regulatory & business update bidang penyiaran

Download Regulatory & Business Update Bidang Penyiaran

Post on 28-May-2015

993 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DANINFORMATIA REPUBLIK INDONESIAUPDATE REGULASI DAN BISNIS PENYIARANJakarta, 5 Mei 2011 DIREKTORAT PENYIARAN DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DANINFORMATIKA

2. PROGRES PERIZINAN PENYIARANNO JENISJUMLAHYANG SUDAH YANG DALAM LEMBAGA PEMOHONDISETUJUI DITOLAK PROSESPENYIARAN (IPP PRINSIP &TETAP)1RADIO a. LPP 13533 2 100 b. LPS20871250168669 c. LPK 58671 29486 Total 28081354199 12552TELEVISI a. LPP 24 8 313 b. LPS 624 268 54302 c. LPK 176 113 12 51 d. LPB34 7 819 Total858 396 773852 3. KLASIFIKASI DAERAH EKONOMI MAJU (DEM)& DAERAH EKONOMI KURANG MAJU (DEKM)(Permen Kominfo No. 39 tahun 2008)q Daerah Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia diklasifikasikan dalam : Daerah Ekonomi Maju (DEM) o Terdiri atas 22 provinsi dan 271 kab/kota Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM) o Terdiri atas 10 provinsi dan 150 kab/kotaq Indeks Potensi dan kemajuan suatu daerah merupakan Komposit Indeks dari: Indeks Geografis Indeks Demografi Indeks Pembangunan Manusia Indeks Ekonomi Indeks Bisnisq Klasifikasi daerah diatas digunakan untuk, antara lain : Penentuan besaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran Penentuan jangkauan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)o Maks 80% di DEM3o Min 20% di DEKM 4. INDEKS PELUANG USAHA PENYIARAN (IPUP)(Permen Kominfo No. 47 tahun 2009)q Indeks Peluang Usaha Penyiaran dikelompokan dalam : Sangat Besar: (52 kab/kota) Besar : (55 kab/kota) Sedang: (225 kab/kota) Kecil : (124 kab/kota) Sangat Kecil: (35 kab/kota)q Indeks Peluang Usaha Penyiaran merupakan Komposit indeks dari : Indeks Demografis Indeks Ekonomi Indeks Sarana dan Prasarana Indeks Geografis Indeks Pembangunan Manusiaq Indeks diatas digunakan antara lain sebagai dasarpengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran4 sebagaimana diatur dalam permen Kominfo No. 28 tahun 5. WILAYAH YG KETERSEDIAAN KANAL FREKUENSINYA SUDAH PADAT (TERTUTUP) n Saat ini ketersediaan kanal frekuensi di beberapa wilayahkhsususnya di Ibukota Provinsi dan kota-kota besar lainnyasudah padat (penuh), mengacu pada Rencana Induk (Masterplan) frekuensi radio siaran FM dan Televisi Siaran.n Wilayah layanan siaran yang sudah padat sesuai Surat DirjenPostel No. 610/P/DJPT.4/KOMINFO/04/20010, meliputi : Radio (18 Ibu kota Provinsi dan 111 kab/kota) Televisi (20 Ibu kota Provinsi dan 76 kab/kota)n Untuk wilayah yang padat tersebut tidak dimungkin lagi(tertutup) untuk pendirian radio dan televisi baru.5 6. PERAN MEDIA PENYIARANBelanja Iklan Media (Televisi)6Sumber : AGB Nielsen Media Research 7. PERAN MEDIAPERBANDINGAN BELANJA IKLAN TV DANPDB SEKTOR KOMUNIKASI (Rp. Milyar)180,000170,790.8160,000140,943.4140,000114,289.8120,000100,000 88,753.5 Belanja Iklan TV PDB Sektor Komunikasi80,00070,427.660,000 53,981.740,00029,88726,20020,510 23,12115,07917,51120,000 - Pendapatan belanja2004 20052006 2007 20082009iklan TV memilikiPDB2,295,826.22,774,281.13,339,216.83.950,893.2 4,951,356.75,613,441.7 kontribusi kepada7 PDB rata-rata sekitar 1% 8. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN DIGITALISASI SISTEM PENYIARANMengapa beralih ke Digital ? Efesiensi frekuensi, 1 kanal TV analog = s/d 8 Program Digital (membuka peluang penambahan lembaga penyiaran baru) Kualitas gambar dan suara yang lebih baik Konvergensi dengan aplikasi lain (handphone, komputer, dll)Progress Penetapan standar digital : DVB-T, untuk penerimaan tetap TV terestrial DAB family, untuk radio digital Uji coba lapangan DVB-T tahun 2009 dan 2010 di Jabodetabek, Surabaya dan Batam serta uji coba Mobile TV tahun 2009 di Jabodetabek. Penetapan Permen No. 39/2009 tentang Kerangka dasar penyelenggaraan Penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar8 9. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN9 10. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN PENYELENGGARAAN IPTVKenapa IPTV ?q Merubah pola trafik internet yang saat ini lebih banyak mengalir ke luarnegeri (sekitar 80%) menjadi dominan mengalir ke dalam negeri.q Sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan konten dalam negeri.q Meningkatkan kecerdasan masyarakat.q Meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan kabel sehinggadiharapkan dapat meningkatkan investasi untuk pembangunan jaringantetap lokal.Definisi IPTV :q Teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuksiaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yangdisalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yangdijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, danmampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggansecara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time denganmenggunakan pesawat televisi standar dan/atau alat10telekomunikasi yang menggunakan media audio visual. 11. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN IPTV (Permen No. 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Layanan IPTV)UU NO. 32/2002 Tentang PenyiaranIPTV UU NO. 11/2008UU NO. 36/1999Tentang InformasiTentangdan TransaksiTelekomunikasi Elektronik1111 12. PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTENLAYANAN IPTV Layanan penyiaran, termasuk layanan Pay per View Layanan multimedia (Video On Demand, Games on Demand, Music on Demand, News on Demand, dll) Layanan transaksi elektronik (TV Shopping, dll) Layanan akses internet (News Portal, dll) TV Live BroadcastTime Shift TV Video on Demand12 Widget ApplicationTV Shopping Games on Demand (News Portal) 13. SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ)PRINSIP DASAR SSJ Diversity ofContentSSJ Diversity of Ownership 14. PERAN SSJ DALAM MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PENYIARAN LOKAL1. Tersebarnya kepemilikan dan kontenpenyiaran secara merata di setiap daerah.2. Pemberdayaan sumber daya lokal(budaya, SDM, modal, dll).3. Berkembangnya industri lokal yang terkaitdengan bidang penyiaran (PH, artis lokal,iklan lokal, dll).4. Adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antara pusat dengan daerah. 15. PELUANG/POTENSI BISNIS PENYIARAN n Indonesia memilki potensi pasar yang besar dengan jumlah populasi lebih dari 230 juta n Kondisi geografis Indonesai yang tersebar memerlukan media untuk penyebaran informasi n Potensi Iklan di media elektronik (radio & TV) masih dominan dibandingkan dengan media cetak n Perkembangan teknologi dengan sistem penyiaran digital, memungkinkan penggunaan frekuensi lebih efesien sehingga peluang timbulnya lembaga penyiaran baru n Perkembangan teknologi IPTV memungkinkan layanan konvergensi yang bersifat interaktif n Dengan Penerapan SSJ memungkinkan tumbuhnya lembaga penyiaran lokal sehingga ikut mendorong berkembangnya industri lokal15 16. TANTANGAN BISNIS PENYIARAN n SDM di bidang penyiaran khususnya di daerah masih terbatas dan kurang profesional. n Regulasi penyiaran saat ini yang belum mampu mengakomodasi secara penuh terhadap perkembangan teknologi. n Ketersediaan spektrum frekuensi yang terbatas. n Masih terdapat lembaga-lembaga penyiaran terutama di daerah yang bersiaran tanpa izin sehingga mengganggu persaingan usaha di bidang penyiaran. n Proses perizinan yang masih belum dapat diselesaikan secara optimal karena panjangnya prosedur perizinan penyiaran yang melibatkan instansi terkait yaitu KPI/KPID dan Pemda.16 17. UPDATE REGULASI PENYIARANn Peraturan Menteri Kominfo No. 28/P/M.KOMINFO/09/2008tentang Tata Cara dan Persyaratan PerizinanPenyelenggaraan Penyiarann Peraturan Menteri Kominfo No. 39/P/M.KOMINFO/12/2008tentang DEM dan DEKM dalam Penyelenggaraan Penyiarann Peraturan Menteri Kominfo No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran TelevisiDigital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to-Air).n Peraturan Menteri Kominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem StasiunJaringan oleh Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi.n Peraturan Menteri Kominfo No. 47/P/M.KOMINFO/11/2009tentang Indeks Peluang Usaha Penyiarann Peraturan Menteri KominfoNo. 11/PER/M.KOMINFO/07/2010tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet(Internet Protocol Television/ IPTV) 1 18. REGULASI DALAM PROSES PENYUSUNANn RPM tentang Tata Cara Pengajuan Keberatanterhadap Penjatuhan Sanksi Administratifn RPM tentang Penyelenggaraan LPKn RPM tentang Penyelenggaraan LPBn RPM tentang Tata Cara Pelaporan PerubahanData Perizinan Penyiaran1 19. REVISI UU PENYIARAN Tujuan Revisi : Tujuan dari revisi UU Penyiaran adalah untuk lebih terjaminnya kepastian berusaha, kepastian hukum, kepastian tanggung jawab Lembaga Penyiaran dalam rangka membangun jati diri bangsa (nation and character building), serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Penyiaran. Sasaran Revisi : a. Penyempurnaan ketentuan yang sudah diatur dalam UU 32/2002 b. Penambahan ketentuan baru untuk mengakodomasi hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam UU 32/20021 20. Terima Kasih www.kominfo.go.id20