32 A

REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

(Disampaikan Dalam Peningkatan Kemampuan SDM Bidang PengadaanTanah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum)

Jakarta , 10 September 2014

2

1. Pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan

tanah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. Prinsip dasar dalam

pengadaan tanah, demokratis, adil, transparan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,

memberikan manfaat serta mengedepankan asas musyawarah. Peradilan adalah Pintu

terakhir dalam menghadapi kebuntuan dalam musyawarah antara pemerintah yang

memerlukan tanah dengan masyarakat selaku pemilik tanah (pemilik aset).

2. Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk

melegitimasi dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah, karena pemerintah

memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang dan ternyata

dalam praktek di lapangan ketersediaan tanah semakin terbatas, dengan demikian

pengadaan tanah menjadi terhambat, dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan

sehingga tidak dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tetapkan, dengan

demikian berakibat terjadinya potensi kerugian yang sangat besar bagi pemerintah karena

proyek yang akan dibangun tertunda pengoperasiannya.

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

3

3. Keterbatasan ketersediaan tanah dimaksud janganlah dimaknai bahwa tanah

sudah tidak tersedia, tetapi fakta di lapangan tanah-tanah yang dibutuhkan oleh

pemerintah ternyata telah dikuasai atau dimiliki oleh berbagai badan hukum, baik

privat maupun publik seperti, tanah aset pemerintah, tanah kawasan hutan, dan

tanah-tanah yang telah dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat.

4. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia tanah mempunyai kedudukan tertinggi

dalam kehidupan masyarakat indonesia, karena tanah adalah sebagai modal

kehidupan dan penghidupan mereka dan tanah adalah sandaran hidup mereka,

sehingga apabila tanah diperlukan untuk pembangunan maka akan menimbulkan

reaksi cepat dari masyarakat berupa penolakan, perlawanan bahkan tindakan

anarkis dan tidak jarang timbul perkara di pengadilan. Kondisi ini sering terjadi

disaat pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum, kondisi

semacam ini sangat disadari oleh pemerintah, namun di sisi lain pemerintah

selalu membutuhkan tanah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan guna

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

4

5. Kurang harmonisnya hubungan masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang

memerlukan tanah disaat akan merealisasikan kesepakatan dalam musyawarah disebabkan

berbagai faktor yaitu sebagai berikut :

1) Pengadaan tanah selalu identik dengan penggusuran serta pemaksaan;

2) Peraturan perundangan yang ada belum bisa mengatasi persoalan yang terjadi dalam

praktek di lapangan;

3) Aparat pemerintah yang mendapat mandat negara untuk melaksanakan pengadaan tanah

belum memahami secara maksimal terkait dengan regulasi mengenai pengadaan tanah;

4) Rencana lokasi pembangunan tidak melibatkan masyarakat pemilik tanah;

5) Masyarakat pemilik tanah dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan belum

dilibatkan pada saat menetapkan lokasi pembangunan;

6) Penilai Publik/Penilai Pertanahan ditunjuk oleh Pemerintah;

7) Variabel-variabel untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi ditetapkan oleh pemerintah;

8) Apabila ada keberatan dari masyarakat atas hasil penilaian, pengajuan bandingnya

kepada pemerintah;

9) Konsinyasi/penitipan ganti rugi bersifat subjektifitas pemerintah;

10) Penetapan ganti rugi dirasakan masyarakat kurang adil dan layak;

11) Pelaksanaan pengadaan tanah belum dilakukan secara transparan;

5

12) Ganti rugi yang dibayarkan kepada masyarakat tidak menjamin kelangsungan hidup bagi

masyarakat pemilik tanah;

13) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan tidak tepat waktu sehingga nilai harga

tanah sudah berubah;

14) Pelaksanaan pembangunan belum memberikan manfaat bagi masyarakat pemilik tanah

dan wilayah lokasi pembangunan.

15) Kelemahan pemahaman masyarakat di dalam memaknai asas hukum pertanahan yaitu

hak atas tanah bersifat mutlak, kuat dan abadi, sehingga pemikiran mereka hak atas tanah

tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah, dan mereka mempunyai

kebebasan dalam memanfaatkan tanah tanpa memikirkan kepentingan orang lain, mereka

kurang mendapatkan sosialisasi bahwa tanah juga berfungsi sosial, sehingga tanah juga

dapat dibebaskan oleh pemerintah apabila ada keperluan pemerintah yang lebih besar

untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak, akan tetapi asas fungsi sosial bukanlah

sebagai tindakan pembenaran untuk menggusur atau mengambil hak masyarakat dengan

dalih untuk kepentingan umum, karena pada dasarnya pengadaan tanah harus

didasarkan musyawarah dan hak masyarakat harus dihormati dan diberikan ganti rugi

yang adil dan layak serta ganti rugi harus menjamin kelangsungan hidup bagi

masyarakat bekas pemilik tanah.

6

6. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah selama ini potretnya sangat

memprihatinkan, disamping pengadaan tanah banyak terkendala, pemerintah

sebagai penyelenggara pengadaan tanah cukup banyak yang harus berhadapan

dengan penegak hukum sampai akhirnya terjadi tindak pidana, hal ini

disebabkan karena peraturan yang ada tidak mampu lagi dapat mengatasi

dinamisnya persoalan yang timbul dalam praktek di lapangan, disamping itu

juga kurangnya aparat pelaksana pengadaan tanah dalam memahami aturan

mengenai pengadaan tanah. Guna mengatasi barbagai persoalan yang terjadi

dalam pelaksanaan pengadaan tanah, sekaligus menyamakan persepsi atas

perbedaan antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang

memerlukan tanah, dan mengatasi dampak sosial yang sering terjadi dalam

pengadaan tanah serta membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pengadaan tanah, pemerintah telah memformulasikan suatu kebijakan

pengadaan tanah yang dapat meminimalisir resistensi atau dampak dari

praktek pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

7

7. Mengenai landasan konstitusional dalam merumuskan regulasi pelaksanaan

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undang-undang.

8

8. Disamping itu fungsi sosial atas tanah yaitu tanah haruslah

dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa

Indonesia sebagaimana mandat negara kepada pemerintah yaitu

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan

berbagai fungsi sosial atas tanah maka pemerintah membentuk

berbagai badan publik dan berbagai peraturan perundang-undangan

guna mewujudkan berbagai fungsi sosial atas tanah di Indonesia.

Kondisi terkini pemerintah telah mereformasi peraturan perundang-

undangan terkait pengadaan tanah berupa Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum, termasuk peraturan pendukungnya yaitu :

9

1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden

Nomor 40 Tahun 2014 ;

2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2012;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013.

Diharapkan undang-undang ini dapat menjadi solusi atas berbagai

persoalan yang timbul selama ini dalam pengadaan tanah yang

dilaksanakan pemerintah dan sekaligus menjadi jembatan emas titik

temu antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang

memerlukan tanah, yang pada akhirnya terbangunnya partisipasi

masyarakat dalam mewujudkan pembangunan untuk kepentingan

umum serta kesejahteraan bagi masyarakat semakin meningkat.

10

9. Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :

1) Perencanaan; 3) Pelaksanaan;

2) Persiapan; 4) Penyerahan Hasil.

Tahapan yang diatur dalam Undang-undang ini tidak diatur dalam

peraturan-peraturan sebelumnya.

10. Reformasi pada peraturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum

Bahwa dalam undang-undang pengadaan tanah telah terjadi reformasi

yang sangat fundamental dalam kegiatan pengadaan tanah dan

diharapkan undang-undang ini mampu mengatasi dampak sosial yang

terjadi selama ini, hal ini dapat dimaknai dan dilihat dari aspek substansi

dari undang-undang nomor 2 tahun 2012 diantaranya :

11

1) Bahwa undang-undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan 4 (empat) tahapan,

sehingga memberikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam

setiap tahapan, kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan outputnya

terukur, waktu pelaksanaannya jelas, dengan demikian kegiatan

pengadaan tanah akan lebih terarah, terukur dan memberikan kepastian

yang lebih jelas dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

2) Prinsip dasar pengadaan tanah adalah musyawarah.

3) Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan dijamin keberadaannya.

4) Masyarakat dijamin untuk mendapatkan akses informasi rencana

pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

5) Adanya kesetaraan hukum bagi masyarakat pemilik tanah dengan

Pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan.

6) Pembangunan harus memberikan manfaat bagi pemik tanah dan bagi

wilayah lokasi pembangunan.

12

7) Penentuan lokasi pembangunan didasarkan atas kesepakatan

masyarakat pemilik tanah.

8) Objek dan Subjek pengadaan tanah ada kepastian hukum yang

jelas.

9) Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam menetapkan

besarnya nilai ganti rugi.

10) Hak keberatan pada tataran penetapan lokasi pembangunan dan

penentuan besaran ganti rugi dijamin undang-undang.

11) Putusan akhir lokasi pembangunan dan besaran nilai ganti rugi

berada pada badan peradilan.

12) Pengadaan tanah dilakukan pemerintah dan dimiliki pemerintah,

pembangunannya dapat dilakukan oleh pihak swasta (KPS).

11. Titik Rawan Penyimpangan pada tataran Implementasi Pengadaan Tanah,

meliputi :

1. Potensi terjadinya mark up besaran nilai ganti rugi yang akan

dibayarkan;

2. Potensi penyimpangan pada saat menentukan luas atas tanah yang

akan diganti rugi;

3. Potensi penyimpangan pada saat menentukan status hak atas tanah

yang akan diganti rugi;

4. Potensi penyimpangan penggunaan tanah terkait tata ruang wilayah;

5. Potensi penyimpangan terkait bangunan sebagai objek ganti rugi;

6. Potensi penyimpangan terkait tanam tumbuh sebagai objek ganti rugi;

7. Potensi penyimpangan terkait ketidakjelasan ruang atas tanah, ruang

bawah tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta hal-hal lain

yang dapat dinilai.

8. Potensi penyimpangan terkait biaya pelaksanaan pengadaan tanah;13

4 Tahapan PelaksanaanPengadaan Tanah

I Perencanaan1. Dasar Perencanaan2. Kelembagaan3. Substansi Perencanaan4. Dokumen Perencanaan

II Persiapan1. Tim Persiapan2. Tim Kajian3. Tahap Kegiatan4. Penetapan Lokasi

III Pelaksanaan1. Sosialisasi Pengadaan

Tanah Kepada Masyarakat2. Inventarisasi dan

identifikasi3. Penetapan Penilai4. Musyawarah

IV Penyerahan Hasil1. Serah Terima Dokumen

Pengadaan Tanah2. Kegiatan Pembangunan3. Kegiatan Pendaftaran

(Sertipikasi)

1) Susunan Anggota PelaksanaanPengadaan Tanah

2) Pemberitahuan kpd masyarakat3) Identifikasi & Inventarisasi

Objek dan Subjek4) Penunjukan Penilai (Appraisal)5) Musyawarah bentuk Ganti Rugi6) Penyerahan hasil

Biaya Operasional dan PendukungPelaksanaan Pengadaan Tanah yang bersumber dari APBD

Penetapan Harga pelaksanaanpengadaan tanah bersumber dariAPBD

Sistem

I Pendahuluan

1) Tujuan Pengadaan Tanah

2) Skema Umum Pengadaan

Tanah

3) Prinsip-prinsip Perumusan

UU 2/2012

II Pokok-Pokok Pengadaan Tanah

1) Jaminan Pemerintah dan

Pemda terhadap Tersedianya

Tanah dan Pendanaan

2) Pihak yang Berhak melepas

tanahnya

III Jenis Kepentingan Umum

IV Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah

Biaya Operasional dan PendukungPelaksanaan Pengadaan Tanahyang bersumber dari APBN

Pembentukan Tim & HonorariumTim

Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum

UU 2 / 2012 tentang Pengadaan

Tanah(Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum)

Perpres 71 /2012 (Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum)

PERKABPN 5/2012

PERMENDAGRI 72/2012

PMK 13 / 2013

Kelembagaan

1. Instansi Yang Memerlukan Tanah

2. Instansi Teknis Terkait

3. Lembaga Profesional

Perencanaan

1. Dasar Perencanaan

2. Materi Perencanaan

3. Study Kelayakan Perencanaan

Hasilnya

1. Dokumen Perencanaan Instansi

2. Diserahkan Kepada Gubernur

15

1. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

(DOKUMEN PERENCANAAN)

Substansi Perencanaan

1. Dasar, RTRW, RPJM, Renstra, RKP dan Renja

2. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan

3. Data Awal (Objek dan Subjek)

4. Perkiraan Nilai Tanah dan Kebutuhan Anggaran

5. Perkiraan Waktu Pengadaan Tanah dan Pembangunannya

6. Kelayakan Lokasi (P4T)

7. Aspek Manfaat bagi Wilayah dan Masyarakat

8. Study dan Survei yang Diperlukan

Pembentukan TIM1. TIM Persiapan

1) Instansi terkait

2) Bupati/walikota

3) Instansi yg Perlu Tanah

4) Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi terkait

2. TIM Kajian

1) Sekretaris Daerah Provinsi

2) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

3) Instansi di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

4) Kakanwil KUMHAM

5) Bupati/Walikota /yang ditunjuk

6) Akademisi

3. Sekretariat Provinsi

4. Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah kepada Bupati / Walikota

Tahap Kegiatan

1. Pemberitahuan Rencana Pembangunan

2. Pedataan Awal Lokasi

3. Konsultasi Publik / Konsultasi Publik Ulang

4. SK Penetapan Lokasi

5. Pengumuman penetapan Lokasi

6. Keberatan Pihak Yang Berhak

7. Kajian TIM

8. Diterima/Ditolak Gubernur

9. Keberatan Melalui PTUN

10. Kasasi melalui MA

11. Penetapan Lokasi

12. Pemindahan Lokasi

13. Penetapan Lokasi Berlaku 2 Tahun Dapat Diperpanjang 1 Tahun

14. Durasi Maksimal 207 Hari 16

2. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

(PENETAPAN LOKASI)

1. Tim Pelaksana Kanwil BPN 1) Kakanwil BPN Provinsi (Ketua)

2) Kabid HTPT (Pejabat Eselon III)

3) Kakantah BPN Setempat4) SKPD Provinsi5) SKPD Kab/Kota6) Camat7) Lurah/Kepala Desa8) Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah

2. Tim Pelaksana Kantah BPN1) Kakantah BPN (Ketua)2) Kasi HTPT (Pejabat Eselon IV)3) SKPD Kab/Kota (Eselon IV)4) Camat5) Lurah/Kepala Desa6) Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah

3. Sekretariat4. Satuan Tugas yang Membidangi

Inventarisaasi dan Identifikasi

1) Data Fisik (Satgas A)

2) Data Pihak yang Berhak (Satgas B)17

3. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH(PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI)

5. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1. Peyiapan Pelaksanaan2. Inventarisasi Fisik dan Identifikasi Yuridis3. Penetapan Penilai 4. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti

Kerugian5. Pemberian Ganti Kerugian6. Pemberian Ganti Kerugaian Dalam

Keadaan Khusus7. Penitipan Ganti Kerugian8. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah9. Pemutusan Hubungan Hukum Antara

Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah

10. Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif dan Data Administarasi Pengadaan tanah

11. Durasi Maksimal 382 Hari

1. Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah Dari

Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Instansi yang

Memerlukan Tanah

2. Dimulainya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

3. Pembangunan Dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah

Daerah, BUMN Serta Swasta Dengan Skema KPS (PPP)

4. Kegiatan Pendaftaran Tanah (Sertipikasi)

18

4. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

(PEMENUHAN HAK KEPADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH)

Pemantauan dan Evaluasi

Upaya Pengendalian Atas Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah Dilakukan BPN RI

Sumber Dana

1. APBN

2. APBD

3. BUMN/BUMD

4. Sumber-Sumber Lain Sesuai Ketentuan

19

PEMANTAUAN, SUMBER DANA DAN KETENTUN PERALIHAN

20

1. Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini

diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

2. Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan dimaksud meliputi :

1) Telah dituangkan dalam dokumen perencanaan/proposal

pembangunan;

2) Telah dianggarkan pada tahun anggaran yang sedang berjalan;

3) Telah diterbitkan penetapan lokasi;

4) Telah terlaksana pelepasan hak;

5) Ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

3. Proses Pengadaan tanah diselesaikan paling lama sampai dengan

31 Desember 2014.

KETENTUAN PERALIHAN

Pemantauan dan Evaluasi

Upaya Pengendalian Atas Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah Dilakukan BPN RI

Sumber Dana

1. APBN

2. APBD

3. BUMN/BUMD

4. Sumber-Sumber Lain Sesuai Ketentuan

Ketentuan Peralihan

Sisa Pengadaan Tanah Tetap Berlaku Peraturan Lama Sampai

Dengan 31 Desember 2014 21

PEMANTAUAN, SUMBER DANA DAN KETENTUN PERALIHAN

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAHUNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Pertahanan dan Keamanan Nasional.

2. Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, dan Fasilitas

Operasi Kereta Api.

3. Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran

Pembuangan Air dan Sanitasi, dan Bangunan Pengairan Lainnya.

4. Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal.

5. Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi.

6. Pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan, dan Distribusi Tenaga Listrik.

7. Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah.

8. Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah.

9. Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah.

(DILAKSANAKAN DAN DIMILIKI PEMERINTAH UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT)

22

10. Fasilitas Keselamatan Umum.

11. Tempat Pemakaman Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah.

12. Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan Ruang Terbuka Hijau

Publik.

13. Cagar Alam dan Cagar Budaya.

14. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah.

15. Penataan Pemukiman Kumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi

Tanah, Serta Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah Dengan Status Sewa.

16. Prasarana Pendidikan atau Sekolah Pemerintah dan Pemerintah

daerah.

17. Prasarana Olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah.

18. Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum.

23

PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2012 - Tentang -

Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

25

1. Biaya bersumber dari APBD.

2. Dana APBD digunakan untuk :

1) Tahapan Perencanaan;

2) Tahapan Persiapan;

3) Tahapan Pelaksanaan;

4) Tahapan Penyerahan Hasil.

SUMBER PENDANAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PENDUKUNG

26

1. Perencanaan;

2. Persiapan;

3. Pelaksanaan;

4. Penyerahan hasil;

5. Administrasi dan pengelolaan;

6. Sosialisasi.

PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENGADAAN TANAH

27

Biaya Kegiatan Perencanaan1. Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang,

prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana

strategis, dan rencana kerja pemerintah;

2. Koordinasi dengan instansi teknis terkait;

3. Membuat analisa rencana pembangunan;

4. Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;

5. Melakukan kajian oleh lembaga profesional;

6. Merumuskan rencana pengadaan tanah;

7. Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana

pembangunan;

8. Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana

pembangunan;

9. Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;

10. Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan;

28

11. Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah;

12. Melakukan analisa, waktu yang diperlukan meliputi:

1) Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

2) Pelaksanaan pengadaan tanah;

3) Penyerahan hasil pengadaan tanah;

4) Pelaksanaan pembangunan;

13. Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan

tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan;

14. Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian amdal;

15. Melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam

peta rencana lokasi pembangunan;

16. Melakukan perhitungan ganti rugi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman,

dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

17. Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;

18. Melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan,

penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, sosialisasi;

19. Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan;

20. Melakukan analisa dan manfaat pembangunan.

29

Biaya Kegiatan Persiapan

1. Pemberitahuan rencana pembangunan;

2. Pendataan awal lokasi;

3. Konsultasi publik/konsultasi publik ulang;

4. Penetapan lokasi;

5. Pengumuman penetapan lokasi;

6. Menerima Keberatan pihak yang berhak;

7. Melakukan Kajian atas keberatan pihak yang berhak;

8. Menerima/menolak keberatan pihak yang berhak;

9. Proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

10. Proses beracara di Mahkamah Agung atas keberatan dari

pihak yang berhak.

30

Biaya Kegiatan Pelaksanaan1. Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

2. Pemberitahuan kepada pihak yang berhak;

3. Inventarisasi aspek fisik;

4. Identifikasi aspek yuridis;

5. Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;

6. Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satuan

tugas;

7. Penunjukan jasa penilai atau penilai publik oleh BPN dan pengumuman

penilai;

8. Menilai dan membuat berita acara penilaian;

9. Musyawarah dengan masyarakat;

10. Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran;

11. Proses beracara di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung;

12. Pemberian ganti rugi atau penitipan uang.

31

Biaya Kegiatan Penyerahan Hasil

1. Penyerahan hasil pengadaan tanah;

2. Pemantauan dan evaluasi;

3. Sertifikasi.

32

1. Biaya administrasi dan pengelolaan untuk mendukung

tertib administrasi dan tertib pengelolaan dalam

pelaksanaan pengadaan tanah.

2. Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka mengenai

rencana pembangunan yang dilakukan oleh Tim

Persiapan baik secara langsung maupun tidak langsung

baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Biaya Administrasi dan Pengelolaan

33

3. Besarnya biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Gubernur untuk provinsi dan

kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dengan Keputusan

Gubernur mempedomani standar harga satuan yang berlaku.

4. Penetapan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b memperhatikan

satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

5. Penetapan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempedomani biaya tarif penerimaan

negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

pertanahan.

34

PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENGADAAN TANAH

1. Biaya operasional dan biaya pendukung dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan akuntabel.

2. Biaya operasional dan biaya pendukung dianggarkan ke dalam

program dan kegiatan, kelompok belanja langsung yang diuraikan

sesuai jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan.

3. Kode rekening penganggaran biaya operasional dan biaya

pendukung tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

4. Pertanggungjawaban biaya operasional dan biaya pendukung

berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

35

KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

1. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah x.xx.x.xx.xx.xx Program ………

x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatanPerencanaanPengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01Belanja Bahan Pakai Habis

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01 Belanja ATK

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02BelanjaSewaGedung/Kantor/Tempat

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

36

KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

2. Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanahx.xx.x.xx.xx.xx Program ………

x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatanPersiapanPengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.02Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2BelanjaBarangdanJasa

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01Belanja Bahan Pakai Habis

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01.01 Belanja ATK

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06Belanja Cetak dan Pengadaan

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06.03BelanjaPublikasi Proses Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07.02BelanjaSewaGedung/Kantor/Tempat

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

37

KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

3. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx Program ………

x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3 Belanja Modal

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01Belanja Modal Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01.01BelanjaModal Pengadaan Tanah ………(DPA-SKPD

dilengkapidengan RAB)

38

KODE REKENING PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

4. Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx Program ………

x.xx.x.xx.xx.xx.xxKegiatanPenyerahanHasilPengadaan Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3BelanjaModal

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01BelanjaModal Sertifikasi Tanah

x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.01.01 BelanjaModal Sertifikasi Tanah ...... (DPA-SKPD

dilengkapidengan RAB)

PERMENKEU NOMOR 13/PMK.02/2013 - Tentang -

Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

40

1. Biaya operasional dan biaya pendukung meliputi:

1) perencanaan;

2) persiapan;

3) pelaksanaan;

4) penyerahan hasil;

5) biaya administrasi;

6) biaya pengelolaan;

7) biaya sosialisasi;

8) tidak termasuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai.

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG SUMBER DANA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

41

2. Besaran satuan biaya, Biaya Operasional dan Pendukung

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar

biaya.

3. Satuan biaya tidak tercantum dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai standar biaya, penggunaan biayanya harus

dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dikecualikan untuk

honorarium dan/atau fasilitas yang menambah penghasilan.

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum format

Lampiran I.

6. Besaran paling tinggi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung

untuk kegiatan tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil

tercantum dalam Lampiran II.

42

1. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi;

2. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah;

3. identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan

objek pengadaan tanah.

4. Biaya inventarisasi dan identifikasi mengacu Peraturan

Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Badan Pertanahan Nasional.

Biaya Inventarisasi dan Identifikasi

43

1. Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang,

prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana

strategis, dan rencana kerja pemerintah;

2. Koordinasi dengan instansi teknis terkait;

3. Membuat analisa rencana pembangunan;

4. Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;

5. Melakukan kajian oleh lembaga profesional;

6. Merumuskan rencana pengadaan tanah;

7. Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;

8. Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana

pembangunan;

9. Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;

10. Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan;

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung(Tahapan Perencanaan)

44

11. Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah;

12. Melakukan analisa waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah yang meliputi:

1) Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

2) Pelaksanaan pengadaan tanah;

3) Penyerahan hasil pengadaan tanah;

4) Pelaksanaan pembangunan;

13. Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah

dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan;

14. Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian analisa mengenai

dampak lingkungan;

15. Melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta

rencana lokasi pembangunan;

16. Melakukan perhitungan ganti kerugian ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman,

dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

17. Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;

18. Melakukan perhitungan alokasi anggaran yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan,

penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, dan sosialisasi;

19. Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan;

20. Melakukan analisa dan manfaat pembangunan.

45

1. Pemberitahuan rencana pembangunan;

2. Pendataan awal lokasi;

3. Konsultasi publik/konsultasi publik ulang;

4. Penetapan lokasi;

5. Pengumuman penetapan lokasi;

6. Menerima keberatan pihak yang berhak;

7. Melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak;

8. Menerima/menolak keberatan pihak yang berhak;

9. Proses beracara di pengadilan tata usaha;

10. Proses beracara di mahkamah.

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung(Tahapan Persiapan)

46

1. Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

2. Pemberitahuan kepada pihak yang berhak;

3. Inventarisasi aspek fisik;

4. Identifikasi aspek yuridis;

5. Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;

6. Verifikasi ulang oleh satuan tugas;

7. Penunjukan jasa penilai atau penilai publik;

8. Menilai dan membuat berita acara penilaian;

9. Musyawarah dengan masyarakat;

10. Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran;

11. Proses beracara di pengadilan negeri dan mahkamah agung;

12. Penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung(Tahapan Pelaksanaan)

47

1. Tahapan penyerahan hasil :

1) penyerahan hasil pengadaan tanah;

2) pemantauan dan evaluasi;

3) sertifikasi.

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung(Tahapan Penyerahan Hasil)

48

Tim Pengadaan Tanah

1. Tim pengadaan tanah :

1) tim persiapan pengadaan tanah;

2) tim kajian keberatan;

3) pelaksana pengadaan tanah;

4) satuan tugas.

49

1. Tim persiapan dan tim kajian dibentuk oleh Gubernur.

2. Pelaksana pengadaan tanah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan.

3. Satuan tugas dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional.

4. Kepada tim persiapan, tim kajian, pelaksana pengadaan tanah,

dan satuan tugas diberikan honorarium.

5. Struktur dan besaran honorarium tercantum dalam Lampiran.

6. Struktur dan besaran honorarium merupakan batas tertinggi.

7. Honorarium untuk tim persiapan diberikan sejak pelaksanaan

pemberitahuan rencana pembangunan sampai dengan

pengumuman penetapan lokasi.

Pembentukan Tim dan Honorarium

50

8. Honorarium untuk tim kajian keberatan diberikan sejak penginventarisasian

masalah sampai dengan hasil kajian diserahkan kepada Gubernur.

9. Honorarium untuk pelaksana pengadaan tanah diberikan sejak penyiapan

pelaksanaan sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau

penitipan uang.

10. Honorarium untuk satuan tugas diberikan sejak penyusunan rencana jadwal

kegiatan sampai dengan penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi.

11. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dibebankan dalam (DIPA) satuan

kerja yang memerlukan pengadaan tanah.

12. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

akuntabel.

13. Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Operasional dan

Biaya Pendukung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

51

14. Proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 mengikuti Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 58/PMK.02/2008 sampai dengan paling lama tanggal 31 Desember

2014.

15. Pengadaan tanah yang dilaksanakan setelah Peraturan Presiden Nomor 71

Tahun 2012 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 58/PMK.02/2008 sampai dengan Peraturan Menteri ini

diundangkan.

16. ketentuan mengenai biaya dalam proses pengadaan tanah yang

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 setelah

Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini.

17. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 58/PMK.02/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

52

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKNOMOR : .........................................................

Kode dan Nama Satuan Kerja : ..................................................................Lokasi Pengadaan Tanah : ..................................................................Tahun Anggaran : ..................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / KuasaPengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh ataspenggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan / disetujui olehMenteri Keuangan dalam Biaya Operasional dan Biaya Pendukung PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada lokasi tersebut diatas.

Penghitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien,dan efektif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.............................., ..............................Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran

..............................................................NIP / NRP. ...........................................

53

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNGUNTUK KEGIATAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahanhasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugiantanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama danselanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut :

s.d Rp 10 miliar = (4 % X 10 miliar) =paling tinggi

Rp 400 juta

di atas

Rp 105 miliar =

(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya)

+ (0,25% X 100 miliar)=

paling tinggi

Rp 1,600 miliar

di atas

Rp 30 miliar s.d

Rp 55 miliar

=(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya)

+ (1% X 25 miliar)=

paling tinggi

Rp 1,100 miliar

di atas

Rp 55 miliar s.d

Rp 105 miliar

=(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya)

+ (0,50% X 50 miliar)=

paling tinggi

Rp 1,350 miliar

=(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya)

+ (3% X 5 miliar)

di atas

Rp 10 miliar s.d

Rp 15 miliar

=paling tinggi

Rp 450 juta

di atas

Rp 15 miliar s.d

Rp 30 miliar

=(biaya s.d Rp 10 milyar sebelumnya)

+ (2% X 15 miliar)=

paling tinggi

Rp 850 juta