sekilas tentang ilo

Makalah International Labour OrganizationProgram Studi Administrasi Negara Universitas Mulawarman 2009

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

ILO adalah satu-satunya badan “tripartit” PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program. ILO adalah badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya.

Hingga saat ini kontribusi ILO sangat signifikan dalam menciptakan keadilan dalam dunia kerja secara global. Melaui makalah ini, penulis akan memaparkan sejarah berdirinya ILO sampai dengan tujuan dari ILO itu sendiri. Tak lupa penulis juga akan membahas tentang peran ILO di Indonesia.

Kontribusi ILO terhadap Indonesia memang cukup berarti, terlebih lagi dalam urusan ketenagakerjaan yang berasal dari Indonesia. Dari tahun ketahun, ILO sebagai pengawas terhadap kenagakerjaan Indonesia selalu memberikan masukan yang cukup berarti demi perbaikan ketenagakerjaan di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :1. Bagaimana sejarah berdirinya ILO ?2. Apa tujuan dari pembentukan ILO ?3. Bagaimana peran ILO dalam pekerjaan dan penghasilan ? 4. Bagaimana peran ILO dalam perlindungan sosial ?5. Bagaimana tata kelola dan penyusunan kebijakan dalam ILO?6. Bagaimana peran ILO di Indonesia ?

1


BAB IIPEMBAHASAN

2.1 SEJARAH BERDIRINYA ILO

ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan. Pada 1944, yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana”.

Pada 1946, ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja terbentuk. Saat peringatan hari jadinya yang ke 50 di tahun 1969, ILO menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung dengan ILO selama beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia ke-II telah membawa banyak perubahan. Organisasi ini meluncurkan program-program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Di negara-negara seperti Polandia, Cile dan Afrika Selatan, bantuan ILO mengenai hak-hak serikat pekerja berhasil membantu perjuangan mereka dalam memperoleh demokrasi dan kebebasan.

Tahun penting lainnya untuk ILO adalah tahun 1998, di mana para delegasi yang menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference) mengadopsi Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Prinsip dan hak ini adalah hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, berdasarkan Deklarasi ini, merupakan hal penting karena jaminan ini memungkinkan masyarakat “untuk menuntut secara bebas dan atas dasar kesetaraan peluang, bagian mereka yang adil atas kekayaan yang ikut mereka hasilkan dan untuk menggali potensi mereka sepenuhnya sebagai manusia”.

2

Bendera ILO


2.2 TUJUAN ILO

2.2.1 Pekerjaan yang Layak

Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak.

Pekerjaan yang layak merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi masyarakat dalam kehidupan pekerjaan mereka. Ia melibatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga mereka. Pekerjaan yang layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membutuhkan adanya kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua perempuan dan lakilaki.

Pekerjaan yang layak adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Apabila perempuan dan laki-laki mempunyai akses atas pekerjaan yang layak, mereka dapat berbagi pemasukan yang dihasilkan melalui integrasi perekonomian internasional yang semakin meningkat. Memperluas peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak hingga mencapai masyarakat yang lebih luas merupakan elemen yang sangat penting dalam menciptakan globalisasi yang lebih inklusif dan adil. Karenanya, penciptaan pekerjaan yang layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan.

2.2.2 Menciptakan Dunia yang Global

Pada 2004, peran ILO dalam mempromosikan strategi untuk menciptakan globalisasi yang adil didukung oleh laporan Komisi Dunia tentang Dimensi Sosial dari Globalisasi.

Faktor pendorong yang mendorong pekerjaan yang layak melibatkan ILO, untuk mengintegrasikan apa yang dilakukan di tingkat internasional, regional, nasional maupun lokal. Dalam mengundang pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program, ILO ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini didasari pada kebutuhan para perempuan dan laki-laki yang bekerja.

ILO bekerja secara aktif dengan PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya peluang kerja yang layak sebagai titik penting dari upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan.

2.2.3 Dialog Sosial

3


Tugas ILO didasari pada pentingnya menjalin kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Dialog antara pemerintah dengan kedua “mitra sosial” ini akan mempromosikan pembentukan konsensus dan keterlibatan demokratis mereka yang memainkan peran penting di dunia kerja.

“Dialog sosial” ini bisa diartikan sebagai perundingan, konsultasi atau sekedar tukar pikiran antara perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dialog sosial dapat mencakup hubungan antara pekerja dengan pihak manajemen, dengan atau tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah. Dialog sosial merupakan sarana yang bersifaf fleksibel, yang memungkinkan pemerintah dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja mengatur perubahan yang ada dan mencapai target ekonomi dan sosial.

Struktur ILO, di mana pekerja dan pengusaha sama-sama mempunyai suara yang setara dengan pemerintah dalam hal tugas dewan-dewan pengurusnya, memperlihatkan pelaksanaan dialog sosial. Struktur ini memastikan bahwa pendapat para mitra sosial ini tercermin dalam standar ketenagakerjaan, kebijakan dan program ILO.

Di samping itu, ILO juga membantu pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja menjalin hubungan ketenagakerjaan yang efektif, mengadaptasi undang-undang tenaga kerja sejalan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berubah-ubah serta memperbaiki administrasi ketenagakerjaan. Dalam mendukung dan memberdayakan organisasi pengusaha dan serikat pekerja, ILO membantu menciptakan kondisi yang mendukung dialog yang efektif dengan pemerintah dan dengan satu sama lain.

2.2.4 Kebebasan Berserikat

Hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi-organisasi pilihan mereka adalah bagian terpadu dari masyarakat yang bebas dan terbuka. Hal tersebut merupakan kebebasan sipil yang mendasar dan berfungsi sebagai pondasi untuk membangun pertumbuhan sosial dan ekonomi. Yang terkait dengan hak ini adalah pengakuan yang efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama. Suara dan keterwakilan adalah bagian yang penting dari pekerjaan yang layak.

4

Dialog sosial adalah sarana yang fleksibel

untuk menciptakan perubahan ekonomi

dan sosial


Keberadaan serikat pekerja dan organisasi pengusaha yang mandiri merupakan pondasi untuk membangun struktur tripartit ILO, dan keterlibatan mereka dalam program dan kebijakan ILO memperkuat kebebasan berserikat, secara langsung maupun tidak. Mulai dari memberikan saran kepada pemerintah tentang undang-undang tenagakerjaan hingga menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi serikat pekerja dan kelompok pengusaha, ILO secara aktif terlibat dalam upaya mempromosikan kebebasan berserikat.

Komite ILO untuk Kebebasan Berserikat dibentuk pada 1951 untuk meneliti pelanggaran atas hak-hak pekerja dan pengusaha untuk berorganisasi. Komite ini memeriksa lebih dari 2.000 kasus, termasuk dugaan pembunuhan, penghilangan, serangan secara fisik, penahanan dan pengasingan secara paksa terhadap pengurus serikat pekerja. Komite ini bersifat tripartit dan menangani keluhan-keluhan di negara-negara anggota ILO baik yang sudah maupun belum meratifikasi konvensi ILO tentang kebebasan berserikat.

Melalui Komite tentang Kebebasan Berserikat serta mekanisme pengawasan lainnya, ILO telah seringkali membela hak-hak serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Dalam banyak kasus, organisasiorganisasi ini memainkan peran penting dalam pelaksanaan transformasidemokrasi di negara mereka.

2.2.5 Penghapusan Kerja Paksa

Diperkirakan ada sedikitnya 12 juta orang di seluruh dunia yang menjadi korban kerja paksa. Dari angka ini, 10 juta orang dieksploitasi melalui kerja paksa di sektor perekonomian swasta, dan bukan dipaksa secara langsung oleh negara. ILO memperkirakan keuntungan tahunan sebesar US$32 milyar diperoleh melalui kerja paksa yang dilakukan para korban perdagangan manusia.

5

Kebebasan berserikat adalah pondasi untuk

membangun pertumbuhan sosial dan

ekonomi


Ada beberapa bentuk kerja paksa, termasuk jeratan hutang, perdagangan manusia dan bentuk-bentuk perbudakan moderen lainnya. Korban yang paling rentan adalah perempuan dan anak perempuan yang dipaksa masuk ke dalam lembah prostitusi, kaum pendatang yang terjerat hutang, dan bengkel kerja di mana pekerjanya membanting tulang dengan upah rendah atau pekerja perkebunan yang dipaksa terus bekerja melalui taktik-taktik ilegal dengan upah kecil ataupun tanpa bayaran.

ILO berupaya menanggulangi masalah kerja paksa dan kondisi yang mendorong munculnya praktik ini dengan mendirikan Program Aksi Khusus untuk Kerja Paksa. Menjalin kerjasama dengan para pekerja, pengusaha, masyarakat madani serta organisasi-organisasi internasional lainnya, ILO berupaya menanggulangi segala aspek dalam kerja paksa. Langkah ini mencakup tindakan pencegahan termasuk proyek-proyek perbaikan mata pencaharian di negara-negara asal korban perdagangan manusia serta dukungan terhadap mereka yang berhasil dibebaskan. Program ini meliputi keuangan mikro, peluang pelatihan serta membuka akses terhadap pendidikan.

ILO pun tengah mendesak disusunnya perundangan nasional yang efektif serta mekanisme penegakkan hukum yang lebih kuat, seperti sanksi hukum dan tuntutan terhadap mereka yang mengeksploitasi para korban kerja paksa. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, ILO berupaya memusatkan perhatiannya pada masalah pelanggaran HAM dan hak-hak pekerja.

2.2.6 Penghapusan Pekerja Anak

Ada lebih dari 200 juta anak yang bekerja di seluruh dunia, dan sebagian besar dari mereka bekerja penuh waktu. Mereka telah kehilangan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik dan kebebasan. 126 juta dari mereka-atau seperduabelas anak-anak di seluruh dunia-terekspos bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya untuk anak, yang membahayakan fisik, mental dan moral mereka.

6

ILO berupaya menanggulangi segala

aspek yang terkait dengan kerja paksa


Selama 15 tahun terakhir ini, dunia telah menyaksikan bahwa pekerja anak merupakan masalah sosial, ekonomi dan kemanusiaan yang sangat mendesak. Dewasa ini, jumlah pekerja anak berkurang secara global, dan apabila kecenderungan ini terus berlangsung, bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak dapat dihapus dalam kurun waktu satu dasawarsa ke depan. Hal ini merupakan dampak langsung dari gerakan internasional yang efektif dalam menghapus pekerjaan untuk anak.

Gerakan ini tercermin dari banyaknya negara yang meratifikasi Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak. Diadopsi pada tahun 1999 konvensi ini telah diratifikasi oleh 90 negara anggota ILO yang berjumlah 181. Demikian pula dengan Konvensi ILO tentang usia minimum yang diadopsi oleh tahun 1973, kini telah diratifikasi 80 persen negara anggota ILO.

ILO telah menjadi motor penggerak utama di balik kemajuan ini. Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak (IPEC), yang diluncurkan tahun 1992, kini mencakup beragam kegiatan di lebih dari 80 negara.

Seperti aspek-aspek lainnya dari pekerjaan yang layak, penghapusan pekerja anak merupakan masalah pembangunan dan HAM. Kebijakan dan program ILO bertujuan untuk memastikan anak-anak memperoleh pendidikan dan pelatihan yang mereka perlukan untuk menjadi orang dewasa yang produktif dalam pekerjaan yang layak.

2.2.7 Masalah Diskriminasi

Ratusan juta manusia mengalami diskriminasi di dunia kerja. Diskriminasi ini tidak saja melanggar HAM tapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Diskriminasi menghambat peluang, sehingga menyia-nyiakan kemampuan seseorang yang dibutuhkan dalam memajukan perekonomian serta mengakibatkan munculnya ketegangan sosial dan ketidakadilan. Memerangi diskriminasi merupakan bagian penting dalam mempromosikan pekerjaan yang layak, dan keberhasilannya dirasakan di luar tempat kerja.

Persoalan-persoalan yang terkait dengan diskriminasi tercermin di semua lingkup kerja ILO. Dengan mempromosikan kebebasan berserikat, misalnya, ILO berusaha mencegah diskriminasi terhadap anggota dan pengurus serikat pekerja. Program untuk memerangi kerja paksa dan pekerja anak meliputi upaya membantu anak perempuan dan perempuan yang terjerumus dalam lembah prostitusi ataupun kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Non-diskriminasi adalah prinsip utama dalam Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja. Panduan-panduan ILO tentang undang-undang ketenagakerjaan mencakup pengaturan tentang diskriminasi.

Di samping itu, kesetaraan jender juga terpadu dalam semua kegiatan ILO. Ini mencerminkan beragam dan berlarutnya masalah yang dihadapi perempuan di pasar kerja. Kaum perempuan masih memperoleh upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan mendominasi jenis-jenis pekerjaan dengan upah rendah dan kurang terlindungi serta menjadi mayoritas pekerja di sektor pekerjaan informal yang

7


bersifat tidak tetap dan tanpa upah. Untuk itu, ILO berupaya memperluas peluang kerja untuk perempuan, memperbaiki kondisi kerja serta menghapus diskriminasi jender. ILO mendorong kewirausahaan perempuan melalui penyediaan bantuan, pengembangan usaha, pelatihan, keuangan mikro dan dokumentasi praktik-praktik yang baik. ILO pun membantu organisasiorganisasi pekerja dalam mempertahankan dan memperluas hak-hak perempuan di tempat kerja serta mempromosikan peran mereka dalam serikat pekerja dan masyarakat secara umum.

2.3 PEKERJAAN DAN PENGHASILAN

Secara historis, tingkat pengangguran secara global selalu tinggi sehingga tidak ada yang lebih dibutuhkan selain memasukkan masalah pekerjaan dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Bahkan di antara mereka yang bekerja, tingkat kemiskinan memperlihatkan masih dibutuhkannya banyak pekerjaan yang produktif dan layak.

Lambatnya penciptaan lapangan kerja yang layak di seluruh dunia menunjukkan perlunya koordinasi kebijakan makro ekonomi yang lebih besar di tingkat internasional, serta kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif di tingkat nasional.

Pekerjaan yang produktif dan dipilih secara bebas merupakan inti dari mandat ILO, dan organisasi ini mempunyai komitmen terhadap pekerjaan penuh waktu . ILO mengidentifikasikan kebijakan yang dapat membantu menciptakan dan pekerjaan serta penghasilan yang layak yaitu kebijakan yang dirumuskan dalam Agenda Pekerjaan Global yang komprehensif dan disusun ketiga konstituen ILO. Organisasi ini melakukan beberapa penelitian dan berpartisipasi dalam diskusi internasional yang membahas tentang strategi-strategi pekerjaan.

ILO secara khusus memberikan perhatiannya pada besarnya pengangguran yang dialami kaum muda—di mana hampir separuh pengangguran yang ada di dunia ini adalah dari kalangan remaja dan ILO berupaya membantu mereka dan pemerintahnya melalui saran terhadap kebijakan, prakarsa pelatihan dan ketenagakerjaan.

8

Tidak ada yang lebih dibutuhkan selain

memasukkan masalah

ketenagakerjaan dalam kebijakan

ekonomi dan sosial


ILO telah memprakarsai beberapa analisis dan kegiatan di sektor perekonomian informal. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan di luar jangkauan undang-undang resmi dan mekanisme pelaksanaannya. Di beberapa negara yang sedang berkembang, lebih dari separuh pekerja non-pertanian berada di sektor perekonomian informal.

Sebagian besar perempuan di negara-negara ini bekerja di sektor informal, umumnya sebagai pedagang kaki lima. Pekerjaan informal biasanya tidak produktif, tidak aman, berupah kecil dan dilakukan dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Membantu pengusaha dan pekerja keluar dari informalitas ini membutuhkan sejumlah strategi yang luas guna meningkatkan keterampilandan produktivitas mereka, memperbaiki undang-undang dan pelaksanaannya serta mendorong terciptanya lembaga-lembaga yang mandiri.

Dua publikasi ILO yang diterbitkan secara berkala yaitu Laporan Ketenagakerjaan Dunia (The World Employment Report) dan Indikator Kunci Pasar Kerja (Key Indicators of the Labour Markets)—menganalisis kecenderungan yang ada serta menyediakan data statistik yang ekstensif. ILO menyediakan bantuan dan masukan teknis di sejumlah bidang, dari pelatihan dan keterampilan hingga keuangan mikro dan pengembangan usaha kecil. ILO telah memberikan masukan-masukan kepada negara-negara untuk melakukan transisi dari perekonomian yang tersentralisasi menjadi perekonomian pasar tentang kebijakan ketenagakerjaan, pasar kerja, dan sumber daya manusia. ILO pun berupaya mempromosikan investasi yang banyak menyerap tenaga kerja di negara-negara yang sedang berkembang.

2.3.1 Upah dan kondisi kerja lainnya

Kendati terjadi kenaikan upah di beberapa negara, tingkat kenaikan ini biasanya terlalu rendah untuk sebagian besar pekerja yang ingin memenuhi kebutuhan pokok mereka. Meski sebagian pekerja telah mengalami penurunan jam kerja, hal-hal yang tak terduga dapat melemahkan keamanan kerja mereka dan menimbulkan masalah baru dalam upaya mereka memadukan waktu untuk bekerja dengan waktu untuk keluarga. Kondisi kerja yang kotor dan berbahaya, yang sudah mulai berkurang di negara-negara industri, masih ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang. Sementara itu, tekanan jiwa dan tindak kekerasan yang terkait dengan pekerjaan kini mulai diakui secara global sebagai masalah besar.

Upah, jam kerja, pembagian kerja, kondisi kerja dan penyesuaian kehidupan kerja dengan kebutuhan hidup di luar pekerjaan adalah elemen-elemen penting dalam hubungan kerja dan perlindungan pekerja, serta dimensi penting dalam kinerja ekonomi sehingga menjadi kepentingan utama ILO. Persoalan-persoalan ini merupakan komponen utama dari pengelolaan sumber daya manusia, perundingan bersama dan dialog sosial, serta kebijakan-kebijakan pemerintah.

2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL

9


Sebagian besar laki-laki dan perempuan tidak memiliki tingkat perlindungan sosial yang memadai. Mereka menghadapi bahaya di tempat kerja atau pensiun ataupun asuransi kesehatan yang kecil atau bahkan sama sekali tidak tersedia. Sebagian dari mereka tidak memperoleh waktu istirahat yang cukup dan banyak perempuan tidak mendapatkan tunjangan persalinan. Standar ketenagakerjaan internasional dan PBB mengakui bahwa perlindungan sosial adalah bagian dari HAM. Di samping itu, sistem-sistem jaminan sosial yang sudah direncanakan dengan baik akan meningkatkan kinerja ekonomi sehingga dapat membantu meningkatkan daya saing mereka. ILO berkomitmen untuk membantu negara-negara dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi semua kelompok masyarakat serta dalam memperbaiki kondisi kerja dan keselamatan di tempat kerja.

2.4.1 Jaminan Sosial

Hanya 20 persen dari jumlah penduduk dunia yang memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai, dan lebih dari separuh yang sama sekali tidak terlindungi. Situasi ini mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana tidak sampai 10 persen pekerja di negara-negara yang kurang berkembang yang mempunyai jaminan sosial. Di negara-negara dengan tingkat penghasilan menengah, perlindungan ini berkisar antara 20 sampai 60 persen, sementara di sebagian besar negara industri, angka ini hampir mencapai 100 persen.

Jaminan sosial mencakup akses ke layanan kesehatan dan jaminan penghasilan, terutama untuk usia tua, pengangguran, sakit, kecacatan, cedera akibat kerja, persalinan atau hilangnya sumber mata pencaharian utama.

Kekhawatiran yang muncul di antara pemerintah, pengusaha dan pekerja telah mendorong ILO untuk meluncurkan “Kampanye Global tentang Jaminan Sosial untuk Semua” pada 2003. Kampanye ini dibangun berdasarkan upaya-upaya ILO yang sudah dilaksanakan di lebih dari 30 negara. Upaya ini mencakup proyek-proyek yang dimaksudkan untuk membantu negara-negara anggota dalam memperluas tingkat perlindungan pekerja di tingkat nasional dan untuk memperkuat organisasi-organisasi jaminan sosial berbasis masyarakat. ILO kini tengah melakukan penelitian penting untuk

10

ILO berkomitmen untuk membantu

negara-negara dalam memperluas perlindungan sosial

bagi semua kelompok

masyarakat


mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perlindungan masyarakat di negara yang sedang berkembang maupun negara berkembang.

2.4.2 Migrasi Internasional

Hampir separuh kaum pendatang dan pengungsi di seluruh dunia—atau sekitar 86 juta orang dewasa—aktif secara ekonomi, bekerja atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang memberi penghasilan.

Jumlah pendatang yang menyeberangi garis perbatasan untuk mencari pekerjaan dan keamanan di negeri lain diperkirakan akan terus meningkat pesat selama beberapa dasawarsa berikut ini akibat kegagalan globalisasi dalam menyediakan lapangan kerja dan peluangekonomi. Kontrol imigrasi yang ketat dan beberapa hambatan yang ditetapkan oleh negara-negara penerima besar telah mengakibatkan terjadinya beberapa masalah yang mengkhawatirkan, seperti banyaknya insiden kekerasan dan eksploitasi pekerja pendatang di lingkungan masyarakat di negara penerima tersebut.

ILO melihat tantangan global dewasa ini sebagai hal yang mendorong adanya kebijakan dan sumber daya untuk mengelola migrasi tenaga kerja secara lebih baik agar ILO dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di negara asal maupun di negara tempat mereka tinggal sekarang, serta kesejahteraan para pendatang itu sendiri.

2.4.3 Kesehatan dan keselamatan

Setiap tahun, lebih dari 2 juta manusia meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Berdasarkan angka perkiraan konservatif, ada 270 juta kecelakaan kerja dan 160 juta kasus penyakit yang terkait dengan pekerjaan.

Keselamatan pekerjaan sangat bervariasi tergantung kondisi negara, sektor ekonomi dan kelompok sosial. Angka kematian dan cedera di negara-negara yang sedang

11

ILO memberi penekanan khusus pada upaya untuk mengembangkan dan menerapkan

budaya pencegahan dalam keselamatan

dan kesehatan kerja di seluruh dunia


berkembang, di mana ditemui banyak pekerja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berbahaya seperti pertanian, konstruksi, penebangan pohon, penangkapan ikan dan pertambangan, terbilang sangat tinggi. Di dunia ini, kaum yang paling miskin dan paling minim perlindungannya—umumnya perempuan, anak-anak dan kaum pendatang—adalah golongan masyarakat yang paling berisiko.

Mengingat banyak negara industri berhasi mengurangi angka cedera serius, jelaslah bahwa perbaikan dalam hal keselamatan kerja dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Namun tingkat pemahaman, pengetahuan dan informasi mengenai hal ini masih terbilang rendah.

Untuk itu, ILO berupaya menjembatani kesenjangan ini melalui penelitian, advokasi dan bantuan teknis. ILO membantu negaranegara tersebut mengembangkan sarana manajemen, pemantauan dan layanan informasi, yang dipusatkan pada jenis-jenis pekerjaan yang dikategorikan berbahaya.

ILO memberikan penekanan khusus pada upaya untuk mengembangkan dan menerapkan budaya pencegahan dalam keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh dunia.

2.5 TATA KELOLA DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Kebijakan-kebijakan ILO yang luas ditetapkan oleh Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference), yang mengadakan pertemuan setiap tahun dengan mengundang para konstituennya. Konferensi ini juga mengadopsi standarstandar ketenagakerjaan internasional yang baru serta menyetujui rencana kerja dan anggaran ILO.

Dalam sesi-sesi di Konferensi ini, ILO dipandu Badan Pengurus (Governing Body), yang terdiri dari 28 anggota pemerintahan, 14 anggota pengusaha dan 14 anggota pekerja. Sekretariat ILO, yaitu Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office), berkantor pusat di Jenewa, Swiss dan menglola kantor-kantor cabang yang berada di lebih dari 40 negara.

Pada tahun 1999, Juan Somavia dari Cile diangkat sebagai Direktur Jenderal ILO yang kesembilan. Ia adalah orang pertama dari belahan bumi selatan yang memimpin organisasi ini.

12


2.5.1 Konvensi, Rekomendasi dan Kaidah dalam ILO

Sejak awal berdirinya, ILO berupaya menentukan dan menjamin hak-hak pekerja serta memperbaiki kondisi para pekerja dengan menyusun sistem standar ketenagakerjaan internasional yang diwujudkan dalam bentuk Konvensi, Rekomendasi dan Kaidah.

Hingga saat ini, ILO telah mengadopsi lebih dari 180 Konvensi dan 190 Rekomendasi yang mencakup semua aspek dunia kerja. Standar-standar ketenagakerjaan internasional tersebut baru-baru ini dikaji oleh Badan Pengurus yang menetapkan bahwa lebih dari 70 Konvensi yang diadopsi sebelum tahun 1985 masih berlaku sementara lainnya perlu direvisi atau dicabut. Di samping itu, puluhan Kaidah telah dikembangkan. Di berbagai bidang seperti konvensi tentang cuti persalinan dan perlindungan bagi para pendatang, standar-standar ketenagakerjaan ini memainkan peran penting dalam menyusun perundangan nasional. Proses pengawasan membantu memastikan bahwa standar-standar yang telah diratifikasi negara anggota diterapkan dan ILO membantu memberikan saran-saran dalam merancang perundangan ketenagakerjaan nasional.

Dengan diterapkannya Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja pada 1998, negara-negara anggota ILO memutuskan untuk memberlakukan serangkaian standar ketenagakerjaan pokok tanpa memandang apakah mereka sudah meratifikasi atau belum konvensi-konvensi terkait tersebut. Standar-standar tersebut merupakan bentuk dasar HAM dan inti dari pekerjaan yang layak.

2.6 PERAN ILO DI INDONESIA

2.6.1 Program-Program ILO di Indonesia ILO mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan menciptakan lapangan kerja yang layak, melalui program dan kegiatan di tiga area utama.

Menghapuskan Eksploitasi di Tempat Kerja: Kemajuan yang efektif dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak.Meningkatkan manajemen migrasi kerja dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh Indonesia, khususnya pekerja rumah tangga.

Penciptaan Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pemulihan Mata Pencaharian, khususnya bagi Kaum Muda:

Target Ketenagakerjaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah melalui kebijakan dan program dengan penekanan pada pertumbuhan lapangan kerja pro-kaum miskin.

13


Pelaksanaan program ketenagakerjaan dan mata pencaharian yang intensif untuk wilayah terkena dampak krisis, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan sejumlah wilayah Indonesia timur.Sistem dan kebijakan pendidikan dan pelatihan untuk membekali kaum muda dengan kemampuan kerja dan wiraswasta.

Dialog Sosial untuk Pertumbuhan Ekonomi serta Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja:

Penerapan peraturan dan praktik ketenagekerjaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, termasuk dengan memperkokoh administrasi ketenagakerjaan.Para pengusaha dan serikat pekerja/buruh melalui kerjasama bipartit memperoleh hasil berupa fleksibilitas pasar kerja dan keamanan kerja .

Bidang-bidang penting lainnya bagi dukungan ILO terkait dengan program kesetaraan jender, pengembangan program-program HIV/AIDS di dunia kerja, serta meningkatkan jaminan sosial melalui keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2.6.2 Konvensi-Konvensi yang telah diratifikasi Indonesia.

Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifiksi negara-negara anggota. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi.Konvensi-Konvensi Inti

No. Konvensi Tahun

29 Konvensi kerja paksa (1930) 195098 Konvensi hak berorganisasi dan berunding bersama/secara kolektif

(1949)1957

100 Konvensi kesamaan pengupahan (1951) 195887 Konvensi kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak

berorganisasi (1948)1998

105 Konvensi penghapusan kerja paksa (1957) 1999111 Konvensi diskriminasi (pekerjaan dan jabatan) (1958) 1999138 Konvensi usia minimum (1973) 1999182 Penghapusan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk

terburuk pekerjaan untuk anak (1999)2000

Konvensi-Konvensi Lain

14


K. 19 :Persamaan dan Perlakuan bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam hal Ganti Rugi atas Kecelakaan Kerja (1925)K. 27 :Pemberian Tanda atas Berat BArang yang Diangkut Kapal Laut (1929)K. 45 :Mempekerjakan Perempuan di Bawah Tanah dalam Berbagai Macam Pekerjaan TambangK. 69 :Sertifikasi Juru Masak Kapal (1946)K. 81 :Inspeksi Ketenagakerjaan (1947)K. 88 :Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (1948)K. 120 :Kebersihan di Tempat Dagang dan KantorK. 106 :Istirahat Mingguan di Perdagangan dan Kantor (1957)K. 144 :Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional (1976).

2.6.3 Rekomendasi ILO untuk Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia

Bersama laporan ini, ILO telah menyiapkan serangkaian paparan teknis singkat dan terfokus. Paparan-paparan ini disusun sebagai dokumen latar belakang tentang persoalan dan pilihan kebijakan yang amat penting bagi pengentasan kemiskinan serta sebagai pondasi bagi pembuatan laporan komprehensif sebagai sumbangan ILO terhadap proses PRSP, yang akan menyediakan rekomendasi khusus kepada masing-masing gugus tugas dalam Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Tema-tema untuk paparan singkat tersebut meliputi:1. Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral2. Desentralisasi dan Pekerjaan yang Layak: Mengaitkannya dengan MDG3. Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil Menengah dan

Ekonomi Lokal4. Lapangan Kerja bagi Kaum Muda: Jalan Setapak dari Sekolah Menuju Pekerjaan5. Pembangunan Pedesaan: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih

Pendapatan6. Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang

Berkelanjutan7. Mempromosikan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar

di Tempat Kerja8. Menghapus Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak9. Perlindungan Sosial bagi Semua; (10) Mempromosikan Tata Pemerintahan yang

Baik di Pasar Tenaga Kerja10. Migrasi: Kesempatan dan Tantangan untuk Mengentaskan Kemiskinan, dan11. Jender dan Kemiskinan

2.6.4 Prioritas Obyektif ILO untuk Indonesia

Mendukung Indonesia melangkah maju dengan tujuan-tujuan pekerjaan yang layak dengan penekanan pada:

Kemajuan selanjutnya dalam mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, termasuk melalui pelaksanaan undang-undang tenaga kerja baru

15


dan pembangunan kapasitas administrasi ketenagakerjaan, organisasi pengusaha dan serikat pekerja.Pengurangan tajam dari bentuk-bentuk terburuk kerja paksa dan pekerja anak, khususnya melalui pemberian dukungan terhadap Rencana Aksi Nasional Indonesia.Lebih banyak kesempatan kerja bagi kaum muda dan mereka yang berada di wilayah yang terimbas krisis.Meningkatkan perlingundan sosial bagi kelompok rentan, terutama pekerja di ekonomi informal dan pekerja migran.

Perhatian khusus diberikan pada kesetaraan jender dan dampak yang bias dicapai di tingkat nasional dan lokal.

2.6.5 Peran ILO terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO) Indonesia menilai, penanganan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, sejak ditangani Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 1,5 tahn lalu.

Namun demikian Direktur ILO Indonesia Alan Boulton mengingatkan, masih ada masalah di kedua bidang itu, yakni besarnya presentase perempuan (75% dari 700.000 TKI) dalam penempatan TKI yang tingkat ketrampilannya rendah, khususunya TKI yang bekerja di negara-negara Timur Tengah dan Hongkong.

Bank Dunia menyebutkan, para TKI yang setiap tahun rata-rata mengirimkan uang 6,1 juta dolar AS dan menjadi sumber pendapatan bagi keluarga, membangun rumah, mendidik anak atau memulai bisnis.

Peneliti Senior ILO, Lotte Kejser mengungkapkan, migrasi merupakan pengalaman yang positif, di mana banyak dari mereka yang menggunakan tabungan mereka untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Namun ILO menyampaikan fakta yang cukup mengejutkan, bahwa banyak permasalahan yang ada tidak secara efektif ditanggapi dalam sistem manajemen migrasi ada. Permasalahan tersebut mencakup :

1. Telilit utang2. Pemerasan pada pra-penempatan dan fase pemulangan3. Kurangnya pengawasan pemerintah dan penegakan hukum terhadap perekrut

legal maupun ilegal4. Perekrutan tanpa kontrak kerja5. Kontrak kerja yang tak beraturan atau tidak memiliki kekuatan hidup6. Penahanan yang berkepanjangan di pusat-pusat penahanan7. Mekanisme penyebaran informasi yang tidak memadai kurangnya sistem

penyelesaian resolusi yang formal dan tidak adanya dukungan reintegrasi.

BAB III

16


PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah bagian dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibawah dewan ekonomi dan sosial yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. ILO sendiri mempunyai tujuan yaitu mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini adalah masalah pemutusan hubungan kerja akibat dari dampak krisis global. Peran ILO dalam menghadapi dampak dari krisis tersebut adalah dengan mengadakan berbagai konvensi-konvesi sehingga dapat memberikan solusi dalam masalah tersebut.

3.2 SARAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini dunia telah memasuki era global dimana peran ILO sangat penting dalam mendorong terciptanya keadilan bagi semua orang untuk hidup yang layak. Namun demikian diperlukan kerjasama yang baik antara ILO dengan negara itu sendiri sehingga tujuan-tujuan ILO dapat tercapai. Jadi pemerintah mempunyai peranan yang cukup besar dalam masalah ketenagakerjaan dan perburuhan.

Khusus untuk Indonesia, peran ILO masih sangat diperlukan dalam perbaikan sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Mengingat negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai tenaga kerja yang cukup besar baik yang ada didalam negeri maupun diluar negeri. Isu yang berkembang saat ini ialah masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kekeurangan yang dapat dikoreksi oleh pemerintah mengenai masalah Tenaga Kerja Indonesia yaitu :

a. Membantu para TKI yang mengalami masalah keuangan dengan memberikan modal dan pinjaman.

b. Menjamin keamanan para TKIc. Meningkatkan pengawasan pemerintah dan menegakkan hukum terhadap

perekrut yang legal maupun illegald. Menjamin kontrak kerjae. Perbaikan sistem kontak kerja yang memiliki kekuatan hukumf. Serius dalam penanganan TKI yang ditahan dipusat-pusat penahanan.g. Penyebaran informasi yang memadai dan sistem penyelesaian resolusi yang

formal.

REFERENSI

17


Rudy, T. May, Administrasi dan Organisasi Internasional, Refika Aditama, Bandung: 2005.

http://www.google.com

http://www.wikipedia.com

http://www.un.org

http://www.ilo.org

18

http://www.ilo.org/

http://www.un.org/

http://www.wikipedia.com/

http://www.google.com/

sekilas tentang ilo

Documents