rekrutmen politik dan pemilihan umum ( suatu studi

REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM ( Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Wilayah

Partai Bulan Bintang Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Legislatif

DPRD Sumatera Utara Tahun 2009 )

O

L

E

H

Muhammad Abduh Dalimunthe

050906005

Dosen Pembimbing : Drs. P. Anthonius Sitepu, M.Si

Dosen Pembaca : Warjio, S.S, MA diplm

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2009

Universitas Sumatera Utara



DEPARTEMEN ILMU POLITIK

MUHAMMAD ABDUH DALIMUNTHE ( 050906005 )

REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM ( Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Wilayah



( Rincian isi skripsi, 120 halaman, 21 buku, 2 Undang - undang RI, 6 sumber

resmi Partai Bulan Bintang, 3 surat kabar dan 2 internet )

ABSTRAKSI

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rekrutmen

politik adalah seleksi pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok

orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya

dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen sangat penting karena

merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem

politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan

sistem politik akan terancam. Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai

politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk

berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi – organisasi massa dan

yang melibatkan golongan tertentu, seperti golongan profesional yang mencakup

golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan beberapa golongan

lainnya yang berada dalam ruang lingkup kemasyarakatan.

Partai Bulan Bintang mengartikan rekrutmen politik sebagai suatu

kegiatan menjaring orang – orang untuk diajukan sebagai calon anggota

legislatif dari partai. Artinya disini bahwa masyarakat atau warga negara

Indonesia yang telah memenuhi syarat baik itu persyaratan berdasarkan UU

Pemilu No. 10 Tahun 2008 dan syarat – syarat yang diajukan Partai Bulan

Bintang sendiri berhak untuk mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota

legislatif melalui PBB. Setelah terpenuhi persyaratan tersebut maka calon

anggota legislatif tersebut dapat mengajukan diri kepada Partai Bulan Bintang

untuk dijadikan sebagai bakal calon anggota legislatif yang berasal dari internal

dan eksternal Partai Bulan Bintang.


Skripsi ini menggambarkan tentang pola rekrutmen politik yang dilakukan

oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara ( DPW

PBB SU ) dalam menjaring para calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara

periode 2009 – 2014. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif (

penggambaran ) untuk mengetahui bagaimana proses pola rekrutmen politik yang

dilakukan oleh DPW PBB SU. Penelitian deskriptif yang penulis gunakan dapat

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan

keadaan objek penelitian yang berdasarkan pada fakta – fakta yang ada. Fakta

atau data yang ada dikumpulkan, diklasifikasikan dan kemudian di analisa.

Partai Bulan Bintang merupakan peserta pemilu legislatif 2009 yang

mendapatkan nomor urut 27, secara Electoral Treshold ( ET ) PBB tidak dapat

mengikuti pemilu 2009 namun dengan ketentuan Parlementary Treshold ( PT )

maka PBB dapat mengikuti pemilu 2009. Dengan keikutsertaan PBB dalam

pemilu 2009 maka PBB menyiapkan para calon anggota legislatifnya baik itu

dari internal maupun eksternal PBB, hal yang pertama dilakukan adalah

melaksanakan rekrutmen politik agar terjaring para calon anggota legislatif yang

benar – benar memiliki kemampuan yang baik di mata PBB maupun di mata para

konstituen PBB.

Pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara untuk

menjariang calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara pada dasarnya

mengacu kepada SK DPP PBB No : SK.PP / 1278 / 2008 Tentang Juklak dan SK

DPP PBB No : SK.PP / 1279 / 2008 Tentang Juknis yang mana keduanya

membahas permasalahan mengenai Perekrutan, Penyusunan, Penetapan Calon

Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang.

Dengan mengacu kepada juklak dan juknis tersebut maka disebutkan

bahwa rekrutmen politik yang dilakukan oleh PBB dalam menjaring calon

anggota legislatifnya adalah berasal dari internal dan eksternal PBB. Yang

dimaksud dengan Internal partai adalah anggota biasa, anggota kader, anggota

teras dan fungsionaris PBB. Sedangkan yang dimaksud dengan Eksternal partai

adalah simpatisan, intelektual, profesional, tokoh masyarakat atau tokoh

organisasi dakwah ataupun organisasi masyarakat pendukung PBB yang

menyatakan kesediannya untuk menjadi anggota partai. Tetapi implementasi yang

terjadi di DPW PBB Sumatera Utara dalam merekrut calon legislatifnya adalah

masih menggunakan pola rekrutmen Sistem Rekrutmen Terbuka dan Pertemanan,

Kriteria Kalangan Intelektual dan Ketokohan, Sistem Kekeluargaan dan

Primordialisme, Ketentuan Kuota 30 % Caleg Perempuan.

Kata Kunci : Rekrutmen Politik, Pemilihan Umum, DPW PBB Sumatera

Utara, DPRD Sumatera Utara




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh :

Nama : Muhammad Abduh Dalimunthe

NIM : 050906005

Departemen : Ilmu Politik

Judul : Rekrutmen Politik dan Pemilihan Umum

( Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik DPW PBB

Sumatera Utara

Dalam Pemilu Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009 )

Menyetujui :

Ketua Departemen Ilmu Politik

( Drs. Heri Kusmanto, MA )

NIP. 132 215 084

Dosen Pembimbing, Dosen Pembaca,

( Drs. P. Anthonius Sitepu, M.Si ) ( Warjio, SS, MA, dipl )

NIP. 131 485 245 NIP. 132 316 810


Mengetahui :

Dekan FISIP USU,

( Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA )

NIP. 131 757 010


KATA PENGANTAR

Pertama – tama dengan kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan

syukur atas kehadirat ALLAH SWT karena dengan rahmat dan hidayatnya

akhirnya penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir

penulis yaitu berupa sebuah skripsi.

Skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa Fakultas

Ilmus Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara ( FISIP USU ), untuk

melengkapi syarat – syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (

S.Sos ). Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis memilih satu judul yaitu :

“ REKRUTMEN POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM ”

( Suatu Studi Terhadap Pola Rekrutmen Politik Dewan Pimpinan Wilayah



Menyadari karena keterbatasan pengetahuan teoritis dan praktis, bahwa

uraian dalam skripsi ini disana – sini mengandung kekurangan atau kelemahan

yang sudah pasti jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis masih

mengharapkan kritik – kritik dan saran – saran yang konstruktif dari para pembaca

tentang segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat di dalam skripsi ini.


Atas bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini maka penulis

mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sumatera Utara :

- Dekan : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

- Pembantu Dekan I : Drs. Humaizi, MA

- Pembantu Dekan II : Drs. Mukti Sitompul, M.Si

- Pembantu Dekan III : Drs. Burhannudin, M.Si

2. Kepada Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku ketua Program Studi Ilmu

Politik FISIP USU dan juga sebagai dosen wali.

3. Kepada Bapak Drs. Anthonius Sitepu, M.Si selaku Dosen Pembimbing.

4. Kepada Bapak Warjio, SS, MA, dipl selaku Dosen Pembaca.

5. Kepada Bapak ...... selaku Dosen Penguji.

6. Kepada seluruh dosen dan asisten dosen yang telah mengajar penulis serta

seluruh staf Program Studi Ilmu Politik FISIP USU.

7. Kepada Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW ) Partai Bulan Bintang ( PBB )

Sumatera Utara

- Ir. Bustinursyah M.Sc, IAI ( Uca Sinullingga ) selaku Wakil Ketua

I ( satu ) DPW PBB Sumut.

- Irwan A. Hasibuan, SE, M.Si selaku Sekretaris DPW PBB Sumut


8. Kepada Ayahanda ( Alm ) Togar Dalimunthe, SH dan kepada Ibunda

Israwani, A.Ma yang tiada putus – putusnya memberikan dukungan moral

maupun material dalam daya dan upaya menyekolahkan penulis dari SD

sampai ke Perguruan Tinggi, sehingga akhirnya penulis dapat

menyelesaikan perkuliahan di Departemen Ilmu Politik FISIP USU.

9. Kepada adik – adikku Rina Melati Dalimunthe ( semoga tahun depan

dapat menamatkan kuliahnya ) dan Anugerah Mubarak Dalimunthe ( terus

berjuang untuk menggapai cita – citamu ).

10. Kepada Nenek dan Bouku yang telah memberikan dorongan materi dan

moral serta kepada keluarga besarku terima kasih atas doanya sehingga

penulis bisa menyelesaikan perkuliahan selama di Ilmu Politik Fisip USU.

11. Kepada Ari Ramadhani ( terima kasih telah mengenalkan aku ke Bang

Indra, cepat tamat ya dari IPDN ), Bang Indra ( terima kasih telah

memperkenalkan penulis kepada real world perpolitikan di Binjai dan

telah memperkenalkan penulis ke Partai Bulan Bintang ).

12. Kepada Fadly Nst ( terima kasih telah menemani aku ke rumah Pak Uca

sampai larut malam ) dan juga terima kasih kepada panitia inti Bazar Buku

Perpustakaan USU tahun 2009.

13. Kepada teman hedon masa lalu Robi dan Topik semoga kalian cepat juga

menyelesaikan perkuliahan yang sudah sangat menjenuhkan ini dan jangan

sering – sering kumpul di kantin.


14. Kepada teman – teman seperjuangan Studi Tour UUM Malaysia dan PSU

Thailand 24 – 29 Agustus 2008 ( Mirina, Andini, Rima, Tika, Dayat, Rici,

Bang Halomoan, Bang Azrul, Bang Fauzan, Bang Irfan, Welly, Sony, dan

Duniaman semoga ilmu yang di dapat disana dapat dipergunakan untuk

masa depan.

15. Kepada Geim ( Dame, kenapa di saat terakhir peristiwa itu harus terjadi ),

( Anissa, jangan suka lemot kali seperti mamak – mamak yang harus

diulang – ulang ), ( Sandra, gimana dengan si kawan apa sudah tidak bisa

lagi ), ( Titin, teruskan perjuangan menyelesaikan skripsi ), ( Ika, kemana

saja kenapa jarang kali ngumpul dengan Geim )

16. Kepada teman – teman yang pemikirannya tidak sanggup lagi di terima di

Komisariat HMI FISIP USU ( Ilham, Cun – Cun, Wina, Liza, Andin, Arif,

Putera, Fani, Reno, Rani, Jiji, Dini, Dea Pajak, ) semoga suatu saat kita

menjadi orang yang hebat dalam pemikiran dan tingkah laku kita.

17. Kepada teman – teman semua stambuk Ilmu Politik ( Jean Ari,

Nurhidayat, Suhendra, Mimi, Rika, Hervina, Heri, Sayuti, Irna, Vera,

Danil, Afif, Rifki, Muda, Abi, Reza, Jaka ) dan terima kasih kepada semua

teman – teman politik yang tidak dapat disebutkan secara satu – persatu.

18. Kepada “ Seseorang ” yang telah dipisahakan jarak dan waktu semoga

kamu bahagia disana dan suatu saat kita dapat bertemu dan kembali

bersama untuk selamanya.


Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari

Allah SWT dan semoga ilmu yang dipelajari oleh penulis dalam bangku

perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan penulis serta ilmu

yang di dapat dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Amin..

Medan, Mei 2009

Penulis


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ........................................................................................ vi

BAB I : PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

I.2. Rumusan Masalah ..................................................................... 13

I.3. Tujuan Penelitian ..................................................................... 14

I.4. Manfaat Penelitian ................................................................... 14

I.5. Kerangka Teori ........................................................................ 15

I.5.1. Pemilu dan Sistem Pemilu ............................................. 15

I.5.1.1 Pemilihan Umum ............................................... 15

I.5.1.2 Sistem Pemilihan Umum ................................... 17

I.5.2. Partai Politik dan Fungsi Partai Politik .......................... 19

I.5.2.1 Pengertian Partai Politik ..................................... 19

I.5.2.2 Fungsi Partai Politik ........................................... 20

I.5.3. Rekrutmen Politik dan Sistem Rekrutmen Politik .......... 24

I.5.3.1 Pengertian Rekrutmen Politik ............................ 24

I.5.3.2 Sistem Rekrutmen Politik .................................. 26


I.5.4. Konsep Perwakilan ........................................................ 28

I.6. Metodologi Penelitian ............................................................... 29

I.6.1 Jenis Penelitian .............................................................. 29

I.6.2 Lokasi Penelitian ............................................................ 30

I.6.3 Teknik Pengumpulan Data ............................................. 30

I.6.4 Teknik Analisa Data ...................................................... 31

I.8. Sistematika Penulisan .............................................................. 32

BAB II : DESKRIPSI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN

BINTANG SUMATERA UTARA DALAM PERPOLITIKAN

DI SUMATERA UTARA

II.1. Sejarah Partai Bulan Bintang .................................................. 34

II.2. Azas, Tujuan, dan Sifat Partai Bulan Bintang .......................... 46

II.2.1. Azas Partai Bulan Bintang ............................................ 46

II.2.2. Tujuan Partai Bulan Bintang ......................................... 46

II.2.3. Sifat Partai Bulan Bintang ............................................ 46

II.3. Visi dan Misi Partai Bulan Bintang .......................................... 47

II.4. Strategi dan Program Perjuangan Partai Bulan Bintang .......... 47

II.4.1. Strategi Perjuangan Partai Bulan Bintang .................... 47


II.4.2. Program Perjuangan Partai Bulan Bintang .................. 48

II.4.2.1 Program Internal Partai Bulan Bintang .............. 48

II.4.2.2 Program Eksternal Partai Bulan Bintang ........... 52

II.5. Sejarah Berdirinya DPW PBB Sumatera Utara ...................... 63

II.6. Perolehan Suara Partai Bulan Bintang Dalam Pemilu

Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 1999 dan 2004 ........ 65

BAB III : POLA REKRUTMEN POLITIK DPW PARTAI BULAN

BINTANG SUMATERA UTARA PADA PEMILU ANGGOTA

LEGISLATIF DPRD SUMATERA UTARA TAHUN 2009

III.1. Pemilu Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009 ......... 69

III.2. Partai Politik Pada Pemilu DPRD SU Tahun 2009 ............. 74

III.3. Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif

DPRD SU Berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008

dan Berdasarkan Pada Ketentuan PBB ............................... 77

III.3.1. Persyaratan Umum Calon Anggota Legislatif

Berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 .......... 77

III.3.2. Persyaratan Khusus Calon Anggota Legislatif

Berdasarkan Pada Ketentuan PBB .......................... 81


III.4. Sumber Perekrutan Bakal Calon Anggota Legislatif

DPRD Sumut Oleh DPW PBB Sumut ................................ 82

III.4.1. Pola Rekrutmen DPW PBB SU Menggunakan

Sistem Internal dan Eksternal PBB ......................... 83


Sistem Rekrutmen Terbuka ..................................... 85


Kriteria Kalangan Intelektual dan Ketokohan ......... 87


Sistem Kekeluargaan dan Primordialisme .............. 89


Ketentuan Kuota 30 % Caleg Perempuan ................ 92

III.5. Penilaian Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD

Sumatera Utara Oleh DPW PBB Sumatera Utara .............. 94

III.5.1. Penilaian Calon Legislatif yang Berasal

Dari Internal PBB .................................................... 96


III.5.2. Penilaian Calon Legislatif yang Berasal

Dari Eksternal PBB .................................................. 99

III.6. Implikasi Pola Rekrutmen Politik Oleh DPW PBB SU

Dalam Pemilu Legislatif DPRD SU Tahun 2009 ............... 102

III.6.1.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU

Menggunakan Sistem Internal dan Eksternal PBB . 103

III.6.2.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU

Menggunakan Sistem Rekrutmen Terbuka ............. 104

III.6.3.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB

Sumatera Utara Menggunakan Kriteria Kalangan

Intelektual dan Ketokohan Masyarakat .................. 105

III.6.4.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB

Sumatera Utara Menggunakan Sistem

Kekeluargaan dan Primordialisme ......................... 106

III.6.5.Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB Sumatera

Utara Menggunakan Ketentuan Kuota 30 %


Calon Legislatif Perempuan .................................... 108

III.6.6. Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPRD

Sumatera Utara Pada Tanggal 9 April 2009 ........... 110

BAB IV : KESIMPULAN ........................................................................ 114

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 117


BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi pada mulanya merupakan suatu gagasan tentang pola

kehidupan yang muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan sosial politik yang

tidak manusiawi di tengah – tengah masyarakat. Reaksi tersebut tentu datangnya

dari orang – orang yang berpikiran idealis dan bijaksana. Mereka terusik dan

tergugah melihat adanya pengekangan terhadap Hak – hak Azazi Manusia1. Ada

tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu

kemerdekaan ( freedom ), persamaan ( equality ), dan keadilan ( justice )2.

Dalam kenyataan hidup, ide tersebut terealisasikan melalui perwujudan

simbol – simbol dan hakikat dari nilai – nilai dasar demokrasi tersebut. Itu berarti

bahwa simbol demokrasi, makna dan hakikat demokrasi tersebut benar – benar

mewakili atau diangkat dari kenyataan hidup yang sepadan dengan nilai – nilai itu

sendiri. Sejalan dengan semakin mendunianya demokrasi, pemikiran tentang

demokrasi pun semakin berkembang. Pemikiran itu berintikan tentang kekuasaan

dalam negara, dalam negara demokrasi rakyatlah yang memiliki dan

mengendalikan kekuasaan dan kekuasaan itu dijalankan adalah demi kepentingan

rakyat dan kesejahteraan rakyat.

1 Parulian Donald, Menggugat Pemilu, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 1 2 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 1985, hal. 25


Sebagaimana yang dikatakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi

adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan ada

karena rakyat ada, dan yang memerintah adalah rakyat, serta tujuan adanya

pemerintahan itu sendiri pun adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian

rakyat menjadi kata kunci dalam berjalannya proses demokrasi tersebut.

Untuk memilih sebahagian rakyat yang akan duduk di dalam pemerintahan

maupun parlemen maka perlu diadakannya suatu proses dan kegiatan, proses dan

kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya dengan pemilihan. Dalam

hal pemilihan itu semua rakyat harus ikut tanpa dibeda – bedakan, maka

dipakailah istilah Pemilihan Umum ( Pemilu )3.

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang berdasarkan

Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar (UUD)

Negara Republik Indonesia Tahun 19454. Undang – undang Republik Indonesia

No. 10 tahun 2008 Bab I ( Ketentuan Umum ), pada pasal 1 ayat 1 disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19455.

3 Parulian Donald, Op.cit, hal. 4 4 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia, 1992, hal. 17 5 UU Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu


Dengan melalui pemilu rakyat akan memunculkan para calon pemimpin

dan menyaring calon pemimpin tersebut berdasarkan nilai – nilai yang berlaku,

keikutsertaan rakyat dalam pemilu dapat juga dipandang sebagai wujud partisipasi

dalam proses pemerintahan karena melalui pemilu inilah masyarakat ikut

menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin yang terpilih

tersebut. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu

merupakan suatu keharusan, tak ada demokrasi tanpa diadakannya pemilihan

umum. Pemilihan umum memang bukanlah segala – galanya yang menyangkut

dengan demokrasi, tetapi bagaimanapun pemilu memililki arti yang sangat

penting dalam proses dinamika negara. Pemilu adalah peristiwa perhelatan rakyat

paling akbar yang hanya terjadi sekali dalam lima tahun di Indonesia dan hanya

melalui pemilulah rakyat secara langsung benar – benar menunjukkan

eksistensinya sebagai pemegang kedaulatan negara.

Dalam melakukan pemilihan ini rakyat haruslah terlebih dahulu memenuhi

persyaratan berdasarkan undang – undang yang berlaku di suatu negara, untuk

kemudian menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu tersebut. Di Indonesia

sendiri pemilu sudah dilaksanakan sejak tahun 1955 pada masa Perdana Menteri

Burhanuddin Harahap, pemilu 1955 ini adalah contoh pelaksanaan pemilu yang

sangat demokratis. Sejalan dengan terjadinya berbagai peristiwa yang dialami

dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia akhirnya penyelenggaraan pemilu

berikutnya baru dapat dilaksanakan pada tahun 1971.


Pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru ( pemilu 1971, 1977, 1982,

1987, 1992, dan 1997 ) adalah pemilu yang sangat tidak demokratis. Penentuan

para calon yang diajukan untuk duduk di lembaga – lembaga legislatif baik di

DPR maupun DPRD adalah sepenuhnya berada di tangan elit partai politik pada

tingkatan masing – masing. Akibatnya aspirasi dan kepentingan masyarakat

tentang siapa yang layak menjadi calon legislatif cendrung di fait occompli. Pada

masa pemerintahan era ORBA ini pemerintah selalu mendesain hasil pemilu

secara manipulatif untuk mempertahankan struktur politik yang berlaku, sehingga

yang selalu menang adalah Golkar dan yang selalu menjadi presiden adalah

Soeharto. Sebelum pemilihan presiden dilakukan oleh anggota MPR dan DPR RI

maka kita sudah mengetahui siapa yang akan menang untuk menjadi presiden.

Pemilu adalah salah satu agenda reformasi yang harus dilaksanakan, maka

pemerintah melaksanakan pemilu lebih awal pada tahun 1999. Pada pemilu 1999

ini menghasilkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Pada tahun 2004

pemilu berhasil dilaksanakan dengan aman, bahkan ada hal yang berbeda dalam

pemilu kali ini, pada pemilu ini masyarakat melaksanakan pemilu secara langsung

untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di DPRD Kabupaten / Kota,

DPRD Provinsi dan DPR RI serta anggota DPD, Presiden pun dipilih secara

langsung oleh rakyat. Pada pemilu 2004 Partai Golkar keluar sebagai pemenang

pemilu dan yang terpilih secara langsung dalam pemilihan Presiden adalah Susilo

Bambang Yudhoyono yang berasal dari Partai Demokrat, dan Jusuf Kalla sebagai

Wakil Presiden yang berasal dari Partai Golkar.


Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih para wakil rakyat yang

akan duduk di dalam lembaga legislatif ( parlemen ) atau yang sering kita sebut

dengan nama DPR. Parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah

legislature yang artinya adalah badan pembuat undang – undang ( legislator )6.

Lembaga perwakilan menurut latar belakang pemikiran UUD Negara Republik

Indonesia merupakan wadah wakil – wakil partai politik yang berasal dari hasil

pemilu. Suatu negara yang demokratis harus mempunyai lembaga legislatif dalam

struktur ketatanegaraannya karena selain berfungsi sebagai penyalur aspirasi

rakyat juga berfungsi sebagai pengawas bagi lembaga lainnya terutama lembaga

eksekutif. Penggunaan konsep perwakilan dalam sistem politik berkorelasi dengan

lembaga parlemen sebagai lembaga yang dibangun oleh para wakil rakyat.

Pada dasarnya parlemen merupakan mekanisme untuk merealisasikan

gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan berdasarkan

kehendak rakyat ( will of the people ). Otoritas dari suatu pemerintahan akan

tergantung kepada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat

sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara ( will of the state ). Parlemen di

negara demokrasi disusun sehingga mewakili mayoritas dari rakyat, anggota

parlemen umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Dengan demikian

masyarakat adalah pihak yang diwakili yang menyerahkan kekuasaannya atau

mandatnya untuk mewakili kepentingannya kepada lembaga perwakilan dalam

proses politik dan pemerintahan.

6 Bambang Cipto, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan dan Industrial,

Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 5


Dalam analisis sistem politik bahwa lembaga legislatif dapat dimasukkan

dalam struktur yang berada dalam proses konversi sehingga terlihat bahwa fungsi

utamanya adalah pembuat undang – undang. Parlemen dipandang tidak hanya

sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam negara yang demokratis melainkan

lebih dipandang sebagai lembaga yang menjalankan tugas pelaksana kedaulatan

rakyat secara luas yakni melaksanakan kerja – kerja secara keberlanjutan

termasuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap presiden dan pemerintah.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk duduk dalam lembaga legislatif,

namun ada beberapa persyaratan yang terlebih dahulu dilakukan sebagai calon

wakil rakyat, salah satu persyaratan tersebut adalah harus memiliki partai politik,

partai politik disini berguna sebagai kendaraan politik.

Selain diadakannya pemilu sebagai indikator untuk mewujudkan

demokrasi, maka di suatu negara harus berkembang dan tumbuh partai – partai

politik. Partai politik berfungsi sebagai kendaraan politik atau instrumen

seseorang untuk masuk ke dalam lembaga legislatif. Partai politik berfungsi

maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat, dan sebagai

media untuk melakukan lobi – lobi ( bergaining – bergaining ) politik mengenai

kebijakan – kebijakan negara ( pemerintah ). Demi perwujudan demokrasi dan

tersalurnya aspirasi publik, jelas tidak bisa dilepaskan dari berdirinya partai

politik itu sendiri sebagai suatu kebutuhan politik masyarakat7.

7 Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

2004, hal. 8


Timbulnya sejarah partai politik di Indonesia diawali dari permulaan usaha

penyusunan pemerintahan sentral republik yang didasarkan atas pasal I sampai

dengan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, dan dengan dikeluarkannya

Maklumat Pemerintah No. X RI pada tanggal 3 November 1945 yang berisi

anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan

kemerdekaan. Setelah adanya maklumat tersebut maka bermunculan berbagai

partai politik di Indonesia yang antara lain seperti Partai Sosialis, Partai Komunis

Indonesia ( PKI ), Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau sering disebut

Murba, Majelis Syuro Muslimin Indonesia ( Masyumi ), dan Partai Nasionalis

Indonesia ( PNI )8. Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah maka sampai

saat ini banyak partai yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat di Indonesia, kecuali pada masa pemerintahan Orde Baru yang

mengeluarkan kebijakan Fusinya sehingga partai politik hanya berjumlah tiga.

Ketika pintu reformasi telah dibuka maka partisipasi masyarakat pun

meningkat dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat banyaknya partai politik

yang bermunculan ketika mengikuti pemilu pada tahun 1999 ( partai yang

mengikuti pemilu sebanyak 48 partai politik ), pada tahun 2004 ( partai yang

mengikuti pemilu sebanyak 24 partai politik ) dan pemilu pada tahun 2009 ( partai

yang mengikuti pemilu sebanyak 38 partai dan 6 partai lokal yang berada di

Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini terjadi sesuai dengan isi MoU Helsinki yang

salah satunya tentang pembentukan partai – partai lokal di Aceh ).

8 P.K Poerwantana, Partai Politik Di Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994, hal. 26


Untuk menjelaskan bagaimana partai politik itu sebagai wadah atau

lembaga yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berdemokrasi, maka kita harus

melihat teori yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Teori yang dikemukakan

oleh Almond tersebut adalah Teori Sistem, Teori Struktur dan Teori Fungsi yang

mana teori – teorinya ini lahir sebagai akibat atau sebagai reaksi terhadap

Pendekatan Tradisional9. Teori Sistem dapat dipahami sebagai suatu ekologi

sistem yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan

lingkungannya baik lingkungan intra maupun lingkungan ekstra yang memberikan

pengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan.

Untuk melaksanakan semua kegiatan sistem politik itu, maka sistem

politik harus mempunyai struktur. Struktur adalah suatu pelembagaan hubungan

organisasi antara komponen – komponen yang membentuk bangunan ( konstruksi

atau kerangka ). Secara singkat struktur dapat dikatakan sebagai lembaga yang

menjalankan fungsi – fungsi tertentu seperti parlemen, birokrasi, badan – badan

peradilan, partai politik, kelompok – kelompok kepentingan, dan badan eksekutif.

Agar struktur berjalan maka harus mempunyai fungsi, salah satunya adalah fungsi

input. Fungsi Input dijalankan oleh struktur politik masyarakat atau sektor

kehidupan politik rakyat yang terdiri dari fungsinya. Suatu fungsi input yang akan

menjadi output haruslah melalui proses yang sekaligus menandai bekerjanya suatu

sistem politik, proses tersebut dikatakan sebagai proses perubahan ( konversi ), di

dalam proses ini terjadi interaksi antara input dan output.

9 P. Anthonius Sitepu, Sistem Politik Indonesia, Medan : Pustaka Bangsa Press, hal. 35


Sejalan dengan teori tersebut maka Almond membagi Fungsi Input itu

terdiri dari, Sosialisasi Politik ( Political Education ), Artikulasi Kepentingan,

Agregasi ( Pengumpulan ) Kepentingan, Komunikasi Politik, dan Rekrutmen

Politik. Salah satu fungsi input partai politik adalah rekrutmen politik, dalam

pengertiannya rekrutmen politik adalah cara untuk mengisi jabatan – jabatan

politik dan jabatan – jabatan di pemerintahan. Menurut Almond, proses rekrutmen

politik merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan – kegiatan

politik dan jabatan pemerintahan melalui cara penampilan media komunikasi,

menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan

dan latihan.

Untuk melakukan rekrutmen biasanya dilakukan oleh institusi – institusi

atau agen – agen tertentu baik secara formal dan informal. Secara formal ada

komisi – komisi rekrutmen secara administratif, sedangkan secara informal bisa

dilakukan melalui kelompok – kelompok kepentingan. Untuk jabatan – jabatan

politik maka salah satu agen yang melakukan rekrutmen politik adalah partai

politik. Sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik melakukan

rekrutmen untuk mengisi jabatan – jabatan politik, anggota partai, pemimpin

partai, dan jabatan – jabatan politik lainnya yang tersedia di dalam kehidupan

sosial masyarakat. Rekrutmen politik merupakan hal yang sangat penting bagi

kelangsungan sistem politik, sebab tanpa para elit yang mampu melaksanakan

peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam karena tidak

adanya suatu struktur organisasi yang mengurusi kehidupan masyarakat.


Partai politik harus mampu melaksanakan rekrutmen dengan serius dan

melalui prosedur – prosedur yang berlaku di dalam internal partai, bukan hanya

asal comot saja untuk duduk sebagai kader partai atau sebagai calon anggota

legislatif yang bertarung pada pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009. Seleksi

atau rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik sangatlah menentukan

sosok calon anggota legislatif yang tampil dan yang akan dipilih oleh rakyat pada

pemilu 2009. Selama ini proses internal partai politik cendrung tertutup dalam hal

rekrutmen politik, persaingan elit partai lebih dominan sehingga kerap kali

mengabaikan proses rekrutmen yang terbuka.

Melihat proses rekrutmen pada pemilu 2009, maka ada beberapa fenomena

yang terjadi dalam penjaringan calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik,

antara lain adalah10 : Pertama, maraknya partai – partai untuk merekrut para artis

sebagai calon legislatif. Kedua, adalah kemunculan generasi kedua dari penguasa

masa lalu dengan memanfaatkan isu kepemimpinan, nama – nama seperti Puan

Maharani, Dave Laksono, dan Eddy Baskoro muncul sebagai calon legislatif.

Ketiga, adalah isu kepemimpinan muda, figur muda dianggap dapat membawa

pembaharuan dan dinilai relatif tidak terkait dengan penyimpangan di masa

lampau. Keempat, penerapan rekrutmen terbuka dalam menjaring para calon

legislatif. Sejumlah partai politik berani menerapkan metode rekrutmen terbuka

untuk mengakomodir figur – figur potensial dari kalangan masyarakat.

10 http://cetak.kompas.com, dinamika.penjaringan.caleg, ditulis pada 10 September 2008

oleh Dedi Mariana dan diakses pada 23 Desember 2008 – 13.00


Dengan gambaran yang dikemukakan penulis diatas, maka penulis ingin

menulis mengenai pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan

Wilayah Partai Bulan Bintang ( DPW PBB ) Sumatera Utara dalam pemilu

legislatif DPRD Sumatera Utara pada tahun 2009. Bagaimana para calon legislatif

ini direkrut oleh PBB, kriteria apa saja yang digunakan oleh DPW PBB Sumatera

Utara dalam melakukan seleksi calon legislatif tersebut. Faktor – faktor sosial

budaya mana saja yang mempengaruhi seleksi serta hubungan di antara proses

seleksi serta kualifikasi para calon yang dihasilkan oleh DPW PBB Sumatera

Utara Apakah DPW PBB Sumatera Utara lebih berorientasi kepada kader

partainya sendiri untuk diajukan menjadi calon legislatif DPRD Sumatera Utara,

ataukah lebih berorientasi kepada ketokohan, kemampuan, pengalaman,

kepribadian, watak, keterkenalan, pendidikan yang dimiliki calon legislatif yang

pada dasarnya berasal dari eksternal Partai Bulan Bintang.

Apakah pola rekrutmen yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara masih

mengikuti garis yang sangat ditentukan oleh faktor primordial seperti agama,

hubungan darah, dan kesamaan daerah. Apakah rekrutmen politik DPW PBB

Sumatera Utara dilakukan berdasarkan kesetiaan kader terhadap partai dan

kedekatan calon legislatif dengan pemimpin partai ataukah lebih mengutamakan

pertimbangan profesional. Apa yang menjadi tolak ukur yang dipakai Partai Bulan

Bintang untuk menentukan nama – nama calon anggota legislatif tersebut. Dalam

penelitian ini saya memilih Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang

Sumatera Utara dikarenakan beberapa alasan, alasan tersebut adalah :


Pertama, saya melihat Partai Bulan Bintang dari segi perjuangannya

dimana PBB ini terus memperjuangkan penegakan Syariat Islam di Indonesia.

Dibanding dengan partai politik lain yang berasaskan Islam maka hanya PBB

yang satu – satunya meletakkan visi dan misinya untuk memperjuangkan

penegakan Syariat Islam. Syariat artinya adalah jalan atau ketentuan – ketentuan

yang harus diikuti, menurut istilah syariat bermakna perundang – undangan yang

diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat

manusia baik itu menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman,

pakaian, maupun muamalah ( interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek

kehidupan ), termasuk juga dalam kehidupan berpolitik guna meraih kebahagiaan

di dunia dan di akhirat nanti11. Di dalam kehidupan yang demokratis ini PBB

tidak memaksakan untuk terwujudnya Syariat Islam dengan cara – cara yang

inkonstitusional, penegakan Syariat Islam ini diperjuangkan dengan cara yang

sangat demokratis melalui para wakil – wakil PBB yang duduk di parlemen.

Apabila pembahasan mengenai Syariat Islam itu tidak disetujui oleh parlemen

maka itu tidak menjadi masalah bagi PBB dan yang harus dilakukan adalah tetap

memperjuangkan Syariat Islam agar dapat diwujudkan di Indonesia.

Kedua, saya ingin melihat apakah partai ini mampu bersaing dalam pemilu

legislatif 2009 dengan partai – partai besar lainnya yang telah memiliki basis

massa yang cukup kuat di Sumut seperti Golkar dan PDIP. Ketika pemilu 2004

partai Golkar dan PDI Perjuangan yang menguasai perolehan suara di Sumatera

11 Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Syariat Islam Dalam Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 10


Utara ini sedangkan PBB hanya bisa meletakkan wakilnya sebanyak tiga orang di

DPRD Sumatera Utara. Maka dengan itu apakah pada pemilu 2009 PBB akan

mampu bersaing dengan partai peserta pemilu 2009 lainnya.

Ketiga, sebagai salah satu partai peserta pemilu 2009 tentunya PBB

memiliki pola tersendiri di dalam hal rekrutmen politik, rekrutmen politik yang

dilakukan DPW PBB Sumatera Utara merupakan salah satu strategi untuk

memenangkan pemilu 2009 khususnya di Sumatera Utara. Oleh karena itu saya

ingin melihat bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPW PBB

Sumatera Utara. Apa yang menjadi tolak ukur DPW PBB Sumatera Utara untuk

merekrut calon anggota legislatifnya sehingga seseorang tersebut dapat menjadi

calon legislatif dari DPW PBB Sumatera Utara.

I.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana deskripsi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang

Sumatera Utara ?

2. Bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh

DPW PBB Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD

Sumatera Utara pada tahun 2009 ?


I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan

Bintang Sumatera Utara.

2. Untuk mengelaborasi pola rekrutmen calon anggota legislatif yang

dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum

Legislatif DPRD Sumatera Utara pada tahun 2009.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis dapat menambah wawasan dan

pengalaman berharga dalam kapasitas kemampuan penulis untuk melihat

bagaimana DPW PBB Sumatera Utara melakukan pola rekrutmen calon

anggota legislatif pada pemilu legislatif tahun 2009.

2. Manfaat Secara Akademis

Secara akademis dapat menambah referensi penelitian bagi mahasiswa,

khususnya mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP USU.

3. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap DPW

PBB Sumatera Utara dalam hal pola rerkrutmen politik calon legislatif

DPRD Sumatera Utara pada tahun 2009.


I.5. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan

landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses

penelitian, kerangka teori membantu seorang peneliti dalam menentukan tujuan

dan arah penelitian. Adapun kerangka teori yang menjadi landasan berpikir

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

I.5.1. Pemilihan Umum dan Sistem Pemilihan Umum

I.5.1.1 Pemilihan Umum

Untuk mendapatkan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan

maka ada suatu kegiatan atau agenda yang dilakukan oleh masyarakat, agenda itu

adalah Pemilihan Umum ( Pemilu ). Pemilu merupakan pesta rakyat terbesar yang

dilaksanakan setiap lima tahun sekali di Indonesia. Pemilu merupakan sarana tak

terpisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern, di bangsa yang

matang demokrasinya pun pemilu mutlak diperlukan. Tetapi karena cendrung

rutin banyak warga negara yang tidak hadir dalam hal proses pemilu ini12.

Haryanto dalam bukunya Partai Politik Suatu Tinjauan Umum mengutip

pendapat Harris G.Warren dan kawan – kawan mengenai pengertian pemilihan

umum, maka disebutkan yang dimaksud dengan pemilu adalah13 :

12 Lance Castles, Pemilu 2004, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal. 1 13 Haryanto, Partai Politik : Suatu Tinjauan Umum, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1984,

hal. 81


“ Election are the occasions when citizens choose their officials and

decide what they want government to do, in making these decisions,

citizens determine what rights they want to have and keep ”.

Pendapat Warren dan kawan – kawannya tersebut pada intinya

menyatakan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk

memilih pejabat – pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka

inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu

para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk

dimiliki.

Sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia berdampak pada kontestan

pemilu 2009, hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang menjadi

peserta pemilu. Jumlah partai politik yang bertarung pada pemilu 2009 ini adalah

sebanyak 38 partai politik untuk skala nasional dan 6 partai politik untuk skala

daerah ( partai lokal yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam ). Kontestan

pemilu kali ini lebih banyak dibandingkan dengan pemilu 2004, hal ini sesuai

dengan keinginan masyarakat yang hidup di alam demokrasi. Salah satu keinginan

masyarakat adalah mendirikan partai politik, untuk mendirikan partai politik harus

memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Undang – undang No. 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik. Untuk ikut di dalam pemilu, partai politik harus lulus

dalam verifikasi yang dilakukan oleh KPU Pusat maupun KPU daerah. Salah satu

peserta partai politik tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) yang

mendapatkan nomor urut 27 pada pemilu 2009.


I.5.1.2 Sistem Pemilihan Umum

Pada dasarnya sistem pemilu yang digunakan oleh suatu negara berbeda

dengan sistem pemilu di negara lain, hal ini disesuaikan dengan sistem kepartaian,

luas wilayah, dan jumlah penduduk. Dalam wacana ilmu politik kita kenal

beberapa sistem pemilihan umum yang antara lain adalah Sistem Pemilihan

Organis dan Sistem Pemilihan Mekanis14. Sistem pemilihan umum secara

mekanis adalah sistem pemilu yang selalu dipergunakan oleh kebanyakan negara,

pada dasarnya Sistem Pemilihan Mekanis ini terbagi dua yaitu15 :

1. Sistem Pemilihan Distrik ( Single Member Constituency )

Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan umum dimana

suatu wilayah yang menyelenggarakan suatu pemilihan umum untuk

memilih wakil di parlemen, jumlah kursi yang tersedia dibagi sesuai

dengan jumlah distrik, dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk

duduk di parlemen.

2. Sistem Pemilihan Proporsional ( Multi Member Constituency )

Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilihan umum dimana

kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu

pemilu, dibagi – bagikan kepada partai – partai / golongan – golongan

politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara

yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan.

14 Bintan R.Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia, Jakarta : Gaya Media

Pratama, 1987, hal. 171 15 Ibid., hal. 174


Sistem pemilu Indonesia ditentukan berdasarkan UU Pemilu, pada pemilu

1999 menggunakan sistem pemilu Proporsional dengan memilih tanda gambar,

pada pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu Proporsional Daftar Calon

Terbuka, dan pada pemilu 2009 telah ditetapkan memakai sistem Proporsional

Terbuka Terbatas dengan menggunakan sistem suara terbanyak. Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU-VI / 2008 tentang suara terbanyak telah

menghapus pasal 214 Undang – undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu,

pasal ini dihapus karena tidak sesuai dengan alam demokrasi yang dianut oleh

bangsa Indonesia dan bertentangan dengan UUD 1945.

Maka dalam pemilu 2009 ini setiap calon anggota legislatif yang memiliki

suara terbanyak dengan persentase 30 % atau sesuai dengan BPP ( Bilangan

Pembagi Pemilih ) maka dia akan lolos ke dalam lembaga legislatif, ini berbeda

dengan pemilu 2004 yang masih mencantumkan nama – nama anggota legislatif

tetapi masih menggunakan sistem nomor urut kecil untuk lolos ke dalam lembaga

legislatif walaupun menggunakan sistem BPP tetapi pada dasarnya nomor urut

satu yang selalu menjadi anggota legislatif.

Dalam pemilu 2009 partai politik harus melewati ambang batas

Parlementary Treshold ( PT ) sebesar 2,5 % untuk duduk di lembaga legislatif

terutama di DPR RI, ada ketentuan yang berdasarkan pasal 202 ayat 1 UU No. 10

Tahun 2008 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu

harus memenuhi ambang batas perolehan skurang – kurangnya 2,5 % dari jumlah

suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.


I.5.2. Partai Politik dan Fungsi Partai Politik

I.5.2.1 Pengertian Partai Politik

Partai berasal dari bahasa latin yaitu Partire yang bermakna membagi.

Partai merupakan peralihan jangka panjang dari istilah faksi, dimana faksi di

Eropa sekitar abad XVIII memiliki konotasi negatif dan sangat dikenal sebagai

organisasi penghasut yang ada dalam setiap bentuk organisasi politik. Faksi

berasal dari bahasa Latin, yakni facere yang artinya bertindak atau berbuat. Dalam

pengertian politik faksi adalah kelompok yang melakukan tindakan – tindakan

merusak, kejam dan bengis.

Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar – dasar Ilmu Politik merumuskan

sendiri pengertian partai politik, maka partai politik dalam pandangan Miriam

Budiarjo adalah sebagai berikut :

“ Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai

orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini

ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik

( biasanya ) secara konstitusionil untuk melaksanakan beberapa

kebijaksanaan – kebijaksanaan mereka ”16.

Pengertian partai politik secara normatif dimuat dalam berbagai peraturan

kepartaian yang ada dan pernah ada. Dalam Undang – undang Republik Indonesia

Nomor 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 pada Bab I ( Ketentuan Umum ), yang

berbunyi sebagai berikut :

16 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,

1978, hal.160


“ Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945”17.

I.5.2.2 Fungsi Partai Politik

Sebagai suatu struktur politik, partai politik tentu memiliki fungsi – fungsi

tertentu. Fungsi utama partai politik itu adalah mencari dan mempertahankan

kekuasaan guna mewujudkan program – program yang disusun berdasarkan

ideologinya. Cara yang digunakan partai politik dalam sistem politik demokrasi

untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan turut serta

dalam pemilihan umum.

Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik

tersebut berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang

tidak memperoleh kedudukan mayoritas pada badan perwakilan rakyat akan

berperan sebagai pengontrol partai mayoritas18. Miriam Budiarjo dalam bukunya

Dasar – dasar Ilmu Politik, mengidentifikasi beberapa macam fungsi dari partai

politik19, adapun fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiarjo yaitu :

17 UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 18 Ramlan Surbakti, Op.cit, hal. 117 19 Miriam Budiarjo, Op.cit, hal. 163


1. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam

pendapat dan aspirasi masyarakat yang berkembang dan beredar ( opinion public )

serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam

masyarakat berkurang. Proses ini dinamakan sebagai proses “ Penggabungan

Kepentingan (interest aggregation) ”. Sesudah digabung pendapat dan aspirasi

dari masyarakat ini kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur.

Proses ini dinamakan “ Perumusan Kepentingan ( Interest Articulation ) ”. Di lain

pihak partai politik berfungsi juga sebagai alat untuk memperbincangkan dan

menyebarluaskan rencana dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi politik, di

dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana

seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang

umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses

sosialisasi berjalan secara berangsur – angsur dari masa kanak – kanak sampai dia

dewasa. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana

masyarakat menyampaikan norma – norma dan nilai – nilai dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Proses sosialisasi ini bisa diperoleh dari lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya selama

dia masih hidup di dunia. Cara sosialisasi tersebut bisa berasal dari media cetak

ataupun dari media elektronik.


3. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang

berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik.

Dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik ( political

recruitmen ), caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan cara lainnya. Juga

diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai

yang dimasa mendatang dapat menggantikan pimpinan lama. Tanpa adanya

rekrutmen politik ini maka dapat dipastikan suatu partai akan tidak berjalan dan

dapat dipastikan terjadinya kekosongan kekuasaan. Artinya tidak ada kader yang

akan bersaing untuk memperebutkan jabatan – jabatan politik dan pemerintahan.

Dan regenerasi pemimpin politik pun tidak dapat berjalan dengan baik.

4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam

masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik maka partai

politik berusaha untuk mengatasi konflik tersebut. Seperti konflik yang terjadi di

Ambon dan Maluku maka disinilah fungsi partai politik untuk menyelesaikan

masalah konflik tersebut bukan sebaliknya mempertajam konflik yang terjadi.

Tetapi kenyataannya partai politik yang sering mengalami sendiri konflik tersebut

dalam internal partai mereka sendiri, sehingga fungsi partai politik sebagai

pengatur konflik di tengah masyarakat tidak berjalan dengan baik karena masalah

internal partai sendiri tidak dapat diselesaikan sehingga masyarakat apatis

terhadap kinerja partai politik itu sendiri dalam hal mengendalikan konflik.


Selain yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo diatas mengenai fungsi

partai politik maka ada tambahan yang dikemukakan oleh Koirudin dalam

bukunya Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi20, yang antara lain adalah :

1. Partai Politik Sebagai Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai

kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil – wakil kelompok yang masuk

ke dalam lembaga legislatif. Agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan

kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

Pemerintah dapat mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong

masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijakan yang justru menyulitkan

masyarakat itu sendiri.

2. Partai Politik Sebagai Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan – tuntutan yang

dilancarkan oleh kelompok – kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi

alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan dijalankan dalam

sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka,

fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, dalam birokrasi dan berbagai jabatan

militer sesuai dengan kebutuhan dari rakyat. Agregasi kepentingan ini sangat erat

kaitannya dengan relasi antara masyarakat luas yang mengagregasikan diri atau

diagregasikan oleh pemimpin politik, terutama di dalam partai politik.

20 Koirudin, Op.cit, hal. 86


Secara normatif maka fungsi partai politik itu sebenarnya terdapat dalam

Bab V ( Tujuan dan Fungsi ) pasal 11 ayat 1 UU RI Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik yang berbunyi21 : Pertama, pendidikan politik bagi anggota

dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak

dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penyerap, penghimpun, dan

penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan

kebijakan negara. Keempat, Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan yang

Kelima, Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

I.5.3. Rekrutmen Politik dan Sistem Rekrutmen Politik

I.5.3.1 Pengertian Rekrutmen Politik

Dikutip dari buku Hesel Tangkilisan Kebijakan Publik yang Membumi,

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi pemilihan

dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada

khususnya. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari

fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen

politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang

21 UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik


mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan sistem politik akan terancam22.

Di samping itu rekrutmen politik dapat dinyatakan sebagai salah satu cara untuk

menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan untuk menjadi calon

pemimpin, dengan lebih mengkhususkan kepada orang – orang yang mempunyai

bakat yang cukup menonjol23. Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai

politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk

berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi – organisasi massa dan yang

melibatkan golongan – golongan tertentu, seperti golongan profesional yang

mencakup golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan beberapa

golongan lainnya yang berada dalam ruang lingkup kemasyarakatan.

Rekrutmen Politik menurut Partai Bulan Bintang24 adalah kegiatan

menjaring orang – orang untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif dari

partai. Artinya disini bahwa masyarakat atau warga negara Indonesia yang telah

memenuhi syarat baik itu persyaratan berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008

dan syarat – syarat yang diajukan Partai Bulan Bintang sendiri berhak untuk

mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif melalui PBB. Setelah

terpenuhi persyaratan tersebut maka calon anggota legislatif tersebut dapat

mengajukan diri kepada Partai Bulan Bintang untuk dijadikan sebagai bakal calon

anggota legislatif yang berasal dari internal dan eksternal Partai Bulan Bintang.

22 Hesel Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, Yogyakarta : Lukman Offset dan

YPAPI, 2003, hal. 187 23 Haryanto, Op.cit, hal. 19 24 SK DPP PBB No : SK.PP / 1278 / 2008 Tentang Juklak Perekrutan, Penyusunan,

Penetapan, Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang pada Bab I pasal 1 ayat 9


I.5.3.2 Sistem Rekrutmen Politik

Kenyataan menunjukkan bahwa mereka yang secara politik paling aktif,

merupakan minoritas dalam suatu masyarakat dan mereka itu besar artinya

disebabkan oleh dua alasan yaitu25 : pertama, karena hal tersebut merupakan ciri

utama dari semua sistem politik, dengan kemungkinan pengecualian sistem yang

ada dalam beberapa masyarakat primitif, dan yang kedua karena hal itu

merupakan basis dari sejumlah teori penting yang berusaha menjelaskan

bekerjanya sistem – sistem politik sehubungan dengan oligarki – oligarki, kaum

elit, dan kelas – kelas. Dalam buku Sosiologi Politik, Michael Rush dan Philip

Althoff mengemukakan pendapat mengenai sistem pengrekrutan politik.

Perekrutan politik menurut Rush dan Althoff adalah sebagai berikut :

a. Sistem Pengrekrutan Metode “ Penyortiran ( Penarikan Undian ) ”. Ini

merupakan metode pengrekrutan tertua yang dipergunakan untuk

memperkokoh kedudukan pemimpin – pemimpin politik, metode ini

digunakan pada masa Yunani Kuno.

b. Sistem Pengrekrutan “ Pilih Kasih ”. Sistem ini terdapat di Amerika

Serikat yang pada hakikatnya adalah suatu sistem pengrekrutan bergilir,

misalnya Presiden dan Wakil Presiden Dewan Federal Swiss yang

memangku jabatan hanya untuk setahun, dan tidak boleh dipilih kembali

pada masa jabatan berikutnya.

25 Michael Rush dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Rajawali Pers,

2005, hal.181


c. Sistem Pengrekrutan “ Perebutan Kekuasaan ”. Perebutan kekuasaan bisa

dilakukan dengan jalan kekerasan. Misalnya penggulingan dengan

kekerasan suatu rezim politik, apakah hal itu berlangsung dengan kudeta,

revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat.

d. Sistem Pengrekrutan “ Patronage ”, patronage merupakan bagian dari

suatu sistem penyuapan dan merupakan suatu sistem korupsi yang rumit

yang merasuki banyak bidang kehidupan masyarakat.

Menurut Nazaruddin Syamsudin yang dikutip dari buku Hesel

Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi26 dikatakan bahwa sistem

rekrutmen politik itu dibagi dua, yaitu sistem rekrutmen terbuka dan sistem

rekrutmen tertutup. Adapun pengertian dari kedua sistem rekrutmen yang

dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsuddin tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Sistem Rekrutmen Terbuka adalah sistem rekrutmen dengan

menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara

untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan

melalui proses dan dengan syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan

yang objektif dan rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk

mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama

dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan – jabatan baik itu jabatan

politik maupun jabatan administratif.

26 Hesel Tangkilisan, Op.cit, hal. 189


Kedua, Sistem Rekrutmen Tertutup adalah sistem rekrutmen yang

kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi

setiap warga negara artinya hanya individu tertentu yang dapat direkrut untuk

menempati posisi di dalam jabatan politik maupun di dalam jabatan pemerintahan.

Dalam cara yang tertutup ini orang mendapatkan posisi elit melalui cara – cara

yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga, dan sebagainya.

I.5.4. Konsep Perwakilan Politik

Negara yang menganut sistem kepartaian Dwi Partai ataupun Multipartai

tentunya memiliki partai yang menjadi pemenang dalam pemilu. Kemenangan

merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap partai politik yang menjadi

kontestan dalam pemilu, dengan kemenangan maka partai politik ini akan mampu

menempatkan para wakilnya di parlemen.

Alfred de Grazia, dikutip dari buku Arbi Sanit Perwakilan Politik

Indonesia mengungkapkan bahwa pengertian dari Teori Perwakilan Politik adalah

hubungan antara dua pihak, yaitu antara wakil dengan terwakili dimana wakil

memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan

dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili27. Namun perwakilan dapat

dipahami sebagai unsur dari suatu negara yang demokrasi yaitu dengan adanya

DPR karena rakyat tidak dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingan

dengan cara sendiri – sendiri maka harus diwakilkan.

27 Arbi Sanit, Op.cit, hal. 1


Pada dasarnya perwakilan itu dikenal ada dua sistem yaitu, Perwakilan

Politik ( Political Representation ) dan Perwakilan Fungsional ( Functional

Representation ). Perwakilan Politik senantiasa diartikan dengan perwakilan yang

dilembagakan oleh partai politik ataupun organisasi politik yang hidup di tengah

masyarakat, sedangkan Perwakilan Fungsional biasanya lebih menekankan pada

perwakilan atas golongan dan profesi yang terdapat di kehidupan masyarakat,

misalnya Kelompok Militer, Kelompok Intelektual, Buruh, Kelompok Pengusaha,

Kelompok Nelayan, PGRI, HKTI, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya28.

I.6. Metodologi Penelitian

I.6.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif ( penggambaran ) untuk

mengetahui bagaimana proses pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Dewan

Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara ( DPW PBB SU ).

Penelitian deskriptif yang penulis gunakan dapat diartikan sebagai prosedur

pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang

berdasarkan pada fakta – fakta yang ada. Fakta atau data yang ada dikumpulkan,

diklasifikasikan dan kemudian di analisa29.

28 P. Anthonius Sitepu, Op.cit, hal. 10 29 Hadari Nawawi dan H. Matini, Penelitian Terapan, Yogyakarta : Gajah Mada

University Press, 2000, hal. 73


I.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai

Bulan Bintang Sumatera Utara di Jalan Mayjend D.I Panjaitan No. 168 Medan

( 20154 ) dengan Nomor Telp / Fax ( 061 ) 4522818.

I.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lisa Harisson dalam bukunya Metodologi Penelitian Politik

mengatakan bahwa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, adalah teknik

penelitian perpustakaan ( library research ) yang sering disebut dengan metode

dokumentasi seperti media massa, sumber partai, biografi, autobiografi, dan

penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi30. Teknik pengumpulan data

yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka, studi pustaka adalah studi dengan mempelajari buku – buku

Peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PBB maupun DPW

PBB Sumut menganai Rekrutmen Calon Legislatif.

2. Media Cetak, media cetak yang digunakan adalah Harian Waspada.

3. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan dialog langsung

dengan responden yang berhubungan dengan objektif penelitian. Objek

penelitian dalam penulisan ini adalah Ir. Bustinursyah, M.Sc, IAI sebagai

Wakil Ketua I DPW PBB Sumatera Utara dan Irwan A. Hasibuan, SE,

M.Si sebagai Sekretaris DPW PBB Sumatera Utara.

30 Lisa Harison, Metodologi Penelitian Poliitk, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

2007, hal. 128


I.6.4. Teknik Analisa Data

Pada penulisan ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik

kualitatif yaitu teknik tanpa menggunakan alat bantu atau rumus statistik. Dalam

buku Metodologi Penelitian Kualitatif, Salim dan Syahrum31 mengutip pendapat

Strauss dan Corbin yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu

jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan

prosedur statistik atau kuantifikasi. Langkah – langkah yang ditempuh penulis

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

Pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data

dan bahan dari buku – buku, situs internet yang memuat tentang sistem rekrutmen

politik. Dan juga peneliti melakukan wawancara dengan tokoh – tokoh atau

informan yang berkaitan dengan rekrutmen politik DPW PBB Sumatera Utara.

Kedua, penyajian dan menganalisis data yang diperoleh. Pada tahap ini

setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh baik itu data yang mendukung

maupun yang membantu, maka selanjutnya adalah menyajikan data dan

menganalisis data yang diperoleh tersebut sesuai dengan sifatnya.

Ketiga, penyimpulan data yang diperoleh. Tahap ini adalah tahap terakhir

daripada penelitian ini, dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan

maka penulis mengambil kesimpulan yang dapat membantu dalam memahami

hasil penelitian yang dilakukan di DPW PBB Sumatera Utara.

31 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Cipta Pustaka Media,

2007, hal. 41


I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan penulis dalam hal

pembahasan skripsi, maka penulisan skripsi ini akan dijabarkan ke dalam tiga bab

penyajian data dan satu bab sebagai bab penutup. Adapun sistematika penulisan

yang penulis gunakan dalam penelitian mengenai pola rekrutmen DPW PBB

Sumatera Utara dalam merekrut para calon legislatif DPRD Sumatera Utara

adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kerangka Teori, Defenisi Konsep, Metodologi Penelitian,

dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Deskripsi Dewan Pimpinan Wilayah PBB Sumatera

Utara Dalam Perpolitikan di Sumatera Utara

Pada bab ini menyajikan deskripsi DPW PBB Sumatera

Utara seperti Sejarah Partai Bulan Bintang, Azas, Tujuan,

Visi dan Misi Partai Bulan Bintang, Strategi dan Program

Perjuangan Partai Bulan Bintang, Hasil perolehan suara

Partai Bulan Bintang pada pemilihan umum legislatif pada

tahun 1999 dan tahun 2004.


Bab III : Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Pada Pemilu

Anggota Legislatif DPRD SU Tahun 2009

Pada bab ini berisikan penyajian dan pembahasan serta

menganalisis data dan fakta yang di dapat di lapangan

mengenai pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPW

PBB Sumatera Utara dalam Pemilu Legislatif DPRD

Sumatera Utara tahun 2009.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil

penelitian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya,

serta berisi saran yang dapat berguna bagi DPW PBB

Sumut.


BAB II

DESKRIPSI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG

SUMATERA UTARA DALAM PERPOLITIKAN DI SUMATERA UTARA

II.1. Sejarah Partai Bulan Bintang

Sesudah partai Masyumi ( Majelis Syuro Muslimin Indonesia ) dibubarkan

pada masa pemerintahan Orde Lama pada tahun 1960, maka para pendukung dan

pengikut Masyumi kemudian menamakan diri mereka sebagai Keluarga Bulan

Bintang, yaitu sebuah komunitas yang mendambakan terlaksananya Syariat Islam

( Ajaran – ajaran Islam ). Bila pada zaman awal kemerdekaan cita – cita politik itu

disalurkan dan diperjuangkan melalui partai Masyumi, maka setelah pembubaran

itu tokoh – tokoh Masyumi memilih jalan berpolitik dengan dakwah32. Dari

dakwah inilah lahir Dewan Dakwah Islamiah Indonesia ( DDII ).

Selama sisa masa Orde Lama antara tahun 1960 hingga sekitar tahun 1965,

lembaga ini benar – benar memusatkan perhatian dalam bidang dakwah. Begitu

Orde Lama runtuh maka mereka berkeinginan agar bisa menghidupkan kembali

Masyumi, namun langkah ini tidak mendapat restu dari rezim yang memimpin

yaitu rezim Orde Baru. Akhirnya pada tahun 1970 – an diselenggarakanlah suatu

Muktamar di Malang yang melahirkan suatu gagasan untuk membentuk suatu

partai, partai itu dikenal dengan nama PARMUSI ( Partai Muslim Indonesia ).

32 Tim Litbang Kompas, Partai – partai Politik Indonesia – Ideologi dan Program 2004 –

2009, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2004, hal. 54


Tetapi disayangkan bahwa ketua terpilih secara demokratis yaitu Mr. Moh

Roem tidak disukai oleh rezim Orde Baru, akhirnya terpilih Jarmadi sebagai ketua

umum Parmusi. Ketika fusi partai – partai politik terjadi pada tahun 1973 maka

secara otomatis Parmusi bergabung dengan partai – partai Islam lain dan

penggabungan partai politik ini dinamakan sebagai Partai Persatuan Pembangunan

( PPP ). Dalam sejarah perjalanan politik Indonesia, kekuasaan era Orde Baru

telah memarjinalkan aspirasi umat Islam secara politis, fusi partai – partai Islam

di dalam PPP tidak pernah menjadi suatu kekuatan politik yang secara signifikan

mampu menjadi suara kritis terhadap kekuasaan Orde Baru.

Ketika rezim Orde Baru runtuh pada 21 Mei 1998 maka semangat

Masyumi yang masih mengakar dalam diri sejumlah pendukungnya mendorong

mereka untuk mendirikan partai baru. Sejumlah tokoh seperti ( Alm ) Dr. Anwar

Harjono, Ustadz Muhammad Sulaiman dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH

bersama – sama merundingkan bagaimana melahirkan suatu partai politik Islam

baru33. Mengenai nama, tempat dan waktu berdirinya PBB sangat jelas tercantum

pada Bab I pasal 2 di dalam Anggaran Dasar ( AD ) Partai Bulan Bintang yang

menyebutkan bahwa PBB didirikan di Jakarta pada hari Jumat, pada tanggal 23

Rabiul Awal 1419 H bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 M dan kemudian

dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 1998 di Masjid Al – Azhar Jakarta34.

33 Ibid., hal. 55 34 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang,

Jakarta : DPP PBB Periode 2005 - 2010, 2005, hal. 25


PBB pada kelahirannya dibidani oleh Lembaga Kerjasama Umat Islam

(LKSUI) dan Badan Koordinasi Umat Islam ( BKUI ). Berdirinya LKSUI

diprakarsai oleh Forum Ukhuwah Islamiyah yang didirikan semenjak tahun 1989,

forum ini sejak semula memiliki cita – cita ingin mendirikan partai Islam di

Indonesia. Para penggagas Partai Bulan Bintang ini seluruhnya berjumlah

sebanyak 38 tokoh yang berasal dari 22 organisasi serta 18 Organisasi Masyarakat

( Ormas ) Islam berskala daerah dan Dewan Dakwah Islam Indonesia ( DDII )

yang umumnya terhimpun di dalamnya. Awalnya para penggagas ini bermaksud

menggunakan nama Masyumi, hal ini dikarenakan sebahagian besar pendukung

partai ini adalah mereka yang mewarisi semangat dan cita – cita perjuangan dari

Masyumi yang menginginkan Syariat Islam dapat diwujudkan di Indonesia.

Disebabkan adanya persoalan hukum, beban historis, moral dan juga

mengakomodasi perkembangan aspirasi yang ada dalam forum tersebut, akhirnya

dipilih nama Partai Bulan Bintang ( PBB ). Nama ini sudah sejak lama

merupakan nama yang akrab dipakai oleh para pendukung partai Masyumi, nama

ini diambil dari nama Keluarga Bulan Bintang ketika partai ini dibubarkan oleh

Orde Lama pada tahun 1960.

Partai Bulan Bintang dilihat dari azasnya semula waktu pertama kali

adalah menggunakan azas Pancasila sebagai azasnya, hal ini mengikuti ketentuan

dalam Undang – undang No. 3 tahun 1999, sedangkan Islam sebagai aqidahnya.

Jadi, tepatnya PBB berasaskan Pancasila dan beraqidah Islamiyah.


Kemudian melalui Muktamar I PBB yang diselenggarakan pada tanggal

26 April sampai pada tanggal 1 Mei 2000, partai ini merubah azasnya menjadi

Islam. Dalam tafsir azas PBB dijelaskan bahwa azas Islam bagi PBB berarti

bahwa warga partai politik meyakini dengan sungguh – sungguh kebenaran Islam

sebagai agama Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan ummat manusia dari

suasana gelap gulita kepada terang benderang. Setiap ucapan, pemikiran dan

tindakan warga partai yang senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam yang

melampaui ruang dan waktu. Bagi warga Bulan Bintang, ajaran Islam merupakan

sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup dalam arti

sesungguhnya. Azas Islam bagi PBB juga berarti bahwa PBB dalam segala

kegiatannya berpedoman kepada petunjuk Islam yang hanif. Pedoman yang lain

dapat digunakan selama tidak dilarang oleh Islam secara tegas atau tidak

bertentangan dengan semangat Islam yang benar.

Pada pemilu 1999, PBB meraih tidak kurang 2 juta suara pemilih di

seluruh Indonesia dan dengan perolehan hasil suara itu PBB menempatkan 13

orang kadernya sebagai elit politik tingkat nasional yang duduk di kursi DPR RI.

Di hadapan partai Islam lainnya PBB menunjukkan sikap yang sangat kooperatif

dan menjunjung semangat Ukhuwah Islamiyah, bersama tujuh partai Islam

lainnya PBB sepakat untuk menggabungkan sisa hasil suara, dan PBB juga

berhasil turut membentuk Poros Tengah bersama partai Islam lainnya sehingga

mampu mengimbangi kekuatan suara dari fraksi – fraksi lainnya.


Sedangkan jika dilihat dari aliran pemikiran, partai ini menganut garis

pemikiran Islam Modernis, yakni perspektif pemikiran yang meyakini bahwa

Islam merupakan ajaran universal yang diwahyukan Tuhan kepada manusia

untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup manusia baik di dunia maupun di

akhirat. Dengan kata lain partai ini termasuk partai yang menentang pandangan

sekuler, yang memisahkan antara ajaran agama dan politik. Justru PBB meyakini

bahwa kehidupan politik itu harus dibawah naungan ajaran agama, dan dalam

pandangan partai ini ajaran Islam yang bersifat universal itu yang memiliki

prinsip – prinsip ajaran yang berkaitan dengan masalah politik35. Partai politik itu

dilihat sebagai suatu transformasi dari prinsip-prinsip dasar agama ke dalam

bentuk gagasan dan ide. Namun partai ini tidak menganggap dirinya sebagai

implementasi dari Islam itu sendiri.

Menurut Yusril Ihza Mahendra ide besar partai ini adalah Islamic

Modernism, didasari keyakinan bahwa Islam adalah ajaran universal yang berisi

pedoman etik dan petunjuk – petunjuk untuk menyelesaikan persoalan – persoalan

hidup di dunia dan di akhirat maka ide besar itu dapat ditransformasikan ke dalam

gagasan – gagasan politik. PBB ingin tampil sebagai partai yang mencerminkan

aspirasi keislaman, kebangsaan, serta berwawasan politik yang demokratis.

Keterlibatan Islam dalam kehidupan politik adalah merupakan suatu keharusan,

partai ini tidak sepakat dengan pandangan yang membatasi ataupun melarang

partai yang berasaskan agama.

35 Tim Litbang Kompas, Op.cit, hal. 56


Di dalam pandangan Partai Bulan Bintang bahwasanya di alam demokrasi

semua golongan aliran boleh memiliki hak untuk hidup, kecuali satu – satunya

paham yang tidak boleh hidup adalah paham ataupun aliran yang tidak setuju

dengan prinsip – prinsip demokrasi. Maka semua aspirasi dan keinginan yang

berkembang sepanjang sesuai dengan konteks demokrasi, maka itu berhak hidup,

walaupun orang lain tidak setuju. Tetapi ketidaksetujuannya tidak boleh

menyebabkan kita memusnahkan keberadaan demokrasi tersebut.

Berkaitan pertanyaan apakah partai ini ( PBB ) dapat mewujudkan niat

untuk tegaknya kejayaan Islam, Yusril mengakui pertanyaan ini relatif sulit untuk

dijawab. Akan tetapi Yusril juga menyatakan bahwa yang pasti bagi PBB adalah

akan menegakan sistem bukan untuk memperjuangkan orang untuk menjadi

presiden. Karenanya strategi perjuangan partai difokuskan pada pemenuhan

aspirasi dan kepentingan ummat dan bangsa, melakukan reformulasi sistem

pemerintahan negara dan pola pembangunan bangsa demi terwujudnya

masyarakat dan negara Indonesia yang lebih maju, mandiri, makmur, sejahtera,

adil dan merata di bawah limpahan rahmat Allah dan ampunan Allah Swt.

Tetapi dibalik keberhasilan yang diraih PBB dalam pemilu 1999, ada suatu

kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam perjalanan politik PBB itu

sendiri, pada pertengahan tahun 2000 PBB mengalami konflik internal partai yang

dipicu pada kasus pemberian dana yang diperoleh karena bantuan mantan

Presiden Habibie kepada Ketua Umum PBB yang saat itu adalah Yusril Ihza

Mahendra.


Bantuan dana tersebut menjadi suatu batu sandungan karena dianggap

tidak pernah dibicarakan dengan pengurus DPP PBB. Akibatnya sejumlah

pengurus DPP PBB mengadukan Yusril Ihza Mahendra ke pengadilan karena

telah menerima bantuan dana tanpa sepengetahuan pengurus DPP PBB yang lain.

Akhirnya fungsionaris PBB yang tidak menerima kepemimpinan Yusril

membentuk sebuah tim pencari fakta dan menyebut diri mereka sebagai

“Kelompok 16” ( kelompok ini dinamakan kelompok 16 karena pada saat itu tim

yang dibentuk untuk mencari fakta sebanyak 16 orang ). Kelompok 16 ini juga

sempat mengusulkan Muktamar Luar Biasa partai karena memandang Muktamar

Pertama PBB yang memilih Yusril tidak sesuai dengan AD / ART PBB36.

Salah satu tokoh utama dalam kelompok 16 ini adalah Hartono Mardjono

(wafat pada 16 Juni 2003) yang tidak mengakui keabsahan Yusril, akhirnya

Hartono membentuk Partai Bulan Bintang dengan Hartono sendiri menjadi ketua

umum, dengan kata lain PBB versi Hartono. Menanggapi situasi PBB yang seperti

ini akhirnya Yusril mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung ( MA )

untuk membubarkan PBB pimpinan versi Hartono Mardjono dan mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya gugatan ini dimenangkan

oleh DPP PBB pimpinan Yusril. Dengan kalahnya Hartono di pengadilan maka

selanjutnya pada April 2002 Hartono Mardjono mendirikan Partai Islam Indonesia

( PII ), namun dikemudian hari partai yang dibentuknya ini tidak lolos verifikasi

akhir sebagai peserta pemilu 2004.

36 Tim Litbang Kompas, Op.cit, hal. 58


Dengan visi keislaman yang mendasar ini PBB ingin memposisikan diri

sebagai partai Islam terdepan yang menegakkan Syariat Islam di Indonesia,

Piagam Jakarta adalah model yang dipandang ideal oleh PBB. Maka PBB sampai

saat ini sangat konsisten memperjuangkan untuk dimasukkannya Piagam Jakarta

ke dalam pasal 29 UUD 1945 karena dengan jalan itulah penerapan Syariat Islam

di Indonesia dapat dilakukan secara konstitusional. PBB menganggap adalah

wajar jika masyarakat yang mayoritas beragama Islam meminta haknya untuk

diterapkan sistem Islam di Indonesia karena Islam tidak hanya mengatur masalah

ritual saja ( hablu minnallah ) tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama

manusia ( hablu minannas ), karena itu perlu suatu tatanan yang menjadikan Islam

sebagai konsep dalam berlakunya hukum di Indonesia.

Dalam Sidang Tahunan ( ST ) MPR tahun 2002, fraksi Partai Bulan

Bintang sangat teguh untuk menyuarakan aspirasi pemasukan tujuh kata seperti

yang terdapat di dalam Piagam Jakarta ke dalam pasal 29 ayat 1, namun pada

sidang tahunan MPR tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil

keputusan terhadap pasal 29 dan membiarkan pasal tersebut tetap seperti naskah

asli UUD 1945. Keputusan dalam ST MPR 2002 itu tidak sama sekali

menyurutkan niat PBB dari pendiriannya untuk memperjuangkan Piagam Jakarta.

Dalam Milad ke Lima ( V ) PBB di Gelora Bung Karno pada Agustus 2003,

Yusril mengatakan bahwa partainya tidak akan surut sedikitpun untuk

memperjuangkan Piagam Jakarta secara konstitusional untuk dimasukkan ke

dalam Pasal 29 UUD 1945.


Namun perjuangan menegakkan Syariat Islam ini akan ditempuh PBB

melalui cara – cara yang demokratis, sah dan konstitusional. Karena visi dan

misinya yang mengusung ajaran Islam, mencita – citakan berlakunya Syariat

Islam di Indonesia maka sempat timbul kesan bahwa partai ini adalah partai Islam

yang cendrung tertutup. Namun PBB beranggapan bahwa kehadirannya sebagai

partai ke tengah masyarakat bukan sebagai wahana gerakan ideologis Islam,

melainkan lahir sebagai partai politik yang beraqidah Islam. Dari ajaran Islam

partai ini menimba ajaran yang universal untuk membangun sistem perpolitikan

yang baru, yaitu suatu sistem perpolitikan yang didasarkan pada nilai – nilai Islam

yang universal. Karena itu semua kegiatan partai harus selaras dengan nilai Islam

karena berpartai dalam perspektif PBB tidak lain hanya merupakan suatu ibadah.

Pada pemilu tahun 2004 PBB menjadi salah satu kontestan untuk kedua

kalinya setelah pemilu yang pertama PBB ikuti pada tahun 1999. Data yang

berasal dari KAPPU ( Komite Aksi Pemenangan Pemilu ) PBB menunjukkan

bahwa pada pemilu 2004 ( yang diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu )

maka yang hanya melewati Electoral Treshold sebesar 3 % adalah Partai Golkar,

PDIP, PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB dan PKS. Pada pemilu 2004 ini PBB

tidak melewati Electoral Treshold 3 % walaupun pada kenyataannya dari segi

perolehan suara PBB mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan perolehan

hasil suara pemilu 1999 dengan suara sebesar 2.984.737 pemilih ( 2,62 % ) dan

mendapatkan 11 kursi di DPR serta menempatkan kadernya sebanyak 3 orang di

DPRD Sumatera Utara dengan perolehan suara 134.461 dari seluruh daerah


http://id.wikipedia.org/wiki/DPR

pemilihan yang terdapat di Sumatera Utara. Maka sesuai dengan ketentuan

undang – undang karena tidak melewati Electoral Treshold sebesar 3 %, maka

PBB tidak dapat mengikuti pemilu pada tahun 2009.

Untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2009 maka PBB harus bergabung

dengan partai politik lain, baik bergabung dengan partai politik lain yang telah

melewati batas Electoral Treshold 3 % seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan,

PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PKS ataupun pilihan yang kedua dengan

bergabung dengan sesama partai politik yang tidak melewati Electoral Treshold

seperti PBR, PDS, PPDK dan partai lainnya sehingga mencapai Electoral

Treshold sebesar 3 %. Hasil Mukatamar II PBB yang dilaksanakan di Surabaya

pada April 2005 merekomendasikan untuk membuat partai baru atau mengganti

nama partai dengan azas dan ideologi yang sama.

Menyadari kondisi tersebut maka Ketua Umum Partai Bulan Bintang

menugaskan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan ( Litbang ) PBB untuk

melakukan penelitian, yang mana penelitian ini untuk memperoleh masukan

mengenai kenapa terjadi penurunan perolehan kursi PBB dan bagaimana sikap

masyarakat terhadap PBB dan potensi PBB. Litbang telah melakukan survey pada

11 provinsi, 22 kabupaten / kota dan 44 kecamatan yang mewakili Indonesia

bagian Barat dan Indonesia bagian Timur, serta Indonesia bagian Tengah dari

Bulan Februari 2006 sampai dengan Juli 2006 dengan mewawancarai 1260

responden.


Berdasarkan hasil penelitian Litbang PBB tersebut maka ketua umum PBB

menindaklanjutinya dengan meminta kepada KAPPU, Litbang dan Dewan Pakar

PBB untuk menyusun strategi pemenangan pemilu 2009. Ketiga badan khusus

PBB tersebut berhari – hari melakukan diskusi dengan memanggil para pakar di

bidang komunikasi dan politik. Hasil diskusi tersebut dijadikan bahan acuan untuk

menyusun strategi pemenangan pemilu PBB tahun 2009. Akhirnya untuk

membuat panduan yang dapat dipakai dan dijadikan pedoman oleh semua jajaran

partai, dibentuklah tim perumus yang terdiri dari 7 orang yang direkrut dari unsur

DPP, LITBANG, KAPPU, DPR, dan Dewan Pakar PBB. Ketujuh orang tersebut

adalah Prof. Dr. Ir. Azis Darwis ( Dewan Pakar ), Zainul Bahar Nur, SE ( DPP ),

H. Nur Syamsi Nurlan, SH dan Dra. Ellya Yunus (Litbang ), Edy Wahyudin,

MBA, dan Ir. Irwansyah Tanjung ( KAPPU ) dan M. Tonas ( DPR )37.

Karena tidak Electoral Treshold sebesar 3 % maka untuk mengikuti

pemilu tahun 2009 Partai Bulan Bintang akhirnya merubah namanya menjadi

Partai Bintang Bulan. Nama Partai Bintang Bulan ini hanya membalikkan saja

agar dalam hal penyingkatan nama partai agar tetap menyebutkan PBB sehingga

masyarakat tetap mengenal nama PBB ini sebagai partai politik yang masih ada

pada pemilu 2009. UU Nomor 10 Tahun 2008 telah menganulir ketentuan

Electoral Threshold yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

DPR, DPD, dan DPRD. UU Nomor 12 Tahun 2003 menetapkan electoral

37 Panduan Materi Rapat Kerja Wilayah Komite Aksi Pemenangan Pemilihan Umum

(KAPPU) dan Konsolidasi Pembina Daerah Pemilihan Legislatif Pemilu 2009 Partai Bulan

Bintang Sumatera Utara.


threshold 3 %. Kemudian diperkuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 pada Bab

Ketentuan Peralihan Pasal 315, tentang Parliamentary Threshold ( 3 % kursi DPR,

atau 4 % kursi DPRD Provinsi ataupun 4 % kursi DPRD Kabupaten / Kota di

seluruh Indonesia ).

Dalam Pasal 316 ayat d ketentuan Electoral Threshold dalam UU Nomor

12 Tahun 2003 dan Parliamentary Threshold dalam Pasal 315 UU Nomor 10

Tahun 2008, itu dianulir dengan ketentuan bahwa bagi parpol peserta Pemilu 2004

yang tidak memenuhi Parliamentary Threshold yang diatur dalam Pasal 315 dapat

mengikuti Pemilu 2009 apabila memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004.

Ketentuan peralihan ini membuat sembilan parpol peserta pemilu 2004

yang tidak lolos Electoral Threshold dan Parliamentary Threshold mendapat free

pass ( secara otomatis ) menjadi peserta pemilu 2009 yakni PBR, PBB, PDS,

Partai Demokrasi Kebangsaan ( PDK ), PKPB, Partai Persatuan Demokrasi

Indonesia ( PPDI ), Partai Pelopor, dan PNI Marhaenisme ).

Dengan demikian PBB dapat mengikuti pemilu pada tahun 2009 karena

Partai Bulan Bintang mendapatkan kursi sebanyak 11 orang di kursi DPR. Dengan

mendapatkan kursi sebesar 11 kursi maka Partai Bintang Bulan mengubah

namanya kembali menjadi Partai Bulan Bintang. Pada pemilu 2009 nama resmi

partai ini adalah Partai Bulan Bintang dan sebagai kontestan pemilu PBB

mendapatkan nomor urut partai yaitu 27 ( dua puluh tujuh ) dari partai politik

nasional dan partai politik lokal Aceh.


II.2. Azas, Tujuan, dan Sifat Partai Bulan Bintang38

Sesuai dengan Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang maka Anggaran

Dasar Partai Bulan Bintang menyebutkan azas, tujuan, sifat dan fungsi Partai

Bulan Bintang adalah sebagai berikut :

II.2.1. Azas Partai Bulan Bintang

Partai ini berazaskan Islam

II.2.2. Tujuan Partai Bulan Bintang

1. Tujuan Umum didirikannya partai ini adalah terwujudnya cita – cita

nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan

UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan

menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan prinsip – prinsip ajaran Islam.

2. Tujuan khusus didirikannya Partai ini adalah mewujudkan tegaknya

syariat Islam.

II.2.3. Sifat Partai Bulan Bintang

Partai politik ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan al – amru bi

‘l - ma’ruf wa nahyu ani ‘l – munkari.

38 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Loc.cit


II.3. Visi dan Misi Partai Bulan Bintang

Visi dan Misi Partai Bulan Bintang sesuai dengan Hasil Muktamar II

Partai Bulan Bintang di Surabaya pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Visi Partai Bulan Bintang adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia

yang Islami.

Misi Partai Bulan Bintang adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia

yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan

turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai – nilai Islam.

II.4. Strategi dan Program Perjuangan Partai Bulan Bintang39

II.4.1. Strategi Perjuangan Partai Bulan Bintang

1. Pembinaan Ukhuwah Islamiyah dengan menghormati pluralitas

kehidupan berbangsa.

2. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok, dan antar

agama.

3. Penyetaraan kehidupan antar individu, antar kelompok, dan antar

bangsa.

4. Konsolidasi dan pemberdayaan partai.

5. Partai Bulan Bintang menjadi aset umat dan mempelopori penyatuan

partai – partai Islam.

39 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Op.cit, hal. 119


II.4.2. Program Perjuangan Partai Bulan Bintang

Program Perjuangan Partai Bulan Bintang ini disebut dengan Khittah PBB.

Program perjuangan ini diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi warga Bulan

Bintang yang tumbuh subur secara nasional dan sekaligus aspirasi pluralitas

masyarakat Indonesia serta kepentingan misi partai untuk mencapai tujuan

keberadaannya di tengah – tengah masyarakat dan bangsa Indonesia.

Program perjuangan ini adalah sesuai dengan Khittah Perjuangan Partai

Bulan Bintang yang menyebutkan bahwa Partai Bulan Bintang memiliki program

yaitu terdiri dan Internal dan Eksternal partai, yang mana program perjuangan ini

dapat terus diperjuangkan untuk kemajuan bangsa dan keberlangsungan partai

sehingga partai ini bermanfaat bagi masyarakat. Adapun program – program

perjuangan partai adalah sebagai berikut :

II.4.2.1 Program Internal Partai Bulan Bintang

1. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi

a. Melakukan reorientasi terhadap visi dan misi partai bagi jajaran

Keluarga Besar Bulan Bintang secara nasional, melalui Orientasi

Kepengurusan Partai ( OKP ) dan lain – lain.

b. Melakukan konsolidasi organisasi sampai di tingkat yang paling

bawah Ranting, RW dan RT yang antara lain dengan

menyelenggarakan Pesantren Modern Terbuka ( PMT )

sebagaimana konsep DPP Partai Bulan Bintang.


c. Melakukan reformulasi struktur organisasi partai yang efektif dan

efesien.

d. Melakukan kajian ulang terhadap konsep sistem dan pelaksanaan

kaderisasi partai secara nasional.

e. Membentuk dan meningkatkan pemberdayaan badan – badan non

struktural partai untuk memperluas basis massa dan dukungan

terhadap partai antara lain dengan membentuk Lembaga – lembaga

Swadaya Masyarakat.

f. Merumuskan dan mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi

dan silaturahmi yang efektif pada lingkungan partai secara

nasional.

2. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul Kharimah

a. Melakukan kajian – kajian keislaman di setiap tingkatan

kepengurusan partai.

b. Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif dan

melaksanakannya secara sistematis terprogram.

c. Memelihara dan mengembangkan Ukhuwah Islamiyah dengan

sebanyak – banyaknya potensi, subjek dan obyek dakwah.

d. Memprakarsai dan melaksanakan pertemuan antar berbagai

lembaga – lembaga dakwah sesuai tingkatan untuk menciptakan

syiar Islam.


e. Membangun silaturahmi dengan ormas islam untuk memperkuat

basis partai, khususnya ormas pendukung berdirinya partai.

f. Membangun dan mengembangkan jaringan dakwah melalui

masjid, mushalla, surau, langgar, institusi pendidikan dan media

dakwah lainnya.

3. Pemberdayaan Ekonomi Anggota

a. Membuka ruang dan kesempatan dengan membuka akses bagi

pengembangan usaha semua kader partai.

b. Membangun jaringan ( networking ) pengusaha kader partai secara

nasional.

c. Membangun pusat informasi dan komunikasi usaha bagi

pengusaha kader.

d. Mendorong terbentuknya lembaga permodalan dan atau lembaga

pinjaman simpanan bagi pengembangan usaha ekonomi kader

partai.

e. Menciptakan lapangan kerja dan usaha produktif yang halal.

4. Pemberdayaan Generasi Muda

a. Mendorong dan mendukung sepenuhnya usaha – usaha Pemuda

Bulan Bintang dalam membina dan memberdayakan generasi

muda serta memperluas basis dukungan partai dari kalangan

pemilih muda dan pemilih pemula.


b. Mendorong dan memberikan kesempatan lebih luas kepada

generasi muda untuk memimpin partai dan menjadi pejabat publik

dari partai.

c. Mendorong dilakukannya regenerasi kepemimpinan partai secara

konsisten dan terus menerus.

d. Mengadakan pelatihan keterampilan berbasis teknologi informasi.

5. Pemberdayaan Perempuan

a. Pembinaan dan pengembangan potensi perempuan secara

maksimal dalam wadah khusus, melalui penugasan dalam berbagai

aktifitas partai.

b. Memperluas kesempatan bagi kader perempuan ( muslimat ) untuk

berperan lebih besar dalam kiprah partai sesuai dengan Syariat

Islam.

c. Melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga

dan masyarakat.

d. Meningkatkan advokasi dan hak – hak kaum perempuan yang

bekerja di dalam maupun di luar negeri.

6. Pembinaan dan Pengembangan Profesi

a. Melakukan Up – grading dan pelatihan terhadap kader partai yang

mengemban amanah sebagai pejabat publik.

b. Melakukan rekrutmen para akademisi dan profesional untuk

berkiprah dalam badan khusus partai antara lain adalah Dewan


Pakar, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan lain – lain serta

mendukung penuh pemberdayaan badan – badan khusus tersebut.

c. Menyusun dan mendorong tegaknya kode etik baik anggota dan

fungsionaris partai maupun anggota legislatif dan pejabat publik

yang difasilitasi partai, dengan membentuk dan memberdayakan

Badan Kehormatan / Majelis Pertimbangan disetiap tingkat

kepengurusan partai dan Majelis Syura di tingkat DPP, sebagai

Badan Peradilan bagi tindakan penyimpangan terhadap kaidah

partai.

d. Menjalin kerjasama dengan lembaga – lembaga profesi dalam

bentuk forum kajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas.

II.4.2.2 Program Eksternal Partai Bulan Bintang

1. Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi

a. Memperjuangkan tersusunnya Undang – undang Tentang Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penyempurnaan

Undang – undang Tentang Pertahanan Keamanan untuk

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Merumuskan konsep sistem pertahanan dan keamanan untuk

menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat dan bangsa

Indonesia, menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.


c. Mendorong peningkatan kualitas keprofesionalan Tentara Republik

Indonesia sebagai alat pertahanan negara dan Kepolisian Republik

Indonesia sebagai alat keamanan negara.

d. Memperjuangkan peningkatan sarana, prasarana dan teknologi

pertahanan keamanan dan kesejahteraan Tentara Republik

Indonesia dan Kepolisan Republik Indonesia.

e. Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi

untuk kepentingan nasional, yaitu kepentingan untuk

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

dari campur tangan asing dan juga untuk menyelesaikan masalah

perbatasan dengan negara – negara tetangga.

f. Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi

untuk kepentingan ekonomi nasional yaitu meningkatkan

perdagangan, investasi serta perbaikan perlindungan tenaga kerja

kita di luar negeri.

g. Memelihara dan mengembangkan kebijakan politik luar negeri

yang bebas aktif yang bertumpu pada kedaulatan bangsa, negara

dan kehormatan bangsa serta kepentingan nasional Indonesia.

h. Mengembangkan politik perdamaian dan kerjasama internasional

dengan bertumpu pada nilai – nilai kemanusiaan universal dan

kesamaan derajat negara.


i. Memperjuangkan pelaksanaan undang – undang penyiaran dan

kebebasan pers secara optimal.

j. Mendorong dan mensponsori kehidupan pers yang bebas dan

bertanggung jawab pada terlaksananya kode etik jurnalistik.

k. Mensponsori usaha – usaha penghentian dan pelarangan segala

macam tayangan dan cetakan yang menyiarkan pornografi,

pornoaksi, kekerasan, mistik, dan hal – hal lainnya yang menjadi

penyebab munculnya penyakit sosial di masyarakat.

l. Menentang segala bentuk kolonialisme, imperialisme, kapitalisme,

penindasan, dominasi dari negara manapun serta tidak memberi

pengakuan terhadap eksistensi negara kolonial penjajah dengan

segala dimensinya.

2. Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan

Agraria

a. Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa,

kuat, bersih, dan terhindar dari KKN.

b. Memperjuangkan berkembangnya budaya politik yang sehat dan

demokratis dengan melakukan transformasi nilai – nilai Islam.

c. Memperjuangkan terlaksananya Syariat Islam dalam skala lokal,

baik itu pada tingkat kabupaten dan kota maupun pada tingkat

provinsi, yang diakomodir dalam bentuk Peraturan Daerah.


d. Mendorong seluruh jajaran pangurus Partai Bulan Bintang untuk

mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala

daerah secara langsung.

e. Memperjuangkan terbentuknya Komisi Pengawasan Pelaksanaan

Subsidi untuk rakyat.

f. Memperjuangkan kemudahan pemberian izin atau kerjasama

penggarapan lahan – lahan kritis dan lahan tidur bagi kepentingan

ekonomi rakyat.

g. Memperjuangkan kemudahan sertifikasi tanah khususnya tanah

wakaf dan hibah.

3. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

a. Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan,

kehutanan, kelautan, dan perikanan sebagai basis strategi

pengembangan ekonomi nasional.

b. Mendorong dan memantapkan pola ekonomi nasional yang

berlandaskan nilai – nilai Islam.

c. Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam pertanian dan

kelautan serta teknologi tepat guna untuk mengembangkan

produktivitas ekonomi nasional.

d. Mengarahkan program pengembangan pertanian sebagai basis

strategi ekonomi nasional untuk pemberdayaan ekonomi

masyarakat Indonesia.


e. Memperjuangkan kemudahan akses permodalan dan jaringan pasar

bagi pengembangan usaha kecil dan menengah.

f. Memperjuangkan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan

petani dan nelayan.

4. Hukum, Perundang – undangan, HAM dan Keamanan

a. Memperjuangkan transformasi nilai – nilai Islam dalam peraturan

perundang – undangan.

b. Mendorong peningkatan kualitas, wawasan dan moral aparat

penegak hukum secara nasional.

c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya

keamanan nasional melalui pertumbuhan minat bela negara,

semangat nasionalisme, dan wawasan nusantara.

d. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan

perundangan secara konsisten, oleh berbagai pihak terhadap

pornografi, pornoaksi dan narkoba.

e. Mendesak pemerintah dan DPR supaya memperkuat kedudukan

Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dengan undang – undang.

f. Mendukung tegak dan terlaksananya Syariat Islam di Nanggroe

Aceh Darussalam ( NAD ) sesuai dengan peraturan dan dengan

perundang – undangan yang berlaku.


5. Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat,

Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal

a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana perhubungan sebagai urat nadi aktifitas kehidupan

masyarakat.

b. Memperjuangkan pembangunan fasilitas perumahan bagi rakyat

kecil dan menata pemukiman kumuh dengan pola pendekatan

persuasif.

c. Mendorong dan memperjuangkan pemberian treatment – treatment

khusus untuk menjadi stimulus bagi percepatan pembangunan di

kawasan daerah tertinggal.

d. Memperjuangkan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan

pedesaan dan kawasan tertinggal, terutama di daerah terpencil, di

pulau – pulau serta daerah perdalaman.

e. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global dengan

mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi serta silaturahmi

yang efektif pada lingkungan secara langsung, mentransformasikan

segala kegiatan, gagasan, sikap dan perjuangan partai pada

masyarakat, menerbitkan media bacaan baik majalah, buletin, atau

warta abadi.


6. Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya

a. Mengawasi pelaksanaan Undang – undang Sistem Pendidikan

Nasional dan mencermati penyusunan peraturan pelaksanaannya.

b. Memperjuangkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan sekolah

bebas biaya dan realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 25%

dalam APBN.

c. Mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dan

pesantren terutama dalam mengembangkan model pendidikan

terpadu yang berwawasan Imtak dan Iptek.

d. Memperjuangkan peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan

kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga tercipta keharmonian

dalam menjalankan tugas pendidikan.

e. Mendorong Islamisasi ilmu pengetahuan yang diharapkan di masa

mendatang dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan

nasional yang melahirkan insan kamil.

f. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pentingnya

persamaan derajat manusia, kedisiplinan dan meningkatkan

ketertiban sebagai budaya masyarakat baru dan modern.

g. Ikut serta dalam mengembangkan pariwisata, seni dan budaya yang

bernafaskan Islam.

h. Melakukan pembinaan generasi muda dengan model pendidikan,

pelatihan dan up-grading diberbagai profesi yang ditekuni.


Sekaligus menumbuhkan jaringan kerjasama antar pemuda di

tingkat nasional dan internasional.

i. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan

memperjuangkan sarana dan prasarananya.

j. Memperjuangkan terbebasnya generasi muda dari bahaya narkoba,

pergaulan bebas, dan penyakit kejiwaan lainnya yang mempunyai

dampak negatif terhadap perkembangan generasi muda melalui

peningkatan peran serta dan kesadaran remaja dalam kegiatan

mesjid dan keislaman lainnya.

7. Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN

a. Memperjuangkan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri

untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan

menengah.

b. Memperjuangkan penguatan struktur industri nasional yang

berbasis pada penggunaan bahan baku lokal.

c. Mendorong terciptanya kerjasama internasional yang bertumpu

pada kesamaan derajat dan saling menguntungkan dalam bidang

perdagangan.

d. Memperjuangkan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian

insentif, penyederhanaan proses perijinan dan kebijakan investasi

yang progresif, serta jaminan dan keamanan dan kepastian hukum.


e. Mendorong pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip – prinsip

good corporate governance serta mencegah penjualan BUMN

yang menguasai hajat hidup orang banyak.

8. Energi, Sumber Daya Mineral, Riset Teknologi, dan Lingkungan hidup

a. Mendorong pemanfaatan secara optimal Bioteknologi untuk

kepentingan petani, nelayan, buruh, dan masyarakat umum lainnya.

b. Memperjuangkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan energi

dan sumber daya mineral dengan basis pelestarian lingkungan

hidup.

c. Memacu pertumbuhan lembaga – lembaga riset dan penelitian,

khususnya dunia pendidikan dan umumnya organisasi

kemasyarakatan sehingga menjadi tradisi dan budaya dalam setiap

perilaku dalam kehidupan.

d. Memperjuangkan dan mengembangkan program – program

bioteknologi yang bertanggungjawab bagi kepentingan petani,

nelayan, buruh dan masyarakat umum.

e. Menciptakan dan membangun lingkungan hidup yang harmoni,

teratur, tertib, sehat dan bersih dengan membuat undang – undang

atau peraturan daerah untuk itu.


9. Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

a. Memperjuangkan penyusunan undang – undang yang mengatur

hubungan antar umat beragama, termasuk pengaturan penyiaran

agama untuk kerukunan umat beragama dan stabilitas nasional.

b. Membendung paham – paham keagamaan yang berkembang dalam

masyarakat yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah.

c. Memperjuangkan suatu sistem jaminan sosial bagi fakir miskin,

anak – anak terlantar dan jompo.

d. Mendorong pengelolaan penanggulangan bencana alam, secara

responsif, transparan dan akuntabel.

e. Mendorong penguatan peranan perempuan di bidang politik, sosial,

budaya yang dilandasi dengan nilai – nilai Islam.

f. Memperjuangkan pengelolaan ibadah haji yang transparan,

akuntabel, dan murah.

10. Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

a. Mendorong peningkatan program – program kependudukan yang

terencana untuk terciptanya keluarga sakinah, mawadah warahmah.

b. Memperjuangkan pemerataan penyebaran penduduk dan

pengurangan urbanisasi dari desa – desa ke kota – kota besar

dengan menciptakan lapangan kerja di daerah.

c. Memperjuangkan jaminan nasional perlindungan kesehatan

masyarakat, khususnya fakir miskin.


d. Memperjuangkan tumbuh kembangnya industri obat tradisional

yanga berbasis tanaman rakyat.

e. Memberikan kemudahan pelayanan dan proses administrasi serta

perizinan bagi tenaga kerja Indonesia.

f. Memperjuangkan kepastian hukum, kemudahan perizinan,

kesejahteraan dan asuransi dalam perlindungan tenaga kerja

Indonesia di luar negeri.

g. Memperjuangkan pemisahan antara regulator, dan operator dalam

penanganan penempatan tenaga kerja di luar negeri.

h. Penyempurnaan program transmigrasi berbasis ekonomi yang

berkesinambungan.

11. Keuangan, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

a. Memperjuangkan penyusunan peraturan perundang – undangan

perbankan syariah dan lembaga keuangan bukan bank yang

berdasarkan prinsip syariah.

b. Memperjuangkan penggunaan mata uang emas dan perak sebagai

salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri.

c. Memperjuangkan perubahan undang – undang perbankan yang

lebih memperhatikan usaha – usaha kecil.


II.5. Sejarah Berdirinya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang

Sumatera Utara

Sejarah PBB di Sumatera Utara ini tidak terlepas dari pembentukan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang ( DPP PBB ) yang terbentuk pada

tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta, dan untuk memperkuat struktur kepengurusan

sampai seluruh wilayah Indonesia maka PBB mengambil kebijakan untuk

membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang ( DPW PBB ) di

setiap provinsi yang ada di Indonesia, yang mana kantor DPW PBB ini

berkedudukan di ibukota provinsi. Salah satu provinsi yang membentuk

perwakilannya di Indonesia adalah provinsi Sumatera Utara, yang mana DPW

PBB Sumatera Utara ini berkantor di Medan.

Pada awalnya pembentukan DPW PBB Sumatera Utara ini adalah berawal

dari pergaulan, pertemanan dan melalui lembaga – lembaga Islam seperti DDII

(Dewan Dakwah Islam Indonesia). Maka dari DDII ini anggotanya saling

berinteraksi dan bertukar pikiran untuk membentuk suatu partai. Salah satu

pendiri DPW PBB Sumatera Utara adalah Ir. Bustinursyah, M.Sc, IAI ( Uca

Sinulingga ). Pada saat penulis mewawancarainya maka dia bercerita mengenai

pengalamannya dalam pembentukan DPW PBB Sumut, ia mengatakan bahwa :

“ Saya terlibat dalam pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah PBB untuk

Sumatera Utara dan Aceh. Padahal bila diingat waktu itu keadaan Aceh

lagi gawat dengan adanya gerakan separatis GAM, maka dengan


memberanikan diri saya bersama MS. Kaban, Yanda Yuhibni Ishak (Jack),

Alexander Pashak berangkat menuju Aceh ”.

Ide pembentukan DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara dikarenakan

pertemanan antara Uca dengan Yusril, pada saat itu Uca sebagai mahasiswa Pasca

Sarjana USM dan juga sebagai ketua PPIKUM ( Perhimpunan Pelajar Indonesia

Kawasan Utara Malaysia ) sangat dekat dengan Konsulat Jendral di kawasan

Malaysia Utara. Dengan kedudukannya sebagai Ketua PPIKUM maka Uca

berkenalan dengan Yusril Ihza Mahendra ( salah satu pendiri PBB ), Yusril pada

saat itu juga sebagai mahasiswa program Doktoral di USM. Dari perkenalan ini

maka selanjutnya Yusril mengajak Uca untuk membentuk perwakilan Partai

Bulan Bintang di daerah Sumatera Utara dan Aceh, hal ini dilakukan karena Uca

bertempat tinggal di Sumatera Utara. Pada saat itulah Uca tertarik untuk

membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sumatera Utara.

Uca bersama teman – teman lain akhirnya bersepakat untuk membentuk

DPW PBB Sumatera Utara. Untuk pembentukan DPW PBB Aceh yang

ditugaskan adalah MS. Kaban, Yanda Yuhibni Ishak (Jack), Alexander Pashak

maka orang ini menuju Aceh untuk menjumpai para ulama disana, dengan

menjumpai para ulama disana maka mereka menerangkan kerangka acuan untuk

membentuk suatu partai. Mereka juga membawa AD / ART PBB sebagai bahan

pertimbangan untuk terbentuknya DPW PBB Aceh, dengan kesepakatan serta

penjelasan yang cukup mendalam maka ulama – ulama yang berada di Aceh

akhirnya menyetujui untuk membentuk DPW PBB Aceh.


II.6. Perolehan Suara Partai Bulan Bintang Dalam Pemilihan Umum

Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 1999 dan 200440

Pada era reformasi telah dua kali diselenggarakannya pemilu yang dinilai

sangat demokratis dibanding dengan pemilu pada masa era rezim Orde Baru. Pada

pemilu 1999 telah diikuti oleh 48 partai peserta pemilu, dari 48 partai politik

peserta pemilu yang melewati ambang batas Electoral Treshold 2 % hanya

berjumlah 6 partai yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB.

Sebagai salah satu kontestan pemilu pada tahun 1999 PBB meraih kurang lebih

2.046.773 suara pemilih di seluruh Indonesia dan dengan perolehan hasil suara itu

PBB menempatkan 13 orang kadernya sebagai elit politik tingkat nasional yang

duduk di kursi lembaga DPR.

Tidak hanya itu Yusril juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan

Perundang – undangan dalam kabinet Persatuan Nasional. Di tingkat provinsi

kecuali di Provinsi Bali, PBB dapat menempatkan setidaknya satu orang wakil

untuk duduk di DPRD tingkat I, meskipun untuk duduk di DPRD tingkat II tidak

semua Kabupaten / Kota PBB mampu menempatkan wakilnya.

Pada pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu maka

yang hanya melewati ambang batas Electoral Treshold sebesar 3 % adalah Partai

Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB dan PKS. Pada

pemilu 2004 ini Partai Bulan Bintang tidak melewati ambang batas ET yaitu

40 KAPPU DPW PBB Sumatera Utara


sebesar 3 %, walaupun pada kenyataan dari segi perolehan suara PBB mengalami

kenaikan bila dibandingkan dengan pemilu 1999 dengan perolehan suara sebesar

2.984.737 pemilih ( 2,62 % ) dan memperoleh kursi sebanyak 11 kursi di DPR RI.

Perolehan kursi di DPRD Sumatera Utara dari PBB adalah sebanyak 3

kursi dan untuk Kabupaten / Kota di Sumatera Utara PBB memperoleh sebanyak

13 kursi dengan total suara sah dari PBB adalah sebesar 134.461 suara. Untuk

DPRD Sumatera Utara PBB mengirim antara lain adalah Banuaran Ritonga dari

pemilihan Deli Serdang, Fahrizal Dalimunthe dari pemilihan Labuhan Batu dan

Bustinursyah dari pemilihan Langkat dan Binjai, Perbedaan jumlah kursi PBB

dengan jumlah perolehan suara ini disebabkan karena perubahan sistem pemilu

pada waktu itu.

Tabel 01.

Perolehan Suara dan Kursi DPW PBB Sumatera Utara

Pada Pemilu Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2004

No Dapem Kabupaten / Kota Suara Kursi

1. Sumut I Medan 13.874 -

2. Sumut II Deli Serdang 18.464 1

3. Sumut III Serdang Bedagai 12.805 -

Tebing Tinggi 1.997

4. Sumut IV Asahan 13.860 -

Tanjung Balai 3.790


http://id.wikipedia.org/wiki/DPR

5. Sumut V Labuhan Batu 14.197 1

6.

Sumut VI

Tapanuli Selatan 6.317

- Mandailing Natal 5.150

Padang Sidempuan 1.578

7. Sumut VII Nias 1.069 -

Nias Selatan 167

8.

Sumut VIII

Tapanuli Tengah 3.571

- Sibolga 2.022

Tapanuli Utara 840

Toba Samosir 752

Humbang Hasundutan 552

9. Sumut IX Siantar 3.049 -

Simalungun 3.883

10.

Sumut X

Karo 1.802

- Dairi 806

Pakpak Barat 204

11. Sumut XI Langkat 21.369 1

Binjai 2.343

Jumlah Suara dan Kursi 134.461 3

Sumber : KAPPU DPW PBB Sumatera Utara


BAB III

POLA REKRUTMEN POLITIK DPW PARTAI BULAN BINTANG

SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA

LEGISLATIF DPRD SUMATERA UTARA TAHUN 2009

Pada bab tiga ini penulis akan menyajikan data dan menganalisanya,

pelaksanaan analisa ini dilakukan untuk memperoleh jawaban permasalahan

berdasarkan data dan fakta yang ada. Data yang diperoleh di lapangan dilakukan

melalui teknik wawancara kepada fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai

Bulan Bintang Sumatera Utara. Selain penyajian data berdasarkan wawancara

juga dilengkapi dengan penyajian fakta – fakta yang terjadi di lapangan

berdasarkan arsip – arsip yang dimiliki oleh DPW PBB Sumatera Utara.

Wawancara yang dilakukan penulis adalah kepada fungsionaris DPW PBB

Sumatera Utara yakni Ir. Bustinursyah ( Uca Sinulingga ), M.Sc, IAI sebagai

Wakil Ketua I, dan Irwan A. Hasibuan, SE, M.Si sebagai Sekretaris. Proses

penelitian ini tidak terlepas dari mekanisme pembuatan keputusan secara umum

yang teoritis, pada konsep pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PBB

didasarkan kepada Mekanisme Umum yang tertuang dalam Surat Keputusan41 SK

DPP PBB No : SK. PP / 1278 / 2008 dan SK DPP PBB No : SK. PP / 1279 / 2008.

41 SK DPP PBB No : SK.PP / 1278 / 2008 Tentang Juklak dan SK DPP PBB No : SK.PP

/ 1279 / 2008 Tentang Juknis yang keduanya membahas permasalahan mengenai Perekrutan,

Penyusunan, Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang.


III.1. Pemilihan Umum Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009

Pemilihan Umum adalah cara untuk menentukan siapakah yang akan

menjalankan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, sehingga pemilu

adalah cara untuk menentukan bagaimana kedaulatan rakyat dilaksanakan.

Melalui pemilu diharapkan perpindahan kekuasaan dilakukan dengan baik,

dengan pemilu yang demokratis akan tercipta situasi dan kondisi negara yang

akan baik. Salah satu Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun

2009 ini adalah pemilu anggota legislatif. Di dalam studi politik, pemilihan umum

dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas politik dimana pemilihan umum

merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan

terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan42.

Pemilihan umum memiliki kedudukan strategis dan mempunyai pengaruh,

yaitu : Pertama, pemilihan umum merupakan mekanisme yang secara otomatis

menjadi penyeleksi wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Kedua, orang – orang yang terpilih ini kemudian akan terselenggara mekanisme

pembentukan mayoritas mutlak tertentu di tubuh lembaga perwakilan rakyat

(pembentukan mayoritas ini disebut dengan sistem kepartaian) dan orang – orang

yang terpilih ini menjadi penentu apa serta dalam posisi bagaimana peran dan

fungsi lembaga perwakilan rakyat43.

42 Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai,

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998, hal. 7 43 Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Mandul, Yogyakarta : Bigraf Publising, 1997, hal. 125


Sistem pemilu Indonesia ditentukan berdasarkan UU Pemilu, pada pemilu

1999 menggunakan sistem pemilu Proporsional dengan memilih tanda gambar,

pada pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu Proporsional Daftar Calon

Terbuka, dan pada pemilu 2009 telah ditetapkan memakai sistem Proporsional

Terbuka Terbatas dengan menggunakan sistem suara terbanyak. Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PUU-VI / 2008 tentang suara terbanyak telah

menghapus pasal 214 Undang – undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu,

pasal ini dihapus karena tidak sesuai dengan alam demokrasi yang dianut oleh

bangsa Indonesia dan bertentangan dengan UUD 1945.

Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2009 dengan berdasarkan

Undang – undang No. 10 Tahun 2008 Mengenai Pemilu merupakan implementasi

dan keterkaitan daripada Undang – undang No. 22 Tahun 2007 Mengenai

Penyelenggaraan Pemilu. Undang – undang No. 22 Tahun 2007 ini merupakan

dasar hukum yang utama dan pertama untuk terselenggaranya pemilu di Indonesia

pada tahun 2009.








Keragaman suku yang terjadi di Sumatera Utara adalah isu penting pada

pemilu 2009. Masyarakat Sumatera Utara terdiri dari berbagai kelompok suku

yang dikategorikan dalam dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok suku asli

yaitu suku Melayu, Batak, dan Nias serta kelompok pendatang yaitu suku Jawa,

Minang, Tionghoa, Aceh, dan India. Keragaman suku bangsa semacam ini diikuti

pula oleh agama yang dianut dan beberapa wilayah permukiman mereka44.

Keragaman suku yang diikuti oleh pengelompokan berdasarkan agama dan

wilayah permukiman ini tidak terhindarkan dalam mempengaruhi dinamika

politik masyarakat. Implikasi yang paling nyata terlihat dalam peta kekuatan

organisasi politik di Sumatera Utara dan bagaimana penerimaan masyarakat

terhadap berbagai ajang kontestasi politik di wilayah Sumatera Utara. Sejarah

penyelenggaraan pemilu selama ini, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat

dijadikan refleksi atas kondisi tersebut. Hasil Pemilu 1955 yang melibatkan tiga

kekuatan politik utama di Indonesia saat itu, yakni Masyumi, PNI, dan PKI. Dari

Pemilu 1955 itu terlihat adanya kecenderungan tarik – menarik kekuatan yang

tinggi antara kelompok Islam dan non Islam ( Kristen, Nasionalis, Sosialis,

Komunis ). Saat itu Masyumi unggul, perolehan suara partai – partai bercorak

keislaman mampu meraup 47 % suara dan partai – partai non Islam hanya mampu

meraih 38 % suara45.

44 http://indonesiamemilih.kompas.com, Perburuan Suara di Kantong Suku dan Agama,

ditulis pada 9 Februari 2009 oleh Retno Setyowati dan diakses pada 18 Mei 2009 – 16.00

45 Ibid.


Pada Pemilu 1971, Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) dan Partai

Demokrasi Indonesia ( PDI ), maka Golkar tampil sebagai peraih suara terbanyak.

Golkar dan mesin pemerintahan Orde Baru mampu menyatukan keragaman

budaya menjadi satu kekuatan politik homogen. Saat reformasi bergulir

penguasaan Golkar tergantikan oleh PDI Perjuangan. Di daerah Tapanuli Utara,

Toba Samosir, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Langkat, Sibolga,

Tanjung Balai, dan Binjai, Golkar mengalami kekalahan.

Wilayah – wilayah yang selama ini dikenal kuat dengan nuansa suku dan

keagamaan, seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, dan

juga beberapa wilayah di pesisir timur Sumatera Utara, cenderung mangarahkan

aspirasi politiknya kepada partai – partai yang mempresentasikan Islam. Oleh

karena itu, PPP, PKB, dan PAN meraih suara signifikan di wilayah tersebut.

Demikian juga wilayah basis Kristen, seperti Tapanuli Utara dan Toba Samosir

menjadi kantong suara bagi PDS. Golkar mampu memenangi Pemilu 2004

disebabkan karena Golkar tergolong mampu memasuki batasan antara agama dan

suku. Pada Pemilu 2004, dari 25 kota dan kabupaten di Sumatera Utara, Golkar

menguasai 18 kabupaten / kota. Artinya, baik di wilayah yang kental dengan

nuansa agama maupun etnisitas, Golkar berhasil mendulang suara.

Hal ini juga terjadi pada Partai Bulan Bintang, perolehan kursi untuk

DPRD Sumatera Utara yang berasal dari PBB adalah sebanyak 3 kursi dan untuk

Kabupaten / Kota di Sumatera Utara PBB memperoleh sebanyak 13 kursi dengan

total suara sah dari PBB adalah sebesar 134.461 suara. Untuk DPRD Sumatera


Utara PBB mengirim antara lain adalah Banuaran Ritonga dari pemilihan Deli

Serdang, Fahrizal Dalimunthe dari pemilihan Labuhan Batu dan Bustinursyah dari

pemilihan Langkat dan Binjai, Perbedaan jumlah kursi PBB dengan jumlah

perolehan suara ini disebabkan karena perubahan sistem pemilu pada waktu itu.

Pada pemilu 2004 PBB hanya memiliki basis massa yang terdapat di

daerah Islam, seperti Langkat dan Binjai, Deli Serdang dan Labuhan Batu. Hal ini

dikarenakan pada dasarnya PBB adalah partai yang berasazaskan Islam dan

agama yang dianut pada daerah – daerah tersebut adalah beragama Islam. Hal lain

adalah dikarenakan mayoritas pemilih pada daerah itu adalah berdasarkan

etnesitas, misalnya Fahrizal yang bersuku Mandailing tentunya masyarakat yang

bersuku Mandailing pada daerah Labuhan Batu memilihnya. Walaupun pada

dasarnya Fahrizal menduduki nomor urut terakhir pada daerah pemilihannya.

Apakah konfigurasi sosial dan politik semacam ini akan terus bertahan

dalam berbagai ajang kontestasi politik, Sumatera Utara memang kental dengan

politik etnik. Kelompok etnis yang tidak cukup kuat dipengaruhi oleh etnisitas

maupun agama maka kelompok tersebut cenderung melekat pada suku – suku

pendatang. Di Sumatera Utara, kesamaan maupun kedekatan identitas sosok tidak

menjadi jaminan pilihan politik karena pada dasarnya masyarakat Sumatera Utara

hanya memilih berdasarkan etnisitas yang dimiliki oleh sosok tersebut, misalnya

Samsul Arifin yang menang pada daerah Deli Serdang, Langkat dan Binjai hal ini

disebabkan karena dia orang Melayu dan konstituennya adalah Melayu.


III.2. Partai Politik Pada Pemilu Legislatif DPRD SU Tahun 2009

Pada Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai, PBB meraih 2,059 juta

suara, atau sekitar 1,94 % suara dari jumlah pemilih sah. Pada waktu itu PBB

dapat menempatkan 13 kadernya di DPR. Namun, pada Pemilu 2004, jumlah

kursi di DPR yang diraih PBB menurun yaitu 11 kursi.

Padahal, jumlah suara yang diraih meningkat menjadi 2,97 juta atau

sebesar 2,61 % dari seluruh suara sah nasional. Pemilu 2009 akan diikuti sekitar

171.068 juta pemilih. Jika mengacu ketentuan Parliamentary Threshold ( PT )

sebesar 2,5 % suara sah nasional, berarti PBB harus meraih sekitar 4,3 juta suara.

Tentu dengan catatan, semua pemilih memakai hak pilih dan suaranya sah

Tentu saja tidak mudah untuk meraih ambang batas PT tersebut. PBB pada

Pemilu 2009 harus keluar dari daerah basisnya selama ini. Dua daerah yang

selama ini dikenal sebagai basis PBB adalah Provinsi Bangka Belitung dan Nusa

Tenggara Barat. Jika ingin lolos ambang batas perolehan suara untuk

penghitungan kursi di DPR, PBB harus mampu melebarkan basis dukungannya,

terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dari kedua provinsi itu yaitu Jawa Timur da Jawa Tengah maka

MS.Kaban mengakui belum ada kader PBB yang bisa melenggang ke DPR.

Selain itu, suara yang bisa didulang untuk menambah pundi – pundi dukungan

bagi partai ini adalah di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, yang berpenduduk

besar. Wakil Ketua Umum PBB Hamdan Zoelva mengakui tidak mudah


menggarap Sulsel, Jatim, Jateng, dan Sumatera Utara. Tetapi, hal itu harus

dilakukan walau PBB terkendala juga dalam pendanaan untuk kampanye.

Pada pemilu 2009 ini untuk daerah Sumatera Utara sendiri PBB telah

menjalin komunikasi politik baik itu dengan sesama partai politik yang terdapat di

parlemen maupun pada masyarakat. Hal ini terlihat dari komunikasi politik yang

PBB lakukan dengan partai PPP yang satu fraksi dengan PBB, hal ini dikarenakan

PBB tidak mencukupi untuk kursi untuk membuat fraksi di DPRD Smatera Utara.

Untuk pemilu 2009 ini DPW PBB Sumatera Utara telah melakukan

komunikasi politik terhadap para konstituennya, pada dasarnya komunikasi politik

ini dilakukan oleh masing – masing calon legislatifnya terhadap para konstituen di

daerah yang menjadi daerah pemilihannya. Hal ini dapat dilihat dari brosur,

spanduk, kartu nama, baliho yang disampaikan untuk mensosialisasikan calon

legislatif di daerah masing – masing.

Agar lebih terlihat lagi orang para konstituennya PBB melakukan

kampanye di Lapangan Gajah Mada Medan pada tanggal 2 April 2009, walaupun

pada saat kampanye hujan deras turun sehingga merubuhkan atap dari panggung

yang telah dibuat oleh PBB. Dari kampanye dan pemasangan atribut – atribut

lainnya PBB telah melaksanakannya untuk meraih simpati masyarakat. Kampanye

yang dilakukan PBB tersebut adalah bentuk kampanye yang sederhana, tidak

semegah yang dilakukan oleh Golkar, Demokrat dan PDI di Lapangan Merdeka

Medan, hal ini dilakukan PBB karena terbatasnya dana yang dimiliki PBB.


Cara sosialisasi politik yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara untuk

meraih simpati masyarakat selain dengan memasang atribut – atribut di jalan,

maka cara lain adalah dengan mendatangi ibu – ibu pengajian, remaja mesjid dan

perkumpulan pengajian yang ada di daerah masing – masing calon legislatif.

Dengan cara bertemu langsung dengan konstituennya adalah cara yang tepat

untuk meraih simpatisa masyarakat, walaupun pada dasarnya pilihan tersebut

adalah kembali kepada konstituennya.

PBB sebagai sarana artikulasi kepentingan politik belum maksimal untuk

melakukan hal tersebut, hal ini disebabkan PBB tidak memiliki fraksi di DPRD

Sumatera Utara sehingga kebijakan yang pro pada ummat belum bisa

dilaksanakan di Sumatera Utara, apalagi untuk menegakkan Syiat Islam di

Sumatera Utara. Sehingga aspirasi masyarakat khususnya ummat Islam belum

terealisasi dengan baik dilakukan oleh PBB. Sehingga untuk ke depannya PBB

mengharapkan suatu kemenangan yang dapat diraih di Sumatera Utara dengan

mendapatkan kursi sebanyak – banyaknya untuk membuat suatu fraksi.

Dan dalam hal rekrutmen politik khususnya rekrutmen bakal calon

anggota legislatif untuk DPRD Sumatera Utara maka DPW PBB Sumatera Utara

telah melakukannya sesuai dengan Juklak dan Juknis Perekrutan, Penyusunan,

Penetapan Calon Anggota Legislatif PBB. Hal ini dapat dilihat dari penyampaian

berita di media massa pada tanggal 11 – 15 Juni 2008, ini berarti komunikasi

politik yang dilakukan PBB untuk merekrut calon legislatifnya berjalan baik.


III.3. Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD SU Berdasarkan

UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 dan Berdasarkan Pada Ketentuan PBB

Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara ( DPRD SU ). Untuk duduk di

parlemen tersebut maka ada beberapa persyaratan yang harus dilewati oleh para

calon anggota legislatif, ada persyaratan umum dan ada juga persyaratan khusus.

Pada dasarnya persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif ini merupakan

salah satu pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh setiap partai politik untuk

menjaring para calon anggota legislatifnya. Syarat – syarat yang tertuang di dalam

UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 maupun persyaratan yang diajukan oleh partai

politik itu sendiri, yang pada dasarnya semua persyaratan tersebut harus dapat

dipenuhi oleh para bakal calon anggota legislatif, untuk selanjutnya dia dapat

mengikuti tahapan perekrutan yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara.

III.3.1. Persyaratan Umum Calon Anggota Legislatif Berdasarkan

Undang – Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008

Persyaratan umum calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi

maupun DPRD Kabupaten / Kota tertuang di dalam UU Pemilu No. 10 Tahun

200846. Tidak semua warga negara Indonesia dapat menjadi anggota legislatif

apabila tidak memenuhi persyaratan di dalam UU Pemilu tersebut, misalnya

dalam hal umur, karena batas umur yang diajukan dalam undang – undang pemilu

46 Pasal 50 Bab VII UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 diterangkan mengenai Persyaratan

Bakal Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.


tersebut adalah minimal berumur 21 tahun, jadi tidak mungkin seseorang yang

umurnya belum sampai 21 tahun dapat mencalonkan sebagai calon legislatif.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh bakal calon anggota legislatif

tersebut adalah memperhatikan dan memahami isi daripada UU No. 10 Tahun

2008 Tentang Pemilu khususnya mengenai persyaratan untuk menjadi calon

anggota legislatif. Adapun persyaratan yang tertuang di dalam UU Pemilu No. 10

Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota

harus memenuhi persyaratan :

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih.

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia.

e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas ( SMA ),

Madrasah Aliyah ( MA ), Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ),

Madrasah Aliyah Kejuruan ( MAK ), atau bentuk lain yang sederajat.

f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang – Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita – cita Proklamasi 17

Agustus 1945.

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.


h. Sehat jasmani dan rohani.

i. Terdaftar sebagai pemilih.

j. Bersedia bekerja penuh waktu.

k. Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha

Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang

tidak dapat ditarik kembali.

l. Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat atau

pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ).

m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara

lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha

Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangan negara.

n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan

p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

2. Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuktikan

dengan :


a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.

b. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat,

atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan

atau program pendidikan menengah.

c. Surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara

pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani.

e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.

f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan

publik, advokat / pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah

( PPAT ), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa

yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang

dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan

hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau

Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai

Pegawai Negeri Sipil, anggota dari Tentara Nasional Indonesia, atau

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan

Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus

pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.


i. Kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu.

j. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 ( satu )

partai politik untuk 1 ( satu ) lembaga perwakilan yang ditandatangani

di atas kertas bermaterai cukup.

k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 ( satu )

daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

III.3.2. Persyaratan Khusus Calon Anggota Legislatif Berdasarkan

Pada Ketentuan Partai Bulan Bintang

Persyaratan khusus47 yang diajukan oleh PBB dalam merekrut para calon

anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagai berikut :

1. Bakal calon harus memiliki syarat khusus sebagai berikut :

a. Muslim.

b. Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

c. Mempunyai keahlian dan kecakapan untuk jabatan yang diamanahkan.

d. Berkemampuan untuk bertindak adil.

e. Bersih dari praktek money politics, dan apabila kemudian hari ada

calon yang terbukti melakukan money politics harus dicoret sebagai

calon oleh Dewan Pimpinan Partai yang berwenang.

47 Persyaratan ini terdapat pada pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 SK DPP PBB No : SK.

PP/1278/2008 Tentang Juklak Perekrutan, Penyusunan, Penetapan Calon Anggota Legislatif

Partai Bulan Bintang.


2. Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat satu ( 1 ), maka bakal calon

wajib memenuhi syarat seperti termuat dalam AD / ART dan Peraturan

Partai lainnya serta UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seseorang

dapat menjadi balon pada daerah – daerah tertentu sesuai kekhasannya

masing – masing setelah KAPPU Pusat mendapat persetujuan Majelis

Syura.

III.4. Sumber Perekrutan Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Sumatera

Utara Oleh DPW PBB Sumatera Utara

Ada dua cara dalam pelaksanaan rekrutmen politik yaitu rekrutmen politik

terbuka dan rekrutmen politik tertutup. Rekrutmen Terbuka artinya seluruh warga

negara tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila

yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan

rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen politik secara terbatas yaitu hanya

individu – individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki atau

mengisi jabatan politik ataupun jabatan di pemerintahan, dalam konteks

rekrutmen politik secara tertutup ini maka para individu yang dekat dengan

pemimpin politiklah yang mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam partai

politik atau menduduki jabatan – jabatan politik48.

48 Syamsudin Haris (ed), Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Parti Proses Nominasi

dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004, Jakarta : Gramedia, 2005, hal. 144


Adapun pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara

dalam merekrut bakal calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara adalah

dengan cara sebagai berikut :

III.4.1. Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Menggunakan Sistem

Internal dan Eksternal PBB

Mengenai sumber perekrutan calon anggota legislatif yang berasal dari

PBB adalah sudah terperinci disebutkan di dalam Juklak (Petunjuk

Pelaksanaan)49. Yang dimaksud dengan Internal partai adalah anggota biasa,

anggota kader, anggota teras dan fungsionaris PBB. Sedangkan yang dimaksud

dengan Eksternal partai adalah simpatisan, intelektual, profesional, tokoh

masyarakat atau tokoh organisasi dakwah ataupun organisasi masyarakat

pendukung PBB yang menyatakan kesediannya untuk menjadi anggota partai.

Anggota biasa menurut PBB50 adalah warga negara RI yang telah berusia

17 tahun atau telah pernah nikah dan tidak menjadi anggota partai politik lain,

menyetujui AD / ART dan ketetapan – ketetapan yang dikeluarkan oleh partai,

mendapat rekomendasi sekurang – kurangnya dua orang anggota biasa partai, dan

mengajukan permohonan dan menyatakan tertulis kesediaan keanggotaannya.

Artinya disini adalah setiap masyarakat yang mau menjadi anggota PBB harus

berumur minimal 17 tahun dan bersedia menerima AD / ART PBB.

49 SK DPP PBB No : SK. PP/1278/2008 Tentang Juklak pada pasal 2 Bab II disebutkan

bahwa sumber perekrutan yang dilakukan oleh PBB berasal dari Internal dan Eksternal PBB. 50 Anggaran Rumah Tangga PBB Pasal 1 ayat 1 Bab I mengenai hal keanggotaan PBB.


Anggota Kader51 adalah anggota biasa yang telah mengikuti pelatihan

partai. Anggota Teras52 adalah anggota biasa yang telah mencukupi syarat – syarat

khusus yaitu fungsionaris partai yang telah mengikuti kegiatan kepartaian

setidaknya 5 ( lima ) tahun secara aktif dan sangat sungguh – sungguh, paham dan

taat kepada isi pokok AD / ART, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai dan

peraturan lain yang ditetapkan oleh partai, anggota terpilih sebagai pejabat publik

dan atau tokoh masyarakat, tokoh nasional, profesional, atau intelektual yang

direkomendasikan pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya. Serta fungsionaris

partai adalah orang – orang yang menduduki jabatan sebagai pengurus harian di

dalam struktur kepengurusan PBB baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal.

Adapun yang dimaksud dengan simpatisan, intelektual, profesional, tokoh

masyarakat atau tokoh organisasi dakwah atau organisasi masyarakat pendukung

PBB adalah semua calon legislatif yang berasal dari luar partai, artinya dia bukan

sebagai pengurus ataupun orang yang mempunyai KTA PBB.

Dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif tersebut DPW PBB

Sumatera Utara melakukan sejumlah sosialisasi dan pendekatan terhadap calon

anggota legislatif DPRD Sumatera Utara baik yang berasal dari partai maupun

dari luar partai, sosialisasi tersebut dibuat dalam bentuk pengumuman dan melalui

surat kabar yang dilakukan oleh KAPPU PBB pada masing – masing tingkatan

yang dilaksanakan PBB pada tanggal 11 sampai pada 15 Juni 2008.

51 Anggaran Rumah Tangga PBB Pasal 1 ayat 2 Bab I mengenai hal keanggotaan PBB. 52 Anggaran Rumah Tangga PBB Pasal 1 ayat 3 Bab I mengenai hal keanggotaan PBB.


Dari semua calon anggota legislatif yang direkrut oleh DPW PBB

Sumatera Utara dalam pemilihan umum legislatif DPRD Sumatera Utara maka

yang digunakan DPW PBB Sumatera Utara adalah lebih banyak dari internal

(baik itu anggota ataupun fungsionaris) partai dengan besaran persentase 60 %

(enam puluh persen) dan 40 % ( empat puluh persen ) dari eksternal partai.

Nama – nama seperti Bustinursyah ( Uca Sinulingga ), Irwan A. Hasibuan,

Fuad Helmy, Rapdinal, Junaidi Munir, M. Noor Sahaja, Marasutan Ritonga, Indra

Syafii, Iman Siregar, Kevi Novlianhar, Ellyta Nabilah Depari, Abdullah Abdul

Rahim dan lainnya merupakan nama – nama yang dijadikan calon legislatif

DPRD Sumatera Utara yang berasal dari kepengurusan MPW maupun DPW PBB

Sumatera Utara sendiri.


Rekrutmen Terbuka

Menurut Nazaruddin Syamsuddin, sistem rekrutmen terbuka adalah

dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga

negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian

dilaksanakan melalui proses dan dengan syarat yang telah ditentukan, melalui

beberapa pertimbangan yang objektif dan rasional, dimana setiap orang yang

memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat

mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi

jabatan – jabatan baik itu jabatan politik maupun jabatan – jabatan administratif.


Teori Sistem Rekrutmen Terbuka yang dilakukan oleh DPW PBB

Sumatera Utara yaitu dengan memberikan akses yang sama kepada semua

anggota dan fungsionaris partai dan kepada semua elemen masyarakat yang ingin

menjadi anggota legislatif DPRD Sumatera Utara periode 2009 – 2014. Sistem

pencalonan terbuka ini dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara dengan tujuan

agar terjaring tokoh yang benar – benar layak diperjuangkan untuk menjadi calon

anggota legislatif DPRD Sumatera Utara.

Tokoh – tokoh yang direkrut oleh DPW PBB Sumatera Utara tersebut

dapat berasal dari masyarakat umum yang pada dasarnya mereka ini bukan

anggota ataupun sebagai fungsionaris DPW PBB Sumatera Utara, tetapi mereka

adalah orang – orang yang ingin memanfaatkan PBB sebagai instrumen politik

untuk menjadi calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara. Pada dasarnya

rekrutmen calon legislatif yang dilakukan secara terbuka ( eksternal ) ini berasal

dari teman – teman seperjuangan kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara.

Mereka diajak untuk dijadikan calon legislatif DPRD Sumatera Utara oleh PBB.

Hal ini disampaikan oleh Irwan A. Hasibuan dalam sebuah wawancara yang

penulis lakukan, Irwan A. Hasibuan mengatakan bahwa :

“ Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal perekrutan calon

legislatif yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara antara pemilu tahun

2004 dengan pemilu tahun 2009, bedanya pada tahun 2009 ini terdapat

calon legislatif yang berasal dari teman – teman seperjuangan ( calon

legislatif berasal dari eksternal PBB ) ”.


Pola rekrutmen yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara dalam

merekrut calon legislatif DPRD Sumatera Utara adalah dengan berdasarkan

pertemanan yang mereka miliki dengan calon – calon yang berasal dari eksternal

partai. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya mereka merekrut para teman

seperjuangan disebabkan karena mereka sudah saling mengenal antara satu

dengan yang lain sehingga mudah dipercaya untuk dijadikan calon legislatif yang

berasal dari DPW PBB Sumatera Utara, maka calon legislatif yang berasal dari

pertemanan ini dapat dengan mudah untuk dijadikan bakal calon legislatif.

Nama – nama seperti Sudirman Timsar Zubir, Andam Suri serta

Chairuddin Ragam adalah calon legislatif yang berasal dari pertemanan yang

dilakukannya dengan kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara, seperti contoh

adalah Chairuddin Ragam yang mengenal seorang Masri Sitanggang ( salah satu

tokoh politik dari DPW PBB Sumatera Utara yang mencalonkan diri sebagai

calon legislatif DPR RI ) sehingga Masri dapat dengan mudah merekomendasikan

Chairuddin Ragam ini sebagai bakal calon legislatif untuk DPRD Sumatera Utara

dengan daerah pemilihan Medan. Walaupun di kemudian hari Chairuddin Ragam

ini tidak lolos dalam verifikasi Daftar Calon Tetap ( DCT ) dari PBB yang

dilakukan oleh KPU Sumatera Utara.

Dengan fakta yang terjadi diatas menunjukkan bahwa pola rekrutmen

dengan pertemanan masih berlaku dimana saja, baik itu di partai politik maupun

di dalam jabatan adminstratif di dalam pemerintahan. Ini dikarenakan elit partai

masih mempercayakan jabatan – jabatan politik kepada teman – teman mereka.


III.4.3. Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Menggunakan Kriteria

Kalangan Intelektual dan Ketokohan Masyarakat

Mengenai perekrutan yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara tidak

hanya memakai satu kriteria saja yang dimiliki seseorang untuk dijadikan calon

anggota legislatif, misalnya PBB hanya melihat dan menggunakan seseorang itu

yang benar – benar terkenal, benar – benar tokoh masyarakat, benar – benar

seorang ustadz, atau seorang sarjana agama Islam. Dalam hal perekrutan calon

anggota legislatif tersebut DPW PBB Sumatera Utara menggunakan segala aspek

yang dimiliki seseorang tersebut, ini berarti tidak 100 % menonjolkan dari segi

penilaian, misalnya PBB hanya merekrut para calon legislatifnya yang semuanya

berasal dari ustadz atau tokoh – tokoh masyarakat. PBB merekrut para calon

anggota legislatifnya berasal dari semua kalangan yang mana calon anggota

legislatif dari eksternal ini mau menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga PBB dan dia harus sesuai dengan visi dan misi Partai Bulan Bintang.

Dalam hal ini Uca Sinulingga berpendapat bahwa :

“ Dari penilaian ini tidak semua yang menonjol artinya yang dinilai PBB

hanya sekedar penilaian terhadap ketokohannya saja, tetapi terhadap

segala aspek yang dimiliki seseorang caleg tersebut. Ini berarti seseorang

tidak 100 % menonjolkan dari segi penilaian seperti seseorang itu

memang benar – benar ustadz atau sarjana agama, atau memang dia

benar – benar tokoh masyarakat yang dikenal. PBB merekrut calegnya

berasal dari semua kalangan yang mana para caleg ini mau menerima AD

/ ART partai dan sesuai dengan visi dan misi Partai Bulan Bintang ”.



Kekeluargaan atau Primordialisme

Mengenai sistem kekeluargaan ataupun sistem primordialisme dalam

proses perekrutan calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara maka PBB tidak

memakai sistem kekeluargaan itu, karena PBB menggunakan sistem rekrutmen

terbuka maka siapa saja boleh menjadi calon anggota legislatif yang berasal dari

PBB. Dalam hal ini Uca Sinulingga berpendapat bahwa :

“ Tidak ada perekrutan dengan sistem patronage ataupun primordialisme,

tidak terbangun di PBB sistem dinasti. Karena calon legislatif ini yang

dikenal dan dipercaya dan mereka juga yang mau. Banyak orang yang

mau tidak sanggup, banyak orang yang sanggup tidak mau. Tidak hanya

skill tetapi dengan action ( gerak ). Seperti Ferry (keponakan MS. Kaban)

yang menjadi caleg dari langkat dan Binjai untuk DPRD SU, karena dia

yang bisa dipercayai oleh partai dan dia juga sanggup menerima amanah

dari partai serta dia asli orang Langkat maka dialah yang ditunjuk PBB

sebagai calon anggota legislatif untuk Sumatera Utara. ”

Dalam hal ini Irwan A. Hasibuan mengatakan bahwa :

“ Kami tidak mempersoalkan primordialisme ataupun kekeluargaan di

dalam hal perekrutan calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara, dan

jika ada calon legislatif yang berasal dari keluarga kenapa tidak ? sebatas

dia mempunyai kapasitas dan kapabilitas di dalam partai. Namun sistem

ini bukanlah hal yang utama dalam merekrut calon anggota legislatif

DPRD Sumatera Utara ”.


Walaupun apa yang disampaikan oleh pengurus DPW PBB Sumatera

Utara diatas mengenai tidak adanya sistem rekrutmen dengan menggunakan

sistem kekeluargaan dan primordialisme itu tidak ada, tetapi penulis berpendapat

bahwa adanya sistem kekeluagaan dan primordialisme yang dilakukan oleh DPW

PBB Sumatera Utara.

Hal ini dapat dibuktikan dengan nama – nama seperti Ferry Suando

Tanuray Kaban yang pada dasarnya adalah keponakan kandung dari MS.Kaban

(Ketua Umum PBB) yang mencalonkan dirinya dari daerah pemilihan Langkat

dan Binjai. Menurut Uca Sinulingga hal ini dilakukan karena Ferry berasal dari

Langkat dan Ferry pula yang siap untuk dijadikan sebagai calon legisalatif DPRD

Sumatera Utara. Melihat kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Ferry sendiri

sehingga DPW PBB Sumatera Utara berani mencalonkan Ferry sebagai calon

legislatif DPRD Sumatera Utara.

Alasan yang dikemukakan oleh Uca Sinulingga diatas adalah alasan yang

wajar tetapi tidak rasional, bagaimana mungkin untuk daerah pemilihan Langkat

dan Binjai tidak ada lagi orang – orang yang mau mendaftarkan diri sebagai calon

legislatif dari PBB, dan sulit dipercaya bahwa hanya Ferry saja yang mempunyai

kapasitas dan kapabilitas yang memadai di dalam masyarakat Langkat dan Binjai

dan di dalam partainya sendiri. Alasan klasik yang sering dikemukakan oleh para

petinggi partai adalah hanya mereka yang memiliki integritas tinggi di partai dan

hanya mereka adalah orang – orang yang bisa dipercayai oleh partai sendiri,

sehingga merekalah yang berhak untuk dicalonkan sebagai calon legislatif.


Nama – nama seperti M. Noor Sahaja dan Ellyta Nabilah Depari yang

pada dasarnya kedua nama ini adalah Ipar dan Istri dari Uca Sinulingga sendiri,

walaupun mereka termasuk ke dalam kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara

tetapi pada dasarnya mereka adalah orang – orang yang sangat dekat dengan Uca

Sinulingga ( Wakil Ketua I DPW PBB Sumatera Utara ). Sehingga dengan mudah

dijadikan calon legislatif yang berasal dari DPW PBB Sumatera Utara.

Ada juga indikasi bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PBB

Sumatera Utara sendiri adalah dengan menggunakan sistem semarga, hal seperti

ini dapat dilihat dari para calon legislatif yang semarga dengan Ketua DPW PBB

Sumatera Utara yaitu Banuaran Ritonga. Nama – nama seperti Zeplin, Marasutan,

Lahmuddin, Unci Irawati, dan Ihwan yang semuanya bermarga Ritonga. Begitu

juga dengan calon anggota legislatif yang semarga dengan MS.Kaban, artinya

nama – nama seperti Edy Minthes, Nimpan, dan Jeneng yang semuanya bermarga

Kaban dapat menjadi calon legislatif yang berasal dari PBB.

Begitu juga dengan marga – marga Suku Mandailing dan suku lainnya

yang terdapat di Sumatera Utara masih menjadi hal yang utama dalam perekrutan

yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan banyaknya

pengurus yang bermarga suku Mandailing dan Karo sehingga DPW PBB sendiri

juga merekrut pengurus ini dalam calon legislatif DPRD Sumatera Utara. Dari

kejadian diatas menyatakan kepada kita bahwa dalam perekrutan yang dilakukan

DPW PBB Sumatera Utara masih menggunakan sistem kekeluargaan dan

primordialisme yang terdapat di Sumatera Utara.


III.4.5. Pola Rekrutmen Politik DPW PBB SU Menggunakan

Ketentuan Kuota 30 % Calon Legislatif Perempuan

Undang – undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 mangharuskan setiap partai

politik untuk memenuhi kuota 30 % calon legislatif perempuan dan setiap daerah

pemilihan harus menempatkan salah satu calon legislatifnya yang berasal dari

kaum perempuan, maka ketentuan UU Pemilu ini dilaksanakan oleh setiap partai

politik yang menjadi peserta pemilu. PBB dalam perekrutan calon anggota

legislatif perempuan untuk DPRD Sumatera Utara melaksanakannya dengan baik.

Mengenai kuota 30 % calon legislatif yang berasal dari perempuan ini maka Uca

Sinulingga berpendapat bahwa :

“ Aturan – aturan mengenai kuota sebesar 30 % untuk calon anggota

legislatif perempuan itu tidak semua diterima oleh PBB, karena PBB

menganggap perempuan itu tidak baik dalam mengikuti dunia

perpolitikan, tetapi karena itu peraturan pemerintah ( UU Pemilu ) maka

PBB mengikuti peraturan yang diberlakukan tersebut. Untuk kuota 30 %

calon legislatif yang berasal dari perempuan, maka DPW PBB Sumatera

Utara memenuhi persayaratan tersebut. Contohnya untuk pemilihan

anggota DPRD Sumatera Utara pada daerah pemilihan Sumut I ( Medan )

yang memperebutkan sebanyak 21 kursi DPRD Sumatera Utara. Dengan

pengumuman pemerintah itu maka untuk wilayah Sumut I ( Medan ) DPW

PBB Sumatera Utara memiliki 8 ( delapan ) orang calon legislatif

perempuan yang berada dalam DCS ( Daftar Calon Sementara) dan

menjadi 6 ( enam ) orang pada DCT (Daftar Calon Tetap) setelah melalui

verifikasi oleh KPU Sumatera Utara.”


Pada dasarnya calon legislatif perempuan yang berasal dari DPW PBB

sendiri adalah berasal dari kalangan yang memang para perempuan ini berada di

dalam kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara itu sendiri. Namun tidak semua

kepengurusan perempuan itu dapat dijadikan sebagai calon legislatif DPRD

Sumatera Utara karena banyak pertimbangan, tetapi pada akhirnya calon legislatif

perempuan ini banyak berasal dari istri, anak ataupun masih ada hubungan

keluarga dengan kepengurusan DPW PBB Sumatera Utara. Hal ini dilakukan

untuk mencukupi persentase calon legislatif perempuan yang mengharuskan 30 %

atau menempatkan paling tidak satu orang perempuan pada daerah pemilihan.

Para calon legislatif perempuan ini pada akhirnya dipilih oleh DPW PBB

Sumatera Utara karena dengan pertimbangan bahwa mereka adalah kaum

perempuan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang layak sebagai calon

anggota legislatif, dan juga calon legislatif perempuan ini adalah orang – orang

yang dapat dipercaya oleh kepengurusan partai sehingga mereka layak untuk

dijadikan sebagai calon legislatif DPRD Sumatera Utara.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa para calon legislatif lain yang

berasal dari perempuan ( calon legislatif yang berasal dari eksternal PBB ) adalah

orang – orang yang memang benar – benar terdaftar dan diseleksi dengan

penilaian yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara tanpa mengandalkan

faktor hubungan keluarga dengan para pengurus partai itu sendiri.


III.5. Penilaian Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Sumatera Utara

Oleh DPW PBB Sumatera Utara

Setelah para bakal calon anggota legislatif berhasil direkrut dan telah

memenuhi persyaratan yang diajukan oleh PBB serta telah mengembalikan

formulir kepada DPW PBB Sumatera Utara maka bakal calon anggota legislatif

itu berhak mengikuti penilaian yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara.

Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Juknis PBB mengenai Perekrutan,

Penyusunan, Penetapan Calon Anggota Legislatitf oleh PBB juga disebutkan

mengenai penilaian bakal calon, penilaian bakal calon tersebut dilaksanakan

berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap Balon ( bakal calon ) dilakukan dengan merujuk

formulir pendaftaran yang telah diisi oleh yang bersangkutan berdasarkan

standar penilaian yang disebut dengan PBB ( Prestasi, Bobot, dan Bersih )

yang tercantum pada lampiran Juknis.

2. Penilaian awal terhadap Balon dilakukan oleh :

a. Bidang Penjaringan Calon Anggota Legislatif KAPPU Pusat untuk

Balon DPR RI.

b. Bidang Penjaringan Calon Anggota Legislatif KAPPU Wilayah untuk

Balon DPRD Provinsi.

c. Bidang Penjaringan Calon Anggota Legislatif KAPPU Cabang untuk

Balon DPRD Kabupaten / Kota.


Penilaian yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang memiliki suatu tata

cara atau aturan main tertentu agar bakal calon dapat dinilai dengan secara

objektif sesuai dengan PBB ( prestasi, bobot dan bersih ) yang dimiliki oleh bakal

calon anggota legislatif tersebut, semakin bagus seseorang dalam penilaian maka

akan terbuka kemungkinannya untuk menjadi calon anggota legislatif dari PBB.

Mengenai tata cara teknis53 penilaian yang dilakukan terhadap bakal calon

legislatif tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Peserta rapat melakukan verifikasi terhadap penilaian awal yang di dapat

Balon dalam DNB yang telah dilakukan oleh Bidang Penjaringan Calon

Anggota Legislatif KAPPU, berdasarkan Standar Penilaian sebagaimana

tercantum pada lampiran satu ( juknis ).

2. Peserta rapat sesudah melakukan apa yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal

ini, kemudian menetapkan nilai akhir yang didapat Balon, dan nilai yang

didapat oleh setiap Balon ditetapkan secara berurutan dimulai dari yang

tertinggi dan seterusnya ke bawah dalam DCS untuk daerah pemilihan

setempat.

3. Hasil penilaian dalam rapat Harian Khusus KAPPU dibuatkan berita

acaranya untuk setiap daerah pemilihan yang ditandatangani oleh peserta

rapat sebagaimana tercantum pada lampiran sembilan ( 9 ) Juknis.

53 SK DPP PBB No : SK. PP/1279/2008 Pasal 9 Tentang Juknis Perekrutan, Penyusunan,

Penetapan Calon Anggota Legislatif yang Berasal dari PBB.


Proses penilaian ini dilakukan dengan sistem pemilihan tertutup, sistem

rekrutmen bakal calon anggota legislatif PBB hanya dilakukan oleh pengurus

DPW PBB dan KAPPU PBB Sumatera Utara yang juga melibatkan tim

penjaringan calon legislatif yang dibentuk oleh DPW PBB Sumatera Utara.

Penilaian ini menggunakan sistem skoring dengan berdasarkan standar penilaian

yang sering disebut dengan PBB ( Prestasi, Bobot, dan Bersih ).

III.5.1. Penilaian Calon Legislatif yang Berasal Dari Internal PBB

Penilaian untuk calon anggota legislatif yang berasal dari internal PBB

adalah melalui dasar penilaian. Dasar penilaian bagi semua bakal calon legislatif

dari PBB pada semua tingkatan didasari penilaian yang disebut dengan “ PBB

yaitu Prestasi ( P ), Bobot ( B ), dan Bersih (B) ”.

Indikator penilaian Prestasi memiliki nilai 50 % yang meliputi Pelatihan

Partai, Perekrutan Saksi Partai, dan Keaktifan Berpartai. Semakin tinggi pelatihan

yang dimiliki oleh anggota ataupun pengurus daripada PBB maka semakin tinggi

nilai yang dia raih, pelatihan partai itu dimulai pada OKP ( Orientasi

Kepengurusan Partai ) yang memiliki nilai bobot 1 sampai kepada Instruksi

Suspimnas ( Kursus Pimpinan Nasional ) yang memiliki nilai bobot paling tinggi

yaitu dengan 12 point. Dalam hal perekrutan saksi partai, maka apabila seorang

calon legislatif PBB hanya memiliki 01 – 10 orang saksi partai maka nilai yang

diberikan kepadanya adalah 1 point, tetapi apabila seorang calon legislatif itu

memiliki saksi partai yang melebihi 100 orang saksi partai yang dapat dia rekrut


maka dia akan mendapatkan point yang tertinggi sebesar 6 point. Saksi partai

yang diminta oleh PBB ini adalah berguna dalam pemilu legislatif pada 9 April

2009 karena dengan saksi ini suara yang di dapat oleh PBB dapat dipantau dengan

benar, sehingga kecurangan – kecurangan di dalam pemilu tidak terjadi. Dalam

hal keaktifan partai apabila seorang calon legislatif itu tidak aktif dalam partai

maka dia akan mendapat nilai 1 dan apabila seorang calon legislaitif itu sangat

aktif di dalam kepartaian maka nilai yang tertinggi diberikan adalah 4 point.

Penilaian Bobot memiliki nilai 30 % meliputi Pendidikan Formal, Struktur

Kepungurusan Partai, dan Pengalaman Organisasi. Apabila seorang calon

legislatif memiliki pendidikan terakhir adalah SLTA / Sederajat maka dia akan

mendapatkan 1 point, tetapi apabila adalah seorang dengan tamatan S3 maka dia

akan mendapatkan 7 point. Pada Kepengurusan Partai dilakukan dengan

mengetahui kedudukan yang dimiliki seorang calon legislatif dalam kepengurusan

partai, ini dibuktikan dengan SK Kepengurusan Partai terakhir. Apabila seorang

itu sebagai anggota, ketua, sekretaris, anggota sub seksi partai pada tingkatan

ranting maka dia akan mendapatkan 1 point, hal ini dilakukan seterusnya sampai

dengan jabatan Ketua Umum PBB yang memiliki nilai 18 point, ini merupakan

nilai tertinggi di dalam struktur kepengurusan PBB. Dalam Pengalaman

Organisasi calon legislatif yang memiliki pengalaman organisasi sebagai

fungsionaris ataupun pengurus dalam suatu organisasi kedaerahan akan mendapat

1 point dan apabila dia sebagai salah satu pengurus organisasi masyarakat pada

tingkat nasional maka dia akan mendapat 8 point.


Penilaian Bersih memiliki nilai 20 % yang terdiri dari Moral, Integritas,

dan Loyalitas. Dalam penilaian ini seorang calon legislatif yang berasal dari

internal partai dilihat melalui moral, integritas dan loyalitas maka apabila seorang

calon legislatif itu pernah mendapat putusan dari Badan Kehormatan PBB maka

dia akan mendapat nilai minus empat ( - 4 ), namun apabila seorang itu sangat

aktif di dalam partai dan tidak pernah mendapat surat peringatan dari partai atau

dari badan kehormatan maka dia akan mendapatkan 2 point.

Dalam hal ini batas maksimal penilaian yang dilakukan melalui rekrutmen

calon legislatif yang berasal dari internal PBB adalah sebesar 21,3 point dan nilai

minimal yang diperoleh oleh bakal calon anggota legislatif adalah nilai sebesar

1,6 point. Jadi 21,3 point adalah point yang tertinggi yang dimiliki oleh calon

legislatif tersebut atau dengan kata lain dia adalah seorang yang perfect di dalam

penilaian yang dilakukan oleh PBB.

Semua nilai yang di dapat di dalam penilaian yang dilakukan DPW PBB

Sumatera Utara akan menjadi pertimbangan untuk menempatkan seseorang itu di

urutan angka kecil maupun angka besar di dalam daftar calon sementara yang

diajukan ke KPU Provinsi. Maka apabila seorang calon legislatif itu memiliki

nilai yang tinggi di dalam penilaian partai maka dia akan mendapatkan nomor urut

yang kecil. Metode yang digunakan Partai Bulan Bintang dalam merekrut para

calon anggota legislatifnya secara teknis adalah dengan metode penghitungan

Nilai Komulatif Akhir ( NKA ).


III.5.2. Penilaian Calon Legislatif yang Berasal dari Eksternal PBB

Penilaian yang dilakukan PBB dalam merekrut calon anggota legislatifnya

yang berasal dari eksternal partai adalah dengan menggunakan penilaian yang

hampir sama dengan penilaian yang digunakan kepada calon legislatif yang

berasal dari internal PBB sendiri. Pada dasarnya yang membedakannya adalah

dari penilaian dalam struktur kepengurusan, dan pengalaman organisasi dan juga

pada latihan – latihan yang pernah diikuti. Dasar penilain yang digunakan PBB

untuk calon anggota legislatif yang berasal dari eksternal adalah dengan penilaian

yang disebut dengan “ PBB ” yaitu Prestasi ( P ), Bobot ( B ), dan Bersih ( B ).

Prestasi memiliki nilai 50 % yang meliputi Pelatihan Keorganisasian atau

Kepemimpinan, Perekrutan Saksi Partai, Keaktifan Berorganisasi. Penilaian

Bobot memiliki nilai 30 % yang meliputi Pendidikan Formal, dan Struktur

Kepengurusan Organisasi serta Pengalaman Organisasi. Penialain Bersih memiliki

nilai 20 % yang meliputi Moral, Integritas dan Loyalitas. Metode yang digunakan

Partai Bulan Bintang dalam merekrut para calon anggota legislatifnya secara

teknis adalah dengan metode penghitungan Nilai Komulatif Akhir ( NKA ).

Dalam hal ini batas maksimal penilaian yang dilakukan melalui rekrutmen

calon legislatif yang berasal dari eksternal PBB adalah sebesar 17,2 point dan

nilai minimal yang diperoleh oleh bakal calon anggota legislatif adalah nilai

sebesar 2,2 point. Nilai 17,2 point adalah angka yang sangat perfect / sempurna

yang diperoleh oleh calon legislatif yang berasal dari eksternal PBB.


Maka dengan perolehan nilai yang di dapat bakal calon anggota legislatif

baik dari internal maupun eksternal PBB tersebut sangat menentukan apakah

seseorang itu dapat lolos menjadi calon anggota legislatif dari PBB. Semakin

tinggi skor atau nilai yang di dapat oleh seseorang bakal calon anggota legislatif

maka semakin baik dia di mata partai, jadi apabila seorang bakal calon anggota

legislatif mendapat nilai yang tinggi maka peluang mendapat nomor urut kecil

akan semakin mudah di dapat oleh bakal calon anggota legislatif tersebut.

Kadang standar penilaian yang dilakukan DPW PBB Sumatera Utara ini

tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DPP PBB sendiri karena ada

alasan – alasan yang digunakan oleh partai dalam keadaan mendesak, misalnya

dalam hal ketentuan untuk merekrut calon legislatif perempuan. Tidak semua

perempuan mau untuk dijadikan calon legislatif oleh karena itu PBB banyak

menjadikan calon legislatif perempuan ini berasal dari keluarga mereka sendiri

seperti istri dan anak dari pengurus ataupun anggota PBB itu sendiri untuk

mencukupi kuota sebesar 30 % perempuan. Sehingga para calon anggota legislatif

perempuan ini tidak terlalu rumit untuk menjadi calon anggota legislatif dari PBB.

PBB juga tidak menggunakan standar penilaian yang terlalu baku untuk

merekrut para calon anggota legislatifnya, ini terlihat dari penilaian yang sangat

simple yang digunakan PBB untuk menjadikan seseorang calon legislatif dari

PBB. Bisa dibilang penilaian yang diberlakukan hanya formalitas partai saja dan

untuk lebih lanjutnya mengenai bakal calon anggota legislatif ini menjadi calon

anggota legislatif adalah melalui verifikasi yang dilakukan oleh KPU.


Mengenai rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara, Uca

Sinulingga berpendapat bahwa :

“ Rekrutmen caleg di PBB semuanya itu tidak bisa dipakai standar

penilaian pada pengurusan harian DPW PBB Sumatera Utara. Waktu

merekrut calon anggota legislatif, PBB tidak mencukupi orang karena

begitu banyaknya daerah pemilihan untuk menjadi anggota DPRD

Sumatera Utara yang berjumlah sebelas daerah pemilihan. Ada alasan

masyarakat umum untuk menjadi anggota legislatif karena ikut – ikutan

saja, ada yang datang dan tidak mengetahui apa manfaatnya di PBB. Ada

orang eksternal yang datang dan mengikuti aturan partai, dia bergabung

dan melengkapi persyaratan untuk menjadi caleg DPRD Sumatera

Utara.”

Setelah semua proses rekrutmen dan proses penilaian yang dilakukan oleh

DPW PBB Sumatera Utara telah dilaksanakan maka selanjutnya adalah proses

penyusunan dan penetapan nama – nama calon legislatif yang berasal dari DPW

PBB Sumatera Utara. Penyusunan daftar nama – nama calon legislatif yang

berasal dari PBB adalah berdasarkan nilai skor tertinggi yang dimiliki oleh calon

legislatif tersebut, hal ini termuat di dalam pasal 10 ayat 1 a yang menyebutkan

bahwa “ untuk balon yang memperoleh nilai tertinggi yang kesatu, ditetapkan

sebagai calon sementara pada nomor urut 1 ( satu ) ”.

Untuk daftar calon tetap yang diajukan oleh DPW PBB Sumatera Utara

kepada KPU Sumatera Utara adalah berdasarkan pada Surat Keputusan DPW

PBB SU No : 027 – A / DPW PBB / VIII / 2008, tertanggal 19 Agustus 2008.

Proses verifikasi selanjutnya adalah tugas daripada KPU Sumatera Utara.


III.6. Implikasi Pola Rekrutmen yang Dilakukan Oleh DPW PBB Sumatera

Utara Dalam Pemilu Legislatif DPRD Sumatera Utara Tahun 2009

Tentunya setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat

mempunyai dampak bagi kita, adakalanya semua usaha yang kita lakukan itu

berdampak manis dan adakalanya apa yang kita usahakan dan kerjakan itu

berdampak pahit. Manusia selalu menginginkan segala usaha dan upayanya itu

dapat berdampak manis bagi dirinya maupun bagi orang lain akan tetapi ketentuan

yang sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa tidak bisa kita tolak, dan kita hanya

bisa berdoa dan terus berusaha untuk mencapai segala cita – cita yang sudah kita

impikan.

Begitu juga dengan segala usaha yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera

Utara dalam merekrut calon legislatifnya untuk dapat duduk di DPRD Sumatera

Utara, segala upaya dan usaha telah DPW PBB Sumatera Utara lakukan tetapi apa

daya hasil yang dicapai dalam pemilu 2009 ini tidak semanis yang diharapkan

atau tidak memuaskan bagi semua pihak baik itu PBB sendiri maupun para

simpatisan PBB. Hal ini cukup ironi bila dilihat dalam pemilu 2004 PBB bisa

mengirimkan wakilnya di DPRD Sumatera Utara sebanyak 3 orang, yang berasal

dari Daerah Pemilihan Langkat dan Binjai, Deli Serdang, dan Labuhan Batu.

Tetapi pada pemilu 2009 PBB hanya bisa menempatkan satu wakilnya saja untuk

duduk di DPRD Sumatera Utara. Untuk itu penulis hanya menganalisis dampak

rekrutmen DPW PBB Sumatera Utara lakukan dalam hasil pemilu 2009 ini.


III.6.1. Implikasi Pola Rekrutmen Politik DPW PBB Sumatera Utara

Menggunakan Sistem Internal dan Eksternal PBB

Pada dasarnya implikasi yang terjadi di dalam pola rekrutmen dengan

menggunakan sistem internal dan eksternal partai pada dasarnya tidak ada, karena

pada dasarnya hampir semua partai menggunakan cara perekrutan dengan internal

partai dan eksternal partai. Internal adalah para calon legislatif yang pada

dasarnya mereka adalah anggota maupun pengurus partai, dan ekternal adalah

para calon legislatif yang pada dasarnya mereka adalah simpatisan partai ataupun

masyarakat yang mempunyai kapasitas untuk direkrut menjadi calon legislatif.

Jadi dampak yang ditimbulkan dari pola rekrutmen seperti ini adalah

tergantung kepada masing – masing calon legislatifnya untuk merebut hati para

konstituennya. Pada dasarnya DPW PBB Sumatera Utara melaksanakan segala

ketentuan yang ada di partai dalam hal merekrut calon legislatif, pengurus partai

menggunakan rujukan kepada SK DPP PBB No : SK. PP / 1278 / 2008 Tentang

Juklak dan SK DPP PBB No : SK. PP / 1279 / 2008 Tentang Juknis Perekrutan

Penyusunan, Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang. Dan ini

semua sudah dilaksanakan dengan baik oleh DPW PBB Sumatera Utara.

Jadi, dampak yang ditimbulkan dari pola rekrutmen politik ini adalah

menang atau kalah dalam pemilu. Menang dan kalah dalam pemilu ini tergantung

kepada mesin partai dan para calon legislatifnya, semakin baik calon legislatif itu

di mata konstituen maka dia akan dengan mudah untuk menang.



Menggunakan Sistem Rekrutmen Terbuka

Pola rekrutmen yang dilakukan secara terbuka ini merupakan pola yang

sangat baik yang dilakukan oleh setiap partai politik, salah satu partai yang

melakukan pola tersebut adalah PBB. PBB memberikan akses kepada seluruh

lapisan masyarakat untuk dijadikan sebagai calon legislatif DPRD Sumatera Utara

dari PBB, tentunya masyarakat ini terlebih dahulu mau menerima AD / ART PBB

dan segala keputusan – keputusan yang dibuat oleh PBB maka selanjutnya

diorbitkan untuk menjadi calon legislatif dari PBB.

Adakalanya pola rekrutmen dilakukan secara terbuka ini mempunyai

dampak yang positif dan dampak yang negatif dari partai, misalnya seseorang

yang direkrut dari eksternal partai adalah seorang tokoh yang memang terkenal di

masyarakat. Ketokohan yang dimilikinya ini maka calon legislatif ini dapat

dengan mudah untuk mengambil hati para konstituennya tetapi tidak seratus

persen dapat dengan mudah menjadi anggota legislatif dengan modal tersebut,

maka harus ada suatu kerja keras untuk merebut hati para konstituennya.

Dampak yang negatif dari sistem rekrutmen ini adalah tidak berjalannya

secara maksimal mesin partai yang diakibatkan calon legislatif yang berasal dari

eksternal partai ini tidak seratus persen berusaha untuk meraih simpati masyarakat

untuk memilihnya, hal ini disebabkan kurangnya pemahamannya terhadap partai.

Seperti dia diajak hanya untuk ikut – ikutan saja menjadi calon legislatif


berhubung yang anggota maupun pengurus PBB mengajaknya untuk menjadi

calon legislatif. Pemahamannya terhadap PBB itu sendiri sangat kurang, bahkan

dia pun tidak mengerti mengapa dia diajak di PBB dan calon legislatif tersebut

pun tidak mengerti apa itu Partai Bulan Bintang dan bagaimana sejarahnya.

Artinya calon legislatif seperti ini hanya ikut – ikutan saja dalam pencalonan

dirinya untuk menjadi calon legislatif.


Menggunakan Kriteria Kalangan Intelektual dan Ketokohan

Masyarakat

Pada dasarnya pola rekrutmen dengan merekrut para calon legislatif yang

berasal dari kalangan intelektual dan ketokohan masyarakat adalah merupakan

rekrutmen yang dilakukan secara terbuka yang dilakukan oleh DPW PBB

Sumatera Utara. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari hasil perekrutan seperti ini

adalah bersifat negatif dan positif. Positifnya adalah partai dengan mudah

memperoleh suara banyak akibat dari ketokohan masyarakat yang dimiliki oleh

seorang calon legislatif tersebut, apabila dia memahami dengan benar partai yang

dipilihnya pada pemilu legislatif 2009 maka secara otomatis dia berjuang dengan

sungguh – sungguh untuk memenangkan dirinya dan partainya pada pemilu. Dan

dia menggunakan ketokohannya tersebut untuk merebut hati para konstituennya

untuk memilihnya pada pemilu 2009.


Negatifnya adalah tokoh masyarakat tersebut hanya mementingkan

perolehan suaranya saja tanpa mementingkan perolehan suara partainya, ini

dikarenakan sistem yang digunakan adalah sistem dengan suara terbanyak. jadi

seorang tokoh masyarakat ini bergerak atau jalan dengan sendirinya untuk

memperoleh dukungan dari masyarakat yang telah mengenalnya selama ini untuk

diajak untuk memilihnya pada pemilu nanti. Tokoh masyarakat ini tidak lagi mau

bekerja sama dengan calon legislatif dari partai yang sama di daerah

pemilihannya.


Menggunakan Sistem Kekeluargaan atau Primordialisme

Implikasi dari sistem pola rekrutmen yang digunakan DPW PBB dengan

menggunakan sistem kekeluargaan dan primordialisme adalah bersifat positif dan

berdampak negatif pula kepada PBB sendiri maupun kepada calon legislatif yang

bersangkutan. Hal yang positif dari pola seperti ini adalah partai sudah tau

karekater dari masing – masing calon legislatif yang diajak untuk menjadi calon

legislatif. Pada dasarnya calon legislatif ini berasal dari keluarga atau kerabat dari

seseorang yang menjadi pengurus atau anggota partai, jadi karakter dan watak

sudah lebih dulu dikenal oleh fungsionaris partai tersebut. Jadi, ada suatu jaminan

yang di dapat dari calon legislatif tersebut. Misalnya saja dalam hal ini adalah

Ferry yang sudah dikenal oleh MS. Kaban sendiri, begitu juga dengan Ellyta

Nabilla Depari yang tak lain adalah istri dari Uca Sinulingga walaupun pada

dasarnya Ellyta adalah salah satu pengurus di DPW PBB Sumatera Utara.


Jadi, orang – orang inilah yang telah dikenal dan diketahui track

recordnya oleh fungsionaris dari DPW PBB Sumatera Utara sendiri, maka dapat

dengan mudah untuk diusulkan menjadi calon legislatif yang berasal dari PBB.

Orang – orang yang direkrut dari keluarga ini mempunyai dampak negatif juga,

misalnya saja masyarakat ( konstituen ) sudah tidak percaya kepada calon

legislatif ini dikarenakan dia direkrut memiliki kedekatan dengan salah satu

pengurus ataupun fungsionaris PBB sendiri.

Konstituen menganggap bahwa calon legislatif ini hanya menumpang

nama saja di atas nama yang pada umumnya sudah terkenal, misalnya karena

kedekatan calon legislatif ini dengan MS.Kaban, dan calon legislatif ini

merupakan salah satu anggota keluarga ataupun teman dekat dari MS.Kaban maka

calon anggota dengan mudah menjual nama MS.Kaban atau menjual nama Uca

Sinulingga untuk dapat dipilih oleh para konstituen. Hal – hal yang seperti ini

menjadi boomerang dalam PBB sendiri karena calon legislatif yang berpikiran

seperti ini maka dia akan dengan mudah mendapat suara tanpa bekerja dengan

keras untuk merebut hati daripada para konstituennya.

Dari sistem primordialisme dikatahui bahwa rata – rata calon legislatif

yang berasal dari DPW PBB Sumatera Utara adalah bermarga dan mayoritas

calon legislatif ini bersuku Mandailing dan Karo. Ada positif yang dapat diambil

karena pada dasarnya perilaku masyarakat di Sumatera Utara adalah dengan

memilih calon legislatif yang semarga atau sesuku dengan dirinya.



Menggunakan Ketentuan Kuota 30 % Calon Legislatif

Terhadap Calon Legislatif Perempuan

Implikasi yang diperoleh oleh DPW PBB Sumatera Utara dalam hal

perekrutan calon legislatif adalah dapat negatif dan positif. Sama seperti dampak

dari pola rekrutmen yang dilakukan PBB dalam merekrut calon legislatif dengan

sistem rekrutmen yang telah diterangkan diatas, setiap pola rekrutmen yang

dilakukan oleh PBB tentunya ada yang berdampak negatif dan positif. Karena

ketentuan pola rekrutmen calon legislatif yang berasal dari perempuan ini adalah

berdasarkan ketentuan Undang – undang Pemilu maka PBB sendiri harus

memenuhi aturan perundang – undangan tersebut agar dapat lolos menjadi peserta

pemilu 2009.

Hal yang positif yang dapat diambil adalah adanya kesetaraan gender yaitu

mengikutkan perempuan dalam hal berpolitik, akibatnya perempuan tidak lagi

menjadi orang – orang yang melaksanakan undang – undang tetapi mampu

membuat undang – undang, apalagi undang – undang yang berhubungan dengan

kaum perempuan.

Hal negatif yang dilakukan PBB adalah merekrut calon legislatif

perempuan ini berasal dari keluarga, anak, ipar,dan istri mereka sendiri walaupun

alasannya tidak ada lagi perempuan yang mau direkrut untuk dijadikan calon

legislatif karena pada dasarnya kaum perempuan di Sumatera Utara masih


memandang bahwa dunia politik adalah dunia lelaki, jadi mereka tidak berminat

untuk menjadi calon legislatif. Sehingga calon legislatif perempuan yang berasal

dari keluarga ini hanya mengandalkan nama besar suami, saudara, ataupun

keluarganya yang sebelumnya keluarganya ini adalah fungsionaris partai ataupun

tokoh – tokoh yang terkenal di masyarakat maupun di dalam PBB sendiri.

Sehingga calon legislatif perempuan ini malas untuk bersosialisasi karena pada

dasarnya juga mereka diajak untuk memenuhi kuota 30 % calon legislatif

perempuan saja, agar partai dapat lolos dalam verfikasi KPU.

Secara keseluruhan impilikasi dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh

DPW PBB Sumatera Utara sendiri mempunyai dampak – dampak, baik itu negatif

maupun positif. Namun apapun yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara

adalah segala daya upaya yang mereka lakukan secara maksimal untuk meraih

kursi di DPRD Sumatera Utara. Mereka memperebutkan kursi agar visi dan misi

PBB ini dapat tercapai dan dilaksanakan di Sumatera Utara yaitu penegakan

Syariat Islam.

Tetapi apa daya hasil menunjukkan lain segala usaha yang dilakukan PBB

belum berhasil secara maksimal untuk merebut kursi di DPR ataupun DPRD

Sumatera Utara. Untuk DPR RI PBB harus merelakan semua perolehan suaranya

hangus karena tidak lolos dalam PT, dan untuk DPRD Sumatera Utara sendiri

kader dari PBB sendiri hanya memperoleh satu kursi yang dimenangkan oleh

Ferry Suando Tanuray. Ini berbeda pada pemilu 2004 yang mana PBB

memperoleh 3 kursi untuk DPRD Sumatera Utara.


III.6.6. Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPRD Sumatera Utara Pada

Tanggal 9 April 2009

Pemilu 2009 ini setiap calon anggota legislatif yang memiliki suara

terbanyak dengan persentase 30 % atau sesuai dengan BPP ( Bilangan Pembagi

Pemilih ) maka akan lolos ke dalam lembaga legislatif, hal ini berbeda dengan

pemilu 2004 yang masih mencantumkan nama – nama anggota legislatif tetapi

masih menggunakan sistem nomor urut kecil untuk lolos ke dalam lembaga

legislatif walaupun menggunakan sistem BPP tetapi pada dasarnya nomor urut

satu yang selalu menjadi anggota legislatif.







Pelaksanaan pemilu 2009 menyajikan kejutan yang baru, hal ini dapat

dilihat dari hasil pemilu yang memenangkan partai Demokrat sebagai partai

pemenang pemilu pada 2009 ini begitu juga di Sumatera Utara. Fenomena

kemenangan partai Demokrat memperlihatkan bahwa eksistensi partai politik

besar lain seperti Golkar dan PDI Perjuangan tidak memiliki pijakan kuat

sehingga eksistensi mereka dalam pemilu tidak berjalan dengan baik.


Suara partai Demokrat telah mengalami kenaikan hampir 300 % dibanding

pada pemilu 2004. Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa partai politik tidak

menjadi acuan bagi masyarakat, kekalahan partai besar disebabkan karena mesin

partai politik yang tidak berjalan dan ketokohan dalam partai tersebut tidak ada.

Demokrat dapat menjadi pemenang karena ketokohan yang dimilki oleh SBY.

Kejutan yang terjadi pada pemilu 2009 seakan menjadi tradisi politik pasca

reformasi, konfigurasi politik selalu berubah dalam setiap pemilu. Demokrat

menjadi kekuatan politik baru yang mampu mengalahkan Golkar dan PDI

Perjuangan. Hal ini terjadi karena masyarakat memilih partai Demokrat

disebabkan faktor SBY.

Masyarakat Sumatera Utara memiliki antusias luar biasa untuk memilih

para wakil rakyatnya terutama pada pemilihan calon anggota legislatif DPRD

Sumatera Utara, hal ini terlihat dari amannya pemungutan suara yang dilakukan di

semua daerah pemilihan di Sumatera Utara tanpa adanya kericuhan. Walaupun

pada proses penghitungan hasil jumlah suara dibeberapa daerah di Sumatera Utara

mengalami kericuhan ataupun kecurangan – kecurangan dan permasalahan DPT

(Daftar Pemilih Tetap). Jumlah daerah pemilihan yang diperebutkan untuk duduk

di DPRD Sumatera Utara adalah sebanyak 11 daerah pemilihan. Komisi

Pemilihan Umum (KPU) secara nasional telah mengumumkan dan menetapkan

perolehan suara partai politik peserta pemilu 2009 yang dilaksanakan pada tanggal

9 Mei 2009 atau tepatnya pada Sabtu malam.


Hasil rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU menerangkan bahwa

perolehan jumlah total suara sah nasional mencapai 104.099.785 suara. Untuk

perolehan suara yang diperoleh PBB secara nasional menunjukkan bahwa PBB

menempati urutan kesepuluh dari 38 partai nasional yang bertarung pada pemilu

2009. PBB memperoleh suara sah sebanyak 1.864.752 atau dengan

dipersentasekan mencapai angka 1,79 % 54, dengan perolehan suara yang di dapat

PBB secara nasional yang hanya memperoleh 1,79 % suara secara nasional maka

dipastikan bahwa PBB tidak lulus dalam ambang batas Parlementary Treshold

(PT) sebesar 2,5 % suara sah secara nasional. Artinya bahwa suara PBB yang

sebesar 1,79 % itu terbuang sia – sia dan PBB tidak bisa menempatkan satu pun

kader atau wakilnya di DPR RI.

Tetapi secara lokal atau daerah ketentuan ambang batas PT yang 2,5 % ini

tidak berlaku, karena PT hanya berlaku untuk DPR RI, PT diberlakukan untuk

menyederhanakan parlemen agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat dengan

cepat terlaksana. Hal ini dilihat dari sulitnya pemerintah untuk mengeluarkan

suatu kebijakan karena proses yang lama di DPR.

Dengan adanya PT ini penyederhanaan DPR dalam mengambil keputusan

menjadi cepat karena hanya beberapa partai politik yang mempunyai fraksi, jadi

lobby – lobby politik dapat begitu dengan mudah dan cepat dilaksanakan sehingga

rakyat tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menantikan suatu

perundangan yang dibuat oleh DPR. Begitu juga dengan penyederhanaan partai,

54 Harian Waspada, 11 Mei 2009., hal. 2


apabila suatu partai tidak mencapai 2,5 % suara sah secara nasional maka secara

otomatis partai politik tersebut terancam bubar atau bisa juga meleburkan diri

dengan partai lain serta membentuk suatu partai baru untuk pemilu 2014.

Untuk daerah Sumatera Utara sendiri PBB memperoleh suara dari Sumut I

sebesar 1.840, Sumut II 1.306 dan Sumut III 6346 sehingga perolehan suara PBB

dari Sumatera Utara untuk DPR RI adalah berjumlah 9.492 suara55. Dalam hasil

pola rekrutmen yang DPW PBB Sumatera Utara lakukan dalam merekrut calon

anggota legislatif DPRD Sumatera Utara maka hanya ada satu nama saja yang

dipastikan lolos ke dalam lembaga DPRD Sumatera Utara dalam pemilu 2009 ini.

Dari 11 daerah pemilihan yang terdapat di Sumatera Utara dalam pemilihan

anggota DPRD Sumatera Utara maka hanya ada satu daerah pemilihan saja yang

dapat dimenangkan oleh DPW PBB Sumatera Utara.

Daerah pemilihan Sumut XI ( Langkat dan Binjai ) merupakan daerah

pemilihan satu – satunya yang dapat dimenangkan oleh PBB, dan yang dapat

menjadi anggota legislatif DPRD Sumatera Utara adalah Ferry Suando Tanuray

Kaban56. Daerah Langkat adalah daerah dimana Ferry tinggal, maka sudah

sepatutnya Ferry menjadi wakil dari daerah Langkat dan Binjai untuk DPRD

Sumatera Utara. Daerah ini juga merupakan daerah yang dimenangkan PBB

dalam pemilu 2004 yaitu memenangkan Uca Sinulingga untuk menjadi anggota

DPRD Sumatera Utara pada periode 2004 – 2009.

55 Harian Waspada, 21 April 2009., hal 16 56 Harian Waspada, 12 Mei 2009., hal. 2


BAB IV

KESIMPULAN

Rekrutmen politik sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi

mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik

sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu

melaksanakan peranannya, kelangsungan sistem politik akan terancam.

Di samping itu rekrutmen politik dapat dinyatakan sebagai salah satu cara

untuk menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan untuk menjadi

calon pemimpin, dengan lebih mengkhususkan kepada orang – orang yang

mempunyai bakat yang cukup menonjol. Rekrutmen politik merupakan proses

dimana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat

untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi – organisasi massa

dan yang melibatkan golongan – golongan tertentu, seperti golongan profesional

yang mencakup golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan

beberapa golongan lainnya yang berada dalam ruang lingkup kemasyarakatan.

Rekrutmen Politik menurut PBB adalah kegiatan menjaring orang – orang

untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif dari partai. Artinya disini bahwa

masyarakat atau warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat baik itu

persyaratan berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 dan syarat – syarat yang

diajukan Partai Bulan Bintang.


Dalam hasil pengamatan dan analisis penulis mengenai pola rekrutmen

politik yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan

beberapa point yang penting dari penelitian ini :

1. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PBB Sumatera Utara adalah

dengan menggunakan sistem internal dan eksternal partai. Hal ini tertuang

di dalam SK DPP PBB No : SK. PP / 1278 / 2008 Tentang Petunjuk

Pelaksana ( Juklak ) pada pasal 2 Bab II disebutkan bahwa sumber

perekrutan yang dilakukan oleh PBB berasal dari Internal dan Eksternal

PBB. Dan juga berdasarkan SK DPP PBB No : SK. PP / 1279 / 2008

tentang Petunjuk Teknis ( Juknis ) Perekrutan, Penyusunan, Penetapan

Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang.

2. Yang dimaksud dengan Internal PBB adalah anggota biasa, anggota kader,

anggota teras dan fungsionaris PBB. Sedangkan yang dimaksud dengan

Eksternal partai adalah simpatisan, intelektual, profesional, tokoh

masyarakat atau tokoh organisasi dakwah ataupun organisasi masyarakat

pendukung PBB yang menyatakan kesediannya untuk menjadi anggota

partai. Adapun yang dimaksud dengan simpatisan, intelektual, profesional,

tokoh masyarakat atau tokoh organisasi dakwah atau organisasi

masyarakat pendukung PBB adalah semua calon legislatif yang berasal

dari luar partai, artinya dia bukan sebagai pengurus ataupun orang yang

mempunyai KTA PBB.


3. Pada dasarnya standar baku yang digunakan DPW PBB untuk merekrut

calon legislatif DPRD Sumatera Utara adalah berdasarkan Juklak dan

Juknis PBB. Tetapi pada realitas di lapangan terjadi pola rekrutmen

dengan menggunakan sistem rekrutmen terbuka dan pertemanan, sistem

Kartu Tanda Anggota PBB, sistem kriteria kalangan intelektual dan

ketokohan masyarakat, sistem kekeluargaan atau primordialisme, sistem

kuota 30 % calon legislatif perempuan.

4. Penilaian yang dilakukan PBB dalam merekrut calon legislatifnya adalah

berdasarkan sistem skoring, semakin tinggi skor yang dimiliki oleh

seorang calon legislatif maka semakin mudah dia untuk menjadi calon

legislatif. Dasar penilaian bagi semua bakal calon legislatif dari PBB

adalah penilaian yang disebut dengan “P” (Prestasi), “B” ( Bobot ), “B”

(Bersih). Prestasi memiliki nilai 50 %, Bobot memiliki nilai 30 % dan

Bersih memiliki nilai 20 %. Dan metode yang digunakan PBB dalam

penilaian calon legislatif tersebut adalah dengan menggunakan Metode

Penghitungan Nilai Komulatif Akhir (NKA).

5. Pola yang digunakan DPW PBB Sumatera Utara dalam merekrut calon

legislatif DPRD Sumatera Utara pada tahun 2009 ternyata pada pemilu

menghasilkan suatu yang kurang baik untuk DPW PBB Sumatera Utara.

Hal ini dapat dilihat PBB hanya mendapatkan 1 kursi untuk DPRD

Sumatera Utara, kenyataan ini berbeda dengan pemilu lalu yang

menempatkan sebanyak 3 orang wakil PBB di DPRD Sumatera Utara.


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Utama, 1978.

Castles, Lance, Pemilu 2004, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Cipto, Bambang, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan dan

Industrial, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Donald, Parulian, Menggugat Pemilu, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Haris, Syamsuddin, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga

Rampai, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.

Haris, Syamsudin, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Parti Proses Nominasi

dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004, Jakarta : Gramedia, 2005.

Harison, Lisa, Metodologi Penelitian Poliitk, Jakarta : Kencana Prenada Media

Group, 2007.

Haryanto, Partai Politik : Suatu Tinjauan Umum, Yogyakarta : Penerbit Liberty,

1984.

Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka

Pelajar, 2004.


Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Syariat Islam Dalam Kehidupan Berbangsa

dan Bernegara, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Nawawi, Hadari dan Matini, H, Penelitian Terapan, Yogyakarta : Gajah Mada

University Press, 2000.

Poerwantana, P.K, Partai Politik Di Indonesia, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

R. Saragih, Bintan, Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia, Jakarta : Gaya

Media Pratama, 1987.

Rush, Michael dan Althoff, Philip, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Rajawali

Pers, 2005.

S. Azhar, Ipong, Benarkah DPR Mandul, Yogyakarta : Bigraf Publising, 1997.

Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Cipta Pustaka

Media, 2007.

Sanit, Arbi, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 1985.

Sitepu, P. Anthonius, Sistem Politik Indonesia, Medan : Pustaka Bangsa Press,

2006.

Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana

Indonesia, 1992.

Tangkilisan, Hesel, Kebijakan Publik yang Membumi, Yogyakarta : Lukman

Offset dan YPAPI, 2003.


Tim Litbang Kompas, Partai – partai Politik Indonesia – Ideologi dan Program

2004 – 2009, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2004.

Sumber Resmi Pemerintah

1. UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.

2. UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Sumber Resmi Partai Bulan Bintang

1. Surat Keputusan ( SK ) DPP PBB No : SK.PP / 1278 / 2008 Tentang

Petunjuk Pelaksana ( Juklak ) Perekrutan, Penyusunan, Penetapan, Calon


2. Surat Keputusan ( SK ) DPP PBB No : SK.PP / 1279 / 2008 Tentang

Petunjuk Teknis ( Juknis ) Perekrutan, Penyusunan, Penetapan Calon


3. Panduan Materi Rapat Kerja Wilayah Komite Aksi Pemenangan

Pemilihan Umum (KAPPU) dan Konsolidasi Pembina Daerah Pemilihan

Legislatif Pemilu 2009 Partai Bulan Bintang Sumatera Utara.

4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Hasil Muktamar II Partai

Bulan Bintang, Jakarta : DPP PBB Periode 2005 - 2010, 2005.

5. KAPPU DPW PBB Sumatera Utara.

6. Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) Partai

Bulan Bintang.

Sumber Media Cetak

1. Harian Waspada, 21 April 2009.

2. Harian Waspada, 11 Mei 2009.

3. Harian Waspada, 12 Mei 2009.


Sumber Situs Internet

http://cetak.kompas.com, dinamika.penjaringan.caleg, ditulis pada 10 September

2008 oleh Dedi Mariana dan diakses pada 23 Desember 2008 – 13.00

http://indonesiamemilih.kompas.com, Perburuan Suara di Kantong Suku dan

Agama, ditulis pada 9 Februari 2009 oleh Retno Setyowati dan diakses pada 18

Mei 2009 – 16.00


rekrutmen politik dan pemilihan umum ( suatu studi

Documents