Kemampuan pendanaan7. Kemampuan kelembagaan

• Keragaman dan konsistensi focus group• Kesepakatan pencapaian output• Direction daerah dalam pencapaian output

TOLAK UKUR BANTEKTOLAK UKUR BANTEK

• Keberlanjutan proses penataan ruang di daerah

MEKANISME PELAKSANAAN BANTEK MEKANISME PELAKSANAAN BANTEK DI DAERAHDI DAERAH

MELALUI MEDIA PENCAPAIAN: Pembentukan Tim Teknis Forum Diskusi Forum Seminar Pendistribusian daftar

pertanyaan Kunjungan instansional Proses PERDA

MELALUI SISTEM PENILAIAN (KRITERIA/ VARIABEL PENCAPAIAN)

• KAPAN ?• AGENDA ?• TARGET ?• YANG TERLIBAT ?• TOOLS PENDUKUNG ?

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5

PERSIAPAN PELAKSANAAN

DISKUSI 1

SURVEI LAP.

KUNJUNGAN INSTANSIONAL

DISKUSI 2

KOMPILASI DATA

A N A L I S I S

RUMUSAN POTENSI DAN PERMASALAHAN

DISKUSI 3

SEMINAR 1

BULAN 6

PENYUSUNAN RENCANA

DISKUSI 4

SEMINAR 3

PASCASEMINAR 2

DISKUSI 1DISKUSI 1

AGENDA KEGIATAN

• Pembentukan focus group yang terdiri dari supervisi, tim pelaksana dan tim teknis

• Contract performance• Pemaparan metodologi pekerjaan dan metode

pelaksanaan pekerjaan (Bantek) • Tim pelaksana menginformasikan data yang sudah

diperoleh • Pembagian tugas klarifikasi dan up dating data

kepada focus group tim teknis

TARGET PENCAPAIAN

1. Tercapainya kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap focus group

2. Setiap focus group tim teknis bersedia melakukan klarifikasi data dan up dating data yang dibutuhkan

KETERLIBATAN PERSONIL

Supervisi, tim pelaksana (konsultan) dan tim teknis daerah

TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Bahan presentasi• Daftar kebutuhan data• Draft Contract Performance• Daftar undangan • Daftar hadir

SEMINAR 1SEMINAR 1

AGENDA KEGIATAN

• Presentasi isu permasalahan wilayah perencanaan, metodologi pengerjaan dan pelaksanaan oleh tim pelaksana di depan semua stakeholder

• Diskusi dan tanya jawab terkait dengan materi yang dipresentasikan

TARGET PENCAPAIAN

1. Sosialisasi metodologi pengerjaan dan pelaksanaan kepada semua stakeholder

2. Adanya masukan serta tanggapan terhadap materi yang dipresentasikan

3. Adanya informasi terkait dengan wilayah perencanaan

KETERLIBATAN PERSONIL

Supervisi, Tim Pelaksana, Tim Teknis dan semua stakeholder di wilayah perencanaan termasuk masyarakat TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Bahan presentasi Laporan Pendahuluan 1. Slide presentasi2. Hand out untuk peserta seminar

• Daftar undangan • Daftar hadir• Dokumentasi (foto dan video)

DISTRIBUSI DISTRIBUSI DAFTAR DAFTAR

PERTANYAAN PERTANYAAN

AGENDA KEGIATAN

• Persiapan Jenis data yang dibutuhkan • Pemaparan awal yang singkat mengenai

keberadaan data di tiap sektor• Penyelesaian isian Daftar Pertanyaan• Kesepakatan menindaklanjuti perolehan data dan

jawaban dari daftar pertanyaannya.

KETERLIBATAN PERSONIL

Tim Teknis, Tokoh & Wakil Masyarakat serta Tim Pelaksana (Pengamat)

TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Kuesioner• Daftar Panduan Pertanyaan • Forum diskusi • Seminar

TARGET PENCAPAIAN

1. Memperoleh informasi dan data yang lengkap, akurat dan jelas (bentuk maupun substansi)

2. Mengetahui tingkat keragaman dan variasi jawaban peserta

3. Komposisi responden mewakili sebagian besar elemen BANTEK

4. Ada forum pembahasan daftar pertanyaan yang diberikan

KUNJUNGAN KUNJUNGAN INSTANSIONAL INSTANSIONAL

AGENDA KEGIATAN

• Meminta data terbaru yang merupakan hasil klarifikasi tim teknis

• Melakukan wawancara untuk memperoleh informasi detail terkait dengan dinas yang dikunjungi

KETERLIBATAN PERSONIL

Tim pelaksana dan tim teknis sektoral

TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Daftar data yang akan diklarifikasi • Data terbaru • Guidence pertanyaan untuk wawancara

TARGET PENCAPAIAN

1. Tersedianya data terbaru dari dinas terkait baik berupa dokumen atau informasi lisan

2. Kelengkapan dan kejelasan data yang diberikan

DISKUSI 2DISKUSI 2

AGENDA KEGIATAN

• Pembahasan klarifikasi data dari tim teknis• Penyerahan data-data terbaru yang dapat menjadi

masukan dalam proses analisis• Pembahasan potensi dan permasalahan di setiap

sektor oleh tim teknis

TARGET PENCAPAIAN

1. Penyerahan data yang telah diklarifikasi serta data-data terbaru yang dibutuhkan untuk analisis dari tim teknis kepada tim pelaksana

2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan dari setiap sektor dan antar sektor di wilayah perencanaan

KETERLIBATAN PERSONIL

Supervisi, tim pelaksana (konsultan) dan tim teknis daerah

TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Data-data yang sudah dimiliki• Daftar pertanyaan • Daftar undangan • Daftar hadir

DISKUSI 3DISKUSI 3AGENDA KEGIATAN

• Pembahasan dan perumusan potensi dan permasalahan

• Mengemukakan temuan dan hasil analisis sementara oleh tim pelaksana

• Klarifikasi temuan dan hasil analisa oleh tim teknisTARGET PENCAPAIAN

1. Tersosialisasikan potensi dan permasalahan 2. Teridentifikasinya tingkat apresiasi Daerah

terhadap produk rencana 3. Teridentifikasinya alternatif sumber pembiayaan4. Teridentifikasinya apresiasi terhadap bentuk

kelembagaan 5. Klarifikasi isu dan permasalahan wilayah

perencanaan

KETERLIBATAN PERSONIL

Supervisi, tim pelaksana (konsultan) dan tim teknis daerah

TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Peta hasil interpretasi citra satelit • Bahan presentasi• Tabulasi data & informasi • Daftar undangan • Daftar hadir

SEMINAR 2SEMINAR 2AGENDA KEGIATAN

• Presentasi hasil analisis data, potensi dan permasalahan oleh tim pelaksana di depan semua stakeholder

• Diskusi dan tanya jawab terkait dengan materi yang dipresentasikan

TARGET PENCAPAIAN

1. Sosialisasi hasil analisis kepada semua stakeholder2. Adanya masukan serta tanggapan terhadap hasil analisis yang menghasilkan potensi dan

permasalahan wilayah perencanaan

KETERLIBATAN PERSONIL

Supervisi, Tim Pelaksana, Tim Teknis dan semua stakeholder di wilayah perencanaan termasuk masyarakat

TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Bahan presentasi Laporan Antara1. Slide presentasi2. Hand out untuk peserta seminar

• Daftar undangan • Daftar hadir• Dokumentasi (foto dan video)

DISKUSI 4DISKUSI 4AGENDA KEGIATAN

• Pemaparan tujuan, rumusan strategi dan rencana penataan ruang oleh tim pelaksana

• Pembahasan produk rencana yang dihasilkan & Diskusi

TARGET PENCAPAIAN

1. Tercapainya kesepakatan tujuan, konsep dan rencana penataan ruang

2. Tercapainya variasi komposisi peserta yang hadir3. Tercapainya keberagaman opini & tanggapan

terhadap produk rencana.

KETERLIBATAN PERSONIL

Supervisi, tim pelaksana (konsultan) dan tim teknis daerah

TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Peta hasil interpretasi citra satelit• Bahan presentasi• Daftar undangan • Daftar hadir

SEMINAR 3SEMINAR 3 AGENDA KEGIATAN

• Presentasi konsep rencana yang dihasilkan oleh tim pelaksana di depan semua stakeholder

• Diskusi dan tanya jawab terkait dengan konsep rencana yang dihasilkan

KETERLIBATAN PERSONIL

Supervisi, Tim Pelaksana, Tim Teknis dan semua stakeholder di wilayah perencanaan termasuk masyarakat

TOOLS YANG DIGUNAKAN

• Bahan presentasi Draft Laporan Akhir 1. Slide presentasi2. Hand out untuk peserta seminar

• Daftar undangan • Daftar hadir• Dokumentasi (foto dan video)

TARGET PENCAPAIAN

1. Sosialisasi konsep rencana kepada semua stakeholder

2. Adanya masukan serta tanggapan terhadap konsep rencana yang dihasilkan

SISTEM PENILAIAN (KRITERIA /VARIABEL PENCAPAIAN)

BERHASILKAH ?

TOLAK UKUR PENCAPAIANPROSESSelama proses BANTEK berlangsungPasca proses BANTEK

PRODUK

PROSES BANTEK (+ 6 BULAN)

Tabel Kriteria Keberhasilan Proses Bantek

Tolak Ukur Yang Akan Dicapai Dengan Bantek Kriteria Penilaian

1. Keragaman dan konsistensi Tim Teknis Focus group paham penataan ruang dan memberikan kontribusi yang signifikan

• Jumlah dan variasi masukan, tanggapan, dan pertanyaan dari focus group selama diskusi 1 s/d 4 dan seminar 1 s/d 3

• Jumlah dan variasi informasi menyangkut daerah yang diberikan focus group selama diskusi 1 s/d 4 dan seminar 1 s/d 3

• Perkembangan komposisi dan persentase kehadiran focus groupselama diskusi 1 s/d 4 dan seminar 1 s/d 3

2. Kesepakatan pencapaian output Focus group memberikan kontribusi yang akurat dan signifikan terhadap proses penataan ruang

• Jumlah dan jenis data dan informasi yang disediakan terkait dengan isu pengembangan

• Bentuk apresiasi terhadap produk rencana dan sumber pembiayaannya

• Bentuk apresiasi terhadap bentuk kelembagaan• Ada tidaknya usulan visi pengembangan daerah• Ada tidaknya sanggahan dan penolakan terhadap konsep rencana

yang diusulkan

3. Direction daerah dalam pencapaian outputFocus group memiliki inisiatif dalam setiap tahapan penataan ruang

• Pengadaan rapat koordinasi pembentukan focus group dan komposisi personil focus group yang dibentuk dengan pertimbangan kesesuaian bidangnya

• Pengadaan sosialisasi NSPM Penataan Ruang• Kehadiran/keterlibatan dalam setiap tahapan penataan ruang yang

disepakati oleh masing-masing personil focus group

Tabel Kriteria Keberhasilan Pasca Proses Bantek

Tolak Ukur Yang Akan Dicapai Dengan Bantek Kriteria Penilaian

1. Keberlangsungan proses teknis penataan ruang Focus group mampu menjadi “motor” penggerak pelaksanaan penataan ruang di wilayahnya

• Pelaksanaan proses PERDA terhadap RTRW Kabupaten Agam yang telah dirumuskan bersama dengan mempertimbangkan waktu proses dan jumlah revisi yang harus dilakukan selama proses

• Pelaksanaan tindak lanjut RTRW Kabupaten Agam dalam bentuk program-program pembangunan

• Penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci

• Penyediaan perangkat pengendalian dan pelaksanaan sebagai bentuk pemantauan (kebijakan, penggunaan teknologi, dll)

Tabel Kriteria Keberhasilan Produk Bantek

TOLAK UKUR YANG AKAN DICAPAI DENGAN BANTEK

KRITERIA PENILAIAN

Produk yang berkualitas dan aspiratifProduk yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewakili aspirasi dan kebutuhan daerah

• Data dan informasi lengkap dan sah, sesuai dengan kebutuhan analisis, minimal seperti yang digariskan dalam Kepmen 327/Kpts/M/2002

• Metode dan analisis yang digunakan relevan

• Rumusan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan petunjuk penyusunan

• Muatan RTRW sesuai dengan UUPR• Melampirkan hasil proses konsensus

selama BANTEK berlangsung

PROSES PERDA PROSES PERDA AGENDA KEGIATAN

• Kesepakatan Tujuan Penataan Ruang • Kesepakatan rumusan rencana dan strategi penataan

Ruang • Serah terima dokumen dan proses penataan ruang

dari Tim Pelaksana kepada Tim Teknis• Contract performance penyelesaian proses Perda

antara Tim Teknis, elemen Dewan dan tokoh masyarakat setempat.

KETERLIBATAN PERSONIL

Tim Pelaksana, Tim Teknis, Tokoh & Wakil Masyarakat, DPRD setempat, Tim Supervisi (Pengamat)

TOOLS YANG DIGUNAKAN

Cheklist dan lembar kendali

TARGET PENCAPAIAN

1. Terselesaikannya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai jadwal pelaksanaan

2. Tercapainya kesepakatan antarstakeholders terhadap produk rencana

3. Sedikitnya revisi terhadap produk RTRW yang dihasilkan setelah melalui pembahasan dengan Dewan

PROSES PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN

AGENDA KEGIATAN

• Penyusunan program-program pembangunan berdasarkan produk rencana yang dihasilkan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

• Penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci dengan tim pelaksana adalah Pemerintah Daerah sendiri

• Penyusunan perangkat pengendalian pelaksanaan ruang oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

KETERLIBATAN PERSONIL

Pemerintah Daerah

TOOLS YANG DIGUNAKAN

Kebijakan tata ruang, Teknologi citra satelit

TARGET PENCAPAIAN

1. Penjabaran produk rencana yang dihasilkan dalam bentuk program pembangunan

2. Penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci oleh Pemerintah Daerah

3. Pemantauan, meliputi penyediaan perangkat pengendalian dan pelaksanaan

PendekatanKonsultan Manajemen Penanganan

(KMP)

64

1. Menyiapkan mekanisme, strategi dan jadwal kerja, rencana pelaksanaan kegiatan dan pembagian peran antar pelaku.

2. Melaksanakan sosialisasi Pedoman Penyusunan RTR KSN dan mekanisme kerja kepada tim penyusun RTR KSN.

3. Melaksanakan fungsi manajerial dan menjamin seluruh kegiatan berjalan tepat waktu, sasaran, mutu dan manfaat.

4. Memberikan saran dan masukan kepada Dit. Penataan Ruang Wilayah Nasional.5. Melaksanakan proses advisory kepada Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional bagi

pelaksanaan kegiatan penanganan RTR KSN.6. Melaporkan progres kegiatan penanganan RTR KSN secara berkala.7. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap keberhasilan program penanganan RTR KSN

(termasuk RTR KAPET).8. Melakukan tindakan korektif apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.9. Melaksanakan tugas kontrol kualitas penyajian produk RTR KSN.10. Membuat dan melaksanakan pembahasan laporan berkala dan laporan khusus sesuai TOR.

65

Lingkup Kegiatan

66

Sistem informasi penanganan RTR KSN (termasuk RTR KAPET).

Prosiding :- Sosialisasi Pedoman Penyusunan RTRKSN dan

- Sosialisasi Mekanisme PelaksanaanPenyusunan RTR KSN.

Dokumen “lesson learned” dalam rangka penyusunan RTR KSN.

Panduan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan dan pembagian peran antar pelaku.

Keluaran

Jenis Kegiatan JumlahSwakelola 24Kontraktual 38

Satu Tahun 22KSN KAPET 7KSN Teknologi Tinggi 13KSN Candi Prambanan 1KSN KPBPB Sabang 1

Multi Tahun Tahun Pertama 16KSN dalam Supervisi Dit. Binda I 5KSN dalam Supervisi Dit. Binda II 5KSN dalam Supervisi Dit. Taruwilnas 6

Jumlah 62

67

Lokasi Kegiatan

KMP RTR KSNKomposisi Pelaku

68

Supervisi

KMP RTR KSN

Penyusun RTR KSN

69

Direktorat Taruwilnas

• Subdit Jakstra Nasional• Subdit Pengaturan• Subdit Wilayah I• Subdit Wilayah II• Subdit Korlinsekwil

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Wilayah I• Subdit Kebijakan• Subdit Pengaturan• Subdit Bimbingan Teknis

Wilayah IA• Subdit Bimbingan Teknis

Wilayah IB• Subdit Pengendalian

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah

Wilayah II• Subdit Kebijakan• Subdit Pengaturan• Subdit Bimbingan Teknis

Wilayah IA• Subdit Bimbingan Teknis

Wilayah IB• Subdit Pengendalian

KMP RTR KSNSupervisi

KMP RTR KSNMekanisme Hubungan

70

Direktorat Taruwilnas Direktorat Lain

Subdit Lintas Wilayah dan

Sektor

Subdit LainSubdit Lain

KMPRTR KSN

Penyusun RTR KSNPenyusun RTR KSN

Ditjen Penataan Ruang

PengumpulanPenyampaian Data

Penyampaian Hasil Pengolahan DataSupervisi

• Status KinerjaPenyusunan RTR KSN Laporan Dua

Mingguan keSupervisi KMP RTR KSN (Subdit LintasSektor danWilayah).Supervisipenyusun RTR KSN, DirekturTaruwilnas, Binda I, dan Binda II DitjenPenataan Ruang, Konsultan

Laporan Bulanan

• Penilaian progres penyusunan RTR KSN

• Penilaian progres pelaporan melalui sisteminformasi KMP RTR KSN

• Pemantauan pelaksanaanpembahasan laporan

• Pemantauan pelaksanaan kegiatankoordinasi (Konsultasi KLHS dengan Pemangku Kepentingan, Konsinyasi di Jakarta, FGD LokasiKSN, Pembahasan di Daerah, Pembahasan Internal DJPR. FGD di Jakarta, Rapat BKPRN. Pembahasan Laporan di Jakarta, Seminar untuk Pakar)

• Pemantauan pelaksanaan kegiatankoordinasi

• Penyusun RTR KSN melaporkankemajuan pelaksanaanpekerjaannya secara berkala

KMP RTR KSNKerangka Penilaian

71

Pengumpulan Data

Penilaian

Keluaran

Melalui Sistem Informasi KMP,E-mail, SMS, Laporan tertulis.

Rincian Tahapan Penyusunan RTR KSN

Persiapan Penyusunan Draft 1 Naskah Akademis Pembahasan Internal DJPR - Naskah

Akademis Penyusunan Draft 2 Naskah Akademis Penyusunan Draft 1 Naskah Rancangan

Peraturan Presiden Pembahasan Internal DJPR 1 - Naskah

Rancangan Peraturan Presiden Penyusunan Draft 2 Naskah Rancangan

Peraturan Presiden Pembahasan Internal DJPR 2 - Naskah

Rancangan Peraturan Presiden Penyusunan Draft 3 Naskah Rancangan

Peraturan Presiden

10. Pembahasan dengan Daerah11. Konsultasi Publik 112. Penyusunan Draft 4 Naskah Rancangan

Peraturan Presiden13. Pembahasan BKPRN14. Penyusunan Draft 5 Naskah Rancangan

Peraturan Presiden15. Expose Internal 1 DJPR16. Penyusunan Draft 6 Naskah Rancangan

Peraturan Presiden17. Pengkajian oleh Bag. Hukum & PerUUan,

Kem. PU18. Penyusunan Draft 7 Naskah Rancangan

Peraturan Presiden19. Expose Internal 2 DJPR20. Draft Final Raperpres

72

Rincian Tahapan Penyusunan RTR KSN

73Sumber : Panduan Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Ditjen Penataan Ruang

DirjenPR

Tim Perumus

Tim Sekretariat

Tim Administrasi

Narasumber(Stakeholder)

SK TimPenyusun

Setditjen

BagianHukum &PerUUan

Direktorat

Direktur

Subdit

KajianTeknis

Biro Hukum

Laporanx

Konsepsi

Pokok-Popok Materi

Muatabn

Bagan 1

Draft 1Naskah

Akademis

Draft 2Naskah

AkademisDraft 1

RAPERPRES

RapatInternalDJPR

KonsultasiAkademisi

PembahasanDenganDaerah

Pembahasan2

Internal PU

Pembahasan1

Internal PU

Draft 2 Raperpres

Draft 3 Raperpres

Draft 4 Raperpres

KonsultasiPublik

Draft 5 Raperpres

PembahasanBKPRN

Draft 6 Raperpres

Expose 1Internal DJPR

Draft 7 Raperpres

Presiden MenteriPU

Expose 2Internal DJPR

Draft FinalRaperpres

Perpers

Pembahasan di Setkab

Pemarafan Menteri

1

2

3

4

5

6

7

8

7

9

101112131415

16

17

1819

20

IV

III

II

I

Penilaian Progres Penyusunan RTR KSNKSN Non KTT Direktorat Taruwilnas

(status 27-Nov-12)

74

75

Sistem Informasi Berbasis Web

Metoda Penilaian Progres Pelaporan

Kegiatan Multi Tahun Tahun Pertama Kegiatan Satu Tahun

76

No. Tahapan Bobot1 Laporan Pendahuluan 33.33%2 Laporan Bulanan

Ke - 1 16.67%Ke - 2 16.67%

3 Laporan AntaraKe - 1 16.67%Ke - 2 16.67%

4 Jumlah 100.00%

No. Tahapan Bobot1 Laporan Pendahuluan 25.00%2 Laporan Bulanan

Bulan Ke - 2 6.25%Bulan Ke - 3 6.25%

3 Laporan Antara 25.00%4 Laporan Bulanan

Bulan Ke - 5 6.25%Bulan Ke - 6 6.25%

5 Laporan Akhir 25.00%6 Jumlah 100.00%

Penilaian Progres Pelaporan RTR KSNKSN Satu Tahun Direktorat Tarwilnas

(status 27-Nov-12)

77

Penerapan Pedoman Penyusunan RTR KSNdalam Pengumpulan Data dan Informasi

1. Pedoman menegaskan bahwa jenis data dan informasi bernomor 1. sampai 9. harus terkumpul, dengan adanya penyebutan "paling sedikit meliputi" dalam pedoman tersebut. Adanya 10 tipologi KSN menyebabkan perbedaan kebutuhan data dan informasi antar KSN. Jenis data dan informasi ke-9 berupa "data lainnya sesuai dengan karakteristik tipologi KSN“, dapat digunakan untuk mengumpulkan jenis data dan informasi yang sifatnya khusus.

2. Pedoman merinci jenis data dan informasi yang perlu dihimpun pada Tabel 4.2 : Muatan Data Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Tipologi, yang telah dilaksanakan. Dari hasil pekerjaan penyusunan RTR KSN yang dilaksanakan pada tahun 2012 ini, tabel tersebut dapat disempurnakan lebih lanjut, agar pedoman tersebut dapat mendekati kondisi yang ideal. Untuk melakukan hal ini, diperlukan penelitian atas seluruh dokumen Laporan Antara (untuk kegiatan yang berjenis satu tahun), dan Laporan Antara I (untuk kegiatan yang berjenis multi tahun tahun pertama).

78

X1

Slide 78

X1 Lesson learnedX(eni)P(ratiwi), 11/27/2012

Penerapan Pedoman Penyusunan RTR KSNdalam Pengolahan dan Analisa Data

1. Pedoman menegaskan bahwa jenis kegiatan pengolahan dan analisis data bernomor 1. sampai 9. di atas harus dilakukan, dengan adanya penyebutan "paling sedikit meliputi" dalam pedoman tersebut. Adanya 10 tipologi KSN akan menyebabkan perbedaan kebutuhan pengolahan dan analisis data. Jenis pengolahan dan analisis data bernomor 9. menyebutkan bahwa pengolahan dan analisis data yang dilakukan dapat berupa "analisis lainnya sesuai dengan karakteristik tipologi “, dapat digunakan untuk melakukan jenis kegiatan pengolahan dan analisis data yang sifatnya khusus.

2. Dari hasil pekerjaan penyusunan RTR KSN yang dilaksanakan pada tahun 2012 ini, segenap penyusun RTR KSN telah menggunakan berbagai teknik analisis. Secara umum teknik-teknik analisis khusus yang digunakan mencakup :

a. Location Quotient (LQ).b. Shift and Share.c. Analisis SWOT.d. Proyeksi penduduk dengan metoda matematis seperti : exponential growth model dan linear growth model.e. Analisis kemampuan dan kesesuaian lahan.f. Analisis Input-Output.g. Teknologi penginderaan jarak jauh (remote sensing).h. Dan sebagainya.

79

Penerapan Pedoman Penyusunan RTR KSNdalam Perumusan Konsepsi Rencana

1. Secara umum pihak penyusun RTR KSN telah mengacu pada :a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; danb. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.c. Secara umum pihak penyusun RTR KSN telah memperhatikand. Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan;e. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang menjadi

bagian dari Kawasan Strategis Nasional atau dimana Kawasan Strategis Nasional terletak;f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; danh. Rencana Induk Sektor terkait.

2. Secara umum pihak penyusun RTR KSN telah merumuskan keluaran yang memuat :a. Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Nasional;

3. Secara umum pihak penyusun RTR KSN telah merumuskan konsep pengembangan Kawasan Strategis Nasional, yang terdiri atas:

a. Arahan strategis (arahan struktur atau pola ruang); ataub. Rencana struktur ruang dan/atau rencana pola ruang;c. Arahan pemanfaatan ruang;d. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dane. Kelembagaan pengelolaan.

80

Pemenuhan Jadual Penyusunan

1. Umumnya penggunaan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak optimal, sering terjadi keterlambatan.

2. Pemantauan melalui pelaksanaan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan seringkali tidak berjalan efektif. Pihak KMP RTR KSN seringkali tidak terinformasikan mengenai pertemuan yang dilakukan oleh pihak penyusun RTR KSN, baik dengan pemerintah daerah, maupun pihak supervisi.

3. Pelaksanaan pertemuan di daerah yang harus dihadiri oleh pihak supervisi, menghadapi kendala kesibukan pihak supervisi.

4. Untuk hasil pemantauan berupa laporan 2 mingguan yang disampaikan kepada pihak penyusun RTR KSN, sesungguhnya diharapkan adanya umpan balik. Kenyataannya tidak semua melakukan koordinasi, sehingga angka progres yang rendah tidak mendapat tanggapan, apakah sudah tepat atau belum.

5. Panjangnya proses untuk menghasilkan lapora yang ‘diterima’ menyebabkan waktu penyampaian laporan tergolong ‘terlambat’.

81

Bab 1 : PendahuluanBab 2 : Data Wilayah KSN2.1. Data Terkait Nilai Strategis dan Isu Strategis KSN2.2. Data Kebijakan Penataan Ruang dan Sektoral Terkait

2.2.1. Informasi Perencanaan Tata Ruang2.3.2. Rencana Pengembangan Sektor

2.3. Data Kondisi Fisik/Lingkungan dan Sumber Daya Alam2.3.1. Karakteristik Umum Fisik Wilayah2.3.2. Potensi Rawan Bencana Alam2.3.3. Potensi Sumber Daya Alam2.3.4. Kesesuaian Lahan Pertanian

2.4. Data Pemanfaatan Ruang/Penggunaan Lahan2.5. Data Sumber Daya Buatan/Prasarana dan Sarana

2.5.1. Jaringan Transportasi2.5.2. Pelayanan UtilitasPembuangan Limbah2.5.3. Prasarana dan Sarana Ekonomi

2.6. Data Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

2.6.1. Kependudukan2.6.2. Sumber Daya Manusia

2.7. Data Perekonomian, Sosial, dan Budaya2.7.1. Data Perekonomian2.7.2. Data Sosial2.7.3. Data Budaya

2.8. Data Kelembagaan 2.9. Data Lainnya Sesuai Dengan Karakteristik Tipologi KSNBab 3 : Analisis Wilayah KSN3.1. Review Terhadap Rencana Tata Ruang KSN3.2. Penyusunan Informasi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.2.1. Analisis Daya Dukung Kawasan dan Optimasi Pemanfaatan Ruang

3.2.2. Analisis Daya Tampung Kawasan3.3. Analisis Penguatan Nilai Strategis dan Isu Strategis KSN3.4. Analisis Delineasi Kawasan3.5. Analisis Konsep Pengembangan Kawasan3.6. Analisis Regional3.7. Analisis Kebutuhan Ruang3.8. Analisis Pembiayaan Pembangunan3.9. Analisis Lainnya Sesuai Dengan Karakteristik Tipologi

Sumber : Pedoman Penyusunan RTR KSN

Sistematika Buku Data dan Analisis

Bab 1 : Pendahuluan1.1. Dasar Hukum Penyusunan RTR KSN1.2. Profil Wilayah KSB

1.2.1. Gambaran Umum KSN1.2.2. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia1.2.3. Potensi Bencana Alam1.2.4. Potensi Sumber Daya Alam1.2.5. Potensi Ekonomi Wilayah

1.3. Isu-Isu Strategis Bab 2 : Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan

Kawasan Strategis Nasional2.1. Tujuan Penataan Ruang KSN2.2. Kebijakan Penataan Ruang KSN2.3. Strategi Penataan Ruang KSNBab 3 : Rencana Struktur Ruang3.1. Penetapan Sistem Pusat-Pusat Permukiman

3.2. Sistem Jaringan Transportasi3.3. Sistem Jaringan Energi3.4. Sistem Jaringan Telekomunikasi3.5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air3.6. Sistem Jaringan Prasarana PerkotaanBab 4 : Rencana Pola Ruang4.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung4.2. Rencana Pola Ruang Kawasan BudidayaBab 5 : Arahan Pemanfaatan RuangBab 6 : Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang6.1. Arahan Peraturan Zonasi6.2. Arahan Perizinan6.3. Arahan Pemberian Insentif dan disinsentif6.4. Arahan Sanksi

83

Sumber : Pedoman Penyusunan RTR KSN

Sistematika Buku Rencana

Pemangku Kepentingan

1. Pada umumnya pelibatan pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan : Kementerian/Lembaga terkait (sektor); Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan Lembaga di daerah.

2. Pelibatan yang belum terlaksana adalah : Rapat BKPRN dan Seminar untuk Pakar.3. Pelibatan lembaga/organisasi internasional dan pelibatan peran masyarakat belum dilakukan, dengan

kondisi :a. Untuk pelibatan lembaga/organisasi internasional, tidak dilakukan.b. Untuk pelibatan peran masyarakat

1) Pada tahap persiapan, pelibatan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui media publikasi dirasakan belum dibutuhkan.

2) Pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat/organisasi masyarakat dalam bentuk media komunikasi/interaksi sesuai dengan situasi dan kondisi tiap kawasan strategis nasional, tidak dilakukan.

3) Pada tahap pengolahan dan analisis data, masyarakat tidak berperan dalam proses analisis, mengingat kebutuhan pelibatan belum terasa, sesuai dengan situasi dan kondisi kawasan strategis nasional.

4) Pada tahap perumusan konsepsi rencana tata ruang kawasan strategis nasional, masyarakat belum terlibat.5) Pada tahap penyusunan naskah Rperpres, masyarakat sudah dilibatkan dengan pemberitaan/informasi tentang penataan

ruang melalui media publikasi sesuai kebutuhan.

4. Pada acara pelibatan pemangku kepentingan, kendala yang sering dihadapi adalah peserta yang dikirim dari instansi pemangku kepentingan, yang :

a. Peserta tertentu yang datang pada suatu acara belum tentu akan datang lagi pada acara berikutnya.b. Peserta yang datang bukan yang berwenang mengambil keputusan.

84

Permasalahan, Kesimpulan dan SaranAspek Substansi

85

Permasalahan Kesimpulan dan Saran

1. Wilayah KSN deliniasi yang :a. Bersinggungan dan/atau bertumpang tindih

dengan wilayah KSN lain.b. Berada di 2 provinsi.c. Terkait batas taman nasional.d. Menyangkut hutan mangrove dan DAS.e. Terlalu luas.

1. Sosialisasi yang memadai dengan para pemangku kepantingan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

2. Delineasi menampilkan kenyataan yang ada, sehingga apapun kenyataannya harus diterima.

2. Pencapaian kesepakatan delineasi yang berbelit-belit di tingkat daerah.

Masalah delineasi KSN merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya perlu mengakomodasikannya dalam RTR daerah.

3. Kesulitan dalam delineasi kawasan yang disebabkan oleh :a. Kesepakatan diantara masyarakat adat.b. Keselarasan antara delineasi secara lokal dengan

delineasi yang sudah memiliki kekuatan hukum pada skala internasional.

Sosialisasi dan pembahasan yang memadai dengan para pemangku kepantinganmerupakan hal yang penting untuk dilaksanakan untuk merumuskan delineasi.

Permasalahan, Kesimpulan dan SaranAspek Substansi

Permasalahan Kesimpulan dan Saran

4. Penyimpulan isu strategis yang memerlukan pembahasan yang panjang,

Sosialisasi dan pembahasan yang memadai dengan para pemangku kepantinganmerupakan hal yang penting untuk penyimpulan isu strategis KSN.

5. RTRW daerah belum mempunyai legalitas. Mengingat posisi RTR KSN yang lebih tinggi dari RTRW daerah, maka penyusunan RTR KSN tidak perlu menunggu legalisasi RTRW daerah.

6. Adanya berbagai variasi dalam perhitungan tingkat kemajuan penyusunan RTR KSN, karena berbagai sebab :a. Jenis pekerjaan yang berbeda-beda (swakelola,

satu tahun anggaran, multi tahun anggaran).b. Jenis pekerjaan yang merupakan

kelanjutan/penyempurnaan dari pekerjaan tahun-tahun yang lalu.

Adanya berbagai variasi dalam perhitungan tingkat kemajuan penyusunan RTR KSN merupakan hal yang harus diterima, mengingat nature dari kegiatan yang memang berbeda.

86

Permasalahan, Kesimpulan dan SaranAspek Substansi

87

Permasalahan Kesimpulan dan Saran

7. Belum tercapainya kesepakatan substansi untuk memperkuat alasan sebagai KSN.

Sosialisasi dan pembahasan yang memadai dengan para pemangku kepantinganmerupakan hal yang penting untuk penyimpulan isu strategis KSN.

8. Penyusunan RTR KSN yang menemui kesulitan dari aspek metodologi, dengan adanya 10 tipologi KSN.

Dibutuhkannya adanya pembedaan pedoman penyusunan RTR KSN, dengan pembedaan pedoman menurut jenis KSN berdasarkan luasan wilayah dan jenis KSN menurut tipologi. Hal ini disebabkan jenis data dan informasi, serta analisis yang harus dilakukan akan berbeda. Memang dalam pedoman tersebut, adanya perbedaan-perbedaan tersebut telah diakomodasi di dalamnya. Namun, akan lebih baik jika tersedia pedoman yang sifatnya lebih spesifik untuk masing-masing tipologi.

Permasalahan, Kesimpulan dan SaranAspek Substansi

88

Permasalahan Kesimpulan dan Saran

9. Dalam pelaksanaan penyusunan RTR KSN, terdapat keadaan di mana pihak penyusun RTR KSN tidak mengikuti secara berututan langkah-langkah penyusunan RTR KSN sebagaimana terlihat pada slide11.

Pemahaman mengenai langkah-langkah penyusunan RTR KSN oleh pihak KMP dan supervisi, dan wewenang untuk meluruskan pihak penyusun RTR KSN agar mematuhinya, merupakan hal yang penting.

10. Adanya KSN tertentu yang sesungguhnya bukan merupakan KSN yang membutuhkan suatu RTR, mengingat luasan yang dimilikinya.

1. Penentuan suatu lokasi sebagai KSN perlu dipertajam. Jika diperlukan, bagian lampiran dari PP 26/2008 terkait KSN direvisi.

2. Untuk jenis KSN dengan luasan wilayah yang relatif kecil, arahan penataan ruangnya bukan dalam bentuk RTR, tetapi rekomendasi intensitas pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi kepada RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota tempat KSN tersebut berada.

Permasalahan, Kesimpulan dan SaranAspek Substansi

89

Permasalahan Kesimpulan dan Saran

11. Jumlah KSN yang hendak disusunkan RTRnya pada tahun 2012 sangat banyak.

Diperlukan penentuan prioritas KSN yang perlu disusunkan RTRnya.

12. Penyampaian laporan yang cenderung terlambat.

Langkah yang panjang agar suatu laporan dinyatakan dapat diterima, merupakan hal yang tak terhindarkan. Diperlukan antisipasi dengan cara penyampaian laporan lebih awal.

13. Website KMP RTR KSN tidak terpadu dengan website Kementerian PU. Bahasa pemrograman yang digunakan, sejak awal tidak ditentukan untuk memudahkan upaya memadukannya.

Untuk pekerjaan yang salah satu hal yang harus dikerjakan adala pembuatan website, sebaiknya dari awal ditentukan persyaratan yang harus dimiliki website tersebut, agar upaya memadukan tersebut tidak menemui kesulitan di belakangan hari.

Permasalahan, Kesimpulan dan SaranAspek Komunikasi

90

Permasalahan Kesimpulan dan Saran

1. Website Penyusunan RTR KSN tidak optimal dimanfaatkan.

Terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan website. Untuk mengatasinya, dapat digunakan bentuk komunikasi lainnya, serta pihak KMP yang lebih aktif berhubungan dengan penyusun RTR KSN.

2. Penyusun RTR KSN tidak segera melaporkan progres pelaksanaan kegiatannya.

Pihak KMP agar lebih aktif berhubungan dengan penyusun RTR KSN. Kalaupun usaha ini belum berhasil, maka pihak KMP dapat meminta bantuan dari pihak supervisi.

3. Komunikasi yang terjadi antara penyusun RTR KSN dengan pihak supervisinya terkadang tidak sampai kepada pihak KMP RTR KSN, sehingga pihak KMP luput dari kegiatan yang cukup penting yang harus diikuti.

Di masa mendatang, untuk pekerjaan dengan KMP, posisi KMP perlu ditingkatkan untuk berada di antara supervisi dan ‘konsultan’ penyusun.

Permasalahan, Kesimpulan dan SaranAspek Komunikasi

91

Permasalahan Kesimpulan dan Saran

4. Laporan kemajuan pekerjaan yang pihak KMP RTR KSN sampaikan kepada pihak penyusun RTR KSN, seringkali tidak mendapat tanggapan, yakni apakah tingkat kemajuan yang pihak KMP RTR KSN sampaikan sudah betul dan dapat diterima.

Pihak KMP agar lebih aktif berhubungan dengan penyusun RTR KSN. Kalaupun usaha ini belum berhasil maka pihak KMP perlu meminta bantuan dari pihak supervisi.

5. Terdapat pihak penyusun yang 'menutup diri' sama sekali dari pihak KMP RTR KSN, sehingga tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaannya sulit dipantau.

Pihak KMP perlu meminta bantuan dari pihak supervisi.

Permasalahan, Kesimpulan dan SaranAspek Politis

92

Permasalahan Kesimpulan dan Saran

1. Pemangku kepentingan dari jenis pemerintah daerah, yang merasa 'memiliki daerah' menuntut agar pelaksanaan pekerjaan (analisis dan perumusan rencana) banyak mempertimbangkan pendapat mereka.

Kegiatan KSN merupakan wewenang pemerintah pusat. Pendapat dari daerah perlu diakomodasi sampai batas-batas yang terkait dengan wewenang pemerintah pusat di daerah.

2. Pemangku kepentingan dari jenis instansi lain di tingkat pusat, yang merasa 'lebih paham dengan substansi pekerjaan', banyak memberikan masukan, yang tidak sepenuhnya terkait dengan penataan ruang.

Kegiatan KSN untuk KSN dengan tipologi tertentu merupakan wewenang instansi pemerintah pusat tertentu. Pendapat dari instansi ini perlu diakomodasi, untuk hal-hal yang terkait dengan penataan ruang.

3. Pelibatan lembaga/organisasi internasional dan pelibatan peran masyarakat belum terlaksana secara maksimal.

Pelibatan lembaga/organisasi internasional dan pelibatan peran masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang.

Permasalahan, Kesimpulan dan SaranAspek Politis

93

Permasalahan Kesimpulan dan Saran

4. Dalam kegiatan pembahasan dengan pemangke kepentingan kendala yang sering dihadapi adalah peserta yang dikirim dari instansi pemangku kepentingan, yang :a. Peserta tertentu yang datang pada suatu

acara belum tentu akan datang lagi pada acara berikutnya.

b. Peserta yang datang bukan yang berwenang mengambil keputusan.

Pembahas yang berasal dari pemangku kepentingan perlu dikukuhkan dengan surat keputusan instansi pemangku kepentingan tersebut.

Rekomendasi

94

Rekomendasi

Diperlukan penyusunan PP tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kepariwisataan Diperlukan penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Catatan : Pedoman yang disusun merupakan 3 pedoman yang terpisah, yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Permen Pariwisata).

Diperlukan penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana IndukKSPN, KSPP, KSP Kab., Kota (Catatan : Pedoman yang disusun merupakan 4 pedoman yang terpisah, yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Permen Pariwisata).

Diperlukan penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana DetailKSPN, KSPP, KSP Kab., Kota (Catatan : Pedoman yang disusun merupakan 4 pedoman yang terpisah, yang selanjutnya dikukuhkan menjadi Permen Pariwisata).

Diperlukan penyusunan pedoman-pedoman pendukung dalam bidang : destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Diperlukan metodologi yang multi aspek dalam perencanaan pengembangan pariwisata, tidak terbatas hanya pada Analisis SWOT.

95

Rekomendasi

Menghadapi kemampuan daerah yang terbatas dalam penyusunan : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Induk, Rencana Detail dan RTBL Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota, maka dapat diperkenalkan pendekatan ‘Bantuan Teknis’ (Technical Assistance).

Untuk mengendalikan proses dan kualitas pekerjaan Penyusunan Rencana PengembanganKSPN, maka dapat digunakan pendekatan Konsultan Manajemen Penanganan (KMP) Rencana Pengembangan KSPN.

96

Terima Kasih

Fitri Indra [email protected]

97