SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

KELOMPOK II

HARDIANTISUNDARI

MUH. NASIRRAHMAYANTI

JUSNIATI

A. Permasalahan perencanaan pembangunan di Indonesia

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang SPPN1. Perubahan tentang tentang MPR dari menyusun

GBHN 2. Adanya ego sektoral 3. Kurang terpadunya antara perencanaan dan

penganggaran4. Perencanaan yang disusun masih bersifat Top-

down Planning

B. Sasaran Pokok SPPN

Mencakup 5 Hal pokok yaitu :1. Meningkatkan koordinasi antara prilaku

pembangunan2. Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas

perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah yang terkait

3. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan

4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat

5. Penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif dan adil

C. Dokumen Perencanaan Pembagunan1. RPJPD2. RPJMD3. Renstra SKPD4. RKPD5. Renja SKPD

D. Keterkaitan antara dokumen perencanaan Pembangunan

1. Keterkaitan antara RPJP Nasional dan RPJP Daerah

2. Keterkaitan antara RPJM Nasional dan RPJM Daerah

3. RPJM dan Renstra

E. Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan

RPJPN MENPPN

BAPPENAS

RPJPD BAPPEDA

MUSREMBANG

PEMBANGUNAN NASIONAL

Lanjutan......1RPJMD & RKPD

RPJMN

RPJMD

Renstra KL

Renstra SKPD

Prov, Kab, & Kota

BAPPENAS

BAPPEDA

DP

DD

Musrenbang Jangka panjang

Musrenbang jangka

menegah

Musrenbang Jangka

Menegah

PEMBANGUNAN DAERAH

Undang-undang No. 17 tahun 2003 dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 Prosedur dan langkah-langkah yang menyangkkut dengan penyusunan dokumen adalah sbb:

a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)b. Prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS)c. Rencana Kerja Anggaran (RKA)

F. Perencanaan dan Penganggaran

G. Pengendalian (Monitoring dan Evaluasi)

Kegiatan Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai rencana dan mendapat Feedback dimasa mendatang

Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana

Tingkat Pusat

Tingkat Daerah

Mentri

Kepala Lembaga

Gubernur

Bupati

Walikota

Evaluasi Pelaksana Rencana Pemba

1. Tingkat Pusat Efesien Efektivitas Manfaat

2. Tingkat Daerah Pelaksanaan RKPD dan Renja SKPD

OutPut Out COme

Nasional VS DaerahStruktur Pembangunan Bersifat Sektoral

Berinteraksi dgn negara lain

Bersifat Regional

Interaksi yang erat dgn daerah yang lain

Struktur Keuangan PPn & PPh Minyak Bumi

PAD

Nasional

Daerah

Nasional

Daerah

LanjutanSistem NKRI Pertahanan & Keamanan Politik Luar Negeri Peradilan & Agama

Perhubungan Perkebunan Kehutanan

Nasional

Daerah

SEKIAN DAN

TERIMA KASIH