dinamika hubungan australia-indonesia …kk lya mblo mwop, kk ochim jeli-jeli, kk tata tetong, bro...
TRANSCRIPT
DINAMIKA HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA DALAM
BIDANG POLITIK (2010-2015)
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
OLEH:
Chintya Magdalena Sinaga
E13110110
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat
penyertaan-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana
yang diharapkan. Selama proses pengerjaan skripsi tentunya penulis
mengalami banyak hambatan. Namun usaha tidak kenal lelah bersama doa
yang selalu dipanjatkan agar diberikan kekuatan dan kemudahan hingga
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teruntai kalimat syukur tiada
hentinya atas yang Maha Kuasa karena tak ada daya dan upaya melainkan
dengan pertolongan-Nya.
Tentunya dalam proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tak
lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui
kata pengantar ini penulis hendak menghaturkan rasa terima kasih setinggi-
tingginya kepada pihak tersebut. Meskipun ini tak cukup mewakili rasa syukur
dan terima kasih penulis namun biarkan Allah yang membalas segala kebaikan
mereka. Ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati
serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada :
1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda David Anggiat Sinaga, SE, MBA
yang telah mendidik dan tak henti-hentinya mengingatkan penulis agar
selalu taat beribadah, menjadi hamba yang selalu bersyukur, berusaha, dan
berjuang menapaki kehidupan. Ibunda Christin Agustin Hellyanak SE
yang tak kenal lelah mendidik ketiga orang anaknya meskipun ditengah
segala kekurangan.
2. Mama Ani, Papa Ani, dan Memi yang telah menjadi orang tua sekaligus
menjadi tempat curhat penulis. Tak terhitung bantuan Moril dan Materil
yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
studi. Terima kasih atas semua yang telah diberikan semoga Mama Ani,
Papa Ani dan Memi semoga selalu dalam lindungan-Nya.
3. Adik-adik Penulis, A. J. Samantha. O. Sinaga, B. A. Beatrice. C. Sinaga
meskipun penulis belum mampu menjadi sosok kakak yang baik namun
kehadiran mereka selalu menjadi motivasi bagi penulis. Terima kasih
kepada kedua adik penulis, terus belajar dan berjuang karena kita-lah yang
akan membawa nama baik keluarga.
4. Pembimbing I Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA yang telah banyak
membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi dan selalu
memberikan motivasi bagi penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan
baik. Pembimbing II Ibu Nur Isdah S.IP, MA yang juga telah banyak
membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Dosen-Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Ibu Puspa, Pak Adi,
Pak Gego, Pak Bur, Pak Darwis, Pak Agus, Pak Aspi, Pak Munjin,
Pak Ishak, Ibu Seniwati yang telah membagikan ilmunya selama penulis
menempuh studi. Kepada Kak Rahma dan Bunda yang telah banyak
membantu penulis dalam pengurusan berkas akademik dan sesekali
menjadi tempat curhat penulis.
6. Saudara-saudaraku HITEN, teman-teman seperjuangan yang telah menjadi
keluarga bagi penulis. Kk Lya mblo MWOP, Kk Ochim jeli-jeli, Kk
Tata tetong, Bro Cecci orang-orang yang berkelainan jiwa, suka galau,
kadang suka di-PHP, suka bergosip pastinya namun sudah penulis anggap
sebagai saudara sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita dan telah
memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis. Kk Ina
mblo, Kk Yaya gendut, Kk Amilah nying-nying semoga yang jomblo
segara mendapatkan pasangan, semoga cita-citanya dapat terwujud dan
semoga direstui sama itu, hahaha. Widya makasih bonus arem-aremnya.
Dhita semoga cepat nyusul beb. Hendra urus dulu kuliahmu baru jadi
model bro. Rere akhirnya samaki wisuda bulan 6 ceqqi. Muly semoga
bisa nyusul bulan 9 bah. Kak Ayu semoga nantinya bisa sukses dalam
dunia perfilman. Fahmi semoga cepat sarjana supaya bisa fitting kebaya
ya beb. Maul batagor dulue. Mail semoga langgeng sama junior HI nah.
Mega sukses terus yah. Nini semoga cita-citanya ke Australia bisa
terwujud. Krisna ayam betutu dulue. Nunu semoga nenekmu cepat sadar
ya. Nita ikut dulue ke Ambon. Julian kalo pulang ke Balikpapan jangan
lupa bawa amplang bah. Yuyun ingat diet nah, hahaha. Windi
langsingnya bagi tips diet dulue. Mahfud carikan dulu bb murah, hahaha.
Aini mau ka diajar juga sama mem. Didi semangat yah nyiarnya. Ignas
tawwa setianya sama “ehem”. Vian mana mko kenapa jarang muncul. Eqi
semoga cepat dapat restu dari mamanya “ehem”. Evan langgeng yang
sama pacar baru. Nana cieh yang mau ke Korea. Cacang ketua angkatan
paling kece bde. Daus kurusmu, sudah-sudahmi itu. Nune, Nining, Kak
Mamad doakan supaya bisa nyusul kayak kalian juga yah, hehehe. Bang
Dhita, Bang Radhit kapan sarjananya bang, hehehe. Fiqhi cieh yang
update foto pacar terus. Citra cieh yang lanjut S2. Ime Jiji duo irma.
Adey putri sulbar. Iqbal sukses proposalnya bro. Syahrul kandaji.
Djunet tawwa yang proposal. Buca sukses EOnya bro. Kiki semangat
terus ya. Gerald dan Ilo sukses yah bro.
7. Saudara seperjuangan dari sejak SMP, Bonte IIF yang sebentar lagi akan
menikah semoga Kak Helmi memang jodoh yang tepat buatmu beb, Dwi
kurus cieh akhirnya sama-sama wisuda dan pake toga bulan 6 beb, Yaya
calon dokter semoga coassnya cepat selesai dan bisa segara sumpah
dokter, supaya cepat bisa konsultasi toh beb. Semoga persahabatan yang
kita jalin dari SMP akan bertahan sampe semuanya sudah berkeluarga.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati permohonan maaf penulis
haturkan apabila ada hal yang kurang berkenan. Skripsi ini masih jauh dari
kata sempurna. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan, dorongan dan do’a kepada penulis yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai penyebab dari masalah-masalah dalam hubungan Indonesia-Australia dan untuk mengetahui substansi masalah yang dihadapi Indonesia-Australia. Teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif analatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab adanya dinamika dalam hubungan politik Indonesia-Australia dipengaruhi oleh sikap Australia yang memihak Belanda dalam kasus perebutan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda. Namun, akhirnya Australia mendukung Papua untuk tetap berada dalam kedaulatan negara Indonesia. Pada tahun 2013, Indonesia dan Australia kembali diperhadapkan dengan masalah imigran gelap. Permasalah imigran gelap gelap merupakan bagian dari kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Australia, namun penanganan imigran transit melalui Indonesia untuk mencapai pantai Australia terbukti sulit untuk ditangani. Pada 2013, Indonesia-Australia diperhadapkan lagi dengan masalah terbongkarnya penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Tindakan penyadapan yang dilakukan terhadap pejabat tinggi Indonesia melalui Kedutaan Besar Australia yang ada di Jakarta merupakan pelanggaran serius ketentuan hukum diplomatik (Konvensi Vienna 1961) mengingat Australia ataupun Indonesia sudah menjadi negara pihak konvensi tersebut. Indonesia dan Australia bertetangga dekat, tetapi hubungan kedua negara ini selalu naik-turun dan tak jarang diwarnai ketenganan.
Kata kunci : Isu Papua, Imigran Gelap, Skandal Spionase, Indonesia dan Australia.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia dan Australia adalah dua negara yang bertetangga dekat
dan telah lama menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang.
Kedekatan geografis di antara kedua negara yang menjadikan Indonesia dan
Australia merasa penting untuk menjalin hubungan itu, meskipun dalam
fenomenanya sering dihiasi oleh berbagai gesekan atau ketegangan.
Dengan kata lain, meskipun Indonesia dan Australia dua negara
yang bertetangga dekat, namun memiliki perbedaan dalam berbagai hal, yang
dalam perjalanan hubungan antar kedua negara memberikan dinamika dalam
hal ketegangan bahkan perselisihan.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh ratusan
juta penduduk, yang dalam banyak hal bersifat majemuk baik dalam etnis,
agama, budaya, ideologi, maupun sikap politiknya, serta pernah berstatus
sebagai negara jajahan baik dari Belanda, Inggris, maupun Jepang. Dimana,
selama masa penjajahan tersebut bangsa Indonesia telah sarat dengan
pengalaman pemberontakan terhadap penjajah yang kemudian melahirkan
sifat-sifat militan kepada bangsa Indonesia. Sedangkan Australia, adalah
sebuah benua tersendiri yang sangat luas yang penduduknya berasal dari
imigran Eropa yang mengambil alih benua itu dari penduduk Aborigin.
Selain perbedaan-perbedaan tersebut diatas, kedua negara juga
mempunyai perbedaan pandangan dan kepentingan baik dalam kerangka
hubungan bilateral maupun regional dan internasional.
Dari sisi Indonesia, Indonesia selalu memandang Australia sebagai
negara yang tidak begitu penting. Pemerintah, Pers, dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Australia tidak jarang dipandang sebagai perintang
kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, maupun pertahanan domestik
Indonesia.1Hal ini semakin jelas dengan terungkapnya kasus penyadapan
yang dilakukan oleh Direktorat Sinyal Australia terhadap pembicaraan
telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani
Yudhoyono beserta beberapa pejabat penting Indonesia lainnya. Dimana
Indonesia bertindak keras dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia di
Australia, serta menuntut pemerintah Australia untuk meminta maaf.
Sedangkan dari sisi Australia, Australia mempersepsikan Indonesia
terutama dalam tiga hal yakni : persepsi psiko-historis, persepsi psiko-
kultural, dan persepsi geopolitik dan geostrategis. Dari sisi psiko-historis,
Indonesia dipandang sebagai negara yang bisa mengancam Australia
berdasarkan sepak terjang Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat,
konfrontasi dengan Malaysia dan Integrasi Timor Timur. Dari persepsi psiko-
kultural, Indonesia dipandang sebagai bangsa Asia berkulit berwarna yang
berbeda secara budaya dengan kebanyakan warga negara Australia yang
berkulit putih. Sedangkan dari persepsi geopolitik dan geostrategis, Australia
1 Ikrar Nusa Bakti, “Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya
di Masa Akan Datang” dalam Profil Indonesia . Jurnal Tahunan CIDES No.2/1996, hal 296.
memandang Indonesia sebagai negara “dari dan melalui mana serangan
terhadap Australia bisa dilakukan”.2
Fakta-fakta empirik sebagaimana yang dikemukakan diatas, inilah
yang sering menjadi persoalan utama antara Indonesia dan Australia sebagai
sisi negatif hubungan kedua negara. Namun demikian, kedua negara
hakekatnya memiliki landasan historis dalam hal hubungan positif, antara lain
pertama, serikat Buruh Australia, terutama serikat buruh pelabuhan
membantu perjuangan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan
dan meraih pengakuan Internasional, dengan menolak melayani kapal-kapal
Belanda atau sekutunya. Kedua, peran UNCI (United Nations Commision on
Indonesia) / KTN ( Komisi Tiga Negara, dimana wakil Australia (Tom
Chitchley) duduk atas usulan Indonesia. Dimana bantuan Australia tersebut
memberikan tekanan besar kepada Belanda untuk berunding, dan akhirnya
memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia.3
Hubungan Indonesia dan Australia pada era Soekarno terjadi pada
rentang tahun 1945-1950 sangatlah kuat, karena Australia mendukung
gerakan kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Hal ini diwujudkan dalam
peran Australia sebagai mediator perundingan antara Indonesia dan Belanda
dalam usaha memerdekakan diri. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia
pada era Soekarno dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu; Perang Dingin,
dekolonisasi Irian Barat, dan rekonstruksi nasional di Malaysia.
2 Ibid3 T.M Hamzah Thayeb, “Hubungan Indonesia-Australia Pasca Kemengan Partai
Buruh”, Jurnal Luar Negeri Vol 25 No.1 2008, hal. 32.
Namun, setelah Soekarno menjalankan politik luar negeri yang
militan dalam usaha kampanye pembebasan Irian Barat sehingga
menyebabkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia mulai
beku dan merenggang. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia yang
sempat tegang tersebut melunak setelah rezim Soekarno jatuh dan digantikan
oleh Soeharto. Menteri luar negeri Australia saat itu, Barwick mengubah
haluan dengan mendukung Indonesia atas kontrol terhadap Irian Barat, karena
selain itu ada kepentingan lain Australia yang melihat bahwa peluang
kerjasama dengan Indonesia akan lebih menguntungkan. Indonesia adalah
satu dari negara tetangga Australia yang diakui sebagai salah satu hubungan
paling penting bagi Australia.
Setelah jatuhnya rezim Soeharto karena reformasi 1998, hubungan
Indonesia dan Australia pun masih mengalami pasang surut. Usaha
demokratisasi Indonesia pasca reformasi 1998 juga mengalami
perkembangan yang menuai banyak masalah sehingga politik dalam negeri
Indonesia masih belum kondusif, dan Timor Timur yang memerdekakan diri
sebagai bangsa yang berdaulat membuat pemerintah Australia meng-
upgrade hubungan bilateralnya dengan Indonesia.
Merujuk pada penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan tersebut
diatas, kedua negara menyadari bahwa hubungan diantara mereka selalu
bersifat ups and downs. Oleh karena itu, kedua negara perlu terus
mentransformasi berbagai tantangan dan potensi konflik menjadi ajang
kerjasama yang menguntungkan kedua negara.
Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan
yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun
di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan
oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa
bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan
pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas
kepentingan.
Pada hakekatnya, Indonesia dan Australia memiliki beberapa
kepentingan bersama seperti:4Pertama, Australia selalu berusaha untuk
menjadikan Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara,
tetap terbuka dalam hal wilayah maritimnya karena menyangkut kepentingan
strategis Australia.Kedua, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan
bersama untuk melindungi kepentingan maritimnya, yang tidak saja untuk
keamaan tradisional, tetapi juga untuk keamanan non-tradisional, yang
meliputi kejahatan transnasional, seperti terorisme, penyelundupan senjata,
migrasi ilegal, perdagangan manusia, peredaran obat-obat terlarang, serta
masalah-masalah keamanan lainnya, yang sering menggunakan dimensi laut
sebagai medan operasinya.5
Untuk memperkuat kepentingan kedua negara Indonesia dan
Australia telah menandatangani Deklarasi Kemitraan Komprehensif
(Comprehensive Partnership) yang pada intinya menegaskan semangat
4 Eky Prasetyo, 2008. “Hubungan Indonesia-Australia Di Bawah Pemerintahan
Perdana Menteri Kevin Rudd” , hal. 54.5 Ikrar Nusa Bakti, Op.Cit hal. 298
kerjasama kedua pihak disemua bidang. Selain itu, deklarasi ini sekaligus
merupakan payung kerjasama komprehensif kedua negara.
Selain Deklarasi Kemitraan Komprehensif tersebut, Indonesia dan
Australia juga telah menandatangani Agreement on Framework for Security
,Cooperation (Traktat Lombok). Dimana, Traktat ini juga menjadi payung
legal kerjasama kedua negara di bidang pertahanan-keamanan yang
mencakup sepuluh bidang seperti Law Enforenment, keamanan Maritim,
keselamatan dan keamanan penerbangan, kontra terorisme, emergency,
Intelegent and Community Understanding, dan People-To-People
Cooperation.6
Berdasarkan landasan kerjasama yang telah dibuat oleh kedua
negara, maka antara Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan dalam
meniti kerjasama dan perekatan hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan. Hal ini telah tercermin dalam realitas hubungan kedua
negara berdasarkan pertimbangan nasional masing-masing.
Pada tahun-tahun berikutnya hubungan Indonesia-Australia
kembali mengalami pasang surut tetapi kedua negara selalu mencoba untuk
memperbaiki kembali hubungan mereka. Namun, pada tahun 2013 hubungan
Indonesia dan Australia berada pada titik terendah karena adanya masalah
imigran gelap dan skandal spionase. Kebijakan pemerintah baru di bawah
pemerintahan PM Tonny Abbott untuk mengendalikan jumlah imigran yang
datang ke Australia telah dilihat Indonesia sebagai tantangan atas kedaulatan.
6 Ibid
Belum selesai dengan masalah imigran gelap, Indonesia kemudian
diperhadapkan dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia.7
Gangguan dalam hubungan antara Indonesia dan Australia dewasa
ini merupakan periode paling tegang sejak krisis Timor Timur tahun 1999.
Selepas krisis, kedua negara mampu menormalkan hubungan karena
sambutan hangat yang diberikan oleh PM Howard menuju pemilihan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004. Kedua pemimpin
mengembangkan hubungan pribadi secara damai dengan dasar memperkuat
dan memperdalam hubungan, yang kemudian terwujud dalam Traktat
Lombok yang menggaris bawahi dukungan untuk kedaulatan nasional dan
keutuhan wilayah kedua negara.
Hubungan kedua negara terus membaik di bawah Pemerintahan
Kevin Rudd karena pengalaman historis positif Indonesia dengan
Pemerintahan Buruh dan hubungan baik Rudd dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono memungkinkan relasi antar warga yang layak.
Namun dalam hal penyadapan Australia di Indonesia, PM Tonny
Abbott yang baru terpilih menyikapi hal itu dengan sikap yang tidak ramah.
Karena sikap Abbott itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan
enam cara yang mengacu ke normalisasi hubungan yang diharapkan dapat
menciptakan semacam kode etik hubungan dan protokol intelijen sebagai
panduan bagi kedua negara, tetapi yang lebih penting lagi menjamin adanya
sikap kooperatif yang berdasarkan persahabatan dari kedua belah pihak.
7 Jika Garuda Murka. (2013) Kompas, 22 November
Pernyataan kontradiktif yang diberikan Abbot atas ketidakpastian
sikap Australia dalam pengumpulan data intelijen terhadap Indonesia
melemahkan proses pembangunan kepercayaan yang sedang dibina kedua
negara. Disisi lain, Abbott harus melihat ini sebagai kesempatan untuk
mengubah hubungan bilateral yang tidak tenang menjadi satu yang dibangun
atas kepercayaan dan rasa hormat.
B. Batasan dan Rumusan Masalah
Dengan berpatokan pada latar belakang masalah yang telah
dijabarkan dimuka, dan menyadari banyaknya problema yang dihadapi oleh
Indonesia dan Australia, maka menjadi tanggung jawab kedua negara untuk
meramu segala potensi permasalahan tersebut dan mengakomodasikannya
menjadi kerjasama yang lebih kreatif dan produktif untuk kepentingan
nasional masing-masing, khususnya yang terjadi dalam kurun waktu 2010-
2015. Dimana dalam kurun waktu ini, penulis menganggap terdapat banyak
fenomena yang bersifat pasang-surut dalam hubungan Indonesia-Australia,
terutama dalam kondisi transformasi pemerintahan yang berkuasa di
Australia, antara Partai Buruh, Partai Liberal-Demokrat.
Diantara sekian banyak persoalan antara Indonesia dan Australia,
seperti persoalan ekonomi, lingkungan hidup, sosial-budaya dan politik, maka
bahasan dalam skripsi ini hanya berfokus pada masalah-masalah politiknya.
Dengan dasar ini pulalah, penulis berusaha untuk merumuskan
masalah penelitian, sebagai berikut :
1. Mengapa terdapat dinamika dalam hubungan Indonesia-
Australia ?
2. Berupa apakah dinamika kedua negara ?
C. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Pada hakekatnya tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan
untuk mendapatkan keterangan dan data yang berifat teoritis dari berbagai
sumber yang membahas tentang hubungan Indonesia dan Australia dalam
segala aspek. Dengan dasar itu, penulis dapat menyusun tujuan penelitian
sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui berbagai penyebab dari masalah-masalah
dalam hubungan Indonesia-Australia;
b. Untuk mengetahui substansi masalah yang dihadapi Indonesia-
Australia
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini meliputi :
a. Memberikan informasi atau sumbangsih pemikiran kepada para
pengambil kebijakan diantara kedua negara;
b. Menjadi pegangan bagi penulis dalam upaya pengembangan
akademik serta studi hubungan Internasional secara umum;
D. Kerangka Konseptual
Dalam situasi Internasional yang terus mengalami berbagai
perubahan dan perkembangannya, jalinan kerjasama antar bangsa dan negara
adalah amat penting. Adanya jalinan kerjasama tersebut, dimaksudkan untuk
saling memberi dan menerima dalam rangka mewujudkan kepentingan
nasionalnya, yang merupakan tujuan dari setiap negara peserta hubungan
Internasional.
Berdasar pada suatu kenyataan yang telah diyakini bahwa antara
satu negara dengan negara lainnya adalah berbeda dalam banyak hal, seperti
latar belakang sejarah, tradisi, etnis, Agama, sistem sosial, dan ideologinya,
serta tingkat kemajuan yang tidak berimbang, seperti pemilikan sumber-
sumber daya alam, ekonominya, industri & teknologinya, modal, skill, ilmu
pengetahuan dan kapabilitas militernya, yang kesemuanya ini menuntut setiap
negara untuk bekerjasama.8 Kerjasama yang dilakukan kedua negara ini yang
disebut dengan dengan kerjasama bilateral.
Dalam memahami konsep hubungan bilateral, Budiono
Kusumohamidjojo menyatakan pengertian hubungan bilateral adalah:
Suatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik kebudayaan dan struktur ekonomi9
8 M. Sabir, 1987. Politik Bebas Aktif. Jakarta, Haji Masagung, hal. 389 Budiono Kusumohamidjojo, 1997. Hubungan Internasional: Kerangka Studi
Analisis. Jakarta: Bina Cipta. Hal. 3.
Hubungan bilateral Indonesia-Australia, banyak ditandai oleh
berbagai perbedaan paham, kecurigaan dan keamanan serta ketegangan
politik. Salah satu penyebab pasang surutnya hubungan Australia-Indonesia
adalah dalam bidang politik. Oleh karena itu, konsep yang penulis gunakan
selanjutnya adalah konsep politik luar negeri, politik luar negeri itu adalah
keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua
hubungan dengan negara lain.10
Pemerintah kedua negara telah menyadari akan perbedaan-
perbedaan diantara kedua negara, dan berupaya untuk meminimalkan
perbedaan-perbedaan tersebut, yang kemudian menciptakan dan
meningkatkan dasar hubungan baru dengan memanfaatkan potensi-potensi
persamaan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Apalagi diantara kedua
negara telah ditakdirkan berada dalam satu wilayah geografis yang sangat
berdekatan.
Dewasa ini, sifat hubungan antara bangsa dan negara begitu
kompleks dan penuh dengan dinamika, serta saling kait-mengait, sehingga
tidak ada satupun negara didunia ini yang dapat berdiri sendiri tanpa
berhubungan dan berkerjasama dengan negara lainnya. Dalam hubungan
antar negara satu sama lain, masing-masing negara akan memperjuangkan
kepentingannya.
Hanya yang harus disadari bahwa kepentingan dari masing-masing
negara belum tentu sesuai, maka terjadilah dalam hubungan tersebut adanya
10 P. Anthonius Sitepu, 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta, Graha Ilmu hal. 177
hubungan-hubungan yang bersifat kooperatif, komprehensif, dan
komprontatif atau konflik. Oleh karena itu, setiap negara dalam
keikutsertaannya dalam arena Internasional, harus dapat menempatkan
kepentingan-kepentingan nasionalnya secara terarah dan tepat.
Dengan kata lain, setiap negara harus dapat menempatkan
kepentingan-kepentingan nasionalnya dalam kaitanya dengan kepentingan
nasional negara lainnya. Setiap negara harus dapat menilai kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki, serta harus mampu menilai kekuatan-kekuatan dan
kelemahan-kelemahan dari negara-negara lainnya.
Hal ini sejalan pula dengan rumusan tentang kepentingan nasional,
yang menyatakan bahwa11Kepentingan nasional merupakan akumulasi dari
berbagai kepentingan yang meliputi berbagai bidang kehidupan yang ingin
dicapai oleh suatu bangsa. Di antara berbagai kepentingan nasional itu, yang
paling penting atau hakiki adalah eksistensi atau kelangsungan hidup sebagai
bangsa yang merdeka dan berdaulat.
E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan dalam rangka menulils skripsi yang
berjudul Dinamika Hubungan Indonesia-Australia dalam Bidang Politik
(2010-2015) dalam bentuk metode deskriptif. Dengan penelusuran dan
pengkajian tentang hubungan Indonesia-Australia dalam segala dinamikanya.
11 Ibid
Kemudian dari fenomena-fenomena masa lalu hubungan Indonesia-Australia
tersebut, didiskripsikan untuk mendukung fenomena masa kini dan masa
yang akan datang dalam hubungan Indonesia-Australia.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik
telaah pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku,
dokumen, jurnal dan surat kabar atau majalah yang menunjang penelitian
yang dilakukan oleh penulis. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi oleh
penulis adalah sebagai berikut :
a. Perpustakaan Ali Alatas, Kementrian Luar Negeri R.I di Jakarta
b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta
c. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Makassar
3. Teknik Analisis Data
Penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif,
dimana dari hasil penelusuran dan pengumpulan data, dibuat klasifikasi dan
mengaitkannya satu sama lain berdasarkan relevansinya.
4. Teknik Penulisan
Penulisan materi skripsi ini, menggunakan teknik deduktif, yang
terlebih dahulu menggambarkan secara umum, kemudian merujuk pada sifat
yang khusus.
BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA
A. Latar Belakang Sejarah
Batu sendi terpenting dalam hubungan bilateral Indonesia-
Australia ialah bantuan rakyat dan pemerintah Australia di bawah Partai
Buruh pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Meski fakta sejarah ini tak
perlu dibesar-besarkan, kenangan manis masa revolusi itu tidak akan
terlupakan oleh para pemimpin generasi ’45, bahkan juga oleh generasi
penerusnya. Secara kebetulan Partai Buruh Australia dibawah PM Joseph
Benedict Chifley saat itu yang ideologinya antara lain mengagungkan hak-
hak politik suatu bangsa untuk memperoleh kemerdekaan (kecuali bangsa
Aborigin tentunya) dan sangat anti kolonialisme, saat itu berkuasa di negeri
kanguru.12
Bagi Indonesia, bantuan rakyat dan pemerintah Australia saat itu
adalah bantuan yang tulus dari negara tetangga. Namun bila kita mencermati
lebih dalam lagi, bantuan Australia saat itu sesuai dengan kepentingan
nasional Australia untuk membangun “Kemitraan Strategis” dengan
Indonesia pasca kemerdekaan. Ini juga sesuai dengan strategi pertahanan
Australia yang jauh ke depan (forward defence strategy) dan persepsi
Australia terhadap tetangga-tetangga Asianya, khususnya Indonesia. 13
12 Ikrar Nusa Bakti, Op.Cit hal. 29913 Ibid
Persepsi Australia terhadap Indonesia dapat dibagi ke dalam empat
bagian, yaitu persepsi psiko-historis, persepsi psiko-kultural, persepsi
geografis dan persepsi ekonomi14. Dari sisi persepsi historis, Australia yang
tumbuh sebagai negara imigran yang dimulai sejak pemukiman narapidana
pada Januari 1988, amat peduli dengan perkembangan di negara-negara
tetangga utaranya. Sampai dengan awal 1970-an, Australia merasa sebagai
bangsa kulit putih yang dikelilingi oleh bangsa kulit berwarna. Dalam kaitan
ini, Australia sangat takut dengan bahaya invasi kultural maupun invasi
militer dari utara khususnya dari Jepang dan Republik Rakyat China.
Kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Asia dibawah pemerintah
Liberal-Nasional Country pada saat itu (1950-1972)., lebih menonjolkan
keikutsertaan Australia di dalam aliansi militer Barat di bawah Amerika
Serikat, seperti dalam Pakta ANZUZ (Australia, New Zealand and United
States) yang dibentuk tahun 1951 dan Pakta Pertahanan Asia Tenggara
(SEATO) yang dibentuk tahun 1954, dan Pakta Pertahanan Lima Negara
(Five Powers Defence Arrangement-FPDA) yang dibentuk pada tahun 1971
antara Inggris, Australia, New Zealand, Malaysia dan Singapura untuk
membantu Singapura dan Malaysia apabila kedua negara tersebut mendapat
ancaman dari luar.15
Di tahun 1973 ketika PM Gough Whitlam dari Partai Buruh
berkuasa, Australia mulai mendekati Asia dalam artian positif dan
mencanangkan multi-kulturalisme. Pendekatan Australia terhadap Asia dalam
14 Ibid15 Ibid
artian positif dan mencanangkan multi-kulturanisme. Pendekatan Australia
terhadap Asia tampak dari dibukanya hubungan diplomatik dengan RRC,
peningkatan hubungan perdagangan dengan Jepang, dan memahami upaya
Indonesia dalam menyelesaikan kemelut politik di Timor Timur.
Sesuai dengan persepsi sejarah ini pula, Indonesia dipandang
sebagai negara yang bisa menjadi penyangga (buffer-state)16 dari serangan
militer musuh-musuh Australia karena itu Australia ingin tetap bersahabat
dengan Indonesia dan tak ingin Indonesia jatuh ke tangan suatu pemerintahan
nasional yang komunis atau ke tangan negara asing yang bermusuhan dengan
Australia. Dari persepsi sejarah pula, sepak terjang Indonesia di dalam
merebut kembali Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia dan integrasi
Timor Timur dipandang oleh beberapa kalangan di Australia bahwa
Indonesia memiliki sifat ekspansionis dan agresif.
Dari persepsi psiko-kultural, Indonesia dipandang sebagai suatu
bangsa Asia berkulit berwarna yang berbeda secara budaya dengan
kebanyakan warga negara Australia yang berkulit putih. Di masa lalu,
persepsi ini menjadi kendala dalam membina hubungan baik Jakarta-
Canberra, khususnya saat Australia berada dibawah pemerintahan PM Robert
Gordon Menzies maupun para penerusnya di bawah pemerintahan koalisi
Partai Liberal-Nasional/Country.
16Ibid
Di masa PM Paul Keating ini Australia ingin membangun suatu
“Kemitraan didalam Keberagaman” (Partnership in Diversity)17 dengan
Indonesia. Bagi Australia, Indonesia adalah suatu negara tetangga dekat yang
berbeda sistem politik dan budayanya. Namun perbedaan itu tidaklah lagi
menjadi kendala, tetapi bahkan memperkaya sifat hubungan bilateral kedua
bangsa dan negara.
Sedangkan dari segi persepsi geografis/geopolitik/geostrategis,
seperti telah dikatakan diatas, Indonesia adalah negara tetangga terdekat
bersama Papua Nugini yang bisa menjadi penyangga dari serbuan negara-
negara kuat Asia. Ini terbukti ketika kedua negara tersebut menjadi
penyangga serbuan Jepang ke selatan selama Perang Pasifik (Perang Dunia
II). Dari semua persepsi diatas menyebabkan Australia kadang-kadang
memandang Indonesia sebagai negara “dari dan melalui mana serangan
terhadap Australia bisa dilakukan”. Perkembangan politik serta keamanan
regional dan internasional pasca Perang Dingin menyebabkan Australia ingin
membangun “Kemitraan Strategis” (Strategic Partnership) dengan negara-
negara Asia umumnya, khususnya dengan Indonesia.18 Dan di dalam “Buku
Putih Pertahanan Australia 1994” untuk pertama kalinya Australia
memandang bahwa masa depan keamanan ekonomi sangat tergantung pada
Asia, termasuk kepada Indonesia.19
17 Ibid 18 Commonwealth of Australia, Defence White Paper 1987: The Defence of
Australia, Canberra: AGPS, 198719 Department of Defence, Strategic Review 1993, Canberra: 1993
Dari persepsi ekonomi, Indonesia adalah negara yang cukup
penting bagi pembangunan ekonomi Australia. Selain kaya akan sumber daya
alam, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang melimpah sehingga
bisa dijadikan pasar bagi barang-barang Australia. Untuk menjadikan
Indonesia sebagai pasar, Australia tentunya harus membantu pembangunan
ekonomi dan sumber daya manusia.
Bantuan luar negeri yang berikan Australia dipandang sebagai
“motif politik dan ekonomi”. Dengan kata lain, dari segi ekonomi, Australia
membantu Indonesia untuk membantu dirinya sendiri. Indonesia juga
dipandang oleh Australia sebagai mitra terdekat di dalam mensukseskan
program-program Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang
dicanangkan mantan PM Bob Hawke pada 1989. Oleh karena itu, tidaklah
mengherankan jika PM Paul Keating selalu aktif melakukan kontak secara
pribadi dengan Presiden Soeharto saat itu baik menjelang pertemuan para
pemimpin ekonomi APEC (APEC- Economic Leader’s Meeting-AELM) di
Seattle, Amerika Serika, pada November 1993, menjelang AELM II di Bogor
bulan November 1994, dan AELM III di Osaka 1995.20
Dari sisi Indonesia, antara pasca pengakuan kedaulatan (1949)
sampai pertengahan 1980an, negeri yang berlambang negara burung garuda
ini selalu melihat Australia sebagai negara yang tidak begitu penting.
Pemerintah, pers, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Australia tidak
jarang dipandang sebagai perintang kebijakan-kebijakan politik, ekonomi,
20 Ikrar Nusa Bakti, Op.Cit hal. 300
ataupun pertahanan domestik Indonesia. Hubungan dua negara bahkan pernah
mencapai titik nadir antara 1986-1988, sebagai akibat kasus “David Jenkins”,
yaitu wartawan Australia yang menulis di harian The Sydney Morning
Herald, April 1986, mengenai bisnis keluarga istana. 21
Walaupun isi artikel tersebut tidak seluruhnya negatif terhadap
Presiden Soeharto, bahkan memuji program pembangunan pedesaan di
tingkat nasional yang dilakukan Indonesia dibawah Presiden Soeharto, namun
saat penerbitannya kurang tepat dan judulnya terlalu provokatif. Bisa
dikatakan bahwa masa kritis 1986-1988 merupakan hikmah tersembuyi dalam
hubungan kedua negara.22
Terbinanya hubungan baik antara kedua negara ini disebabkan oleh
beberapa faktor. Pertama, hubungan pribadi yang akrab di antara para
pengambil keputusan di kedua negara dan adanya kemauan politik kedua
pemerintahan untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Australia.
Secara kebetulan, pada 1988 terjadi pergantian menlu di Australia
dan Indonesia, Menlu Gareth Evans menggantikan Bill Hayden yang diangkat
sebagai Gubernur Jenderal Australia, sedangkan Menlu Ali Alatas
menggantikan Mochtar Kusumaatmadja. Kedua menlu memiliki visi yang
sama untuk membina hubungan bilateral secara lebih baik dan juga
berkerjasama dalam memainkan peran positif dalam mempromosikan
perdamaian di kawasan Asia Tenggara, seperti dalam penyelesaian masalah
21 Ibid22Ibid
Kamboja, peningkatan ASEAN Regional Forum, dan memakmurkan Asia
Pasifik melalui APEC.
Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa pendahulu mereka,
Menlu Australia Bill Hayden dan Menlu Indonesia Mochtar Kusumaatmadja,
tidak berupaya membina hubungan baik Jakarta-Canberra. Hanya saja, faktor-
faktor politik domestik di kedua negara saat itu lebih dominan memperkeruh
hubungan bilateral kedua negara, daripada faktor-faktor politik dan ekonomi
internasional.
Dari sisi militer, Pengab Australia saat itu, Jenderal Peter Gration
juga menjalin hubungan pribadi dengan Pengab RI saat itu Jenderal TNI Try
Sutrisno. Jenderal Gration mengunjungi Indonesia pada November 1988 dan
dibalas oleh Jenderal TNI Try Sutrisno pada Juli 1989. Pada Maret 1990,
Jenderal Gration dan wakilnya, Laksamana Madya Alan Beaumont (Pengab
Australia pengganti Jenderal Gration), secara terpisah juga mengunjungi
Indonesia.23
Sedangkan dari Indonesia, KSAD saat itu, Jenderal TNI Edi
Sudrajat mengunjungi Australia pada Agustus 1991. Pada September 1993,
Edi Sudrajat kembali mengunjungi Australia dalam kapasitasnya sebagai
Menhankam. Ini merupakan kunjungan pertama seorang Menhankam
Indonesia ke Australia, oleh karena itu Menhankam Australia, Senator Robert
Ray menyambutnya dengan baik24
23 Ibid24 Ibid
Pada intinya, saling kunjung antara perwira tinggi dan perwira
menengah kedua negara merupakan bagian dari membina rasa saling percaya,
menghilangkan persepsi yang salah, dan meningkatkan kerjasama militer
kedua negara. Saling kunjung juga dilakukan oleh para menteri ekonomi dan
industri kedua negara.
Selain hubungan pada tingkat pejabat tinggi, hubungan pada
tingkat masyarakat juga semakin ditingkatkan khususnya melalui Lembaga
Australia-Indonesia (Australia-Indonesia Institute). Ini menunjukkan bahwa
ada keseriusan kedua negara untuk membina hubungan baik dan kerjasama
kedua negara baik untuk kepentingan bersama maupun regional dan
internasional.
Kedua, perubahan kebijakan Australia terhadap Asia. Sebelumnya,
Australia selalu “mencari keamanan dari Asia”, maka sejak 1989 Australia
berusaha untuk “keamanan dalam Asia”.25 Pendekatan terhadap Asia juga
tidak lagi didasarkan pada diplomasi politik maupun pertahanan semata,
melainkan pada tingkatan multi-dimensional.
Artinya, Australia ingin menjadi bagian integral dari Asia dan
berkerjasama dengan Asia melalui pendekatan poleksosbudkam. Kebijakan
Australia terhadap Asia muncul sebagai akibat masuknya Inggris (saat itu)
Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada 1972 yang kini telah berubah
menjadi Uni Eropa. Australia merasa ditinggalkan oleh induk semangnya dan
25Ibid
karena itu mencanangkan bahwa masa depan Australia terletak di Asia dan
bukan di Eropa.
Ketiga, faktor perubahan konstelasi politik dan pertahanan di Asia
Pasifik, pasca perang dingin. Berakhirnya perang dingin telah menimbulkan
situasi politik dan pertahanan yang masih tidak menentu di kawasan Asia
Pasifik khususnya dan internasional pada umumnya.
Dari segi militer, Australia mencanangkan “Kemitraan Strategis”
dengan Asia pada 1993. Strategi pertahanan Australia ini adalah untuk
membuat jaring-jaring kerjasama keamanan dengan negara-negara tetangga
utaranya di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.
Bagi Australia, Indonesia dipandang sebagai sesama “middle
power” di Asia Tenggara yang bisa diajak untuk menggalang kekuatan dan
berkerja sama dalam menjaga serta mempromosikan stabilitas keamanan di
kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya bagi Indonesia, Australia juga bisa
menjadi mitra yang alamiah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan
Indonesia. Salah satu alasan Indonesia berpaling ke Australia ialah adanya
kebijakan Amerika Serikat untuk menghentikan penjualan senjata,
mengurangi bantuan militer, dan mengurangi penerimaan siswa militer
Indonesia untuk berlatih di Amerika Serikat. Sejak 1994, sekitar 300 personel
militer Indonesia mulai berlatih dan kursus di Australia sangat berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya belasan orang.26
26 Ibid
Indonesia juga membutuhkan diversifikasi pasokan peralatan
tempurnya, agar tidak tergantung pada pasokan dari Amerika Serikat, seperti
pembelian pesawat tempur HS Hawke dari Inggris dikarenakan Inggris
merupakan induk semang negara-negara persemakmuran dan sekutu
Australia di dalam FPDA, maka kerjasama Indonesia-Australia perlu
diperkuat.
Keempat, perubahan kebijakan dan militer Amerika Serikat di Asia
Pasifik. Meskipun AS merupakan sekutu alamiah Australia sejak 1939,
namun Australia sudah mengambil ancang-ancang untuk berkerjasama
dengan negara-negara Asia apabila Amerika Serikat benar-benar menarik diri
dari kawasan Asia Timur. Pemerintah Australia, khususnya pemerintah
Buruh, walaupun ingin tetap menjaga hubungan dengan Amerika Serikat,
namun juga memiliki pandangan bahwa dominasi ekonomi dan militer
Amerika Serikat dapat mengurangi kemerdekaan (independensi) Australia.
Indonesia dan Australia juga berkerjasama di dalam Kelompok
Cairns (Negara-negara Produsen Pertanian) untuk menggalang kekuatan
melawan kebijakan subsidi pertanian Amerika Serikat, meningkatkan
perdagangan dan investasi serta melakukan deregulasi untuk mempermudah
perdagangan, investasi, dan pertukaran jasa antara kedua negara.27
Semasa Partai Buruh Australia berkuasa di Canberra, ada beberapa
perjanjian penting yang telah ditandatangani kedua negara ialah Perjanjian
Penghapusan Pajak Berganda, Pembentukan Australia-Indonesia Institute
27 Ibid
pada 1989, Perjanjian Celah Timor, Perjanjian Pembentukan Forum Menteri
Australia-Indonesia pada November 1992, Perjanjian Pengembangan Industri
Strategis pada 1995 dan Perjanjian Pertahanan pada Desember 1995. Semua
itu merupakan bagian dari proses perluasan dan pendalaman hubungan kedua
negara.
Hubungan kedua negara semakin kokoh dengan dilakukannya
kunjungan kenegaraan PM Paul Keating pertama ke Indonesia pada 21-24
April 1992. PM Keating sangat ingin membina keakraban dengan Presiden
Soeharto ini bisa dilihat dari 6 kali kunjungan Keating ke Jakarta dalam 4
tahun pemerintahannya. Salah satu hal penting yang yang patut dikemukakan
disini ialah, kunjungan kenegaraan ataupun informal seringkali digunakan
untuk membahas isu-isu ekonomi, politik, dan keamanan regional. Sebagai
contoh terpenting, perjanjian kerjasama Indonesia-Australia yang
dirahasiakan selama 18 bulan, dan akhirnya secara resmi ditandatangani di
Jakarta pada 18 Desember 1995. Faktor penting disini adalah eratnya
hubungan antara Soeharto dan Paul Keating.28
Pada saat gencar-gencarnya kedua negara mempererat kerjasama di
berbagai bidang dan saat itu hubungan begitu baik, hubungan Indonesia-
Australia kembali diterpa masalah. Ada tiga peristiwa penting yang sangat
sensitif menerpa hubungan baik kedua negara di tahun 1995. Pertama,
mengenai pembatalan pengangkatan Dubes RI untuk Australia, Letjen TNI-
AD HBL Mantiri pada 6 Juli 1995. Kedua, pemberian visa sementara oleh
28 Edy Prasetyo, “Faktor Keamanan Strategis Dalam Hubungan RI-Australia”,
Jurnal Luar Negeri Vol 23 No.2 2006, hal. 25
Australia kepada 18 “imigran gelap” asal Timor Timur yang melarikan diri
dari Indonesia pada 25 Mei 1995.29
Terakhir, isu mengenai pembakaran sang saka Merah Putih oleh
para demonstran Timor Timur anti integrasi di Australia. Sementara itu,
Menhankam Jenderal TNI-AD (Purn) Edi Sudradjad, Kapuspen ABRI, Menlu
Alatas dan kalangan DPR-RI beruapa keras menenangkan rakyat dengan
melakukan diplomasi resmi untuk menyelesaikan kemelut yang ada.
Setelah jatuhnya rezim Soeharto karena reformasi 1998, hubungan
Indonesia masih mengalami pasang surut. Usaha demokratisasi Indonesia
pasca reformasi 1998 juga mengalami perkembangan yang menuai banyak
masalah sehingga politik dalam negeri Indonesia masih belum kondusif, dan
Timor Timur yang memerdekakan diri sebagai bangsa yang berdaulat
membuat pemerintah Australia meng-upgrade hubungan bilateralnya dengan
Indonesia. Selain itu, beberapa kasus terjadi melibatkan kedua negara, seperti
Bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 88 warga Australia di
Bali. Pemerintah Indonesia pun lebih mengintensifkan hubungan kerjasama
antara kedua negara untuk keamanan dan perlawanan terhadap ancaman
terorisme. Setelah peristiwa Bom Bali tersebut, kedua negara fokus pada isu-
isu pertahanan dan keamanan dalam kerjasama War On Terror yang
diwujudkan dalam kerjasama militer.30
29 Hariyadi Wirawan, Arah Kebijakan Hubungan RI-Australia di Bidang Politik
dan Keamanan (paper dipresentasikan pada Pertemuan Kelompok Ahli, Indonesia, Yogyakarta, Mei 17-18, 2006)
30 Ibid
Semenjak terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai
presiden RI, hubungaan Indonesia-Australia kembali mengalami kemajuan
yang cukup pesat. Hal ini tercermin dari kedatangan PM Howard pada
pelantikan Presiden Yudhoyono bulan Oktober 2004 di Jakarta dan
pemberian bantuan kemanusian sebesar A$ 1 milyar untuk rekonstruksi dan
rehabilitasi wilayah yang terlanda bencana tsunami pada Desember 2004
yang dikoordinasikan melalui Australia –Indonesia Partnership for
Reconstruction and Development (AIPRD).
Semakin eratnya hubungan RI-Australia ditandai pula oleh
kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia pada tanggal 3-
6 April 2005 yang menghasilkan “Joint Declaration on a Comprehensive
Partnership” yang merupakan payung pengaturan kerjasama di bidang politik
keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Deklarasi ini juga memprioritaskan
masalah transnasional crimes, dimana Indonesia dan Australia
mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara instansi kepolisian,
imigrasi dan beacukai serta agen keamanan dan intelijen.31
Hubungan RI-Australia kembali mengalami kemunduran terkait
dengan pemberian temporary protection visa oleh pemerintah Australia
kepada 42 WNI asal Papua pencari suaka. Hal ini mengakibatkan
kemungkinan di-review-nya kembali Comprehensive Partnership yang telah
disepakati.32 Tahun 2005 merupakan tahun yang berat bagi hubungan
Indonesia-Australia ini menyangkut kasus penangkapan 277 nelayan
31 Ibid32 Ibid
Indonesia dalam operasi penertiban yang dilakukan Australia dengan tuduhan
menangkap ikan di Perairan Zee secara tidak sah.33 Sepertinya di penghujung
tahun 2005, Indonesia dan Australia masih saja diperhadapkan pada masalah
mengenai Australia mendominasi perairan Laut Timor, baik melalui batas
Zee maupun landas kontinen. Dampaknya kembali pada penangkapan
nelayan Indonesia dan konflik migas di Celah Timor.
Ketika Indonesia dan Australia berusaha memperbaiki hubungan
bilateral yang sempat merenggang, kedua negara ini masih saja
diperhadapatkan dengan masalah-masalah menyangkut kasus penyelundupan
narkoba oleh warga Australia , Schapelle Leigh Corby yang ditangkap pada
tanggal Oktober 2004 oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, Bali
karena membawa 4,2 mariyuana. Ia divonis 20 tahun penjara. Setelah
beberapa kali menerima remisi, pemberian grasi 5 tahun oleh Presiden
Yudhoyono memicu kontroversi pada Mei 2012.
Namun tahun 2013 merupakan titik terendah dalam hubungan
bilateral Indonesia-Australia. Tindakan penyadapan yang dilakukan terhadap
pejabat tinggi Indonesia melalui Kedutaan Besar Australia yang ada di
Jakarta merupakan pelanggaran serius ketentuan hukum diplomatik
(Konvensi Vienna 1961) mengingat Australia ataupun Indonesia sudah
menjadi negara pihak konvensi tersebut.34
Australia seharusnya menyadari bahwa tiap negara pihak wajib
menaaati kewajiban dalam konvensi tersebut. Tindakan Australia ini dapat
33 Australia Bukan Tetangga Baik. (2013) Kompas, 19 November34Penyadapan dan Pasang Surut RI-Australia. (2013) Kompas, 21November
dikategorikan sebagai campur tangan urusan dalam negeri Indonesia dan
pengingkaran prinsip kesederajatan (perfect equality of states) yang sangat
dijunjung tinggi dalam hubungan internasional. Pemerintah Indonesia telah
menyampaikan protes keras dan menarik pulangDuta Besar RI di Canberra
itu merupakan langkah normal dalam hubungan antar negara.
B. Perbedaan Kultur dan Sistem Politik
1. Perbedaan Kultur
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu
buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal).
Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata
Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai
mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai
“kultur” dalam bahasa Indonesia.35
Definisi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan
dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi
ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem
agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan
karya seni.36Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak
terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung
menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha
35 Junus M. 1997. Sistem Budaya Indonesia, Jakarta. Bumi Aksara hal.1536 Ibid
berkomunikasi dengan orang-orang yang berbada budaya dan menyesuaikan
perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.
Australia dan Indonesia merupakan dua negara tetangga dekat,
namun memiliki banyak perbedaan salah satunya dapat dilihat melalui
perbedaan budaya. Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Tores, adalah
pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua dunia yang masih langgeng dan
merupakan penduduk asli Australia. Mereka telah tinggal di Australia selama
lebih 40.000 tahun dan mungkin hingga 60.000 tahun.Orang Inggris
memutuskan untuk menetap di Australia sejak lebih dari 200 tahun yang lalu.
Dalam dua ratus tahun terakhir, arus imigrasi sangat memberikan andil
terhadap pertumbuhan penduduk Australia. Antara tahun 1788 dan 1947 para
imigran datang dari Inggris dan Irlandia.37
Sesudah Perang Dunia II terjadi arus perpindahan penduduk ke
Australia dari banyak negara. Antara tahun 1950 dan tahun 1973 kebanyakan
imigran datang dari Eropa. Sejak saat itu, terdapat kenaikan arus migrasi dari
Timur Tengah dan dari Asia.
Pada tahun 1975, 20% dari jumlah penduduk dilahirkan di luar
Australia. Pada tahun 1995 jumlah ini naik menjadi 23%, yakni satu dari
setiap empat orang Australia dilahirkan di luar negeri. Antara tahun 1984 dan
37 Australia : Negeri dengan Banyak Kebudayaan Diakses melalui
http://www.dfat.gov.au/AII/publications/bab09/index.html Pada tanggal 2 April 2014 Pukul 20.00
1994 jumlah orang Australia kelahiran Asia sangat meningkat. Pada tahun
1994, 5% dari jumlah penduduk dilahirkan di Asia.38
Pada tahun 1994-95 kelompok migran kelahiran luar negeri yang
paling pesat pertumbuhannya adalah dari Indonesia, Hong Kong dan Macau.
Meskipun kebanyakan orang Australia kelahiran luar negeri berasal dari
Eropa, arus migrasi dari Eropa telah sangat menurun jumlahnya dibandingkan
arus migrasi dari Asia. Kekhasan Australia masa kini tidak hanya
kemajemukan budaya penduduknya, namun hingga tahap dimana mereka
dipersatukan oleh komitmen yang mendasar dan menyatu terhadap Australia.
Dalam kerangka hukum Australia, seluruh penduduk berhak untuk
mengungkapkan kebudayaan dan kepercayaan untuk ambil bagian dengan
bebas dalam kehidupan nasional Australia. Pada saat yang sama, setiap orang
diharapkan untuk menjunjung prinsip-prinsip dan nilai-nilai bersama yang
menyokong cara hidup Australia. Australia juga memiliki keyakinan teguh
bahwa tak seorangpun boleh dirugikan hanya karena perbedaan negeri
kelahiran, warisan budaya, bahasa, jender atau agama mereka.39
Australia tidak memiliki agama resmi. Menurut sensus penduduk
terakhir 64% orang Australia mengaku sebagai Kristen, termasuk 26%-nya
sebagai Katolik Romadan 19%-nya sebagai Komuni Anglikan. Agama
terbesar yang selain Kristen di Australia adalah Buddha (2,1%), diikuti
38 Ibid39 Penduduk, Kebudayaan, dan Gaya Hidup Diakses melalui
http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/penduduk_kebudayaan.htmlPada tanggal 2 April 2014 Pukul 20.30
oleh Islam (1,7%), Hindu (0,8%), dan Yahudi (0,5%). Di Australia, agama
tidak memainkan peran sentral dalam kehidupan banyak orang. 40
Secara umum, Australia adalah masyarakat egalitarian. Ini tidak
berarti bahwa setiap orang sama atau memiliki kekayaan atau harta yang
setara. Namun ini berarti bahwa tidak ada perbedaan kelas formal atau
mendarah daging pada masyarakat Australia, seperti di negara-negara lain.
Seluruh warga setara di bawah hukum di Australia dan seluruh warga
Australia memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan secara wajar.
Bukan rahasia lagi bahwa orang Australia tergila-gila dengan
olahraga. Olahraga merupakan salah satu budaya Australia. Dengan lebih dari
120 organisasi olahraga di tingkat nasional dan ribuan organisasi di tingkat
negara bagian, regional dan lokal, kira-kira enam setengah juta orang di
Australia merupakan peserta olahraga yang terdaftar.
Suatu jumlah yang besar untuk populasi yang hanya berjumlah 21
juta lebih sedikit! Olahraga yang paling banyak ditonton di Australia
adalahAustralian Rules Football (AFL) dengan tendangan tinggi dan loncatan
baletiknya, sedangkan adu kekuatan otot dan taktik ganjal dari National
Rugby League (NRL) mendominasi New South Wales dan Queensland. Tim
nasional Rugby Union Australia yang bernama Wallabies bermain di kancah
internasional dan di Bledisloe Cup, yaitu bagian dari turnamen Tiga Negara
bersama Afrika Selatan. Australia juga merupakan negeri para perenang, dan
40 Ibid
koleksi medali Olimpiade membuktikan prestasi olahraga Australia di kolam
renang.
Lebih dari 80 persen penduduk Australia tinggal di dalam jarak 50
kilometer dari pantai, sehingga pantai telah menjadi bagian tak terpisahkan
dari gaya hidup santai dan bebas yang merupakan ciri khas budaya “Barat”.
Budaya barat terkesan lebih mengacu pada budaya Eropa.
Negara Indonesia memiliki beragam budaya, suku dan adat
istiadat. Indonesia termasuk dalam bagian negara-negara yang ada dalam
posisi benua asia memiliki adat yang disebut adat ketimuran. Indonesia yang
tergabung dari berbagai suku dan terkenal dengan keramahtamahan
masyarakatnya dan tingginya rasa saling menghormati antar sesama.
Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara barat, karena pandangan
hidup dan kebiasaan masyarakatnya yang berbeda.
Dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia yang memiliki adat
ketimuran, rasa toleransi, ramah, sopan santun, saling menghargai dan gotong
royong selalu menjadi dasar hidup masyarakat Indonesia.
Bangsa timur identik dengan benua asia yang penduduknya sebagian besar
berambut hitam, berkulit sawo matang dan adapula yang berkulit putih,
bermata sipit. Sebagian besar cara berpakaian orang timur lebih sopan dan
tertutup mungkin karena orang timur kebanyakan memeluk agama islam dan
menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.
Pada setiap daerah, Indonesia mempunyai corak dan budaya
masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari
berbagai bentuk kegiatan sehari-hari, misalnya upacara ritual, pakaian adat,
bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya adalah
pemakaman daerah Toraja, mayat tidak dikubur dalam tanah tetapi diletakkan
dalam goa. Di daerah Bali, mayat dibakar(ngaben).Kebudayaan daerah adalah
kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah.
Pada umumnya, kebudayaan daerah merupakan budaya asli dan telah lama
ada serta diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Kebudayaan
kita sekarang ini sebenarnya merupakan hasil pertumbuhan dan
perkembangan kebudayaan masa lampau.
Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berdaulat, telah memiliki
sejarah budaya yang cukup panjang dan membanggakan, sejak proklamasi
kemerdekaan tangal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dikenal di
masyarakat dunia sebagai bangsa yang memiliki peradaban dan budaya luhur.
Bangsa kita terdiri dari bermacam - macam suku bangsa. Di Indonesia ini
terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa.
Realitas suatu bangsa yang menunjukkan adanya kondisi
keanekaragaman budaya, mengarahkan pada pilihan untuk menganut asas
multikulturalisme. Dalam asas multikulturalisme ada kesadaran bahwa
bangsa itu tidak tunggal, tetapi terdiri atas sekian banyak komponen yang
berbeda. Multikluturalisme menekankan prinsip tidak ada kebudayaan yang
tinggi dan tidak ada kebudayaan yang rendah di antara keragaman budaya
tersebut. Semua kebudayaan pada prinsipnya sama-sama ada dan karena itu
harus diperlakukan dalam konteks “duduk sama rendah dan berdiri sama
tinggi”.41 Asas itu pulalah yang diambil oleh Indonesia, yang kemudian
dirumuskan dalam semboyan yaitu “bhineka tunggal ika”.
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang
mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman.
Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah,
namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang
sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera
kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan kita bersatu
padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila.42
Realitas historis menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berdiri
tegak di antara keragaman budaya yang ada. Salah satu contoh nyata yaitu
dengan dipilihnya bahasa Melayu sebagai akar bahasa persatuan yang
kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Dengan kesadaran yang
tinggi semua komponen bangsa menyepakati sebuah konsensus bersama
untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang dapat
mengatasi sekaligus menjembatani jalinan antarkomponen bangsa.
2. Perbedaan Sistem Politik
Sistem adalah satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur
yang paling terkait. Sistem juga berarti cara yang mekanismenya berpola,
konsisten dan otomatis.Politik berasal dari kata polis (bahasa Yunani) artinya,
kegiatan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.Sistem
41Koentjaraningrat. 2004. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta, Jambatan hal.30
42 Ibid
pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di
dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan
berserikat.
Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan
Inggris dan Amerika namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia
didirikan pada 1 Januari 1901, yang disebut juga Hari Federasi - ketika enam
bekas koloni Inggris, sekarang adalah keenam negara bagian Australia -
setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia, yang pertama kali berlaku pada
1 Januari 1901, meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia. 43
Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab
pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan -
legistalif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen - yakni
badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang.
Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan
legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan,
dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah
menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan
menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak
pendapat.
Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini
berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala
43 Arbar Biby, Pengenalan Kondisi Kawasan Asia Pasifik“Identifikasi
Masalah & Potensi Australia” hal. 15
negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD. Kepala negara
Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu Inggris,
jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek
pemerintahan/konstitusional.44
Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun
dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Di
Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang
diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak
mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.45
Walaupun diakui Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di
Australia, posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak
veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Dalam UUD/Konstitusi, wewenang
dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang
badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui
rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-
departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim.
Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak
atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang
diangkat untuk posisi Gubernur Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan
Pemerintah. Keenam Gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama
di daerah mereka masing-masing.
44 Ibid45 Ibid
Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua
kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau
Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala
nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan,
jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan
UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum
menjadi UU/Peraturan Pemerintah. DPR (House of Representatives),
mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini
beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap
anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi
terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan.46
Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan
tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian
dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta
parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat) tetapi
mereka juga tetap terikat konstitusi negara.
Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di
bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah
Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian. Semua
Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni
mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi.
46 Ibid
Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan
Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis. Pemerintah negara
bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan,
sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam
kebakaran dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam
wilayahnya masing-masing.Pemerintah negara bagian dan teritori menangani
masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan
publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran dan pelayanan ambulans,
serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing.47
Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia.
Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan
merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-
masing.48Beberapa badan pemerintah lokal bertanggungjawab menjalankan
perusahaan perhubungan/transportasi dan energi, kebanyakan negara bagian
menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan
yang lebih tinggi. Tanggung jawab pemerintah lokal secara khusus meliputi
perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat,
penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, pelayanan sampah
dan kebersihan dan fasilitas hiburan masyarakat.49
Empat partai politik utama diwakilkan dalam parlemen Australia,
yaitu partai Liberal, partai Buruh, partai Nasional, dan partai Demokrat.
47 Ibid48 Ibid
Semua partai politik menunjang terpeliharanya demokrasi parlementer dan
kemerdekaan serta kebebasaan individu dan peraturan hukum. Disamping
partai-partai besar terdapat pula partai-partai kecil seperti partai komunis,
partai progress the call to Australian Party (sebutan untuk partai Australia).50
Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di
berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian
dan teritori; seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan
hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal, dan debat di antara semua
tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan
merupakan ciri lama politik Australia.51
Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan
dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem
pemerintahan presidensial dengan sifatparlementer. Indonesia tidak menganut
sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun ±
90% penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam.
Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang
wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden di atas para
menteri yang juga pembantu presiden. Kekuasaan legislatif dibagi di antara
dua kamar di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR yaitu, Dewan
50 Ibid51 Sistem Politik Australia Diakses
melaluihttp://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf Pada tanggal 3 April 2014 pukul 19.15
Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD. Cabang
yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah
Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan
kehakiman.52
Kekuasaan inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di
seluruh wilayah Republik Indonesia. Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang
memiliki otonomi, 5 di antaranya memiliki status otonomi yang berbeda,
terdiri dari 3 Daerah Otonomi Khusus yaitu Aceh,Papua, dan Papua Barat;
1 Daerah Istimewa yaitu Yogyakarta; dan 1 Daerah Khusus Ibu kota
yaitu Jakarta.53
Setiap provinsi dibagi-bagi lagi menjadi kota atau kabupaten dan
setiap kota/kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi kecamatan atau
distrik kemudian dibagi lagi menjadi keluarahan atau desa atau nagari hingga
terakhir adalah rukun tetangga.Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5
tahun untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang
disebut pemilihan umum legislatif dan untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden atau yang disebut pemilihan umum presiden.
Pemilihan Umum di Indonesia menganut sistem multipartai.Ada
perbedaan yang besar antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis
lainnya di dunia. Di antaranya adalah adanya Majelis Permusyawaratan
52Beddy Iriawan, 2012. Sistem Politik Indonesia. Jakarta, Rajawali Pers hal.9953Ibid
Rakyat yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, Mahkamah
Konstitusi yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum,
bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti
adanya Dewan Perwakilan Daerah, dan sistem multipartai berbatas di mana
setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas
2.5% untuk dapat menempatkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat
maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten/Kota.
Reformasi dalam kancah politik Indonesia yang dimulai
sejak 1998 telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang
politik di Indonesia.Di antaranya adalah MPR yang saat ini telah
dikurangi tugas dan kewenangannya, pengurangan masa
jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 kali masa bakti dengan
masing-masing masa bakti selama 5 tahun, dibentuknya Mahkamah
Konstitusi, dan pembentukan DPD sebagai penyeimbang DPR.54
Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan/atau kota yang diatur dengan undang-
undang tersendiri mengenai pembentukan daerah tersebut. Setiap kabupaten
dan kota tersebut juga dibagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang
disebut kecamatan/distrik. Setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi ke dalam
satuan-satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung,
54 Inu Kencana Syafie, 2012. Sistem Politik Indonesia. Bandung, Refika
Aditama hal. 23
gampong, pekon, dan sub-distrik serta satuan-satuan setingkat yang diakui
keberadaannya oleh UUD NKRI 1945.55
Pemerintahan daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota
terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD
yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya
merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah
memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah
daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak
menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik luar
negeri, pertahanan dan keamanan.
Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikan
ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat
kenegaraan. Di tingkat bawah, bangsa Indonesia telah berdemokrasi, tetapi
ditingkat atas, Indonesia pada masa lalu adalah feodal. Bersumber pada
ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi
Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang
dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa.
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang
surut dan setua dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Lahirnya konsep
55 Ibid
demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-
sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 194556. Meskipun pemikiran
mengenai demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa sebelumnya,
namun pada momen tersebut, pemikiran mengenai demokrasi semakin
mengkristal menjadi wacana publik dan politis.
Ada kesamaan pandangan dan kosensus politik dari para peserta
sidang BPUPKI bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasarkan kerakyatan
atau kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita atau ide demokrasi ada pada
para founding fathers bangsa. Para pendiri bangsa bersepakat bahwa negara
Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi.57
Namun terdapat pandangan berbeda mengenai bagaimana
seharusnya cita-cita demokrastis itu diterapkan dalam pemerintahan negara.
Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan
sistem politiknya. Cita-cita demokrasi sudah menjadi cita-cita para pendiri
negara. Namun sejak awal pula, perkembangan demokrasi di Indonesia
mengalami pasang surut demokrasi, sesuai dengan kondisi zamannya.
56 Winarmo, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta, Bumi Aksara hal. 10957 Ibid
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
A. Kesimpulan
1. Indonesia dan Australia adalah negara yang secara geografis
bertetangga dekat, akan tetapi memiliki berbagai perbedaan, seperti
latar berlakang sejarah dan budaya politik.
2. Akibat perbedaan-perbedaan tersebut, tidak jarang kedua negara
mengalami hubungan yang dihiasi oleh reaksi politik, ketegangan
bahkan konflik, yang kesemuanya itu membuat hubungan kedua
negara mengalami berbagai dinamika baik dibidang politik maupun
pertahanan-keamanan.
3. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang
sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama
namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini
disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara
dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat
kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula
perbedaan prioritas kepentingan
B. Saran-saran
1. Indonesia dan Australia sebagai negara yang bertetangga dekat
sebaiknya selalu menjalin dan memelihara hubungan baik dan
harmonis, meskipun memiliki berbagai perbedaan.
2. Indonesia dan Australia sebaiknya selalu mengedepankan suasana
dialogis dalam menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan,
dengan mengesampingkan perseteruan oleh konflik yang dapat
merugikan hubungan kedua negara.
3. Demi mewujudkan kepentingan-kepentingan nasional kedua negara,
diharapkan Indonesia dan Australia mampu menyikapi masalah-
masalah yang terjadi tenang dan tidak mudah tersinggung.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Banyu, Anak Agung. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Rosda. Bandung
Holsti, K.J. 1987. Politik Internasional Kerangka Analisa. Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta
Juwondo. 1991. Hubungan Bilateral : Defenisi dan Teori. Rajawali Pers.
Jakarta
Kencana, Inu. 2012. Sistem Politik Indonesia. Refika Aditama. Bandung
Kossay, Paskalis. 2011. Konflik Papua Akar Masalah dan Solusi. Tollegi. Jakarta
Koentjaraningrat. 2004. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jambatan. Jakarta
Kusumohamidjojo, Kusumuhamidjojo. 1997. Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis. Bina Cipta. Jakarta
M, Junus. 1997. Sistem Budaya Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta
Maksudi, Beddy Iriawan. 2012. Sistem Politik Indonesia. Rajawali Pers.
Jakarta
Rudy, Teuku May. 2007. Pengantar Ilmu Politik. Refika. Bandung
Sabir, M. Politik Bebas Aktif.Jakarta, Haji Masagung, 1987.
Sitepu, Anthonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Graha Ilmu. Yogyakarta
Subandrio. 2001. Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat. Yayasan Kepada Bangsaku. Jakarta
Suryokusumo, Sumaryono. 2004. Praktik Diplomasi. STIH IBLAM.
Jakarta
Winarno. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara. Jakarta
Wirajuda, N Hasan. 2003. Mengarungi Samudra Yang Bergejolak. Sekdilu 35. Jakarta
B. Artikel Jurnal
Biby, Arbar. Pengenalan Kondisi Kawasan Asia Pasifik “Identifikasi Masalah & Potensi Australia” Jurnal Pribadi
Nusa Bhakti, Ikrar. 1996 “Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Akan Datang.” dalam Profil Indonesia. Jurnal Tahunan CIDES No.2.
Prasetyo, Eky. 2008 “Hubungan Indonesia-Australia Di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd”. Jurnal Hasil Focused Gruop Discussion Biro Hubungan Internasional
Siagian, Sabam. 2006. “Arah Kebijakan Hubungan RI – Australia Di Bidang Politik dan Keamanan”, Jurnal Luar Negeri Vol.23 No.1
Thayeb, T.M Hamzah. 2008. “Hubungan Indonesia-Australia Pasca Kemengan Partai Buruh”, Jurnal Luar Negeri Vol 25 No.1
C. Dokumen
Barwick. 1962. Memorandum by Minister for External Affairs on Cabinet Submission No.10. Perpustakaan Nasional Australia
Commonwealth of Australia,1987. Defence White Paper : The Defence of Australia, Canberra: AGPS,
Chauvel, Richard. 2005 Indonesia-Australia “Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral”. Jakarta
Department of Defence, 1993 Strategic Review, Canberra
Wirawan, Hariyadi. 2006 “Arah Kebijakan Hubungan RI-Australia di Bidang Politik dan Keamanan” (paper dipresentasikan
pada Pertemuan Kelompok Ahli, Indonesia, Yogyakarta, Mei 17-18, 2006)
D. Artikel dalam Surat Kabar
Australia Bukan Tetangga Baik. (2013) Kompas, 19 November
Australia Harus Mendekat. (2013) Kompas, 6 Juli
Indonesia Tolak Sikap Australia (2013) Kompas, 26 November
Jika Garuda Murka. (2013) Kompas, 22 November
Kedua Negara Sepakat. (2013) Kompas, 6 Juli
Ketika Australia Menyadap Kita (2013) Kompas, 21 November
Menjinakkak Kangguru (2013) Kompas, 22 November
Penyadapan dan Pasang Surut RI-Australia. (2013) Kompas, 21
November
E. Internet
Australia : Negeri dengan Banyak Kebudayaan Diakses melalui http://www.dfat.gov.au/AII/publications/bab09/index.htmlPada tanggal 2 April 2014
Badan Intelijen Diakses melalui file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/intel_services_indo.pdfPada tanggal 20 April 2014
Hubungan Indonesia-Australia Diakses melalui http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm Pada tanggal 20 April 2014
Indonesia dan Australia Akan Undang Negara Asal Imigran Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130705_indonesia_australia_imigran_gelap.shtml Pada tanggal 19 April 2014
Indonesia Panggil Pulang Dubes RI di Canberra Diakses melalui http://www.koran-sindo.com/node/345516 Pada tanggal 20 April 2014
Isu Imigran Gelap dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Diakses Melalui http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-19-I-P3DI-Oktober-2013-60.pdf Pada tanggal 19 April 2014
Masalah Imigran Gelap Diakses melalui http://www.tempo.co/topik/masalah/2702/Imigran-Gelappada tanggal 19 April 2014
Pelana, Zulkifli Paser. 2012. HubunganIndonesia-Australia Pada Masa Orde Baru Diakses melalui http://www.academia.edu/3742239/Hubungan_Indonesia_Australia_-_Timor_Timur Pada tanggal 30 Maret 2014
Penduduk, Kebudayaan, dan Gaya Hidup Diakses melalui http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/penduduk_kebudayaan.htmlPada tanggal 2 April 2014
Pengamat UGM : Kasus Imigran Gelap, Australia Perlu Bersikap AdilDiakses melalui http://ugm.ac.id/id/berita/8714 pengamat.ugm:.kasus.imigran.gelap.australia.perlu.bersikap.adil Pada Tanggal 19 April 2014
Sikap Pemerintah Indonesia Terhadap Penyadapan AS dan Australia Diakses Melalui http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-21-I-P3DI-November-2013-69.pdf Pada Tanggal 20 April 2014
Sistem Politik Australia Diakses melalui http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf Pada tanggal 3 April