rpjmdes tambak rejo 2015-2020.pdf

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDes) DESA TAMBAK REJO TAHUN 2015 2020

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2015 2020 di Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, maka pada hari ini Jumat tanggal 26 Desember 2014 di Balai KP2A Desa Tambak Rejo, telah dilakukan Rapat Pembahasan RPJMDes antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan RPJMDes Tambak Rejo tahun 2015-2020 menjadi Peraturan Desa (Perdes) Tambak Rejo, sebagaimana tertuang dalam lampiran Naskah ini. Demikian Naskah Kesepakatan Bersama dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPALA DESA

TAMBAK REJO 1. Samingan

2. Samiran 3. Markuat 4. Samsi 5. Khusnul Khotimah

Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota

1. ............................ 2. ............................

3. ............................

4. ............................

5. ............................

Ali Sadikin

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Alamat : Jalan Siliwangi

PERATURAN DESA

KABUPATEN BENGKULU

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun dan tahun;

b. Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dalam skala Desa tersebut,

pelaksanaannya harus sesuai baik urusan Wajib (Pendidikan, kesehatan, sarana dan Prasarana, Sosial dan Budaya, Lingkungan Hidup, Pemerintahan serta fisik, ekonomi dan sosial budaya, serta Koperasi dan Usaha masyarakat, maka perlu dibuat Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. Bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun

2010-2015 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Porgram dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan

Desa Tambak Rejo (RPJMDes) Tahun 201

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARAKECAMATAN PADANG JAYA

DESA TAMBAK REJOAlamat : Jalan Siliwangi Dusun I Desa Tambak Rejo

PERATURAN DESA TAMBAK REJO KECAMATAN PADANG JAYA

KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA( RPJMDes ) TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAK REJO

Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa aturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, maka desa diwajibkan memilik

perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka meliputiPembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam)

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu)

Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas Pembangunan Desa baik urusan Wajib (Pendidikan, kesehatan, sarana dan Prasarana, Sosial dan Budaya, Lingkungan Hidup, Pemerintahan serta fisik, ekonomi dan sosial budaya, serta Koperasi dan Usaha masyarakat, maka perlu dibuat Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

Bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2015 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Porgram dan

Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Tambak Rejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) Tahun 2015-2020.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA KECAMATAN PADANG JAYA

DESA TAMBAK REJO Kode Pos 38657

MENENGAH DESA

undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan esa diwajibkan memiliki

yang disusun secara berjangka meliputi Rencana untuk jangka waktu 6 (enam)

untuk jangka waktu 1 (satu)

Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dalam skala Desa tersebut, dengan daftar skala prioritas Pembangunan Desa

baik urusan Wajib (Pendidikan, kesehatan, sarana dan Prasarana, Sosial dan Budaya, Lingkungan Hidup, Pemerintahan serta fisik, ekonomi dan sosial budaya, serta Koperasi dan Usaha masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan

Bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2015 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Porgram dan

Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7);

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Nomor 2828);

5. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 2007 tentang Pembangunan

Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan

Penegasan Batas Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 17. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010

tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; 18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032; 19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 4 tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 6 tahun 2007 tentang Keuangan Desa; dan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAK REJO

DAN KEPALA DESA TAMBAK REJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBAK REJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2015-2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. 4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 5. Kecamatan adalah Kecamatan Padang Jaya Camat sebagai Perangkat Daerah. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah Padang Jaya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa dan Perangkat Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga

yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan

Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. 13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 14. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun. 15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa

merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pewmerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

17. ADD adalah Alokasi Dana Desa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota.

18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi

dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambak Rejo Tahun 2015-2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PROFIL DESA BAB III : POTENSI DAN MASALAH BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BAB V : PENUTUP LAMPIRAN

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan

pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2015-2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan lima tahun di Desa Tambak Rejo.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Tambak Rejo dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APB Desa Tambak Rejo.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des).

Pasal 6

Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDes karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya, dan atau keadaan tertentu lainnya.

Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tambak Rejo Pada Tanggal : 26 Desember 2014

Kepala Desa Tambak Rejo ALI SADIKIN

Diundangkan di : Desa Tambak Rejo Pada Tanggal : 26 Desember 2014 Sekretaris Desa Tambak Rejo TANTO KUSWANTO


DESA TAMBAK REJOKECAMATAN PADANG


Lampiran Peraturan Desa Tambak RejoTanggal 26 Desember 2014

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDes) TAHUN 2015-2020

DESA TAMBAK REJOKECAMATAN PADANG JAYA

KABUPATEN BENGKULU UTARAPROVINSI BENGKULU

Peraturan Desa Tambak Rejo nomor 03 tahun 2014


DESA TAMBAK REJO JAYA


( i )

SAMBUTAN KEPALA DESA

Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Desa membangun dan

membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

( ii )

Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes ini, terutama Tim Penyusun RPJMDes Tambak Rejo, namun demikian dalam dokumen RPJMDes ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga harus senantiasa dikaji untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Terima Kasih.

Tambak Rejo, 26 Desember 2014 Kepala Desa, ALI SADIKIN

( iii )

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah Nya sehingga tim perumus RPJMDesa Tambak Rejo dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini dengan baik.

Penyusunan dokumen RPJMDes ini telah dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, oleh karena itu tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Drs. Waluyo, MM., selaku Camat Padang Jaya. 2. BPD Tambak Rejo yang telah memberikan saran, bimbingan, serta dukungan dalam penyusunan

dokumen RPJMDes. 3. Seluruh ketua RT dan Kepala Dusun yang telah membantu dalam pengumpulan data pendukung. 4. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemudi, tokoh perempuan dan seluruh lapisan

masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses persiapan dan penyusunan dokumen RPJMDes.

5. Seluruh jajaran Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan baik tingkat kecamatan dan kabupaten yang telah menyampaikan informasi tentang pentingnya menyusun dokumen RPJMDes.

6. Pihak-pihak, organisasi, lembaga, serta instansi yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Desa Tambak Rejo.

7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan dokumen RPJMDes baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tim Penyusun menyadari bahwa dokumen RPJMDes yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu tim penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun/konstruktif untuk dapat menyempurnakan dokumen RPJMDes ini.

Tambak Rejo, 26 Desember 2014 Tim Penyusun

( iv )

DAFTAR ISI

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA ............................... PERATURAN DESA TENTANG RPJMDes ...........................................................................................

SAMBUTAN KEPALA DESA ..................................................................................................................... i KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ iii DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................. v DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................................. vii BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................................................................................ 1 1.2. Dasar Hukum .................................................................................................................. 2 1.3. Pengertian ....................................................................................................................... 3

BAB II. PROFIL DESA 2.1. Kondisi Desa ................................................................................................................... 6 2.1.1. Sejarah Desa ...................................................................................................... 7 2.1.2. Demografi ........................................................................................................... 8 2.1.3. Keadaan Sosial .................................................................................................. 9 2.1.4. Keadaan Ekonomi ............................................................................................ 10 2.1.5. Sarana Prasarana dan Infrastruktur ................................................................. 11 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa ............................................................................................. 12 2.2.1. Pembagian wilayah desa.................................................................................. 12 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa .............................................................. 12

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi .......................................................................................................................... 14 3.2. Masalah......................................................................................................................... 16

BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi ................................................................................................................. 19 4.1.1. Visi .................................................................................................................. 19 4.1.2. Misi .................................................................................................................. 19 4.2. Kebijakan Pembangunan .............................................................................................. 20 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa................................................................ 20 4.2.2. Potensi dan Masalah ........................................................................................ 21 4.2.3. Program Pembangunan Desa .......................................................................... 24 4.2.4. Strategi Pencapaian ......................................................................................... 25

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan .................................................................................................................. 28 5.2. Saran ........................................................................................................................... 28

LAMPIRAN

( v )

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Desa Tambak Rejo ................................................................................................... 7 Gambar 2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tambak Rejo ................................................... 13

( vi )

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Demografi Desa Tambak Rejo ............................................................................................... 8 Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .................................................................................... 9 Tabel 2.3. Keadaan Sosial Desa Tambak Rejo ....................................................................................... 9 Tabel 2.4. Keadaan Ekonomi Desa Tambak Rejo ................................................................................. 10 Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Desa ................................................................................................ 11 Tabel 2.6. Pembagian Wilayah Desa Tambak Rejo .............................................................................. 12 Tabel 3.1. Daftar Potensi Desa Tambak Rejo ........................................................................................ 14 Tabel 3.2. Daftar Masalah Desa Tambak Rejo ...................................................................................... 16 Tabel 4.1. Potensi dan Masalah Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa ................................. 21 Tabel 4.2. Strategi Pencapaian Pembangunan Desa ............................................................................ 25

( vii )

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Peta Desa ........................................................................................................................ Lampiran 2. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa .................................................. Lampiran 3. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Kalender Musim ............................................. Lampiran 4. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Diagram Kelembagaan .................................. Lampiran 5. Pengelompokan Masalah dan Potensi ............................................................................ Lampiran 6. Penentuan Peringkat Masalah ......................................................................................... Lampiran 7. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah ..................................................................... Lampiran 8. Penentuan Peringkat Tindakan ........................................................................................ Lampiran 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ....................................... Lampiran 10. Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi RPJMDes 2015-2020 ................................. Lampiran 11. Berita Acara MUSRENBANG Khusus Pembahasan Draft RPJMDes 2015-2020 ........... Lampiran 12. Berita Acara Rapat BPD Penetapan Dokumen RPJMDes 2015-2020 ............................ Lampiran 13. SK Tim Penyusun RPJMDes 2015-2020 ........................................................................

( 1 )

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya, potensi dan masalah yang dimiliki, maka desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau langkah-langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan urusan pembangunan desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Setiap aspek rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi yang ada di desa. Hal yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyeluruh agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan sehingga arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa tersaji dalam dokumen RPJMDes ini. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan

( 2 )

dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan dokumen RPJM Desa Tambak Rejo didasarkan pada beberapa peraturan

perundang-undangan, antara lain : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

nomor 7);

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Nomor 2828);

5. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

( 3 )

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

17. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;

19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 4 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 6 tahun 2007 tentang Keuangan Desa; dan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016.

1.3 Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

( 4 )

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

( 5 )

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

16. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

( 6 )

BAB II PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

Desa Tambak Rejo merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Terletak kurang lebih antara 3 25' 40,80" LS - 3 23' 27,24" LS dan 102 8' 21,4" BT - 102 10' 7,32" BT. Secara administratif, wilayah Desa Tambak Rejo memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Sebelah Selatan : Desa Suka Rami Kecamatan Air Padang Sebelah Timur : Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Sebelah Barat : Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya

Luas wilayah Desa Tambak Rejo adalah 1185 Ha (11,85 km 2) yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 25% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 35% berupa lahan budidaya perikanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Tambak Rejo mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah Hutan Lindung Bukit Barisan.

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 12 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 30 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 9 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 20 menit.

Desa Tambak Rejo merupakan wilayah paling potensial untuk usaha budidaya ikan air tawar. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi budidaya perikanan diwujudkan dengan menetapkan wilayah Desa Tambak Rejo sebagai bagian Kawasan Mina Politan. Berdasarkan kondisi desa ini maka akan dijabarkan permasalahan, potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun.

( 7 )

Gambar 2.1. Peta Desa Tambak Rejo

2.1.1. Sejarah Desa Desa Tambak Rejo merupakan wilayah pemekaran dari Desa Tanjung Harapan atau yang lebih

dikenal dengan Unit 2. Pada awalnya Unit 2 dibagi menjadi dua wilayah yaitu 2A dan 2B. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat maka

8

k

l

l

n

n m

;

;

;

;

;

;

;

;

;S

ung ai AIr Tik U

nit

Sungai Air Tambak

Sungai Air B

u at

Sungai Air Lais

f

h

y

325

'20"

325'20"

324

'40"

324'40"

324

'00"

324'00"

1028'40"

1028'40"

1029'20"

1029'20"

10210'00"

10210'00"

Jalan LokalJalan Lingkungan / Usaha Tani (teknis)Jalan Lingkungan / Usaha Tani (non teknis)Sungai

Batas DesaJalan ProvinsiJalan Kabupaten

yh

nk Balai DesaPolindes

Gedung Posyandu

Sekolah PAUD / TK

Sekolah SDlm

l

;f

8

Sekolah SMP

Lapangan Sepak Bola

Masjid / Musholla

Gereja

Tempat Pemakaman Umum

LEGENDA / KETERANGAN :

( 8 )

tokoh masyarakat wilayah Unit 2B memperjuangkan pembentukan desa melalui proses pemekaran desa.

Sebelum pemekaran, Unit 2B yang merupakan wilayah Desa Tanjung Harapan pada awalnya adalah lokasi transmigrasi. Penempatan transmigran dimulai pada tahun 1978. Untuk pembagian wilayahnya dibagi menjadi 5 (lima) yaitu RK.06, RK.07, RK.08, RK.09 dan RK.10 (RK adalah singkatan dari Rukun Keluarga).

Pada tanggal 22 Oktober 2009, Desa Tambak Rejo diresmikan menjadi desa defenitif oleh Bupati Bengkulu Utara Bapak Imron Rosyadi. Tambak Rejo berasal dari kata Tambak merupakan penegasan bahwa sebagian besar penduduknya mempunyai usaha budidaya perikanan di tambak atau kolam, sedangkan Rejo mempunyai arti Jaya dalam bahasa Jawa. Dengan penamaan Tambak Rejo diharapkan desa ini memiliki kemajuan dan kejayaan dalam usaha budidaya perikanan.

Setelah terbentuknya Desa Tambak Rejo secara resmi, untuk Pejabat Sementara Kepala Desa adalah Bapak Sasminto. Kantor sekaligus Balai Desa sementara menempati Balai Pertemuan KP2A yang terletak di RT.01 RW.02 Dusun I. Pada bulan Nopember 2010 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan Bapak Ali Sadikin menjadi Kepala Desa.

Sejak terbentuk Desa Tambak Rejo secara resmi, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam menunjang kawasan Mina Politan, bantuan dan pembangunan sarana prasarana budidaya perikanan telah banyak dilaksanakan. Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan. 2.1.2. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, sturuktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Tambak Rejo adalah 2152 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.1. Demografi Desa Tambak Rejo

Jenis Kelamin Dusun I Dusun II Dusun III Jumlah (a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (b) + (c)

Laki-laki 346 Jiwa 317 Jiwa 453 Jiwa 1116 Jiwa

Perempuan 320 Jiwa 289 Jiwa 427 Jiwa 1036 Jiwa

Jumlah Jiwa 666 Jiwa 606 Jiwa 880 Jiwa 2152 Jiwa

Jumlah KK 198 KK 180 KK 260 KK 638 KK Sumber : Profil Desa Tambak Rejo

( 9 )

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Klp. Umur (tahun)

Dusun I Dusun II Dusun III Jumlah

LK PR Jiwa LK PR Jiwa LK PR Jiwa LK PR Jiwa

0 - 4 23 22 45 31 25 56 43 39 82 97 86 183 5 - 9 26 28 54 38 26 64 63 53 116 127 107 234

10 - 14 29 41 70 26 26 52 28 42 70 83 109 192 15 - 19 40 28 68 39 30 69 47 34 81 126 92 218 20 - 24 22 21 43 20 25 45 34 34 68 76 80 156 25 - 29 30 23 53 19 24 43 21 42 63 70 89 159 30 - 34 26 25 51 20 18 38 59 33 92 105 76 181 35 - 39 27 23 50 25 23 48 23 33 56 75 79 154 40 - 44 31 25 56 25 34 59 28 27 55 84 86 170 45 - 49 25 22 47 17 15 32 26 31 57 68 68 136 50 - 54 20 16 36 14 10 24 33 13 46 67 39 106 55 - 59 18 11 29 12 12 24 9 9 18 39 32 71 60 - 64 5 12 17 13 5 18 20 11 31 38 28 66 65 - 69 6 9 15 4 7 11 11 12 23 21 28 49 70 - 74 10 8 18 11 8 19 2 5 7 23 21 44 75 keatas 8 6 14 3 1 4 6 9 15 17 16 33

Jumlah 346 320 666 317 289 606 453 427 880 1116 1036 2152 Sumber : Profil Desa Tambak Rejo

2.1.3. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Tambak Rejo tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.3. Keadaan Sosial Desa Tambak Rejo

No. Uraian Jumlah Satuan Keterangan

A. Tingkat Pendidikan

1. Belum sekolah 126 Jiwa

2. SD / sederajat 922 Jiwa

3. SMP / sederajat 323 Jiwa

4. SMA / sederajat 206 Jiwa

5. Diploma / Sarjana 33 Jiwa

( 10 )


B. Agama

1. Islam 2054 Jiwa

2. Kristen Katolik 7 Jiwa

3. Kristen Protestan 21 Jiwa

4. Hindu 0 Jiwa

5. Budha 0 Jiwa

6. Konghucu 0 Jiwa Sumber : Profil Desa Tambak Rejo

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Wilayah Desa Tambak Rejo memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Tambak Rejo. Tabel 2.4. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Tambak Rejo


A Kesejahteraan Sosial

1. Keluarga Prasejahtera 156 KK Jumlah KK = 638 KK

2. Keluarga Prasejahtera 1 408 KK



5. Keluarga Prasejahtera 3 plus 3 KK

B Mata Pencaharian

1. Buruh Tani 492 Jiwa

2. Petani 892 Jiwa

3. Pedagang 14 Jiwa

4. Tukang Kayu 4 Jiwa

5. Tukang Batu 15 Jiwa

6. Penjahit 3 Jiwa

( 11 )


7. PNS 13 Jiwa

8. TNI/Polri 1 Jiwa

9. Pengrajin 3 Jiwa

10. Industri kecil 4 Jiwa

11. Buruh Industri 8 Jiwa

12. Kontraktor 2 Jiwa

13. Supir 12 Jiwa

14. Montir / mekanik 2 Jiwa

15. Guru Swasta 9 Jiwa

16. Lain-lain Jiwa Sumber : Profil Desa Tambak Rejo

2.1.5. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Tambak Rejo terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Desa

No. Sarana / Prasarana Jumlah Satuan Keterangan

1. Balai Desa 1 unit Menumpang balai KP2A

2. Kantor Desa - unit

3. Polindes 1 unit

4. Masjid 8 unit

5. Musholla 4 unit

6. Gereja 1 unit

7. Tempat Pemakaman Umum 1 titik

8. Pos Kamling 14 unit Setiap RT

9. TK / PAUD 2 unit

10. SD / sederajat 1 unit

11. SMP / sederajat 1 unit

12. TPQ 9 unit

13. Polindes 1 unit

( 12 )

No. Sarana / Prasarana Jumlah Satuan Keterangan

14. Posyandu 2 unit

15. Jalan Hotmix - m

16. Jalan Aspal Penetrasi 11 700 m

17. Jalan Sirtu / Koral 4 290 m

18. Jalan Rabat Beton 2 700 m

19. Jalan Tanah 4 135 m' Sumber : Profil Desa Tambak Rejo

2.2. Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa Wilayah Desa Tambak Rejo dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala

Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut. Pusat Desa Tambak Rejo terletak di Dusun I. Pembagian wilayah Desa Tambak Rejo tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.6. Pembagian Wilayah Desa Tambak Rejo

No. Pembagian Wilayah Jumlah Keterangan

1 Jumlah Dusun 3

2 Dusun I

Jumlah RW 2 Jumlah RT 4

Dusun II


Dusun III


Sumber : Profil Desa Tambak Rejo

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah Desa Tambak Rejo menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.

( 13 )

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tambak Rejo

( 14 )

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Tambak Rejo terdapat

berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Daftar Potensi Desa Tambak Rejo

No. Bidang Potensi

A. Pendidikan 1. Adanya gedung sekolah Taman Kanak-kanak (TK) 2. Adanya gedung Sekolah Dasar (SD) 3. Adanya gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4. Adanya gedung PAUD 5. Adanya siswa dan calon siswa TK, SD, SMP, SMA 6. Adanya guru TK, SD dan SMP

B. Kesehatan 1. Adanya Poli Klinik Desa (POLINDES) 2. Adanya gedung POSYANDU 3. Adanya Bidan Desa 4. Adanya sumber mata air bersih sumur gali 5. Aktifnya kegiatan posyandu

C. Sarana dan Prasarana 1. Ada sungai yang memiliki batu untuk pekerjaan bangunan 2. Adanya jalan poros desa 3. Adanya jalan lingkungan 4. Adanya jalan usaha tani 5. Adanya jembatan penghubung antar dusun 6. Adanya jembatan penghubung pemukiman ke lahan pertanian 7. Adanya sarana irigasi 8. Toko bangunan relatif dekat 9. Adanya tenaga bangunan terampil 10. Kesadaran gotongroyong cukup baik 11. Alat berat mudah didapat dengan harga relatif murah

D. Lingkungan Hidup 1. Adanya bibit tanaman untuk penghijauan lingkungan desa 2. Adanya lahan tanah desa 3. Adanya SDM untuk pengembangan Kebun Bibit Desa

( 15 )

No. Bidang Potensi

E. Sosial Budaya 1. Adanya Masjid dan Musholla 2. Adanya Gereja 3. Adanya Pos Keamanan Lingkungan 4. Adanya lapangan Bola Volly, Badminton dan Sepakbola 5. Adanya kelompok Rebana 6. Adanya kegiatan Karang Taruna 7. Adanya pengajian rutin bulanan desa 8. Adanya klub Bola Volly, Badminton dan Sepakbola 9. Adanya kegiatan PKK 10. Adanya forum Imam Khotib 11. Adanya Tempat Pemakaman Umum 12. Adanya guru baca Al Quran 13. Adanya kegiatan TPQ di setiap dusun / RW

F. Koperasi dan Usaha Masyarakat 1. Kelompok SPP aktif dan lancar 2. Adanya Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) 3. Adanya Koperasi dan KUBE 4. Adanya penggilingan padi 5. Adanya usaha meubeler 6. Adanya usaha warung manisan 7. Adanya kolam pemancingan 8. Adanya pengusaha ikan dan pakan ikan 9. Adanya usaha ayam potong / ras 10. Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak 11. Adanya usaha menjahit pakaian 12. Adanya usaha pembibitan tanaman 13. Adanya usaha pembuatan sangkar burung 14. Adanya usaha bengkel motor 15. Adanya usaha keripik pisang dan keripik ubi 16. Adanya industri kecil pabrik kerupuk

G. Pemerintahan 1. Struktur perangkat desa lengkap 2. Struktur BPD lengkap 3. Sarana kantor desa cukup memadai 4. Adanya kendaraan dinas roda dua

I. Pertanian 1. Banyaknya kolam budidaya ikan 2. Adanya pemudidaya ikan

( 16 )

No. Bidang Potensi 3. Adanya lahan pesawahan dan palawija 4. Adanya lahan kebun karet dan kelapa sawit 5. Adanya petani penggarap 6. Adanya buruh tani

J. Pariwisata 1. Adanya lapangan yang bisa digunakan area hiburan umum 2. Adanya tempat pemancingan umum

Sumber : Data Pengkajian Keadaan Desa

3.2 Masalah Berdasarkan pengkajian keadaan desa, masalah yang terdapat di Desa Tambak Rejo tersaji

dalam tabel berikut. Tabel 3.2. Daftar Masalah Desa Tambak Rejo

No. Bidang Masalah

A. Pendidikan 1. Masih adanya anak putus sekolah pendidikan dasar 2. Tidak tersedia perpustakaan desa 3. Tidak adanya honor guru PAUD / TK dan TPQ 4. Kurangnya ruang belajar di SD 5. Kurangnya pengusaan aplikasi komputer bagi murid SMP 6. Ruang belajar gedung TK kurang memadai

B. Kesehatan 1. Adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK 2. Sulit memperoleh air bersih pada musim kemarau 3. Program BPJS Kesehatan belum merata di masyarakat 4. Belum dikembangkannya TOGA 5. Kurangnya pelayanan kesehatan bagi lansia 6. Kurangnya tenaga medis di polindes

C. Sarana dan Prasarana 1. Jalan lingkungan sulit dilalui pada waktu hujan 2. Jalan poros desa rusak parah 3. Jalan usaha tani sulit dilalui pada waktu hujan 4. Tidak tersedianya jaringan telpon / speedy / internet 5. Adanya pemukiman yang tidak tersentuh jaringan listrik 6. Bendungan untuk suplay air ke kolam masih non teknis 7. Saluran irigasi untuk pengairan kolam masih non teknis 8. Penampungan panen ikan masih non teknis

( 17 )

No. Bidang Masalah

D. Lingkungan Hidup 1. Adanya masyarakat yang membuang sampah ke saluran irigasi

2. Adanya genangan air di tepi dan badan jalan ketika hujan

E. Sosial Budaya 1. Adanya perjudian / sabung ayam tersembunyi 2. Adanya mesjid / musholla yang belum memadai 3. TPQ tidak mempunyai tempat khusus 4. Terkadang terjadi tidakan kejahatan pencurian 5. Generasi muda kurang partisipatif dalam musyawarah desa 6. Masih ada penyandang cacat belum mendapatkan santunan 7. Ada rumah masyarakat yang tidak layak huni 8. Acara keagamaan kurang diminati oleh pemuda / pemudi

F. Koperasi dan Usaha Masyarakat 1. Kurangnya jumlah pinjaman untuk kelompok SPP 2. Kurangnya pembinaan terhadap POKDAKAN 3. Pembudidaya ikan masih ketergantungan modal dengan

pengusaha ikan 4. Adanya usaha masyarakat tidak memiliki ijin usaha 5. Bengkel motor tidak memiliki mekanik bersertifikat 6. Belum dikembangkannya usaha peternakan itik 7. Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil perikanan

dan peternakan oleh masyarakat 8. Kurangnya kelompok usaha perempuan

G. Pemerintahan 1. Kinerja perangkat desa dan BPD belum memadai 2. Administrasi desa belum tertata dengan baik 3. Kuranganya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi

komputer oleh perangkat desa 4. Ada masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga 5. Ada masyarakat yang belum memiliki e-KTP 6. Tidak tersedianya Balai Desa 7. Tidak tersedianya balai dusun di setiap dusun 8. Minimnya insentif perangkat desa dan BPD 9. Sarana kantor desa masih kurang memadai / darurat 10. Dana untuk operasional kantor desa belum memadai 11. Insentif pemerintahan desa masih kurang

I. Pertanian 1. Pupuk bersubsidi sulit diperoleh 2. Harga hasil pertanian yang rendah

( 18 )

No. Bidang Masalah 3. Masih adanya lahan pertanian yang tidak digarap (lahan tidur) 4. Adanya virus ikan pada musim tertentu 5. Harga pakan ikan tinggi 6. Belum adanya koperasi yang melayani pembelian hasil

pertanian masyarakat 9. Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil perikanan

dan peternakan

J. Pariwisata 1. Lokasi pemancingan umum belum memadai 2. Tidak tersedianya tempat penyelenggaraan hiburan umum

Sumber : Data Pengkajian Keadaan Desa

Berdasarkan uraian potensi dan masalah tersebut diatas, maka akan dirumuskan peringkat masalah, Tindakan Pemecahan Masalah, Penentuan Peringkat Tindakan dan akhirnya menentukan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun untuk waktu 6 (enam) tahun.

( 19 )

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Tambak Rejo

dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Tambak Rejo tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG RELIGIUS DAN INTELEKTUAL MELALUI PENINGKATAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

Visi tersebut memiliki 4 (empat) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut : Sejahtera, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Tambak Rejo yang

terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder.

Religius, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Tambak Rejo yang memiliki akhlak mulia dengan meletakan pondasi agama sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan.

Intelektual, yaitu kondisi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas serta berbudi pekerti yang luhur.

Pengembangan Potensi Usaha Perikanan Budidaya, yaitu target dan sasaran prioritas pembangunan di bidang usaha perikanan budidaya sebagai potensi unggulan desa.

4.1.2 Misi Untuk mencapai visi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Religius dan Intelektual melalui

Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya tersebut diatas, Desa Tambak Rejo telah menetapkan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia 4. Memfasilitasi peningakatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan 5. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil perikanan budidaya 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa

( 20 )

4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Arah kebijakan pembangunan Desa Tambak Rejo yang dituangkan dalam RPJMDes tahun

20152020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Tambak Rejo tahun 2015-2020 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa. Arah kebijakan pembangunan Desa Tambak Rejo berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, pertanian dan perkebunan b. Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi perikanan, pertanian dan perkebunan c. Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana perikanan, pertanian dan perkebunan

2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Umum a. Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana

ekonomi produktif b. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan

prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif c. Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur

3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama b. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama c. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa d. Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga

4. Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini b. Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar c. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal

5. Memfasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Hasil Perikanan Budidaya a. Pengembangan dan penguatan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) b. Pembangunan sarana prasarana penunjang perikanan budidaya

( 21 )

c. Penyusunan regulasi desa perlindungan wilayah perikanan d. Pengembangan kemitraan dan investasi e. Pengembangan produk olahan hasil perikanan budidaya

6. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa b. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur e. Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa f. Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

memberikan pelayanan publik

4.2.2 Potensi dan Masalah Dalam menentukan rumusan arah kebijakan pembangunan desa terdapat potensi dan masalah

sebagai berikut : Tabel 4.1. Potensi dan Masalah Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

No. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Potensi Masalah

Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal

1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, pertanian dan perkebunan

Hasil perikanan, pertanian dan perkebunan cukup memadai

Harga hasil pertanian dan perikanan tidak relevan

2 Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi perikanan, pertanian dan perkebunan

Lahan budidaya perikanan, pertanian dan perkebunan yang baik, kelompok tani dan Pokdakan

Kurangnya permodalan, minimnya akses pemasaran, harga hasil produksi rendah

3 Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana perikanan, pertanian dan perkebunan

Besarnya dukungan pemerintah daerah, lahan budidaya perikanan, pertanian dan perkebunan yang baik, kelompok tani dan Pokdakan

Dibutuhkan biaya tinggi, kurangnya pembinaan pemanfaat, tidak merata pembangunan

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Umum

1 Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif

Adanya pemanfaat, adanya tenaga profesional, adanya kegiatan

Titik pembangunan yang cukup banyak, terbatasnya pendanaan dan bantuan dari pemerintah

( 22 )


2 Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif

Adanya pemanfaat, adanya tenaga profesional, adanya kegiatan

Kesadaran masyarakat rendah

3 Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur

Adanya hasil pembangunan, adanya tenaga profesional

Tata kelola yang belum maksimal

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia

1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama

Adanya kegiatan pengajian bulanan desa, adanya forum Imam Khotib, adanya tempat kegiatan keagamaan

Kurang / tidak adanya insentif pengelola, adanya pengaruh budaya tidak baik

2 Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama

Adanya tokoh-tokoh agama, adanya kegiatan

Pembinaan dan perhatian dari pemerintah kurang

3 Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa

Adanya pemuda / pemudi berkualitas, adanya kegiatan pembangunan

Kurangnya kepedulian masyarakat

4 Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga

Adanya kesenian budaya, adanya kegiatan olahraga, adanya minat dan bakat

Kurangnya sarana penunjang

Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan

1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini

Adanya gedung Sekolah PAUD, adanya tenaga pengajar, adanya taman bacaan bagi anak usia dini

Tempat belajar siswa kurang, masih kurangnya sarana penunjang dan insentif guru PAUD, serta sarana bermain anak di PAUD

2 Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar

Adanya gedung SD, adanya tenaga pengajar

Mutu pendidikan SD masih minim

3 Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal

Adanya taman bacaan, adanya para lulusan pendidikan tinggi yang belum memiliki pekerjaan mengikat untuk menjadi tenaga pengajar non formal

Kurangnya sarana penunjang

Memfasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Hasil Perikanan Budidaya

1 Pengembangan dan penguatan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)

Adanya Pokdakan, adanya SDM berkualitas

Kurangnya permodalan Pokdakan, kurangnya tata kelola administrasi Pokdakan, Manajemen kelompok kurang baik

( 23 )


2 Pembangunan sarana prasarana penunjang perikanan budidaya

Adanya lahan budidaya perikanan,

Pengairan kolam perikanan kurang optimal, terbatasnya pendanaan dan bantuan dari pemerintah

3 Penyusunan regulasi desa perlindungan wilayah perikanan

Adanya peraturan pemerintah tentang larangan memancing di sekitar wilayah kolam perikanan

Belum adanya ketegasan mengenai larangan memancing di sekitar wilayah perkolaman,

4 Pengembangan kemitraan dan investasi Adanya sistem bagi hasil maupun peminjaman modal oleh agen kepada petani ikan

Informasi masih kurang diserap warga, belum adanya investor yang masuk ke desa

5 Pengembangan produk olahan hasil perikanan budidaya

Adanya limbah hasil panen ikan yang dapat dibuat menjadi produk unggulan desa

Tingginya harga pakan ikan tidak relevan dengan harga jual hasil perikanan, belum termanfaatkannya limbah hasil panen ikan

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa

Perangkat desa lengkap, adanya tenaga profesional, adanya musyawarah desa

Membutuhkan biaya tinggi, sarana dan prasarana penunjang lainnya masih kurang

2 Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa

Perangkat desa lengkap Kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya inserntif perangkat desa, minimnya pendapatan desa, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer

3 Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Perangkat desa lengkap, adanya buku kas dan keuangan desa

Tata kelola yang belum maksimal, kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer

4 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

Adanya masyarakat dengan SDM berkualitas

Kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya inserntif perangkat desa, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer

5 Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa

Adanya kantor desa darurat, perangkat desa lengkap

Belum diberlakukannya jam kerja perangkat desa

( 24 )


6 Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik

Adanya kantor desa darurat, perangkat desa lengkap

Tidak tersedianya jaringan internet / speedy, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer

4.2.3 Program Pembangunan Desa Program pembangunan Desa Tambak Rejo dirumuskan secara komprehensif dalam rangka

memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2015-2020 yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal a. Program pengembangan sumberdaya perikanan b. Program pengembangan kelompok tani dan POKDAKAN c. Program pengembangan usaha peternakan itik d. Program pengembangan pengolahan hasil perikanan, pertanian dan peternakan

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum a. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung

peningkatan ekonomi masyarakat b. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung

peningkatan pendidikan c. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung derajat

kesehatan masyarakat d. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang

ekonomi produktif

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia a. Program pengembangan pendidikan religius b. Program pengembangan lembaga dan kelompok pengajian c. Program peningkatan sarana dan prasarana masjid, musholla dan TPQ d. Program peningkatan sumberdaya manusia pengelola masjid, musholla dan TPQ

4. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan a. Program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan formal

( 25 )

b. Program pembangunan dan pengusaan teknologi informasi

5. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil perikanan budidaya a. Program pembangunan sarana penunjang produksi perikanan budidaya b. Program pengembangan modal dan investasi perikanan budidaya c. Program fasilitasi pengadaan benih, bibit serta pakan d. Pengembangan inovasi produk olahan perikanan e. Program fasilitasi Kelompok Pembudidaya Ikan dalam pengembangan organisasi f. Program fasilitasi stabililasi harga hasil perikanan budidaya

6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatu desa b. Program peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa c. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan desa d. Program peningkatan kualitas aset desa e. Program Peningkatan kualitas administrasi desa f. Program peningkatan perencanaan pembangunan g. Program peningkatan pengawasan h. Program peningkatan siskamling i. Program peningkatan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan

4.2.4 Strategi Pencapaian Untuk mencapai misi yang dirumuskan, maka disusun strategi pencapaian sebagai langkah

teknis dan sistematis sebagai dasar penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Tabel 4.2. Strategi Pencapaian Pembangunan Desa

No. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Strategi Pencapaian

Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal

1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, pertanian dan perkebunan

Pembinaan kelompok tani dan pokdakan Pemberian bantuan modal Penggunaan teknologi tepat guna

2 Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi perikanan, pertanian dan perkebunan

Pembinaan kelompok tani dan pokdakan Pemberian bantuan modal Pengembangan media promosi dan informasi

3 Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana perikanan, pertanian dan perkebunan

Penggunaan teknologi tepat guna Pembinaan kelompok tani dan pokdakan

( 26 )


Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Umum

1 Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif

Pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel Fasilitasi pengadaan bantuan pembangunan dari

pemerintah daerah dan pihak ketiga Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian

2 Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif

Perencanan pembangunan yang partisipatif dan sistematis Pembentukan tim kerja khusus Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan

tahunan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian

3 Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur

Penataan administrasi dan dokumen pembangunan desa Integrasi perencanaan pembangunan desa Pemantauan berkala

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia

1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama

Intensifikasi kegiatan pengajian rutin bulanan desa Pembinaan lembaga / organisasi keagamaan oleh

pihak terkait

2 Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama Peningkatan kualitas pengajian rutin bulanan desa Pengembangan lembaga forum imam khotib

3 Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa

Peningkatan kapasitas KPM dan KTD Peningkatan pola fasilitasi perencanaan

pembangunan desa Intensifikasi pola pengambilan keputusan dalam

musyawarah desa

4 Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga

Intensifikasi kegiatan kesenian Intensifikasi kegiatan olahraga Pengembangan bakat dan minat

Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan

1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini Pengembangan akses dan mutu pendidik

2 Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar

Peningkatan sarana prasarana akses ke sekolah dasar Kampanye pemberantasan buta pendidikan dasar

3 Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal

Pengembangan TPA Pengadaan fasilitas pendidikan non formal

( 27 )


Memfasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Hasil Perikanan Budidaya

1 Pengembangan dan penguatan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)

Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota POKDAKAN Pengadaan sarana penunjang kegiatan POKDAKAN

2 Pembangunan sarana prasarana penunjang perikanan budidaya

Perencanaan pembangunan sarana penunjang kegiatan POKDAKAN Pengadaan sarana penunjang kegiatan POKDAKAN

3 Penyusunan regulasi desa perlindungan wilayah perikanan

Kampanye perlindungan wilayah perikanan Publisitas regulasi desa perlindungan wilayah

perikanan

4 Pengembangan kemitraan dan investasi Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota POKDAKAN Pengembangan dan promosi wilayah mina politan

5 Pengembangan produk olahan hasil perikanan budidaya

Pemberdayaan masyarakat dan perempuan dalam pengembangan produk olahan hasil perikanan budidaya Pemanfaatan limbah hasil perikanan budidaya

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa

Pengembangan SDM perangkat desa Perencanaan pembangunan desa

2 Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa

Pengembangan SDM perangkat desa Peningkatan insentif perangkat desa

3 Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Peningkatan tata kelola administrasi desa Pengembangan penggunaan aplikasi komputer

4 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

Pengembangan SDM perangkat desa Pembangunan sarana penunjang pelayanan publik

5 Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa

Pengkajian dan penyusunan SOP perangkat desa Pengembangan penggunaan aplikasi komputer

6 Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik

Pengembangan SDM perangkat desa Pembangunan sarana penunjang pelayanan publik

( 28 )

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi desa, potensi dan masalah, serta daftar RPJMDes 2015-2020, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai visi misi desa 2. Dibutuhkannya perhatian lebih dalam peningkatan, pengembangan dan pemanfaatan

pembangunan desa. 3. Diperlukannya komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan desa. 4. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,

pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.

5. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka beberapa saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut : 1. RPJMDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang diakui di desa, maka kepada

seluruh pihak terkait agar menjadikan RPJMDes ini menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.

2. RPJMDes ini agar disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholder) dan pihak lain untuk menjaga transparansi, arah kebijakan serta prinsip partisipatif.

3. Dalam pelaksanaan dan implementasi RPJMDes ini, diharapkan adanya review, evaluasi dan pengawasan yang mendalam untuk mejaga konsistensi pembangunan desa.

4. Diharapkan proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

5. Mengingat banyaknya uraian RPJMDes, maka diharapkan seluruhnya dapat teranggarkan secara proporsional.

8k

l

l

n

n m

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Sungai AIr Tik U

ni t

Sungai Air Tambak

Sungai Air B

uat

S ungai Air Lais

f

h

y

325

'20"

325'20"

324

'40"

324'40"

324

'00"

324'00"

1028'40"

1028'40"

1029'20"

1029'20"

10210'00"

10210'00"

Jalan LokalJalan Lingkungan / Usaha Tani (teknis)Jalan Lingkungan / Usaha Tani (non teknis)Sungai

Batas DesaJalan ProvinsiJalan Kabupaten

yh


Gedung Posyandu

Sekolah PAUD / TK

Sekolah SDlm

l

;f

8

Sekolah SMP

Lapangan Sepak Bola

Masjid / Musholla

Gereja

Tempat Pemakaman Umum


SkalaLayoutDibuat Tanggal

: 1 : 19.000: A4 (21 x 29,7 cm): 10 Desember 2014

500 0 1000 500(Meter)

PETADESA TAMBAK REJOKECAMATAN PADANG JAYAKABUPATEN BENGKULU UTARAPROVINSI BENGKULU

S

U

TB

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN SKETSA DESADESA TAMBAK REJO

KECAMATAN PADANG JAYAKABUPATEN BENGKULU UTARA

8l

l

n m

;

;

;

;

Sungai Air B

u at

324

'00"

324'00"

1028 '40" 1029 '20" 10210'00"

Jalan LokalJalan Lingkungan / Usaha Tani ( teknis )Jalan Lingkungan / Usaha Tani (non teknis)Sungai

Batas DesaJalan Provins iJalan Kabupaten

yh


Gedung Posyandu

Sekolah PAUD / TK

Sekolah SDlm

l

;f

8

Sekolah SMP

Lapangan Sepak Bola

Mas jid / Musholla

Gereja

Tempat Pemak aman Umum


kn

;

;

;

;

;

;

Sun

g a i A Ir T ik Unit

Sungai Air Tambak

Sungai Air Lais

f

h

y

325

'20"

325'20"

324

'40"

324'40"

1028 '40" 1029 '20" 10210'00"

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN SKETSA DESA HALAMAN 1 DARI 6

MASALAH LOKASI POTENSI

Jalan pengangkutan hasil pertanian, perkebunan serta perikanan masih berupa jalan tanah; licin ketika hujan

DUSUN I RW.02 RT.01 (samping rumah pak Sumber)

Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Pengangkutan hasil pertanian, perkebunan serta perikanan tidak bisa menggunakan kendaraan roda empat

DUSUN I RW.01 RT.02 (samping rumah pak Nedy)

Ada sungai dengan batu untuk pasangan - Tenaga kerja terampil - lokasi sudah dihibahkan - gotongroyong

Kantor desa masih menumpang balai KP2A DUSUN I Adanya kegiatan pelayanan masyarakat, perangkat desa lengkap

Jalan dari ujung RT.01 RW.01 Dusun I - RW.05 sulit dilewati kendaraan roda empat

DUSUN I RW.01 RT.01 (dari titik akhir kegiatan PPIP)


tidak adanya kolam penampungan ikan yang memadai Dusun II (setiap POKDAKAN) Banyaknya hasil produksi konsumsi perikanan masyarakat


DUSUN I RW.01 RT.01 (belakang Gereja Pantekosta)


Irigasi yang ada terjadi kebocoran dan tanah disekitar irigasi sering terjadi longsor

DUSUN II Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Jembatan pengangkutan hasil pertanian, perkebunan serta DUSUN I RW.01 RT.02 (Air Ada sungai dengan batu untuk pasangan - Tenaga kerja

DESA TAMBAK REJOKECAMATAN PADANG JAYA


DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN SKETSA DESA

Jembatan pengangkutan hasil pertanian, perkebunan serta perikanan masih darurat; tidak bisa menggunakan kendaraan roda empat

DUSUN I RW.01 RT.02 (Air Buat, belakang rumah pak Nedy)

Ada sungai dengan batu untuk pasangan - Tenaga kerja terampil - gotongroyong


DUSUN I RW.01 RT.02 (samping rumah pak Nedy - kebun pak Samsi)


tidak adanya gapura dan pembatan desa DUSUN I RW.01 RT.01 (perbatasan Desa Suka Rami)


tidak adanya gapura dan pembatan desa Dusun II (Simpang pak Sajim) Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

tidak adanya gapura dan pembatan desa Dusun II (Simpang pak Darjo) Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

tidak adanya gapura dan pembatan desa DUSUN III (sebelum SD N 10 Padang Jaya)


tidak adanya petunjuk arah desa Simpang Pabrik Kerupuk Unit 1



DUSUN I RW.01 RT.02 (samping rumah pak Nedy - Jalan Provinsi)



DUSUN I RW.01 RT.02 (samping rumah pak Surya)


Jembatan pengangkutan hasil pertanian, perkebunan serta perikanan masih darurat; masih menggunakan konstruksi bambu

DUSUN I RW.01 RT.02 (Air Buat, belakang rumah pak Eko Purwantoro)



DUSUN I RW.02 RT.02 (samping rumah pak Alma'ruf)



DUSUN I RW.02 RT.02 (samping rumah pak Waras)

Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyongperikanan masih berupa jalan tanah; licin ketika hujan (samping rumah pak Waras) gotongroyong

Pos kamling yang ada belum permanen DUSUN I (setiap RT) masyarakat meiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan demi keamanan bersama




DUSUN I RW.02 RT.01 (depan rumah pak Saun)


Jembatan ke penampungan panen ikan masih darurat dan sulit dilalui ketika hujan

DUSUN I RW.01 RtT.01 (ke kolam penampungan ikan pak Ade Dayat)


Pada saat musim hujan jalan usaha tani yang belum ada perkerasan kondisinya licin dan sulit dilewati

DUSUN I RW.01 RT.02 (sebelah jalan irigasi ke pak Wikanta)


Jalan poros desa masih berupa jalan konstruksi lapen dan sudah rusak parah

DUSUN I - DUSUN III Tenaga kerja terampil, kawasan Mina Politan, dukungan pemerintah daerah

Tidak memadainya sarana gorong-gorong yang ada sehingga aliran air irigasi tidak lancar

DUSUN I RW.02 RT.02 (dari belakang pak Suwarno s/d pak Waras)

Tenaga kerja terampil, kawasan Mina Politan, dukungan pemerintah daerah

Daya yang tersedia tidak dapat menampung kebutuhan listrik masyarakat

Setiap Dusun adanya konsumen dan adanya industri rumah tangga yang membutuhkan listrik

Tidak adanya tempat pertemuan untuk warga DUSUN I RW.01 RT.02 warga sering melakukan pertemuan dan rapat

Jalan desa dan lingkungan gelap gulita ketika malam dan tanpa penerangan

DUSUN I adanya instalasi lisrtik

Jalan usaha tani sudah diserobot oleh masyarakat dan sulit dilalui

DUSUN I RW.01 RT.01 (Depan rumah pak Oyo s/d kebun pak Ngadimin)


Jembatan yang ada kurang baik dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat

DUSUN II RW.06 RT.01 Ada sungai dengan batu untuk pasangan - Tenaga kerja terampil - lokasi sudah dihibahkan - gotongroyong

Belum adanya kolam pemancingan yang dikelola desa untuk pemasukan kas desa

Dusun II Banyaknya potensi perikanan budidaya

Jalan yang ada masih banyak kekurangan sehingga hasil produksi warga susah untuk dikeluarkan dan dipasarkan

DUSUN II RW.04 RT.01 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Pada saat menikung kendaraan tidak terkendali dan banyak terjadi kecelakaan

(depan pak Nenden) Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong



Tidak adanya jembatan sehingga hasil roduksi masyarakat tidak bisa diangkut




Kurangnya gardu listrik sehingga ada warga yang belum menikmati listrik didaerahnya

DUSUN II RW.04 RT.03 banyaknya indusrti kecil yang membutuhkan sumber lisrtik


DUSUN I RW.01 RT.01 (Dekat rumah pak Dahman)




Sering terjadi longsor di sekitaar bendungan yang ada DUSUN II RW.04 RT.03 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Lantai jembatan sudah lampuk sehingga tidak bisa dilewati DUSUN II RW.04 RT.03 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Tidak adanya tempat petemuan yang memadai DUSUN II RW.03 RT.02 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - Tidak adanya tempat petemuan yang memadai DUSUN II RW.03 RT.02 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong



Jalan yang ada masih banyak lubang sehingga jalan tidak layak dilewati

DUSUN II RW.04 RT. 02 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Pos kamling yang ada belum permanen DUSUN II (setiap RT) masyarakat meiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan demi keamanan bersama


DUSUN II Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Pada saat musim hujan jalan usaha tani yang belum ada perkerasan jalan licin dan sulit dilewati

DUSUN III RW.06 RT.01 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Belum adanya penerangan jalan DUSUN II adanya instalasi lisrtik


DUSUN II RW.04 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Jauhnya jangkauan warnet di sekitar Desa DUSUN I masyarakat mendapatkan informasi mengenai tata cara melakukan reproduksi dunia pertanian melalui internet





Tidak adanya saluran irigasi untuk mengaliri kolam warga DUSUN III RW.06 RT.02 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong


DUSUN I RW.01 RT.02 (samping rumah pak Eko Purwantoro)


Tidak adanya tempat pertemuan untuk warga DUSUN III RW.06 RT.02 Bahan bangunan relatif murah - Tenaga kerja terampil - gotongroyong

Adanya saluran irigasi sehingga air tidak dapat mengalir DUSUN III RW.06 RT.02 (di jalan poros desa)






Jauhnya jarak tempuh dari pusat Desa ke SMA yang sudah ada

DUSUN III RW.06 RT.01 keinginan anak-anak SMP melanjutkan kejenjang berikutnya sangat tinggi



kurangnya

rpjmdes tambak rejo 2015-2020.pdf

Documents