pt. bpr artha karya usahabpr-aku.com/wp-content/uploads/2017/12/laporan-pelaksanaan-tata... ·...

PT. BPR Artha Karya Usaha

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha Tahun 2017 1 | P a g e

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA KARYA USAHA

Tahun 2017

Perkembangan industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang sangat pesat dan

disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR yang mengakibatkan peningkatan

risiko BPR.

Tata Kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan saat ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu Bank.

Tata Kelola yang baik akan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan asset

BPR dilakukan secara sehat, prudent, efektif, dan efisien serta sesuai dengan standar etika yang

berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari Tata Kelola yaitu Transparasi

(transparency), Akuntabilitas (accountability, Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi

(independency), Kewajaran (fairness).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685) dan Surat Edaran OJK Nomor

5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang

mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan, menerapkan dan menyampaikan laporan

Tata Kelola Perusahaan atau GCG kepada OJK, telah mampu mendorong lembaga perbankan

untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara

konsisten termasuk pula oleh BPR AKU. BPR AKU terus berkomitmen dan berupaya untuk

senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang

sesuai dengan Tata Kelola atau GCG.

Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola BPR

Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Karya Usaha mengacu pada beberapa ketentuan

yang berlaku antara lain :

a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank

Perkreditan Rakyat.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.



d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Visi dan Misi Bank

Visi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

"Menjadi BPR yang memahami kebutuhan masyarakat dan terpercaya”.

"

Misi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

1. Membantu Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai rentenir di masyarakat kecil.

2. Membantu Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek di masyarakat.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, usaha mikro kecil dan menengah.

Struktur Organisasi

Pelaksanaan Tata Kelola di BPR berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran

Pengurus dan Pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini

dapat tercermin dari struktur organisasi BPR yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Struktur Organisasi BPR ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 002

tahun 2017 tentang Struktur Organisasi. (Lampiran 1)

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha

a. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan tata kelola dalam segala kegiatan BPR

sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR.

b. Menjaga agar semua kegiatan operasional BPR telah mematuhi peraturan internal dan

eksternal BPR, serta perundang-undangan yang berlaku.

c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada

Stakeholders.

d. Memperbaiki budaya kerja BPR.

e. Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.

f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR

a. Transparasi (transparency)

yang berarti keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan. BPR mengungkapkan

informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang

berkepentingan (stakeholder) sesuai dengan haknya.



Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan

yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (accountability)

yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan

BPR dapat berjalan lebih efektif. BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat

dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab

yang jelas bagi masing-masing karyawan.

c. Pertanggungjawaban (responsibility)

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan

yang berlaku dan BPR berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan

internal yang telah ditetapkan.

d. Independensi (independency)

yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak

internal maupun eksternal.

BPR menghindari terjadinya dominasi yang wajar oleh stakeholder maupun serta terbebas

dari benturan kepentingan dan BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari

segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (fairness)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan

(stakeholder) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

A. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR

1. Pelaksanaan Tata Kelola BPR berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assessment)

meliputi aspek- aspek sebagai berikut :

a. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

a.1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi belum lengkap sesuai kententuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang tidak sama dengan jumlah

Direksi, sehingga belum memenuhi ketentuan OJK, karena satu orang

anggota komisaris masih dalam tahap menunggu fit and profer test.

2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi

sebagai berikut :

Komisaris Utama : Suwandie Drs

Anggota Komisaris : -



Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

Direktur Utama : Dwikun Agus Pamudji

Direktur : Toto Sugianto

3. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test), dan telah

dilakukan RUPS.

Kondisi tersebut diatas secara rinci sebagai berikut:

Nama Jabatan

Efektif Penunjukan

Tah-un

Berakhir

Persetujuan Hasil

Fit and Proper

Test OJK /

BI

Persetujuan

RUPS

Persetujuan/Tata Usaha

OJK / BI

Dwikun Agus Pamudji

Direktur Utama

2 Des 2015

25 Februari 2016

28 Maret 2016

2021

Toto Sugianto

Direktur Operasional dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

2 Des 2015

25 Februari 2016

28 Maret 2016

2021

Suwandie Drs

Komisaris Utama

5 Sept 2014

10 Nov 2014

10 Februari 2015

2020

4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara umum tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau

hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen kecuali salah satu calon anggota komisaris memiliki hubungan

keluarga dengan pemegang saham. Kondisi hubungan ini nampak pada

table dibawah ini :

Nama & Jabatan

Hubungan Keluarga Dengan

Komut Dewan Komisaris Pemegang

SP

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Dwikun Agus Pamudji (Direktur Utama)

v

v

v

Toto Sugianto (Direktur)

v

v

v

Suwandie, Drs (Komisaris)

v v v



a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan

RUPS.

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap

kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta

memberikan nasehat kepada Direksi.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

secara independen.

Dewan Komisaris wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata

Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.

Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti

hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas

otoritas lainnya.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak

terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama

yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam

operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan

untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan

tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun

keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.

Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal

seperti Kantor Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan hasil

pengawasan otoritas lain.

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Pemegang Saham melalui RUPS.



a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan

tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

Penghapusan Kredit Macet tahun 2017.

Penunjukkan Auditor Internal.

Persetujuan Biaya RUPS.

Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017

Persetujuan / penetapan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Artha

Karya Usaha tahun 2017

Persetujuan perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan

fasilitas Komisaris dan Direksi.

Persetujuan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi.

Persetujuan Surat Keputusan pendelegasian wewenang Direktur Utama.

Persetujuan RBB tahun 2017

Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi

tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

b.1. Fungsi Kepatuhan

Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menjalankan tugasnya

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan yang dilaporkan ke Dewan Komisaris.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum optimal dalam

menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan

BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif

kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan BPR

telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional

(SOP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b.2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang

dalam melaksanakan tugasnya belum optimal secara baik dan efektif

sesuai SPFAIB.

Dalam melakukan pemeriksaan audit intern kami akan berpedoman pada

SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank

Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan,

Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus

yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan

Dewan Komisaris.

Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama

dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan

fungsi kepatuhan.

Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara

efektif dan efisien.

b.3. Fungsi Audit Ekstern

BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan yaitu KAP Roebiandini dan Rekan untuk melaksanakan Audit

Laporan Keuangan secara Independen

Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.

KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu

bekerja secara independen.

Nama Perusahaan

Konsultan Tujuan Ruang Lingup Kerja

KAP Roebandinie Pemeriksaan Laporan

Keuangan tahun

2017

Laporan Pemeriksaan Keuangan dan

Pembiayaan BPR AKU

c. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian intern.

Sejalan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015

tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR telah

berupaya untuk menyediakan perangkat-perangkat pelaksanaan berupa pedoman-

pedoman pelaksanaan yang lebih komperhensif termasuk metode identifikasi risiko,

pengukuran risiko dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan BPR dalam

mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi

BPR.



BPR AKU telah menyampaikan laporan rencana tindak penerapan manajemen risiko

tanggal 07 Juni 2016 sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-

66/KR.02131/2016 tentang Format dan Tata Cara Penyampaian Laporan Rencana

Tindak Serta Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Dikarenakan BPR AKU memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar maka sesuai

dengan POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko, BPR

belum menerapkan dan mengimplementasikan manajemen resiko secara

sepenuhnya.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank

Indonesia (PBI) Nomor 11/13/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.

11/21/DKBU perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,

BPR AKU telah melakukan hal sebagai berikut :

1. BPR tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana

kepada pihak terkait.

2. BPR telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan

dana pihak terkait beserta keluarganya.

3. BPR sudah membuat ketentuan mengenai BMPK

4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan

oleh manajemen secara independen.

5. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia,

dan Otoritas Jasa Keuangan

d. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank disusun dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank

yang sesuai dengan visi dan misi, BPR AKU menetapkan sasaran strategis dan

seperangkat nilai perusahaan (corporate values) yang dijabarkan lebih lanjut dalam

rencana bisnis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko,

dengan cakupan yang komprehensif yang bertujuan sebagai sarana BPR dalam

mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor

internal, serta merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun

rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.



e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan

tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

2. Laporan Tahunan BPR telah disajikan pada Home Page website PT. BPR Artha

Karya Usaha sesuai dengan ketentuan.

3. BPR telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi

secara tepat waktu.

4. PT. BPR Artha Karya Usaha menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self

Assessment) dan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa

Keuangan, Asosiasi BPR Indonesia dan disajikan ke homepage website Pt. BPR

untuk publikasi.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki saham pada PT.

BPR Artha Karya Usaha, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi.

a. Hubungan Keuangan

Komisaris Utama PT. BPR Artha Karya Usaha secara tidak memiliki hubungan

keuangan dengan Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan

keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman

dengan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali BPR.

Hubungan Keuangan dengan

Nama Dewan Komisaris

Direksi Pemegang Saham

Pengendali


Dwikun Agus Pamudji

v v v

Toto Sugianto v v v

Suwandie, Drs v v v



b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan

keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Hubungan Keluarga dengan

Nama Dewan Komisaris

Direksi Pemegang Saham

Pengendali


Dwikun Agus Pamudji

v v v

Toto Sugianto v v v

Suwandie, Drs v v v

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Peket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi

remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem

dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 387.000.000 sedangkan

fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk

perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp

28.800.000 terlehat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

Orang Nominal Orang Nominal

Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, dan tantiem dll

1 Rp 67.000.000 2 Rp 319.000.000

Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya seperti perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

1 Rp 0,- 2 Rp 28.800.000

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam

satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :



Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris

Di atas Rp 2 miliar

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar

Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar

Rp 500 juta ke bawah 2 orang 1 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham

dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

a. Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,00 %

b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,30 %

c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 0,00 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No Jabatan Gaji (dalam rupiah) perbulan

Rasio Tertinggi Terendah

1 Komisaris Rp 5 juta Rp 0 Juta 0,00%

2 Direksi Rp 13 Juta Rp 10 Juta 1,30%

3 Pegawai Rp 6 Juta Rp 3 Juta 2,00%

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris

dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP Tata Kelola

tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris belum dituangkan dalam Risalah Rapat,

dikarenakan belum diadakannya Rapat Dewan Komisaris karena jumlah komisaris

saat ini hanya 1 orang.

c. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris belum dilaksanakan dikarenakan jumlah komisaris

sebanyak 1 orang.



Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya, Komisaris dapat

menyelenggarakan Rapat Komisaris dengan Direksi. Selama tahun 2017 frekuensi dan

jumlah kehadiran Komisaris pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama

Rapat

Dewan Komisaris Komisaris - Direksi

Frekuensi Kehadiran Frekuensi Kehadiran

Suwandie, Drs. - - 7 100%

Dwikun Agus

Pamudji - - 7 100%

Toto Sugianto - - 7 100%

Sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya di BPR AKU, Laporan

Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis bank telah disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah

disampaikan antara lain mengenai :

1. Perekembangan usaha.

2. Realisasi Rencana Bisnis Bank.

3. Kinerja Bank.

4. Tingkat Kesehatan Bank.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik

yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT.

BPR Artha Karya Usaha selama tahun 2017 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi. fraud

adalah suatu penyimpangan dengan sengaja dan sadar, langsung/tdk untuk memperkaya

sendiri.aturan intern dan ekstern dilabrak.

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1 tahun Direksi Dewan Komisaris

Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud NIHIL

Telah diselesaikan NIHIL

Dalam proses penyelesaian NIHIL

Belum diupayakan penyelesaian NIHIL

Telah dilanjutkan melalui proses hukum

NIHIL



9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Artha

Karya Usaha, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan

penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

NIHIL

Dalam proses penyelesaian NIHIL

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Terkait dengan benturan kepentingan sebagaimana dalam rincian table di bawah ini, dari

kejadian tersebut tidak termasuk benturan kepentingan.

Jabatan Pihak yang

Memiliki Benturan

Kepentingan

Jabatan Pengambila

n Keputusan

Jenis Transaks

i

Nilai Transaksi

Keterangan

Pemilik Direksi Sewa Gedung

Rp.42.000.000per tahun

Tidak terjadi benturan kepentingan karena nilai transaksi dibawah harga pasar dan perjanjian sewa telah dibuat dan didaftarkan ke notaris serta pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2017 terdapat pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu untuk

kepentingan sosial sebesar Rp.350.000,- dan tidak terdapat pemberian dana untuk

kepentingan politik yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Karya Usaha.

No. Nama Penerima Jumlah Tanggal Keterangan

1. Panitia Idul Fitri RW.04 Rajawali Bandung

Rp. 250.000 16/06/2017 Sumbangan dana idul fitri Rajawali RW.04 tahun 2017

2. Panitia HUT RI RW 04 Rajawali Bandung

Rp. 100.000 15/08/2017 Sumbangan HUT RI Ruko Rajawali



B. Kesimpulan Umum hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola.

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha

periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Self Assessment PT. BPR Artha Karya Usaha selama tahun 2017 (Januari-

Desember) diperoleh nilai komposit 3,08 dengan predikat Cukup Baik. Besarnya nilai komposit

tata kelola tersebut bila dilihat dari dimensi tata kelola BPR secara berurutan adalah sebagai

berikut :

Pertama : Hasil tata kelola dengan komposit 2,49 dengan predikat Baik

Kedua : Proses tata kelola dengan komposit 2,40 dengan predikat Baik

Ketiga : Struktur tata Kelola dengan komposit 2,58 dengan predikat Cukup Baik

Kemudian apabila dilihat dari nilai faktor tata kelola adalah sebagai berikut :

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT BERDASARKAN FAKTOR TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA KARYA USAHA

No Faktor-Faktor Tata Kelola BPR SPH Bobot Nilai Akhir

Komposit Deviasi

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 2,51 22,22% 0,56 3,08 (0,56)

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom 2,78 16,67% 0,46 3,08 (0,29)

3 Kelengkapan Komite - 0,00% - 3,08 (3,10)

4 Penanganan Benturan Kepentingan 3,60 11,11% 0,40 3,08 0,52

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 3,37 11,11% 0,37 3,08 0,30

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 3,68 11,11% 0,41 3,08 0,60

7 Penerapan Fungsi Audit Esktern 2,05 2,78% 0,06 3,08 (1,03)

8 Penerapan Manajemen Risiko - 0,00% - 3,08 (3,08)

Hasil Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit Peringkat Komposit

3,08

Cukup Baik

Analisis

Adapun penilaian penerapan tata kelola PT. BPR Artha Karya Usaha untuk periode penilaian akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut : Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan struktur, proses dan hasil yang masih belum sepenuhnya memadai terhadap prinsip-prinsip penerapan tata kelola dan dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Kelemahan-kelemahan dalam hal penerapan tata kelola, akan segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.



9 BMPK 3,15 8,33% 0,26 3,08 0,07

10 Rencana Bisnis 3,17 8,33% 0,26 3,08 0,09

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

3,45 8,33% 0,29 3,08 0,37

2,54 1,00 3,08 3,08 (6,08)

Tabel predikat komposit sebagai berikut

Nilai Komposit Predikat Komposit

1.0 < Nilai Komposit < 1.8 Sangat Baik

1.8 < Nilai komposit < 2.6 Baik

2.6 <Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik

3.4 < Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik

4.2 < Nilai Komposit < 5 Tidak Baik

Berdasarkan faktor-faktor tata kelola tersebut dapat disimpulkan :

1. Nilai komposit BAIK terdiri dari :

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi

Penerapan fungsi audit ekstern.

2. Nilai komposit CUKUP BAIK terdiri dari :

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Rencana Bisnis

Penerapan fungsi kepatuhan

3. Nilai komposit KURANG BAIK terdiri dari :

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Penanganan benturan kepentingan

Penerapan fungsi audit intern

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

Dengan disusunnya SOP Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha, tata kelola Bank akan

berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Komite-komite Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara

efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.

Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai

dengan Ketentuan Tata Kelola.



Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya

Usaha tahun 2017.

Demikian laporan pelaksanaan Tata Kelola ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.


Suwandie, Dr Dwikun Agus Pamudji Toto Sugianto Komisaris Utama Direktur Utama Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

pt. bpr artha karya usahabpr-aku.com/wp-content/uploads/2017/12/laporan-pelaksanaan-tata... ·...

Documents