program pengayaan dan remedial

Download Program pengayaan dan remedial

Post on 28-Mar-2016

415 views

Category:

Documents

48 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • DRAF - 1

    PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

    Oleh: Mutiara O. Panjaitan

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

    BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

    PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN

    TAHUN 2011

  • PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

    Pengarah:

    Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

    Penanggung Jawab Kegiatan:

    Dr. Herry Widyastono

    Koordinator Kegiatan:

    Drs. Budi Santoso

    Penulis Naskah dan Pengembang Gagasan:

    Dra. Mutiara Oktaviana Panjaitan, M.Pd.

  • DAFTAR ISI

    Hal

    KATA PENGANTAR . i

    DAFTAR ISI ... ii

    BAB I. PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang ......

    B. Kebijakan ............................................................................

    C. Tujuan ..

    D. Sasaran

    BAB II. PEMBELAJARAN TUNTAS

    A. Konsep Belajar Tuntas...........

    B. Kriteria Ketuntasan Belajar.......

    C. Pencapaian Ketuntasan Belajar .................................................

    BAB III. PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN

    A. Pembelajaran Remedial.......................................................

    B. Pembelajaran Pengayaan.....................................................

    BAB VI PENUTUP ..

  • Program Remedial Page 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Berbagai upaya pembaharuan dan penyempurnaan secara menyeluruh sistem

    pendidikan di Indonesia terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar

    bangsa ini dapat bersaing di era global sekarang ini. Dalam rangka penyempurnaan

    sistem pendidikan tersebut, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian

    Pendidikan Nasional, terus menerus melakukan penyempurnaan kurikulum nasional

    untuk semua jenjang. Upaya penyempurnaan kurikulum ini merupakan respon atas

    berbagai kritik dan tanggapan terhadap sistem persekolahan di Indonesia, konsep

    dan implementasi kurikulum sebelumnya yang dianggap memiliki kelemahan, baik

    dari segi substansi, pendekatan maupun pengelolaan kurikulum. Praktik proses

    pendidikan di Indonesia selama ini belum melaksanakan proses pembelajaran yang

    mengharuskan peserta didik menguasai materi pelajaran atau kompetensi secara

    tuntas, sehingga banyak peserta didik yang dinyatakan tamat dari sekolah namun

    tidak menguasai materi pelajaran.

    Perubahan kurikulum ini mengiringi pergeseran paradigma (paradigm shift)

    dari pendekatan pendidikan yang berorientasi masukan (input-oriented education)

    ke pendekatan pendidikan berorientasi hasil atau standard (outcome-based

    education). Paradigma yang mempertanyakan apa yang harus diajarkan

    (kurikulum) bergeser ke pertanyaan apa yang harus dikuasai anak (standar

    kompetensi). Kurikulum yang semula memberikan penekanan pada materi beralih

    ke kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan proses pembelajaran dalam

    rangka mencapai kompetensi yang ditargetkan.

  • Program Remedial Page 2

    Dalam hal kompetensi, standar diperlukan sebagai acuan minimal yang harus

    dipenuhi oleh seorang lulusan sehingga setiap calon lulusan dinilai apakah yang

    bersangkutan telah memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan atau belum.

    Dengan diterapkannya standar kompetensi sebagai acuan dalam proses pendidikan

    diharapkan semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di semua

    tingkatan, termasuk peserta didik itu sendiri, akan mengarahkan segala upayanya

    pada pencapaian standar dimaksud.

    Dengan pendekatan pendidikan berorientasi hasil atau standard ini,

    diharapkan guru memiliki orientasi yang jelas tentang apa yang harus dikuasai anak

    disetiap jenjang, serta pada saat yang sama guru memiliki kebebasan yang luas

    untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang dipandang efektif

    untuk mencapai standar yang ditetapkan. Dengan demikian penyelenggaraan

    proses pembelajaran berorientasi pada penguasaan kompetensi sasaran oleh

    peserta didik sesuai dengan konteks lingkungannya, sehingga guru didorong untuk

    menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tuntas (mastery learning), bukan pada

    pencapaian target kurikulum semata. Penerapan pembelajaran tuntas ini

    diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007

    Tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dimana Kriteria

    Ketuntasan Belajar menjadi ukuran pencapaian kompetensi. Dengan kata lain,

    diterapkannya standar kompetensi membawa implikasi pada orientasi dan strategi

    penilaian di kelas oleh guru yang lebih menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran

    tuntas. Penerapan pembelajaran tuntas membawa implikasi penyelenggaraan

    pembelajaran remedial dan kegiatan pengayaan bagi peserta didik di satuan

    pendidikan.

    Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem

    Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19,

  • Program Remedial Page 3

    Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa

    penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan

    (sekolah dan madrasah). Oleh karena itu tidak lagi dikenal apa yang disebut dengan

    kurikulum nasional. Kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan disebut

    dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

    Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan mengacu

    pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memuat kompetensi bahan kajian

    dan kompetensi mata pelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada

    jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pemerintah, dalam hal ini, Departemen

    Pendidikan Nasional hanya menentukan standar-standar minimal yang harus

    dipenuhi oleh satuan pendidikan. Standar minimal itu, di antaranya berupa Standar

    Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar

    Pengelolaan. Pengembangan lebih jauh terhadap standar-standar tersebut

    diserahkan pada daerah/satuan pendidikan masing-masing sesuai peraturan yang

    berlaku. Bagaimana standar-standar tersebut diterjemahkan menjadi kurikulum,

    diserahkan kepada satuan pendidikan bersangkutan. Sesuai Surat Edaran Menteri

    Pendidikan Nasional No. 33 tahun 2007 tentang Sosialisasi KTSP, maka masing-

    masing provinsi maupun kab/kota harus memiliki Tim Pengembang Kurikulum yang

    bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan sesuai dengan tingkatan masing-

    masing, sehingga daerah/satuan pendidikan terbantu dalam mengembangkan

    kurikulum sekolah.

    Dalam implementasi kebijakan tersebut , hasil pengalaman penulis dalam

    melakukan bantuan professional Tim Pengembang Kurikulum (TPK) provinsi dan

    kabupaten/kota pada tahun 2008, 2009, dan 2010 di beberapa provinsi

    menunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan memahami prinsip-prinsip

    belajar tuntas dan pembelajaran remedial serta kegiatan pengayaan. Ketika

  • Program Remedial Page 4

    dilakukan diskusi dengan TPK, sebagian dari mereka memahami pembelajaran

    remedial sebagai pengulangan tes yang diselenggarakan setelah kegiatan tatap

    muka. Artinya, anak yang mendapat nilai jelek pada waktu ulangan harus mengikuti

    tes kembali setelah waktu tatap muka selesai. Ada guru yang memberikan soal yang

    sama atau mirip dengan soal ulangan sebelumnya. Kondisi lainnya, kemampuan

    guru sangat beragam dalam merancang kegiatan pembelajaan dan penilaian baik di

    tingkat provinsi maupun kebupaten/kota. Miskonsepsi tentang pembelajaran

    remedial dan Keragaman kemampuan tersebut tentunya akan berdampak pada

    keragaman kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran sehingga akan

    berdampak pula terhadap capaian belajar peserta didik.

    Atas dasar permasalahan tersebut di atas dipandang perlu menyusun suatu

    naskah tentang pembelajaran remedial dan pengayaan dalam penilaian kelas guna

    membangun pemahaman pendidik, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak yang

    terkait tentang makna pembelajaran tuntas dan pembelajaran remedial serta

    pengayaan yang berorientasi pada standar kompetensi sesuai dengan Kurikulum

    Berbasis Kompetensi. Naskah ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan

    bagi praktisi pendidikan dalam memahami pembelajaran tuntas dan dalam

    merancang pembelajaran remedial dan pengayaan.

    B. KEBIJAKAN

    Penyusunan naskah ini didasarkan pada butir-butir kebijakan nasional dalam

    bidang pendidikan yang terdapat dalam dokumen sebagai berikut

    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

    Pendidikan Nasional, Bab V Pasal 12, Ayat 1 (f) yang menyatakan bahwa

    setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan

  • Program Remedial Page 5

    program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan

    tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

    2. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007

    Tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, bagian:

    A.10 (hal. 2), yang menyatakan bahwa kriteria ketuntasan minimal (KKM)

    adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan

    pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok

    mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai

    batas ambang kompetensi.

    B. 8 (hal. 2), yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik

    pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip

    beracuan kri