Penatausahaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah(dilengkapi aspek perpajakan) Mochamad Novelsyah Yudha Aryo Sudibyo

Daftar IsiKata Pengantar

Daftar Bab I A. B. C. D. E.

Isi Pendahuluan Latar Belakang Bantuan Operasional Sekolah Pengertian Bantuan Operasional Sekolah Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Sasaran Program dan Besaran BOS Waktu Pelaksanaan BOS

Bab II Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) A. Penetapan Alokasi Dana BOS B. Penyaluran Dana BOS Bab III Pemanfaatan Dana BOS A. Penggunaan Dana BOS B. Larangan Penggunaan Dana BOS C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah Bab IV Penatausahan dan Pertanggungjawaban Keuangan A. Penatausahaan Keuangan Dana BOS 1. Buku Kas Umum 2. Buku Pembantu Kas 3. Buku Pembantu Bank

4. Buku Pembantu Pajak B. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Bab V Aspek Perpajakan dana BOS A. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) B. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) C. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) D. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) E. Bea Materai F. Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bab VI Ilustrasi Penatausahaan dan Perpajakan BOS Bulan Oktober 1. Buku Kas Umum 2. Buku Pembantu Kas 3. Buku Pembantu Bank 4. Buku Pembantu Pajak B. Bulan Nopember 1. Buku Kas Umum 2. Buku Pembantu Kas 3. Buku Pembantu Bank 4. Buku Pembantu Pajak C. Bulan Desember 1. Buku Kas Umum 2. Buku Pembantu Kas 3. Buku Pembantu Bank 4. Buku Pembantu Pajak Daftar Pustaka Lampiran A.

Bab IVPembukuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS)A.

Pembukuan Keuangan Dana BOS

Sekolah sebagai ujung tombak pelayanan pendidikan yang berhubungan langsung dengan peserta didik diharapkan mampu mengelola dana BOS secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Pengelola sekolah dituntut mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik. Pengelolaan dana yang baik tidak lepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian. Agar menjamin bahwa dana BOS dikelola dengan baik, perlu adanya pembukuan atas penggunaan dana BOS. Sekolah diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atas penerimaan dan penggunaan dana BOS. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal dan kejadiannya. Pembukuan dapat dilakukan dengan menggunakan komputer atau tulis tangan. Untuk pembukuan yang menggunakan komputer, bendahara BOS wajib mencetak BKU dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya satu kali

dalam sebulan serta ditandangani oleh Bendahara BOS dan Kepala Sekolah. Adapun buku pencatatan yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Buku Kas Umum (BKU) BKU berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan yang berasal dari transfer dana BOS, jasa giro, dan pungutan pajak serta pengeluaran dana BOS baik yang berbentuk uang kartal maupun giral dalam bentuk belanja maupun setoran pajak. Pencatatan atas dana BOS ke dalam BKU dipisahkan dari sumber penerimaan dana-dana yang lain. BKU juga harus dicatat setiap ada transaksi, tanpa harus menunggu transaksi terkumpul dalam seminggu atau bahkan satu bulan. Transaksi yang telah dicatat dalam BKU juga dicatat dalam buku pembantu kas atau buku pembantu bank atau buku pembantu pajak sesuai keterkaitannya. Secara sederhana pembukuan BKU memiliki rumus persamaan dengan buku-buku pembantu lainnya. Rumus persamaannya sebagai berikut: Saldo Buku Kas Umum = Saldo Buku Pembantu Kas + Saldo Buku Pembantu Bank+ Saldo Buku Pembantu Pajak Contoh persamaan, bila diaplikasikan dalam transaksi pengelolaan dana BOS: 1. Menerima alokasi dana BOS Saldo BKU Bertambah = Saldo Bank Bertambah 2. Tarik Uang dari Bank untuk pengisian Kas Tunai* Saldo BKU Berkurang = Saldo Bank Berkurang

Saldo BKU Bertambah

=

Saldo Kas Bertambah

*) Secara sederhana penarikan uang tunai dari bank tidak berubah saldo BKU, namun merubah saldo masing-masing saldo kas tunai dan saldo bank. Ibarat memindah uang dari saku kanan ke saku kiri, namun jumlahnya tetaplah sama.

3. Pengeluaran kas untuk belanja Saldo BKU Berkurang = Saldo Kas Berkurang 4. Menerima bunga bank Saldo BKU Bertambah =

Saldo Bank Bertambah

5. Terdapat biaya administrasi Saldo BKU Berkurang = Saldo Bank Berkurang 6. Menerima potongan/pungutan pajak Saldo BKU Bertambah = Saldo Pajak Bertambah 7. Menyetor potongan/pungutan pajak Saldo BKU Berkurang = Saldo Pajak Berkurang Teknis pencatatan BKU, yaitu pertama setiap transaksi atas pengelolaan dana BOS dicatat ke dalam BKU terlebih dahulu. Kedua, transaksi yang telah dicatat dalam BKU, kemudian dicatat juga ke dalam masing-masing buku pembantu sesuai jenis transaksi kejadiannya. ....................

Bab V Aspek Perpajakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)B. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kewajiban perpajakan dalam rangka membayar penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diantaranya sebagai berikut: 1. Penghasilan rutin setiap bulan untuk Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Tenaga Kependidikan Honorer yang jumlahnya lebih dari Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan maka terutang PPh 21. Untuk memperhitungkan penghasilan kena pajak (PKP), sebelumnya perlu dihitung mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 2. Pembayaran honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi, bila upah harian atau rata-rata upah harian yang diterima lebih dari Rp.150.000,- (seratus lima

puluh ribu rupiah) namun dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Maka harus dipotong PPh 21 sebesar 5% dari jumlah upah harian atau ratarata upah harian di atas Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 3. Pembayaran honor atas kegiatan tertentu atas beban APBN atau APBD kepada Guru atau Staf Administrasi yang berstatus sebagai PNS, sesuai PP 80 tahun 2010 bendahara langsung memotong honorarium atau imbalan tersebut dengan tarif seperti berikut:Tarif Pajak 0% (nol persen) 5% (lima persen) 15% (lima belas persen) Subjek Pajak PNS Golongan I dan Golongan II PNS Golongan III PNS Golongan IV Objek Pajak Dari jumlah bruto honorarium yang dibayarkan

4. Pembayaran penghasilan dalam bentuk apapun kepada bukan pegawai atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 sejumlah penghasilan bruto dengan tarif pasal 17 (serendah-rendahnya 5%). Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

C.

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)

PPh 22 adalah pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan badan-badan swasta berkenaan dengan impor atau kegiatan usaha lain (industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri eksportir yang bergerak dalam bidang perhutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan). Namun melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 pasal 3 huruf h. yang berbunyi bahwa Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yaitu pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh sebab itu, maka Bendahara BOS mulai per 1 September 2010 dibebaskan atau tidak diwajibkan untuk memungut pajak penghasilan pasal 22.

D. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)PPh 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yg diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yg telah dipotong PPh 21. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008, penyerahan jasa yang termasuk dalam objek pemotongan PPh 23 antara lain: jasa catering/warung makan, jasa boga, jasa sewa, jasa perbaikan, jasa konsultan, dan sebagainya. Tarif PPh 23 adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto, bila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

E.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean wilayah RI yg meliputi wilayah darat, perairan dan ruangan diatasnya serta tempat-tempat tertentu di ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a. penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Kelompok barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) antara lain: a. barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi: beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam yg beryodium maupun tidak, bahan sembako lainnya c. makanan dan minuman yg disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya d. uang, emas batangan dan surat-surat berharga. e. pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama juga tidak dikenakan PPN sesuai Permendiknas 37 tahun 2010. Adapun kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) antara lain: a. pelayanan kesehatan medik b. pelayanan sosial c. pengiriman surat dengan perangko d. kegiatan pendidikan, kegiatan pelatihan tenaga kerja e. kegiatan keagamaan f. angkutan umum di darat dan di air g. jasa yang diberikan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum h. jasa perhotelan i. jasa boga dan katering

Tarif PPN adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

F.

Bea Materai

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai pasal 2 ayat 2, bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai dengan Rp.250.000,- tidak dikenakan bea materai, sedangkan transaksi dengan nominal antara Rp.250.000,sampai dengan Rp.1.000.000,- dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp.3.000,-. Bila transaksi dengan nilai nominal lebih besar dari Rp.1.000.000,- maka dikenakan bea materai dengan tarif Rp.6.000,-.

G. Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran PajakSetelah bendahara BOS melakukan pungutan/pemotongan pajak atas transaksi-transaksi yang dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, maka bendahara BOS

harus memperhatikan batas masing-masing jenis pajak.No 1 2 Jenis Pajak PPh pasal 21

waktu

pembayaran

untuk

Tanggal Penyetoran Paling Lambat Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PPh pasal 22 yang dipungut Pada hari yang sama dengan Bendaharawan Pemerintah pembayaran atas penyerahan barang. PPh pasal 23 PPN Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3 4

Bila pembayaran pajak terutang melebihi dari batas waktu di atas, maka sesuai UU No. 28 tahun 2007 pasal 9 ayat 2a berbunyi Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Bukti penyetoran pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) didokumentasikan bendahara BOS sebagai lampiran laporan pertanggung-jawaban. Bendahara BOS juga memastikan bahwa SSP yang diterima telah divalidasi oleh pejabat kantor penerima pembayaran (bank persepsi atau kantor pos). Setelah melakukan pembayaran, bendahara BOS menerima SSP. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.

PER 23/PJ/2010, SSP terdiri atas 4 lembar yang peruntukkannya, antara lain: i. Lembar Ke-1 : Arsip wajib pajak rekanan; ii. Lembar Ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); iii. Lembar Ke-3 : untuk laporan Wajib pajak ke KPP; iv. Lembar Ke-4 : Arsip Kantor Penerima Pembayaran dalam hal ini Bank Persepsi atau Kantor Pos & Giro; Bila diperlukan, SSP dapat dibuat rangkap 5 (lima) yang mana peruntukkannya untuk Arsip Wajib Pungut/Potong (bendahara BOS) atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bab VI Ilustrasi Pembukuan dan Perpajakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Bab VI ini merupakan gambaran atau ilustrasi mengenai pembukuan, pertanggungjawaban, dan perhitungan pajak terkait penggunaan dana BOS, sehingga diharapkan pembaca mendapatkan pemahaman aplikatif atas pengelolaan dana BOS. Berikut contohnya; gambaran umum, SMP Negeri 3 Batu Tulis merupakan sebuah sekolah menengah pertama yang berada di Kabupaten Gunung Air pada bulan Juli 2011 tahun pelajaran 2011/2012 memiliki siswa sebanyak 340 anak didik. A. Bulan Oktober 2011 1. Tanggal 1 Oktober 2011 terdapat saldo per 30 September 2011 yakni sebesar Rp.1.650.000,- yang terdiri atas uang tunai Rp.600.000,- dan sisanya Rp.1.050.000,- berupa kas pada bank. 2. Tanggal 3 Oktober 2011 belanja air minum galon sebesar Rp.120.000,- dari Toko Kelontong Laris. 3. Tanggal 5 Oktober 2011 belanja alat tulis kantor berupa kapur, kertas, dan tinta sebesar Rp.450.000,- dari Toko Kencana Stationery.

4. Tanggal 7 Oktober 2011 sekolah menerima transfer BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota untuk triwulan IV tahun 2011 sebesar Rp.48.450.000,- melalui rekening Bank Daerah.Jumlah Siswa 1 Indeks Biaya Standar 2 Dana BOS Setahun 3 (1 x2) Dana BOS per Triwulan 4 (3 /4 bulan)

340

570.000

193.800.00 0

48.450.000

5. Tanggal 10 Oktober 2011 bendahara BOS melakukan penarikan uang tunai atas rekening pada Bank Daerah sebesar Rp.8.800.000. 6. .............. Buku Kas UmumBUKU KAS UMUMPeriode: Oktober 2011 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi No. Kode 2 001/10 002/10 003/10 01 02 : SMP Negeri 3 Batu Tulis : Batu Tulis : Gunung Air : Daerah Otonom Hal : 1 Tgl 1 01-Okt11 03-Okt11 05-Okt11 No. Bukti 3 Uraian 4 Saldo Bulan September 2011 Belanja Air Minum Belanja Alat Tulis Kantor Penerimaa n (Debit) 5 Pengeluara n (Kredit) 6 120.000 450.000 Saldo 7 1.650.000 1.530.000 1.080.000

BUKU KAS UMUMPeriode: Oktober 2011 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi No. Kode 004/10 005/10 : SMP Negeri 3 Batu Tulis : Batu Tulis : Gunung Air : Daerah Otonom Hal : 2 Tgl 07-Okt11 10-Okt11 No. Bukti Uraian Terima Transfer BOS bulan Oktober 2011 Penarikan Uang Tunai dari Bank Pengisian Kas Tunai ............. Penerimaa n (Debit) 48.450.000 8.800.000 Pengeluara n (Kredit) 8.800.000 Saldo 49.530.000 40.730.000 49.530.000

Buku Pembantu KasBUKU PEMBANTU KASPeriode: Oktober 2011 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi No. Kode 2 001/10 002/10 003/10 005/10 01 02 : SMP Negeri 3 Batu Tulis : Batu Tulis : Gunung Air : Daerah Otonom Hal : 1 Tgl 1 01-Okt-11 03-Okt-11 05-Okt-11 10-Okt-11 No. Bukti 3 Uraian 4 Saldo Bulan September 2011 Belanja Air Minum Belanja ATK Terima Tarikan Tunai dari Bank Penerimaa n (Debit) 5 8.800.000 Pengeluara n (Kredit) 6 120.000 450.000 Saldo 7 600.000 480.000 30.000 8.830.000

Buku Pembantu BankBUKU PEMBANTU BANKPeriode: Oktober 2011 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi No. Kode 2 001/10 004/10 005/10 : SMP Negeri 3 Batu Tulis : Batu Tulis : Gunung Air : Daerah Otonom Hal : 1 Tanggal 1 01-Okt-11 07-Okt-11 10-Okt-11 No. Bukti 3 Uraian 4 Saldo Bulan September 2011 Terima Transfer BOS bulan Oktober 2011 Tarik Tunai untuk pengisian uang tunai .................. Penerimaa n (Debit) 5 48.450.000 Pengeluara n (Kredit) 6 8.800.000 Saldo 7 1.050.000 49.500.000 40.700.000

Contoh Ilustrasi di atas hanya sebagian contoh kecil dari Bab VI, yang mana Bab VI memiliki contoh ilustrasi 3 periode/bulan. Pada sampel ini belum disertakan juga contoh perhitungan pajak dan contoh Surat Setoran Pajak (SSP).