silakan kunjungi my website  · prediksi soal ujian tengah semester iii tahun 2016/2017 mata kuliah...

13
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id Halaman 1 Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER III TAHUN 2016/2017 MATA KULIAH HUKUM PERIKATAN Disusun oleh MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN NPM. 151000126 KELAS D UNIVERSITY Muh_Nur_Jamal D070AF70 16jamal muh.jamal08 081223956738 muh.nurjamaluddin

Upload: lyngoc

Post on 17-Aug-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 1

Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER III

TAHUN 2016/2017

MATA KULIAH HUKUM PERIKATAN

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

UNIVERSITY

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

16jamal

muh.jamal08

081223956738

muh.nurjamaluddin

Page 2: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 2

Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin

Page 3: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 3

Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat

Page 4: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 4

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2016/2017

MATA KULIAH : HUKUM PERIKATAN

HARI, TANGGAL : RABU, 9 NOVEMBER 2016

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / III

WAKTU : 60 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Petunjuk: Selama ujian berlangsung tidak diperkenankan membuka alat eletronik dalam bentuk

apapun!

Soal:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perikatan! Bagaimana hubungannya dengan

perjanjian?

Jawaban:

Menurut Pitlo bahwa hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta

kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak

yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Kemudian menurut MNJ bahwa hukum

perikatan adalah hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi di antara dua orang

(pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi

prestasi. Selanjutnya hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu

menerbitkan perikatan. Sebagaimana bahwa perjanjian adalah sumber perikatan, disamping

sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu

setuju untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain bahwa ketika melakukan perjanjian tentu

terdapat suatu perikatan yang setuju atas terwujudnya tujuan dari perjanjian yang dilakukan.

Page 5: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 5

2. Jelaskan unsur-unsur dari perikatan! Bagaimana konsekuensi dari Buku III KUHPerdata sebagai

sistem terbuka?

Jawaban:

Unsur-unsur perikatan, yaitu:

1) Hubungan hukum berarti bahwa hubungan yang terjadi dalam masyarakat, hukum melekatkan

hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dan apabila salah satu pihak tidak

menjalankan kewajibannya, maka hukum dapat memaksakannya.

2) Antara dua pihak atau lebih bermakna bawa perikatan terjadi bila dilakukan oleh dua pihak

atau lebih.

3) Harta kekayaan, yakni untuk menilai bahwa suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan,

yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini yang membedakannya dengan hubungan hukum di

bidang moral dalam perkembangannya, ukuran penilaian tersebut didasarkan pada rasa

keadilan masyarakat.

4) Para pihak yaitu bahwa pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan yang

wajib memenuhi prestasi disebut debitur.

5) Prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdata, yaitu:

a) Tindakan memberikan sesuatu, misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa

menyewa dan lain-lain.

b) Melakukan suatu perbuatan, misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu.

c) Tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu

bidang tanah tertentu.

Kemudian konsekuensi dari Buku III KUHPerdata sebagai sistem terbuka menjelaskan bahwa

orang dapat mengadakan perikatan mengenai apapun asal tidak bertentangan dengan undang-

undang.

3. Jelaksan subjek perikatan, objek perikatan dan syarat-syarat objek perikatan!

Jawaban:

Subjek perikatan adalah mereka yang memperoleh hak (kreditur) dan mereka yang dibebani

kewajiban (debitur) atas suatu prestasi. Pada prinsipnya, semua orang, baik natuurlijke persoon

maupun rechts persoon (badan hukum) dapat menjadi subjek perikatan. Kemudian objek

perikatan (voorwerp der verbintenissen) adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur

yang dinamakan prestasi.

Page 6: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 6

Prestasi tersebut dapat berupa:

a. Tindakan memberikan sesuatu, misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa

menyewa dan lain-lain.

b. Melakukan suatu perbuatan, misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu.

c. Tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang

tanah tertentu.

Selanjutnya syarat-syarat objek perikatan, yaitu:

a. Harus tertentu atau dapat ditentukan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata

bahwa objek itu harus dapat ditentukan dan diakui sah oleh undang-undang.

b. Objek diperkenankan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata bahwa

objek perikatan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum lainnya.

c. Prestasinya dimungkinkan. Tentu dalam melakukan perikatan prestasi harus benar mungkin

untuk dapat dilaksanakan.

4. Jelaskan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata!

Bagaimana bila unsur subjektif dan unsur objektif tidak dipenuhi, dengan kondisi ini bagaimana

kondisi ini bagaimana konsekuensi dari sifat Buku III KUHPerdata, memaksa atau mengatur?

Jawaban:

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata bahwa syarat perjanjian terdiri atas:

a. Adanya kesepakatan antara dua belah pihak.

b. Para pihak cakap dalam membuat perjanjian.

c. Adanya objek/suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang diperkenankan atau kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif yang harus dipenuhi oleh subjek

hukum. Kemudian syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif yang harus dipenuhi

oleh objek perjanjian. Selanjutnya tidak dipenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan suatu

perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya bahwa perjanjian tersebut menjadi batal apabila

ada yang memohonkan pembatalan. Apabila tidak dipenuhinya syarat objektif akan

mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya dianggap tidak pernah

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Adapun konsekuensi dari sifat

Buku III KUHPerdata itu mengatur, maksudnya karena sifat hukum perdata Indonesia itu bukan

memaksa tetapi disepakati oleh kedua belah pihak.

Page 7: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 7

5. Jelaskan perbedaan antara Perjanjian dengan Perikatan disertai contohnya!

Jawaban:

Menurut Subketi bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berkehendak kepada

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berkehendak untuk melaksanakan suatu hal,

contohnya orang tua berjanji kepada anaknya akan membelikan motor baru bila anaknya juara

umum kesatu di sekolahnya, sedangkan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua

orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak

lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, contohnya yaitu jual beli,

sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain.

6. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan pengertian Hukum Perikatan dan bagaimana unsur-unsur dari Perikatan!

Jawaban:

Menurut Pitlo bahwa hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta

kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan

pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Kemudian menurut MNJ bahwa

hukum perikatan adalah hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi di antara dua

orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib

memenuhi prestasi. Kemudian yang termasuk unsur-unsur dari Perikatan, yaitu:

1) Hubungan hukum berarti bahwa hubungan yang terjadi dalam masyarakat, hukum

melekatkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dan apabila salah satu

pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hukum dapat memaksakannya. Contohnya

jual beli yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdata.

2) Antara dua pihak atau lebih bermakna bawa perikatan terjadi bila dilakukan oleh dua pihak

atau lebih. Contohnya A melakukan perjanjian dengan B sebagaimana tercantum dalam

Pasal 1313 KUHPerdata.

3) Harta kekayaan, yakni untuk menilai bahwa suatu hubungan hukum di bidang harta

kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini yang membedakannya dengan

hubungan hukum di bidang moral dalam perkembangannya, ukuran penilaian tersebut

didasarkan pada rasa keadilan masyarakat. Contohnya mobil sebagaimana terncantum

dalam Pasal 499 KUHPerdata.

Page 8: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 8

4) Para pihak yaitu bahwa pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan yang

wajib memenuhi prestasi disebut debitur. Contohnya A memenuhi prestasi kepada B

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

5) Prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdata, yaitu:

a) Tindakan memberikan sesuatu, misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa

menyewa dan lain-lain.

b) Melakukan suatu perbuatan, misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu.

c) Tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu

bidang tanah tertentu.

b. Jelaskan tentang Perikatan verbintenis dan Perikatan natuurlijk verbentenis, mana yang

memiliki schuld dan haftung dan siapa saja yang memiliki schuld dan haftung itu?

Jawaban:

Perikatan verbintenis dikenal sebagai perikatan keperdataan. Dalam hal ini bahwa yang

perikatan verbintenis menimbulkan hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum dan

pelaksanaannya dapat dipaksakan atau dapat dilaksanakan eksekusi. Kemudian perikatan

natuurlijk verbentenis dikenal sebagai perikatan alam. Kemudian bahwa dalam perikatan

natuurlijk verbentenis hanya menimbulkan hubungan moral sehingga tidak mempunyai

akibat hukum dan tidak dapat dipaksakan. Selanjutnya dalam hal ini yang memiliki schuld

dan haftung adalah perikatan verbintenis karena dalam hubungan hukum yang dilakukan

adalah dalam lapangan harta kekayaan. Adapun yang memiliki memiliki schuld dan haftung

yakni debitur atau pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu terhadap kreditur

dan harus mempertanggungjawabkan harta kekayaannya sebagai upaya sesuatu terhadap

kreditur.

c. Jelaskan perjajian yang hanya melahirkan schuld tanpa haftung!

Jawaban:

Hal ini dapat dijumpai dalam perikatan alam (natuurlijke verbentenis). Dalam perikatan alam

sekalipun debitur memiliki hutang (schuld) kepada kreditur, namun jika debitur tidak

melaksanakan prestasinya, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Contohnya dapat

ditemukan dalam hutang yang timbul karena perjudian. Sebaliknya jika debitur memenuhi

prestasi, debitur tidak dapat menuntut pengembalian sesuatu yang telah dibayarkan.

Page 9: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 9

7. Jelaskan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas Pacta Sunt Servanda!

Jawaban:

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk

membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan

isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis

atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang

hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali

terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Kemudian asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1() KUHPerdata.

Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan

adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa

juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para

pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Selanjutnya asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan

dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak

ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya

sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak

yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang.”

8. Bagaimana analisis Saudara terhadap orang yang hilang kendaraannya saat berparkir!

Jawaban:

Dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen, pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan

tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata karena Perbuatan

Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.

Page 10: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 10

Di sisi lain, secara pidana, ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

menentukan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya

atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Akan tetapi, dalam pasal tersebut ada unsur “dengan sengaja” yang harus dipenuhi. Sehingga, jika

pemilik tempat parkir tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan, melainkan lalai, maka tidak

dapat dituntut atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana. Tentunya unsur kelalaian atau

kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan. Umumnya,

pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh

ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya. Oleh karena itu,

penyelesaian melalui jalur perdata lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini

tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang

telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena kendaraannya hilang di

lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.

9. Bagaimana analisis Saudara terhadap korban banjir dalam menanggung ganti kerugian!

Jawaban:

Banjir termasuk kecelakaan, dalam hal ini termasuk pula sebagai overmacht. Berdasarkan Pasal

1245 KUHPerdata tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga yang harus menanggung

ganti kerugian karena overmacht baik dalam perjanjian sepihak maupun timbal balik.

10. Soal kasus, yaitu:

Andi meminjam uang dari Bana untuk membeli motor bekas seharga Rp 10 juta, janji akan

dibayar lunas tanggal 5 Agustus 2014, karena akan mendapat arisan. Tanggal 3 Agustus 2014

uang beserta tasnya dijamret ketika perjalanan pulang. Sampai sekarang belum membayar

walaupun sudah diperingati. Selain itu sapi milik Bana makan tanaman padi milik Dira.

a. Jelaskan dalam kasus pinjaman uang tersebut di atas siapa yang mempunyai unsur schuld dan

haftung? Perikatan apa yang hanya ada unsur schuld tanpa haftung? Jelaskan!

Page 11: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 11

Jawaban:

Yang mempunyai unsur schuld dan haftung yaitu Andi. Dengan penjelasan bahwa Andi

sebagai debitur berkewajiban (schuld) untuk membayar hutang kepada Bana, kemudian hasil

arisan yang dijadikan jaminan untuk membayar hutang (haftung) harus dibayarkan oleh Andi

kepada Bana. Kemudian perikatan yang hanya ada unsur schuld tanpa haftung adalah

perikatan perdata karena hal ini timbul antara dua pihak atau lebih melakukan perikatan dalam

harta kekayaannya.

b. Dalam kasus tersebut di atas, mana yang termasuk overmacht, wanprestasi, perbuatan

melawan hukum?

Jawaban:

Dalam kasus di atas yang termasuk dalam overmacht yaitu Andi tidak dapat membayar hutang

kepada Bana secara tepat waktu karena uang hasil arisan yang dijadikan jaminan pembayaran

dijamret (dicuri). Kemudian dalam kasus di atas yang termasuk wanprestasi adalah tidak

tepatnya Andi membayar hutang kepada Bana. Selanjutnya dalam kasus di atas yang termasuk

perbuatan melawan hukum yaitu kejadian dijamretnya uang beserta tas Andi saat perjalanan

pulang ke rumah.

11. Berikan contoh dalam satu kasus ada unsur pidana dan perdata!

Jawaban:

A meminjam mobil B dan berjanji mengambalikannya itu setelah 7 hari mulainya peminjaman.

Namun, setelah 10 hari mulainya peminjaman mobil B belum dikembalikan kepada A. Akhirnya

B pun tahu bahwa mobilnya itu dijual oleh A kepada C.

Penjelasan:

Unsur pidana dalam kasus di atas yakni A menjual mobil B kepada C. Kemudian unsur perdata

dalam kasus di atas adalah setelah 7 hari mobil B seharusnya dikembalikan oleh A.

12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi! Bagaimana akibat hukumnya, bagaimana syarat

materil dan formil adanya wanprestasi, dan bagaimana ganti ruginya!

Jawaban:

Menurut J. Satrio bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi

janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan

kepadanya.

Page 12: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 12

Kemudian Yahya Harahap menyatakan bahwa wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang

tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan

keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti

rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang

lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Selanjutnya menurut MNJ bahwa wanprestasi

dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena

kesengajaan atau kelalaian. Adapun akibat hukum dari debitur yang telah

melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);

b. pembatalan perjanjian;

c. peralihan risiko, benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya

kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;

d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tesebut di atas, berdasarkan Pasal Pasal 1276

KUHPerdata yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi,

yaitu:

a. memenuhi/melaksanakan perjanjian;

b. memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;

c. membayar ganti rugi;

d. membatalkan perjanjian; dan

e. membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Selanjutnya syarat terjadinya keadaan wanprestasi, yaitu:

a. Syarat materiil, yaitu adanya unsur kesalahan debitur secara sengaja atau pun lalai.

b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau teguran kreditur terhadap debitur.

Berikut ganti rugi yang dapat dituntut:

a. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai debitur tetap tidak memenuhi

prestasi itu, tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Ganti rugi terdiri atas biaya, rugi, dan

bunga, tercantum dalam Pasal Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata. Penjelasannya, yaitu:

1) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan

oleh suatu pihak.

2) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang

diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

Page 13: Silakan kunjungi My Website  · Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Hukum Perikatan Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website:

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester III Tahun 2016/2017

Mata Kuliah Hukum Perikatan

Created By Muhammad Nur Jamaluddin - Website: www.mnj.my.id

Halaman 13

3) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau

dihitung oleh kreditur.

b. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji,

(Pasal 1248 KUHPerdata) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu

perikatan dibuat.

c. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan

debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.

d. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.

e. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan

terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan overmacht! Bagaimana syaratnya, siapa yang harus

menanggung ganti kerugian karena overmacht baik dalam perjanjian sepihak maupun timbal

balik?

Jawaban:

Overmacht (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan

prestasinya kepada kreditur setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk

memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung

risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya

kejadiaan yang berbeda di luar kuasanya. Seperti gempa bumi, banjir dan kecelakaan. Dalam

KUHPerdata overmacht atau keadaan memaksa diatur dalam Buku III Pasal 1244 dan 1245.

Kemudian syarat-syarat overmacht, yaitu:

a. Debitur tidak memenuhi prestasi walaupun telah berusaha secara patut.

b. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur.

c. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga oleh siapapun dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepada debitur.

Berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga yang

harus menanggung ganti kerugian karena overmacht baik dalam perjanjian sepihak maupun

timbal balik.