=sfs bw`ys`fsd - kemenag.../$325$1 .,1(5-$ 6(.5(7$5,$7 -(1'(5$/ .(0(17(5,$1 $*$0$ 7$+81 ] ] ]...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
i
Kata Pengantar
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas Rahmat-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
Tahun 2018 dapat disusun sesuai dengan rencana. Laporan Kinerja Tahun 2018 ini
disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 702
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.
Dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menjabarkan
capaian kinerja Tahun 2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja dan target yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun 2018. Diharapkan dapat memberi manfaat yang optimal dan peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang.
Jakarta, 30 Januari 2019
Sekretaris Jenderal
M. Nur Kholis Setiawan
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
ii
Daftar Isi
Kata Pengantar ................................................................................................................................. i
Daftar Isi .............................................................................................................................................. ii
Daftar Tabel ........................................................................................................................................ iii
Daftar Grafik ....................................................................................................................................... iv
Daftar Gambar ................................................................................................................................... v
Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi ........................................................................ 2
2. Profil SDM Sekretariat Jenderal .................................................................... 8
B. Aspek Strategis ........................................................................................................ 12
C. Permasalahan Utama . ........................................................................................... 12
D. Sistem Penyajian . .................................................................................................... 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................. 15
A. Langkah Strategis ................................................................................................... 15
B. Rencana Strategis Kementerian Agama ......................................................... 16
C. Perjanjian Kinerja .................................................................................................... 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................ 18
A. Capaian Kinerja......................................................................................................... 18
B. Analisis Capaian Kinerja........................................................................................ 20
C. Realisasi Anggaran ................................................................................................. 33
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................ 36
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
iii
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2018
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama
Tabel 3.3 Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian Agama
Tabel 3.4 Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama
Tabel 3.5 Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2014-2019
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Agama
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Agama Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Program pada Sekretariat Jenderal Tahun
Anggaran 2018 Tabel 3.9 Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran pada Kinerja
Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2018
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
iv
Daftar Grafik
Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Agama
Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Grafik 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik 1.5 Data Pegawai Berdasarkan Usia
Grafik 1.6 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan
Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2018 dengan Target Tahun
2019
Grafik 3.2 Tren Capaian Nilai SAKIP 2015-2018
Grafik 3.3 Tren Capaian Nilai Reformasi Birokrasi 2015-2018
Grafik 3.4 Hasil Survey Integritas Organisasi Kementerian Agama Tahun 2018
Grafik 3.5 Hasil Survey Integritas Jabatan Kementerian Agama Tahun 2018
Grafik 3.6 Realisasi Anggaran Setjen 2018
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
v
Daftar Gambar
Gambar 3.1 Penyerahan Penghargaan Opini LKKA 2017
Gambar 3.2 Penandatangan Perjanjian Kinerja Eselon I Pusat Tahun 2018
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
vi
Ikhtisar Eksekutif
erdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia
Pasal 6, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Jenderal
menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip,
dan dokumentasi Kementerian Agama;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan
pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal menyelenggarakan dua
program yang harus dilaksanakan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya Kementerian Agama, dan Kerukunan Umat Beragama. Sebagai wujud
nyata komitmen antara Sekretaris Jenderal dan Menteri Agama untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Sekretaris Jenderal telah
menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada awal Tahun 2018. Perjanjian Kinerja
Sekretariat Jenderal memuat IKU yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dari 2 (dua)
program yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Target masing-masing indikator
disesuaikan dengan arah dan kebijakan Renstra 2015 – 2019 serta Rencana Kerja Tahunan
(RKT) yang telah ditetapkan dengan rincian sbb:
B
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
vii
1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”, dengan indikator kinerja berikut target: a) Opini
Laporan Keuangan (target WTP), b) Predikat Akuntabilitas Kinerja (target nilai A), dan
c) Nilai Reformasi Birokrasi (target nilai 75).
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama”, dengan
indikator kinerja berikut targetnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (target 75,90)
3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan, dan
Pendidikan Agama Khonghucu”, dengan indikator kinerja Jumlah peserta didik pada
pendidikan keagamaan Khonghucu (target 3.026 orang).
Capaian target kinerja Sekretariat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2018
sebesar 96,29% atau katagori baik. Keberhasilan capaian tersebut diukur dari rata-rata
capaian 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran
program Sekretariat Jenderal didukung oleh anggaran sebesar Rp2.240.240.134.000,00
dan telah terealisasi sebesar Rp2.144.787.819.353.,00 atau 95.74%.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk
menyampaikan laporan kinerja kepada instansi pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang
setiap tahun. Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Menteri PAN dan
RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja
pada Instansi Pemerintah. Kementerian Agama menindaklanjuti dengan Keputusan
Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagai Unit Eselon I mempunyai
kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Menteri Agama. Penyampaian Lkj
ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sebagaimana yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
Pencapaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal menyajikan informasi tentang
realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal, penjelasan atas
pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target
dalam Renstra 2015-2019. Penyusunan LKj ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi dan dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan,
pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.
LKj Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 merupakan bentuk
pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Agama
atas pencapaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal. Adapun tujuan penyusunan LKj
adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran Strategis Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama. Hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan
beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan
kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
2
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip
dan dokumentasi Kementerian Agama;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan
pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:
a. Biro Perencanaan
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,
dan penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran, evaluasi,
pelaporan perencanaan, pengembangan sistem, data perencanaan dan pemantauan
pelaksanaan kebijakan pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan
menyelenggarakan fungsi:
1) koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja,
perjanjian kinerja, dan rencana anggaran Kementerian Agama dan
Sekretariat Jenderal;
2) koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data perencanaan program,
kegiatan, dan anggaran Kementerian Agama;
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
3
3) koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran
Kementerian Agama pusat dan daerah;
4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, rencana
strategis, rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran
Kementerian Agama;
5) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional perencana dan analis kebijakan; dan
6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
b. Biro Kepegawaian
Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan
administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan, asesmen, dan
pengembangan pegawai pada Kementerian Agama sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1) pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
2) pengembangan sistem dan layanan informasi kepegawaian;
3) penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai;
4) pelaksanaan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi,
administrasi, dan fungsional;
5) pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
6) pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
7) pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai;
8) pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai;
9) pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai;
10) koordinasi pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin pegawai;
11) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional analis kepegawaian; dan
12) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan koordinasi perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum, barang
milik/kekayaan negara, akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian
Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
menyelenggarakan fungsi:
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
4
1) pelaksanaan bina perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
2) pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan
umum;
3) pelaksanaan bina pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
4) pelaksanaan bina akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang
milik/kekayaan negara; dan
5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
d. Biro Organisasi dan Tata Laksana
Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
pengkajian, pembinaan, dan koordinasi penataan organisasi, penataan tata laksana,
dan evaluasi kinerja organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Biro Organisasi dan Tata Laksana
menyelenggarakan fungsi:
1) pengkajian, pembinaan, evaluasi, dan koordinasi penataan organisasi
2) pengkajian, pembinaan, evaluasi, dan koordinasi tata laksana;
3) pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
4) koordinasi penyusunan naskah pimpinan;
5) koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
6) koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja
organisasi;
7) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
e. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan
dan keputusan menteri, penyuluhan dan advokasi hukum, serta urusan kerja
sama luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta naskah
perjanjian;
2) penyusunan rancangan peraturan dan keputusan menteri;
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
5
3) penyuluhan, pertimbangan, dan advokasi hukum;
4) pengelolaan penyelesaian kasus aset kementerian;
5) pengelolaan kerja sama luar negeri;
6) pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
7) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional perancang peraturan perundang-
undangan; dan
8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
f. Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,
pengelolaan persuratan dan kearsipan, keprotokolan, perlengkapan,
pemeliharaan barang milik negara Kementerian Agama pusat, kerumahtanggaan,
dan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
1) pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
2) pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
3) penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan Sekretariat Jenderal;
4) pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian Agama pusat;
5) penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara;
6) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional arsiparis dan pengelola
pengadaan barang dan jasa; dan
7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
g. Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi
Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan serta evaluasi di
bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan
Informasi menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan operasional di bidang hubungan masyarakat, data, dan
teknologi informasi;
2) pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah,
media, dan lembaga keagamaan;
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
6
3) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan teknologi informasi di
bidang agama;
4) koordinasi dan pengelolaan informasi dan publikasi di bidang agama;
5) pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
6) pemberian layanan informasi di bidang agama;
7) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan masyarakat,
data, dan teknologi informasi;
8) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional pranata hubungan masyarakat,
statistisi, dan pranata komputer;
9) pendokumentasian kegiatan kementerian dan pimpinan; dan
10) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
h. Pusat Kerukunan Umat Beragama
Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis
serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Kerukunan Umat Beragama
menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kerukunan
umat beragama;
2) koordinasi dan pelaksanaan program di bidang kerukunan umat beragama;
3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerukunan umat
beragama;
4) pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan;
5) koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan masalah
kerukunan umat beragama; dan
6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
i. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan
bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan
Khonghucu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
menyelenggarakan fungsi:
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
7
1) perumusan kebijakan operasional di bidang bimbingan masyarakat dan
pendidikan Khonghucu;
2) koordinasi pelaksanaan program di bidang bimbingan masyarakat dan
pendidikan Khonghucu;
3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan
masyarakat dan pendidikan Khonghucu;
4) koordinasi bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu;
5) pemberian layanan bimbingan dan pendidikan Khonghucu;
6) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat
dan pendidikan Khonghucu; dan
7) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.
Secara rinci dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
berikut ini:
Tabel 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
8
2. Profil SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sampai dengan
tahun 2018 per tanggal 12 Desember 2018 sebanyak 600 orang atau berkurang
sebanyak 37 orang jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 637 orang dan tahun
2016 sebanyak 710 orang, dengan rincian sebagai berikut:
a. Statistik Pegawai Berdasarkan Agama
Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mayoritas beragama
Islam yaitu sebanyak 596 orang atau 99%, sedangkan 1% beragama Kristen,
Katolik, Hindu dan Konghucu. Hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut:
Grafik 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Agama
Sumber: Aplikasi SIMPEG Tanggal 12 Desember 2018
b. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berdasarkan jenis
kelamin terdapat 64% pegawai berjenis kelamin pria atau berjumlah 382 orang
pegawai dan sebanyak 36% berjenis kelamin wanita atau berjumlah 218 orang
pegawai. Seperti tergambar pada Grafik berikut:
0
100
200
300
400
500
600
Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu
596
1 1 1 1
Islam
Kristen
Katolik
Hindu
Buddha
Konghucu
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
9
Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Aplikasi SIMPEG Tanggal 12 Desember 2018
c. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan
Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terdiri golongan IV sebanyak
98 orang atau 16,19%, golongan III sebanyak 456 orang atau 76.13%, golongan II
sebanyak sebanyak 44 orang atau 7,35%, dan golongan I sebanyak 2 orang atau
0.33 %. Data ini apat dilihat pada Grafik berikut:
Grafik 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Sumber: Aplikasi SIMPEG Tanggal 12 Desember 2018
382; 64%
218; 36%
Pria
Wanita
0
100
200
300
400
500
Gol I Gol II Gol III Gol IV
244
456
98
Gol I
Gol II
Gol III
Gol IV
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
10
d. Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dari tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa pegawai berpendidikan S3
berjumlah 8 orang atau 1,33%, S2 berjumlah 106 orang atau 17,53%, pegawai
berpendidikan S1 berjumlah 316 orang atau 52,92%, pegawai berpendidikan D III
berjumlah 11 orang atau 1,84%, pegawai berpendidikan D II berjumlah 1 orang atau
0,17%, pegawai berpendidikan SLTA/MA berjumlah 144 orang atau 23,87%, pegawai
berpendidikan SLTP/MTs berjumlah 9 orang atau 1,50%, dan pegawai
berpendidikan SD/MI berjumlah 5 orang atau 0,83%, sebagaimana Grafik berikut:
Grafik 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: Aplikasi SIMPEG Tanggal 12 Desember 2018
e. Statistik Berdasarkan Usia
Rata-rata usia pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dapat diketahui
bahwa tingkat usia 30 – 39 tahun berjumlah 155 orang atau 25,83%, usia 40 – 49
tahun berjumlah 184 orang atau 30,67%, usia 50 – 57 tahun berjumlah 250 orang
atau 41,67%, dan usia diatas 57 tahun berjumlah 11 orang atau 1,83%, sebagaimana
Grafik berikut:
0
50
100
150
200
250
300
350
5 9
144
1 11
316
106
8
SD/MI
SLTP/MTs
SLTA/MA
D-I
D-II
D-III
D-IV
S1
S2
S3
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
11
Grafik 1.5 Data Pegawai Berdasarkan Usia
Sumber: Aplikasi SIMPEG Tanggal 12 Desember 2018
f. Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan
Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama paling banyak adalah Jabatan
Fungsional Umum sebanyak 361 orang atau 60.27%, sedangkan jabatan lainnya
sebanyak 238 orang terdiri dari Jabatan Struktural sebanyak 127 orang, Analis
Kepegawaian sebanyak 30 orang, Arsiparis sebanyak 31 orang, Dokter 16 orang,
Perawat 4 orang, Perencana 9 orang, Pranata Humas 3 orang, Pranata Komputer
11 orang, Statistik 3 orang, Analis Kebijakan 1 orang, dan Pengelola Pengadaan
Barang Jasa 4 orang. Hal ini dapat dilihat pada Grafik berikut:
Grafik 1.6 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan
Sumber: Aplikasi SIMPEG Tanggal 12 desember 2018
0
50
100
150
200
250
< 24 24 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 57 > 57
155
184
250
11
< 24
24 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 57
> 57
050
100150200250300350400
127
361
30 31 16 4 9 3 11 3 1 4
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
12
B. Aspek Strategis
Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 808 Tahun 2017 penyempurnaan
KMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015–2019,
Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa
waktu lima tahun ke depan yang difokuskan pada bidang agama dan pendidikan, yaitu: (1)
meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama; (2) meningkatnya harmoni sosial dan
kerukunan antar umat beragama; (3) meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan; (4)
meningkatnya kualitas tatakelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Kementerian Agama; (5) meningkatnya akses layanan pendidikan; (6) meningkatnya
mutu pendidikan agama dan keagamaan.
Dalam rangka pencapaian target sasaran prioritas Kementerian Agama tersebut,
sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal bertanggungjawab pada
pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tatakelola dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, agar terwujud peningkatan kualitas
tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan
pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta
peningkatan kehidupan yang harmonis inter dan antar umat beragama sebagai pilar
kerukunan nasional. Dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat Jenderal tersebut
didukung oleh program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yaitu
meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan serta pemberian
dukungan manajemen pada setiap unit organisasi dari pusat sampai daerah dan program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Kementerian Agama.
C. Permasalahan Utama
Mempertimbangkan berbagai kondisi obyektif dan hasil capaian program dukungan
sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang baik pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, antara lain:
A. Tata Kelola ASN Kementerian Agama
1. Belum adanya indikator kinerja sampai tingkat individu;
2. Belum adanya regulasi satu pintu tentang penataan pegawai non pns;
3. Belum adanya program utama yang mencegah penyebaran hoax dan ujaran
kebencian.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
13
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
1. Belum adanya modul standarisasi PTSP;
2. Belum tersedianya anggaran PTSP.
C. Isu Kerukunan Umat Beragama
1. Semakin maraknya berita hoax, ujaran kebencian dan doktrin radikalisme
D. Manajemen PK BLU
1. Belum ada regulasi tentang standar pelayanan minimal pada PTKN BLU;
2. Pimpinan PTKN BLU belum mempunyai jiwa birokrat interpreneur dengan
semangat BLU;
3. Benturan kepentingan pengangkatan pegawai tenaga honor.
Dalam menghadapi permasalahan di atas, Sekretariat Jenderal telah melakukan
beberapa langkah perbaikan yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah
yang baik pada Kementerian Agama, yaitu:
D. Sistem Penyajian
LKj Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menyajikan capaian kinerja
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 dilihat berdasarkan tingkat
keberhasilan capaian kinerja yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja
masing-masing sasaran strategis, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2018. Analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah
ditetapkan ini akan diketahui masalah atau kendala demi perbaikan kinerja di masa
mendatang.
Sistematika penyajian LKj Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
BAB I, Pendahuluan, menjelaskan secara umum latar belakang, kedudukan, tugas
dan fungsi, Aspek Strategis, Permasalahan Utama, dan Sistematika Penyajian.
BAB II, Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2018.
BAB III, Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menyajikan capaian Kinerja Sekretariat
Jenderal untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
14
pengukuran kinerja organisasi, dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Jenderal sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
BAB IV, Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran menyajian dokumen pendukung laporan kinerja antara lain dokumen
Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
15
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Langkah Strategis
Pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang dituangkan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang
Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
pada Kementerian Agama. Perjanjian tersebut adalah dokumen berupa kesepakatan kerja
Sekretaris Jenderal kepada Menteri Agama dalam pembangunan bidang agama
khususnya dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel yang disertai dengan indikator-indikator kinerja. Selain itu, merupakan
wujud dari komitmen selaku penerima amanah untuk melaksanakan tugas-tugas yang
terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia pada
Kementerian Agama.
Untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, selain melakukan evaluasi
menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama telah melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:
1. Perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama tahun 2018 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan
pada Sekretariat Jenderal selama satu tahun yang dapat diukur secara jelas dan tepat
atas tingkat ketercapaian kinerja;
2. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2018 antara Sekretariat Jenderal dengan Unit
Eselon II pada Sekretariat Jenderal sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja
Sekretaris Jenderal dengan Menteri Agama.
3. Pelaksanaan evaluasi program yang diemban oleh Sekretariat Jenderal baik di Pusat
dan Daerah secara berkala, baik melalui berbagai sistem elektronik yang telah
diterapkan, maupun rapat evaluasi setiap triwulan yang langsung dipimpin oleh
Sekretaris Jenderal.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
16
4. Pencanangan dan penerapan 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu integritas,
profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kelima nilai budaya kerja
tersebut menjadi spirit pegawai dan institusi untuk mewujudkan Kementerian Agama
yang bersih dan melayani.
5. Pelaksanaan assesmen pegawai sebagai upaya untuk pemetaan potensi dan
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
B. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sejalan dengan Rencana
Strategis Kementerian Agama yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor
17 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019. Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, yaitu:
1. Visi
Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama pada Tahun 2015-2019 mempunyai visi: “Terwujudnya Tata Kelola
Layanan Umat Beragama Yang Berintegritas, Profesional, Inovatif, Bertanggungjawab
dan Berketeladanan”.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
menetapkan misinya yaitu:
a. Mewujudkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan
tata kelola yang baik.
b. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
c. Mewujudkan pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Khonghucu yang
baik.
3. Tujuan
Tujuan dari misi tersebut adalah:
a. Peningkatan layanan dukungan manajemen pembangunan bidang agama di seluruh
satuan kerja pada Kementerian Agama dengan prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik.
b. Pemantapan suasana kerukunan intra dan antar umat beragama yang harmonis.
c. Peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan ibadah umat Agama
Khonghucu.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
17
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis Nasional dan sasaran strategis
Kementerian Agama yang ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan
pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan
pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran strategis tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama, yang ditunjukan antara lain dengan:
1) Opini Laporan Keuangan;
2) Predikat Akuntabilitas Kinerja; dan
3) Nilai Reformasi Birokrasi.
b. Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama, yang ditandai dengan Indeks
Kerukunan Umat Beragama.
c. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan dan Pendidikan
Agama Khonghucu, ditandai dengan jumlah peserta didik pada pendidikan
keagamaan Konghucu.
C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018
Gambaran keterkaitan sasaran dengan IKU tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 yang telah disepakati/diperjanjikan
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
1 Opini Laporan Keuangan WTP
2 Predikat Akuntabilitas Kinerja
A
3 Nilai Reformasi Birokrasi 75,00
2 Meningkatnya kualitas Kerukunan Umat Beragama
1 Indeks Kerukunan Umat Beragama
75,90
3 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan dan Pendidikan Agama Khonghucu
1 Jumlah Peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu
3.026
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas fungsi serta
mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang
berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja
yang baik.
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik
dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang
akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang
akuntabel.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja Sekretariat
Jenderal dilakukan secara berkala (triwulan dan tahunan).
Pelaksanaan analisis kinerja dilakukan melalui hasil pengukuran kinerja
dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sudah diturunkan
menjadi Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada
Kementerian Agama. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama. Tolak ukur keberhasilan sasaran strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama memang tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan
angka-angka. Dari tiga sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019, pada
tahun 2018 Sekretariat Jenderal menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pencapaian IKU dari ketiga sasaran tersebut dijadikan sebagai dasar dalam
penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
19
Secara umum capaian IKU Sekretariat Jenderal Tahun 2018 disajikan dalam tabel
berikut:
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2018
INDIKATOR KINERJA TARGET REALIS
ASI %
1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
1 Opini Laporan Keuangan
WTP WTP 100,00
2 Predikat Akuntabilitas Kinerja
A (80,00)
BB (70,12)
87,65
3 Nilai Reformasi Birokrasi
75,00 74,02 98,69
Rata-Rata Capaian Sasaran 1 95,45 2 Meningkatnya
kualitas Kerukunan Umat Beragama
Indeks Kerukunan Umat Beragama 75,00 70,90 93,41
Rata-Rata Capaian Sasaran 2 93,41
3 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan dan Pendidikan Agama Khonghucu
Jumlah Peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu
3.026 3.026 100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran 3 100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal
96,29
Dari target kinerja tahun 2018 di atas, nilai capaian kinerja Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama sebesar 96,29% atau kategori Baik yang diperoleh dari jumlah
total keseluruhan nilai capaian IKU dibagi dengan jumlah IKU yang terdapat pada
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
2. Pengukuran Kinerja
Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja yang sudah dicapai oleh
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, telah dilakukan pengukuran terhadap
masing-masing indikator kinerja utama sasaran yang sudah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:
a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan nilai, diukur berdasarkan
hasil pemeriksaan/evaluasi dari instansi yang terkait.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
20
b. Indikator yang dinyatakan dalam indeks diukur berdasarkan hasil survei yang
dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan
Pelatihan Kementerian Agama.
c. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah diukur berdasarkan realisasi
jumlah capaian.
3. Pengumpulan Data Kinerja
Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk
memudahkan pengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan dan dirangkum.
Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan memperhatikan indikator kinerja
yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme
penghitungan dan media yang digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja
pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dilakukan melalui pengukuran kinerja
secara berkala (triwulan dan tahunan) dari masing-masing Unit Eselon II pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
B. Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018, dengan rata-
rata capaian sebesar 96,29% atau kategori Baik dapat dijabarkan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah
menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (a) Predikat Opini Laporan Keuangan
(b) Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (c) Nilai Reformasi Birokrasi dengan rata-
rata capaian sasaran ini sebesar 97,02% atau kategori Baik sebagaimana dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 3.2 Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Kantor Urusan Agama
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. Predikat Opini Laporan Keuangan
WTP WTP 100,00 Sangat
Baik
2. Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
75,00 70,02 93,36 Baik
3. Nilai Reformasi Birokrasi 75,00 73,27 97,69 Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 97,02 Baik
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
21
Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran
meningkatnya kualitas tatakelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Kementerian Agama, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Predikat Opini Laporan Keuangan
Berdasarkan surat BPK-RI Nomor 35/S/VII-XVIII/5/2018 tanggal 25 Mei 2018
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama
Tahun 2017. Kementerian Agama dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) sebagaimana capaian tahun 2017.
Gambar 3.1
Penyerahan Penghargaan Opini LKKA 2017
Kemenag, diwakili oleh Sekretaris Jenderal menerima Penghargaan Opini WTP atas Laporan
Keuangan 2017
Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2019
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
22
Hal ini didorong dengan berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Agama,
antara lain:
1) Pendampingan dan reviu Penyusunan Laporan Keuangan;
2) Pelatihan SDM Pengelola Keuangan; dan
3) Orientasi Penyusunan Laporan Keuangan.
Meskipun Laporan Keuangan Kementerian Agama telah memperoleh opini
WTP, namun masih terdapat kelemahan, antara lain:
1) Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
a) Masih terdapat pengendalian dan penatausahaan kas belum memadai dan
terdapat kekurangan kas;
b) Masih terdapat aset tetap dikuasi oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa;
dan
c) Hasil ineventarisasi aset tetap pada Kementerian Agama pada tahun 2017
menunjukan barang tidak ditemukan dan hasil cek fisik peralatan dan mesin
tidak ditemukan.
2) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
a) Masih terdapat PNBP Kementerian Agama digunakan langsung tanpa
melalui mekanisme APBN dan belum/terlambat disetor;
b) Masih terdapat kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2017;
dan
c) Masih terdapat kelebihan pembayaran 49 paket pekerjaan konstruksi.
b. Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/635/M.AA.05/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Hasil Evaluasi
atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, bahwa Kementerian
Agama mendapatkan predikat BB atas pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2018 dengan nilai 70,12 atau mengalami kenaikan dari
tahun 2017 sebesar 0,10 poin. Predikat tersebut diperoleh dari hasil penilaian atas 5
(lima) komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu
perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan capaian
kinerja.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
23
Gambar 3.2
Penandatangan Perjanjian Kinerja Eselon I Pusat Tahun 2018
Seluruh Pejabat Eselon I Pusat Kementerian usai melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 di acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2018
Perbandingan capaian nilai SAKIP Kementerian Agama dapat dilihat dari
tabel sebagai berikut:
Tabel 3.3 Perbandingan Nilai SAKIP Kementerian Agama
No Komponen Bobot
Tahun
2015 2016 2017 2018
Nilai/Predikat Nilai/Predikat Nilai/Predikat Nilai/Predikat
1 Perencanaan Kinerja
30 20,07 - 21,51 - 22,07 - 22,09 -
2 Pengukuran Kinerja
25 12,15 - 16,85 - 16,99 - 16,98 -
3 Pelaporan Kinerja
15 10,72 - 10,84 - 11,18 - 11,09 -
4 Evaluasi Kinerja
10 6,39 - 5,99 - 7,24 - 7,39 -
5 Capaian Kinerja
20 12,68 - 12,98 - 12,54 - 12,57 -
Jumlah 100 62,01 B 68,17 B 70,02 BB 70,12 BB
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
24
Grafik 3.2
Tren Capaian Nilai SAKIP 2015-2018
Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa nilai SAKIP Kementerian
Agama selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun untuk nilai SAKIP tahun
2018 hanya mengalami kenaikan sebesar 0.10 poin.
Faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai SAKIP adalah sebagai berikut:
1. Kementerian Agama telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaaan dari manajemen kinerja sektor publik.
Kominmen yang tinggi sudah ditunjukan pada tingkat pimpinan pusat;
2. Kementerian Agama telah membuat Perja jian Kinerja secara berjenjang mulai dari
tingkat Kementerian sampai dengan unit kerja tingkat eselon IV.
Adapun pengaruh yang menyebabkan belum dapat tercapainya target nilai
SAKIP pada Kementerian Agama adalah:
1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai
pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum sepenuhnya diikuti oleh
jajaran dibawahnya dalam mengimplementasikan manajemen kinerja di unit kerja
masing-masing. Penerapan manajemen kinerja pada tingkat unit kerja masih bersifat
formalitas semata dan belum menggambarkan kinerja yang diharapkan dari unit kerja
tersebut;
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
25
2. Hasil evaluasi lapangan pada beberap unit eselon I pusat, Kantor Wilayah, Perguruan
Tinggi, dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota belum menunjukan hasil yang
diharapkan dalam penerapan SAKIP;
3. Definisi kinerja pada unit kerja tidak selalu selaras dengan kinerja pada tingkat
kementerian serta tidak selalu menggambarkan proses bisnis yang telah dibangun.
Perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada unit kerja belum
menggambarkan hasil (outcome) yang menjadi mandat (alasan) keberadaan organisasi
tersebut;
4. Perencanaan kinerja dan proses bisnis organisasi pada unit kerja tidak sepenuhnya
mampu dijabarkan pada dokumen penganggaran. Perencanaan dan penganggaran pada
tingkat eselon II tidak selalu menggambarkan proses bisnis dan tugas fungsi serta peran
yang telah ditetapkan;
5. Masih terdapat kelemahan pada beberapa komponen SAKIP Kementerian Agama antara
lain:
a. Renstra Kementerian Agama maupun unit kerja belum memuat indikator kinerja
tujuan beserta target kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan capaian pada
akhir periode Renstra;
b. Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja di lingkungan Kementerian Agama
masih belum sesuai dengan tingkatan organisasi, seperti IKU untuk eselon I masih
banyak yang menggunakan indikator kinerja output.
c. Laporan kinerja unit kerja Kementerian Agama masih belum baik karena penjelasan
analisis terhadap tidak tercapainya target belum memadai dan laporan kinerja belum
menyajikan perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir serta belum ada
informasi realisasi anggaran untuk setiap sasaran strategis;
d. Penjenjangan kinerja (cascading) belum ditata dengan baik karena belum terlihat
keselarasan ukuran kinerja bawahan dengan kinerja atasannya dan belum terlihat
penjabaran kinerja secara berjenjang;
e. Cassading Kinerja Kementerian Agama belum dimanfaatkan untuk mereviu
keselarasan kinerja antara sasaran dengan komponen/sub komponen, sehingga
belum dapat digunakan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi
komponen, sub komponen, akun, dan detil anggaran yang tidak mendukung
tujuan/sasaran organisasi;
f. Ukuran kinerja individu tidak selaras dengan ukuran kinerja organisasi yang
mengakibatkan tidak dapat ditelusuri peran dari setiap individu terhadap capaian
kinerja organisasi;
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
26
g. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja yang dilakukan oleh
Inspektorat Jedneral belum mampu memicu perbaikan penerapan manajemen
kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Agama
Beberapa langkah yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan
capaian indikator ini melalui peningkatan kualitas pembangunan SAKIP antara lain
dengan melakukan langkah-langkah pemenuhan, kualitas, dan penerapan dari 5
(lima) komponen penilaian SAKIP.
c. Nilai Reformasi Birokrasi
Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/215/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 hal Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, Kementerian Agama mendapatkan nilai
Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 74,02 dengan kategori “BB”. Capaian ini mengalami
kenaikan dari tahun 2017 yaitu sebesar 0,75. Predikat tersebut diperoleh dari hasil
penilaian atas 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
Perbandingan capaian nilai reformasi birokrasi Kementerian Agama dapat
dilihat dari grafik berikut:
Grafik 3.3 Tren Capaian Nilai Reformasi Birokrasi 2014-2018
Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Agama selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun untuk
nilai reformasi birokrasi tahun 2018 mengalami peningkatan hanya 0.75 poin dari
Tahun 2017. Faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai Reformasi Birokrasi adalah
sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
27
1. Peningkatan tersebut terdapat pada Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian
Agama. Indeks Tahun 2017 memperoleh 73.27, pada Tahun 2018 memperoleh
74,02 dengan kategori “BB”;
2. Dorongan komitmen Menteri Agama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di
Kementerian Agama mempu meningkatkan kualitas implementasi pada delapan
area perubahan yang ditetapkan. Setiap area perubahan telah berupaya
menjalankan rencana aksi perbaikan yang direncanakan. Kementerian Agama
merupakan salah astu Kementerian dengan tingkat kepatuhan penyampaian
LHKASN terbaik pada tahun 2017. Selain itu, berbagai layanan yang dilakukan
oleh Kementerian Agama juga semakin membaik seiring dengan penggunaan e-
government yang semakin merata. Setiap pelaksanaan dari rencana aksi
tersebut juga direviu oleh Tim Asesor yang dikoordinasikan oleh Inspektorat
Jenderal.
Tabel 3.4 Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
28
Selain banyak capaian yang sudah diperoleh Kementerian Agama dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi, masih terdapat aspek-aspek perbaikan tata
kelola birokrasi yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama
berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB maupun dari lembaga
eksternal lainnya. Oleh karena itu terdapat usulan perbaikan terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama untuk melakukan
perbaikan ke depan, diantaranya:
1. Menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi
acuan dalam penetapan peta proses bisnis, struktur organisasi dan standard
kompetensi SDM;
2. Mengintegrasikan pelaksanaan semua area perubahan reformasi birokrasi
dengan kinerja yang akan dicapai;
3. Mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja, dengan
cara antara lain: memperbanyak unit kerja yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan menambah Kantor Kemenag yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP);
4. Mengimplementasi kebijakan pelayanan yang standard berlaku untuk seluruh
Kantor Kemenag;
5. Mendorong pelayanan Kantor Kemenag lebih berorientasi pada kepuasan
masyarakat;
6. Mendorong seluruh unit kerja untuk memiliki peta proses bisnis yang mengacu
pada Indikator Kinerja utama (IKU) Kemenag dan IKU masing-masing unit kerja;
dan
7. Menetapkan pola pembayaran tunjangan kinerja sedemikian rupa sehingga
memperhitungkan capaian kinerja organisasi, kinerja individu dan kehadiran
pegawai.
Dari hasil evaluasi oleh didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan
Kementerian Agama telah menunjukkan arah penerapan RB dan SAKIP yang
semakin membaik, namun tampaknya belum menyeluruh pada berbagai unit
kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi penerapan RB dan SAKIP
Kementerian Agama Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB pada
beberapa unit kerja Kementerian Agama sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
29
Selain itu, terdapat juga hasil survey Kementerian PAN dan RB Tahun 2018
terhadap integritas organisasi dan integritas jabatan pada Kementerian Agama sebagai
berikut:
Garfik 3.4 Hasil Survey Integritas Organisasi Kementerian Agama Tahun 2018
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
30
Survey integritas jabatan bertujuan untuk melihat pemahaman pelaksanaan
tugas dan fungsi pegawai, beserta kinerja yang harus dihasilkan. Menurut hasil survey
ini (skala 0-4), nilai Kementerian Agama Tahun 2018 masih tidak terlalu signifikan
dengan tahun 2017. Indeks integritas organisasi tersebut dapat diintepretasikan
persepsi para pegawai di lingkungan Kemenag terhadap kualitas layanan manajemen
internal masih belum ada peningkatan yang signifikan.
Grafik 3.5
Hasil Survey Integritas Jabatan Kementerian Agama Tahun 2018
Survey integritas jabatan bertujuan untuk melihat pemahaman pelaksanaan
tugas dan fungsi pegawai, beserta kinerja yang harus dihasilkan. Survei ini
menggambarkan tingkat pemahaman pejabat/pegawai Kementerian Agama terhadap
tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilan jabatan yang diemban, baik struktural
maupun fungsional. Menurut hasil survey ini, nilai Kementerian Agama Tahun 2018
menunjukkan bahwa pegawai yang terdiri dari unsur pejabat dan pelaksana sudah
memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, namun tidak memahami ukuran
keberhasilannya.
Dari hasil kedua survey yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB Tahun
2018, dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Agama yang belum optimal disebabkan karena keterkaitan antara kinerja
yang dilakukan oleh pegawai dengan tugas dan fungsi organisasi tidak menunjukkan
keselarasan. Ukuran kinerja individu tidak selaras dengan ukuran kinerja organisasi
serta tidak tertuang ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sehingga pada saat
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
31
dilakukan evaluasi kinerja organisasi akan kesulitan mencari data capaian kinerja
pegawai sampai tingkat individu. Apabila ukuran kinerja individu sudah inline dengan
kinerja organisasi maka akan mewujudkan performance based organization sehingga
tercipta organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pemerintah saat
ini. Kementerian Agama dalam hal ini perlu segera merespon hasil evaluasi
Kementerian PAN dan RB tersebut karena dapat mempengaruhi kinerja pegawai salah
satunya dalam pemberian tunjangan kinerja yang saat ini dituntut harus sudah
diberikan kepada pegawai berdasarkan kinerja yang dicapai.
Tabel 3.5
Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2014-2019
NO Komponen Penilaian Nilai
Maksimal
Nilai 2014
Nilai 2015
Nilai 2016
Nilai 2017
Nilai 2018
1 Manajemen Perubahan
5,00 2,56 2,53 3,87 3,96 3,97
2 Penataan Peraturan Per-UU-an
5,00 2,71 1,46 2,71 3,34 3,34
3 Penataan dan Penguatan Organisasi
6,00 1,17 2,82 2,82 2,82 2,82
4 Penataan Tatalaksana
5,00 3,30 2,96 3,09 3,47 3,53
5 Penataan Sistem Manajemen SDM
15,00 6,11 11,72 12,22 12,51 12,77
6 Penguatan Akuntabilitas
6,00 1,92 2,45 3,89 4,08 4,35
7 Penguatan Pengawasan
12,00 6,51 6,31 7,16 7,41 7,45
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6,00 3,34 3,88 4,08 4,14 4,21
Sub Total Komponen Pengungkit
60,00 27,63 34,14 39,84 41,73 42,44
1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
20,00 13,07 13,07 12,80 13,09 14,44
2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
10,00 7,08 7,97 8,07 9,36 8,85
3 Kualitas Pelayanan Publik
10,00 7,05 7,10 8,43 9,09 8,25
Sub Total Komponen Hasil
40,00 27,20 28,14 29,30 31,54 31,58
Indeks Reformasi Birokrasi
100,00 54,83 (CC)
62,28 (B)
69,14 (B)
73,27 (BB)
74,02
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
32
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas Kerukunan Umat Beragama
Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini Kementerian Agama telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan
rata-rata capaian sasaran ini sebesar 93,41% atau kategori Baik sebagaimana dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Agama
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. Indeks Kerukunan Umat Agama 75,00 70,90 93,41 Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 93,41 Baik
Dalam rangka meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di Indonesia, Pusat
Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama telah
menetapkan Indikator Kinerja sebagai sasaran strategis dalam rangka menjaga dan
merawat kerukunan umat beragama. Dalam rangka untuk mencapai hal tersebut, Pusat
Kerukunan Umat Beragama telah melakukan kegiatan antara lain:
1. Pembinaan aktor-aktor kerukunan umat beragama;
2. Pengembangan kerukunan hidup umat beragama;
3. Bantuan operasional Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi
dan Kabupaten/Kota;
4. Dialog lintas agama di Kabupaten/Kota;
5. Dialog lintas agama tingkat Kecamatan;
6. Desa sadar kerukunan;
7. Kampanye hidup rukun;
8. Kelompok kerja lintas Lembaga/Kementerian;
9. Saresehan tokoh agamawan dan budayawan; dan
10. Dialog lintas iman tentang kehidupan beragama di Indonesia, Refleksi dan Proyeksi.
Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini, Sekretariat Jenderal telah
menetapkan indikator kinerja dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Target Tahun
2018 adalah 75,90. Dari target yang ditetapkan dapat tercapai 70,20 atau 92,49%. Indeks
kerukunan umat beragama (KUB) tahun 2018 adalah 70.2 dan mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2017 (72.27), tahun 2016 (75.47) dan tahun 2015 (75.36). indeks KUB
diukur oleh 3 (tiga) komponen yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Untuk tahun
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
33
2018, komponen indeks toleransi adalah (70.33), indeks kesetaraan umat beragama
(70.33) dan indeks kerjasama (70.56).
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama
Khonghucu
Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis ini, pada Tahun 2018 Sekretariat
Jenderal telah menetapkan indikator kinerja Jumlah Peserta Didik pada Pendidikan
Keagamaan Konghucu dengan target 3,026. Sesuai dengan yang di targetkan, pada
triwulan I tahun 2018 terealisasi sebanyak 3.026, sehingga capaian kinerja indikator ini
sebesar 100%.
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indeks Kerukunan Umat Agama
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. Jumlah Peserta didik pada
pendidikan keagamaan
Khonghucu
3,026 6,026 100,00 Sangat
Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3 100,00 Sangat
Baik
C. Realisasi Anggaran
Untuk mememenuhi capaian keberhasilan sasaran strategis Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu adanya
dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun rincian pagu dan realisasi
anggaran per kegiatan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
URAIAN KEGIATAN PAGU REALISASI %
2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
23.617.659.000 21.906.754.845 92,76%
2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
47.974.247.000 45.341.842.098 94,51%
2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
1.196.399.545.000 1.151.176.524.811 96,22%
2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
30.326.858.000 28.495.883.135 93,96%
2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan
58.427.483.000 55.889.336.206 95,66%
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
34
URAIAN KEGIATAN PAGU REALISASI %
2103 Pembinaan Administrasi Umum 745.179.305.000 713.632.498.853 95,77%
2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
33.014.577.000 30.333.943.938 91,88%
2130 Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu
2.677.200.000 2.461.825.771 91,96%
5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
95.623.260.000 90.104.391.669 94,23%
5621 Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu
7.000.000.000 5.444.800.027 77,78%
Jumlah 2.240.240.134.000 2.144.787.801.353 95,74%
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Program pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2018
Berdasarkan informasi keuangan di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 dapat tercapai dengan baik yaitu sebesar 95,74%
dari total anggaran yang dialokasikan.
Grafik 3.6 Realisasi Anggaran Setjen 2018
0
500.000.000.000
1.000.000.000.000
1.500.000.000.000
2.000.000.000.000
2.500.000.000.000
DukunganManajemen
Pagu
Target TW IV
Realisasi TW IV
No Program Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
2.101.925.097.000 2.016.442.839.948 95,93
2 Meningkatnya kualitas Kerukunan Umat Beragama
138.315.037.000 128.344.961.405 92,79
Jumlah 2.240.240.134.000 2.144.787.801.353 95,74
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
35
Tabel 3.9 Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran pada Kinerja Sekretariat Jenderal
Tahun Anggaran 2018
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS
I %
PENGGUNAAN ANGGARAN
1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
1 Opini Laporan Keuangan
WTP WTP 100,00 2.016.442.839.948
2 Predikat Akuntabilitas Kinerja
A (80,01) BB
(70,12) 87,65
3 Nilai Reformasi Birokrasi
75,00 74,02 98,69
Rata-Rata Capaian Sasaran 1 95,07 95,93
2 Meningkatnya kualitas Kerukunan Umat Beragama
Indeks Kerukunan Umat Beragama
75,90 70,90 93,41
90.104.391.669
Rata-Rata Capaian Sasaran 2 93,41 94,23
3 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Khonghucu
Jumlah Peserta Didik pada Pendidikan Keagamaan Konghucu
3.026 3.026 100 5.444.800.027
Rata-Rata Capaian Sasaran 3 100,00 77,78
Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal
96,29 95,74
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
36
BAB IV PENUTUP
Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama terhadap capaian kinerja selama tahun 2018 yang disusun sesuai dengan
Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama. Secara
umum berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai, Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama menunjukkan kinerja yang sangat baik, meskipun masih
terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018, menunjukkan capaian
kinerja dengan nilai rata-rata capaian sebesar 96,29% atau baik.
Indikator kinerja sasaran strategis yang sudah mencapai target dan dalam kategori baik
adalah (1) Opini Laporan Keuangan sebesar 100,00%; dan (2) Jumlah Peserta Didik pada
Pendidikan Keagamaan Khonghucu 100,00%. Adapun indkator kinerja yang belum memenuhi
target namun masih dalam kategori baik adalah (1) Predikat Akuntabilitas Kinerja sebesar
87,65%; (2) Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 98,69%; dan (3) Indeks Kerukunan Umat
Beragama 93,41%.
Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki capaian sasaran strategis tersebut di
atas, Kementerian Agama telah melakukan langkah-langkah yang perlu ditingkatkan dan
diperbaiki terkait pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, diantaranya
adalah (1) Melakukan identifikasi terhadap IKU Kemenag dan Unit di bawahnya serta
menetapkan pola cascade IKU, Melakukan penyelerasan indikator kinerja dalam bentuk Pohon
Kinerja; (2) Menyiapkan regulasi penyusunan SKP dan mekanisme penghitungan kinerja
pegawai/individu; (3) IKU unit eselon I Pusat dan Kanwil yang mengacu pada IKU Kemenag yang
sudah direvisi; (4) Seluruh unit eselon I Pusat agar menyesuaikan kinerja dengan Proses Bisnis,
struktur organisasi dan standar, Melakukan analisis terhadap peta proses bisnis yang ada yang
selanjutnya akan dilakukan mapping pembagian tusi yang mendukung visi dan misi Kemenag;
dan (5) Dalam proses penyusunan anggaran, rencana kerja dan monev kinerja harus mengacu
pada IKU dan Proses Bisnis yang ada.
LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
37
Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2018
disusun sebagai informasi kinerja kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan para
pimpinan Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Jakarta, 30 Januari 2019 Sekretaris Jenderal,
M. Nur Kholis Setiawan