rencana mutu pelaksanaan
DESCRIPTION
Cara Membuat Rencana Mutu PelaksanaanTRANSCRIPT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 6/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
1. Ruang Lingkup;
Ruang lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan
yang dibuat oleh Penggunaan Jasa (PA/KPA) dan seluruh Satker/PPK dilingkungan Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Direktorat Bina
Pelaksanaan Wilayah III.
2. Tujuan;
Mengatur tata cara Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan, agar diperoleh
persepsi yang sama bagi pemangku kepentingan dan sebagai panduan pelaksanaan
kegiatan untuk pencapaian mutu yang optimal.
3. A c u a n;
1. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Permen PU Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Sistim Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
3. Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen
Pekerjaan Umum;
4. Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
5. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2011, tanggal 28 juli 2011,
tentang Penajaman Strategis Ruas dan Peningkatan Mutu Desain;
6. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2011, tanggal 20 Desember
2011, tentang Jenis-jenis Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tahun anggaran 2012
Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran;
7. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2012, tanggal 26 Januari 2012,
tentang Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi;
8. Manual Mutu Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor DJBM/SMM/MED MER Rev. 00
9. Prosedur Pengendalian Dokumen No. DJBM/SMM/PR/01
10. Prosedur Pengendalian Bukti Kerja No. DJBM/SMM/PR/02
11. Prosedur Audit Internal (AI) No. DJBM/SMM/PR/03
12. Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) No. DJBM/SMM/PR/04
13. Prosedur Tindakan Korektif No. DJBM/SMM/PR/05
14. Prosedur Tindakan Pencegahan No. DJBM/SMM/PR/06
15. Petunjuk Pelaksanaan tinjauan Manajemen No. Dokumen DJBM/SMM/PP/01
16. Instruksi Kerja Penyusunan Dokumen Sistim Mutu Nomor Dokumen
DJBM/SMM/IK/01;
17. Dokumen Kontrak;
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 7/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
4. Definisi;
4.1 Petunjuk Pelaksanaan;
Adalah dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja/Unit
Pelaksana kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
proses dilakukan secara efektif sesuai Sistem Manajemen Mutu;
(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran 1 Bab IV angka 4.2.6.1)
4.2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan.
Adalah dokumen yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengerahkan
sumberdayanya untuk mencapai tujuan pada suatu pelaksanaan kegiatan, proses
atau produk dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu;
(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab VII angka 7.1.2)
4.3 Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai.
Adalah Hasil kegiatan/produk kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan atau
ketentuan yang telah ditetapkan.
(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.31)
4.4 Sasaran Mutu.
Sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu. Biasanya didasarkan pada
Kebijakan Mutu Organisasi, serta ditentukan bagi fungsi dan tingkatan tertentu
dalam organisasi.
(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 6).
4.5 Pelanggan/Pemangku Kepentingan.
Organisasi atau orang yang menerima hasil pekerjaan (produk/manfaat). Pelanggan
terdiri dari:
o Pelanggan Internal adalah Pihak-pihak yang terkait dengan proses selanjutnya
dalam suatu kegiatan. (Pimpinan, Pejabat Setingkat dan Staff);
o Pelanggan Eksternal adalah pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Pemerintah, masyarakat,
stakeholder);
(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.22)
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 8/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
4.6 Unit Kerja.
Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU berdasakan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 (Ditjen, Setditjen,
Direktorat) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 (Tugas
dan Fungsi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional)
(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.24)
4.7 Kepuasan Pelanggan.
Persepsi para pemangku kepentingan di bidang jalan (misalnya:
pengguna/pemanfaat jalan) tentang tingkat pelayanan yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Baina Marga.
(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.2)
4.8 Unit Pelaksana.
Satuan Kerja Pelaksanan Kegiatan (SNVT/SKS/PPK), Bagian Pelaksana Kegiatan
yang berada di bawah pembinaan Eselon I yang berkaitan dengan mutu kegiatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.25)
4.9 Prosedur.
Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses, (yang melibatkan
lebih dari satu bagian atau orang, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang
berlainan).
(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.33)
4.10 Manajemen Puncak.
Orang atau kelompok yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada
tingkat tertinggi.
(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 8).
5. Ketentuan Umum;
5.1 Penyusun.
Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan harus dibuat oleh Unit Pelaksana (Satker/SNVT
dan PPK) untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing
Unit Pelaksana.
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 9/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
5.2 Waktu pengajuan.
Rencana Mutu dibuat pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan.
5.3 Cara Penomoran Dokumen.
Cara penomoran dokumen mengikuti ketentuan sebagai berikut:
No. Dokumen : SMM/RMP/B/C/D Rev. XX
Notasi:
SMM = Sistem Manajemen Mutu.
RMP = Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan.
B = Diisi Singkatan Provinsi dimana SNVT berada dengan ketentuan;
Provinsi ............... disingkat ...............
Jika Satker berada pada Balai maka diisi dengan BPJN/BBPJN….
C = Diisi singkatan nama SNVT dengan ketentuan sebagai berikut ;
PELAKSANAAN WILAYAH ... – WIL...1
PERENCANAAN & PENGAWASAN – P2JN.
Jika Satker Balai maka C tidak dicantumkan notasi apapun juga.
D = Jika Rencana Mutu dibuat oleh PPK maka diisi dengan nomor urut
PPK pada SNVT bersangkutan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh
Kepala SNVT.
Jika RMP dibuat oleh SNVT dan Satker Balai Besar, maka D tidak
dicantumkan notasi apapun juga.
XX = Nomor urut revisi sesuai katagori masing masing, dua digit dimulai
dari nomor 00 (asli).
Contoh :
No. Dokumen : SMM/RMP/BALAI IX Rev. 00
No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I Rev. 00
No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I/PPK 01 Rev. 00
1 Diisi nomor wilayah sesuai SK Ka Satker
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 10/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
5.4 Perubahan atau Revisi.
RMP adalah dokumen yang dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan jika pada saat
kegiatan dilaksanakan terdapat perubahan pada dokumen tersebut. Perubahan atau
revisi dokumen harus mengikuti kaidah perubahan dokumen dan dilakukan
persetujuan ulang.
5.5 Tata cara pengesahan.
Tata cara penyusunan, pemeriksaan dan pengesahan dokumen diatur sebagai
berikut;
No Disusun Oleh; Diperiksa Oleh; Disahkan Oleh;
1. Satker Balai Kasie PSP3 Kepala Balai
2. Ka SNVT Kasie yg Relevan Kepala Balai
3. PPK Ka SNVT Kepala Seksi yang relevan
4. SKPD Kasie PSP3 Kepala Dinas
5.6 Pemahaman dan aplikasi.
Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) harus disosialisasikan oleh
penyusun/penanggung jawab kegiatan kepada jajarannya yang terlibat, untuk
dipahami dan diterapkan serta dalam perjalanannya harus selalu dipantau
pencapaiannya.
5.7 Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP).
Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) sekurang-kurangnya adalah;
1. Umum.
2. Informasi Kegiatan.
3. Sasaran Mutu Kegiatan.
4. Persyaratan Teknis dan Administrasi.
5. Struktur Organisasi.
6. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.
7. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya.
8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan.
9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
10. Jadwal Personil.
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 11/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
11. Jadwal Penggunaan Sarana dan Prasarana.
12. Rencana dan Metode Verifikasi, Validasi, Monitoring, Evaluasi, Inspeksi dan
Pengujian dan Kriteria Penerimaan.
13. Daftar Kriteria Penerimaan.
14. Daftar Dokumen SMM.
15. Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja.
6.
7.
Kondisi Khusus
Tidak ada
Bagan Alir, Tugas dan Tanggung Jawab
7.1. Bagan Alir RMP
PENYUSUN OLEH PPK /
KASATKER
DIPERIKSA OLEH
KASATKER / KASI /
KABID / KASUBDIT
DISAHKAN OLEH KASI /
KABID / KA BALAI /
DIREKTUR
7.2. Tugas dan Tanggung Jawab
7.2.1. Penyusun :
1) Menyusun RMP atas inisiatif PPK/Satker berdasarkan DIPA dan
kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
2) Membubuhkan identitas nama, jabatan, tanda tangan dan tanggal pada
kolom yang telah disediakan.
3) Menyampaikan kepada masing-masing pejabat yang telah ditunjuk
pada tata cara pengesahan (angka 5.5).
PENYUSUNAN
RMP PERIKSA PENGESAHAN
RMP
YA
TIDAK
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 12/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
8.
7.2.2. PPK/Kasatker/Kasi :
1) Menunjuk/menetapkan petugas penyusun RMP.
2) PPK/Kasatker/Kasi memeriksa RMP yang telah disusun oleh penyusun.
3) Kasi/Kepala Balai/Kepala Dinas sebagai atasan PPK/Kasatker/Kasi yang
akan mengesahkan RMP.
4) Melakukan Sosialisasi RMP yang disusunnya kepada seluruh jajaran
yang berada dibawah kendalinya.
5) Mendistribusikan dokumen RMP ke pihak-pihak yang terkait dalam
lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX dan yang berada dalam
lingkup hierarki di atasnya.
6) Memantau dan mengevaluasi penerapan RMP.
7.2.3. Kepala Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan
Peralatan :
1) Sebagai Wakil Manajemen pada Unit Penjamin Mutu (UPM);
2) Memeriksa RMP yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk pada masing-
masing unit kerja (SNVT/Satker Balai/SKPD) dalam lingkup Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional IX;
3) Mensahkan RMP yang telah dibuat PPK.
4) Memantau pelaksanaan RMP yang telah disusun oleh PPK/Kasatker
(termasuk SKPD).
7.2.4. Kepala Balai :
1) Sebagai Manajemen Puncak pada Unit Penjamin Mutu (UPM);
2) Mensahkan RMP yang telah diperiksa pejabat yang telah ditunjuk;
3) Memantau pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu.
Bukti Kerja;
Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP).
9. Lampiran – Lampiran;
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 13/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.1 Sampul/Cover
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
RENCANA MUTU PELAKSANAAN
(RMP)
TAHUN 2014
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH ….
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 14/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.2 (Lembar Pengesahan) . . . . . . . lembar 1/2
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
RENCANA MUTU PELAKSANAAN (RMP)
(1) No. Dokumen : (2) Tgl berlaku : (4) Hal. : (13)
No. Revisi :(3) Tgl. Kaji Ulang : (5) Paraf : (14)
PENGESAHAN
URAIAN NAMA & JABATAN TANDA TANGAN
DISUSUN OLEH (6) (6)
DIPERIKSA OLEH (7) (7)
DISAHKAN OLEH (8) (8)
STATUS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN (9) (10)
NO. DISTRIBUSI (11)
TANGGAL (12)
Petunjuk Pengisian Lembar Pengesahan (lampiran 9.2) ....... lembar 2/2
(1) : Cantumkan level Dokumen (Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan dan RMP adalah
dokumen Level 2, Instruksi Kerja adalah dokumen level 3).
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 15/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
(2) : Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan Cara Penomoran Dokumen butir 5.3
dokumen ini.
(3) : Diisi no revisi sesuai ketentuan butir 5.3 dokumen ini, 00 untuk dokumen
perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan
perubahannya.
(4) : Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan, setelah disahkan oleh
Manajemen Puncak (Kepala Balai)/Kepala Bidang.
(5) : Diisi tanggal kapan dokumen akan dikaji ulang selama lamanya 6 (enam)
bulan setelah tanggal berlaku.
(6) : Cantumkan nama dan jabatan originator/penyusun (personil yang kompeten
pada substansi yang disusun), tanda tangan dan tanggal saat diajukan.
(7) : Cantumkan nama pemeriksa/atasan langsung penyusun dokumen tanda
tangan dan tanggal saat diajukan. Ikuti ketentuan pihak pemeriksa
sebagaimana ketentuan butir 5.5 dalam dokumen ini.
(8) : Cantumkan nama pengesah dokumen/Manajemen Puncakmasing masing Unit
Kerja, tanda tangan dan tanggal saat diajukan.
(9) : Cantumkan status ”ASLI” pada dokumen aslinya.
(10) : Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen
didistribusikan kepada yang berkepentingan (TERKENDALI) atau TIDAK
TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan
untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).
(11) :
Diisi nomor distribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit
dokumen.
(12) : Diisi tanggal saat dokumen didistribusikan.
(13) : Diisi nomor halaman dan jumlah halaman seluruhnya
(14) : Paraf penyusun
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 16/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.4 DATA KEGIATAN(Sekurang kurangnya berisi sebagai berikut ;)
9.4 DATA KEGIATAN(Bila SNVT)
NO U R A I A N K E T E R A N G A N
1. NAMA SNVT DAN NOMOR :
2. KEPALA SNVT NAMA :
3. SK PENGANGKATAN
NOMOR :
TANGGAL :
4. ALAMAT :
5. SUMBER DANA LOAN NO :
APBN DIPA NO SP :
6. PAGU DANA TOTAL :
LOAN US $ :
APBN (Rp) :
7. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :
6.1 NAMA :
ALAMAT :
SK NO/TGL :
PAKET KEGIATAN :
BIAYA (PAGU) :
PAKET KEGIATAN :
BIAYA (PAGU) :
6.2 Dsb . . . . . . . . . . :
Pada RMP yang diterbitkan oleh PPK maka Data Kegiatan dapat mencantumkan sekurang kurangnya;
1. Nama Kegiatan. 6. Sumber Dana 11. Masa Pemeliharaan.
2. Pemilik Kegiatan. 7. Kontrak Nomor/Tanggal. 12. Penyedia Jasa Kontraktor.
3. Nama PPK. 8. Nilai Kontrak. 13. Pengawas/Direksi Teknis
4. SK Nomor dan Tanggal 9. Jangka Waktu Pelaksanaan. 14. Masa Pemeliharaan.
5. Alamat 10. Cara Pembayaran. 15. Tanggal Akhir Kontrak.
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 17/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.4
STRUKTUR ORGANISASI
Catatan : *) Diisi nama Satker atau PPK;
**) Diisi nama urusan yang membidangi/terkait.
SATKER /
PPK*)
Asisten
Urusan**)
Asisten
Urusan**)
Unit. Penjamin Mutu
- Pengendali
Dokumen
Asisten
Urusan**)
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 18/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.9
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU4 Hal…..dari2
No JENIS
KEGIATAN
Renc BULAN, TAHUN………….. KETERANGAN
Real 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Renc
Real
2 Renc
Real
3 Renc
Real
4 Renc
Real
5 Renc
Real
7 Renc
Real
…………………, …………. 20….
( . . . .. . . . . . . . . . . . . )
Kepala SNVT
1 Diisi nama SNVT atau PPK
2 Diisi nomor halaman
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 19/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.10
JADWAL PERSONIL
SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU3
Hal ….dari …4
No NAMA JABATAN JENIS KEGIATAN BULAN……… TAHUN 200..
KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ka SNVT
Rutin
Rapat Koordinasi.
Monitoring/Kunjungan Lap.
Rapat (Mingguan)
Panitia Serah Terima
Dlsb . . . . . . . .
2
Ass. Teknik &
Unit Penjamin Mutu
Rutin
Panitia Pengadaan
Panitia Serah Terima Pekerjaan
Monitoring
Evaluasi Penerapan SMM
Dlsb . . . . . . .
3 Diisi nama SNVT atau PPK 4 Diisi nomor halaman
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 20/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.12
Lembar: ……….. dari ………..…5
DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
NO NO VERIFIKASI KEGIATAN KRITERIA PENERIMAAN RUJUKAN
5 Diisi nomor halaman
Jakarta, …………………………
(…………………………………….) Kepala SNVT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 21/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.13
DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU
Status per tanggal : ...........................................
NO JUDUL DOKUMEN NO.
DOKUMEN REVISI KE
TGL BERLAKU
KETERANGAN
Disusun oleh ;
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Pengendali Dokumen
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 22/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.14
DAFTAR INDUK BUKTI KERJA / REKAMAN
NO NOMOR/KODE BUKTI KERJA
JENIS/NAMA BUKTI KERJA
MASA SIMPAN PENANGGUNG
JAWAB
Disusun oleh ;
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Pengendali Bukti Kerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 23/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.15
DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL/EKSTERNAL
Status per tanggal : ...........................................
NO JUDUL DOKUMEN NO. DOKUMEN REVISI KE TGL
BERLAKU KETERANGAN
Disusun oleh ;
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Pengendali Dokumen
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 24/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.16
LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN DSM/DE/DI
NO Nama Peminjam Unit Kerja Peminjam
Paraf Waktu/Tanggal
KETERANGAN Dipinjam Kembali
Pengendali Dokumen
(.........................................)
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 25/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Lampiran 9.17
LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN BUKTI KERJA/REKAMAN
NO Nama Peminjam Unit Kerja Peminjam
Paraf Waktu/Tanggal KETERANGAN
Nama & No Bukti Kerja Dipinjam Kembali
Pengendali Bukti Kerja
(.........................................)
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 26/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
LAMPIRAN PENJELASAN DAFTAR ISI
Penjelasan Lampiran 9.1. LEMBAR KULIT MUKA (COVER)
(Lihat contoh Lembar kulit muka pada lampiran 9.1)
Penjelasan Lampiran 9.2. LEMBAR PENGESAHAN
(Lihat contoh Lembar Pengesahan pada lampiran 9.2)
Penjelasan Lampiran 9.3. DAFTAR ISI RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Daftar Isi Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), cukup jelas.
Penjelasan Lampiran 9.4. INFORMASI KEGIATAN
Informasi Kegiatan.
Berisi penjelasan mengenai Data Kegiatan yang memuat tentang sumber dana, paketipaket
kegiatan, lokasi dan ringkasan data teknis data PPK dan alamat.
Lihat lampiran 9.5.1 Data Kegiatan
9.5.2 LOkasi Kegiatan (Jika sesuai, lokasi kegiatan dinyatakan dalam bentuk
gambar)
Penjelasan Lampiran 9.5. SASARAN MUTU KEGIATAN
Sasaran Mutu Kegiatan harus ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian yang harus dievaluasi
tingkat pencapaiannya, Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan beserta pernyataan bagaimana cara
pencapaian dan bilaman diperlukan cara mengukur keberhasilannya.
Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan harus memenuhi criteria “SMART” yang berarti :
Spesifik (khas yang biasanya berisiko mengalami kegagalan dan ketidaksesuaian).
Measureable (Terukur baik berupa pencapaian dalam %, bilangan dan waktu).
Applicable (yang dapat dilakukan dalam pengertian tidak muluk muluk dan pencapainnya
tidak tergantung kepada pihak lain sebagai penentu).
Reasonable (Beralasan ditetapkan sebagai sasaran karena merupakan titik lemah organisasi
yang harus senantiasa dievaluasi pencapaiannya).
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 27/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Time frame (ada batasan waktu, Sasaran Mutu harus menetapkan batasan waktu sebagai
target, dan bilamana dalam batas waktu tersebut tidak dapat dicapai maka harus
segera dievaluasi.
Contoh Sasaran Mutu Kegiatan PPK :
”Tidak terdapat cacat (Zero deffect) pada pekerjaan Hot Mix proyek fisik
Pembangunan Jalan2yang akan menyebabkan pekerjaan ulang maupun perbaikan,
pada kegiatan yang dilaksanakan oleh kontraktor pada triwulan 2 dan 3 periode
kontrak, dengan cara melakukan kegiatan supervise yang efektif dengan
menggunakan petunjuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang telah ditetapkan.”
Penjelasan Lampiran 9.6. STRUKTUR ORGANISASI.
Struktur organisasi dinyatakan dalam bentuk organigram (bukan penyedia jasa) yang
menunjukkan garis instruksi maupun koordinasi termasuk didalamnya Unit Penjamin Mutu
(UPM), yang berfungsi sebagai Wakil Manajemen Puncak untuk pengelolaan sistem pada
organisasi dimaksud, Unit Penjamin Mutu diangkat oleh Manajemen Puncak Organisasi
dengan Surat Keputusan.
(lihat contoh, lampiran 9.6 – Struktur Organisasi).
Penjelasan Lampiran 9.7. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG.
Manajemen Puncak harus menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap personal
yang terlibat dalam kegiatan organisasi, baik yang sesuai tupoksi maupun kegiatan tambahan
insidentil (dalam waktu tertentu) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi. Tugas
tanggung jawab dan wewenang perlu ditetapkan agar supaya pekerjaan terbagi habis, dan tidak
ada tumpang tindih petugas yang ditunjuk yang berakibat beberpa personil melakukan kegiatan
yang sama, atau sebuah kegiatan tidak memiliki petugas yang melaksanakannya.
Penjelasan Lampiran 9.8. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN.
Pelaksanaan kegiatan harus dituangkan dalam bentuk Bagan Alir, hal ini dilakukan untuk lebih
memudahkan mengidentifikasi keterkaitan dan hubungan antara kegiatan, petunjuk pelaksanaa
(atau instruksi kerja) serta ketentuan persyaratannya (keberterimaannya). Jika organisasi adalah
SNVT maka bagan alir kegiatan organisasi harus menunjukkan aktivitas kegiatan dimulai sejak
DIPA diterima hingga akhir tahun anggaran.
6 Diisi nama Paket
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 28/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Setiap simpul kegiatan harus disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Prosedur), atau Instruksi
maupun Daftar Simak (symbol P), dan pada setiap kegiatan yang menghendaki adanya
persyaratan, pengetesan ataupun pengecekan kesesuaian terhadap ketentuan yang mengikat
harus merujuk persyaratannya (keberterimaannya, symbol Q).
Penjelasan Lampiran 9.9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.
Yang dimaksdukan dengan pelaksanaan kegiatan adalah seluruh aktivitas kegiatan ORGANISASI
(bukan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi), sejak diterimanya DIPA dampai dengan akhir
tahun anggaran.
Pelaksanaan Kegiatan versus waktu dinyatakan dalam bentuk diagram pelaksanaan kegiatan.
Jadwal pelaksanaan kegiatan harus dapat dengan jelas menunjukkan kapan kegiatan dimulai dan
bilaman selesai, pelaksanaan kegiatan harus termasuk (jika sesuai) aktivitas penyelenggaran
rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi sejenisnya.
Sebagai fungsi control untuk melakukan evaluasi maka sedapat mungkin jadwal kegiatan
menyediakan kolom realisasi pelaksanaan kegiatannya.
(lihat contoh, lampiran 9.9 – Struktur Organisasi).
Penjelasan Lampiran 9.10. JADWAL PERSONIL.
Adalah jadwal personil atau sumber daya manusia organisasi, yang digunakan untuk melakukan
kegiatan.
Jadwal personil cukup mencantumkan tenaga inti saja dengan mencantumkan kegiatannya baik
kegiatan rutin maupun yang sifatnya insidentil atau berkala (Jadwal kegiatan staff tidak perlu
dicantumkan dalam Jadwal Personil).
(lihat contoh, lampiran 9.10 – Jadwal Personil).
Penjelasan Lampiran 9.11. JADWAL SARANA DAN PRASARANA.
Adalah jadwal rencana penggunaan sarana dan prasarana organisasi yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan kegiatan. Jadwal sarana dan prasarana diperlukan untuk melihat dukungan sarana
dan prasarana (baik jumlah, jenis dan kondisi) terhadap pelaksanaan kegiatan.
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 29/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Penjelasan Lampiran 9.12. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN.
Organisasi harus membuat daftar Kriteria Penerimaan pada setiap simpul pelaksanaan kegiatan
dimana persyaratan dikehendaki oleh peraturan maupun perundang undangan atau ketentuan
lainnya. Jika sesuai maka Pesyaratan Kriteria Penerimaan dinyatakan langsung dan dibubuhi
referensi pasal atau kalusul yang berhubungan, agar dengan mudah dapat dirujuk oleh petugas
yang memerlukannya. Dalam hal persyaratan hasil kegiatan telah dituangkan dalam setiap
petunjuk pelaksanaan/instruksi kerjanya, maka Kriteria Penerimaan tidak perlu dibuat.
(lihat contoh, lampiran 9.12 – Daftar Kriteria Penerimaan).
Penjelasan Lampiran 9.13. DAFTAR DOKUMEN SMM.
Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) harus menjelaskan pemakaian/pengelolaan dokumen yang
digunakan sebagai acuan/referensi untuk melaksanakan kegiatannya.
Dokumen yang dipakai sebagai acuan atau referensi dalam kegiatan organisasi, harus
dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi dengan penomoran dan dikendalikan statusnya.
Pemakaian dokumen harus sedemikian rupa terhindar dari penggunaan dokumen yang kadaluarsa
dengan mengikuti tatacara pengendalian dokumen.
Jenis dokumen yang dikendalikan meliputi :
a. Dokumen Sistem Mutu
Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau Unit Kerja
dilingkungannya, untuk dijadikan acuan dalam kegiatan operasional yang berupa Prosedur
Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan (PP), Instruksi Kerja (IK) dan Daftar Simak (DS).
(lihat contoh, lampiran 9.13 – (1) Daftar Induk Dokumen Sistem Mutu).
b. Dokumen Internal
Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat struktural dilingkungan Departeman PU
(Menteri) dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang digunakan sebagai acuan kegiatan yang
antara lain meliputi; kepmen PU, Permen PU, Surat edaran Menteri PU, SK Dirjen Bina Marga
yang berkaitan langsung dengan penerapan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Standart
ke-Bina Margaa-an. Ditingkat Unit Kerja Dokumen Internal mencakup juga SK
Sekditjen/Direktur/Kabalai.
(lihat contoh, lampiran 9.13 – (2) Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal).
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 30/30
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
c. Dokumen Eksternal
Adalah Dokumen yang berasal dari pihak luar Kementerian Pekerjaan Umum yang digunakan
sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi : Perundangan, Standar Internasional,
Perda, dsb.
(lihat contoh, lampiran 9.13 – (2) Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal).
(lihat contoh, lampiran 9.13 – (3) Lembar Periksa Peminjaman DSM/DI/DE).
Penjelasan Lampiran 9.14. DAFTAR DOKUMEN SMM.
Bukti kerja adalah catatan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleg organisasi. Bukti
kerja harus dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi dengan penomoran dan disimpan
sehingga mudah diakses. Seluruh jenis bukti kerja, harus diidentifikasi pada Daftar Induk Bukti
Kerja yang setidaknya menunjukkan jenis bukti kerja, nomor bukti kerja, masa simpan, bagian
yang menyimpan atau penanggung jawabnya.
Contoh Bukti Kerja :
Berita Acara Rapat.
Berita Acara Aanwijzing.
Bukti Pengumuman Lelang.
Tanda Bukti Pelelangan atau Pengambilan Dokumen.
Hasil Pengisian Daftar Simak setiap kegiatan pekerjaan.
Hasil Survey.
Hasil Perhitungan.
Laporan laporan (mingguan, bulanan, triwulan).
……………….dsb7
(lihat contoh, lampiran 9.14 – (1) Daftar Induk Bukti Kerja).
(lihat contoh, lampiran 9.14 – (2) Lembar Periksa Peminjaman Bukti Kerja/Rekaman).
7 Diisi dengan hal terkait pelaksanaan kegiatan