proposal tito

Upload: harry-worsnop

Post on 18-Jul-2015

720 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat

madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, adil dan makmur serta bermoral, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelanggarakan pelayanan secara adil merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan undang - undang dasar 1945. Memperhatikan hal tersebut maka sangatlah diperlukan Disiplin kerja pegawai dalam rangka efektivitas kerja secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan sosok pegawai negeri sipil sebagaimana yang dipaparkan diatas , maka pegawai negeri sipil perlu meningkatkan disiplin dengan sebaik-baiknya. Karena pegawai negeri sipil mempunyai peran yang sangat penting sebagai pemikir, perancang pengawas dan sekaligus sebagai pengendali jalannya pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menjamin ketertiban serta kelancaran efektivitas kerja pegawai sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah No.53 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 tentang disiplin pegawai negeri sipil yaitu

1

kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sebagai sanksi apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dimaksud.

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dengan disiplin kerja pegawai yang tinggi, akan mampu mencapai efektivitas kerja yang maksimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan / instansi dimana dengan tata tertib yang baik, maka semangat kerja, moril kerja, efisiensi dan efektivitas kerja pegawai akan meningkat (Hasibuan, 2000 : 194).

Disiplin pegawai negeri sipil merupakan suatu hal sangat penting dalam rangka efektivitas kerja pegawai sebab disiplin dalam rangka efektifitas kerja pegawai negeri sipil tentunya harus melalui bimbingan dan latihan pendidikan dan tidak luput peran aktif dari pimpinan dalam melaksanakan aturan dan tata tertib sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi para pegawainya. Keteladanan merupakan perpaduan antara sikap dengan sistem nilai kultur yang menjadi pengaruh dan pedoman yang terwujud pada Sikap mental berupa perbuatan dan tingkah laku yang kemudian akan mempengaruhi pembentukan disiplin,

2

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan Disiplin pegawai di Kantor Kelurahan Tanamodindi masih memperlihatkan kondisi yang belum optimal berdasarkan hasil pengamatan awal. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan disiplin pegawai yang dilakukan oleh oknum pegawai tertentu.misalnya ketidak disiplinya pegawai dikantor kelurahan tanamodindi. Hal ini ditunjukan dengan beberapa penyimpangan yaitu keterlambatan pegawai dan didalam pengamatan ditemui beberapa masalah yang penting dalam rangka Disiplin kerja pegawai dikantor kelurahan Tanamodindi yaitu faktor-faktor penghambat didalam Disiplin kerja pegawai yang diukur berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan kehadiran pegawai dikantor Kelurahan Tanamodindi kecamatan Palu Selatan. Penyimpangan atau pelanggaran itu bentuk konkritnya dapat terlihat dari banyaknya cara kerja yang tidak efektif dilakukan sebagian pegawai negeri sipil, seperti masih ada pegawai yang jarang masuk kantor bahkan ada juga pegawai yang datangnya terlambat pulangnya cepat.Ini menunjukan bahwa pegawai tersebut belum memperlihatkan perilaku disiplin. Disamping itu banyak pegawai negeri sipil yang memperlihatkan penurunan disiplin kerja misalnya pegawai rajin bekerja apabila pimpinan kantor tersebut berada ditengah-tengah mereka, selain itu terdapat kecendrungan orientasi yang kurang mengarah kepada peningkatan efektifitas kerja seperti terjadi pemborosan waktu serta berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian fungsi pelayanan umum yang melekat pada pemerintah belum mencapai sasaran yang optimal, sehingga fenomena ini sangat mempengaruhi efektifitas kerja

3

pegawai negara sipil sebagai publik service atau pelayanan masyarakat yang lazim dikenal abdi negara dan abdi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka pelaksanaan Disiplin pegawai dalam rangka efektivitas kerja pegawai pada hakikatnya terletak pada perilaku dan kemampuan manusianya sebagai faktor penentu dalam Disiplin pegawai negeri sipil dalam rangka efektivitas kerja pegawai. Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, maka penulis menetapkan penelitian ini dengan judul : Disiplin Pegawai Dalam Rangka Efektifitas Kerja pada Kantor Lurah Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan. 1.2 Rumusan Masalah Dengan melihat apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah disiplin pegawai dalam rangka efektivitas kerja pada kantor Lurah Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan ? 2. Faktor Apa saja yang menjadi hambatan Displin pegawai dalam efektifitas kerja pada Kantor Lurah Tanamodindi dan bagaimana alternatif pemecahannya.

4

1.3

Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana Disiplin pegawai dalam rangka efektivitas kerja pada Kantor Lurah Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan. b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan terhadap disiplin pegawai dalam rangka efektivitas kerja dan bagaimana alternatif pemecahannya. 1.3.2 Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan (policy maker) dalam peningkatan disiplin pegawai dalam rangka efektivitas kerja pada Kantor Lurah Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan. b. Untuk dapat dijadikan media informasi bagi yang membutuhkannya.

2. Kegunaan Praktis

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1

Tinjauan pustaka

2.1.1 Disiplin Berbicara mengenai disiplin, maka tidak terlepas dari upaya yang dilakukan atau dilaksanakan untuk menciptakan keadaan suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna melalui suatu sistem pengaturan yang tepat dan proses tersebut dapat disebut sebagai tindakan disiplinasi. Seperti diketahui bahwa disiplin adalah suatu ketaatan terhadap aturan atau sifat taat terhadap aturan, dan ini menjadi dasar disiplin tidak peduli baik tidaknya aturan yang dipatuhi tersebut. Oleh sebab itu sering terdengar istilah dengan sebutan disiplin mati. Bagi seorang yang demikian taat terhadap suatu aturan atau perintah tersebut berkaitan dengan nilai dari apa yang akan dicapai dari suatu aturan secara tepat dan benar. Untuk itu setiap orang perlu mengetahui dengan jalas dimana ia terlihat didalamnya, agar didalam pelaksanaan aturan itu, maka ketaatan tidaklah merupakan disiplin mati, namun sesungguhnya telah ditujukan tarhadap kegiatan ketaatan yang disertai dengan kesadaran, bukan hanya terletak pada sifat disiplinnya itu sendiri.

6

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pegawai Negeri Sipil, termasuk segala bentuk yang dilarang atau tidak boleh dilanggar. Hal tersebut telah ditegaskan dengan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam peraturan tersebut telah jelas bentuk-bentuk disiplin harus dipatuhi serta larangan yang juga harus dipatuhi termasuk sanksi-sanksi bagi mereka yang ingin melanggar baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Meskipun demikian, untuk memberikan kejelasan mengenai

pengertian disiplin maka berikut ini penulis akan menerapkan beberapa pendapat para ahli yang antara lain dikemukakan oleh Arifin Abdurrahman (1988:44) mengatakan bahwa : Disiplin pada hakekatnya adalah suatu ketaatan, ketentuan, kegiatan, sikap, kelakuan, sikap hormat yang nampak sesuaidengan tata urusan yang telah disepakati antar badan organisasi dan pegawai-pegawainya. Sedangkan Fuad Hasan (1989:120), dalam bukunya Pendayagunaan fungsi pengawasan dalam rangka disiplin pembangunan mengatakan bahwa : Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat berupa kepatuhan/ketaatan terhadap peraturan-paraturan dan ketentuanketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Makna yang terkandung dalam rumusan disiplin yang dikemukakan oleh Fuad Hasan tersebut di atas, menunjukan bahwa individu, kelompok atau masyarakat dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur

7

yang berlaku. Ketentuan-ketentuan itu berwujud nilai-nilai serta kaidahkaidah sosial yang positif diaktualisasikan dengan berperilaku yang teratur dan tertib dalam kehidupan sehari-hari.

Namun untuk lebih memperjelas pernyataan tersebut di atas, maka berikut ini M.Alwi Dahlan (1985:50), yang mengtakan bahwa : Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan setiap orang tunduk pada keputusan pemerintah atau peraturan-peraturan yang berlaku. Masih dalam pengertian disiplin menurut M.Alwi Dahlan (1985:52) dijelaskan bahwa : Disiplin adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai keadaan suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna melalui suatu sistem pengaturan yang tepat. Dari pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, maka esensi disiplin adalah kepatuhan terhadap keputusan pemerintah atau peraturanperaturan yang diberlakukan bagi suatu sistem dimana orng itu terlibat. Dengan kata lain bahwa disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan pegawai negeri sipil terhadap peraturan ( aturan ) organisasi pemerintah tempat ia bekerja, agar segala ketaatan organisasi dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Dan dasarnya bentuk disiplin yang didatangkan oleh pegawai itu sendiri yang akan menyebabkan pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri secara sukarela terhadap keputusankeputusan, peraturan-peraturan dan nilai-nilai yang berlaku didalam organisasi.

8

Oleh sebab itu disiplin yang ditampilkan oleh setiap pegawai negeri yang ada diseluruh jajaran organisasi pemerintah di seluruh Indonesia akan melahirkan suatu disiplin, sebagaimana di jelaskan : Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlaku, yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir dan batin sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di satu sisi disiplin adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan, tanpa paksaan dari luar Sikap dan perilaku ini dianut berdasarkan keyakinan bahwa hal itulah yang benar dan keinsyafan bahwa hal itu bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Didalamnya terkait dengan kemauan dan kemampuan seseorang menyesuaikan interes dan mengendalikan dirinya untuk sesuai dengan norma, aturan, hukum, kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan budaya setempat. Di sisi lain disiplin adalah alat untuk menciptakan perilaku dan tata hidup tertib manusia sebagai pribadi maupun sebagai kelompok atau masyarakat. Dalam konteks ini maka disiplin bararti hukuman atau sanksi yang berbobot mengatur dan mengendalikan perilaku manusia.

2.1.2 Pegawai Negeri Sipil

9

Jika di lihat dari segi ruang lingkup aktivitas, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan pemerintah. Dengan adanya imbalan yang diterima, maka mereka dengan segala kemampuan melaksanakan tugas-tugas organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi dimana ia bekerja, dengan kata lain pegawai negeri adalah mereka yang yang mengabdikan untuk dirinya pada lembaga kepada

pemerintahan masyarakat.

bekerja

memberikan

pelayanan

Pengertian pegawai negeri sipil yang dikutip dari kamus umum pancasila dimana W.J.S.Poerwadarminta (1986 : 79) mengatakan bahwa kata pegawai berarti orang-orang yang bekerja pada pemerintah. Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah, dan sipil adalah orang-orang (masyarakat) yang tidak memiliki pendidikan kemiliteran. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan sangat tergatung pada kesempurnaan aparatur negara, khususnya pegawai negeri. Karena untuk mencapai tujuan pembanguna nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum dan bermoral tinggi, dibutuhkan pegawai negeri sipil yang merupakn unsur aparatur negarayang bertugas sebagai abdi masyarakat harus memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat.

10

Secara sederhana yang dimaksud dengan pegawai dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 pasal 1 di rumuskan sebagai berikut : Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di angkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 di rumuskan bahwa : Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Dari rumusan di atas dapat terlihat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pegawai negeri adalah : 1. Seorang yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. 3. Diangkat oleh pejabat yang berwenang Di serahkan tugas dalam suatu jabatan pegawai negeri atau tugas negara lainnya 4. Di gaji menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. 6. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan Setiap ada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

11

Selanjutnya ditegaskan bahwa pegawai negeri sipil terdiri dari : 1. 2. 3. Pegawai negeri sipil pusat Pegawai negeri sipil daerah dan Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sementara yang di maksud dengan pegawai negeri sipil pusat dan daerah serta pegawai negeri sipil lainnya adalah : 1. Pegawai negeri sipil pusat, yakni pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada departemen,Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah serta Kepaniteraan Peradilan. 2. Pegawai negeri sipil daerah, yakni pegawai negeri sipil daerah otonom yang bekerja pada daeraah otonom, dan segala urusan kesejahteraan menjadi tanggungan daerah yang bersangkutan. 3. Pegawai negeri sipil lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah seperti duta besar dan konsul yang

diperbentukkan/dipekerjakan di negara sahabat. Pegawai merupakan penggerak terhadap seluruh aktivitas kegiatan dalam suatu organisasi melalui pelaksanaan tugas dalam bidang administrasi dan mempunyai kewajuban untuk munjunjung tinggi kehormatan dan martabat pemerintah dan melaksanakan tugas tersebut dengan penuh pengabdian, kesadaran dan jtanggung jawab, yang dilandasi dengan sikap

12

jujur, tertib dan bersemangat sihingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Oleh sebab itu kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil dalam setiap organisasi pemerintah sangat menentukan bagi terselenggaraannya pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan berbagai bidang. Karena pegawai negeri sipil baik yang berada ditingkat pusat maupun di tingkat daerah benar-benar merupakan aparatur yang berwibawa, kuat, berdaya guna dan berhasil guna, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Karenanya agar tugastugas tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan diperlukan pegawai negeri sipil yang berdisiplin dan berdedikasi tinggi.

2.1.3 Konsep Efektivitas Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bias di artikan sebagai kegiatan yang bisa di artikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan ketrkaiatan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuain antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1984 : 41) Jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat

13

keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan. Sedangkan menurut hodge pengertian efetivitas adalah ukuran susksesnya suatu organisasi dimana kemampuan organisasi untuk mencapai segala

keperluannya ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan. (Widjaja, 2004 : 69) Dari penjelasan tersebut Efektivitas digambarkan sebagai

pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankanya. Efektivitas menunjukan

keberhasilandari segi tercapaitidaknya sasaran yang telah ditetapkan.Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi

efektivitasnya. Efektivitas kerja mempunyai makna yang sama dengan hasil guna yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kata efektif mengandung arti ada efeknya (akibatnya), data membawa hasil. Olehnya itu Abdurahmat (2003 : 92) mengatakan bahwa : Efektivitas ialah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Selanjutnya Richard M. Steers, (1985 : 46) berpendapat bahwa : Efektivitas ialah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.

14

Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif, jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif. Dalam pelaksanaan efektivitas di dalam pekerjaan pemerintah, suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekalipun tidak efisien tetapi tercapainya tujuan itu adalah efektif, sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak. Selanjutnya pengertian efektivitas berpedoman pada pandangan Sondang P. Siagian (1992:74) di jelaskan efektivitas adalah

pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan yang tepat pada waktu yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas di nilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan tidak terjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan biaya yang dikeluarkan untuk itu. Efektivitas dalam arti hasil guna dan daya guna menempatkan manusia sebagai faktor penting yang memerlukan kedayagunaan secara tepat. Ketepatan kedayagunaan manusia harus dilihat dari aspek manusiawi yang jika dikelola secara baik dan benar akan memungkinkan terwujudnya efisiensi dan efektivitas yang tinggi yang melebihi dari efesiensi dan efektivitas yang seharusnya. Bilamana sekedar diperlukan sebagai alat atau obyek kerja.

15

Peningkatan efektivitas kerja tidak boleh merugikan manusia itu sendiri (pegawai) dengan melecehkan harkat dan martabatnya sebagai fitrah manusia. Oleh sebab itu kegiatan efektivitas kerja harus dimulai dari upaya menumbuhkan dorongan atu motivasi bagi setiap pegawai, agar sukses yang dicapai di dalam melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan atas kesadaran pegawai yang bersangkutan dalam organisasi. Artinya bilamana motivasi tersebut telah dimiliki dari setiap pegawai, maka dihrapkan akan berkembang perasaan tanggung jawab terhadapo pekerjaannya, sehinngga akan menumbuhkan pula kesediaan untuk ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalu pelaksanaan tugastugas secara maksimal. Kondisi seperti ini akan mendukung terwujudnya efektivitas kerja sebagaimana yang diharapakan atau sesuai dengan kepercayan yang dibebankan kepada setiap pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian maka sesungguhnya efektivitas kerja akan sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki pegawai yang bersangkutan, dan kemampuan itu dapat diperoleh melalaui kegiatan-kegiatan pelatihan yang dapat

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan setiap pegawai yang ada.

16

2.2

Kerangka Pikir Pegawai merupakan orang yang mengabdikan dirinya pada lembaga pemerintahan yang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat dan terikat dalam aturan- aturan yang harus dipatuhi dan dilihat berdasarkan Disiplin kerja yang didalamnya terdapat dua aspek penting yaitu pelaksanaan pekerjaan dan kehadiran pegawai.untuk mencapai beberapa aspek tersebut terdapat faktor-faktor penghambat untuk efektivitas kerja pegawai itu sendir. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan maka dapat diketahui bahwa untuk memahami tentang efektivitas kerja pada kantor lurah dilihat dari disiplin kerja diukur berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan kehadiran pegawai,untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

17

Gambar I Alur Pikir Penelitian

Disiplin kerja yang diukur berdasarkan : Pegawai Negeri 1. Pelaksanaan pekerjaan 2. Kehadiran pegawai Fuad Hasan (1989 : 120)

Faktor Penghambat :

Efektivitas

18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Tipe dan Dasar Penelitan

3.1.1 Tipe Penelitian Pada dasarnya tipe penelitian ini bersifat deskritif Kualitatif, yaitu untuk menggambarkan secara umum berdasarkan pernyataan yang ada mengenai upaya peningkatan disiplin pegawai dalam rangka efektifitas kerja. 3.1.2 Dasar Penelitian Sesuai dengan tipe penelitian, Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan tarhadap responden guna mengetahui lebih jauh tentang obyek penelitian.

3.2

Variabel dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian Dalam penelitian ini mengunakan variabel mandiri/tuggal. Adapun yang menjadi variabel tunggal dalam penelitian ini adalah Disiplin pegawai dalam efektivitas kerja pada kantor lurah . Adapun yang menjadi indikator dari variabel ini adalah : a. b. Disiplin kerja pegawai negeri. Efektivitas.

19

3.2.2 Devinisi Operasional Sedangkan defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Disiplin adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai keadaan suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya melalui suatu sistem pengaturan yang tetap. yang diukur berdasarkan indikator: a. b. 2. Pelaksanaan Pekerjaan Kehadiran Pegawai

Pengertian efektifitas dalam batasan yang sederhana sebagai perbandingan yang sebesar mungkin antara hasil-hasil dari tenaga kerja manusia seluruh dunia setiap tahunnya dengan jumlah orangorang yang akan mempergunakan hasil tersebut. Sedangkan istilah efektifitas sering dikaitkan dengan pelaksaan pekerjan yang

dibandingkan dengan penggunaan waktu dan hasil yang telah dicapai.

3.3

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini pada kantor Lurah Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan.

3.4

Penentuan dan lokasi Penilitian

3.4.1 Lokasi penelitian Yang menjadi lokasi penelitian ini ialah Kantor Lurah Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan, Pemilihan lokasi penelitian ini di dasari atas

20

pertimbangan kewenangan yang di miliki lembaga ini dalam Penetapan Disiplin pegawai dalam rangka efisinsi dan efektivitas kerja pada kantor Lurah. 3.4.2 Informan Kunci Defenisi Informan Menurut Moleong ( 2006:132 ) adalah Orang yang dapat informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian, menurutnya Informan akan memberi pandangan dari segi orang tentang nilai, sikap, pandangan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar dari lingkungan penelitian yang di lakukan. Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan model purposive, purposive adalah pemilihan informan bertujuan yang di lakukan dengan cara mengambil subyek bukan atas Strata, random, atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu. Dasar dari pemilihan informan adalah individu-individu yang mengetahui dan memahami tentang Disiplin Pegawai Dalam Rangka Efektivitas kerja Pada Kantor Lurah Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan.

Di tetapkan sebanyak 5 orang dengan cara purposive sampling yakni memilih orang yang di anggap mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan pekerjaan dan kehadiran pegawai dan proses penetapanya dengan perincian sebagai berikut :

21

1. 2.

Sekretaris Kepala Seksi ( Kasi ) : a. b. c. d. Kasi Pemerintahan Kasi Ketentraman/Ketertiban Kasi Pembangunan Kasi Kesejahteraan Rakyat/Umum Jumlah

= 1 orang

= 1 orang = 1 orang = 1 orang = 1 orang = 5 orang

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan Penulis memilih informan kunci 1 orang yaitu Kepala Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan guna melengkapi data dan informasi yang diperlukan.

3.5

Jenis Data dan Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data Jenis data yang di pergunakan Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data Sekunder. a. Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari responden melalui dokumentasi, Observase, Wawancara. b. Data Sekunder Adalah data pendukung yang di peroleh dari objek penelitian yang bersifat Dokumen-dokumen, Buku-buku maupun Arsip-arsip yang relevan dengan penelitian.

22

3.5.2 Teknik pengumpulan Data Teknik pengumpulan data mempunyai peran yang penting, Karena menyangkut valid Atau tdaknya data yang di kumpulkan. Oleh karena itu dalam pengumpulan data data ini sebaiknya menggunakan metode yang cukup sesuai dengan model penelitian yang di lakukan serta kondisi apa dan bagaimana subjek yang akan diteliti. 1. Dokumentasi Dokumentasi dalam penelitian ini di gunakan untuk memperoleh Informasi yang yang berkaitan dengan fokus penelitian dari berbagai sumber Dokumen yang tersedia. Menurut Arikunto (2002: 135) : Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen artinya barangbarang tertulis, merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan menelusuri berbagai dokumen seperti Buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, Notulen Rapat, Catatan harian, dan Lain-lain.

2.

Observasi Teknik pengumpulan data dengan Observasi atau pengamatan di gunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku Manusia, proses kerja, Gejala-gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar. Menurut Sutrisno Dalam Sugiono ( 2006: 166) menjelaskan Bahwa :

23

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sedangkan Arikunto ( 1993: 63 ) menjelaskan bahwa : Observasi dalam artian, penelitian dapat di lakukan dengan tes, Kuesioner, Rekaman Gambar maupun rekaman suara.Teknik di lakukan langsung di lapangan dengan mengamati berbagai hal yang sedang di lakukan.

3.

Wawancara Wawancara di lakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah Respondenya Sedikit/kecil.

Menurut Arikunto (1 9 9 2 : 1 2 6 ) : Wawancara atau sering disebut kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang di lakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara di gunakan untuk menilai suatu keadaan atau hal dari seseorang.

24

Menurut Sugiono : Wawancara dapat di lakukan secara terstuktur ataupun tidak terstruktur, dan dapat di lakukan dengan melalui tatap muka (face to face) Maupun telepon. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan dengan menggunakan pedoman wawancara. 3.5.3 Analisis Data Dalam penelitian kualitatif, analisis data telah dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian walaupun sifatnya masih sementara karena akan berkembang selama penelitian (Sugiyono : 2006). Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangasung dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara berlangsung, maka saat itu juga sudah dilakukan analisis terhadap jawaban dari informan yang diwawancarai.

25

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1

Sejarah Singkat Kelurahan Tanamodindi Tanamodindi artinya tana nonindi ( bahasa kaili tara ) maksudnya yang berbunyi apabila tanah tersebut kita sentak dengan telapak kaki atau ditada kuat , maka tanah itu nonindi artinya berbunyi. Dengan pengganti nama nonindi menjadi modindi karena seorang nenek moyang kita bernama modindi yang pada saat itu ia berdomisili\ tinggal diatas tanah tersebut , sehingga digelar atau disebut tanah imonindi yang saat itu masih disebut pelosok atau desa tanamodindi sampai sekarang . Pembentukan dan pemekaran kelurahan ini terkait dengan sejarah kota palu. Dimana akibat dari pembentukan Kota Administratif Palu sesuai

peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1978, tentang pembentukan Kota Administratif pada tanggal 27 september 1982, berdampak pada perubahan Desa tanamodindi menjadi kelurahan tanamodindi karena desa tersebut terdapat dalam wilayah Kota Administratif Palu. Sehingga terjadi perubahan status dari Kepala Desa Menjadi Lurah. Selanjutnya dalam perkembangan sejak berdirinya dari kampung tanamodindi sampai dengan menjadi kelurahan tanamodindi telah telah terjadi pergantian kepemimpinan sebagai berikut :

26

1.

Kaderitu (kampung tanamodindi) Periode 1916 sampai dengan 1948 Larumu Kaderitu Periode 1949 sampai dengan 1975 Lanintjo Kaderitu Periode 1976 sampai dengan 1979 Agar Dg. Manessa, BBA (Desa Kelurahan Tanamodindi) Periode 1980 sampai dengan 1989 Anhar Lamakarate Periode 1990 sampai dengan 1992 Hasim parigusu Periode 1992 sampai dengan 2002 Drs. Abdul Muin Periode 2002 sampai dengan .... Rahmad Mustafa, S . STP Periode .... sampai dengan sekarang.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Untuk lebih mengetahui secara jelas tentang keadaan geografis, penduduk, agama, budaya dan ekonomi dikelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

A.

Keadaan Geografis Kelurahan tanamodindi memiliki batas geografis / batas wilayah yaitu : 1. 2. 3. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Tondo Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Birobuli Utara Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tatura, Lolu, Besusu dan Talise.

27

4.

Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Poboya dan Lasoani.

Kelurahan Tanamodindi terletak pada ketinggian antara 500 M dari permukaan laut dengan luas wilayah Kelurahan 470 Ha., Orbitasi atau jarak antara Kelurahan Tanamodindi dengan pusat pemerintahan sebagai berikut : a. b. c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 3 Km : 0 Km : 3 Km

B.

Keadaan Penduduk Besarnya penduduk yang mendiami suatu daerah merupakan salah satu potensi pembangunan, karena dapat menciptakan alat-alat buatan dan lain-lain . jadi penduduk memegang peranan dalam menentukan roda pembangunan dan perekonomian suatu daera atau wilayah. Maju mundurnya suatu daerah tergantung pada kesadaran penduduk yang merupakan tenaga pengelolah dan tenaga kerja. Kelurahan Tanamodindi mempunyai komposisi penduduk yang mayoritasnya adalah suku kaili, dan ada juga suku-suku lain diantaranya jawa, Bugis, makassar, mori, Bali dan lain-lain yang membentuk tipe masyarakat bersifat heterogen. Adapun komposisi penduduk kelurahan

28

tanamodindi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari uraian sebagai berikut : a. b. Laki-laki Perempuan : 6.195 jiwa : 6.078 jiwa

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukan bahwa penduduk Kelurahan Tanamodindi berjenis kelamin laki-laki 6.195 jiwa dan jenis kelamin perempuan 6.078 jiwa.

C.

Agama Agama merupakan unsur myang sangat penting dalam pembentukan watak dan moral bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan karenanya secara berkesinambungan memerlukan perhatian khusus dari unsur pemerintah, sehingga dapat menciptakan kerukuna hidup antara pemeluk agama. Untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan agama dapat di lihat dari uraian sebagai berikut :

29

TABEL 01 Komposisi Penduduk Kelurahan Tanamodindi berdasarkan Agama

No

Agama

Jumlah

1. 2. 3. 4. 5.

Islam Kristen Katolik Hindu Budha

8: 945 jiwa 581 jiwa 112 jiwa 136 jiwa 53 jiwa

Jumlah

9.928 jiwa

Sumber data : Data Kantor Kelurahan Tanamodindi 2012. Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam merupakan jumlah yang terbanyak yakni 8.354 jiwa, sedangkan masyarakat penganut agama Kristen protestan, khatolik, Hindu dsan budha sekitar 1.246 jiwa . tetapi kerukunan antar umat beragama tetap berjalan dengan baik dalam arti saling menghargai dan menghormati antar pemeluk-pemeluk agama.

D.

Budaya Budaya merupakan refleksi dari perilaku yang tercermin dari pola kehidupan dan tingkah laku masyarakat. Tradisi berupa upacara adat

30

sebagaimana

yang

mewarnai

kehidupan

masyarakat

Kelurahan

Tanamodindi berupa upacara sunatan ( posuna ) , perkawinan ( poboti) dan selamatan ( posalama ). E. Ekonomi Kondisi atau lingkungan suatu daerah akan berpengaruh terhadap aktifitas atau mata pencaharian masyarakat setempat . Pada dasarnya masyarakat Kelurahan Tanamodindi mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda . untuk lebih jelasnya akan dikemukakan uraian mengenai mata pencaharian penduduk Kelurahan Tanamodindi sebagai berikut : TABEL 2 Komposisi Penduduk Kelurahan Tanamodindi berdasrkan Mata Pencaharian

No

Mata pencaharian

Jumlah

1. 2. 3. 4. 5.

PNS Pegawai swasta Pengusaha/Pedagang Buruh Petani

1.034 386 463 45 1.016

Jumlah Sumber data : Kantor Kelurahan Tanamodindi 2012

2.750

31

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukan bahwa penduduk Kelurahan Tanamodindi bermata pencaharian disektor jasa berupa Pegawai negeri, pedagang dan lain-lain .

4.2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Struktur Organisasi merupakan suatu atribut yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi manapun untuk memperlancar jalannya organisasi. Dengan perkataan lain organisasi selalu membutuhkan struktur organisasi sebab dalam mengoperasionalkan berbagai program organisasi di perlukan suatu alur kerja yang bersifat sistematis. Sementara itu alur kerja yang sistematis tersebut dapt di tempatkan dengan pelaksanaan yang berpedoman pada struktur organisasi yang di kehendaki. Struktur organisasi adalah suatu grafik yang menjaleskan tentang fungsi, pengelempokkan serta btas-batas wewenang dan tanggung jawab. Di samping itu struktur organisasi dapt pula di katakan sebagai suatu sistem pembagian kerja secara teratur, sebagai hal yang paling mendasar untuk mencapai untuk mencapai efektivitas dan produktifitas. Sebab pembagian kerja yang transparan dapat menghindarkan pelaksanaan tugas organisasi yang tumpah tindi. Berdasarkan uraian tersebut di simpulkan bahwa struktur organisasi secara lengkap menggambarkan jalur atau garis hirarki antara satuan-satuan organisasi, para pejabat dan keberadaan pegawai.

32

Strktur Organisasi dan tata kerja Kelurahan Tanamodindi didasarkan pada peraturan Daerah Kota Palu No.44 Tahun 2000, tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, dimana disebutkan bahwa struktur organisasi Kelurahan terdiri atas :

1.

Kepala Kelurahan Sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab bidang pemerintah, pembanguna dan kemasyarakatan dalam rangka urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

2.

Sekretaris Kelurahan Membantu Kepala Kelurahan di bidang administrasi dan memberikan pelayanan tekhnis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

3.

Seksi Pemerintahan Membantu tugas-tugas pemerintahan dalam hal : Pelayanan KTP Surat keterangan pindah Surat keterangan berdomosili Surat keterangan kewarganegaraan

33

-

Surat keterangan Ahli Waris Laporan kependudukan, dan Surat-surat yang berhubungan dengan tanah

4.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Membantu tugas-tugas pemerintahan dalam hal : Surat keterangan izin pesta Surat keterangan yang berhubungan dengan Bank Surat keterangan yang berhubungan dengan Asuransi Surat keterangan berkelakuan baik Surat permintaan sumbangan Pembinaan Kamtibmas Surat keterangan berhubungan dengan penerimaan TNI/POLRI

5.

Seksi Pembangunan Membantu tugas-tugas pemerintahan dalam hal : Surat keterangan izinmendirikan bangunan (IMB) Surat keterangan usaha Surat keterangan sewa kontrak Inventarisasi rumah penduduk Surat keterangan domisili usaha

34

6.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum Membantu tugas-tugas pelayanan masyarakat dalam hal : Surat keterangan ekonomi lemah Surat keterangan nikah Surat kerangan kelahiran Surat keterangan kematian Surat kerangan menunaikan ibadah haji Surat keterangan adopsi anak Surat keterangan belum menikah

7.

Jabatan Fungsional Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Bagan Struktur sebagai berikut :

35

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN TANAMODINDI

LURAH TANAMODINDI

Rahmad Mustafa,S.STP Nip. 19810326 199912 1001

SEKRETARIS LURAH KELOMPOK JABATAN

Ma,rufFUNGSIONAL Nip. 19590717 198703 1 013

SEKSI PEMERINTAHAN Kartini A. Lawasa Nip. 19600510 198103 2 011

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kamran Nip. 19590312 198602 1 006

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Masni, SE Nip. 19620411 199403 2 009

SEKSI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN Ahmad adil. S.Sos Nip. 19620419 199303 1 009

Sumber : Data Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan, 2012

36

4.3

Keadaan Pegawai Berdasarkan fungsinya, pegawai kelurahan merupakan penggerak mterhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan tuga-tugas dan tanggung jawabnya jyang memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat pemerintah, melaksanakan tugas-tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan mtanggung jawab yang di landasi sifat jujur, tertib, cermat dan bersemangat, memberikan pelayanan seoptimal mungkin terhadap masyarakat yang di dasarka pada sikap adil dan bijaksana. Keberadaan pegawai secara umum untuk dapat di tinjau dari dua aspek yaitu dari aspek kuantitas yakni menyangkut jumlah pegawai yang bekerja guna mencapai tujuan organisasi. Sedang aspek kualitas yang di tinjau dari tingkat pendidikan sangat di butuhkan dalam hal ini peningkatan kinerja pegawai. Komposisi pegawai kelurahan di tinjau dari aspek kuantitas, menunjukkan bahwa pegawai bekerja di Kantor Kelurahan Tanamodindi berjumlah 19 orang terdiri dari seorang Lurah, seorang Sekretaris Lurah, empat orang Kepala Seksi, dan 13 orang staf. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat dari uraian di bawah ini :

37

Tabel 3 Keadaan aparat menurut jenis kelamin pada Kantor Kelurahan Tanamodindi

No

Jenis kelamin

Jumlah

1. 2.

Laki-laki Perempuan

12 jiwa 7 jiwa

Jumlah Sumber data : Kantor Lurah Tanamodindi 2012

19 jiwa

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa aparat Kelurahan Tanamodindi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12 orang sedang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang. Sedangkan keadaan aparat kelurahan di tinjau dari aspek kualitas yang terdiri dari komposisi dan jumlah aparat berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat seperti uraian di bawah ini :

38

Tabel 4 Keadaan aparat menurut tingkat pendidikan Pada kantor kelurahan tanamodindi

No 1 2

Jenis kelamin Sarjana SMA / sederajat Jumlah

Jumlah 5 jiwa 14 jiwa 19 jiwa

Sumber data : Kantor Lurah Tanamodindi 2012 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa aparat Kelurahan Tanamodindi yang berpendidikan terakhir sekolah menengah atas atau sederajat merupakan kelompok terbesar yaitu berjumlah 14 orang, sedangkan aparat dengan tingkat pendidikan terakhir sarjana berjumlah 5 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa bila di tinjau dari aspek kualitas yakni tingkat pendidikan aparat pemerintah Kelurahan Tanamodindi dapat di kategorikan cukup memadai.

4.4

Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang aktifitas kegiatan dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan

masyarakat. Keberadaan sarana prasarana harus slalu diperhatikan keberadaannya, sebab tanpa sarana dan prasarana yang memadai maka

39

sudah tentu akan dijumpai banyak kendala dalam penjalanan fungsi dan tugasnya. Dari pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor utama yang menunjang dalam pelaksanaan fungsi dan tugas seorang pegawai, terutama dalam hubungannya dengan disiplin kerja. Namun dalam implementasinya terdapat kerancuan pemahaman pengertian kata sarana dan prasarana. Sarana ialah suatu yang dapat digunakan sebagai perangkat/ peralatan dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana ialah sesuatu yang merupakan faktor penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan.

Berdasarkan pengertian diatas maka sarana yang tersedia di Kantor Kelurahan Tanamodini sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

40

Tabel 5 Fasilitas sarana yang terdapat pada Kantor Kelurahan Tanamodindi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Maja kantor Kursi Bangku panjang Lamari Jam dinding Mesin ketik Papan data Papan pengumuman Telepon Peta kelurahan Televisi Komputer Dispenser Motor dinas Jenis sarana satuan 21 buah 25 buah 3 buah 8 buah 3 buah 4 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 2 buah 3 buah 1 buah 1 buah

Sumber data : Kantor Kelurahan Tanamodindi 2012 Sedangkan yang termasuk dalam kategori prasarana ialah gedung perkanroran yang berukuran luas 14,5 m x 11 m atau 159.5 m2 yang terbagi dalam 5 (lima) ruangan yaitu ruang pelayanan sekaligus sebagai ruang kerja staf pegawai. Ruang lurah, ruang sekretaris / ruang komputer dan ruang kepala seksi sebanyak 2 (dua) buah dan WC 1 (satu) buah. Sedangkan prasarana berupa Balai Pertemuan yang berukuran luas 17,5 m x atau 157,5 m2.

41

42

DAFTAR PUSTAKA

A.

Buku :

Abdurahmat, 2003, Efektifitas Organisasi Edisi Pertama, Erlangga, Jakarta. Arifin Abdurahman, 1988, Filosofis dan Etika Manajemen, LAN jakarta. Arikunto, 2002. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara Arikunto, 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.

Rieneka Cipta, Jakarta. Fuad Hasan, 1989, pendayagunaan Fungsi Pengawasan Dalam Rangka Disiplin Pembangunan, H. Mas Agung, Jakarta. James.M. Hutabarat, 1984, Ilmu Administrasi, Liberty, Yogyakarta. Moleong, Lexi J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. M. Alwi Dahlan, 1985, Disiplin dan Pengawan Pembangunan, LP3ES, jakarta. Richard M. Steers, 1985 Riset Dalam Efektivitas Organisasi, terjemahan Sahat Simamora. Jakarta. Sondang P. Siagian, 1992, Aksara, Jakarta Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta : Bandung. Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi

43

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,

B.

Dokumen Undang Undang Dasar 1945 Peraturan pemerintah No.53 tahun 2010. tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Undang Undang No.43 tahun 1999 tentang pokok pokok Kepegawaian

44