0

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………. i

BAB 1 PENDAHULUAN…………………………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang…………………………………………………………………. 1

1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………… 3

1.3 Tujuan Penelitian……………………………………………………………….. 3

1.4 Ruang Lingkup…………………………………………………………………. 3

1.5 Tinjauan Pustaka……………………………………………………………….. 4

1.5.1 Partisipasi Masyarakat…………………………………………………. 4

1.5.1.1 Pengertian Partisipasi ………………………………………... 4

1.5.1.2 Tipe Partisipasi ………………………………………………. 5

1.5.2 Permukiman…………………………………………………………… 6

1.5.2.1 Pengertian Permukiman……………………………………… 6

1.5.2.2 Bentuk-bentuk Permukiman…………………………………. 7

BAB 2 LANDASAN TEORI………………………………………………………… 8

BAB 3 METODE PENELITIAN……………………………………………………. 11

3.1 Pendekatan Penelitian………………………………………………………….. 11

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian………………………………………………….. 11

3.2.1 Tempat Penelitian……………………………………………………... 11

3.2.2 Waktu Penelitian………………………………………………………. 11

3.3 Subyek Penelitian………………………………………………………………. 11

3.4 Teknik Pengumpulan Data……………………………………………………... 11

3.5 Teknik Pengolahan Data……………………………………………………….. 12

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….. ii

i

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan suatu permukiman merupakan suatu hal yang didasarkan pada

keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Atas dasar tersebut maka

kesadaran, peranserta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi

masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama.

Dalam hal ini bukan berarti masyarakat hanya berfungsi untuk memberikan dukungan

dan keikutsertaan dalam proses pembangunan saja, tetapi hasil yang dicapai juga akan

dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat. Dengan demikian akan tercipta sense of belonging dan sense of responsibility

dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan.

Pada perkembangan zaman dewasa ini, masyarakat dalam suatu permukiman

kurang memahami pentingnya bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan dalam

area permukiman mereka sendiri. Masyarakat masih terus bergantung pada kebijakan

Pemerintah Daerah yang pada kenyataannya, akan sulit bekerja tanpa partisipasi dari

masyarakat sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat terus mengeluhkan tingkat

kesejahteraan mereka kepada Pemerintah.

Menurut Raharjo ( 2006) suatu masyarakat dikatakan belum sejahtera jika suatu

kondisi seseorang atau kelompok masyarakat  yang mengalami berbagai kekurangan

baik secara material maupun spiritual menuju kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ketidakberdayaan tersebut diukur dengan metode kualitatif, meliputi, (1)

kebutuhan dasar yang standar (sandang, pangan, papan), (2) kesehatan, (3) pendidikan,

(4) kesempatan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan,(5) akses informasi, (6)

kesempatan dalam berusaha dan menjalankan ekonomi, (7) penguasaan sumberdaya

ekonomi, (8) pelayanan pemerintah, (9) partisipasi dalam pemerintahan dan

pangambilan keputusan publik, (10) rasa aman, (11) lingkungan hidup, (12) budaya

1

masyarakat, seperti korupsi, kedisiplinan, maka diperlukan suatu upaya pemberdayaan

masyarakat yang dapat menciptakan kesejahteraan.

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan

proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995 sebagaimana dikutip oleh Hikmat 2001

dalam Lugiarti, 2004).4) Partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan

merupakan hal terpenting dalam pemberdayaan.

Saharuddin dan Sumardjo (2003) mengemukakan secara sederhana bahwa

partisipasi mengandung makna peran serta seseorang atau kelompok orang dalam suatu

kegiatan untuk mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak yang

berkepentingan.

Bila menyangkut partisipasi dalam pembangunan masyarakat maka menyangkut

keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan

menikmati hasilnya atau suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk

mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Namun sering dijumpai masyarakat yang kurang

peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Hal ini terbukti salah satunya

dengan tindakan masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, padahal secara

tidak langsung hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan

masyarakat.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa seseorang akan berpartisispasi apabila

terpenuhi prasyarat untuk berpartisispasi, yaitu adanya (1) kesempatan, yaitu adanya

suasana atau kondisi lingkungan yang disadari bahwa dia berpeluang untuk

berpartisipasi. (2) kemauan, adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat dan

sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat

dirasakan atas partisipasinya tersebut, dan (3) kemampuan, adanya kesadaran atau

keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa

berupa pikiran, tenaga, waktu atau sarana dan material lainnya

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari pemikiran dan latar belakang tersebut di atas beberapa hal

yang menarik untuk di kaji antara lain :

1. Bagaimana pembangunan permukiman menuju kesejahteraan masyarakat?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap

pembangunan permukiman?

3. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran

masyarakat dalam perkembangan lingkungan permukimannya?

4. Bagaimana menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam lingkungan

permukimannya.

2. Mengetahui bagaimana peranan masyarakat terhadap pembangunan

permukiman.

3. Mengetahui tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.

1.4 RUANG LINGKUPPada proses penelitian, akan dibagi menjadi dua macam proses pengamatan,

yaitu :

1. Pengamatan secara langsung

Artinya pengamatan dilakukan secara langsung ke salah satu permukiman di

Jakarta, khususnya daerah Palmerah dengan melakukan wawancara kepada

beberapa masyarakat dan Ketua RT daerah setempat dan mengambil beberapa

dokumentasi sesuai kebutuhan penelitian

2. Pengamatan tidak langsung

Artinya pengamatan yang dilakukan dengan mencari beberapa referensi yang

mendukung penelitian, baik dari data yang sudah ada maupun dengan

menyebarkan kuisioner.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 PARTISIPASI MASYARAKAT

1.5.1.1 PENGERTIAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela

tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropoetro (1988) dalam Lugiarti

(2004) bahwa partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran

disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai

tujuan.

Menurut Mubyarto (1985) dalam Lugiarti (2004), partisipasi sebagai

kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan

kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri

sendiri. Partisipasi sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan

merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam pembangunan seperti itu

sangat dibutuhkan pelibatan orang sebanyak mungkin. Sehingga tanpa

partisipasi dari sleuruh masyarakat pembangunan sukar dapat berjalan dengan

baik.

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan

sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau

keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan

program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil

pelaksanaan kegiatan seta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan

tersebut. Konsep partisipasi dimaksud menggambarkan tahapan partisipasi

dalam proses pembangunan, yang mencakup :

(1) partisipasi pada tahap perencanaan,

(2) partisipasi pada tahap pelaksanaan,

(3) partisipasi pada tahap pemanfaatan dan

(4) partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan.

5

1.5.1.2 TIPE PARTISIPASI

TINGKAT KETERLIBATAN

Berdasarkan tingkat keterlibatannya, partisipasi dibedakan lagi menjadi

partisipasi bebas,partisipasi dipaksa, dan partisipasi biasa.

Partisipasi bebas digunakan untuk bagi seorang individu yang melibatkan dirinya

sendiri secara sukarela dalam aktivitas partisipasi spesifik. Partisipasi bebas dapat

dibagi lagi menjadi partisipasi spontan dan partisipasi yang dibangkitkan. Seseorang

dikatakan berpartisipasi spontan bila berpartisipasi atas pendiriannya sendiri tanpa

dipengaruhi oleh program penyuluhan dari suatu institusi maupun individu, sebaliknya

seseorang dikatakan berpartisipasi yang dibangkitkan jika keikutsertaannya setelah dia

diyakinkan melalui program penyuluhan atau pengaruh dari suatu institusi maupun

individu.

Partisipasi dipaksakan dibedakan lagi menurut sumber pemaksaan yaitu melalui hukum

dan pemaksaan sebagai akibat kondisi social ekonomi.

Partisipasi biasa digambarkan untuk keikutsertaan seseorang yang paling tidak dalam

sebagian waktunya, untuk memilih pola partisipasinya,sehubungan dengan fakta

seseorang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, dalam suatu keluarga dari kelas

tertentu, kasta, suku bangsa, atau ras dan dalam suatu area.

CARA KETERLIBATAN

Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dapat dibedakan menjadi

partisipasi langsung dan tidak langsung.

Partisipasi langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang secara

langsung dalam proses partisipasi seperti mengikuti pertemuan, diskusi, menyediakan

tenaga kerjanya untuk proyek, memberikan suara bagi calon yang akan mewakilinya

diluar kelompoknya.

Partisipasi tidak langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang

yang mewakilkan hak berpartisipasinya (sebagai contoh dalam pengambilan keputusan)

ke orang lain yang kemudian dapat mewakilinya dalam aktivitas partisipatif pada

tingkat yang lebih tinggi.

1.5.2 PERMUKIMAN

1.5.2.1 PENGERTIAN DASAR PERMUKIMAN

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011

adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan

perdesaan.

Menurut Koestoer (1995) batasan permukiman adalah terkait erat

dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area

tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan

bagian dari lingkungan hidup di luar kawasaan lindung baik yang berupa

kawasan perkotaan maupun perdesaan. Parwata (2004) menyatakan bahwa

permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan

secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan

kenyamanan kepada penghuninya.

Permukiman (Settlement) merupakan suatu proses seseorang mencapai

dan menetap pada suatu daerah (Van der Zee 1986). Kegunaan dari sebuah

permukiman adalah tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal dan

melindungi tempat bekerja tetapi juga menyediakan fasilitas untuk pelayanan,

komunikasi, pendidikan dan rekreasi.

Menurut Parwata (2004) permukiman terdiri dari:

(1) isi, yaitu manusia sendiri maupun masyarakat; dan

(2) wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan

manusia.

Dua elemen permukiman tersebut, selanjutnya dapat dibagi ke dalam lima

elemen yaitu:

(1) alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan,

hewan, dan iklim;

(2) manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang,udara, temperatur, dsb),

perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral;

(3) masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok

sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan

administrasi;

8

(4) fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat (sekolah,

rumah sakit, dsb), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan,

industri, kesehatan, hukum dan administrasi; dan

(5) jaringan (net work) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem

jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen

kepemilikan, drainase dan air kotor, dan tata letak fisik.

1.5.2.1 BENTUK-BENTUK PERMUKIMAN

Sebuah permukiman terbentuk dari komponen-komponen dasar yaitu:

(1) rumah-rumah dan tanah beserta rumah;

(2) tanah kapling rumah dan ruang tanah beserta rumah; dan

(3) tapak rumah dan perkarangan rumah

Perkarangan rumah atau tempat-tempat rumah biasanya disusun dalam

kelompok-kelompok yang homogen dalam segi bentuk, fungsi, ukuran, asal

mula dan susunan spasial. Dua atau lebih kelompok-kelompok dapat

membentuk sebuah komplek. Bentuk dari permukiman dinyatakan dalam

bentuk tempat dan bentuk perencanaan tanah. Perencanaan tanah dibentuk oleh

kelompok-kelompok dan komplek-komplek dari tempat rumah dan

perkarangan rumah.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat memiliki kode pos 11480 yang

terletak di kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kelurahan ini memiliki 17 RW

dan 176 RT dengan penduduk sebesar 15,457 Kepala Keluarga dengan 57,681

jiwa dan luas 233,15 km2. Kelurahan Palmerah berbatasan dengan Jl.

Kemanggisan Ilir III/ Jl. H. Mudham Kelurahan Kemanggisan, Palmerah di

sebelah utara. Sedangkan, sebelah barat terdapat Jl. Raya Kebon Jeruk,

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, di sebelah timur terdapat Jl. Letjen S.

Parman, Kelurahan Slipi, Palmerah dan Jl. Palmerah Barat Kota Administrasi

Jakarta Selatan dan Jl. Palmerah Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat di

sebelah selatan. Salah satu RT yang terdapat di kelurahan Palmerah adalah RT

008. RT 008 mempunyai sekitar 60 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk

sebanyak 251 jiwa.

RT 008 merupakan lingkup permukiman yang akan dibahas dan menjadi

variabel pengikat dalam penelitian ini. Sedangkan, partisipasi masyarakat RT

008 akan menjadi faktor yang mempengaruhi, yang dimanipulasi dan akan

menjadi variabel bebas. Partisipasi masyarakat menurut Ach. Wazir Ws., et al.

(1999:29) bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam

interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa

berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui

berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan,

kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Sedangkan menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat

dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,

pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat

dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen (1999: 64)

10

membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: (1) Partisipasi adalah

kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam

pengambilan keputusan; (2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka)

pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan

11

menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; (3)

Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang

ditentukannya sendiri; (4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung

arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan

kebebasannya untuk melakukan hal itu; (5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara

masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan,

monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan

dampak-dampak sosial; (6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Untuk melaksanakan pembangunan daerah secara tepat, efektif dan

efisien, peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu,

kredibilitas dan kualitas aparatur pemerintahan juga harus berperan bersama-

sama. Di sini, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah

yang mampu merespon persoalan masyarakat setempat.

Di Indonesia, keberadaan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan

Daerah dianggap sebagai sumber sentralisasi kebijakan pembangunan. Dengan

datangnya reformasi pemerintahan dan melahirkan UU No 22 Tahun 1999 dan

UU No 25 Tahun 1999 dan direvisi dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah lebih membuka peluang partisipasi publik direalisasikan

dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan. Walaupun begitu, di

beberapa daerah masih memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kebenaran

partisipasi masyarakat dalam kualitas lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan

permukiman yang berkembang kebanyakan hanya diatur oleh Pemerintah

Daerah tanpa memikirkan warga sekitar yang tinggal di dalamnya.

Kualitas lingkungan suatu permukiman dapat ditentukan oleh pihak

pemerintah daerah dan juga peran serta masyarakat. Masyarakat yang tinggal di

sana mengetahui betul kebutuhan mereka dan merupakan faktor yang sangat

penting dalam perkembangan permukiman. Masalah peran serta masyarakat ini

terbagi menjadi dua arah yang pertama dari pihak pemerintahnya dan kedua dari

pihak masyarakatnya sendiri. Tidak banyak warga permukiman yang tahu

pentingnya partisipasi mereka dalam perkembangan permukiman dan juga

pemerintah hanya menjalankan aturan dari

13

luar saja tanpa tahu masalah dalam lingkungan yang kompleks dan majemuk. Hal ini

menyebabkan terjadinya penyimpangan informasi dan sosial mengenai perkembangan

lingkungan tersebut. Ketidaktahuan warga masyarakat haruslah diperbaiki agar dapat

memperbaiki kualitas lingkungan permukiman. Selain itu, pemerintah setempat juga

harus menghimbau kepada masyarakat pentingnya campur tangan warga terhadap

lingkungannya. Pemerintah juga harus memberi kesempatan bagi suara dan partisipasi

warga terhadap lingkungannya agar warga yang tinggal di dalamnya dapat hidup sesuai

dengan kebutuhannya.

Dari sudut pandang lain, pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan

rencana pembangunan adalah berada pada setiap tahapan, yaitu mulai dari

penjaringan aspirasi, penyusunan usulan kegiatan sampai dengan realisasi

bentuk kegiatan yang disetujui. Penjaringan aspirasi dilakukan dengan memberi

kesempatan besar dan seluas mungkin kepada masyarakat untuk menyampaikan

berbagai usulan dan keinginannya. Usulan dan pendapat tersebut akan dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan jenis kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan. Semakin banyak masyarakat yang terlibat makan ide

pelaksanaan akan semakin variatif dan akan memudahkan dalam menentukan

skala prioritas pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perkembangan

lingkungan juga harus diimbangi dengan kemudahan pengurusannya oleh

pemerintah setempat. Kelengkapan administrasi yang sering menghambat dan

memperlambat harus dihindari seperti pengisian formulir oleh warga. Prosedur

yang dibuat hendaknya sederhana agar dapat dimengerti oleh berbagai lapisan

masyarakat. Semua pandangan dan usulan berbagai lapisan masyarakat harus

diterima secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang dapat mengganggu

keputusan tersebut. Perbedaan tingkat sosial haruslah dihindari jika lingkungan

tempat tinggal merupakan lingkungan yang majemuk tingkat sosialnya. Selain

partisipasi masyarakat, frekuensi masyarakat juga harus diperhatikan.

Masyarakat harus mengikuti perkembangan permukiman dari awal sampai akhir,

jangan sampai hanya terlibat dalam usulan saja. Warga masyarakat harus

dihimbau untuk terlibat langsung dalam pembangunan dan menentukan

frekuensi keterlibatannya dari awal agar tidak terjadi kesalahpahaman.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian tentang partisipasi masyarakat

dalam perkembangan pemukimannya adalah metode deskriptif, yaitu kajian teori

dari berbagai sumber seperti artikel dan internet. Untuk studi kasus, penulis

menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada daerah Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

pada lingkungan pemukiman RT 008, Jakarta Barat.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan April sampa Juni tahun 2014

3.3 Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah warga masyarakat RT 008, Kecamatan

Palmerah, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu melalui informasi dari

buku, artikel, jurnal dan internet, wawancara langsung dan menyebarkan

kuisioner atau angket. Data yang diambil berupa:

Artikel: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Wawancara: Mewawancarai langsung warga RT 008 mengenai partisipasi yang

pernah dilakukan dilakukan sebelumnya dan peran pemerintah di dalamnya

15

3.5 Teknik Pengolahan data

Analisis data dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang didapat dari

berbagai macam sumber.

a. Pengorganisasian data

- Mengatur

- Mengurutkan

- Mengelompokkan

- Memberi kode

- Mengkategorikan

b. Pengelolaan data

c. Analisis data

DAFTAR PUSTAKA

Euis Sunarti. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat, diakses 18 April 2014 pukul 13.47 dari http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/03/Dr.-Euis-Sunarti-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pembangunan-Masyarakat.pdf

http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-NonDegree-22823-10%20BAB%20II.pdf diakses pada 19 April 2014 pukul 14.10.

Tuty Irawaty. (2009). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, diakses 19 April 2014 pukul 15.04 dari http://tutyirawaty.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan/

Bowo Adrianto. (2006). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang. Magelang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro; (hal 143-155)

Jalur Berita. 19 Maret (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, diakses pada 17 April 2014 dari http://www.jalurberita.com/2013/03/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan.html

17