Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/2017

TentangPengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di

BawahnyaBawahnya

Memerintahkan kepada Para Pimpinan MA danbadan Peradilan di bawahnya secara berjenjang:

1. Meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinyapenyimpangan dalam melaksanakan tugas ataupelanggaran perilaku Hakim, Aparatur MA danBadan Peradilan di bawahnya denganmelakukan pengawasan dan pembinaan didalam maupun di luar kedinasan secara berkaladan berkesinambungan

2. Memastikan tidak adanya lagi Hakim danAparatur yang dipimpinnya melakukanperbuatan yang merendahkan wibawa,kehormatan dan martabat MA dan badanperadilan di bawahnya;

3. Memahami dan memastikan terlaksananyakebijakan Mahkamah Agung

Jam Kerja Hakim

Adanya izin tertulis dari atasan untuk

Hakim yang meninggalkan kantor sebelum jam pulang

kantor

Izin tertulis bagi Hakim yang tidak

masuk kerja di luar kedinasan

Izin langsung dari KMA utk Hakim yang

hendak berpergian ke luar negeri, kecuali utk

kepentingan agama cukup

izin dari pimpinan satker

Pengawasan Pembinaan

Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan

langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya

PENGAWASAN

Memantau dan

mengamati dan

memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana,

ketentuan berlaku dan berdayaguna

Meminta laporan

pertanggungjawaban atas pelaksan

aan tugas

bawahan

Mengidentifikasi dan

memeriksa gejala

penyimpangan serta

kesalahan yang terjadi, menentukan sebab akibat

serta cara mengatasinya

Merumuskan

tindaklanjut dan

mengambil

langkah-langkah sesuai dengan

kewenangannya

Berkonsultasi kepada

atasan langsung

secara berjenjang

dalam rangka

peningkatan mutu

pengawasan yang

dilakukan

PEMBINAAN

Menjelaskan pembagian

tugas, fungsi dan

kewenangan bawahan dibawah

kendali yang berkala

Menetapkan dan

menyetujui sasaran kerja bawahan dan memberikan penilaian dan

evaluasi capaian kerja

Menjelaskan, membuat dan menyepakati

prosedur pelaksanaan

pekerjaan atau kegitan yang dinilai kurang

jelas atau diatur secara khusus

Membina bawahan agar

dapat melaksanakan tugas dengan

baik

Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan

(whistleblowing system) di MA dan Peradilan di Bawahnya

Pengaduan yang ditindaklanjuti

Pengaduan yang tidak

ditindaklanjuti

Pengaduan yang ditindaklanjuti

Identitas pelapor jelas

dan substansi/ materi

pengaduan yang logis dan

memadai

Identitas pelapor tidak jelas namun

substansi/materi

pengaduannya logis dan memadai

Identitas pelapor jelas

namun substansi/materi pengaduan kurang jelas

dapat direkomendasik

an utk diklarifikasi

Pengaduan dengan

permasalahan serupa dengan

pengaduan yang sedang

atau telah dilakukan

pemeriksaan, direkomendasi

kan utk tambahan informasi

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti

Identitas pelapor

tidak jelas dan tidak

disertai data yang

memadai dan tidak

menunjanginformasi

yang diadukan

Identitas pelapor

tidak jelas dan tidak

menunjukkan substansi secara jelas

Pengaduan dimana Terlapor

sudah tidak lagi bekerja

sebagai Hakim

dan/atau Pegawai ASN di Pengadilan

Pengaduan yang

mengandung unsur tindak pidana dan

telah ditangani oleh pejabat

yang berwenang

Pengaduan menganai keberatan terhadap

pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan

Pengaduan mengenai pihak atau

instansi lain di luar

yurisdiksi pengadilan

Keputusan KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan KMA Nomor 71

.KMA.SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja

Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang ada di Bawahnya

Pegawai yang terlam

bat masuk kantor

dan pulang sebelu

m waktun

ya, dikurangi 1%

Pegawai yang tidak

masuk kerja

dikurangi 5%

Hakim dan Pegawai Negeri

yang tidak mengikuti

upacara bendera tanggal 17

Agustus, Upacara HUT MA dan

upacara nasional lainnya tanpa

alasan yang sah, dikurangi 5%

Hakim dan Pegawai

memalsukan atau

membantu memalsukan tandatangan

absesnsi hadir atau

pulang untuk oranglain, dikurangi

10%

Hakim dan Pegawai

negeri yang menjalanka

n cuti alasan

penting, dikurangi

1%, kecuali adanya

musibah

Keputusan Bersama MA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim

1. Berperilaku

adil

2. Berperilaku

jujur

3. Berperilaku arif dan

bijaksana

4. Bersikap mandiri

5. Berintegritas

tinggi

6. Bertanggun

gjawab

7. Menjunjung tinggi harga

diri8. Berdisiplin

tinggi

9. Berperilaku rendah hati

10. Bersikap profesional

Keputusan KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Panitera dan Jurusita

Sikap dalam melaksanakan

tugasSikap dalam persidangan

Sikap Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas

Wajib melayani

masy pencari

keadilan dg pelayanan prima yi. Sopan, teliti,

sunggug-sungguh

dann tidak membedaka

n status sosial dan golongan

Panitera wajib

menjaga kewibaw

aan dalam persidangan

Panitera dan

jurusita wajib

bersikap sopan santun

dan tidak

melakukan

perbuatan

tercela

Panitera dan

jurusita dilarang

memberikan kesa

memihak kepada

salah satu pihak

berperkara atau

kuasanya

Panitera dilarang memboc

orkan hasil

musyawarah/ko

nsep putusan kepada

siapapun

Jurusita dilarang mewakilkan kepada siapaun

penyampaian relaas panggilan ataupun

pemberitahuan

Sikap Panitera dan Jurusita dalam persidangan

Panitera wajib berpakaian rapi

sesuai dg ketentuan yg

berlaku & duduk dg sopan

mengikuti sidang

pemeriksaan perkara

Panitera wajib adil dan tidak

membeda-bedakan para pihak dalam

memanggil ke dalam ruang persidangan

Panitera dilarang

mengaktifkan HP/ponsel

selama persidangan berlangsung

Panitera dilarang

mengantuk/tidur selama

persidangan berlangsung

1.Mentaati segala peraturan perundang-undangandan peraturan kedinasan yang terkait dengantugas pokok dan fungsi MA

2.Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangatdan bertanggungjawab;

3.Memberikan pelayanan dengan sebaik-baikbyakepada stakeholder MA menurut bidang masing-masing;

4.Wajib melaksanakan perintah kedinasan yangdiberikan oleh atasan yang berwenang;

5.Mentaati ketentuan jam kerja;6.Wajib memelihara barang milik Negara sesuaidengan tanggung jawabnya masing-masing;

7. Berpakaian rapi dan sopan mengenakantanda pengenal dalam lingkungan kerja;

8. Bersikap dan bertingkah laku sopansantun terhadap sesama pegawai danatasan;

9. Menindaklanjuti setiap pengaduandan/atau dugaan pelanggaran kode etik;

10. Menciptakan dan memelihara suasanakerja yang baik;

11. Menjaga nama baik korps pegawai daninstitusi MARI;

1. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;2. Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan

stakeholders Mahkamah Agung;3. Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai

politik;4. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan

kepentingan (confict of interest);5. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima

hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihakmanapun yang diketahui atau patut diduga bahwapemberian itu itu bersangkutan atau mungkinbersangkutan dengan jabatan atau pekerjaanpegawai/pejabat yang bersangkutan;

6.Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai denganperuntukannya;

7.Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkandan atau mendistribusikan segala bentuknarkotika dan minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlaranglainnya secara ilegal;

8.Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;9.Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia

jabatan untuk kepentingan pribadi, golonganatau pihak lain;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9

Februari 2012

Putusan Mahkamah Agung

MAHKAMAH AGUNGAKANMEMBERHENTIKANPIMPINAN MA ATAUPIMPINAN BADANPERADILAN DIBAWAHNYA SECARABERJENJANG DARIJABATANNYA SELAKUATASAN LANGSUNGAPABILA DITEMUKANBUKTI BAHWA PROSESPENGAWASAN DANPEMBINAAN OLEHPIMPINAN TERSEBUTTIDAK DILAKUKANSECARA BERKALA DANBERKESINAMBUNGAN

MAHKAMAHAGUNG TIDAKAKANMEMBERIKANBANTUAN HUKUMKEPADA HAKIMMAUPUNAPARATUR MA DANBADAN PERADILANDI BAWAHNYAYANG DIDUGAMELAKUKANTINDAK PIDANADAN DIPROSES DIPENGADILAN.

“SELAMAT MENGABDI DAN BERBAKTI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA”

SOSIALISASI SK SEKRETARISMARI NOMOR 147 / 2017

Kewajibanpenyampaian LHKPNdi lingkungan MA-RIdan badan Peradilandi Bawahnya

PENGERTIAN

Apa itu LHKPN ? laporan yang wajib disampaikanoleh penyelenggara Negaramengenai harta kekayaan yangdimilikinya saat pertama kalimenjabat, sedang menjabat,mutasi, promosi dan pensiun.

MANFAAT

Diri sendiria. Memenuhi kewajiban undang-undangb. Alat akuntabilitas terhadap publikc. Penanaman sifat kejujuran dan tanggung jawabd. Tertib administrasi keluargae. Pembangkit rasa takut untuk melakukan korupsi

Instansi dan Masyarakata. Alat penguji integritas calon aparatb. Alat pengawasanc. Sarana kontrol dari masyarakat.

DASAR HUKUM LHKPNUURI Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme;UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;UURI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatanpemberantasan Korupsi;Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata CaraPendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan HartaKekayaan Penyelenggara Negara;Keputusan Sekretaris MARI Nomor 147/Sek/SK/VIII/2017tentang kewajiban penyampaian LHKPN di lingkunganMA dan badan peradilan di bawahnya

RUANG LINGKUP LHKPN Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku; danPejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku, ex: Jaksa, Panitera

JABATAN LAINNYA :Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara)

Pejabat Eselon II;Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;Pemeriksa Bea dan Cukai;Pemeriksa Pajak;Auditor;Pejabat yang mengeluarkan perijinan;Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; danPejabat pembuat regulasi

SESUAI SK SEKRETARIS MARI

Semua Hakim dan Hakim Adhoc padasegala tingkatanPejabat eselon I, II dan IIIPanitera, Panitera Muda dan PaniteraPengganti pada segala tingkatanKPA dan PPK Bendaharawan di unit eselon I

KAPAN MELAPORKANNYA

Bersedia diperiksa kekayaannyasebelum, selama dan sesudahmenjabat;

Melaporkan harta kekayaannyapada saat pertama kali menjabat,mutasi, promosi dan pensiun;

TENGGANG WAKTU LAPOR

1 tahun sekali atas harta kekayaanpada posisi tanggal 31 Desemberpaling lambat pada tanggal 31 Marettahun berikutnya;Paling lambat 3 bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.

KELALAIANBagi Penyelenggara Negara yang tidakmemenuhi kewajiban LHKPN sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang Nomor 28Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20undang-undang yang sama akan dikenakansanksi administratif sesuai denganperundang-undangan yang berlaku.

Promosi, mutasi, kenaikan pangkat,tunjangan jabatan /kinerja dapat ditinjaukembali (SK Sekma)

PERANAN DAN TANGGUNG JAWABSurat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkanSurat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN) di lingkungan masing-masinginstansi yang diwajibkan untuk menyampaikanLHKPN kepada KPK.

Tanggung jawab pribadi apabila lalai

TATA CARA PELAPORAN LHKPN

Sejak tanggal 1 Januari 2017 LHKPN model A dan B tidak berlaku lagi

Menggunakan E-LHKPN

CARA MEMPEROLEH E-LHKPN :

https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn

Sekian dan terima kasih

LAPORAN KEGIATAN QUALITY ASSURANCE

DENGAN TEMA PERAN PENTING AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI

EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH JAWA BARAT

BANDUNG 12 S/D 14 SEPTEMBER 2017

Pengarahan Kepala Badan Pengawasan :

Fungsi Bawas yaitu sebagai : konsultan, pencegahan, dan penindakan.

Atasan dimintai pertanggung jawaban bila anggota ada masalah untuk itu agar dilaksanakan Waskat dengan sebaik-baiknya.

Adapun kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI :

1. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran. 2. Pengawasan melekat harus dikedepankan, atasan ikut bertanggung jawab atas

setiap pelanggaran (Perma 8/2016). 3. Kerjasama dengan KPK RI ditingkatkan. 4. Personil Bawas terdidik disebar ke pengadilan-pengadilan. 5. Mengedepankan penindakan.

Untuk kepaniteraan masih adanya permasalahan/ temuan BPK/ BAWAS MARI seperti :

1. Kegiatan REKONSILIASI KEUANGAN PERKARA untuk menguji keakuratan data saldo biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya di Pengadilan.

2. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya untuk PEMERIKSAAN SETEMPAT. 3. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya PERMOHONAN EKSEKUSI. 4. Pertanggungjawaban MEKANISME PEMUNGUTAN PNBP pada Pengadilan

(Pemungutan, penyetoran ke kas Negara , laporan pertanggungjawaban Pemungutan PNBP).

5. Penatausahaan UANG TAK BERTUAN di Pengadilan (Pengelolaan sisa panjar biaya perkara pada tingkat pertama dan jasa giro rekening.

6. Mekanisme perhitungan Panjar Biaya Perkara sebagai data dukung terbitnya surat kuasa untuk membayar (termasuk perkara yang dibiayai oleh APBN).

7. Penatausahaan Persediaan/ ATK Perkara (distribusi ATK; Stock Opname) 8. Mekanisme penerbitan surat keputusan Ketua Pengadilan tentang pengelolaan

keuangan perkara (Penunjukan petugas pengelola, jenis dan tarif komponen biaya perkara, penanggungjawab pencatatan transaksi).

9. Mekanisme Pertanggungjawaban realisasi komponen biaya perkara oleh kasir (PNBP, Relaas Panggilan/ Pemberitahuan, Materai).

10. Mekanisme Pengungkapan Informasi Keuangan Perkara pada catatan atas laporan keuangan satuan kerja (Penanggungjawab Sumber Data, Verifikasi dan Validasi Data).

Untuk besarnya biaya perkara perdata baik gugatan maupun permohonan agar panmud perdata membuat form untuk pendaftaran biaya perkara dan panmud perdata yang menaksir besarnya biaya perkara.

Untuk pemeriksaan setempat untuk biayanya dibayarkan melalui bank, dimana biaya pemeriksaan setempat dapat dibayar oleh kedua belah pihak.

Untuk SK Radius harus lengkap dan dipublikasikan serta dimuat dalam wibesite pengadilan dan SK Radius sedapat mungkin dibuat bersama dengan Pengadilan Agama setempat dihitung jarak dari pusat pemerintahan bukan dari jarak pengadilan dengan melipatkan dinas perhubungan.

Untuk pelaksanaan eksekusi dihitung sesuai dengan SK Radius untuk ditinjau kembali.

Apabilan ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata) uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara

Apabila ada uang yang dikonsinyasikann oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan maka uang tersebut wajib disimpan di Bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada negara.

FUNGSI BAWASPERAN PENTING AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI

EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE-JAWA BARAT

FUNGSI BAWAS

KONSULTAN

PENCEGAHAN

PENINDAKAN

BADAN PENGAWASAN JANGAN DIJADIKAN SUATU

BADAN/MOMOK YANG MENAKUTKAN AKAN TETAPI DIJADIKAN

SEBAGAI KONTROL DALAM MELAKSANAKAN KINERJA

APARATUR PENGADILAN

KEBIJAKAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNGRI DALAM HAL PENGAWASAN

• TIDAK ADA TOLERANSI TERHADAP PELANGGARAN• WASKAT HARUS LEBIH DIKEDEPANKAN KARENA ATASAN IKUT BERTANGGUNG

JAWAB ATAS SETIAP PELANGGARAN (PERMA NO. 8 TAHUN 2016)• DILAKUKAN KERJASAMA DENGAN KPK, KY, OMBUSDMAN• PERSONIL BAWAS TERDIDIK DISEBAR KE PN-PN• MENGEDEPANKAN PENINDAKAN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERKARA

YANG BERTANGGUNG JAWAB ADALAH SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNAANGGARAN

DASAR HUKUM• PERMA NO. 03 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES• PERSEKMA NO. 03 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PARAGRAF

10

SEKRETARIS MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN PERKARA, APAKAH SUDAHSESUAI PENGGUNAAN KEUANGAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIKELUARKAN

LAPORAN HASIL SOSIALISASI

QUALITY ASSURANCE PERAN PENTING AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN UANG TITIPAN PIHAK

KETIGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI

REFORMASI BIROKRASI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE JAWA

BARAT TANGGAL 12 S/D 14 SEPTEMBER 2017

DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2017

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945; UU. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; UU. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan

Pajak; PP. Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; PP. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan DiBawahnya; PP. Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; PP. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan

Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keskretariatan Peradilan. PENDAPATAN NEGARA

• Penerimaan Perpajakan • Penerimaan Negara Bukan Pajak • Penerimaan Hibah dari DALAM Negeri dan LUAR Negeri

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah :

• Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; • PNBP pada dasarnya merupakan penerimaan yang berasal dari partisipasi masyarakat

dalam rangka membiayai pelayanan Pemerintah yang belum mampu sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah.

• Bendahara Penerimaan: 1. Diangkat oleh Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding bukan oleh

KPA; 2. Bertanggung jawab dalam Penatausahaan seluruh PNBP pada Satker masing-

masing (baik PNBP Fungsional maupun PNBP Umum).

Pemungutan dan Penyetoran Instansi Pemerintah wajib menagih dan atau memungut PNBP yang terutang

dan wajib menyetor langsung ke Kas Negara Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh penerimaannya pada akhir

hari kerja melalui Bank Umum dan badan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Tarif PNBP Tarif ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Tarif PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap

masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat

Tarif PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008

Pelaporan : Instansi Pemerintah menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP secara

tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan Pejabat Instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan rencana dan

Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan

Materi dalam Rencana dan laporan Realisasi sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode dan jumlah PNBP

Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar untuk jenis PNBP yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar,

atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang

Terhadap Instansi Pemerintah atas permintaan Menteri Keuangan dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang

Sanksi: Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau

memungut dan menyetor, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNBP yang terutang, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah kekurangan PNBP yang terutang

Jenis Penerimaan dalam PNBP 1. Penerimaan Umum, untuk Mahkamah Agung sewa rumah dinas, sewa gedung,

kantin, Jasa Giro, penjualan peralatan dan mesin, keterlambatan pekerjaan, dan TGR.

2. Penerimaan Fungsional : Untuk Mahkamah Agung RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

PENATAUSAHAAN PNBP 1. Penerimaan/ terima 2. Penyimpanan 3. Pembukuan 4. Penyetoran 5. Pembukuan Setoran 6. Pelaporan 7. Arsip

Penatausahaan PNBP pada Mahkamah Agung sudah berbasis IT, yaitu dengan menggunakan aplikasi PNBP pada SIMARI Online. Yang terdiri dari proses penerimaan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan PNBP.

Mekanisme Penerimaan PNBP 1. Langsung :Para Pihak ke Kasir dari kasir ke Bendahara Penerima dan disetor ke

Kas Negara melalui Bank Umum/Pos 2. Tidak langsung ke Bendahara Penerima (bayar non tunai melalui potongan

SPM) : pegawai ke Bendahara Pengeluaran/Gaji/Bendahara Penerimaan ke KPPN dan ke Kas Negara.

Penyetoran PNBP Melaui aplikasi simponi : Pendaftaran/Registrasi, Perekaman data atau Penyetoran PNBP muncul e billing lalu setor ke teller, ATM, e Bankingkeluar bukti setor pada aplikasi Simponi.

Penatausahaan PNBP 1. melalui Aplikasi SIMARI (Online) 2. Aplikasi Silabi 3. Komdanas (online)

Pengarsipan PNBP 1. Arsip Dokumen PNBP UMUM 2. Arsip Dokumen PNBP FUNGSIONAL

REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2008 (RPP)

1. Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, yaitu “Mahkamah Agung agar meningkatkan potensi (optimalisasi) PNBP;

2. Sudah selesai pada tahap harmonisasi antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

3. Tujuan untuk memberikan kejelasan kepada para pengelola PNBP (kasir/staf kepaniteraan) juga Bendahara Penerimaan di satker agar ada keseragaman dalam pemungutan PNBPnya kepada Masyarakat pencari keadilan(para pihak).

4. Penetapan RPP ( Revisi PP 53/2008) ini akan berlaku setelah 60 hari sejak ditetapkan oleh Presiden

5. Posisi RPP saat ini sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara

Revisi Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari: a. Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Pertama;

b. Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Banding;

c. Hak Kepaniteraan Pada Mahkamah Agung RI;

d. Hak Kepaniteraan Lainnya.

TEMUAN DALAM PENGELOLAAN PNBP 1. Ketidak patuhan Terhadap Perundangan undangan:

Pungutan tanpa dasar hukum;

Tidak dipungut;

Keterlambatan penyetoran/tidak disetorkan ke Kas Negara;

Penggunaan langsung.

2. Tarif PNBP yang tidak realistis

3. Perencanaan dan pengawasan PNBP di Satker yang tidak optimal

4. Administrasi pengelolaan PNBP yang belum online

5. Pelayananan Satker pengelola PNBP yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel kepada publik

Besaran tarif pelayanan tidak ditunjukkan di tempat pelayanan

Pungutan pelayanan tidak sesuai tarif resmi

6. Salah kode akun yang tidak sesuai tupoksi atau salah kode unit

organisasi (eselon I) pada saat penyetoran /membuat estimasi

Pendapatan

PERMASALAHAN ATAS TEMUAN AUDIT BPK (JENIS TEMUAN BPK PADA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TERKAIT PENGELOLAAN PNBP) 1. PNBP TIDAK DISETOR TEPAT WAKTU/TERLAMBAT/BELUM DISETOR 2. PNBP BELUM DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG MEMADAI

AKIBAT :

1. DATA PNBP TIDAK SAMA DENGAN HASIL REKON 2. PNBP KURANG/TIDAK DIPUNGUT

LANGKAH PERBAIKAN PENGELOLAAN PNBP YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI

1. BIDANG ADMINISTRASI MEMINTA KEPADA Satker : 1. MENYELESAIKAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK 2. MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PENGELOLA PNBP YANG TIDAK TERTIB 3. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BAIK DISATKER MAUPUN

DI TINGKAT BANDING DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PNBP 4. MELAKUKAN SOSIALISASI PERBAIKAN PENGELOLAAN PNBP KEPADA SATKER

2. BIDANG REGULASI

1. MEREVISI PP TARIF PNBP UNTUK MENYESUAIKAN TARIF PNBP SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN PELAYANAN

2. MEMBUAT PEDOMAN PNBP MAHKAMAH AGUNG

3. BIDANG SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

PENYEMPURNAAN APLIKASI PNBP PADA SIMARI ONLINE

Ralat Kode Akun/unit organisasi/satker Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-35/PB/ 2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP Perbaikan data PNBP dilakukan terhadap : a. Kesalahan kode Setoran

b. Kesalahan penyetoran penerimaan negara berupa penyetoran beberapa jenis setoran dan/atau beberapa satuan kerja (satker) penyetor, menggunakan 1(satu) kali bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Simponi/ Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan disahkan dengan 1 (satu) Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN)

c. Kesalahan penyetoran tidak mengakibatkan uang keluar dari Rekening Kas Negara

TUJUAN DAN KOMITMEN KE DEPAN 1. Semua pungutan PNBP harus memiliki dasar hukum; 2. Peningkatan Potensi PNBP dan Perbaikan Kinerja Satker 3. Memantau progress penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK ; 4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang menghambat

pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta langkah- langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut;

5. Mencegah terjadinya temuan serupa berulang terhadap pengelolaan PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ditahun berjalan dan tahun-tahun mendatang

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP Satker menjadi lebih akuntabel dan transparan

7. Perbaikan pelayanan public oleh Satker yang mengelola PNBP 8. Data PNBP pada aplikasi PNBP di SIMARI Online wajib sama dengan hasil

rekonsiliasi dengan LRA Pendapatan pada SAIBA 9. Menyetor PNBP tepat waktu

10. Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian Piutang

11. Mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBP 12. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) 13. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait PNBP yang

bersumber dari pemanfaatan BMN, antara lain melalui system pengawasan dan pengendalian yang terintegras

14. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPP.

Terima Kasih

QUALITY ASSURANCE

PERAN PENTING AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

DAN UANG TITIPAN PIAHK KETIGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI

EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE JAWA BARAT

Administrasi Umum Pengelolaan Keuangan Negara

1. Membuat form belanja untuk ATK, ART yang dikeluarkan oleh Sekretaris. 2. Pengelolaan Barang Persediaan, 3. Form Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, 4. Form Pemeliharaan kendaraan dinas, 5. Penggunaan Keuangan secara rinci oleh bendahara pengeluaran diketahui

oleh Sekretaris 6. Kegiatan belanja modal harus mengacu kepada Kepres No 54 Tahun 2010 7. Setelah ditandatangani kontrak paling lama 5 hari kerja harus sudah

melaporkan kepada KPPN. 8. Pertanggungjawaban perjalanan dinas. 9. Pertanggungjawaban PNBP yang disetor ke Kas Negara oleh Bendahara

Penerima.

Keadaan Pengadilan Negeri Purwakarta melihat hal tersebut diatas :

1. Form belanja sudah ada termasuk distribusi barang ke luar. 2. Barang persediaan telah dibukukan pada aplikasi persediaan dikirim ke

Simak BMN dari Simak BMN ke Saiba. Bila barang persedian tidak sama dengan keuangan akan muncul pada Saiba Barang Konsumsi yang belum diregister.

3. Form pemeliharaan gedung dan bangunan dibuatkan jadwal pemeliharaan gedung dan bngunan.

4. Form kendaraan dinas dibuatkan buku kontrol. 5. Dibuktikan dengan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dll, sesuai

aplikasi Silabi semua buku lengkap dan setiap bulan ditandatangani oleh Sekretaris Selaku KPA.

6. Telah dilakukan sesuai Kepres 54 Tahun 2010 yaitu penunjukan langsung dan pemilihan langsung yang nilainya dibawah Rp. 200.000,-

7. Telah dilaksanakan dan mengirim ADK Kontrk ke KPPN. 8. Bagi Pejabat yang memegang kendaraan dinas tidak dibolehkan untuk

mendapat biaya transport dan pada PN Purwakarta tidak ada biaya transport hanya uang harian saja. (SE MA No 2 Tahun 2017) harus mengacu ke PMK 113 Tahun 2012

9. Pertanggungjawaban PNBP bendahara Penerima telah membuat Buku : Buku Kas Umum, buku pembantu dll dan dimasukan atau diinput pada Saiba, Simari, Komdanas.

Namun pada hal-hal tersebut diatas masih ada kekurangan, dan kekurangan tersebut akan kami perbaiki.

Temuan :

1. Kasubag Umum tidak membayarkan PNBP Sewa gedung, toko dll sebesar 13.000.000,- dijatuhi hukuman disiplin. Terjadi pada PN kelas IA Khusus.

2. PPK telah membayarkan full 100% padahal pekerjaan belum 50%, jada kelebihan bayar.

3. Pengacara disuruh tandatangan kosong untuk pengembalian sisa uang panjer.

Pembelanjaan Keuangan Negara :

1. dia yang belanja, dia yang membayar, dia yang membukukan itu administrasi yang salah dan keliru.

2. Belanja Lembur : Absennya harus riil. 3. Penatausahaan keuangan perkara Sekretaris harus bertanggungjawab.

INSPEKTUR WILAYAH II :

1. Masalah integritas : kurangnya memahami tugas pook dan fungsi 2. Maklumat KMA No. 1/Maklumat/KMA/IX/2017 : dengan adanya maklumat

ini atasan langsung dikenai sanksi (pembinaan harus terdokumentasi) 3. Radius. 4. Keluar harus ada ijin tertulis

Ka. Bawas :

1. Disiplin dimulai dari diri kita sendiri

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945; UU. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; UU. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan

Pajak; PP. Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; PP. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan DiBawahnya; PP. Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; PP. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan

Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keskretariatan Peradilan. PENDAPATAN NEGARA

• Penerimaan Perpajakan • Penerimaan Negara Bukan Pajak • Penerimaan Hibah dari DALAM Negeri dan LUAR Negeri

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah :

• Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; • PNBP pada dasarnya merupakan penerimaan yang berasal dari partisipasi masyarakat

dalam rangka membiayai pelayanan Pemerintah yang belum mampu sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah.

• Bendahara Penerimaan: 1. Diangkat oleh Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding bukan oleh

KPA; 2. Bertanggung jawab dalam Penatausahaan seluruh PNBP pada Satker masing-

masing (baik PNBP Fungsional maupun PNBP Umum).

Pemungutan dan Penyetoran Instansi Pemerintah wajib menagih dan atau memungut PNBP yang terutang

dan wajib menyetor langsung ke Kas Negara Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh penerimaannya pada akhir

hari kerja melalui Bank Umum dan badan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Tarif PNBP Tarif ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Tarif PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap

masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat

Tarif PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008

Pelaporan : Instansi Pemerintah menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP secara

tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan Pejabat Instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan rencana dan

Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan

Materi dalam Rencana dan laporan Realisasi sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode dan jumlah PNBP

Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar untuk jenis PNBP yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar,

atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang

Terhadap Instansi Pemerintah atas permintaan Menteri Keuangan dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang

Sanksi: Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau

memungut dan menyetor, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNBP yang terutang, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah kekurangan PNBP yang terutang

Jenis Penerimaan dalam PNBP 1. Penerimaan Umum, untuk Mahkamah Agung sewa rumah dinas, sewa gedung,

kantin, Jasa Giro, penjualan peralatan dan mesin, keterlambatan pekerjaan, dan TGR.

2. Penerimaan Fungsional : Untuk Mahkamah Agung RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

PENATAUSAHAAN PNBP 1. Penerimaan/ terima 2. Penyimpanan 3. Pembukuan 4. Penyetoran 5. Pembukuan Setoran 6. Pelaporan 7. Arsip

Penatausahaan PNBP pada Mahkamah Agung sudah berbasis IT, yaitu dengan menggunakan aplikasi PNBP pada SIMARI Online. Yang terdiri dari proses penerimaan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan PNBP.

Mekanisme Penerimaan PNBP

1. Langsung :Para Pihak ke Kasir dari kasir ke Bendahara Penerima dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Umum/Pos

2. Tidak langsung ke Bendahara Penerima (bayar non tunai melalui potongan SPM) : pegawai ke Bendahara Pengeluaran/Gaji/Bendahara Penerimaan ke KPPN dan ke Kas Negara.

Penyetoran PNBP Melaui aplikasi simponi : Pendaftaran/Registrasi, Perekaman data atau Penyetoran PNBP muncul e billing lalu setor ke teller, ATM, e Bankingkeluar bukti setor pada aplikasi Simponi.

Penatausahaan PNBP 1. melalui Aplikasi SIMARI (Online) 2. Aplikasi Silabi 3. Komdanas (online)

Pengarsipan PNBP 1. Arsip Dokumen PNBP UMUM 2. Arsip Dokumen PNBP FUNGSIONAL

REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2008 (RPP)

1. Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, yaitu “Mahkamah Agung agar meningkatkan potensi (optimalisasi) PNBP;

2. Sudah selesai pada tahap harmonisasi antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Tujuan untuk memberikan kejelasan kepada para pengelola PNBP (kasir/staf kepaniteraan) juga Bendahara Penerimaan di satker agar ada keseragaman dalam pemungutan PNBPnya kepada Masyarakat pencari keadilan(para pihak).

4. Penetapan RPP ( Revisi PP 53/2008) ini akan berlaku setelah 60 hari sejak ditetapkan oleh Presiden

5. Posisi RPP saat ini sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara

Revisi Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari: a. Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Pertama;

b. Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Banding;

c. Hak Kepaniteraan Pada Mahkamah Agung RI;

d. Hak Kepaniteraan Lainnya.

TEMUAN DALAM PENGELOLAAN PNBP 1. Ketidak patuhan Terhadap Perundangan undangan:

Pungutan tanpa dasar hukum;

Tidak dipungut;

Keterlambatan penyetoran/tidak disetorkan ke Kas Negara;

Penggunaan langsung.

2. Tarif PNBP yang tidak realistis

3. Perencanaan dan pengawasan PNBP di Satker yang tidak optimal

4. Administrasi pengelolaan PNBP yang belum online

5. Pelayananan Satker pengelola PNBP yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel kepada publik

Besaran tarif pelayanan tidak ditunjukkan di tempat pelayanan

Pungutan pelayanan tidak sesuai tarif resmi

6. Salah kode akun yang tidak sesuai tupoksi atau salah kode unit

organisasi (eselon I) pada saat penyetoran /membuat estimasi

Pendapatan

PERMASALAHAN ATAS TEMUAN AUDIT BPK (JENIS TEMUAN BPK PADA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TERKAIT PENGELOLAAN PNBP) 1. PNBP TIDAK DISETOR TEPAT WAKTU/TERLAMBAT/BELUM DISETOR 2. PNBP BELUM DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG MEMADAI

AKIBAT : 1. DATA PNBP TIDAK SAMA DENGAN HASIL REKON 2. PNBP KURANG/TIDAK DIPUNGUT

LANGKAH PERBAIKAN PENGELOLAAN PNBP YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI

1. BIDANG ADMINISTRASI MEMINTA KEPADA Satker : 1. MENYELESAIKAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK 2. MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PENGELOLA PNBP YANG TIDAK TERTIB 3. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BAIK DISATKER MAUPUN

DI TINGKAT BANDING DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PNBP 4. MELAKUKAN SOSIALISASI PERBAIKAN PENGELOLAAN PNBP KEPADA SATKER

2. BIDANG REGULASI

1. MEREVISI PP TARIF PNBP UNTUK MENYESUAIKAN TARIF PNBP SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN PELAYANAN

2. MEMBUAT PEDOMAN PNBP MAHKAMAH AGUNG

3. BIDANG SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

PENYEMPURNAAN APLIKASI PNBP PADA SIMARI ONLINE

Ralat Kode Akun/unit organisasi/satker Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-35/PB/ 2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP Perbaikan data PNBP dilakukan terhadap : a. Kesalahan kode Setoran

b. Kesalahan penyetoran penerimaan negara berupa penyetoran beberapa jenis setoran dan/atau beberapa satuan kerja (satker) penyetor, menggunakan 1(satu) kali bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Simponi/ Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan disahkan dengan 1 (satu) Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN)

c. Kesalahan penyetoran tidak mengakibatkan uang keluar dari Rekening Kas Negara

TUJUAN DAN KOMITMEN KE DEPAN 1. Semua pungutan PNBP harus memiliki dasar hukum; 2. Peningkatan Potensi PNBP dan Perbaikan Kinerja Satker 3. Memantau progress penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK ; 4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang menghambat

pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta langkah- langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut;

5. Mencegah terjadinya temuan serupa berulang terhadap pengelolaan PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ditahun berjalan dan tahun-tahun mendatang

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP Satker menjadi lebih akuntabel dan transparan

7. Perbaikan pelayanan public oleh Satker yang mengelola PNBP

8. Data PNBP pada aplikasi PNBP di SIMARI Online wajib sama dengan hasil rekonsiliasi dengan LRA Pendapatan pada SAIBA

9. Menyetor PNBP tepat waktu 10. Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian

Piutang 11. Mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBP 12. Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) 13. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait PNBP yang

bersumber dari pemanfaatan BMN, antara lain melalui system pengawasan dan pengendalian yang terintegras

14. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPP.

Terima Kasih