i

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DIREKTORAT DEPOSIT BAHAN PUSTAKA

2015-2019

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Struktur Organisasi Direktorat Deposit 3

1.3. Paradigma Pembangunan Deposit 4

1.4. Pencapaian Umum Direktorat Deposit 4

1.5 Layanan ISBN dan Katalog Dalam Terbitan 6

1.6 Penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) 7

1.7 Penyusunan Katalog Induk Nasional Indonesia (KIN) 8

1.8 Potensi dan Permasalahan 9

BAB II VISI, MISI DIREKTORAT DEPOSIT BAHAN PUSTAKA 12

2.1 Visi, Misi, dan Nilai Organisasi 12

2.2 Nilai-Nilai Organisasi 12

2.3 Visi dan Misi Direktorat Deposit Bahan Pustaka 13

2.4 Tujuan Direktorat Deposit Bahan Pustaka 14

2.5 Sasaran Strategis Direktorat Deposit Bahan Pustaka 15

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI 17

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deposit Bahan Pustaka 17

3.2 Kerangka Regulasi 19

3.3. Kerangka Kelembagaan 20

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 21

4.1. Target Kinerja 21

4.2. Kerangka Pendanaan 23

BAB V PENUTUP 24

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berdasarkan Undang-Undang nomor 43

Tahun 2007 merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang

melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, yang memiliki fungsi

sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,

perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan.

Sebagai perpustakaan deposit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam,

maka Perpusnas memiliki tugas untuk mengelola seluruh terbitan hasil serah-simpan

karya cetak dan karya rekam. Pengelolaan ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi

nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. perpustakaan mempunyai peranan yang penting

dalam menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya

cetak dan karya rekam dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.

Direktorat Deposit Bahan Pustaka adalah unit kerja di bawah Deputi Bidang

Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional, mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam,

penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI), Katalog Induk Nasional (KIN) serta

literatur sekunder lainnya (berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional

Nomor 3 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional pasal

42). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tersebut,

Direktorat Deposit Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit bahan

pustaka.

2

2. Pelaksanaan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan penyusunan BNI dan KIN serta literatur sekunder lainnya.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Deposit Bahan

Pustaka memiliki dua Subdirektorat, yaitu:

1. Subdirektorat Deposit mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam,

bahan pustaka kelabu (grey literature), terbitan badan internasional dan

regional.

b. Menyelenggarakan fungsi-fungsi :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit;

Penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan

pendayagunaan serah simpan karya cetak dan karya rekam serta

bahan pustaka kelabu;

Penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan

pendayagunaan bahan pustaka terbitan badan intemasional dan

regional

Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya

cetak dan karya rekam.

2. Subdirektorat Bibliografi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan BNI dan KIN serta literatur sekunder lainnya

b. Menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang bibliografi;

Penyusunan, penyuntingan naskah BNI dan KIN

Penyusunan bibliografi, katalog, indeks, sari karangan dan bahan

pustaka rujukan sejenisnya

Pengelolaan urusan Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan Standar

Intemasional Nomor Buku (Intemational Standard Book Number).

3

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Perpustakaan Nasional

RI, Direktorat Deposit Bahan Pustaka sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan serta program Direktorat Deposit Bahan Pustaka untuk

tahun 2015-2019. Renstra Direktorat Deposit Bahan Pustaka tahun 2015-2019

diharapkan menjadi acuan unit kerja di lingkungan Direktorat Deposit Bahan Pustaka

untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Struktur Organisasi Direktorat Deposit

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Deposit Bahan Pustaka

4

1.3. Paradigma Pembangunan Deposit

Rencana strategis Direktorat Deposit Bahan Pustaka akan disesuaikan dengan

dinamika perkembangan dan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan

kelembagaan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Rencana Strategis Direktorat

Deposit Bahan Tahun 2015–2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Perincian

paradigma itu adalah sebagai berikut.

a. Kekuatan Pengawasan Bibliografi

Direktorat Deposit Bahan Pustaka dalam menghimpun, mendayagunakan

khazanah pengetahuan dan kebudayaan Indonesia hanya akan berhasil bila

diiringi dengan efektifnya dalam pengawasan bibliografi. Jadi kekuatan

pengawasan bibliografi merupakan quo vadis (mutlak harus ada) dengan salah

satu pintu gerbangnya layanan ISBN, disertai dengan kegiatan penghimpunan

dan pengolahan serta diwujudkan dalam berbagai literatur sekunder yang

diterbitkan.

b. Kelengkapan dan Kemutakhiran Koleksi adalah Kekuatan

Terhimpun dan terkelolanya koleksi yang lengkap dan mutakhir sebagai hasil

serah simpan karya cetak dan karya rekam merupakan kekuatan Direktorat

Deposit Bahan Pustaka dalam mendukung tercapainya visi Perpustakaan

Nasional RI

1.4. Pencapaian Umum Direktorat Deposit

Dalam melaksanakan fungsi deposit, pengelolaan karya cetak dan karya rekam

hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya

Cetak dan Karya Rekam di Sub Direktorat Deposit dibagi ke dalam 5 (lima) bagian

utama yaitu; penghimpunan, penerimaan, registrasi, pengolahan dan penyimpanan

serta pendayagunaan.

Secara umum capaian kinerja pengelolaan deposit terbitan nasional

menunjukkan adanya peningkatan meskipun masih terdapat beberapa indikator yang

5

belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis periode

sebelumnya. Dengan melakukan evaluasi sederhana dapat diketahui bahwa

peningkatan pengelolaan deposit terbitan nasional mengalami perkembangan signifikan,

perkembangan ini dapat terlihat setiap tahun terdapat kenaikan permintaan nomor

ISBN dan kenaikan penerimaan KCKR. Berikut perkembangan capaian kinerja

penerimaan KCKR Sub Direktorat Deposit.

Gambar 2 Grafik penerimaan KCKR 1990-2014

Sub Direktorat Deposit dalam mewujudkan penghimpunan dan pengelolaan

KCKR terbitan nasional dan internasional melakukan beberapa inovasi dan terobosan

dengan anggaran yang terbatas dapat mencapai output yang melebihi target, beberapa

strategi pada tahun berjalan dilakukan, antara lain :

a. Pendekatan dengan asosiasi para wajib serah

b. Melaksanakan forum diskusi (FGD) dengan Perpustakaan Khusus Kementerian

dan Lembaga Negara

c. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun

2016 tanggal 8 September tentang tata cara pemberian ISBN.

6

1.5 Layanan ISBN dan Katalog Dalam Terbitan

Sejak diterapkan penomoran buku internasional ini tahun 1985, para penerbit di

Indonesia sudah aktif mengambil bagian dan memanfaatkan ISBN untuk terbitannya.

Tahun 1986 Indonesia mulai menerapkan sistem ISBN terhadap terbitan monograf.

Perpustakaan Nasional RI ditunjuk sebagai Badan Nasional ISBN (Indonesia ISBN

Agency) untuk wilayah Negara kesatuan Indonesia. ISBN contract ditandatangani

dengan lahirnya Memorandum of Association of the International ISBN Agency yang

ditandatangani bersama antara the International ISBN Agency (Company number:

5332288) di London, United Kingdom dengan Indonesian ISBN Agency pada tanggal 31

Maret 2005.

Saat ini jumlah penerbit yang terdaftar dalam database ISBN adalah sebanyak

14.080 penerbit dan yang aktif dan tergabung dalam ISBN online sebanyak 4.565

penerbit. Perkembangan jumlah permohonan ISBN dari tahun ke tahun semakin

meningkat. Daya fikir, daya imajinasi dan kreatifitas yang lahir dari para penulis telah

mendorong dan meningkatkan angka penerbitan buku yang otomatis mempengaruhi

jumlah permohonan ISBN/KDT. Capaian jumlah permohonan ISBN dan judul pada

layanan ISBN/KDT periode 2014 dapat dilihat sebagai baseline dari peningkatan

layanan ISBN/KDT pada tahun berikutnya :

Gambar 3 Grafik perkembangan ISBN tahun 2014

7

1.6 Penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI)

Dengan terwujudnya terbitan BNI dan Literatur Sekunder lainnya yang

berkualitas diharapkan dapat meningkatkan pemantauan terhadap terbitan nasional

dalam menunjang pelaksanaan UU No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya

Cetak dan Karya Rekam. Unsur-unsur yang didaftar dalam Bibliografi Nasional

Indonesia (BNI) berupa monograf, laporan penelitian, buku teks, bacaan kanak-kanak,

fiksi, terbitan pemerintah baik pusat maupun daerah, risalah konferensi dan terbitan

berkala. Dalam satu tahun (volume) BNI menerbitkan empat nomor yang memuat data

publikasi terbaru. Publikasi yang didaftar dalam Bibliografi Nasional Indonesia adalah

semua terbitan yang dipublikasikan di wilayah Indonesia.

Penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia dimaksudkan untuk menghimpun data

informasi terbitan Indonesia dan menyebarluaskannya, sehingga pemustaka

(masyarakat) dapat dengan mudah memperoleh informasi atau temu kembali informasi

yang dibutuhkan melalui Bibliografi Nasional di Indonesia. Capaian jumlah judul pada

terbitan nasional terdata dalam BNI dan KIN periode 2010 – 2014 dapat dilihat dari

laporan yang dikeluarkan oleh database sebagai berikut :

No. Tahun Jumlah

(Judul)

1. 2010 6400

2. 2011 6900

3. 2012 8800

4. 2013 11000

5. 2014 8600

Total 41700

Gambar 4 Cantuman judul yang terhimpun dalam BNI dan KIN

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010

2011

2012

2013

2014

sumber : Renstra

8

Dari grafik dan tabel laporan jumlah judul yang dihimpun oleh BNI dan KIN dari

tahun 2010 -2014 terlihat setiap tahunnya cenderung meningkat. Hal ini terwujud

karena target tahunan BNI dan KIN selalu meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah

data yang meningkat menunjukkan bahwa penerbitan di Indonesia selalu berkembang.

1.7 Penyusunan Katalog Induk Nasional Indonesia (KIN)

Katalog Induk Nasional mencakup semua koleksi nasional yang tersebar disetiap

jenis perpustakaan yang ada di suatu negara. Pelaksanaan fungsi tersebut telah dirintis

Perpustakaan Nasional RI sejak tahun 1980, hal tersebut dipertegas dalam UU No. 43

Tahun 2007 Bab IV pasal 13.1 tentang Katalog Induk Nasional (KIN).

Katalog Induk Nasional (KIN) merupakan daftar koleksi perpustakaan baik di

daerah maupun pusat dalam bentuk katalog. Katalog Induk Nasional merupakan hasil

kerjasama dalam pengerjaan keseragaman katalog oleh beberapa perpustakaan atau

himpunan beberapa katalog perpustakaan di seluruh Indonesia.

KIN secara bertahap merupakan jaringan informasi berbagai jenis perpustakaan, seperti

Perpustakaan Nasional, Umum, Khusus, Perguruan Tinggi baik tingkat nasional, provinsi

maupun kabupaten/kota. Secara periodik KIN diterbitkan dan disebarluaskan ke

perpustakaan di Indonesia. Kerjasama yang dirintis sejak tahun 1978/1979 telah

mengumpulkan data koleksi dari 59 perpustakaan DKI Jakarta dan beberapa

Perpustakaan Daerah. Sejak Perpustakaan Nasional RI didirikan tahun 1980, kegiatan

ini semakin dirasa sangat perlu.

Data Katalog Induk Nasional dihimpun melalui koleksi Perpustakaan Nasional RI

dan Badan Perpustakaan Provinsi yang merupakan himpunan koleksi dari seluruh

Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, selain itu juga Perpustakaan

Khusus dan Perpustakaan Perguruan Tinggi se-Jabodetabek yang mengutamakan

peranannya dalam menunjang kebutuhan informasi yang mutakhir bagi masyarakat /

pemustaka.

9

1.8 Potensi dan Permasalahan

Dengan tersedianya karya cetak dan karya rekam sebagai sumber informasi

menjadi potensi sangat luar biasa yang dapat mendorong terjadinya perubahan.

Diharapkan berdampak pada terwujudnya individu cerdas yang berfikir kreatif, inovatif

dan berdaya saing serta inklusif menuju generasi emas Indonesia dalam menghadapi

integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA-2015) dan masyarakat global.

Ketersediaan karya cetak dan karya rekam sebagai sumber informasi tidak

terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang juga berdampak pada tumbuh

kembangnya industri penerbitan dan rekaman di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat

dari meningkatnya jumlah penerbit dan pengusaha rekaman dalam lima tahun terakhir

(data direktori penerbit dan pengusaha rekaman di Indonesia tahun 2014 yang terdata

sejumlah 4.564 penerbit dan pengusaha rekaman baik swasta dan pemerintah yang

sebelumnya di tahun 2013 sejumlah 4.452 penerbit dan pengusaha rekaman).

Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi saat ini

berdampak pada meningkatnya pendayagunaan, yaitu meningkatnya penggunaan

koleksi deposit sepanjang lima tahun terakhir. Hal tersebut tidak terlepas dari

ketersediaan informasi koleksi deposit yang mutakhir, tersedianya sarana penyimpanan

yang memadai dan dikelola oleh SDM yang kompeten.

Tersedianya pedoman penyusunan dan penerbitan Katalog Induk Nasional (KIN)

dan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI), Bibliografi Daerah (BID) dan Katalog Induk

Daerah (KID) serta literatur sekunder lainnya merupakan hal penting sebagai acuan

dalam penyusunan dan penerbitan penyusunan dan penerbitan KIN dan BNI, BID dan

KID serta literatur sekunder lainnya.

Hal tersebut dapat terlaksana karena didukung oleh tersedianya payung hukum,

yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan

Karya Rekam, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1990, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan

dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter; Peraturan Kepala

10

Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Karya Cetak dan Karya Rekam.

Dengan dukungan payung hukum yang kuat, koleksi deposit yang terhimpun

selama kurun waktu 1990-2014 berjumlah 203.818 judul/ 862.414 eksemplar. Jumlah

koleksi deposit yang besar akan menjadi salah satu potensi Direktorat Deposit Bahan

Pustaka dalam mendukung visi dan misi Perpustakaan Nasional. Meskipun

perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sudah mengalami

berbagai kemajuan, namun masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi

antara lain :

a. Peran Tim Koordinasi pelaksana Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 baik di

pusat maupun di daerah belum maksimal

b. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau menghambat sosialisasi Undang- Undang

Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta

belum semua terbitan dan rekaman yang dihasilkan di daerah terkirim ke

Perpustakaan Nasional, sehingga Perpustakaan Nasional wajib melakukan

pelacakan (hunting) agar koleksi nasional terhimpun secara maksimal

c. Keberadaan penerbit dan pengusaha rekaman yang kurang permanen,

khususnya penerbit kecil, mengakibatkan terbitan maupun produk rekaman,

terhenti untuk sementara, sehingga pihak Perpustakaan Nasional perlu

melakukan pemantauan

d. Tidak terinformasikannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dari pimpinan penerbit dan pengusaha

rekaman yang lama kepada pimpinan yang baru, baik pemerintah maupun

swasta di pusat dan di daerah;

e. Belum semua penerbit dan pengusaha rekaman memahami Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1990, khususnya penerbit baru

f. Belum semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan diserahkan kepada

Perpustakaan Nasional

11

g. Belum terbentuknya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang bisa mewakili

Tim Koordinasi dalam rangka membangun kepatuhan wajib serah.

h. Walaupun penghimpunan bahan perpustakaan (koleksi) nasional dinilai belum

maksimal, namun jumlah koleksi yang terhimpun cukup banyak sehingga

diperlukan SDM baik kuantitas maupun kualitas, agar bahan perpustakaan

(koleksi) tersebut terkeloka dengan baik dan cepat

i. Masih adanya penerbit yang belum mematuhi mekanisme pembuatan ISBN dan

KDT.

j. Belum terwujudnya data BNI dan KIN yang komprehensif dan termutakhir.Perlu

diperluas jaringan BNI dan KIN, karena pada saat ini masih terbatas baik dari

jumlah jaringan yang terlibat maupun dari jumlah data yang terkumpul.

12

BAB II

VISI, MISI DIREKTORAT DEPOSIT BAHAN PUSTAKA

Visi dan misi serta tujuan Perpustakaan Nasional mengacu pada Visi dan Misi

Kabinet Kerja Tahun 2015-2019, yakni Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri,

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta 9 (Sembilan) agenda prioritas

yang dikenal dengan istilah Nawa Cita.

2.1 Visi, Misi, dan Nilai Organisasi

Mengacu pada Visi dan Misi Kabinet Kerja tahun 2015-2019, serta sembilan

agenda prioritas atau Nawa Cita, maka visi dan misi Perpusnas dapat dirumuskan

sebagai berikut.

Visi

"Terwujudnya Indonesia Cerdas melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan

Perpustakaan"

Misi

Dalam upaya pencapaian visi Perpusnas di atas, dan mengacu pada misi yang

akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019, Deputi satu mempunyai misi 2015-2019

adalah sebagai berikut:

a) Terwujudnya layanan prima

b) Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa

2.2 Nilai-Nilai Organisasi

Sebagai landasan berfikir, bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan dalam

upaya pencapaian visi dan misi yang ditetapkan, maka nilai-nilai organisasi yang dianut

adalah : "profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan integritas (PASTI)"

13

a) Profesional; bekerja maksimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas,

menjunjung tinggi kode etik profesi, terus mengembangkan potensi diri,

mampu mengambil keputusan yang tepat secara mandiri maupun dalam tim.

b) Akuntabilitas; pemanfaatan sumber daya perpustakaan yang dapat

dipertanggung-jawabkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c) Sinergi; komitmen membangun perpustakaan bekerja sama dengan semua

pemangku kepentingan, dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan.

d) Transparan; bersikap terbuka terhadap kinerja yang dihasilkan.

e) Integritas; berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan jujur, disiplin, penuh

tanggung jawab dan dedikasi, menjunjung tinggi etika dan norma sosial,

kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, mengedepankan kepentingan

publik dan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, dan

menjunjung tinggi amanah.

2.3 Visi dan Misi Direktorat Deposit Bahan Pustaka

Mengacu Visi dan Misi Perpustakaan Nasional, tujuan, sasaran, kebijakan,

program, dan sesuai tugas dan fungsi Direktorat Deposit Bahan Pustaka, serta

mencermati kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang berkembang, maka

rumusan visi Direktorat Deposit Bahan Pustaka tahun 2015 -2019 adalah:

Terwujudnya Koleksi Deposit Nasional Yang Lengkap dan

Terkelola Sebagai Hasil Budaya Bangsa

Dengan visi tersebut diharapkan Direktorat Deposit Bahan Pustaka menjadi unit

kerja yang dapat mendukung dan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan

misi Perpustakaan Nasional RI dalam mewujudkan penyediaan koleksi dan pelestarian

khasanah budaya bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14

Dalam upaya pencapaian terhadap visi tersebut, maka misi yang akan dicapai dalam

kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan koleksi deposit yang lengkap dan mutakhir;

2. Mengembangkan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Mengembangkan akses informasi melalui terbitan literatur sekunder;

4. Mengembangkan layanan ISBN baik langsung maupun secara online.

2.4 Tujuan Direktorat Deposit Bahan Pustaka

Tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015 -2019 adalah Terwujudnya koleksi

deposit yang lengkap dan terkelola, melaksanakan pengawasan bibliografi yang

terintegrasi serta mewujudkan layanan publik prima melalui layanan ISBN/ISMN dan

KDT, dalam rangka mewujudkan dan mendukung visi dan misi Perpustakaan Nasional

RI. Adapun penjelasan tujuannya sebagai berikut:

Terwujudnya koleksi deposit yang lengkap dan terkelola.

Dalam mewujudkan tujuan ini upaya yang dilakukan adalah mendorong

penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dengan

melakukan revisi Undang-undang disesuaikan dengan perkembangan teknologi

dan komunikasi saat ini serta mewujudkan dan optimalisasi penghimpunan karya

cetak dan karya rekam menjadi koleksi nasional melalui kerjasama dan koordinasi

dengan para wajib serah simpan.

Melaksanakan pengawasan bibliografi nasional

Usaha yang dilakukan dalam pengembangan dan pencatatan bagi semua koleksi

nasional adalah dengan mengembangkan suatu aplikasi atau sistem informasi

pengawasan bibliografi yang mampu menangani berbagai jenis data bibliografi

dan mampu beradaptasi dengan berbagai platform system di dunia sebagai alat

komunikasi standar dan pertukaran informasi data bibliografi nasional dan

internasional.

15

Mewujudkan layanan prima melalui layanan ISBN/ISMN dan KDT

Program layanan prima Direktorat Deposit, salah satu upayanya adalah

meluncurkan program ISBN Online dalam melayani kebutuhan penerbit dan

mengikuti aturan sistem manajemen mutu terhadap layanan publik berdasarkan

sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

2.5 Sasaran Strategis Direktorat Deposit Bahan Pustaka

Adapun sasaran strategis Direktorat Deposit Bahan Pustaka sebanyak 2 (dua)

Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terwujudnya Pengawasan

Bibliografi Nasional

1 Persentase pengawasan bibliografi

Nasional

2 Persentase peningkatan penerimaan KCKR

2.6 Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Strategi pencapaian Sasaran Direktorat Deposit Bahan Pustaka Tahun 2015-2019

sebagai berikut:

1. Perspektif Pelanggan (Customers Perspective)

Sasaran strategis kedua (SS-3) yang akan dicapai oleh Direktorat Deposit

Bahan Pustaka adalah: “Terselenggaranya Pengelolaan Deposit Terbitan

Nasional”. Dengan Indikator:

IKU3 Meningkatnya koleksi KCKR yang terkelola

IKU4 Meningkatnya data literatur sekunder yang diterbitkan

2. Perspektif Bisnis Proses Interal (Internal Process)

16

Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Direktorat Deposit Bahan Pustaka

adalah:

a. SS3 Terhimpun dan terkelolanya koleksi KCKR

IKU5 Jumlah KCKR yang Terhimpun

b. SS4 Terlaksananya kegiatan penyusunan literatur sekunder yang diterbitkan

IKU6 Jumlah kegiatan penyusunan literatur sekunder yang diterbitkan

17

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

Direktorat Deposit dalam menjalankan tugasnya menyelaraskan dengan visi, misi,

tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional,

maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Direktorat Deposit Bahan yang

merupakan salah satu tuntutan pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan dalam

kurun waktu jangka menengah, sebagai berikut:

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deposit Bahan Pustaka

Arah kebijakan dan strategi pengembangan Deposit Bahan Pustaka dapat

direalisasikan dengan melaksanakan inisiatif strategis sesuai dengan misi lembaga yang

telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Layanan Prima Perpustakaan

2. Mewujudkan Perpustakaan sebagai Pelestari Khazanah Budaya Bangsa

3. Mewujudkan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan

Direktorat Deposit Bahan Pustaka mempunyai peran pada inisiatif strategis

pertama dan kedua, melalui program pengawasan bibliografi yang diwujudkan melalui

kegiatan penerimaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan

penerbitan literatur sekunder. Sasaran dari program tersebut adalah meningkatnya

penerimaan koleksi KCKR dari penerbit dan pengusaha rekaman, dan meningkatnya

jumlah kegiatan yang berkaitan dengan terbitan literatur sekunder.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam program tersebut terdiri dari:

1. Penguatan Kelembagaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Koleksi KCKR

dan Pengawasan bibliografi, yang berkonsekuensi pada perlunya jaminan

peraturan perundang-undangan, kualitas pengelolaan KCKR dan Naskah Literatur

Sekunder. Penguatan SDM maupun dukungan operasional ini berlaku bagi

18

Direktorat Deposit Bahan Pustaka, Optimalisasi peran Direktorat Deposit Bahan

Pustaka dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap penerbit

dan pengusaha rekaman akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas

KCKR ;

2. Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan di lingkungan Direktorat

Depsoit Bahan Pustaka sebagai optimalisasi pemberian layanan yang berkualitas

dan sesuai dengan standar layanan publik kepada penerbit dan pengusaha

rekaman sebagai mitra dari Direktorat Deposit Bahan Pustaka.

3. Deposit Awareness, yaitu dengan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan

pemahaman mengenai salah fungsi Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan

deposit untuk masyarakat maupun penyelenggara negara.

Program kebijakan strategi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai

berikut:

1. Peningkatan serah simpan KCKR menjadi koleksi nasional

Langkah operasional yang dilakukan adalah:(1) menghimpun koleksi KCKR untuk

deposit bahan perpustakaan; (2) meningkatkan intensitas promosi manfaat

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya

Cetak dan Karya Rekam bagi penulis, penerbit, perusahaan rekaman dan media

massa; (3)meningkatkan aksesibilitas sistem dan promosi pemanfaatan

International Standard Book Number(ISBN), Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan

International Standard Music Number (ISMN) bagi penulis, penggubah, penerbit,

perusahan rekaman; (4) Menghimpun dokumentasi hasil program siaran televise

dan radio di Indonesia;(5) menghimpun literatur kelabu dari berbagai macam

seminar konferensi, diskusi di Indonesia dalam berbagai bidang keilmuan; (6)

Menghimpun koleksi ephemeral dari berbagai macam aktivitas publik; (7)

Menghimpun karya-karya terbitan dan rekaman pertama untuk kepentingan

historis; (8) pemberian penghargaan kepada penerbit, perusahaan rekaman dan

19

penulis yang aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang Serah-Simpan Karya

Cetak dan Karya Rekam; (9) Mengembangkan koleksi Indonesiana yang lengkap;

2. Meningkatkan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional

perpustakaan;

Langkah operasional yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan pengumpulan dan

akses pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN), bibliografi nasional

Indonesia (BNI); (2) membangun layanan bibliografi nasional (layanan kopi

katalog, tajuk otoritas lingkup nasional)

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka

memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara

negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Terkait pelaksanaan Renstra

Direktorat Deposit 2015-2019, terdapat beberapa regulasi yang dibutuhkan agar

pencapaian menjadi lebih optimal yakni dengan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dengan memperhatikan

perkembangan zaman dan teknologi yang berkaitan dengan objek maupun subjek

hukumnya.

Pada level Peraturan Pemerintah (PP), Direktorat Deposit juga merasa perlu

melakukan revisi maupun pembentukan PP yang baru, yakni:

Revisi PP Nomor 70 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Undang-undang No

4 Tahun 1990

Revisi PP Nomor 23 Tahun 1999 tentang pelaksanaan serah simpan dan

pengelolaan karya rekam, fim ceritera atau film dokumen.

Perka Nomor 7 Tahun 2016, tentang tatacara pemberian ISBN

Selanjutnya, peraturan-peraturan internal Direktorat Deposit dalam rangka

penguatan kelembagaan (Kode Etik dan budaya, SDM, organisasi, maupun dukungan

informasi dan teknologi) juga perlu disempurnakan/diperbaiki sesuai kebutuhan

organisasi yang dinamis.

20

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat lembaga berupa struktur organisasi,

ketatalaksanaan, dan pengelolaan SDM yang digunakan untuk mencapai visi, misi dan

tujuan, kegiatan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga.

Dalam konteks Renstra Direktorat Deposit 2015-2019, tujuan pengaturan kerangka

kelembagaan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan efektifitas informasi dan data, khususnya bagi

Pimpinan sebagai pendukung pengambilan keputusan yang bersifat strategis;

2. Mengeskalasi kualitas dan kuantitas kerjasama dan koordinasi pengawasan

bibliografi dan serah simpan KCKR degan mitra kerjasama dan lingkungan

strategisnya;

3. Menata organisasi yang terpadu, tepat fungsi dan tepat ukuran, menghindari

duplikasi fungsi dan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan

tugas; lain-lain untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga maupun individu.

21

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan,

ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target

kinerja. Spesifiknya, target Direkotrat Deposit Bahan Pustaka merupakan hasil dan

satuan hasil yang direncanakan akan dicapai Direkotrat Deposit Bahan Pustaka dari

setiap indikator kinerjanya

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara

berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif

selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019. Target kinerja digunakan sebagai alat

untuk melakukan monitoring capaian Direktorat Deposit Bahan Pustaka dalam

menjalankan strategi dan mencapai tujuan strategisnya, ditetapkan target pada masing-

masing indikator kinerja. Target capaian yang diharapkan pada akhir masa pelaksanaan

Renstra adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Stakeholder (Stakeholder Perspective)

Sasaran

Strategis

IKU Satuan

Target

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Terwujudnya

pengawasan

bibliografi

nasional

1. Persentase

peningkatan

penerimaan KCKR

Persen 10 20 40 60 80

2. Persentase

pengawasan

Bibliografi

Indonesia

Persen 100 100 100 100 100

22

2. Perspektif Pelanggan (Costumer Perspective)

Output Program IKU Satuan

Target

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Terselenggaranya Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional

1. Meningkatnya

koleksi KCKR

yang terkelola

Persen 10 20 40 60 80

2. Meningkatnya

data literatur

sekunder yang

diterbitkan

Persen 10 10 10 10 10

3. Perspektif Bisnis Proses Internal (Internal Process Perspective)

Output

Program

IKU Satuan

Target

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Terhimpun dan Terkelolanya Koleksi KCKR

Jumlah Koleksi KCKR yang terhimpun

Jml 50.424 62.685 88.000 141.000 254.000

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Literatur Sekunder yang Diterbitkan

Jumlah kegiatan penyusunan literatur sekunder yang diterbitkan

Keg

15

16

17

17

17

Setiap sasaran dan indikator kinerja Program pada masing-masing program akan

dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai dasar pemenuhan prinsip akuntabilitas

Direktorat Deposit Bahan Pustaka dalam menyesuaikan kebutuhan anggarannya. Setiap

kegiatan dimaksud juga memiliki indikator kinerja kegiatan dan target kinerja yang akan

dicapai.

23

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam memenuhi target kinerja Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan

Nasional RI memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari

APBN. Adapun Kerangka Pendanaan Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan

Nasional RI Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel 2 Alokasi anggaran program dan kegiatan direktorat deposit tahun 2015 – 2019

Program/Kegiatan Alokasi Anggaran (ribuan rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Koleksi KCKR yang

Terhimpun

3.418.506

1.714.157

2.456.564

4.419.050

4.860.953

Jumlah Kegiatan Penyusunan

Literatur Sekunder

3.057.134

1.281.235

1.637.710

2.115.350

2.326.884

24

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Deposit Bahan Pustaka Tahun 2015 – 2019 pada

hakekatnya merupakan dokumen resmi yang berisi “janji” dari seluruh staf di

lingkungan Direktorat Deposit Bahan Pustaka dalam mencapai tujuan dan sasaran lima

tahunan (2015 – 2019) dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis

Direktorat Deposit Bahan Pustaka. Selain itu, dokumen ini merupakan sarana

komunikasi antar unit kerja di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal

Direktorat Deposit Bahan Pustaka dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan. Sebagai unit kerja yang mempunyai tugas menghimpun dan

melestarikan khasanah budaya bangsa melalui terkelolanya koleksi nasional

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Deposit Bahan

Pustaka mempunyai peranan besar dalam mendorong terwujudnya visi dan misi

Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan rujukan dan perpustakaan deposit.

Rencana Strategis Direktorat Deposit Bahan Pustaka merupakan landasan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi, serta perumusan kebijakan dan program yang

berorientasi hasil dengan mempertimbangkan kapabilitas sumber daya yang dimiliki.

Hambatan dalam pencapaian tujuan strategis perlu dirumuskan solusinya oleh berbagai

pihak terkait secara sinergi meliputi koordinasi antar lembaga, sinkronisasi kebijakan,

peraturan dan perundangan, dan program pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat

dalam rangka menumbuhkan partisipasinya dalam penyelenggaraan penghimpunan

karya tulis, karya cetak maupun karya rekam.

Koordinasi antar lembaga merupakan masalah penting yang perlu mendapatkan

perhatian khusus. Efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat Deposit

banyak dipengaruhi oleh kelancaran koordinasi antar unit di lingkungan internal dan

eksternal, khususnya dalam program implementasi Undang-undang Deposit yang

merupakan program prioritas utama Direktorat Deposit Bahan Pustaka saat ini.