rencana mutu pelaksanaan

25
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX PETUNJUK PELAKSANAAN RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP) LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 6/30 No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf : Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon 1. Ruang Lingkup; Ruang lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Penggunaan Jasa (PA/KPA) dan seluruh Satker/PPK dilingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III. 2. Tujuan; Mengatur tata cara Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan, agar diperoleh persepsi yang sama bagi pemangku kepentingan dan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian mutu yang optimal. 3. A c u a n; 1. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Permen PU Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum; 3. Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum; 4. Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; 5. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2011, tanggal 28 juli 2011, tentang Penajaman Strategis Ruas dan Peningkatan Mutu Desain; 6. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2011, tanggal 20 Desember 2011, tentang Jenis-jenis Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tahun anggaran 2012 Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran; 7. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2012, tanggal 26 Januari 2012, tentang Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi; 8. Manual Mutu Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor DJBM/SMM/MED MER Rev. 00 9. Prosedur Pengendalian Dokumen No. DJBM/SMM/PR/01 10. Prosedur Pengendalian Bukti Kerja No. DJBM/SMM/PR/02 11. Prosedur Audit Internal (AI) No. DJBM/SMM/PR/03 12. Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) No. DJBM/SMM/PR/04 13. Prosedur Tindakan Korektif No. DJBM/SMM/PR/05 14. Prosedur Tindakan Pencegahan No. DJBM/SMM/PR/06 15. Petunjuk Pelaksanaan tinjauan Manajemen No. Dokumen DJBM/SMM/PP/01 16. Instruksi Kerja Penyusunan Dokumen Sistim Mutu Nomor Dokumen DJBM/SMM/IK/01; 17. Dokumen Kontrak;

Upload: bungpramono

Post on 05-Dec-2015

682 views

Category:

Documents


129 download

DESCRIPTION

Cara Membuat Rencana Mutu Pelaksanaan

TRANSCRIPT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 6/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

1. Ruang Lingkup;

Ruang lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan

yang dibuat oleh Penggunaan Jasa (PA/KPA) dan seluruh Satker/PPK dilingkungan Balai

Pelaksanaan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Direktorat Bina

Pelaksanaan Wilayah III.

2. Tujuan;

Mengatur tata cara Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan, agar diperoleh

persepsi yang sama bagi pemangku kepentingan dan sebagai panduan pelaksanaan

kegiatan untuk pencapaian mutu yang optimal.

3. A c u a n;

1. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Permen PU Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Sistim Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

3. Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen

Pekerjaan Umum;

4. Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

5. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2011, tanggal 28 juli 2011,

tentang Penajaman Strategis Ruas dan Peningkatan Mutu Desain;

6. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2011, tanggal 20 Desember

2011, tentang Jenis-jenis Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tahun anggaran 2012

Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran;

7. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2012, tanggal 26 Januari 2012,

tentang Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi;

8. Manual Mutu Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor DJBM/SMM/MED MER Rev. 00

9. Prosedur Pengendalian Dokumen No. DJBM/SMM/PR/01

10. Prosedur Pengendalian Bukti Kerja No. DJBM/SMM/PR/02

11. Prosedur Audit Internal (AI) No. DJBM/SMM/PR/03

12. Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) No. DJBM/SMM/PR/04

13. Prosedur Tindakan Korektif No. DJBM/SMM/PR/05

14. Prosedur Tindakan Pencegahan No. DJBM/SMM/PR/06

15. Petunjuk Pelaksanaan tinjauan Manajemen No. Dokumen DJBM/SMM/PP/01

16. Instruksi Kerja Penyusunan Dokumen Sistim Mutu Nomor Dokumen

DJBM/SMM/IK/01;

17. Dokumen Kontrak;

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 7/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

4. Definisi;

4.1 Petunjuk Pelaksanaan;

Adalah dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja/Unit

Pelaksana kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

proses dilakukan secara efektif sesuai Sistem Manajemen Mutu;

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran 1 Bab IV angka 4.2.6.1)

4.2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan.

Adalah dokumen yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengerahkan

sumberdayanya untuk mencapai tujuan pada suatu pelaksanaan kegiatan, proses

atau produk dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu;

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab VII angka 7.1.2)

4.3 Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai.

Adalah Hasil kegiatan/produk kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan atau

ketentuan yang telah ditetapkan.

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.31)

4.4 Sasaran Mutu.

Sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu. Biasanya didasarkan pada

Kebijakan Mutu Organisasi, serta ditentukan bagi fungsi dan tingkatan tertentu

dalam organisasi.

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 6).

4.5 Pelanggan/Pemangku Kepentingan.

Organisasi atau orang yang menerima hasil pekerjaan (produk/manfaat). Pelanggan

terdiri dari:

o Pelanggan Internal adalah Pihak-pihak yang terkait dengan proses selanjutnya

dalam suatu kegiatan. (Pimpinan, Pejabat Setingkat dan Staff);

o Pelanggan Eksternal adalah pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan di

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Pemerintah, masyarakat,

stakeholder);

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.22)

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 8/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

4.6 Unit Kerja.

Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU berdasakan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 (Ditjen, Setditjen,

Direktorat) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 (Tugas

dan Fungsi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional)

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.24)

4.7 Kepuasan Pelanggan.

Persepsi para pemangku kepentingan di bidang jalan (misalnya:

pengguna/pemanfaat jalan) tentang tingkat pelayanan yang disediakan oleh

Direktorat Jenderal Baina Marga.

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.2)

4.8 Unit Pelaksana.

Satuan Kerja Pelaksanan Kegiatan (SNVT/SKS/PPK), Bagian Pelaksana Kegiatan

yang berada di bawah pembinaan Eselon I yang berkaitan dengan mutu kegiatan di

lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.25)

4.9 Prosedur.

Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses, (yang melibatkan

lebih dari satu bagian atau orang, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang

berlainan).

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.33)

4.10 Manajemen Puncak.

Orang atau kelompok yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada

tingkat tertinggi.

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 8).

5. Ketentuan Umum;

5.1 Penyusun.

Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan harus dibuat oleh Unit Pelaksana (Satker/SNVT

dan PPK) untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing

Unit Pelaksana.

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 9/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

5.2 Waktu pengajuan.

Rencana Mutu dibuat pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan.

5.3 Cara Penomoran Dokumen.

Cara penomoran dokumen mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No. Dokumen : SMM/RMP/B/C/D Rev. XX

Notasi:

SMM = Sistem Manajemen Mutu.

RMP = Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan.

B = Diisi Singkatan Provinsi dimana SNVT berada dengan ketentuan;

Provinsi ............... disingkat ...............

Jika Satker berada pada Balai maka diisi dengan BPJN/BBPJN….

C = Diisi singkatan nama SNVT dengan ketentuan sebagai berikut ;

PELAKSANAAN WILAYAH ... – WIL...1

PERENCANAAN & PENGAWASAN – P2JN.

Jika Satker Balai maka C tidak dicantumkan notasi apapun juga.

D = Jika Rencana Mutu dibuat oleh PPK maka diisi dengan nomor urut

PPK pada SNVT bersangkutan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh

Kepala SNVT.

Jika RMP dibuat oleh SNVT dan Satker Balai Besar, maka D tidak

dicantumkan notasi apapun juga.

XX = Nomor urut revisi sesuai katagori masing masing, dua digit dimulai

dari nomor 00 (asli).

Contoh :

No. Dokumen : SMM/RMP/BALAI IX Rev. 00

No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I Rev. 00

No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I/PPK 01 Rev. 00

1 Diisi nomor wilayah sesuai SK Ka Satker

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 10/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

5.4 Perubahan atau Revisi.

RMP adalah dokumen yang dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan jika pada saat

kegiatan dilaksanakan terdapat perubahan pada dokumen tersebut. Perubahan atau

revisi dokumen harus mengikuti kaidah perubahan dokumen dan dilakukan

persetujuan ulang.

5.5 Tata cara pengesahan.

Tata cara penyusunan, pemeriksaan dan pengesahan dokumen diatur sebagai

berikut;

No Disusun Oleh; Diperiksa Oleh; Disahkan Oleh;

1. Satker Balai Kasie PSP3 Kepala Balai

2. Ka SNVT Kasie yg Relevan Kepala Balai

3. PPK Ka SNVT Kepala Seksi yang relevan

4. SKPD Kasie PSP3 Kepala Dinas

5.6 Pemahaman dan aplikasi.

Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) harus disosialisasikan oleh

penyusun/penanggung jawab kegiatan kepada jajarannya yang terlibat, untuk

dipahami dan diterapkan serta dalam perjalanannya harus selalu dipantau

pencapaiannya.

5.7 Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP).

Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) sekurang-kurangnya adalah;

1. Umum.

2. Informasi Kegiatan.

3. Sasaran Mutu Kegiatan.

4. Persyaratan Teknis dan Administrasi.

5. Struktur Organisasi.

6. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.

7. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya.

8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan.

9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

10. Jadwal Personil.

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 11/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

11. Jadwal Penggunaan Sarana dan Prasarana.

12. Rencana dan Metode Verifikasi, Validasi, Monitoring, Evaluasi, Inspeksi dan

Pengujian dan Kriteria Penerimaan.

13. Daftar Kriteria Penerimaan.

14. Daftar Dokumen SMM.

15. Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja.

6.

7.

Kondisi Khusus

Tidak ada

Bagan Alir, Tugas dan Tanggung Jawab

7.1. Bagan Alir RMP

PENYUSUN OLEH PPK /

KASATKER

DIPERIKSA OLEH

KASATKER / KASI /

KABID / KASUBDIT

DISAHKAN OLEH KASI /

KABID / KA BALAI /

DIREKTUR

7.2. Tugas dan Tanggung Jawab

7.2.1. Penyusun :

1) Menyusun RMP atas inisiatif PPK/Satker berdasarkan DIPA dan

kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2) Membubuhkan identitas nama, jabatan, tanda tangan dan tanggal pada

kolom yang telah disediakan.

3) Menyampaikan kepada masing-masing pejabat yang telah ditunjuk

pada tata cara pengesahan (angka 5.5).

PENYUSUNAN

RMP PERIKSA PENGESAHAN

RMP

YA

TIDAK

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 12/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

8.

7.2.2. PPK/Kasatker/Kasi :

1) Menunjuk/menetapkan petugas penyusun RMP.

2) PPK/Kasatker/Kasi memeriksa RMP yang telah disusun oleh penyusun.

3) Kasi/Kepala Balai/Kepala Dinas sebagai atasan PPK/Kasatker/Kasi yang

akan mengesahkan RMP.

4) Melakukan Sosialisasi RMP yang disusunnya kepada seluruh jajaran

yang berada dibawah kendalinya.

5) Mendistribusikan dokumen RMP ke pihak-pihak yang terkait dalam

lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX dan yang berada dalam

lingkup hierarki di atasnya.

6) Memantau dan mengevaluasi penerapan RMP.

7.2.3. Kepala Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan

Peralatan :

1) Sebagai Wakil Manajemen pada Unit Penjamin Mutu (UPM);

2) Memeriksa RMP yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk pada masing-

masing unit kerja (SNVT/Satker Balai/SKPD) dalam lingkup Balai

Pelaksanaan Jalan Nasional IX;

3) Mensahkan RMP yang telah dibuat PPK.

4) Memantau pelaksanaan RMP yang telah disusun oleh PPK/Kasatker

(termasuk SKPD).

7.2.4. Kepala Balai :

1) Sebagai Manajemen Puncak pada Unit Penjamin Mutu (UPM);

2) Mensahkan RMP yang telah diperiksa pejabat yang telah ditunjuk;

3) Memantau pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu.

Bukti Kerja;

Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP).

9. Lampiran – Lampiran;

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 13/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.1 Sampul/Cover

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

RENCANA MUTU PELAKSANAAN

(RMP)

TAHUN 2014

SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH ….

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 14/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.2 (Lembar Pengesahan) . . . . . . . lembar 1/2

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

RENCANA MUTU PELAKSANAAN (RMP)

(1) No. Dokumen : (2) Tgl berlaku : (4) Hal. : (13)

No. Revisi :(3) Tgl. Kaji Ulang : (5) Paraf : (14)

PENGESAHAN

URAIAN NAMA & JABATAN TANDA TANGAN

DISUSUN OLEH (6) (6)

DIPERIKSA OLEH (7) (7)

DISAHKAN OLEH (8) (8)

STATUS DOKUMEN

STATUS DOKUMEN (9) (10)

NO. DISTRIBUSI (11)

TANGGAL (12)

Petunjuk Pengisian Lembar Pengesahan (lampiran 9.2) ....... lembar 2/2

(1) : Cantumkan level Dokumen (Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan dan RMP adalah

dokumen Level 2, Instruksi Kerja adalah dokumen level 3).

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 15/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

(2) : Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan Cara Penomoran Dokumen butir 5.3

dokumen ini.

(3) : Diisi no revisi sesuai ketentuan butir 5.3 dokumen ini, 00 untuk dokumen

perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan

perubahannya.

(4) : Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan, setelah disahkan oleh

Manajemen Puncak (Kepala Balai)/Kepala Bidang.

(5) : Diisi tanggal kapan dokumen akan dikaji ulang selama lamanya 6 (enam)

bulan setelah tanggal berlaku.

(6) : Cantumkan nama dan jabatan originator/penyusun (personil yang kompeten

pada substansi yang disusun), tanda tangan dan tanggal saat diajukan.

(7) : Cantumkan nama pemeriksa/atasan langsung penyusun dokumen tanda

tangan dan tanggal saat diajukan. Ikuti ketentuan pihak pemeriksa

sebagaimana ketentuan butir 5.5 dalam dokumen ini.

(8) : Cantumkan nama pengesah dokumen/Manajemen Puncakmasing masing Unit

Kerja, tanda tangan dan tanggal saat diajukan.

(9) : Cantumkan status ”ASLI” pada dokumen aslinya.

(10) : Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen

didistribusikan kepada yang berkepentingan (TERKENDALI) atau TIDAK

TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan

untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).

(11) :

Diisi nomor distribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit

dokumen.

(12) : Diisi tanggal saat dokumen didistribusikan.

(13) : Diisi nomor halaman dan jumlah halaman seluruhnya

(14) : Paraf penyusun

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 16/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.4 DATA KEGIATAN(Sekurang kurangnya berisi sebagai berikut ;)

9.4 DATA KEGIATAN(Bila SNVT)

NO U R A I A N K E T E R A N G A N

1. NAMA SNVT DAN NOMOR :

2. KEPALA SNVT NAMA :

3. SK PENGANGKATAN

NOMOR :

TANGGAL :

4. ALAMAT :

5. SUMBER DANA LOAN NO :

APBN DIPA NO SP :

6. PAGU DANA TOTAL :

LOAN US $ :

APBN (Rp) :

7. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :

6.1 NAMA :

ALAMAT :

SK NO/TGL :

PAKET KEGIATAN :

BIAYA (PAGU) :

PAKET KEGIATAN :

BIAYA (PAGU) :

6.2 Dsb . . . . . . . . . . :

Pada RMP yang diterbitkan oleh PPK maka Data Kegiatan dapat mencantumkan sekurang kurangnya;

1. Nama Kegiatan. 6. Sumber Dana 11. Masa Pemeliharaan.

2. Pemilik Kegiatan. 7. Kontrak Nomor/Tanggal. 12. Penyedia Jasa Kontraktor.

3. Nama PPK. 8. Nilai Kontrak. 13. Pengawas/Direksi Teknis

4. SK Nomor dan Tanggal 9. Jangka Waktu Pelaksanaan. 14. Masa Pemeliharaan.

5. Alamat 10. Cara Pembayaran. 15. Tanggal Akhir Kontrak.

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 17/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.4

STRUKTUR ORGANISASI

Catatan : *) Diisi nama Satker atau PPK;

**) Diisi nama urusan yang membidangi/terkait.

SATKER /

PPK*)

Asisten

Urusan**)

Asisten

Urusan**)

Unit. Penjamin Mutu

- Pengendali

Dokumen

Asisten

Urusan**)

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 18/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.9

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU4 Hal…..dari2

No JENIS

KEGIATAN

Renc BULAN, TAHUN………….. KETERANGAN

Real 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Renc

Real

2 Renc

Real

3 Renc

Real

4 Renc

Real

5 Renc

Real

7 Renc

Real

…………………, …………. 20….

( . . . .. . . . . . . . . . . . . )

Kepala SNVT

1 Diisi nama SNVT atau PPK

2 Diisi nomor halaman

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 19/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.10

JADWAL PERSONIL

SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU3

Hal ….dari …4

No NAMA JABATAN JENIS KEGIATAN BULAN……… TAHUN 200..

KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ka SNVT

Rutin

Rapat Koordinasi.

Monitoring/Kunjungan Lap.

Rapat (Mingguan)

Panitia Serah Terima

Dlsb . . . . . . . .

2

Ass. Teknik &

Unit Penjamin Mutu

Rutin

Panitia Pengadaan

Panitia Serah Terima Pekerjaan

Monitoring

Evaluasi Penerapan SMM

Dlsb . . . . . . .

3 Diisi nama SNVT atau PPK 4 Diisi nomor halaman

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 20/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.12

Lembar: ……….. dari ………..…5

DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN

NO NO VERIFIKASI KEGIATAN KRITERIA PENERIMAAN RUJUKAN

5 Diisi nomor halaman

Jakarta, …………………………

(…………………………………….) Kepala SNVT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 21/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.13

DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU

Status per tanggal : ...........................................

NO JUDUL DOKUMEN NO.

DOKUMEN REVISI KE

TGL BERLAKU

KETERANGAN

Disusun oleh ;

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Pengendali Dokumen

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 22/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.14

DAFTAR INDUK BUKTI KERJA / REKAMAN

NO NOMOR/KODE BUKTI KERJA

JENIS/NAMA BUKTI KERJA

MASA SIMPAN PENANGGUNG

JAWAB

Disusun oleh ;

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Pengendali Bukti Kerja

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 23/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.15

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL/EKSTERNAL

Status per tanggal : ...........................................

NO JUDUL DOKUMEN NO. DOKUMEN REVISI KE TGL

BERLAKU KETERANGAN

Disusun oleh ;

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Pengendali Dokumen

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 24/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.16

LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN DSM/DE/DI

NO Nama Peminjam Unit Kerja Peminjam

Paraf Waktu/Tanggal

KETERANGAN Dipinjam Kembali

Pengendali Dokumen

(.........................................)

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 25/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Lampiran 9.17

LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN BUKTI KERJA/REKAMAN

NO Nama Peminjam Unit Kerja Peminjam

Paraf Waktu/Tanggal KETERANGAN

Nama & No Bukti Kerja Dipinjam Kembali

Pengendali Bukti Kerja

(.........................................)

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 26/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

LAMPIRAN PENJELASAN DAFTAR ISI

Penjelasan Lampiran 9.1. LEMBAR KULIT MUKA (COVER)

(Lihat contoh Lembar kulit muka pada lampiran 9.1)

Penjelasan Lampiran 9.2. LEMBAR PENGESAHAN

(Lihat contoh Lembar Pengesahan pada lampiran 9.2)

Penjelasan Lampiran 9.3. DAFTAR ISI RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Daftar Isi Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), cukup jelas.

Penjelasan Lampiran 9.4. INFORMASI KEGIATAN

Informasi Kegiatan.

Berisi penjelasan mengenai Data Kegiatan yang memuat tentang sumber dana, paketipaket

kegiatan, lokasi dan ringkasan data teknis data PPK dan alamat.

Lihat lampiran 9.5.1 Data Kegiatan

9.5.2 LOkasi Kegiatan (Jika sesuai, lokasi kegiatan dinyatakan dalam bentuk

gambar)

Penjelasan Lampiran 9.5. SASARAN MUTU KEGIATAN

Sasaran Mutu Kegiatan harus ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian yang harus dievaluasi

tingkat pencapaiannya, Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan beserta pernyataan bagaimana cara

pencapaian dan bilaman diperlukan cara mengukur keberhasilannya.

Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan harus memenuhi criteria “SMART” yang berarti :

Spesifik (khas yang biasanya berisiko mengalami kegagalan dan ketidaksesuaian).

Measureable (Terukur baik berupa pencapaian dalam %, bilangan dan waktu).

Applicable (yang dapat dilakukan dalam pengertian tidak muluk muluk dan pencapainnya

tidak tergantung kepada pihak lain sebagai penentu).

Reasonable (Beralasan ditetapkan sebagai sasaran karena merupakan titik lemah organisasi

yang harus senantiasa dievaluasi pencapaiannya).

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 27/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Time frame (ada batasan waktu, Sasaran Mutu harus menetapkan batasan waktu sebagai

target, dan bilamana dalam batas waktu tersebut tidak dapat dicapai maka harus

segera dievaluasi.

Contoh Sasaran Mutu Kegiatan PPK :

”Tidak terdapat cacat (Zero deffect) pada pekerjaan Hot Mix proyek fisik

Pembangunan Jalan2yang akan menyebabkan pekerjaan ulang maupun perbaikan,

pada kegiatan yang dilaksanakan oleh kontraktor pada triwulan 2 dan 3 periode

kontrak, dengan cara melakukan kegiatan supervise yang efektif dengan

menggunakan petunjuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang telah ditetapkan.”

Penjelasan Lampiran 9.6. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur organisasi dinyatakan dalam bentuk organigram (bukan penyedia jasa) yang

menunjukkan garis instruksi maupun koordinasi termasuk didalamnya Unit Penjamin Mutu

(UPM), yang berfungsi sebagai Wakil Manajemen Puncak untuk pengelolaan sistem pada

organisasi dimaksud, Unit Penjamin Mutu diangkat oleh Manajemen Puncak Organisasi

dengan Surat Keputusan.

(lihat contoh, lampiran 9.6 – Struktur Organisasi).

Penjelasan Lampiran 9.7. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG.

Manajemen Puncak harus menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap personal

yang terlibat dalam kegiatan organisasi, baik yang sesuai tupoksi maupun kegiatan tambahan

insidentil (dalam waktu tertentu) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi. Tugas

tanggung jawab dan wewenang perlu ditetapkan agar supaya pekerjaan terbagi habis, dan tidak

ada tumpang tindih petugas yang ditunjuk yang berakibat beberpa personil melakukan kegiatan

yang sama, atau sebuah kegiatan tidak memiliki petugas yang melaksanakannya.

Penjelasan Lampiran 9.8. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan kegiatan harus dituangkan dalam bentuk Bagan Alir, hal ini dilakukan untuk lebih

memudahkan mengidentifikasi keterkaitan dan hubungan antara kegiatan, petunjuk pelaksanaa

(atau instruksi kerja) serta ketentuan persyaratannya (keberterimaannya). Jika organisasi adalah

SNVT maka bagan alir kegiatan organisasi harus menunjukkan aktivitas kegiatan dimulai sejak

DIPA diterima hingga akhir tahun anggaran.

6 Diisi nama Paket

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 28/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Setiap simpul kegiatan harus disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Prosedur), atau Instruksi

maupun Daftar Simak (symbol P), dan pada setiap kegiatan yang menghendaki adanya

persyaratan, pengetesan ataupun pengecekan kesesuaian terhadap ketentuan yang mengikat

harus merujuk persyaratannya (keberterimaannya, symbol Q).

Penjelasan Lampiran 9.9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.

Yang dimaksdukan dengan pelaksanaan kegiatan adalah seluruh aktivitas kegiatan ORGANISASI

(bukan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi), sejak diterimanya DIPA dampai dengan akhir

tahun anggaran.

Pelaksanaan Kegiatan versus waktu dinyatakan dalam bentuk diagram pelaksanaan kegiatan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan harus dapat dengan jelas menunjukkan kapan kegiatan dimulai dan

bilaman selesai, pelaksanaan kegiatan harus termasuk (jika sesuai) aktivitas penyelenggaran

rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi sejenisnya.

Sebagai fungsi control untuk melakukan evaluasi maka sedapat mungkin jadwal kegiatan

menyediakan kolom realisasi pelaksanaan kegiatannya.

(lihat contoh, lampiran 9.9 – Struktur Organisasi).

Penjelasan Lampiran 9.10. JADWAL PERSONIL.

Adalah jadwal personil atau sumber daya manusia organisasi, yang digunakan untuk melakukan

kegiatan.

Jadwal personil cukup mencantumkan tenaga inti saja dengan mencantumkan kegiatannya baik

kegiatan rutin maupun yang sifatnya insidentil atau berkala (Jadwal kegiatan staff tidak perlu

dicantumkan dalam Jadwal Personil).

(lihat contoh, lampiran 9.10 – Jadwal Personil).

Penjelasan Lampiran 9.11. JADWAL SARANA DAN PRASARANA.

Adalah jadwal rencana penggunaan sarana dan prasarana organisasi yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan kegiatan. Jadwal sarana dan prasarana diperlukan untuk melihat dukungan sarana

dan prasarana (baik jumlah, jenis dan kondisi) terhadap pelaksanaan kegiatan.

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 29/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

Penjelasan Lampiran 9.12. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN.

Organisasi harus membuat daftar Kriteria Penerimaan pada setiap simpul pelaksanaan kegiatan

dimana persyaratan dikehendaki oleh peraturan maupun perundang undangan atau ketentuan

lainnya. Jika sesuai maka Pesyaratan Kriteria Penerimaan dinyatakan langsung dan dibubuhi

referensi pasal atau kalusul yang berhubungan, agar dengan mudah dapat dirujuk oleh petugas

yang memerlukannya. Dalam hal persyaratan hasil kegiatan telah dituangkan dalam setiap

petunjuk pelaksanaan/instruksi kerjanya, maka Kriteria Penerimaan tidak perlu dibuat.

(lihat contoh, lampiran 9.12 – Daftar Kriteria Penerimaan).

Penjelasan Lampiran 9.13. DAFTAR DOKUMEN SMM.

Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) harus menjelaskan pemakaian/pengelolaan dokumen yang

digunakan sebagai acuan/referensi untuk melaksanakan kegiatannya.

Dokumen yang dipakai sebagai acuan atau referensi dalam kegiatan organisasi, harus

dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi dengan penomoran dan dikendalikan statusnya.

Pemakaian dokumen harus sedemikian rupa terhindar dari penggunaan dokumen yang kadaluarsa

dengan mengikuti tatacara pengendalian dokumen.

Jenis dokumen yang dikendalikan meliputi :

a. Dokumen Sistem Mutu

Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau Unit Kerja

dilingkungannya, untuk dijadikan acuan dalam kegiatan operasional yang berupa Prosedur

Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan (PP), Instruksi Kerja (IK) dan Daftar Simak (DS).

(lihat contoh, lampiran 9.13 – (1) Daftar Induk Dokumen Sistem Mutu).

b. Dokumen Internal

Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat struktural dilingkungan Departeman PU

(Menteri) dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang digunakan sebagai acuan kegiatan yang

antara lain meliputi; kepmen PU, Permen PU, Surat edaran Menteri PU, SK Dirjen Bina Marga

yang berkaitan langsung dengan penerapan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Standart

ke-Bina Margaa-an. Ditingkat Unit Kerja Dokumen Internal mencakup juga SK

Sekditjen/Direktur/Kabalai.

(lihat contoh, lampiran 9.13 – (2) Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal).

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2 No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02 Tgl berlaku : 01/04/14 Hal : 30/30

No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14 Paraf :

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

c. Dokumen Eksternal

Adalah Dokumen yang berasal dari pihak luar Kementerian Pekerjaan Umum yang digunakan

sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi : Perundangan, Standar Internasional,

Perda, dsb.

(lihat contoh, lampiran 9.13 – (2) Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal).

(lihat contoh, lampiran 9.13 – (3) Lembar Periksa Peminjaman DSM/DI/DE).

Penjelasan Lampiran 9.14. DAFTAR DOKUMEN SMM.

Bukti kerja adalah catatan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleg organisasi. Bukti

kerja harus dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi dengan penomoran dan disimpan

sehingga mudah diakses. Seluruh jenis bukti kerja, harus diidentifikasi pada Daftar Induk Bukti

Kerja yang setidaknya menunjukkan jenis bukti kerja, nomor bukti kerja, masa simpan, bagian

yang menyimpan atau penanggung jawabnya.

Contoh Bukti Kerja :

Berita Acara Rapat.

Berita Acara Aanwijzing.

Bukti Pengumuman Lelang.

Tanda Bukti Pelelangan atau Pengambilan Dokumen.

Hasil Pengisian Daftar Simak setiap kegiatan pekerjaan.

Hasil Survey.

Hasil Perhitungan.

Laporan laporan (mingguan, bulanan, triwulan).

……………….dsb7

(lihat contoh, lampiran 9.14 – (1) Daftar Induk Bukti Kerja).

(lihat contoh, lampiran 9.14 – (2) Lembar Periksa Peminjaman Bukti Kerja/Rekaman).

7 Diisi dengan hal terkait pelaksanaan kegiatan